I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan daerah (regional development) pada dasarnya adalah pelaksanaan pembangunan nasional pada suatu wilayah yang telah disesuaikan dengan kemampuan fisik dan sosial serta ekonomi dari daerah tersebut, serta tetap menghormati peraturan perundangan yang telah berlaku (Daryanto, 2004). Dalam kajian regional, paradigma pembangunan wilayah saat ini perlu memperhatikan aspek local specific wilayah yang dapat meningkatkan potensi wilayah tersebut. Konsep pembangunan dengan berbagai dimensi yang diterapkan pada suatu wilayah sering menemukan kenyataan bahwa konsep tersebut memerlukan modifikasi atau penyesuaian ke arah karakteristik lokal (local specific). Dengan demikian, pembangunan pada suatu wilayah harus tetap mengacu pada kondisi wilayah itu sendiri (inward looking). Pemilihan prioritas pembangunan yang mengacu pada kebutuhan masyarakat pada hakikatnya kesejahteraan masyarakatlah yang diutamakan. Secara teoritis, hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi wilayah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat (penurunan tingkat kemiskinan) yaitu menciptakan kesempatan kerja (full employment) atau setidaktidaknya tingkat pengangguran yang rendah dan adanya pertumbuhan ekonomi (economic growth), sehingga diharapkan dapat memperbaiki taraf hidup atau peningkatan pendapatan (Ferguson, 1965 dalam Tarigan, 2005). Demikian halnya secara empiris, Provinsi Maluku Utara memiliki delapan sasaran penting sebagai penjabaran visi dan misi yaitu, (1) pertumbuhan ekonomi, (2) pengembangan sumberdaya manusia, (3) penanggulangan kemiskinan dan
2
pengangguran, (4) revitalisasi pertanian, perikanan dan kelautan, dan kehutanan, (5) peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, (6) reformasi birokrasi, (7) percepatan pembangunan infrastruktur wilayah, dan (8) pengurangan kesenjangan antarwilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan sasaran utama yang ingin dicapai Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Implementasi program, prioritas dan sasaran pertumbuhan ekonomi mempunyai tujuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita, pendapatan asli daerah, aksebilitas ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan memperkecil kemiskinan. Fokus daripada implementasi tersebut adalah melalui peningkatan investasi pemerintah dan swasta pada sektor unggulan, dengan program yaitu revitalisasi sektor perikanan dan kelautan, tanaman bahan makanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan pariwisata. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah revitalisasi beberapa sektor tersebut, secara teruji metodologis, sejalan dengan fokus implementasi pencapaian pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi pada sektor unggulan. Artinya bahwa apakah benar bahwa sektor-sektor yang direvitalisasi tersebut teridentifikasi merupakan sektor unggulan dalam perekonomian Provinsi Maluku Utara. Menurut Komet (2000), pengembangan wilayah berbasis sektor unggulan ditekankan pada motor penggerak pembangunan wilayah pada sektor yang dinilai dapat menjadi unggulan atau andalan, baik di tingkat domestik dan internasional. Dalam mengidentifikasi sektor unggulan, sektor-sektor perekonomian perlu dianalisis secara komprehensif melalui pendekatan multisektoral. Terkait perencanaan wilayah dengan pendekatan multisektoral, Tarigan (2004) juga menyatakan
bahwa
pembangunan
daerah/wilayah
dengan
pendekatan
3
multisektoral adalah di mana seluruh kegiatan ekonomi di dalam wilayah perencanaan dikelompokkan atas sektor-sektor. Selanjutnya setiap sektor dianalisis satu per satu. Setiap sektor dilihat potensi dan peluangnya, menetapkan apa yang dapat ditingkatkan dan di mana lokasi dari kegiatan peningkatan tersebut. Analisis sektor perekonomian tidaklah berarti satu sektor dengan sektor yang lain terpisah total dalam analisis. Kemampuan pemerintah daerah untuk melihat sektor yang memiliki keunggulan/kelemahan di wilayahnya menjadi semakin penting. Sektor yang memiliki keunggulan, memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang. Hal ini sejalan dengan pernyataan Nazara (1997), bahwa hubungan antar sektor dalam suatu perekonomian mulai menjadi penting, sejak analisis pembangunan ekonomi tidak lagi hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mulai melihat pembagian pertumbuhan antar faktor-faktor produksi, dan juga sumber-sumber pertumbuhan itu sendiri. Lebih jauh Sumodiningrat (1999) menyatakan bahwa pembangunan daerah dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu pembangunan sektoral, pembangunan wilayah, dan pembangunan pemerintahan. Dari segi pembangunan sektoral, pembangunan daerah merupakan pencapaian sasaran pembangunan nasional dilakukan melalui berbagai kegiatan atau pembangunan sektoral, seperti pertanian, industri, dan jasa yang dilaksanakan di daerah. Pembangunan sektoral dilakukan di daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensinya. Hendranata (2002), menyatakan bahwa dalam pembangunan ekonomi, hubungan dan keterkaitan antar sektorsektor perekonomian akan selalu terjadi. Perkembangan suatu sektor tidak terlepas
4
dari dukungan sektor-sektor lain dalam perekonomian baik langsung maupun tidak
langsung.
Dengan
kata
lain
setiap
sektor
perekonomian
saling
mempengaruhi dan saling ketergantungan satu dengan yang lain. Provinsi Maluku Utara, sebagai salah satu Provinsi di Kawasan Timur Indonesia yang dimekarkan pada tahun 1999 dengan memiliki enam kabupaten dan dua kota, dengan berbagai potensi sumber daya yang tersebar pada berbagai sektor pembentuk perekonomian daerah tersebut. Pembangunan Provinsi Maluku Utara didominasi oleh tiga sektor utama yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Dalam kurun waktu 1999 sampai dengan 2005 telah terjadi perubahan pangsa relatif sektor-sektor perekonomian terhadap pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB). Berbagai pendapat menyatakan bahwa industri mempunyai peranan sebagai sektor pemimpin (leading sector) yaitu dengan adanya pembangunan industri maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sektor pertanian dan sektor jasa, misalnya. Dilihat dari sektor pertanian, tentunya merupakan sektor primer yang mampu menopang perekonomian nasional umumnya dan perekonomian daerah pada khususnya ketika terjadi krisis multidimensional. Di samping itu, perkembangan sektor perdagangan, hotel dan restoran juga tidak terlepas dari dukungan sektor-sektor lainnya, seperti sektor jasa, sektor pertanian, sektor industri, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor-sektor lainnya. Pergeseran pangsa relatif
setiap sektor dalam suatu perekonomian
merupakan hal yang dapat selalu terjadi dalam perekonomian yang terbuka dan kompleks. Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana suatu daerah dapat
5
memacu perekonomiannya sedemikian dengan tetap memperhatikan hubungan dan keterkaitan antarsektor perekonomian. Sektor yang perlu diunggulkan adalah sektor yang memiliki keterkaitan yang tinggi terhadap sektor-sektor lainnya, baik pada sektor penyedia input maupun sektor yang menggunakan output dari sektor unggulan. Mengutip pendapat di atas serta sinkronisasi pemahaman berbagai kondisi riil yang terjadi, membutuhkan suatu kebijakan pembangunan yang mampu melihat keterkaitan ekonomi khususnya secara sektoral. Dengan semakin kompleksnya keterkaitan antarsektor ekonomi, tidak tepat lagi pembangunan ekonomi dengan berdasarkan pada ego sektoral. Kemajuan suatu sektor tidak mungkin tercapai tanpa dukungan sektor-sektor lainnya. Untuk itu, kajian mengenai peranan sektor-sektor perekonomian secara mendalam perlu dilakukan sebagai dasar dalam penyusunan strategi yang lebih baik dalam tahapan pembangunan berikutnya. Di samping itu, dalam pembuatan kebijakan pengembangan sektor perekonomian daerah (pada tingkatan Provinsi), juga memerlukan suatu pemahaman terhadap potensi sektor-sektor pada setiap Kabupaten/Kota. Dalam artian, bahwa perlu memperhatikan perkembangan sektor-sektor yang menjadi unggulan daerah provinsi di setiap kabupaten/kota yang di bawahinya. Hal ini didasarkan pada suatu pemahaman bahwa, penyebaran sumberdaya pada setiap kabupaten/kota bersifat heterogen dalam jenis maupun kuantitasnya. Sehingga dalam pengambilan kebijakan dan implementasinya mampu memberikan suatu pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan karakteristik dan potensi yang tersedia.
6
Secara filosofis, perubahan ke arah berbagai bentuk kemajuan berpangkal dari adanya berbagai bentuk: (1) kekhasan substansial (unique substances), dan (2) keterkaitan fungsional (functional interaction) antar berbagai kekhasan tersebut (Saefulhakim, 2008). Harmonisasi antara tujuan pembangunan daerah Maluku Utara dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, dapat dilakukan dengan pengembangan sektor perekonomian yang menjadi unggulan berdasarkan kekhasan atau karakteristik daerah dan keterkaitannya baik pada level provinsi maupun pada tiap kabupaten/kota. Untuk mencapai hal ini, maka perlu diidentifikasi sektor unggulan Provinsi Maluku Utara serta pengembangan sektor tersebut pada tiap kabupaten/kota dengan melihat basis atau kekhasan setiap daerah. Latar belakang di atas menunjukkan betapa pentingnya setiap daerah memahami berbagai potensi setiap sektor dan penyebarannya yang memerlukan suatu kebijakan pengembangan yang efisien dan signifikan secara komprehensif. Di mana pengembangan sektor perekonomian dengan memperhatikan keterkaitan, kemampuan untuk menciptakan output, peningkatan pendapatan, dan perluasan kesempatan kerja.
1.2. Perumusan Masalah Pemahaman yang akurat dan lengkap akan potensi yang dimiliki oleh daerah, suatu pemerintah daerah akan dapat dengan mudah menyusun suatu kebijakan yang benar-benar baik dan pada gilirannya akan menciptakan iklim kondusif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Provinsi Maluku Utara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 46 Tahun 1999, sebagai salah satu provinsi muda di Indonesia, relatif membutuhkan usaha yang sangat besar dalam meningkatkan kinerja pembangunan ekonominya.
7
Provinsi Maluku Utara merupakan provinsi dengan aktivitas perekonomian yang terkecil di Indonesia dibandingkan total PDRB provinsi di Indonesia pada tahun 2005 yang hanya mencapai 0.13 %, sebagaimana terlihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Proporsi PDRB Maluku Utara Terhadap Total PDRB Provinsi di Indonesia Tahun 2005 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Provinsi DKI Jakarta Jawa Timur Jawa Barat Kalimantan Timur Jawa Tengah Riau Sumatera Utara Banten Sumatera Selatan Sulawesi Selatan Nangroeh Aceh Darussalam Lampung Sumatera Barat Papua Bali Kalimantan Selatan DI Yogyakarta
(%) 17.83 15.48 14.84 10.63 8.64 6.78 5.31 3.51 3.00 2.20 2.11 1.77 1.75 1.34 1.27 1.27 1.02
No. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Provinsi Nusa Tenggara Barat Kalimantan Tengah Sulawesi Utara Jambi Sulawesi Tengah Kepulauan Riau Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Bangka Belitung Sulawesi Tenggara Bengkulu Irian Jaya Barat Maluku Sulawesi Barat Maluku Utara Gorontalo
(%) 0.92 0.84 0.77 0.77 0.71 0.60 0.59 0.51 0.50 0.48 0.38 0.32 0.20 0.19 0.13 0.12
Sumber: BPS, 2006, Data Diolah
Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, maka kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara yaitu dengan memfokuskan peningkatan investasi sektor pemerintah dan swasta terhadap sektor unggulan, dimana sektor unggulan yang dimaksud adalah sektor pertanian. Implementasi dari kebijakan ini dapat terlihat pada hasil yang dicapai yang tergambar pada PDRB Maluku Utara. Struktur perekonomian Provinsi Maluku Utara didominasi oleh tiga sektor utama yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor industri pengolahan, selama kurun waktu 1999 sampai dengan 2005. Ketiga sektor tersebut menjadi sektor dominan dalam perekonomian Maluku Utara dengan andil sekitar 73.80 %, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.
8
Tabel 2. Distribusi PDRB Menurut Sektor Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Maluku Utara Tahun 1999-2005 (%) Sektor 1. Pertanian
1999 37.74
2000 36.12
2001 35.74
2002 36.86
2003 37.28
2004 37.75
2005 38.09
4.25
5.29
5.19
5.05
4.78
4.65
4.44
17.61
15.64
15.63
15.38
15.09
14.06
13.38
0.73
0.63
0.41
0.59
0.63
0.64
0.66
0.98
1.20
1.87
1.89
1.87
1.92
1.93
6. Perdagangan, Hotel & Restoran 7. Pengangkutan & Komunikasi 8. Keu., Psewaan & Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa
22.17
23.52
23.24
22.48
21.91
22.41
22.32
6.01
7.02
6.79
6.69
7.24
7.79
8.53
3.50
3.17
3.14
3.29
3.31
3.21
3.17
7.01
7.40
7.99
7.78
7.88
7.58
7.47
Jumlah/Total
100.00
2. Pertambangn & Penggalian 3. Industri Pengolahn 4. Listrik, Gas & Air Bersih 5. Bangunan
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2002a dan 2006a, Data Diolah
Adanya perbedaan pada laju pertumbuhan setiap sektor menyebabkan terjadinya pergeseran peran setiap sektor ekonomi dalam struktur perekonomian regional Maluku Utara, sebagaimana terlihat pada Tabel 3. Walaupun ketiga sektor tersebut merupakan sektor utama dalam perekonomian Provinsi Maluku Utara, namun terlihat bahwa selama kurun waktu 1999 sampai dengan 2005, sektor yang mengalami pertumbuhan yang tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi dengan penambahan laju pertumbuhan sebesar 7.62 %. Diketahui bahwa sektor pengangkutan dan komunikasi merupakan sektor yang sangat mendukung perkembangan sektor lainnya baik ke belakang maupun ke depan. Disamping sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor yang mengalami perubahan laju pertumbuhan yang positif yaitu sektor listrik, gas, dan air bersih dengan penambahan laju pertumbuhan sebesar 7.20 %.
9
Sebaliknya, sektor pertanian yang diharapkan dapat menjadi unggulan Maluku Utara, memiliki tingkat pertumbuhan di bawah lima persen yaitu 4.43 %. Demikian juga sektor industri pengolahan sebagai salah satu sektor berkontribusi besar terhadap PDRB Provinsi Maluku Utara, mengalami penurunan laju pertumbuhan sebesar 3.82 %. Tabel 3. Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Provinsi Maluku Utara Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1999 s/d 2005 (%) No Sektor 1 Pertanian 2 Pertambangan dan Penggalian 3 Industri Pengolahan 4 Listrik, Gas & Air Bersih 5 Bangunan 6 Perdagangan, Hotel &Restoran 7 Pengangkutan dan Komunikasi 8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 9 Jasa-jasa PDRB Maluku Utara
1999 -12.71 -34.21
2000 -11.75 1.29
2001 1.91 1.72
2002 3.23 0.84
2003 2004 2005 4.65 2.90 4.43 1.29 2.10 2.05
-29.57 6.54
-10.45 5.82
0.98 3.80 5.46 26.37
1.68 8.31
4.80 4.46
3.82 7.20
-83.66 8.06
12.85 -2.64
4.85 1.48
4.81 0.72
1.60 4.07
1.40 8.14
1.82 6.91
2.47
6.27
1.85
2.24
6.00
3.60
7.62
-2.19
-7.55
2.58
3.21
7.20
3.63
6.19
0.53 -14.65
4.50 -5.62
1.22 1.67
0.59 2.44
2.24 3.82
6.52 4.70
5.07 5.11
Sumber BPS Provinsi Maluku Utara, 2002a dan 2006a, Data Diolah
Sementara itu, jika dibandingkan peranan setiap sektor pada level provinsi, penyebaran ketiga sektor utama yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor industri pengolahan masih berperan besar pada distribusi PDRB di setiap kabupaten/kota. Dari Tabel 4, terlihat bahwa sektor pertanian memiliki peran besar pada setiap kabupaten/kota dengan tetap menempati pada tiga sektor utama, namun demikian pada Kota Ternate sektor pertanian hanya menempati urutan ke-empat. Adapun penyebaran sektor industri pengolahan tidak terlalu mendominasi pada tiap kabupaten/kota, di mana hanya mendominasi
10
sebanyak 50 persen dari 8 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, dan Kabupaten Halmahera Utara. Sedangkan pada kabupaten/kota lainnya yaitu Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan, pada umumnya sektor jasa-jasa dan sektor pertambangan dan penggalian yang lebih mendominasi di samping peranan sektor lainnya.
Tabel 4. Tiga Sektor Dominan dan Kontribusi PDRB-nya Per Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2005 No
Kabupaten/Kota
1
Kab. Halmahera Barat
2
Kab. Halmahera Selatan
3
Kab. Halmahera Tengah
4
Kab. Kepulauan Sula
5
Kab. Halmahera Utara
6
Kab. Halmahera Timur
7
Kota Ternate
8
Kota Tidore Kepulauan
Sektor Dominan Pertanian Perdag., Hotel & Restoran Industri Pengolahan Pertanian Perdag., Hotel & Restoran Industri Pengolahan Pertambangan & Penggalian Pertanian Perdag., Hotel & Restoran Pertanian Perdag., Hotel & Restoran Industri Pengolahan Pertanian Perdag., Hotel & Restoran Industri Pengolahan Pertanian Perdag., Hotel & Restoran Pertambangan & Penggalian Perdag., Hotel & Restoran Jasa-jasa Pengangkutan & Komunikasi Pertanian Perdag., Hotel & Restoran Jasa-jasa
PDRB (Juta Rp.) 76 092.29 49 849.33 43 784.46 188 353.78 98 214.84 91 200.00 74 797.94 68 692.54 20 879.58 102 791.23 60 638.99 59 012.00 175 904.09 84 719.99 84 262.43 99 029.20 31 544.43 26 384.67 139 790.00 84 852.00 59 118.00 126 097.51 45 137.10 18 025.37
(%) 38.55 25.26 22.19 41.66 21.72 20.17 37.78 34.70 10.55 37.99 22.41 21.81 43.15 20.78 20.67 50.99 16.24 13.59 32.55 19.76 13.77 56.14 20.09 8.02
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2006a, Data Diolah
Dibandingkan dengan sektor pertanian dan sektor industri pengolahan, peranan dan penyebaran sektor perdagangan, hotel dan restoran secara keseluruhan pada tiap wilayah masih mendominasi pada tiga sektor utama dalam
11
kontribusinya terhadap nilai tambah bruto baik pada level provinsi maupun pada tiap kabupaten/kota di Maluku Utara. Kebijakan pembangunan yang dilaksanakan di Provinsi Maluku Utara selama ini bukan tanpa masalah. Pelaksanaan pembangunan di Provinsi Maluku Utara telah menghasilkan kemajuan yang cukup berarti dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah ini. Namun permasalahan dan tantangan yang masih
dihadapi,
membutuhkan
penanganan
serius
sebagaimana
yang
diidentifikasikan di antaranya (BAPPEDA Provinsi Maluku Utara, 2006): Pertama, lambannya pertumbuhan ekonomi daerah.
Walaupun dalam kurun
waktu tahun 2001 s.d. 2005 kondisi perekonomian Provinsi Maluku Utara berangsur-angsur pulih, namun dampak krisis ekonomi dan konflik horizontal masih terlihat dari belum kokohnya struktur ekonomi rakyat dan lambannya kinerja ekonomi daerah yang ditandai oleh rata-rata pertumbuhan ekonomi menurut sektor periode tahun 2001 s/d tahun 2005 dalam proporsi yang kecil yaitu 3.5 persen. Kedua, belum optimalnya upaya revitalisasi setiap sektor perekonomian. Potensi daerah pada setiap sektor belum dikelola secara optimal. Misalnya, pengelolaan pertanian belum dilakukan secara optimal antara lain terlihat dari 153 668 ha lahan garapan baru sebesar 25 198 ha yang tergarap. Demikian halnya potensi subsektor perikanan, potensi lestari yang dapat dimanfaatkan sebesar 828 180 ton per tahun. Data empiris ini menunjukkan bahwa potensi sumberdaya Maluku Utara cukup besar dan mempunyai prospek dikelola secara efisien dan berkelanjutan. Ketiga, kesenjangan dan ketidakserasian pembangunan antarwilayah. Kesenjangan merupakan dampak dari kurang meratanya penyebaran pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya, yang
12
mengakibatkan
kesenjangan
pertumbuhan
antardaerah,
antarsektor,
dan
antarpendapatan. Di samping itu, kebijakan pembangunan yang ditempuh selama ini belum begitu optimal dalam mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di Maluku Utara. Hal ini dapat terlihat dari tingkat pengangguran yang tercipta di Maluku Utara pada tahun 2005 sebanyak 53 146 jiwa, dimana jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2004 sebanyak 42 632 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Maluku Utara tahun 2005 mecapai 256 640 jiwa miskin atau 54 365 KK (Data BPS). Tingginya tingkat pengangguran dan besarnya angka kemiskinan, dapat dikatakan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah pertambahan angkatan kerja lebih besar dari lapangan kerja serta rendahnya produktivitas sektor pertanian sebagai prime mover dan sektor-sektor perekonomian lainnya dalam perekonomian Provinsi Maluku Utara. Meskipun sektor pertanian memberikan kontribusi yang paling besar dalam PDRB Maluku Utara dan penyerap tenaga kerja terbesar yaitu 71.91 %, namun sektor ini memiliki tingkat produktivitas yang sangat rendah yaitu 3.46 %. Adanya perbedaan laju pertumbuhan sektor dikarenakan daya dukung secara internal maupun eksternal pada tiap sektor yang selalu mengalami perubahan
memungkinkan
terjadinya
perubahan
peranan
sektor-sektor
perekonomian dalam jangka waktu tertentu. Untuk itu, sebaiknya kebijakan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara perlu untuk dievaluasi kembali secara ilmiah melalui suatu analisis mengenai pengembangan sektor-sektor perekonomian
13
dengan melihat peranan masing-masing sektor secara mendetail sebagai dasar penyusunan strategi dan kebijakan yang lebih baik dalam tahapan pembangunan berikutnya. Interaksi antarsektor makin tidak dapat diabaikan, namun juga makin sulit untuk dimengerti, dan pengaruh berbagai jenis intensitas interaksi terhadap pertumbuhan dan perubahan struktural makin mempunyai peran penting dalam penentuan kebijakan. Selama ini sebagian besar perencanaan pembangunan ekonomi daerah masih bersifat parsial dan belum dapat mendeteksi bagaimana dampak investasi pada suatu sektor terhadap struktur perekonomian suatu wilayah. Hal ini sering menyebabkan pelaksanaan perencanaan banyak menemui kegagalan. Untuk dapat merencanakan pembangunan secara terintegrasi, diperlukan suatu model analisis yang tepat. Upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pendekatan multisektoral yang mampu melihat keterkaitan dan peranan setiap sektor dalam suatu sistem perekonomian. Berdasarkan kondisi tersebut, analisis Tabel Input-Output (I-O) menjadi salah satu pilihan terbaik yang dapat membantu pihak pemerintah daerah dalam membuat kebijakan pembangunan ekonomi, terutama dalam upaya meningkatkan keterkaitan dan peranan antarsektor perekonomian 2. Analisis Input-Output merupakan suatu peralatan analisis keseimbangan umum. Dalam keseimbangan umum seluruh sektor dalam perekonomian adalah satu kesatuan sistem, dengan keseimbangan (atau ketidakseimbangan) di satu sektor berpengaruh terhadap keseimbangan (atau ketidakseimbangan) di sektor-sektor 2
Ediawan, 2003 “Alat analisis untuk melihat pembangunan di tingkat regional/lokal sebelum analisis Tabel I-O (seperti Shift-Share Analysis, Location Quotient Analysis dan Economic Base Analysis) tidak bisa menggambarkan keterkaitan antarsektor dan besar nilai pengganda suatu sektor terhadap sektor lain. Sementara analisis lain yang lebih maju dari Tabel I-O (seperti Social Accounting Matric dan General Equilibrium Model) dianggap masih sulit dilakukan karena selain memerlukan Tabel I-O, juga memerlukan survei komprehensif untuk memperoleh data neraca sosial, sehingga memerlukan waktu lama dan biaya besar.
14
lain. Keseimbangan dalam analisis Input-Output didasarkan arus transaksi antarpelaku perekonomian. Penekanan utama dalam analisis Input-Output ini adalah pada sisi produksi. Upaya selanjutnya yang dilakukan setelah di analisis seberapa kuat keterkaitan dan seberapa besar pengganda dari sektor-sektor perekonomian pada level provinsi, perlu juga diidentifikasi pada daerah-daerah mana saja sektorsektor tersebut yang memiliki keunggulan tersebar dan berperan atau menjadi basis. Oleh karena itu, pendekatan kedua yang diambil adalah dengan mengidentifikasi sektor basis pada setiap daerah kabupaten/kota, sehingga nantinya dalam pembuatan kebijakan sektoral lebih siginifikan dengan kondisi, potensi dan karaktersitik daerah Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan kondisi di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Sektor apa yang menjadi sektor unggulan provinsi, sehingga sektor tersebut memperoleh prioritas dalam menginjeksi sektor lain terkait pengalokasian sumberdaya yang terbatas? 2. Pada kabupaten/kota mana sektor unggulan provinsi menjadi sektor basis yang perlu dikembangkan? 3. Bagaimana kebijakan pengembangan setiap sektor sesuai skala di Maluku Utara?
1.3. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan antara lain: 1. Menganalisis sektor-sektor unggulan di level provinsi dalam struktur perekonomian Provinsi Maluku Utara.
15
2. Mengidentifikasi sektor-sektor unggulan provinsi yang menjadi sektor basis pada tiap kabupaten/kota. 3. Merumuskan kebijakan pengembangan sektor perekonomian Maluku Utara.
1.4. Manfaat Penelitian Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 1. Bagi pembuat kebijakan dan pemerintah (pusat dan daerah), khususnya pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara, sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan secara terintegrasi. 2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan dapat digunakan sebagai bahan dan referensi terkait dengan perencanaan pembangunan wilayah. 3. Bagi penulis dan pembaca, sebagai media pembelajaran untuk menerapkan teori-teori yang terkait dengan topik penelitian.
1.5. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Maluku Utara yang meliputi delapan kabupaten/kota, di mana analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan multisektoral, yaitu menganalisis sektor-sektor perekonomian yang dikategorikan oleh BPS yang berkontribusi dalam pembentukan PDRB. Untuk analisis sektoral pada tingkatan provinsi dipakai analisis Tabel Input-Output. Sesuai dengan yang dikemukakan pada tujuan penelitian, maka yang pertama dilakukan adalah meng-update Tabel Input-Output Provinsi Maluku Utara tahun 2001 untuk mendapatkan matriks teknologi pada tahun analisis sehingga dapat dipakai untuk analisis Tabel Input-Output Provinsi Maluku Utara selanjutnya.
16
Setelah diperoleh Tabel Input-Output Provinsi Maluku Utara hasil update, kemudian dianalisis dengan poin-poin selanjutnya yang dikemukakan pada tujuan penelitian. Sedangkan analisis sektoral di tingkatan kabupaten/kota dilakukan analisis sektor basis dengan menggunakan alat analisis Location Quotient dan Shift Share. Berdasarkan analisis Input-Output pada level provinsi dan analisis sektor basis pada level kabupaten/kota, selanjutnya dilakukan perumusan kebijakan pengembangan sektor-sektor perekonomian sesuai skala prioritas yang dianalisis dengan memadukan antara hasil analisis Input-Output dan analisis Location Quotient dan Shift Share serta berbagai faktor pertimbangan lainnya dengan melakukan analisis secara deskriptif.
