BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dalam kehidupannya manusia memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk bertahan hidup. Selain sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial sehingga tidak dapat hidup sendiri. Untuk melakukan aktivitasnya, manusia akan membutuhkan manusia lain, bergaul dan bahu-membahu untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam hidupnya. Manusia juga tidak dapat hidup sendiri karena Tuhan menciptakan manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya sehingga membutuhkan manusia lain untuk menutupi kekurangannya. Tidak perduli seberapa kaya dan terkenalnya seseorang tidak menjamin bahwa dia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Interaksi yang terjadi antara manusia satu dengan manusia lain dalam kehidupan secara terus menerus menyebabkan adanya kebutuhan untuk saling melengkapi satu sama lain sehingga terjadilah perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan adanya perkawinan maka pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi sah di mata hukum. Bersatunya suami istri dalam perkawinan menjadikan keduanya
1
sebagai pengemban hak dan kewajiban dalam pertalian perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Selain itu perkawinan juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan (anak) yang sah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Keberadaannya sebagai generasi muda mampu mempertahankan eksistensi bangsa dan mengubahnya ke arah yang lebih baik. Untuk itu negara perlu memberi perlindungan terhadap hak-hak setiap anak sehingga tidak mengalami diskriminasi. Namun, dewasa ini dengan semakin pesatnya perkembangan zaman, tak jarang terjadi pergeseran budaya yang terdapat di dalam masyarakat. Masuknya peradaban-peradaban dari luar yang akhirnya mempengaruhi tatanan perilaku masyarakat di Indonesia tidak dapat terelakkan. Kebudayaan bangsa Indonesia sebagai budaya timur yang memiliki kesadaran agama, kesusilaan dan kesopanan yang tinggi pun perlahan mulai luntur karena budaya yang masuk tidak dapat difilter dengan baik. Semua ditelan mentah-mentah terutama oleh anak-anak muda yang masih labil pola pikirnya. Ditambah dengan kesibukan orang tua dengan kegiatannya sendiri sehingga anak mencari kesenangan dan perhatian di luar yang mengakibatkan terbukanya peluang dan timbulnya pergesekan yang akhirnya merusak moral generasi muda. Pergaulan bebas yang berkembang luas yang ada di dalam masyarakat kita sekarang dapat dijadikan salah satu contoh pergeseran budaya yang terjadi saat ini. 2
Dampak dari pergaulan bebas biasanya baru dirasakan setelah terjadi kehamilan yang merugikan pihak perempuan. Dalam masyarakat Indonesia, jika seorang perempuan hamil tanpa menikah terlebih dahulu maka akan menjadi aib bagi dirinya dan keluarganya, oleh karena itu biasanya sebelum diketahui oleh banyak orang maka anak perempuannya itu akan dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya sehingga pada saat melahirkan ia sudah menikah. Hukum di Indonesia mengenal adanya dua macam anak, yaitu anak sah dan anak luar kawin. Menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin adalah anak yang tidak dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kita harus hati-hati dengan istilah “anak luar kawin”, karena sebagai istilah teknis-hukum, ia tidak sama dengan “anak yang lahir di luar perkawinan”.1 Perkawinan kiranya menjadi suatu ikatan yang sakral di negara kita, dimana budaya timur yang menjunjung tinggi adat istiadat dan kepantasan berpengaruh besar terhadap perilaku antara pria dan wanita dalam berhubungan, maka dari itu di Indonesia pengaturan hukum mengenai perkawinan diatur lebih tegas sehingga tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan kepatutan yang ada. Contohnya mengenai perkawinan beda agama yang diperbolehkan di barat sedang di Indonesia sendiri hal tersebut tidak diperbolehkan. Begitu pula
1
J. Satrio, 2000, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 5.
3
dengan perkawinan sesama jenis yang jelas-jelas bertentangan dengan normanorma yang ada sehingga tidak diperbolehkan di Indonesia padahal di luar negeri dengan budaya barat, hal tersebut sah-sah saja. Undang-Undang Perkawinan juga mengatur mengenai segala suatu hubungan hukum yang akan timbul dari terjadinya suatu ikatan perkawinan. Hubungan hukum yang timbul antara lain seperti hak dan kewajiban dari suami dan istri sepanjang perkawinan, setelah berakhirnya perkawinan, hubungan orang tua dan anaknya, serta hubungan-hubungan lain yang diatur di dalamnya. Terlepas dari hukum yang ada tersebut, dengan masuknya budaya barat seperti yang telah diterangkan di atas, pergaulan bebas, media, juga adanya tindak kriminalitas yang semakin merisaukan menjadikan kaum wanita sebagai korban yang haknya tidak terpenuhi. Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melalui riset dr. Julianto Witjaksono AS., MGO., Sp.O.G., K.FER selaku Deputi Bidang KBKR, bahwa angka kehamilan anak di luar nikah untuk tahun 2012 tercatat sebanyak 48,1 persen dilakukan pada usia produktif 15 sampai 19 tahun, terutama pada usia 17 tahun.2 Telah disinggung sebelumnya bahwa dalam pergaulan bebas yang sering terjadi saat ini, pihak wanita lebih sering menerima imbasnya daripada pihak lakilaki, terlebih terhadap hasil riset yang penulis paparkan tersebut di atas. Kejadian tersebut kiranya menimbulkan bukan hanya terjadi pergesekan terhadap si wanita melainkan juga terhadap calon bayi tersebut. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1)
2
Editor, “48,1 Persen Remaja Hamil di Luar Nikah”, www.indonesiarayanews.com, diakses tanggal 7 April 2014.
4
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, dimana laki-laki yang menjadi ayah biologisnya dalam hal ini tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan si anak tersebut. Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya”. Artinya anak yang lahir di luar pernikahan yang sah tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan ayah biologisnya selama belum adanya pengakuan oleh sang ayah, sehingga terhadap segala hak yang mungkin dapat diperoleh si anak di kemudian hari pun akan lenyap, baik hak alimentasi maupun hak waris. Hal tersebut berkaitan dengan keadaan jika suatu saat laki-laki yang menjadi ayah biologis dari si anak tersebut meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan maka anak tersebut tidak akan memperoleh haknya sebagai ahli waris terhadap harta warisan ayahnya tersebut. Penyangkalan ini dimungkinkan bisa terjadi karena beberapa faktor misalnya anak tersebut dilahirkan dari sebuah perkawinan yang tidak sah, anak zina, anak korban pemerkosaan dan anak PSK (Pekerja Seks Komersial). Penyangkalan ini tentunya merugikan sang anak. Akan tetapi beberapa waktu lalu tepatnya pada tanggal 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang kiranya dapat membuka peluang bagi anak luar kawin untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya sehingga memperoleh haknya sebagai seorang anak. Oleh karena itu penulis mengambil 5
Studi
Kasus
Penetapan
Pengadilan
Agama
Jakarta
Selatan
Nomor
:
0156/Pdt.P/2013/PA.JS mengenai perkara permohonan anak. Pihak-pihak yang terlibat yaitu Ibrahim (Pemohon I) dan Yuka Togawa (Pemohon II) sebagai orang tua kandung yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon yang mengajukan permohonan pengakuan anak dengan alasan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam tanggal 31 Maret 2013 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kebayoran Lama, bahwa tanggal 2 Maret 2013 sebelum pernikahan Pemohon II telah melahirkan anak perempuan hasil hubungannya dengan Pemohon I yang diberi nama Ayu Kahim, bahwa atas kelahiran anak tersebut Para Pemohon telah mengurus dan memperoleh Kutipan Akta Kelahiran yang pada pokoknya menyatakan anak tersebut adalah anak hanya dari Pemohon II, bahwa Para Pemohon pada dasarnya menyatakan mengakui Ayu Kahim sebagai anak biologis dari Para Pemohon dan berjanji akan melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua untuk memelihara, merawat, memberikan kasih sayang dan membesarkan serta memenuhi hak-hak anak lahir batin berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, bahwa Para Pemohon ingin memperoleh kepastian hukum terhadap anak kandung tersebut sebagai anak dari Para Pemohon dan karenanya memiliki hubungan keperdataan dengan Para Pemohon sebagai orang tua kandung anak. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka penulis dengan ini akan membuat karya ilmiah dengan judul sebagai berikut : “Hak Anak Luar Kawin Terhadap Harta Peninggalan Ayahnya Setelah Putusan Mahkamah 6
Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 Menurut Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor : 0156/Pdt.P/2013/PA.JS)”. B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana bentuk hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologis setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penetapan Nomor : 0156/Pdt.P/2013/PA.JS? 2. Apakah penetapan kewajiban wasiat wajibah terhadap anak luar kawin dalam Penetapan Nomor : 0156/Pdt.P/2013/PA.JS bersifat imperatif dalam implementasinya kelak? C. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah penulis lakukan, sejauh pengamatan penulis mengetahui bahwa terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya mengenai anak luar kawin. Adapun penelitian yang mempunyai kemiripan dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni : 1. Karya Erla Pratidina, mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, dengan judul, “Status Hukum Anak Luar Kawin Berdasarkan Hukum Waris Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” dengan rumusan masalah :3
3
Erla Pratidina, 2012, “Status Hukum Anak Luar Kawin Berdasarkan Hukum Waris Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
7
a. Bagaimana status hukum anak luar kawin menurut Hukum Islam dan KUHPerdata? b. Bagaimanakah hak atas harta warisan bagi anak luar kawin menurut Hukum Islam dan KUHPerdata? 2. Karya Ni Luh Gede Eka Mariati, mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, dengan judul, “Hak Waris Anak Luar Kawin yang Diangkat Oleh Kakek dan Neneknya Menurut Hukum Waris Adat Bali (Studi Kasus di Desa Belumbang, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali)” dengan rumusan masalah:4 a. Bagaimanakah proses pengangkatan anak luar kawin menurut Hukum Waris Adat Bali di Desa Belumbang? b. Bagaimanakah hak waris anak luar kawin yang diangkat anak oleh kakek dan neneknya menurut Hukum Waris Adat Bali di Desa Belumbang? c. Bagaimanakah pandangan masyarakat Desa Belumbang tentang pelaksanaan peralihan hak dari seorang pewaris kepada anak luar kawin yang diangkat anak oleh kakek dan neneknya menurut Hukum Waris Adat Bali?
4
Ni Luh Gede Eka Mariati, 2012, “Hak Waris Anak Luar Kawin yang Diangkat Oleh Kakek dan Neneknya Menurut Hukum Waris Adat Bali (Studi Kasus di Desa Belumbang, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan Propinsi Bali)”, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
8
3. Karya Zul Fauzi H., mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, dengan judul, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Penetapan Asal Usul Anak dan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologisnya di Pengadilan Agama” dengan rumusan masalah :5 a. Bagaimana konstruksi yuridis hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012? b. Bagaimana implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap penetapan asal usul anak luar kawin dan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya di Pengadilan Agama di Indonesia? Permasalahan-permasalahan yang ditulis di atas tersebut tidak sama dengan permasalahan yang penulis paparkan. Ruang lingkup penelitian berbeda dimana permasalahan yang dibahas oleh penulis lebih kepada masalah hubungan keperdataan dan implementasi penetapan wasiat wajibah anak luar kawin terhadap harta ayah biologisnya kelak setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
:
46/PUU-VIII/2010
sehubungan
dengan
Penetapan
Nomor
:
0156/Pdt.P/2013/PA.JS. Dengan adanya penelitian ini dapat dianggap memenuhi kaedah keaslian penelitian sehingga apabila di kemudian hari ditemukan 5
Zul Fauzi H., 2015, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Penetapan Asal Usul Anak dan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologisnya di Pengadilan Agama”, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
9
penelitian yang sama dengan penelitian ini maka penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya. D. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui bentuk hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi. 2. Untuk mengetahui sifat penetapan yang menentukan adanya wasiat wajibah
maksimal
1/3
bagian
pada
Penetapan
Nomor
:
0156/Pdt.P/2013/PA.JS. E. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang hukum terutama bidang hukum perdata, khususnya dalam bidang hukum waris. b. Sebagai acuan dasar perbandingan terhadap penelitian lanjutan. 2. Manfaat Praktis Hasil dari penelitian ini diharapkan kelak kedepannya dapat menjadi suatu pertimbangan hukum terhadap masalah-masalah serupa yang timbul dikemudian hari, dan dijadikan sebagai tambahan pengetahuan bagi para pembaca.
10
