PENDAHULUAN. erencanaan pembangunan daerah adalah proses

BAB I

1.1.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

P

erencanaan

pembangunan

daerah

adalah

proses

penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur

pemangku

kepentingan

di

dalamnya,

guna

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan

wilayah/daerah

dalam

jangka

waktu

tertentu.

Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

dan

Penyusunan

Rencana

dokumen

Strategis

RPJMD

SKPD

(Renstra-SKPD).

dikoordinasikan

oleh

Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), sedangkan penyusunan Renstra SKPD disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Bappeda

merupakan

unsur

penyelenggara

pemerintahan

daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan

dan

kegiatan

mendasar

yang

dibuat

untuk

diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap SKPD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap SKPD untuk jangka waktu lima tahun. Renstra Bappeda disusun Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Gresik | 2016 - 2021

I-1

sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Gresik. Penyusunan Renstra Bappeda berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik, dengan demikian kedudukan Renstra Bappeda Kabupaten Gresik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan induk dengan jangka waktu lima tahun. Renstra Bappeda Kabupaten Gresik disusun dengan mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda. Dalam penyusunan renstra tersebut tetap memperhatikan berbagai kebijakan dan prioritas program pembangunan di Kabupaten Gresik agar tercipta sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar satuan kerja, mengingat satuan kerja merupakan

pelaksana

utama

dalam

mengimplementasikan

RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016–2021 yang didukung oleh berbagai stakeholder pembangunan lainnya.

1.2. Landasan Hukum Landasan

hukum

yang

digunakan

dalam

penyusunan

Rancangan Renstra Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2016 - 2021 meliputi : 1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2.

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah; 3.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan

Pemerintahan

Pemerintahan Daerah Provinsi,

antara dan

Pemerintah, Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota; 4.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Gresik | 2016 - 2021

I-2

5.

Peraturan

Presiden

Nomor

43

Tahun

2014

tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 6.

Peraturan

Presiden

Nomor

60

Tahun

2015

tentang

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016; 7.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Nasional Tahun 2015 - 2019;

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,

Dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025; 13. Peraturan Gubernur

Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019;


I-3

14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

1.3.

Hubungan Antar dokumen Secara

substansial,

penyusunan

Rencana

Strategis

Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 berpedoman kepada: 1. Rencana Strategis Badan Perencanaan Nasional Tahun…… 2. Rencana Strategis Bappeda Jawa Timur Tahun….. 3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik Tahun 2005 -2025 Periodesasi ketiga 4. RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 Selain

itu

Renstra

Bappeda

Kabupaten

Gresik

memperhatikan Permendagri no 10 Tahun 2010.

I-4


1.3.1

Keterkaitan

Renstra

Bappeda

Kabupaten

Gresik

dengan Renstra Bappenas Renstra Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 memperhatkan Rencana Strategis Bappenas sebagaimana tabel 1.1 dan tabel 1.2 Tabel 1.1 Keselarasan Visi Renstra Bappeda dengan Bappenas Keterkaitan Visi Visi Bappenas

Visi Bappeda

”Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara” Andal

“Mewujudkan perencanaan pembangunan yang harmonis, inklusif dan komprehensif didukung penguatan inovasi Daerah” Harmonis

Kredibel

Inklusif

Proaktif

Komprehensif Penguatan Inovasi Daerah

Keterangan : Selaras

Tabel 1.2 Keselarasan Tujuan Renstra Bappeda dengan Bappenas Tujuan Renstra Bappeda 2016-2021 Terwujudnya keharmonisan perencanaan pembangunan melalui konsistensi Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah dan Sektoral. Terwujudnya kebermanfaatan dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah secara inkusif dan komprehensif Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui penguatan inovasi didukung penelitian dan pengembangan strategis


Rencana Strategis Bappenas

1. Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas. 2. Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional.

I-5

1.3.3

Keterkaitan

Renstra

Bappeda

Kabupaten

Gresik

dengan RPJPD Kabupaten Gresik Renstra Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 memperhatkan Misi Kedua dan Kelima RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 sebagaimana tabel berikut: Tabel 1.3 Keterkaitan RENSTRA dengan RPJPD Kabupaten Gresik

Renstra Bappeda 2016-2021

RPJPD Kabupatan Gresik 2005-2025 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil, Profesional, Produktif, Kreatif, Responsif dan Mandiri. Memantapkan Demokrasi Konstitusional dan Etika Politik dalam Pemerintahan dan Kemasyarakatan serta meningkatkan peran serta masyarakat.

MISI 2 Mewujudkan perencanaan pembangunan yang harmonis, inklusif dan komprehensif didukung penguatan inovasi Daerah MISI 5

1.3.4

Keterkaitan

Renstra

Bappeda

Kabupaten

Gresik

dengan RPJMD Kabupaten Gresik Misi RPJMD Kabupaten Gresik yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda adalah Misi ke-2 “Meningkatkan

pelayanan

yang

adil

dan

merata

kepada

masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola kepemerintahan yang baik”. Tabel 2.3 berikut menjelaskan keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Gresik dengan Renstra Bappeda. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Gresik | 2016 - 2021

I-6

Tabel 1.4 Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Gresik dengan Renstra Bappeda VISI RPJMD KABUPATEN GRESIK

“Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas” MISI KE-2 RPJMD KABUPATEN GRESIK

Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola kepemerintahan yang baik TUJUAN RPJMD KABUPATEN GRESIK

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yg baik berlandaskan profesionalisme birokrasi & penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara komprehensif SASARAN RPJMD KABUPATEN GRESIK

Menghadirkan keselarasan pembangunan daerah melalui komprehensifiitas perencanaan dan inovasi daerah. Indikator : Nilai Pangripta VISI BAPPEDA GRESIK

Mewujudkan perencanaan pembangunan yang harmonis, inklusif dan komprehensif didukung penguatan inovasi Daerah. Misi Ke-1

Tujuan Ke 1

Misi Ke-2 Mewujudkan perencanaan yang inklusif dan komprehensif guna menguatkan kebermanfaatan dan keberlanjutan pembangunan Daerah. Tujuan Ke 2

Terwujudnya keharmonisan perencanaan pembangunan melalui konsistensi Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah dan Sektoral.

Terwujudnya kebermanfaatan dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah secara inkusif dan komprehensif

Menghadirkan keharmonisan perencanaan pembangunan guna mewujudkan konsistensi dan sinergitas kebijakan pembangunan

Misi Ke-3 Menguatkan inovasi Daerah guna meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Daerah. Tujuan Ke 3 Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui penguatan inovasi didukung penelitian dan pengembangan strategis

Keterangan: RPJMD Kabupaten Gresik 2016 2021 Rencana Strategis Bappeda

I-7


1.4.

Makhsud dan Tujuan Makhsud dari penyusunan Rencana Strategis Bappeda adalah

melakukan sinkronisasi dokumen jangka menengah Bappeda mengacu pada RPJMD 2016-2021 agar terjadi konsistensi antar dokumen perencanaan. Adapun tujuan renstra bappeda adalah untuk Mengoptimalkan tugas

pokok,

fungsi

dan

peran

bappeda

sebagai

institusi

perencanaan pembangunan dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 demi mewujudkan perencanaan yang konsisten; 1.5. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dalam Rancangan Renstra Bappeda Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut : Bab 1 Pendahuluan terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra Bappeda dan sistematika penulisan; Bab 2 Gambaran Pelayanan SKPD memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Bappeda dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan

melalui

pelaksanaan

Renstra

SKPD

periode

sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang

telah

dihasilkan

melalui

pelaksanaan

RPJMD

periode

sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD; Bab 3 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD, telaahan visi, misi dan program KDH terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan terhadap RTRW dan penentuan isu-isu strategis; Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Gresik | 2016 - 2021

I-8

Bab 4 Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan terdiri atas : Uraian Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik Tujuan merupakan penjabaran visi SKPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menegah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai, dan Strategi yaitu cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program, yang terakhir pada BAB IV adalah mengenai Kebijakan yaitu Arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kejadian untuk mencapai tujuan. Bab 5 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif; Bab 6 Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD memuat indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian

tujuan

dan

sasaran

RPJMD.

I-9


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

G

ambaran pelayanan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah melekat pada Tugas Pokok

dan Fungsinya, sedangkan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah terkait dengan Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor …. Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik dan Keputusan Bupati Gresik Nomor …. Tahun 2016

tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gresik, adalah terdiri atas : 1. Kepala Badan; 2. Sekretariat, terdiri dari: a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; b. Subbagian Keuangan; dan c. Subbagian Program dan Pelaporan. 3. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, terdiri dari: a. Subbidang Kesejahteraan Rakyat; b. Subbidang Pendidikan, Mental dan Budaya; dan c. Subbidang Pemerintahan. 4. Bidang Perekonomian, terdiri dari: a. Subbidang Perekonomian; b. Subbidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; dan c. Subbidang Pendanaan Pembangunan dan Investasi. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Gresik | 2016 - 2021

II - 1

5. Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, terdiri dari: a. Subbidang Pengembangan Wilayah; b. Subbidang Infrastruktur; dan c. Subbidang Lingkungan Hidup. 6. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengelolaan Data, terdiri dari:

a. Subbidang Penelitian; b. Subbidang Pengembangan dan Inovasi Daerah; dan c. Subbidang Pengolahan Data. 7. Kelompok Jabatan Fungsional. 8. Unit Pelaksana Teknis Badan. Secara

lengkap

struktur

organisasi

Badan

Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah disajikan pada tabel berikut :

II - 2


Tabel 2.1 Struktur Organisasi Bappeda Gresik KEPALA BADAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN

SUBBAG KEUANGAN

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREKONOMIAN

BIDANG PRASARANA WILAYAH, SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

SUBBIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

SUBBIDANG PEREKONOMIAN

SUBBIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH

SUBBIDANG PENDIDIKAN, MENTAL DAN BUIDAYA

SUBBIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

SUBBIDANG INFRASTRUKTUR

SUBBIDANG PEMERINTAHAN

SUBBIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN INVESTASI

SUBBIDANG LINGKUNGAN HIDUP

SUBBAG PROGRAM DAN PELAPORAN

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SUBBIDANG PENELITIAN

SUBBIDANG PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH

SUBBIDANG PENGOLAH DATA

UPTB

II - 3


A. Rincian Tugas dan Fungsi Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, Bappeda Kabupaten Gresik mempunyai tugas pokok dan fungsi organik dengan tata kerja sebagai berikut : Tugas : Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan

kebijakan

teknis

dan

melaksanakan

pengkoordinasian kegiatan teknis operasional penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan

daerah

di

bidang

perencanaan

pembangunan, penelitian dan pengembangan. Fungsi : a. Pengkoordinasian

pelaksanaan

penyusunan

kebijakan

teknis operasional penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan; b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis operasional penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan; c. Pengkoordinasian

penyusunan

petunjuk

teknis

dan

petunjuk pelaksanaan serta penyelengaraan sinkronisasi perencanaan pembangunan; d. Pengkoordinasian

pelaksanaan

penyusunan

dokumen

perencanaan pembangunan daerah; e. Pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan

pelaksanaan

kebijakan

teknis

operasional

penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan; f.

Pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan

pembinaan

dan fasilitasi

penyusunan perencanaan pembangunan,

penelitian dan pengembangan; g. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.


II - 4

Tugas dan Fungsi Sekretariat Bappeda Sekretariat

mempunyai

tugas

memberikan

pelayanan

dan

pengelolaan administrasi umum, tata usaha, kearsipan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan BAPPEDA; b. Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas BAPPEDA; c. Pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian BAPPEDA; d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor BAPPEDA; e. Fasilitasi

pelaksanaan

penyusunan

dokumen

pengendalian

dan

perencanaan

pembangunan daerah; f.

Fasilitasi

pelaksanaan

evaluasi

rencana

pembangunan daerah; g. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan BAPPEDA; dan h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya . Sekretariat, terdiri dari : a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; b. Subbagian Keuangan; dan c. Subbagian Program dan Pelaporan. II - 5


Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan; b. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan; c.

Menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;

d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor; e.

Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perjalanan dinas lingkup BAPPEDA;

f.

Melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;

g.

Melaksanakan

pelayanan

administrasi

kepegawaian,

disiplin

pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai; h. Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diberikan

oleh

sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan; b. Mempersiapkan

dan

menyusun

kelengkapan

administrasi

keuangan; c. Mengelola pembukuan dan perbendaharaan; d. Melaksanakan

verifikasi

kelengkapan

bukti

administrasi

keuangan; e. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan; f.

Melaksanakan

pengelolaan

tertib

administrasi

keuangan

di

lingkup BAPPEDA; g. Melaksanakan penyelesaian pembayaran gaji dan hak lainnya; dan h. Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diberikan

oleh

Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. Kepala Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas : a. Melaksanakan penyusunan rencana strategis BAPPEDA: b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan BAPPEDA; Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Gresik | 2016 - 2021

II - 6

c. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan; d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BAPPEDA; e. Mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan BAPPEDA; f.

Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan BAPPEDA;

g. Melaksanakan inventarisasi pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah; dan h. Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diberikan

oleh

Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. Tugas dan Fungsi Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Bidang

Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan di bidang sosial budaya dan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan; b. Pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan; c. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan; d. Penyusunan

petunjuk

teknis

dan

petunjuk

pelaksanaan

penyusunan perencanaan lingkup Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan; e. Pelaksanaan

verifikasi

Rancangan

dokumen

perencanaan

Organisasi Perangkat Daerah lingkup Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;


II - 7

f.

Pengkoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi antar dokumen perencanaan lingkup Bidang Sosial

Budaya dan

Pemerintahan; g. Penyusunan rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan; h. Pembinaan teknis penyusunan dokumen perencanaan kepada Organisasi Perangkat Daerah lingkup Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan; i.

Pengkoordinasian

pelaksanaan

pengendalian

dan

evaluasi

rencana pembangunan daerah lingkup bidang sosial budaya dan pemerintahan; dan j.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, terdiri dari: a.

Subbidang Kesejahteraan Rakyat;

b. Subbidang Pendidikan, Mental dan Budaya; dan c.

Subbidang Pemerintahan.

Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas : a. Menyusun

perencanaan

program

dan

kegiatan

Subbidang

Kesejahteraan Rakyat; b. Melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Kesejahteraan Rakyat; c. Melakukan Kesejahteraan

pengkoordinasian Rakyat

penyusunan

meliputi

urusan

perencanaan :

Kesehatan,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tenaga Kerja, Transmigrasi; d. Mengevaluasi

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

Subbidang

Kesejahteraan Rakyat; e. Menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan perencanaan Subbidang Kesejahteraan Rakyat; f.

Melaksanakan

verifikasi

Rancangan

dokumen

perencanaan

Organisasi Perangkat Daerah Subbidang Kesejahteraan Rakyat; Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Gresik | 2016 - 2021

II - 8

g. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi antar dokumen perencanaan Subbidang Kesejahteraan Rakyat; h. Menyusun

rancangan

dokumen

perencanaan

pembangunan

daerah Subbidang Kesejahteraan Rakyat; i.

Membina teknis penyusunan dokumen perencanaan kepada Organisasi Perangkat Daerah Subbidang Kesejahteraan Rakyat;

j.

Mengkoordinasikan

pelaksanaan

pengendalian

dan

evaluasi

rencana pembangunan daerah lingkup Subbidang Kesejahteraan Rakyat; dan k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan sesuai bidang tugasnya.

Kepala Subbidang Pendidikan, Mental dan Budaya, mempunyai tugas: a. Menyusun

perencanaan

program

dan

kegiatan

Subbidang

Pendidikan, Mental dan Budaya; b. Melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Pendidikan, Mental dan Budaya; c.

Melakukan

pengkoordinasian

penyusunan

perencanaan

Pendidikan, Mental dan Budaya meliputi urusan : Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Kearsipan, Sosial, Perpustakaan, d. Mengevaluasi

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

Subbidang

Pendidikan, Mental dan Budaya; e.

Menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan perencanaan Subbidang Pendidikan, Mental dan Budaya;

f.

Melaksanakan

verifikasi

Rancangan

dokumen

perencanaan

Organisasi Perangkat Daerah Subbidang Pendidikan, Mental dan Budaya; g.

Mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi antar dokumen perencanaan Subbidang Pendidikan, Mental dan Budaya;

h. Menyusun

rancangan

dokumen

perencanaan

daerah Subbidang Pendidikan, Mental dan Budaya;


pembangunan

II - 9

i.

Membina teknis penyusunan dokumen perencanaan kepada Organisasi Perangkat Daerah Subbidang Pendidikan, Mental dan Budaya;

j.

Mengkoordinasikan

pelaksanaan

pengendalian

dan

evaluasi

rencana pembangunan daerah lingkup Subbidang Pendidikan, Mental dan Budaya; dan k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya dan pemerintahan sesuai bidang tugasnya. Kepala Subbidang Pemerintahan, mempunyai tugas : a. Menyusun

perencanaan

program

dan

kegiatan

Subbidang

Pemerintahan; b. Melaksanaan program dan kegiatan Subbidang Pemerintahan; c.

Melakukan

pengkoordinasian

penyusunan

perencanaan

Pemerintahan meliputi urusan : Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Ketentraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Satpol PP dan

Penanggulangan

Bencana), Kecamatan, Inspektorat, Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan, Sekretariat Daerah , Sekretariat DPRD; d. Mengevaluasi

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

Subbidang

Pemerintahan; e.

Menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan perencanaan Subbidang Pemerintahan;

f.

Melaksanakan

verifikasi

Rancangan

dokumen

perencanaan

Organisasi Perangkat Daerah Subbidang Pemerintahan; g.

Mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi antar dokumen perencanaan Subbidang Pemerintahan;

h. Menyusun

rancangan

dokumen

perencanaan

pembangunan

daerah Subbidang Pemerintahan; i.

Membina teknis penyusunan dokumen perencanaan kepada Organisasi Perangkat Daerah Subbidang Pemerintahan;

j.

Mengkoordinasikan

pelaksanaan

pengendalian

dan

evaluasi

rencana pembangunan daerah lingkup Subbidang Pemerintahan;


II - 10

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan sesuai bidang tugasnya. Tugas dan Fungsi Bidang Perekonomian Bidang Perekonomian, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan di bidang perekonomian.

Dalam

melaksanakan

tugas,

Kepala

Bidang

Perekonomian,

menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan Bidang Perekonomian; b. Pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perekonomian; c. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perekonomian; d. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan perencanaan lingkup Bidang Perekonomian; e. Pelaksanaan verifikasi Rancangan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian; f. Pengokoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi antar dokumen perencanaan lingkup Bidang Perekonomian; g. Penyusunan rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Bidang Perekonomian; h. Pembinaan

teknis

penyusunan

dokumen

perencanaan

kepada

Organisasi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian; i. Pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah lingkup bidang Perekonomian; j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Perekonomian, terdiri dari: a.

Subbidang Perekonomian;

b. Subbidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; dan c.

Subbidang Pendanaan Pembangunan dan Investasi.


II - 11

Kepala Subbidang Perekonomian, mempunyai tugas :

a. Menyusun

perencanaan

program

dan

kegiatan

Subbidang

Perekonomian; b. Melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Perekonomian; c. Melakukan

pengkoordinasian

penyusunan

perencanaan

Perekonomian meliputi urusan : Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan; d. Mengevaluasi

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

Subbidang

Perekonomian; e. Menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan perencanaan Subbidang Perekonomian; f. Melaksanakan

verifikasi

Rancangan

dokumen

perencanaan

Organisasi Perangkat Daerah Subbidang Perekonomian; g. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi antar dokumen perencanaan subbidang Perekonomian; h. Menyusun rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah Subbidang Perekonomian; i.

Membina teknis penyusunan dokumen perencanaan kepada Organisasi Perangkat Daerah Subbidang Perekonomian;

j. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah lingkup Subbidang Perekonomian; dan k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian. Kepala Subbidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, mempunyai tugas : a. Menyusun

perencanaan

program

dan

kegiatan

Subbidang

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; b. Melaksanakan

program dan kegiatan Subbidang Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat; c. Melakukan

pengkoordinasian

penyusunan

perencanaan

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat meliputi urusan : Pariwisata, II - 12

Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan; d. Mengevaluasi

pelaksanaan

program

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Gresik | 2016 - 2021

dan

kegiatan

Subbidang

e. Menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan perencanaan Subbidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; f. Melaksanakan

verifikasi

Rancangan

dokumen

perencanaan

Organisasi Perangkat Daerah Subbidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; g. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi antar dokumen perencanaan subbidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; h. Menyusun

rancangan

dokumen

perencanaan

pembangunan

daerah Subbidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; i.

Membina teknis penyusunan dokumen perencanaan kepada Organisasi Perangkat Daerah Subbidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;

j. Mengkoordinasikan

pelaksanaan

pengendalian

dan

evaluasi

rencana pembangunan daerah lingkup Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; dan k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian.

Kepala Subbidang Pendanaan Pembangunan dan Investasi, mempunyai tugas: a. Menyusun

perencanaan

program

dan

kegiatan

Subbidang

Pendanaan Pembangunan dan Investasi; b. Melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Pendanaan Pembangunan dan Investasi; c.

Melakukan

pengkoordinasian

penyusunan

perencanaan

Subbidang Pendanaan Pembangunan dan Investasi meliputi urusan : Penanaman Modal, Perindustrian dan Keuangan; d. Mengevaluasi

pelaksanaan

program

dan kegiatan

Subbidang

Pendanaan Pembangunan dan Investasi; e.

Menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan perencanaan Subbidang Pendanaan Pembangunan dan Investasi;

f.

Melaksanakan Organisasi

verifikasi

Rancangan

Perangkat

Pembangunan dan Investasi;


Daerah

dokumen

perencanaan

Subbidang

Pendanaan

II - 13

g.

Mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi antar

dokumen

perencanaan

Subbidang

Pendanaan

Pembangunan dan Investasi; h. Menyusun

rancangan

dokumen

perencanaan

pembangunan

daerah Subbidang Pendanaan Pembangunan dan Investasi; i.

Membina teknis penyusunan dokumen perencanaan kepada Organisasi Perangkat Daerah Subbidang Pendanaan Pembangunan dan Investasi;

j.

Mengkoordinasikan

pelaksanaan

pengendalian

dan

evaluasi

rencana pembangunan daerah lingkup Subbidang Pendanaan Pembangunan dan Investasi; dan k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian.

Tugas dan Fungsi Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan di bidang Pengembangan wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi : a.

Penyusunan perencanaan program dan kegiatan Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;

b. Pelaksanaan Program dan kegiatan Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup; c.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;

d. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan perencanaan lingkup Bidang Pengembangan wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup; e.

Pelaksanaan verifikasi Rancangan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah lingkup Bidang Pengembangan wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;


II - 14

f.

Pengkoordinasian dokumen

Pelaksanaan

perencanaan

Sinergitas

lingkup

Bidang

dan

Harmonisasi

Pengembangan

antar

wilayah,

Infrastruktur dan Lingkungan Hidup; g.

Penyusunan rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Bidang Pengembangan wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;

h. Pembinaan

teknis

penyusunan

dokumen

perencanaan

kepada

Organisasi Perangkat Daerah lingkup Bidang Pengembangan wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup; i.

Pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan

daerah

lingkup

bidang

Pengembangan

wilayah

Infrastruktur dan Lingkungan Hidup; j.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, terdiri dari: a.

Subbidang Pengembangan Wilayah; b. Subbidang Infrastruktur; dan c.

Subbidang Lingkungan Hidup.

Kepala Subbidang Pengembangan Wilayah, mempunyai tugas: a. Menyusun

perencanaan

program

dan

kegiatan

Subbidang

Pengembangan Wilayah; b. Melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Pengembangan Wilayah; c. Melakukan Pengembangan

pengkoordinasian Wilayah

penyusunan

meliputi

urusan

perencanaan :

Pertanahan,

Komunikasi dan Informatika, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Sub Urusan Penataan Ruang; d. Mengevaluasi

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

Subbidang

Pengembangan Wilayah; e. Menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan perencanaan Subbidang Pengembangan Wilayah


II - 15

f.

Melaksanakan

verifikasi

Rancangan

dokumen

perencanaan

Organisasi Perangkat Daerah Subbidang Pengembangan Wilayah; g. Mengkoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi antar dokumen perencanaan subbidang Pengembangan Wilayah; h. Menyusun

rancangan

dokumen

perencanaan

pembangunan

daerah Subbidang Pengembangan Wilayah; i.

Membina teknis penyusunan dokumen perencanaan kepada Organisasi Perangkat Daerah Subbidang Pengembangan Wilayah;

j.

Mengkoordinasikan

pelaksanaan

pengendalian

dan

evaluasi

rencana pembangunan daerah lingkup Subbidang Pengembangan Wilayah; dan k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup.

Kepala Subbidang Infrastruktur, mempunyai tugas: a. Menyusun

perencanaan

program

dan

kegiatan

Subbidang

Infrastruktur; b. Melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Infrastruktur; c. Melakukan

pengkoordinasian

penyusunan

perencanaan

Subbidang Infrastruktur meliputi urusan : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (tidak termasuk sub urusan penataan ruang) dan Perhubungan; d. Mengevaluasi

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

Subbidang

Infrastruktur; e. Menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan perencanaan Subbidang Infrastruktur; f. Melaksanakan

verifikasi

Rancangan

dokumen

perencanaan

Organisasi Perangkat Daerah Subbidang Infrastruktur; g. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi antar dokumen perencanaan subbidang Infrastruktur; h. Menyusun rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah Subbidang Infrastruktur;


II - 16

i. Membina teknis penyusunan dokumen perencanaan kepada Organisasi Perangkat Daerah Subbidang Infrastruktur; j. Mengkoordinasikan

pelaksanaan

pengendalian

dan

evaluasi

rencana pembangunan daerah lingkup Subbidang Infrastruktur; dan k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup. Kepala Subbidang Lingkungan Hidup, mempunyai tugas : a. Menyusun

perencanaan

program

dan

kegiatan

Subbidang

Lingkungan Hidup; b. Melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Lingkungan Hidup; c. Melakukan

pengkoordinasian

penyusunan

perencanaan

Subbidang Lingkungan Hidup meliputi urusan : Energi dan Sumber Daya Mineral , Lingkungan Hidup, Kehutanan; d. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbidang Lingkungan Hidup; e. Menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan perencanaan Subbidang Lingkungan Hidup; f.

Melaksanakan

verifikasi

Rancangan

dokumen

perencanaan

Organisasi Perangkat Daerah Subbidang Lingkungan Hidup; g. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi antar dokumen perencanaan subbidang Lingkungan Hidup; h. Menyusun rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah Subbidang Lingkungan Hidup; i. Membina teknis penyusunan dokumen perencanaan kepada Organisasi Perangkat Daerah Subbidang Lingkungan Hidup; j. Mengkoordinasikan

pelaksanaan

pengendalian

dan

evaluasi

rencana pembangunan daerah lingkup Subbidang Lingkungan Hidup; dan k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Gresik | 2016 - 2021

II - 17

Tugas Fungsi Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengolahan Data Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengolahan Data mempunyai tugas

melaksanakan

mengkoordinasikan

sebagian

perumusan

tugas kebijakan

Kepala di

Badan

bidang

dalam

penelitian,

pengembangan dan inovasi daerah dan pengolahan data.

Dalam

melaksanakan

tugas,

Kepala

Bidang

Penelitian,

Pengembangan dan Pengolahan Data, menyelenggarakan fungsi : a. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah dan pengolahan data; b. Pelaksanaan

koordinasi

perencanaan

dan

sinkronisasi

pembangunan

hasil

bahan

penyusunan

penelitian,

rencana

pengembangan dan inovasi daerah serta pengolahan data; c. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah serta pengolahan data; d. Pelaksanaan kebijakan penelitian sebagai bahan penyusunan perencanaan,

pengembangan

dan

inovasi

daerah

serta

pengolahan data; e. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi daerah serta pengolahan data; f.

Pengkoordinasian pelaporan hasil

pelaksanaan

monitoring,

evaluasi,

dan

pelaksanaan penelitian, pengembangan dan

inovasi daerah serta pengolahan data; g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengolahan Data, terdiri dari : a. Subbidang Penelitian; b. Subbidang Pengembangan dan Inovasi Daerah; c. Subbidang Pengolahan Data.


II - 18

Kepala Subbidang Penelitian, mempunyai tugas : a. Menyusun rencana program dan kegiatan penelitian ; b. Menyusun bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penelitian; c. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pelaksanaan penelitian; d. Melaksanakan kebijakan teknis penelitian; e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan penelitian; f.

Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penelitian;

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengolahan Data. Kepala

Subbidang

Pengembangan

dan

Inovasi

Daerah,

mempunyai tugas : a. Menyusun rencana program dan kegiatan pengembangan dan inovasi daerah; b. Menyusun bahan perumusan kebijakan pengembangan dan inovasi daerah; c. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengembangan dan inovasi daerah; d. Melaksanakan kebijakan teknis pengembangan dan inovasi daerah; e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengembangan dan inovasi daerah; f. Melakukan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

hasil

pelaksanaan kebijakan pengembangan dan inovasi daerah; g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengolahan Data. Kepala Subbidang Pengolahan Data, mempunyai tugas : a. Menyusun rencana program dan kegiatan pengolahan data; b. Menyusun bahan perumusan kebijakan pengolahan data; Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Gresik | 2016 - 2021

II - 19

c.

Menyusun

pedoman

petunjuk

teknis

dan

petunjuk

pelaksanaan pengolahan data; d. Melaksanakan kebijakan teknis pengolahan data dalam rangka

mendukung

perencanaan

pelaksanaan

pembangunan,

tugas

pengembangan

penyusunan dan

inovasi

daerah; e.

Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengolahan data dan pemenuhan kebutuhan data dalam mendukung penyusunan perencanaan

pembangunan,

pengembangan

dan

inovasi

daerah; f. Melakukan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

hasil

pengolahan data; g.

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengolahan Data.

2.2 Sumber Daya SKPD Status Dari Komposisi pegawai Bappeda Kabupaten Gresik yang keseluruhan berjumlah 59 Orang, terdiri dari : 45 Orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan 14 Orang berstatus Honorer Golongan Pangkat dan Golongan pegawai Bappeda Kabupaten Gresik disajikan pada Tabel 2.1. Tabel 2.1 Golongan Pangkat Dan Golongan Pegawai Bappeda Kabupaten Gresik No Pangkat Golongan JUMLAH 1 Pembina Utama Muda IV/c 1 2 Pembina Tk.1 IV/b 2 3 Pembina IV/a 5 4 Penata Tk.1 III/d 8 5 Penata III/c 5 6 Penata Muda Tk.1 III/b 8 7 Penata Muda III/a 2 Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Gresik | 2016 - 2021

II - 20

No 9 9 10 11

Pangkat Pengatur Tk.1 Pengatur Pengatur Muda Tk.1 Tenaga Harian Lepas

Golongan II/d II/c II/b -

JUMLAH 2 1 11 14

2.3 Sumber Daya SKPD

Untuk

kelancaran

proses

kinerja

Badan

Perencanaan

Pembangunan penelitian dan pengembangan daerah maka diperlukan aset Pemerintah Daerah. Tabel berikut merupakan rekapitulasi Barang milik daerah : Tabel 2.2 Rekapitulasi Aset Badan Perencanaan pembangunan, penelitian dan Pengambangan Daerah Keadaan Per 31 Juni 2016 No. Urut

No. Akun

1 0203 0206 0207

2 0312

Uraian

Jumlah Barang

ASET TETAP Peralatan dan Mesin Alat-alat Angkutan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Studio dan Alat Komunikasi Alat Ukur Gedung dan Bangunan Bangunan Monumen

JUMLAH ASET TETAP Aset Lainnya

3 0700

Jumlah Harga (Rp)

501

3,900,447,139.63

19

1,372,574,290.13

438

1,781,456,015.60

31

228,431,833.90

13

517,985,000.00

9

49,075,000.00

9

49,075,000.00

510

3,949,522,139.63

2

Aset Tak Berwujud

2

JUMLAH ASET LAINNYA

2

JUMLAH TOTAL

512

Keterangan

83,450,000.00 83,450,000.00 83,450,000.00 4,032,972,139.63

Sumber: Simbada Kabupaten Gresik Tahun 2016

2.4 Badan Usaha Bappeda SKPD Kariyawan dan Kariyawati Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki komitmen dalam pembentukan Koperasi pada Tahun 2015 Berdasarkan Keputusan menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Gresik | 2016 - 2021

II - 21

Indonesia Nomor 04/BH/XVI.6/437.56/II/2016 dan Pengesahan Notaris

a/n

SULIKARMIATI,S.H.,M.Kn.

Nomor

33

Tanggal

22

Desember 2015 dengan Rincian Sebagai Berikut : 2.4.2 Keangotaan Koperasi Struktur Keanggotaan Koperasi dibentuk dan dijabat oleh kariawan kariawati Bappeda selaku Pendiri dan Pengelola Koperasi

Simpan

Pinjam.

Berikut

struktur

keanggotaan

koperasi sesuai dengan lembar pengesahan notaries Nomor 33 Tanggal 22 Desember 2015. Tabel 2.3 Struktur Keanggotaan Koperasi

II - 22


2.4.1 Modal koperasi Bappeda Di

tahun

2015

Modal

awal

Koperasi

Bappeda

Rp.16.800.000,00 dan dikembangkan melalui iuran wajib bersama dan simpan pinjam. Hingga bulan September 2016 Modal Koperasi Bappeda tumbuh hingga Rp.142.500.000,00 sebagaimana tabel 2.3 berikut: Tabel 2.3 Modal Koperasi Bappeda Modal Awal Rp.16.800.000,00

s/d Bulan September 2016 Rp.142.500.000,00

Bertambah /Berkurang 125.700.000,00

Sumber : Bendahara Koperasi Bappeda

2.5 Kinerja Pelayanan SKPD Tugas pokok Bappeda adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan mulai dari pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah hingga pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun penilaian capaian Renstra Bappeda Tahun 2011 – 2016 sesuai dengan indikator kinerja RPJMD disajikan dalam Tabel 2.2. Dari sisi anggaran, Bappeda Kabupaten Gresik mendapatkan pemanfaatan anggaran mencapai 93,5% tiap tahunnya, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran 2011-2015 beserta serapannya sebagaimana Tabel 2.3:

II - 23


Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Gresik Tahun 2011-2021 `

(5)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

8.910,74 Ha (30,93 %)

(4)

Realisasi Capaian Tahun ke-

8.793,29 Ha (30,52 %)

(3)

Target Renstra SKPD Tahun ke-

8.675,83 Ha (30,12 %)

(2)

Target SPM

8.558,38 Ha (29,71 %)

(1)

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

8.440,92 Ha (29,30 %)

NO

Target Target Indikator IKK Lainnya

5

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada Ada

Ada

Ada Ada

Ada

29.30

Ada Ada Ada

Ada Ada Ada

Ada Ada Ada

Ada Ada Ada

Ada Ada

Perubahan Pemanfaatan Fungsi Kawasan RTRW

Ada

3

Ada

Keberadaan Perda RTRW

Ada

2

Ada

Ruang terbuka hijau per luas wilayah

Meningkatnya Efektifitas Perencanaan

4

Ketersediaan RPJPD


1

2

3

4

5

(15) (16) (17) (18) (19) (20)

Meningkatnya Penataan Kawasan Daerah sesuai RT/RW

1

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Ada

Ada

Ada

94%

Ada 80%

Ada 80%

Ada 95%

Ada 90%

5

8

Keberadaan Dokumen "Gresik Dalam Angka"

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

9

Keberadaan Dokumen PDRB

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Tersedianya data Statistik Daerah yang akurat dan tepat waktu


Rasio Capaian pada Tahun ke1

2

3

4

5

(15) (16) (17) (18) (19) (20)

Ada

4 (14)

Ada

3 (13)

Ada

2 (12)

Ada

1 (11)

Ada

5 (10)

Ada

4 (9)

Ada

3 (8)

Ada

Program RKPD yang diakomodasi dalam APBD

2 (7)

Ada

7

1

85%

Ketersediaan RKPD


(6)

Ada

6

(5)

Ada

ketersediaan RPJMD

(4)


8%

5

(3)


Ada

(2)

Target SPM

Ada

(1)


75%

NO

1

2

3

4

5

1

2

3

4

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15) (16) (17) (18) (19) (20)

Ada

Ada

Ada

Keberadaan Dokumen IPM

5

Tabel 2.4 Alokasi Belanja Daerah Bappeda Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2011-2015

2015

(14)

(15)

(16)

93.55%

2014

12.562.752.333

(13)

95.07%

11.464.096.036

2013

9.094.477.615

(12)

95.78%

15.508.611.000

2012

16.066.617.300

(11)

91.91%

13.116.789.000

2011

(8)

88.04%

2012

(7)

2015

2011

(6)


(10)

14.507.892.026

2015

(5)

Sumber : Data diolah dari Perda APBD

2014

2014

(4)

*Proyeksi

(9)

15.274.780.485

2013

(3)

Realisasi Anggaran

2013

2012

(2)

12.472.544.500

Belanja Langsung Bappeda

2011

(1)

Realisasi Anggaran

10.330.503.000

Rencana Anggaran Uraian

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Ada

(5)

Ada

(4)


Ada

(3)


Ada


Ada

10

(2)

Target SPM

Ada

(1)


Ada

NO

1

2

3

4

5

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Bappeda, maka peran Bappeda sangat penting dalam merencanakan dan mengkoordinasikan pembangunan di Kabupaten Gresik. Namun peran penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung sumberdaya yang baik dalam melaksanakan tugas pokok dan ungsi tersebut. Sejalan dengan hal terswbut, ada beberapa hal yang menjadi hambatan dan permasalahan yang dihadapi antara lain: 3.1.1

Permasalahan Sekretariat Beberapa permasalahan yang terkait dengan secretariat, sebagai

berikut: 1. Kurang sempurnanya sistem pengelolaan data yang terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen perencanaan maupun hasil kajian tidak mudah didapatkan; 2. Koordinasi dalam penyusunan rencana pembangunan sekaligus koordinasi terhadap penanganan masalah mendesak antar bidang belum optimal; 3.1.2 Permasalahan Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah, sebagai berikut: 1. Koordinasi antar leading sector perlu ditingkatkan guna menjaga

keselarasan

produk

perencanaan

dengan

pelaksanaan pembangunan; 2. Lemahnya fungsi monitoring dan evaluasi Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah; 3.1.3 Permasalahan Bidang Ekonomi Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Ekonomi, sebagai berikut:


III - 1

1. Penyusunan proyeksi indikator makro eknomi masih bergantung pada BPS 2. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan SKPD lingkup Bidang ekonomi. 3.1.4 Permasalahan Bidang Sosial Budaya Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Sosial Budaya, sebagai berikut: 1. Belum akuratnya data lingkup sosial budaya sebagai acuan dasar perencanaan; 2. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring evaluasi perencanaan bidang Sosial Budaya. 3.1.5 Permasalahan Bidang Penelitian dan Pengembangan Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan, sebagai berikut: 1. Belum akuratnya data yang digunakan dalam kegiatan kajian perencanaan; 2. Kurang dimanfaatkannya hasil kajian penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan daerah. 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih Visi Pemerintah Kabupaten Greik untuk periode tahun 2016-2021 adalah : “Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas” Pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan ke dalam 4 (empat) misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan kehidupan

pengamalan

masyarakat

nilai-nilai

untuk

agama

dalam

menumbuhkan

prilaku

masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai kota Wali dan Kota Santri;


III - 2

2. Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat

dan

pengusaha

melalui

tata

kelola

dengan

upaya

kepemerintahan yang baik; 3. Meningkatkan

pertumbuhan

ekonomi

menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan; 4. Meningkatkan

kualitas

sumber

daya

manusia

melalui

pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang

berkelanjutan,dan

pemenuhan

kebutuhan

dasar

lainnya. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021, tugas dan fungsi Bappeda termasuk dalam Misi ke-dua tujuan ke-dua yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan

profesionalisme

birokrasi

dan

penguatan

akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara komprehensif. Keberhasilan

pencapaian

Menghadirkan

keselarasan

pembangunan daerah melalui komprehensifiitas perencanaan dan inovasi daerah dicirikan oleh indikator outcome sebagai berikut: 1. Presentase Dokumen Renja Kualitas Baik 2. Persentase Keselerasan Program Pembangunan RKPD terhadap RPJMD 3. Persentase

Usulan

Musrenbang

yang

diakomodasi

dalam RKPD 4. Persentase Capaian Sasaran Pembangunan RPJMD 5. Persentase Ketercapaian Program Perangkat Daerah 6. Persentase Pertumbuhan Capaian Inovasi Daerah III - 3


Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu; 1. Program Perencanaan Sosial Budaya; 2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; 3. Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah, SDA dan LH; 4. Program Prencanaan Pembangunan Daerah; 5. Program Penelitian dan Pengembangan. 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Penentuan visi, misi, kebijakan, tujuan dan sasaran institusi perencana pembangunan memperhatikan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Bappeda Kabupaten Gresik sebagai

institusi perencana di daerah, menyusun program dan kegiatan sebagai penjabaran dari visi dan misi yang selaras dengan Kebijakan di Bappenas sebagai institusi perencana di tingkat pusat. Adapun Keselarasan Sasaran Bappeda Gresik dengan Bappenas disajikan pada Tabel berikut: Tabel 3.1 Keselarasan Sasaran Pembangunan Daerah Keselarasan

Urusan

Bappenas

Bappeda Gresik

1. Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. 2. Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan pembangunan.

Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah


Menguatkan keberlanjutan dan kebermanfaatan perencanaan pembangunan inklusif serta komprehensif didukung kevalidan data sinergitas dan stakeholder pembangunan.

Urusan Penunjang Perencanaan

III - 4

Keselarasan Bappenas

Urusan Bappeda Gresik

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berlandaskan inovasi melalui penguatan penelitian dan pengembangan

Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik berfungsi sebagai: a. Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Propinsi dan Kota; b. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota. Demi menjaga kesesuaian perencanaan pembangunan dengan RTRW Kabupaten Gresik maka melalui dokumen rencana

strategis

Bappeda,

RTRW

dimanfaatkan

sebagai

pedoman sebagai berikut : 1. Penyusunan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya; 2. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota; 3. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar

sektor,

antar

daerah,

dan

antar

pemangku

kepentingan; 4. Pemanfaatan dalam perumusan Kebijakan dan strategi struktur ruang dan kawasan strategis. Penyusunan rencana pembangunan melalui Bappeda harus disesuaikan dengan perencanan tata ruang sebagai Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Gresik | 2016 - 2021

III - 5

wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga

lokasi

dimana

kegiatan

akan

dijalankan

dapat

diarahkan. 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 2

Perumusan isu-isu strategis didasarkan pada analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman

serta

kelemahan

dengan

pada

memperhatikan

Bappeda

Kabupaten

kekuatan Gresik

dan dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsnya. Isu-isu strategis yang menjadi acuan

atau dasar dalam menentukan program

dan kegiatan yang diprioritaskan selama

5 tahun ke depan

(2016-2021) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : 1. Optimalisasi dengan

koordinasi

penganggaran

antara

institusi

perencana

sehingga

menjaga

konsistensi

antar program dan kegiatan; 2. Optimalisasi pembangunan komunikasi

pengelolaan melalui

dan

pemanfaatan

tekhnologi

informasi

data dan

untuk mewujudkan konsistensi dalam

pengendalian perencanaan pembangunan; 3. Rendahnya

persentase

hasil

Musrenbang

yang

terakomodasi dalam APBD Kabupaten Gresik; 4. Belum adanya sistem pengelolaan data yang dapat menghimpun hasil kajian perencanaan dan penelitian Bappeda yang dapat diakses oleh SKPD sehingga produk kajian kurang bisa dimanfaatkan.

III - 6


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN ,SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Bappeda Perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021. Kabupaten Gresik mencetuskan visi untuk merangkul semangat seluruh stakeholder dalam menghadapi pelbagai permasalahan dan tantangan pembangunan dengan mengoptimalkan seluruh potensi daerah serta mengedepankan nilai-nilai luhur demi kesejahteraan masyarakat Gresik sebesar-besarnya yaitu; “Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas” Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Gresik maka dirumuskan misi pembangunan untuk mengintegrasikan segenap pemikiran, kekuatan komitmen, dan kemuliaan integritas seluruh komponen penyelenggara pemerintahan dalam 4 (empat) rencana strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Gresik periode 2016-2021 sebagaimana berikut; Misi ke-1 Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan prilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai kota Wali dan Kota Santri;


IV - 1

Misi ke-2 Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola kepemerintahan yang baik; Misi ke-3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan; Misi ke-4 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan,dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda adalah Misi ke-2 yang berhubungan dengan Atribusi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan. Dalam rangka implementasi Misi Kedua “Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola kepemerintahan yang baik” ditetapkan tujuan yaitu; Tujuan ke-1 Menghadirkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pelaku usaha; Diukur dengan indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat. Tujuan ke-2 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan profesionalisme birokrasi dan penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara komprehensif Diukur dengan indikator Opini Laporan Keuangan dan Indeks Reformasi Birokrasi.


IV - 2

Perwujudan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dalam tata kelola pemerintahan yang baik dimaknai dengan prioritas penguatan

pada

aspek

keterbukaan

informasi,

akuntabilitas

birokrasi, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, supremasi hukum dan keadilan pelayanan publik, dan peningkatan partisipasi masyarakat serta sektor privat dalam pembangunan. Tujuan pembangunan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi bappeda adalah Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan profesionalisme birokrasi dan

penguatan

akuntabilitas

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah secara komprehensif. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan ke-2 misi ke-2 ditetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang didukung urusan

strategis

Pengembangan,

meliputi

Perencanaan,

7 (tujuh)

Penelitian

dan

Inspektorat, Kepegawian Serta Pendidikan dan

Pelatihan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kearsipan. Adapun Sasaran pada urusan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan meliputi; Menghadirkan keselarasan pembangunan daerah melalui komprehensifiitas perencanaan dan inovasi daerah. Diukur dengan dengan Nilai Pangripta

Berdasarkan rumusan visi misi RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 serta tujuan dan sasaran pada urusan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan maka guna mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan, visi-misi, tujuan, dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah

(Bappeda) dirumuskan sebagaimana berikut: IV - 3


4.1.1 VISI Berlandaskan telaah sebagaimana diuraikan di atas maka pada masa bhakti 2016-2021 Bappeda Kabupaten Gresik mencetuskan visi untuk merangkul semangat seluruh stakeholder dalam menghadapi pelbagai

permasalahan

mengoptimalkan

seluruh

dan

tantangan

potensi

daerah

pembangunan untuk

dengan

mewujudkan

perencanaan terbaik demi pembangunan yang semakin baik yaitu; “Mewujudkan perencanaan pembangunan yang harmonis, inklusif dan komprehensif didukung penguatan inovasi Daerah” Keharmonisan Keselarasan perencanaan pembangunan secara teknokratis, politis, maupun partisipatif. Inklusif dan Komprehensif Perencanaan pembangunan yang terukur, aplikatif, dan integratif dengan mengakpomodasi aspirasi perencanaan yang menyeluruh mencakup entitas Desa, Kecamatan, hingga Kabupaten serta melibatkan seluruh stakeholder pembangunan Gresik. Penguatan Inovasi Daerah Peeningkatan kualitas perencaanaan pembangunan didukung pengembangan inovasi daerah

IV - 4


4.1.2 MISI Sebagai

upaya

dalam

mewujudkan

visi

Bappeda

maka

dirumuskan misi pembangunan untuk mengintegrasikan segenap pemikiran, kekuatan komitmen, dan kemuliaan integritas seluruh komponen perencana dalam 3 (tiga) sasaran rencana strategis Bappeda Kabupaten Gresik periode 2016-2021 sebagaimana berikut;

Keharmonisaan Perencanaan Pembangunan 1.

Menghadirkan keharmonisan perencanaan pembangunan guna mewujudkan

konsistensi

dan

sinergitas

kebijakan

pembangunan; Kebermanfaatan dan Keberlanjutan Perencanaan Pembangunan 2.

Mewujudkan perencanaan yang inklusif dan komprehensif guna menguatkan kebermanfaatan dan keberlanjutan pembangunan Daerah. Inovasi dan kualitas perencanaan pembangunan

3.

Menguatkan inovasi Daerah

guna meningkatkan kualitas

perencanaan pembangunan Daerah.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Dalam rangka pencapaian visi dan misi Bappeda sebagaimana dimaksud maka dirumuskan tujuan dan sasaran sebagaimana berikut; Tabel IV.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Mewujudkan perencanaan pembangunan yang Visi

harmonis, inklusif dan komprehensif didukung penguatan inovasi Daerah.


IV - 5

1.

Menghadirkan keharmonisan perencanaan pembangunan guna mewujudkan konsistensi dan sinergitas kebijakan pembangunan

Misi

2.

Mewujudkan perencanaan yang inklusif dan komprehensif guna menguatkan kebermanfaatan dan keberlanjutan pembangunan Daerah.

3.

Menguatkan inovasi Daerah guna meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Daerah.

1.


2. Tujuan

Terwujudnya kebermanfaatan dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah secara inkusif dan komprehensif.

3.

Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui penguatan inovasi didukung penelitian dan pengembangan strategis.

1.


2.

Menguatkan keberlanjutan dan kebermanfaatan perencanaan pembangunan inklusif serta

Sasaran

komprehensif didukung kevalidan data sinergitas dan stakeholder pembangunan. 3.

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berlandaskan inovasi melalui penguatan penelitian dan pengembangan.

Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Gresik, Bappeda mendukung Urusan Perencanaan serta urusan Penelitian dan Pengembangan dengan tujuan dan indikator sasaran yang selaras dengan RPJMD sebagaimana berikut :


IV - 6

Tabel IV.2 Keselarasan visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Bappeda Kab. Gresik Tahun 2016-2021

Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Bappeda Mewujudkan perencanaan pembangunan yang harmonis, inklusif dan komprehensif didukung penguatan inovasi Daerah.

Misi Menghadirkan keharmonisan perencanaan pembangunan guna mewujudkan konsistensi dan sinergitas kebijakan pembangunan

Tujuan


Sasaran


Indikator Sasaran Persentase Keselarasan Program Pembangunan RKPD terhadap RPJMD

Presentase Dokumen Renja Kualitas Baik

Penanggujawab

1. Bidang Kemasyarakatan dan Sosial budaya 2. Bidang Perekonomian dan Keuangan 3. Bidang Prasarana Wilayah, SDA dan LH 4. Sekretariat

IV - 7 Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Gresik | 2016 - 2021

Misi


Tujuan

Terwujudnya kebermanfaatan dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah secara inklusif dan komprehensif.

Sasaran


Indikator Sasaran Persentase Usulan Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD Persentase Capaian Sasaran Pembangunan RPJMD

Persentase Ketercapaian Program Perangkat Daerah

Penanggujawab

Sekretariat

Bidang Data Statiik, Evaluasi, dan Pelaporan

Sekretariat


Misi


Tujuan

Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui penguatan inovasi didukung pengkajian dan penelitian strategis.

Sasaran


Indikator Sasaran

Persentase Pertumbuhan Capaian Inovasi Daerah

Penanggujawab

Bidang Penelitian dan Pengembangan


Tabel IV.3 Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional, Formulasi, Sumber Data, dan Penetapan Target

Tujuan ke-1

Indikator Kinerja Tujuan


Formulasi

Kondisi Awal

1. Presentase Dokumen Renja Kualitas Baik 2. Persentase Keselerasan Program Pembangunan RKPD terhadap RPJMD

Kondisi Akhir

50%

100%

75%

100%


Sasaran ke-1

2021 100%

Kondisi Akhir

100%

100% 100%

2020 90% 95%

2019

2018

2017

80%

RPJMD RKPD

90%

Pengukuran keselarasan Program RKPD dan RPJMD serta implementasi program RPJMD dalam RKPD

N/A

70%

RPJMD RKPD Renstra Renja

85%

Pengukuran keselarasan Renja terhadap Renstra melalui kualitas dokumen perencanaan

Kondisi awal

60%

Persentase Keselerasan Program Pembangunan RKPD terhadap RPJMD

Sumber Data

80%


Definisi Operasional

50%

Formulasi

75%

Indikator

2016

Target Kinerja


Tujuan ke-2 Terwujudnya kebermanfaatan dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah secara inkusif dan komprehensif.

Indikator Kinerja Tujuan 1. Persentase Usulan Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD

Formulasi

2. Persentase Capaian Sasaran Pembangunan RPJMD

45%

Kondisi Awal

Kondisi Akhir 70%

70%

100%

Menguatkan keberlanjutan dan kebermanfaatan perencanaan pembangunan inklusif serta komprehensif didukung kevalidan data sinergitas dan stakeholder pembangunan

Sasaran 2

70%

Kondisi Akhir

95%

2021 70% 95%

2020 65% 90%

2019 60% 85%

2018

2017

55%

RPJMD RKPD LKPJ

80%

RKPD BA Musrenbang e-Renbang

Kondisi awal

50%

Pengkuran terhadap inklusifitas perencanaan melalui perbandingan aspirasi pembangunan yang diakomodasi Pengkuran terhadap kebermanfaatan sasaran pembangunan dengan nilai capaian minimal 76% terhadap target (tinggi)

Sumber Data

75%

Persentase Usulan Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD Persentase Capaian Sasaran Pembangunan RPJMD


45%

Formulasi

70%

Indikator

2016

Target Kinerja


>90%

>90%

>87.5%

>85%

>82.5%

Laporan Realisasi Kinerja

>80%

Pengukuran terhadap efisiensi dan efektifitas urusan pendukung (non urusan) terhadap pelaksanaan tupoksi bappeda.

>78%



Tujuan ke-3 Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui penguatan inovasi didukung pengkajian dan penelitian strategis Sasaran ke-3

Indikator Kinerja Tujuan

Formulasi

Kondisi Awal 2016

Angka Pertumbuhan Capaian Inovasi Daerah

Kondisi Akhir 2021

30%

180%


2021 180%

2019

2020 150%

6 Inovasi

120%

Sistem Inovasi Pelayanan Publik

2018

Pengukuran terhadap pertumbuhan inovasi yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah

Kondisi awal

2017

Sumber Data

90%



60%

Formulasi

30%

Indikator

2016

Target Kinerja Kondisi Akhir 180%

LKPJ


4.3 Arah kebijakan dan Strategi Tabel IV.3 Penyelarasan Arah kebijakan dan Strategi

Visi Mewujudkan perencanaan pembangunan yang harmonis, inklusif dan komprehensif didukung penguatan inovasi Daerah.

Misi Menghadirkan keharmonisan perencanaan pembangunan guna mewujudkan konsistensi dan sinergitas kebijakan pembangunan

Tujuan

Sasaran

Arah Kebijakan



Pengarustamaan prioritas pembangunan sebagai komitmen pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk menjadi landasan penyusunan program pembangunan;

Strategi a. Pelaksanaan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi terhadap perencanaan pembangunan sektoral dan perencanaan pembangunan daerah. b. Perumusan bridging plan yang mesnikronisasikan prioritas IV - 14


Misi

Tujuan

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi pembangunan secara strategis di RPJMD ke dalam perencanaan operasional RKPD


Terwujudnya kebermanfaatan dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah secara inklusif dan komprehensif.


Peningkatan aksesibilitas informasi dan data survey based maupun repot based sebagai landasan pertimbangan dan analisa perumusan perencanaan yang berkualitas

a. Penguatan sistem informasi perencanaan yang mendukung penyelenggaraan perencanaan di setiap jenjang pemerintahan; b. Perumusan petunjuk teknis dan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang komprehensif. c. Pembentukan forum data terpadu pembangunan lintas sektor.


Misi


Tujuan

Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui penguatan inovasi didukung pengkajian dan penelitian strategis.

Sasaran


Arah Kebijakan

Strategi

Peningkatan kualitas dan kapabilitas sumber daya perencanaan melalui pengembangan kapasitas didukung intensifikasi koordinasi dalam perumusan kebijakan;

Fasilitasi terkait koodinasi dan konsultasi terhadap kementerian, pemeirntah provinsi, dan instansi lain dalam rangka penyelarasan informasi perencanaan pembangunan

Penguatan perencanaan pembangunan berlandaskan inovasi melalui penguatan penelitian dan pengembangan

a. Fasilitasi Dewan riset Daerah didukung kerjasama forum perguruan tinggi dalam rangka penguatan inovasi daerah. b. Fasilitasi koordinasi penelitian dan pengembangan di lingkup urusan pemerintahan daerah didukung peran akademisi, swasta, dan masyarakat.


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

B

erdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik sebagai upaya untuk

mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa Program Prioritas Renstra tahun 2016 – 2021 disajikan dalam tabel berikut :

V 1

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Gresik | 2016 – 2021

Tabel 5.1 Penyelarasan Sasaran dan Program Sasaran


Indikator Kinerja

Persentase Keselerasan Program Pembangunan RKPD terhadap RPJMD Presentase Dokumen Renja Kualitas Baik

Sasaran Program Terwujudnya fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi perencanaan pembangunan Kemasyarakatan Sosial Budaya Terwujudnya fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi perencanaan pembangunan ekonomi Terwujudnya fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi perencanaan pembangunan

Prasarana Wilayah, SDA dan LH

Program

Indikator Program

Program Perencanaan Sosial Budaya

Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program Perencanaan Pembangunan


Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan

Formulasi

Penanggung Jawab

Bidang Kemasyarakatan dan Sosial budaya

Bidang Perekonomian dan Keuangan

Bidang Prasarana Wilaya, SDA dan LH

Prasarana Wilaya, SDA dan LH

V-2 Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Gresik | 2016 – 2021

Sasaran

Indikator Kinerja Persentase Usulan Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD

Menguatkan keberlanjutan dan kebermanfaatan perencanaan pembangunan inklusif serta komprehensif didukung kevalidan data sinergitas dan stakeholder pembangunan

Persentase Rata-rata Capaian Sasaran Pembangunan RPJMD

Persentase Ketercapaian Program Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran Program

Terwujudnya fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi perencanaan pembangunan secara partisipatif didukung data pembangunan berkualitas.

Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi secara komprehensif terhadap pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi perencana pembangunan.

Program

Indikator Program

Program Prencanaan Pembangunan Daerah

Persentase Pelaksanaan Musrenbang Forum SKPD sesuai Petunjuk Teknis Persentase Capaian Program Pembangunan RPJMD

Formulasi

Penanggung Jawab

Sekretariat

Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Pembangunan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah

Sekretariat


Sasaran


Indikator Kinerja


Sasaran Program Terwujudnya fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi perencana pembangunan. Terwujudnya fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dalam Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi Penelitian dan Pengembangan secara berkelanjutan dalam rangka mendukung penguatan inovasu daerah.

Program

Indikator Program

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur

Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan

Program Penelitian dan Pengembangan

Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti

Formulasi

Penanggung Jawab

Bidang Penelitian dan Pengembangan


Tabel 5.2 Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional, Formulasi, Sumber Data, dan Penetapan Target

Prasarana Wilaya, SDA dan LH

100%

100%

Kondisi Akhir

100%

2021 100% 100% 100%

2020 95%


Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan

95% 95%

90%

2019 90%


Program Perencanaan Pembangunan

90%


85%

2018

Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Ekonomi

85%

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

80%

Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

75%

Program Perencanaan Sosial Budaya


85%

2017

Kondisi awal

80%

Sumber Data

80%

Formulasi

75%

Indikator

75%

Program

2016

Target Kinerja


100%

100%

95%

95%

Kondisi Akhir

100%

2021 95% 100% 100%

100%

95%

2020 90% 100%

95%

90%

2019 85% 90%

85%

2018 80% 85%

80%

2017 75% 75% 80%

70%

100%

LAKIP LPPD

100%

Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur

100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur

LAKIP LPPD

100%

Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah

100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Pembangunan

RKPD BA Musrenbang e-Renbang RPJMD RKPD LKPJ RPJMD RKPD LKPJ SIPD

100%

Persentase Capaian Program Pembangunan RPJMD

RKPD BA Musrenbang e-Renbang

Kondisi awal

70%

Program Prencanaan Pembangunan Daerah

Sumber Data

75%

Persentase Pelaksanaan Musrenbang Forum SKPD sesuai Petunjuk Teknis

Formulasi

100%

Indikator

100%

Program

2016

Target Kinerja


2021

2020

2019

2018

2017

100% 100%

100%

100% 95%

100%

100% 90%

Laporan Monitoring Evaluasi Litbang

100%

Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti

Kondisi Akhir

LAKIP LPPD

85%

Program Penelitian dan Pengembangan

Kondisi awal

100%

Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan

Sumber Data

80%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Formulasi

100%

Indikator

75%

Program

2016

Target Kinerja


Tabel 5.3 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah PROGRAM PRIORITAS BAPPEDA DAN KERANGKA PENDANAAN

Program Prioritas Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja

2016

Baseline 2015

TARGET

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN NON URUSAN

Perkantoran Penyediaan Jasa Operasional Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Kinerja Program Perangkat

3 Rekening

dan rekening telepon Tersedianya kebutuhan

Telepon

penggandaan Memenuhi kebutuhan jenis

Program Peningkatan

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kinerja Program Perangkat

11,159,609,352.50

1,149,285,775.00

Rp

TARGET

12,560,228,087.75

1,264,214,352.50

Rp

12,809,107,598.00

1,594,793,587.75

1,571,129,648.00

621,105,250.00

>82.5%

683,215,775.00

>8.5%

751,537,352.50

>87.5%

826,691,087.75

>90%

796,704,898.00

1 Orang dan 3 rekening

5 Jenis surat kabar

12 orang

27,000,000.00

29,700,000.00

32,670,000.00

35,937,000.00

32,670,000.00

35,200,000.00

38,720,000.00

42,592,000.00

46,851,200.00

42,592,000.00

4,500,000.00

4,950,000.00

5,445,000.00

5,989,500.00

5,445,000.00

51,516,000.00

56,667,600.00

62,334,360.00

68,567,796.00

62,334,360.00

325,134,250.00

357,647,675.00

393,412,442.50

432,753,686.75

393,412,442.50

177,755,000.00

195,530,500.00

215,083,550.00

236,591,905.00

260,251,095.50

427,500,000.00

>80%

376,200,000.00

>82.5%

413,820,000.00

>8.5%

455,202,000.00

>87.5%

704,880,000.00

>90%

704,880,000.00

8 Mobil dan 10 Sepeda

180,000,000.00

motor

8 Mobil dan 10

160,200,000

176,220,000.00

193,842,000.00

176,220,000.00

176,220,000.00

99 jenis

156,000,000

171,600,000.00

188760000

176220000

176,220,000.00

111 peralatan

60,000,000

66,000,000.00

72600000

176220000

176,220,000.00

Sepeda motor

247,500,000.00

kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor perlu pemeliharaan Persentase Ketercapaian 83%

80,000,000.00

>80%

47,500,000.00

>82.5%

52,250,000.00

>8.5%

57,475,000.00

>87.5%

63,222,500.00

>90%

69,544,750.00

Daerah

ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya dokumen Renja

Renstra

URUSAN PERENCANAAN

Ekonomi

83%

Peralatan dan Perlengkapan

Kerja Perangkat Daerah

Program Perencanaan Bidang

TARGET

Tersedianya kebutuhan

Tersedianya dokumen

Indikator Sasaran

Rp

2021

Daerah

Penyusunan Rencana Strategis Satuan

Tujuan Ke-1 Sasaran Ke-1

TARGET

2020

Administrasi Kantor Persentase Ketercapaian

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ketepatan laporan kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

135,000,000.00

159,807,000.00

Barang Milik Daerah dan

Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Program Perangkat Capaian Kinerja Dan Keuangan

>80%

328,897,000.00

keuangan, Administrasi

pemeliharaan

peralatan/perlengkapan

Rp

10,798,735,775.00

1,044,805,250.00

51,516,000.00

konsultansi Jumlah tenaga administrasi

Dinas/Operasional

Pemeliharaan rutin/berkala

714,920,000.00

4,500,000.00

dalam 1 Tahun Terlaksananya koordinasi dan

Kendaraan dinas yang perlu

kantor/rumah tangga

TARGET

14,779,805,250.00

35,200,000.00

barang cetakan dan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Pengadaan Peralatan /perlengkapan

83%

Jumlah tenaga kebersihan

makanan dan minuman

Prasarana Aparatur

Rp

2019

Daerah

Penyediaan Makanan Dan Minuman

Program Peningkatan Sarana Dan

2018

Persentase Ketercapaian

surat kabar Tersedianya kebutuhan

Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

TARGET

1,222,420,000.00

Perundang-Undangan

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi

Rp

15,399,545,000.00

PENGEMBANGAN DAERAH

Program Pelayanan Administrasi

2017

25,000,000.00

23,750,000.00

26,125,000.00

28,737,500.00

31,611,250.00

34,772,375.00

25,000,000.00

23,750,000.00

26,125,000.00

28,737,500.00

31,611,250.00

34,772,375.00

-

-

-

-

30,000,000.00

12,057,125,000.00

11,935,000,000.00

7,459,450,000.00

7,535,395,000.00

8,510,434,500.00

8,607,977,950.00

Terwujudnya keharmonisan perencanaan pembangunan melalui konsistensi Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah dan Sektoral. Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah 1. Presentase Dokumen Renja Kualitas Baik 2. Persentase Keselerasan Program Pembangunan RKPD terhadap RPJMD Persentase Keselarasan 75% 1,329,200,000.00 Perencanaan Pembangunan Ekonomi

80%

1,475,000,000.00

85%

1,325,000,000.00

90%

1,350,000,000.00

95%

1,575,000,000.00

100%

1,375,000,000.00

PROGRAM PRIORITAS BAPPEDA DAN KERANGKA PENDANAAN


Indikator Kinerja

2016

Baseline 2015

TARGET

2017 Rp

TARGET

2018 Rp

TARGET

2019 Rp

TARGET

2020 Rp

TARGET

2021 Rp

TARGET

Rp

Terarahnya program kegiatan Sinkronisasi Dan Integrasi Pembangunan

yang mendukung

Ekonomi

pelaksanaan pembangunan

Perencanaan Pengembangan Ekonomi

100,000,000.00

Grand Desain Perencanaan Pembangunan

200,000,000.00

Ekonomi Penyusunan Profil Pasar Desa Dan Penyusunan Profil Kawasan Minapolitan

Masyarakat Review Masterplan Agropolitan Review Masterplan Minapolitan Workshop kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam meningkatkan perekonomian Workshop tentang peran serta UMKM dalam peningkatan usaha Analisa nilai tukar petani dan nelayan Analisa Pembangunan Ekonomi Daerah Analisis Indeks Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah Analisis Strategi Pengembangan Sektor

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih Teridentifikasinya program

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

250,000,000.00

100.00%

125,000,000.00

125,000,000.00

125,000,000.00

100.00%

125,000,000.00

75,000,000.00 100%

75,000,000.00

5 Pilar

71800000

100%

75,000,000

100.00%

18 Kecamatan

50,000,000

100%

100,000,000.00

100%

225,000,000

100%

100,000,000

100.00%

100%

100,000,000

100%

250,000,000

100%

250,000,000

100%

200,000,000

Berkembangnya ekonomi masyarakat Terlaksananya Review Masterplan Agropolitan Terlaksananya Review Masterplan Minapolitan

125,000,000.00

100.00%

100.00%

75,000,000.00

100.00%

75,000,000.00

100.00%

100%

125,000,000.00

100%

125,000,000.00

100%

100,000,000.00

100.00%

100,000,000.00

100.00%

100,000,000.00

100.00%

100,000,000.00

100.00%

100,000,000.00

100.00%

100,000,000.00

100.00%

100,000,000.00

100.00%

100,000,000.00

100.00%

150,000,000.00

100.00%

150,000,000.00

100.00%

150,000,000.00

100.00%

150,000,000.00

125000000

Terlaksananya workshop kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam meningkatkan perekonomian Workshop tentang peran serta UMKM dalam peningkatan usaha Terlaksananya analisa nilai tukar petani dan nelayan Tersusunnya data indikator 250,000,000.00

ekonomi PDRB pada 17

100 Buku

300,000,000.00 100 Buku

100.00%

150,000,000.00

300,000,000.00 100 Buku

300,000,000.00 100 Buku

300,000,000.00

sektor Terlaksananya Analisa Indeks Kemampuan dan Kemandirian TerlaksananyaKeuangan Analisa Sektor InformalAnalisa Untuk Terlaksananya

Yang Mendukung Pertanian

250,000,000.00 100.00%

75,000,000.00

82,400,000.00

pelaksanan pembangunan

Pertumbuhan Ekonomi Daerah Analisa Kesenjangan Ekonomi Antar

Perencanaan Pengembangan Industri

250,000,000.00 100.00%

dan bebas praktik korupsi

Strategi Pengembangan

Analisa Indeks Harga Konsumen

250,000,000.00 100.00%

program Terwujudnya

Informal Untuk Meningkatkan

Kecamatan

200,000,000.00

Daerah Meningkatnya kemampuan situasi dan perencanaan

Ekonomi Prospek pengembangan ekonomi

100.00%

dan Pengendalian Inflasi

Dan Gizi

Pelaksanaan Pembangunan Bidang

100.00%

Teranalisanya Perhitungan

menganalisis perkembangan

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

150,000,000.00

100,000,000.00

Fasilitasi Rencana Aksi Daerah Pangan

PPK)

150,000,000.00 100%

150,000,000.00

Bumdes

Pemberantasan Korupsi Pemerintah (RAD-

125,000,000.00 100%

150,000,000.00

Berbasis Pemberdayaan Ekonomi

Fasilitas Penyusunan Aksi pencegahan dan

125,000,000.00 100%

150,000,000.00

Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan

inflasi daerah

100,000,000 100%

ekonomi

Kreatif

Analisa perhitungan dan pengendalian

100%

100.00%

150,000,000.00 100.00%

Kesenjangan Ekonomi Antar

150,000,000.00

Kecamatan Terlaksananya Analisa Indeks Harga Konsumen Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Industri Yang

100.00%

150,000,000.00

100.00%

150,000,000.00

Mendukung Pertanian Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan

75%

1,640,075,000.00

80%

2,327,500,000.00

85%

1,850,000,000.00

90%

1,810,000,000.00

95%

1,935,000,000.00

100%

2,070,000,000.00

100%

150,000,000.00

100%

165,000,000.00

100%

185,000,000.00

100%

200,000,000.00

100%

220,000,000.00

100%

240,000,000.00

Sosial Budaya Tersediannya data penunjang perencanaan

Forum Data SDG's dan Data Terpilah Gender

pembangunan berbasis penanggulangan kemiskinan yang valid, reliable, relevan, objektive dan up to date dan berkesinambungan.


Program Prioritas Pembangunan Daerah Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Fasilitasi Program Unggulan Penanggulangan Kemiskinan

Perencanaan Program Unggulan Penanggulangan Kemiskinan Kab. Gresik Program Pengendalian Pengentasan Kemiskinan

Indikator Kinerja

2016

Baseline 2015

TARGET

2017 Rp

TARGET

2018 Rp

TARGET

2019 Rp

TARGET

2020 Rp

TARGET

2021 Rp

TARGET

Rp

Buku strategi penanggulangan kemiskinan

45 Buku

230,000,000.00

100%

175,000,000.00

Kabupaten Gresik Terfasilitasinya pelaksanaan program unggulan

100%

195,000,000.00

100%

220,000,000.00

100%

240,000,000.00

100%

260,000,000.00

penanggulangan kemiskinan Tersusunnya dokumen rencana program unggulan

20 buku

180,000,000.00

penanggulangan kemiskinan Buku laporan pengendalian

76 Buku

pentasan kemiskinan

Semester I

Kabupaten Gresik Buku laporan program

& II

Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan

penanggulangan kemiskinan

Kemiskinan Daerah

daerah (LP2KD) Kabupaten

250,000,000.00

76 Buku Semester I & II

30 Buku

110,000,000.00 30 Buku

215 org

340,000,000.00

180,000,000.00


185,000,000.00


190,000,000.00


195,000,000.00


200,000,000.00

110,000,000.00 30 Buku

115,000,000.00 30 Buku

115,000,000.00 30 Buku

120,000,000.00 30 Buku

120,000,000.00

54 SKPD

100,000,000.00 54 SKPD

110,000,000.00 54 SKPD

120,000,000.00 54 SKPD

130,000,000.00

370,000,000.00

390,000,000.00

415,000,000.00

440,000,000.00

Gresik Bimbingan Teknis Perencanaan Dan

Jumlah peserta yang

Penganggaran Yang Responsive Gender

mengikuti bimtek PPRG

Fasilitasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender

TOT Tim Driver PPRG

Lokakarya Data Terpilah Gender

Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan

Rakor Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kemasyarakatan Sosial Budaya Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa

Terlaksananya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di SKPD Jumlah peserta TOT perencanaan dan penganggaran yang responsif gender Jumlah peserta lokakarya data terpilah gender Terwujudnya sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dalam perumusan kebijakan perencanaan

25 orang

70,000,000.00

75 orang

200,000,000.00

330 desa dan 18

335,000,000.00

100%

350,000,000.00

kecamatan

pembangunan desa Terwujudnya sinkronisasi perencanaan bidang

100%

kemasyarakatan sosial

150,000,000

100%

160,000,000.00

100%

175,000,000.00

100%

230,000,000.00

100%

200,000,000.00

100%

210,000,000.00

100%

185,000,000.00

100%

200,000,000.00

100%

230,000,000.00

30 buku

250,000,000

budaya Tersusunnya buku pedoman umum perencanaan

50 buku

120,000,000

73 org

175,258,700

pembangunan desa

Lokakarya Penguatan Tim

Jumlah peserta lokakarya

Penanggulangan Kemiskinan Daerah

penguatan Tim TKPKD Terfasilitasinya integrasi NIK

Fasilitasi Integrasi Data Pembangunan

dalam basis data terpadu

1 Paket

Berbasis NIK

pembangunan bidang sosial

Aplikasi

220,000,000.00

budaya Sosialisasi gangguan akibat kekurangan garam yodium (GAKY) Lokakarya Revolusi Mental Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Kemasyarakatan dan Sosial Budaya

Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah, SDA dan Lingkungan Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Irigasi Fasilitasi Perubahan Fungsi Cagar Alam Koordinasi,Integrasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah Sda Dan Lingkungan

Jumlah peserta fasilitasi gangguan akibat kekurangan

60 orang

150,000,000.00

75 orang

180,000,000.00

garam yodium (GAKY) Jumlah peserta lokakarya revolusi mental Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Bidang Kemasyarakatan dan

75 orang

190,000,000.00

30 buku

150,000,000.00

30 buku

200,000,000

30 buku

220,000,000

Sosial Budaya Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah, SDA

75%

4,650,000,000.00

dan Lingkungan

300,000,000.00 0.00 200,000,000.00

80%

4,018,000,000.00

85%

90%

95%

100%



Indikator Kinerja

Penyusunan Rencana Prasarana Dan

2015

TARGET

2017 Rp

TARGET

2018 Rp

TARGET

2019 Rp

TARGET

250,000,000.00

Sarana Jaringan Pejalan Kaki Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

267,440,000.00

Tentang Rtrw Monitoring,Evaluasi Dan Pelaporan

178,675,000.00

Pemanfaatan Ruang Penyusunan Sistem Informasi Penataan

200,000,000.00

Ruang Penyusunan Pedoman Rencana Tata

400,000,000.00

Ruang Wilayah Desa Penyusunan Rencana Aksi Pencapaian

300,000,000.00

Ruang Terbuka Hijau Publik Penataan Ruang Kawasan Pedesaan

400,000,000.00

Berbasis Masyarakat Peningkatan Partisipasi Masyarakat

250,000,000.00

Dalam Penataan Ruang Daerah Operasional Tim Badan Koordinasi

553,885,000.00

Pengendalian Ruang Daerah (Bkprd) Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase Dan Sanitasi Perkotaan

2016

Baseline

100,000,000.00 - Buku laporan badan koordinasi penataan ruang daerah Kab. Gresik

Fasilitasi Operasional Tim Perencanaan Prasarana Wilayah

- Buku laporan pengendalian

3 laporan (30

pemanfaatan PSU sebagai

buku)

aset pemerintah daerah

475,000,000.00

- Buku laporan pemaduserasian data bidang perumahan - Tersusunnya perencanaan kawasan rawan bencana Studi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

Kabupaten Gresik - Tersusunnya rencana penataan wilayah pedesaan - Peningkatan kualitas

3 dokumen

798,000,000.00

1 dokumen

750,000,000.00

perencanaan pembangunan bidang pengembangan kawasan - Peningkatan kualitas sistem informasi tata ruang kabupaten Gresik - Tersusunnya visualisasi pengembangan kawasan Perencanaan Umum Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Gresik - sosialisasi peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan rencana tata ruang wilayah desa - Persetujuan substansi peninjauan kembali RTRW kabupaten Gresik 2010 - 2030

Fasilitasi Operasional Tim Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Terwujudnya tim perencanaan pembangunan

2 tim

sumber daya alam dan

170,000,000.00

lingkungan Terwujudnya koordinator,

Koordinasi Intograsi dan Sinkronisasi

integrasi dan sinkronisasi

Perencanaan Pembangunan Prasarana

perencanaan pembangunan

Wilayah, SDA dan Lingkungan

prasarana wilayah, SDA dan

100% (20 buku)

150,000,000.00

lingkungan Terlaksananya penyusunan Studi Perencanaan Pembangunan Sumber studi perencanaan Daya Alam dan Lingkungan Hidup

6 dokumen

pembangunan sumber daya

1,675,000,000.00

alam dan lingkungan hidup Penyusunan Masterplan Transportasi Massal

350,000,000.00

-

2020 Rp

TARGET

2021 Rp

TARGET

Rp



Indikator Kinerja

2016

Baseline 2015

TARGET

2017 Rp

TARGET

2018 Rp

TARGET

2019 Rp

TARGET

2020 Rp

TARGET

2021 Rp

TARGET

Rp

Study Kelayakan Rencana Pembangunan Keterpaduan Antara Stasiun Kereta Api

300,000,000.00

-

350,000,000.00

-

150,000,000.00

-

100,000,000.00

-

Dan Terminal Antar Daerah Penyusunan Masterplan Tempat Pemakaman Umum Penyusunan Rencana Pembangunan Wilayah Terpadu Jangka Menengah (PwtJm) Penyusunan Rencana Pembangunan Wilayah Terpadu Tahunan (Pwt-Tahunan) Tujuan Ke-2 Sasaran Ke-2 Indikator Sasaran

Terwujudnya kebermanfaatan dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah secara inklusif dan komprehensif. Menguatkan keberlanjutan dan kebermanfaatan perencanaan pembangunan inklusif serta komprehensif didukung kevalidan data sinergitas dan stakeholder pembangunan 1. Persentase Usulan Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD 2. Persentase Rata-rata Capaian Sasaran Pembangunan RPJMD Persentase Pelaksanaan Musrenbang Forum SKPD

70%

75%

80%

85%

90%

95%

sesuai Petunjuk Teknis

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase Capaian Program Pembangunan

70%

4,437,850,000.00

75%

4,114,500,000.00

80%

4,284,450,000.00

85%

4,375,395,000.00

90%

5,000,434,500.00

95%

5,162,977,950.00

RPJMD Persentase Ketersediaan Data Perencanaan

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Pembangunan Penyusunan Rancangan RPJMD Review RPJMD

576,365,000.00

-

Dokumen Review RPJMD

350,000,000

Kabupaten Gresik 2016-2021 Terselenggaranya

Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

289,400,000.00

Musrenbang RPJMD Kabupaten Gresik

150 Buku RKPD 2017

Dokumen RKPD Tahun 2017 Penyusunan Rancangan RKPD

-RKPD Perubahan Tahun

300,000,000.00

2016

Penyelenggaraan musrenbang RKPD Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Penyusunan KUA dan PPAS

-

dan 150 Buku RKPD

285,000,000

313,500,000.00

344,850,000.00

379,335,000.00

417,268,500.00

330,000,000

363,000,000.00

399,300,000.00

439,230,000.00

483,153,000.00

Perubahan Tahun 2016

Terselenggaranya

381,980,000.00

Musrenbang RKPD 2018 Buku Monitoring, Evaluasi

100% (4 x

dan Pelaporan Pelaksanaan

30 buku

Rencana Pembangunan

triwulan I

Daerah Tersedianya Dokumen KUA

s/d IV))

100 % 100% (4 x 30

260,000,000.00 buku triwulan I


s/d IV)) 363,450,000.00

PPAS 2017 dan KUA PPAS

100% (4 x 30

100%

100% (4 x 30

100% (4 x 30

100% (4 x 30




s/d IV))

s/d IV))

s/d IV))

s/d IV)) 332,500,000

365,750,000.00

402,325,000.00

442,557,500.00

361,632,700.00

486,813,250.00

Perubahan 2016

Penyusunan Profile Daerah

Penyusunan Dan Pengumpulan Data Dan Statistik Daerah

Buku Profil Daerah + Buku Saku + CD Visualisasi

100 % (100

100 % (100

100 % (100

Buku Profil,

Buku Profil,

Buku Profil,

100 Buku

245,175,000.00

100 Buku Saku,

250,000,000.00

100 Buku Saku,

Saku, 50 CD

50 CD

50 CD

Visualisasi )

Visualisasi )

Visualisasi )

250,000,000.00

100% (225

100% (225

100% (225

100% (225

100% (225

Buku Data Informasi dan

Statistik

Statistik

Statistik

Statistik

Statistik

Statistik Daerah Kabupaten

Kabupaten,

dan Kecamatan

450 Statistik

450 Statistik

450 Statistik

450 Statistik

450 Statistik

Kecamatan )

Kecamatan )

Kecamatan )

Kecamatan )

Kecamatan )

120 Buku

120 Buku

120 Buku

120 Buku

Analisis

Analisis

Analisis

Analisis

222,000,000.00 Kabupaten,

300,000,000.00 Kabupaten,

120 Buku Buku Analisis Indikator Analisis Indikator Pembangunan Manusia Pembangunan Manusia Kabupaten Gresik

Analisis 100% (130 buku)

136,800,000.00

Indikator Pembangunan Manusia dan CD

175,000,000.00

Indikator Pembangunan

300,000,000.00 Kabupaten,

175,000,000.00


300,000,000.00 Kabupaten,

175,000,000.00


300,000,000.00

175,000,000.00

300,000,000.00


Manusia dan

Manusia dan

Manusia dan

Manusia dan

CD

CD

CD

CD

175,000,000.00



Indikator Kinerja

2016

Baseline 2015

TARGET

2017 Rp

TARGET

2018 Rp

TARGET

2019 Rp

TARGET

2020 Rp

2021

TARGET

Rp

TARGET

Rp

Tersusunya Buku Laporan Koordinasi penyusunan Laporan

Keterangan Pertanggung

Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Jawaban Bupati Akhir Tahun

600,000,000.00

100% (4 Jenis Buku Laporan)

570,000,000


627,000,000.00


689,700,000.00

100% (4 Jenis

758,670,000.00

Buku Laporan)


834,537,000.00

Anggaran 2016 Fasilitasi Penyusunan Renja SKPD Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Penyelenggaraan Dana APBN Sistem Informasi Managemen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

SKPD yang terfasilitasi Tersusunya Buku Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Dana APBN

dalam Perencanaan Pembangunan

pikiran yang terakomodir

Sanitasi Permukiman informasi kebutuhan penyusunan

Pembangunan Daerah

dokumen perencanaan Pembangunan

Kabupaten Gresik (SIPD)

57 SKPD

220,000,000

(100%), 160 235,000,000.00

buku Triwulan

228,000,000 buku Triwulan

190,000,000

orang)

277,680,000.00 100% (2 X 85 buku semester I

266,200,000.00 (100%), 160

250,800,000.00 buku Triwulan

I-IV

100% (1 aplikasi 50

242,000,000.00 (100%), 160

I-IV

IV

Program PPSP Buku Data/Informasi

Pelaksanaan Pembangunan

Triwulan I-

Buku Hasil pelaksanaan

Penyusunan dan pengumpulan data

Penyusunan Dokumentasi Hasil

buku

dan Pelatihan Jumlah Usulan Pokok - pokok

Program Percepatan Pembangunan

(100%), 160

Tersusunya Aplikasi E-Monev

Integrasi Pokok-pokok Pikiran Dewan Monitoring dan Evaluasi Implementasi

200,000,000.00

292,820,000.00 (100%), 160

275,880,000.00

1 Aplikasi, 75 orang

150,000,000.00


150,000,000.00


150,000,000.00

100%

95,000,000

104,500,000.00

114,950,000.00

126,445,000.00

139,089,500.00

100%

190,000,000

209,000,000.00

229,900,000.00

252,890,000.00

278,179,000.00

100% (2 X 85

250,000,000.00 buku semester

260,000,000 buku semester



I & II)

I & II)

I & II)

I & II)

100% (100

100% (100

Buku hasil

Buku hasil

pelaksanaan

Daerah

150,000,000.00

orang

100% (2 X 85

Pelaksanaan Pembangunan

333,814,800.00

I-IV

1 Aplikasi, 75

100% (2 X 85

Buku Informasi Hasil

303,468,000.00 buku Triwulan

I-IV

100% (2 X 85

& II)

(100%), 160

buku Triwulan

I-IV

322,102,000.00

100% (100 Buku hasil

247,000,000 pelaksanaan

pembangunan,

pembangunan,

100 buku saku)

100 buku saku)

271,700,000.00

pelaksanaan pembanguna

298870000

n, 100 buku saku)

100% (2 X 85 346,060,000.00

buku semester

380,666,000.00

I & II)

100% (100

100% (100

Buku hasil

Buku hasil

pelaksanaan 328757000

pelaksanaan

pembangunan,

pembangunan,

100 buku saku)

100 buku saku)

361632700

Terpeliharanya Server, Maintenance Server dan Jaringan Internet computer, Printer dan

100%

100,000,000.00

100 %

95,000,000

104,500,000.00

114,950,000.00

126,445,000.00

139,089,500.00

2,190,000,000.00

2,360,000,000.00

2,455,000,000.00

2,630,000,000.00

Jaringan Internet

URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Tujuan Ke-3 Sasaran Ke-3 Indikator Tujuan

Program penelitian dan pengembangan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Prencanaan Pembangunan/CSR Forum Komunikasi PTS

2,120,000,000.00

1,800,000,000.00

Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui penguatan inovasi didukung pengkajian dan penelitian strategis Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berlandaskan inovasi melalui penguatan penelitian dan pengembangan Persentase Pertumbuhan Capaian Inovasi Daerah Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang

75%

2,120,000,000.00

80%

1,800,000,000.00

85%

2,190,000,000.00

90%

2,360,000,000.00

95%

2,455,000,000.00

100%

2,630,000,000.00

70.0%

250,000,000.00

80.0%

10 Desa

200,000,000.00

10 Desa

200,000,000.00 10 Desa

250,000,000.00 10 Desa

275,000,000.00 10 Desa

300,000,000.00 10 Desa

325,000,000.00

2 Konsep

425,000,000.00

2 Konsep

400,000,000.00 2 konsep

450,000,000.00 2 konsep

500,000,000.00 2 konsep

500,000,000.00 2 konsep

550,000,000.00

4 Inovasi

250,000,000.00

6 Inovasi

200,000,000.00 8 Inovasi

300,000,000.00 10 Inovasi

325,000,000.00 12 Inovasi

325,000,000.00 14 inovasi

350,000,000.00

ditindaklanjuti Jumlah perusahaan yang berpartisipasi dalam forum koordinasi program CSR Jumlah desa binaan dan potensi unggulan desa yang

150,000,000.00

125 Perusahaan

300,000,000.00

150 Perusahaan

325,000,000.00

175 Perusahaan

350,000,000.00

200 Perusahaan

375,000,000.00

ditangani forum PTS Jumlah konsep untuk Fasilitasi Kegiatan Dewan Riset Daerah

kebijakan strategis pembangunan daerah Jumlah inovasi yang

Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kajian Potensi, Budaya Dan Ciri Khas Pulau Bawean

dihasilkan di Kabupaten Gresik

150,000,000.00



Indikator Kinerja

2016

Baseline 2015

TARGET

2017 Rp

TARGET

2018 Rp

TARGET

2019 Rp

TARGET

2020 Rp

TARGET

2021 Rp

TARGET

Rp

Jumlah hasil kajian Kajian Strategis Daerah Pengembangan sistem informasi

pendukung kebijakan dan

300,000,000.00 3 Kajian

perencanaan pemerintah

450,000,000.00 3 Kajian

450,000,000.00 3 Kajian

450000000

daerah 275,000,000.00

perencanaan pembangunan partisipatif Pemutakhiran Data Informasi Perencanaan Integrasi data pembangunan Pembangunan Berbasis GIS

450,000,000.00 3 Kajian

daerah ke dalam GIS

70% 330 desa,

Operasional dan Updating Data Sistim

Data Hasil Musyawarah

Informasi Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan

26 kelurahan, 57 skpd

150,000,000.00

210,000,000.00

75% 330 desa, 26

360,000,000.00 kelurahan, 57 skpd

150,000,000.00

80% 330 desa, 26

250,000,000.00 kelurahan, 57 skpd

165,000,000.00

85% 330 desa, 26

275,000,000.00 kelurahan, 57 skpd

185,000,000.00

90% 330 desa, 26

300,000,000.00 kelurahan, 57 skpd

205,000,000.00

95%

230,000,000.00

330 desa, 26 325,000,000.00 kelurahan, 57 skpd

350,000,000.00

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

M

engingat eratnya kaitan antara Renstra Bappeda Kabupaten Gresik dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan

Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bappeda Kabupaten Gresik harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappeda yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Gresik, Bappeda berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pada Tabel 6.1:

VI - 1

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Gresik | 2016 – 2021

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

100% 100%

100% 70% >90%

>90%

180%

180%

95%

95% 65% >87.5% 150%

90%

90% 60% >85%

85%

85% 55% 80%

80% 50%

120%


N/A

>82.5%


N/A

90%

Persentase Capaian Sasaran Pembangunan RPJMD

N/A

6 Inovasi

Persentase Usulan Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD

75%

N/A

>80%

Persentase Keselerasan Program Pembangunan RKPD terhadap RPJMD

60%

N/A

75%


(12)

70%

(11)

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

95%

2021

(10)

100%

2020

(9)

90%

2019

(8)

80%

2018

(7)

70%

2017

(6)

60%

2016

(5)

50%

2015

45%

(4)

70%

(3)

Target Capaian Setiap Tahun

>78%

Indikator Sasaran Renstra Bappeda

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

30%

Indikator Sasaran RPJMD 2016-2021

Nilai Pangripta

(2)

Indeks Reformasi Birokrasi

(1)

Opini Laporan Keuangan

NO

Indikator Tujuan RPJMD 2016-2021

VI - 2 Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Gresik | 2016 – 2021

PENDAHULUAN. erencanaan pembangunan daerah adalah proses

Recommend Documents