BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Masalah Pembangunan ekonomi suatu daerah pada dasarnya merupakan kegiatan yang
dilakukan secara sadar dan berkesinambungan yang dijalankan secara bersama-sama baik pemerintah, masyarakat dan pihak swasta untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi dilakukan sebagai langkah untuk pemerataan
pembangunan
dan
hasil-hasil
outputnya
sehingga
menciptakan
kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan di suatu daerah tertentu. Walaupun indikator ini lebih menekankan kepada sisi output agregatnya, tetapi pertumbuhan ekonomi bisa mencerminkan perubahan keadaan dan struktur perekonomian yang terjadi pada suatu daerah pada periode waktu tertentu telah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum. Semenjak tahun 1999 yang ditandai lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 (kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah mengubah pandangan, konsep dan wewenang daerah yang selama ini ada. Kedua Undang-Undang tersebut memiliki makna yang penting dan membuka peluang bagi daerah karena adanya kewenangan 101 1
Universitas Sumatera Utara
dan pembiayaan yang selama ini merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah berdampak terhadap kemajuan perekonomian daerah yang pada akhirnya terciptanya peningkatan pembangunan daerah. Berdasarkan konsep perekonomian terbuka, di mana pertumbuhan ekonomi merupakan agregat dari konsumsi sektor rumah tangga, investasi sektor swasta, pengeluaran sektor pemerintah dan perdagangan luar negeri sektor ekspor-impor (Y = C + I + G + NX). Konsep yang dikembangkan oleh Keynes dan Harold Domar inilah yang menjadi landasan penulis untuk mengembangkan dan meneliti pengaruh indikator-indikator ekonomi makro tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Di dalam penelitian tesis ini untuk bisa membedakan dengan penelitianpenelitian lainnya dan menghindari plagiatisme, maka penulis menggunakan variabel tabungan masyarakat untuk menggantikan variabel investasi masyarakat. Kemudian ditambah dengan variabel konsumsi masyarakat yang merupakan indikator paling dominan di dalam perhitungan agregat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Konsumsi merupakan komponen utama yang merupakan penyumbang terbesar terhadap agregat output banyak negara di dunia. Tidak terkecuali Indonesia dengan jumlah penduduk ± 230 juta jiwa mampu bertahan dari goncangan ekonomi akibat dampak dari krisis finansial secara global. Kemampuan tersebut berasal dari tingginya konsumsi dalam negeri sehingga dapat bertahan dari terpaan badai krisis finansial. Hal ini didukung oleh pernyataan berbagai pakar ekonomi yang
102 Universitas Sumatera Utara
menyebutkan bahwa konsumsi dalam negeri menyumbangkan 60 – 70 % terhadap agregat output suatu negara. Di bawah ini disajikan data perbandingan konsumsi masyarakat dengan PDRB atas harga konstan untuk 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara selama periode 2007-2009. Tabel 1.1. Perbandingan Konsumsi Masyarakat dengan PDRB Harga Konstan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2007-2009 (Milyar Rupiah) No
Kabupaten/Kota
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Nias Mandailing Natal Tapanuli Selatan Tapanuli Tengah Tapanuli Utara Toba Samosir Labuhan Batu Asahan Simalungun Dairi Karo Deli Serdang Langkat Sibolga Tanjung Balai Pematang Siantar Tebing Tinggi Medan Binjai
2007 1144,95 1164,08 1801,28 915,02 812,72 635,27 3680,11 2187,32 2655,32 797,06 1491,15 4193,81 3727,70 351,75 559,14 1071,38 572,45 12201,91 949,32
Konsumsi PDRB AHK 2000 2008 2009 2007 2008 2009 1724,25 1594,07 1738,56 1855,08 468,23 1959,10 1990,60 1685,69 1795,31 1909,23 1230,10 1187,44 2854,60 1631,79 1697,91 1516,96 1530,16 1000,47 1058,12 1122,91 1385,29 1381,65 1377,74 1456,88 1529,40 1089,33 992,59 1501,68 1585,79 1669,36 5934,26 2270,78 7879,42 8339,47 3101,70 3475,27 3889,24 4670,90 4896,03 5134,42 4265,17 4256,49 4823,35 5047,12 5285,27 1348,29 1381,63 1789,80 1872,02 1952,59 2345,83 2402,47 2869,74 3019,39 3175,60 11231,07 11142,18 12264,03 12977,94 13698,06 5688,36 4997,61 6178,02 6491,75 6817,32 660,51 598,18 623,78 660,27 697,92 1058,92 942,91 1229,07 1278,15 1331,00 1871,88 1824,71 1729,27 1828,21 1926,30 941,05 837,13 978,41 1037,46 1099,24 17449,10 19153,41 29352,92 31334,34 33430,69 1666,71 1628,27 1705,07 1796,24 1902,99
Sumber: Data diolah Dari Tabel 1.1 di atas dapat terlihat bahwa konsumsi masyarakat 19 Kabupaten/Kota Sumatera Utara rata-rata mengalami peningkatan dari tahun ke 103 Universitas Sumatera Utara
tahun, kecuali Kabupaten Tapanuli Selatan dan Labuhan Batu yang konsumsi masyarakatnya mengalami penurunan. Di mana dari tahun ke tahun konsumsi masyarakat Kabupaten/Kota yang terbesar terdapat di Kota Medan dan yang terendah pada Kota Sibolga. Pada tahun 2008 terjadi peningkatan konsumsi masyarakat yang sangat signifikan pada 19 Kabupaten/Kota Sumatera Utara, kecuali Kabupaten Tapanuli Selatan yang mengalami penurunan tingkat konsumsi masyarakatnya. Kemudian, PDRB atas harga konstan tahun 2000 untuk 19 Kabupaten/Kota Sumatera Utara rata-rata mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, kecuali Kabupaten Nias, Tapanuli Selatan dan Labuhan Batu. Di mana penurunan tingkat konsumsi masyarakat pada Kabupaten Tapanuli Selatan dan Labuhan Batu memiliki implikasi terhadap penurunan PDRB atas harga konstan Kabupaten tersebut. Namun, terdapat sebuah fenomena unik di mana Kabupaten Labuhan Batu yang tetap mengalami pertumbuhan tingkat konsumsi masyarakatnya tetapi mengalami penurunan untuk jumlah PDRB atas harga konstan. Samuelson dan Nordhous (1996) menyebutkan bahwa perekonomian yang ideal adalah perekonomian yang menerapkan mekanisme pasar. Artinya bahwa jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi wewenang pasar karena hanya mekanisme pasar yang mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien. Sehingga diperlukan suatu modal pembangunan yang berasal dari masyarakat untuk menggerakkan roda perekonomian dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Di bawah ini disajikan data perbandingan tabungan masyarakat dengan PDRB atas harga konstan untuk 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara selama periode 20072009. 104 Universitas Sumatera Utara
Tabel 1.2. Perbandingan Tabungan Masyarakat dengan PDRB Harga Konstan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2007-2009 (Milyar Rupiah) No Kabupaten/Kota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Nias Mandailing Natal Tapanuli Selatan Tapanuli Tengah Tapanuli Utara Toba Samosir Labuhan Batu Asahan Simalungun Dairi Karo Deli Serdang Langkat Sibolga Tanjung Balai Pematang Siantar Tebing Tinggi Medan Binjai
2007 994,09 934,12 146,97 86,77 510,42 608,59 822,73 1480,58 281,35 398,13 722,39 2132,75 721,69 668,35 1067,88 2650,60 1597,78 51218,25 1156,78
Tabungan PDRB AHK 2000 2008 2009 2007 2008 2009 1112,51 1271,65 1738,56 1855,08 468,23 995,84 1055,99 1685,69 1795,31 1909,23 171,22 319,13 2854,60 1631,79 1697,91 45,73 10,74 1000,47 1058,12 1122,91 482,29 567,75 1377,74 1456,88 1529,40 712,85 711,15 1501,68 1585,79 1669,36 1706,15 1970,28 7879,42 8339,47 3101,70 1251,73 2333,85 4670,90 4896,03 5134,42 234,57 143,58 4823,35 5047,12 5285,27 408,85 427,29 1789,80 1872,02 1952,59 938,22 1014,66 2869,74 3019,39 3175,60 2212,73 2527,66 12264,03 12977,94 13698,06 566,42 567,21 6178,02 6491,75 6817,32 762,73 848,07 623,78 660,27 697,92 1301,00 1401,43 1229,07 1278,15 1331,00 3147,64 3521,86 1729,27 1828,21 1926,30 1537,44 1512,86 978,41 1037,46 1099,24 63071,81 70292,53 29352,92 31334,34 33430,69 1437,59 1788,17 1705,07 1796,24 1902,99
Sumber: Data diolah Dari Tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah tabungan masyarakat di 19 Kabupaten/Kota Sumatera Utara mengalami trend peningkatan dari tahun ketahun kecuali pada Kabupaten Tapanuli Tengah, Simalungun, Langkat dan Kota Tebing Tinggi. Di mana dari tahun ke tahun jumlah tabungan masyarakat Kabupaten/Kota yang terbesar terdapat di Kota Medan dan yang terendah pada Kabupaten Tapanuli Tengah. Kemudian, PDRB atas harga konstan tahun 2000 untuk 19 Kabupaten/Kota Sumatera Utara rata-rata mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, kecuali 105 Universitas Sumatera Utara
Kabupaten Nias, Tapanuli Selatan dan Labuhan Batu. Di mana tabungan berdasarkan teori Harrord-Dommar memiliki karakteristik yang sama dengan investasi, namun berdasarkan data yang tersaji tidak mencerminkan implikasi dari teori tersebut. Hal ini merupakan suatu fenomena yang unik antara jumlah tabungan masyarakat dengan jumlah PDRB atas harga konstan tahun 2000 pada 19 Kabupaten/Kota Sumatera Utara. Dari Tabel 1.3 di bawah dapat terlihat bahwa peranan pemerintah melalui realisasi pengeluaran pemerintah memiliki sumbangsing yang tidak sedikit terhadap pertumbuhan ekonomi yang diwakili oleh PDRB atas harga konstan 2000. Di mana terdapat trend yang positif terhadap realisasi pengeluaraan pemerintah di 19 Kabupaten/Kota Sumatera Utara, kecuali Kabupaten Tapanuli Selatan, Labuhan Batu dan Asahan yang mengalami trend penurunan. Di
mana
dari
tahun
ke
tahun
realisasi
pengeluaran
pemerintah
Kabupaten/Kota yang terbesar terdapat di Kota Medan dan yang terendah pada Kota Sibolga. Kemudian, PDRB atas harga konstan tahun 2000 untuk 19 Kabupaten/Kota Sumatera Utara rata-rata mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, kecuali Kabupaten Nias, Tapanuli Selatan dan Labuhan Batu. Di mana pemerintah melalui kebijakan fiskalnya mampu untuk mengendalikan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Namun, berdasarkan data yang tersaji tidak semua Pemerintah Daerah mampu mengefektifkan kebijakan fiskal untuk dapat memacu perekonomian wilayahnya. Hal ini merupakan suatu fenomena yang unik antara realisasi pengeluaran pemerintah dengan jumlah PDRB atas harga konstan tahun 2000 pada 19 Kabupaten/Kota 106 Universitas Sumatera Utara
Sumatera Utara. Di bawah ini disajikan data perbandingan pengeluaran pemerintah dengan PDRB atas harga konstan untuk 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara selama periode 2007-2009. Tabel 1.3. Perbandingan Pengeluaran Pemerintah dengan PDRB Harga Konstan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2007-2009 (Milyar Rupiah) No Kabupaten/Kota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Nias Mandailing Natal Tapanuli Selatan Tapanuli Tengah Tapanuli Utara Toba Samosir Labuhan Batu Asahan Simalungun Dairi Karo Deli Serdang Langkat Sibolga Tanjung Balai Pematang Siantar Tebing Tinggi Medan Binjai
Pengeluaran Pemerintah PDRB AHK 2000 2007 2008 2009 2007 2008 2009 493,70 606,90 630,25 1738,56 1855,08 468,23 493,90 553,40 574,66 1685,69 1795,31 1909,23 665,00 870,00 529,96 2854,60 1631,79 1697,91 373,00 436,60 467,12 1000,47 1058,12 1122,91 434,50 498,90 547,35 1377,74 1456,88 1529,40 339,20 436,60 490,24 1501,68 1585,79 1669,36 782,60 950,40 572,87 7879,42 8339,47 3101,70 710,90 654,10 648,83 4670,90 4896,03 5134,42 739,30 911,30 937,19 4823,35 5047,12 5285,27 370,40 478,00 439,82 1789,80 1872,02 1952,59 544,10 577,30 655,11 2869,74 3019,39 3175,60 994,20 1179,00 1318,99 12264,03 12977,94 13698,06 786,40 840,10 938,84 6178,02 6491,75 6817,32 250,60 332,80 324,94 623,78 660,27 697,92 251,40 379,00 380,37 1229,07 1278,15 1331,00 381,70 463,70 487,20 1729,27 1828,21 1926,30 282,50 358,80 362,54 978,41 1037,46 1099,24 1751,80 1872,90 2138,44 29352,92 31334,34 33430,69 355,80 395,00 407,49 1705,07 1796,24 1902,99
Sumber: Data diolah Todaro (2000) menyebutkan bahwa sektor publik (pemerintah) harus diakui dan dipercaya untuk memikul peranan yang lebih besar dan yang lebih menentukan di dalam upaya pengelolaan perekonomian nasional/daerah. Pemerintah Daerah selaku pengambil kebijakan di daerah selanjutnya akan lebih memilih mengadopsi 107 Universitas Sumatera Utara
kebijakan pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik potensi daerah itu sendiri, tentunya tuntutan pengenalan potensi daerah dapat dijadikan penggerak pertumbuhan ekonomi bagi pembangunan daerahnya. Di bawah ini disajikan data perbandingan pendapatan asli daerah dengan PDRB atas harga konstan untuk 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara selama periode 2007-2009. Tabel 1.4. Perbandingan Pendapatan Asli Daerah dengan PDRB Harga Konstan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2007-2009 (Milyar Rupiah) No Kabupaten/Kota 1 Nias 2 Mandailing Natal 3 Tapanuli Selatan 4 Tapanuli Tengah 5 Tapanuli Utara 6 Toba Samosir 7 Labuhan Batu 8 Asahan 9 Simalungun 10 Dairi 11 Karo 12 Deli Serdang 13 Langkat 14 Sibolga 15 Tanjung Balai Lanjutan Tabel 1.4 16 Pematang Siantar No Kabupaten/Kota 17 18 19
Tebing Tinggi Medan Binjai
Pendapatan Asli Daerah PDRB AHK 2000 2007 2008 2009 2007 2008 2009 21,84 18,32 20,18 1738,56 1855,08 468,23 11,31 13,21 10,68 1685,69 1795,31 1909,23 21,75 13,70 31,00 2854,60 1631,79 1697,91 10,54 10,39 15,00 1000,47 1058,12 1122,91 9,72 6,79 7,81 1377,74 1456,88 1529,40 7,27 8,84 14,01 1501,68 1585,79 1669,36 36,77 46,57 38,40 7879,42 8339,47 3101,70 31,03 18,92 20,00 4670,90 4896,03 5134,42 31,56 34,54 39,11 4823,35 5047,12 5285,27 8,79 7,21 9,13 1789,80 1872,02 1952,59 18,19 18,49 24,29 2869,74 3019,39 3175,60 76,70 86,80 102,74 12264,03 12977,94 13698,06 32,12 23,29 31,61 6178,02 6491,75 6817,32 8,52 10,17 11,52 623,78 660,27 697,92 11,70 11,80 15,42 1229,07 1278,15 1331,00 18,79 23,59 23,59 1729,27 1828,21 1926,30 Pendapatan Asli Daerah PDRB AHK 2000 2007 2008 2009 2007 2008 2009 15,26 14,00 15,12 978,41 1037,46 1099,24 324,26 344,50 365,98 29352,92 31334,34 33430,69 10,31 13,61 16,16 1705,07 1796,24 1902,99
Sumber: Data diolah
108 Universitas Sumatera Utara
Dari Tabel 1.4 di atas dapat terlihat bahwa kemampuan pemerintah daerah 19 Kabupaten/Kota Sumatera Utara terhadap realisasi pendapatan asli daerahnya masih cukup rendah dan mengalami fluktuuasi dari tahun ke tahun. Di mana dari tahun ke tahun realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota yang terbesar terdapat di Kota Medan dan yang terendah pada Kota Sibolga kecuali tahun 2007 pada Kabupaten Toba Samosir. Kemudian, PDRB atas harga konstan tahun 2000 untuk 19 Kabupaten/Kota Sumatera Utara rata-rata mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, kecuali Kabupaten Nias, Tapanuli Selatan dan Labuhan Batu. Berdasarkan data yang tersaji tidak semua Pemerintah Daerah mampu mengkonversikan peningkatan pendapatan asli daerahnya yang tinggi untuk dapat meningkatkan jumlah PDRB atas harga konstan tahun 2000 sehingga pertumbuhan ekonomi tidak sesuai dengan perkiraan. Hal ini merupakan suatu fenomena yang unik antara realisasi pendapatan asli daerah dengan jumlah PDRB atas harga konstan tahun 2000 pada 19 Kabupaten/Kota Sumatera Utara. Nopirin (1999) di dalam sistem pasar persaingan sempurna seperti yang digambarkan Adam Smith dengan kekuatan invisible hand, maka alokasi sumber daya akan dijamin efisien tanpa campur tangan pemerintah. Namun dalam hal-hal tertentu menunjukkan bahwa mekanisme pasar memiliki kelemahan yaitu gagal mencapai alokasi yang efisien di mana hal ini disebabkan antara lain eksternalitas, monopoli dan barang publik. Di bawah ini disajikan data perbandingan angkatan kerja dengan PDRB atas harga konstan untuk 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara selama periode 20072009. 109 Universitas Sumatera Utara
Tabel 1.5. Perbandingan Angkatan Kerja dengan PDRB Harga Konstan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2007-2009 (JiwaMilyar Rupiah) No Kabupaten/Kota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Nias Mandailing Natal Tapanuli Selatan Tapanuli Tengah Tapanuli Utara Toba Samosir Labuhan Batu Asahan Simalungun Dairi Karo Deli Serdang Langkat Sibolga Tanjung Balai Pematang Siantar Tebing Tinggi Medan Binjai
Angkatan Kerja PDRB AHK 2000 2007 2008 2009 2007 2008 2009 184217 180167 201823 1738,56 1855,08 468,23 166241 171698 189530 1685,69 1795,31 1909,23 270466 285647 314681 2854,60 1631,79 1697,91 112068 119687 133253 1000,47 1058,12 1122,91 120657 126189 133960 1377,74 1456,88 1529,40 70266 78298 88852 1501,68 1585,79 1669,36 361071 379681 419578 7879,42 8339,47 3101,70 255343 260018 265193 4670,90 4896,03 5134,42 331376 356149 372193 4823,35 5047,12 5285,27 135385 143325 154376 1789,80 1872,02 1952,59 165489 179001 198939 2869,74 3019,39 3175,60 750232 791805 820978 12264,03 12977,94 13698,06 405270 420198 437188 6178,02 6491,75 6817,32 31584 33135 35167 623,78 660,27 697,92 53481 56490 61182 1229,07 1278,15 1331,00 88251 92662 103737 1729,27 1828,21 1926,30 45230 48159 52865 978,41 1037,46 1099,24 729892 794347 824250 29352,92 31334,34 33430,69 96707 101212 109046 1705,07 1796,24 1902,99
Sumber: Data diolah
Dari Tabel 1.5 di atas dapat terlihat bahwa peranan sektor swasta melalui jumlah angkatan kerja yang merupakan salah satu faktor input yang sangat penting dalam suatu proses produksi yang pada akhirnya akan memberikan sumbangsih yang tidak sedikit terhadap PDRB suatu daerah. Di mana terdapat trend yang positif terhadap ketersediaan angkatan kerja di 19 Kabupaten/Kota Sumatera Utara. Di mana dari tahun ke tahun jumlah angkatan kerja Kabupaten/Kota yang terbesar terdapat di Kota Medan kecuali tahun 2007 di Kabupaten Deli Serdang dan yang terendah 110 Universitas Sumatera Utara
pada Kota Sibolga. Kemudian, PDRB atas harga konstan tahun 2000 untuk 19 Kabupaten/Kota Sumatera Utara rata-rata mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, kecuali Kabupaten Nias, Tapanuli Selatan dan Labuhan Batu. Berdasarkan data yang tersaji tidak selamanya ketersediaan angkatan kerja mampu meningkatkan agregat output suatu wilayah. Hal ini merupakan suatu fenomena yang unik antara realisasi pengeluaran pemerintah dengan jumlah PDRB atas harga konstan tahun 2000 pada 19 Kabupaten/Kota Sumatera Utara. Banyak pihak yang cukup intens memperhatikan fenomena-fenomena unik yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada saat dunia mengalami krisis global yang menyebabkan berbagai negara tidak mengalami pertumbuhan ekonomi dan tidak sedikit yang mengalami resesi ekonomi. Hal ini sangat ditopang oleh tingkat konsumsi dalam negeri yang sangat tinggi di tambah dengan kegiatan ekspor dan impor yang tidak terlalu besar. Secara nasional, Provinsi Sumatera Utara merupakan kekuatan ekonomi terbesar dibandingkan provinsi-provinsi lainnya di luar provinsi-provinsi di pulau Jawa. Oleh karena itu sangat diperlukan suatu analisis yang mendalam mengenai kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara regional di seluruh kabupaten/kota yang ada pada Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam tesis yang berjudul “Analisis Indikator Makro terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Utara”.
1.2.
Perumusan Masalah 111 Universitas Sumatera Utara
Adapun rumusan permasalahan yang dihasilkan berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pengaruh konsumsi masyarakat Kabupaten/Kota di Sumatera Utara terhadap pertumbuhan ekonomi? 2. Bagaimana pengaruh tabungan masyarakat Kabupaten/Kota di Sumatera Utara terhadap pertumbuhan ekonomi? 3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara terhadap pertumbuhan ekonomi? 4. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara terhadap pertumbuhan ekonomi? 5. Bagaimana pengaruh angkatan kerja Kabupaten/Kota di Sumatera Utara terhadap pertumbuhan ekonomi?
1.3.
Tujuan Penelitian Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh
indikator
makro
ekonomi
terhadap
pertumbuhan
ekonomi
Kabupaten/Kota
di Sumatera Utara tahun 2002-2009 dengan menggunakan data panel.
Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk
menganalisis
pengaruh
konsumsi
masyarakat
Kabupaten/Kota
masyarakat
Kabupaten/Kota
di Sumatera Utara terhadap pertumbuhan ekonomi. 2. Untuk
menganalisis
pengaruh
tabungan
di Sumatera Utara terhadap pertumbuhan ekonomi. 112 Universitas Sumatera Utara
3. Untuk
menganalisis
pengaruh
pengeluaran
pemerintah
Kabupaten/Kota
di Sumatera Utara terhadap pertumbuhan ekonomi. 4. Untuk
menganalisis
pengaruh
pendapatan
asli
daerah
Kabupaten/Kota
di Sumatera Utara terhadap pertumbuhan ekonomi. 5. Untuk menganalisis pengaruh angkatan kerja Kabupaten/Kota di Sumatera Utara terhadap pertumbuhan ekonomi.
1.4.
Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai
berikut: 1. Untuk menambah wawasan dan pemantapan teori dan ilmu yang penulis peroleh selama kuliah di Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara. 2. Sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan sumber referensi bagi pembaca maupun peneliti lainnya yang berminat dengan pembahasan yang sama dimasa mendatang. 3. Sebagai bahan masukan untuk para pengambil kebijakan makro dan publik baik di daerah maupun pusat.
113 Universitas Sumatera Utara
