BAB I PENDAHULUAN. merupakan perencanaan pembangunan ekonomi berorientasi pada masalah

BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar belakang Pembangunan ekonomi suatu Negara pada awalnya secara umum merupakan perencanaan pembangunan ekonomi berorientasi pada masalah pertumbuhan (growth). Hal ini bisa dimengerti mengingat penghalang utama bagi pembangunan negara sedang berkembang adalah terjadinya kekurangan modal. Kalau masalah kekurangan modal ini bisa teratasi, maka proses pembangunan di negara-negara sedang berkembang akan lebih cepat mencapai sasaran. Namun istilah

growth

tidak

bisa

disamakan

dengan

pengertian

development

(pembangunan). 1 Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu proses perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan dalam tabungan, produksi dan modal untuk meningkatkan output tanpa melihat apakah kenaikan output tersebut secara lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang yang sangat penting dalam melakukan analisa tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Menurut Sirojuzilam dan Mahalli (2010) pertumbuhan

ekonomi

merupakan

suatu

gambaran

mengenai

dampak

kebijaksanaan pemerintah yang dilaksanakan khususnya dalam bidang bidang ekonomi. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai sekarang lebih tinggi dari pada yang dicapai pada

1

Friedman, Essays in Positive Economics, Chicago: University of Chicago Press, 2004 Hal.45.

1

Universitas Sumatera Utara

masa sebelumnya. Pertumbuhan tercapai apabila jumlah fisik barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut bertambah besar dari tahun-tahun

sebelumnya.Pembangunan

ekonomi

merupakan

proses

multidimensional yang melibatkan perobahan besar dalam struktur sosial, sikapsikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga nasional termasuk pula percepatan (akselerasi)

pertumbuhan

ekonomi,

pengurangan,

ketimpangan

dan

pemberantasan kemiskinan absolut. Pembangunan

ekonomi

adalah

suatu

proses

yang

menyebabkan

pendapatan per kapita penduduk suatu negara meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemerataan pembagian pendapatan, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan mengusahakan pergesaran kegiatan ekonomi dari sektor pertanian ke sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik secara mantap dan tingkat pemerataannya semakin membaik sesuai dengan yang digariskan dalam UUD 1945 yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. 2 Sebagai suatu proses, pembangunan ekonomi berhubungan dengan perubahan dalam komposisi dari input dan output dari ekonomi. Perubahan-perubahan ini akan menyebabkan perubahan dalam segala perbaikan pada kondisi masyarakat. Tujuan utama dari pembangunan adalah inkorporasi dalam produksi dan memuaskan segala aktifitas dari masyarakat yang berpartisipasi. Kegiatan produktif ini memiliki bermacam

2

Hargo Utomo, ”Analisis Pergerakan Saham Sektoral Pasca Pengumuman Ivestment Grade”, Jurnal Manajemen UGM, Vol. 1 (2), 2013, Hal. 45-61.

2


fungsi seperti kegiatan menghasilkan pendapatan, merubah bahan mentah menjadi barang dan jasa yang siap untuk dikonsumsi. Pembangunan ekonomi yang berhasil harus memiliki empat dimensi pokok, yaitu pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, perubahan atau transformasi struktur ekonomi dan kesinambungan pembangunan itu sendiri. Pembangunan ekonomi tidak dapat dicapai semata-mata dengan menyingkirkan hambatan yang menghalangi kemajuan ekonomi. Syarat utama bagi pembangunan ekonomi ialah proses pertumbuhannya harus bertumpu pada kemampuan perekonomian di dalam negeri. Analisis pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai suatu proses yang saling berkaitan dan berhubungan serta saling mempengaruhi antara faktorfaktor

yang

menghasilkan

pertumbuhan

ekonomi.

Sasaran

utama

dari

pembangunan nasional adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan hasil-hasilnya demikian juga ditujukan bagi pemantapan stabilitas nasional. Hal tersebut sangat ditentukan keadaan pembangunan secara kedaerahan. Dengan demikian para perencana pembangunan nasional harus mempertimbangkan aktifitas pembangunan dalam konteks kedaerahan tersebut sebab masyarakat secara keseluruhan adalah bisnis dan bahkan merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan pembangunan nasional. 3 Dalam sebuah negara, pertumbuhan merupakan sebuah ukuran yang cukup penting dan menjadi primadona yang selalu ingin diraih oleh banyak negara didunia . Pembangunan ekonomi erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Tidak akan terjadi pertumbuhan ekonomi di suatu negara tanpa didahului dengan 3

Taklim Akbar, “Struktur Perekonomian Indonesia dan Elastisitas dalam Krisis Finansial 20042014”, Jurnal Manajemen UGM, Vol. 2 (1), 2011, Hal. 32-57

3


pembangunan ekonomi. Banyak manfaat yang akan diperoleh suatu negara dengan adanya pembangunan ekonomi. Pada 9 Juli 2014 yang lalu Indonesia telah melaksanakan pemilihan presiden dan Jokowi Kalla terpilih menjadi presiden Republik Indonesia 2014-2019, dimana tantangan dalam bidang perekonomian yang diwarnai dengan persaingan global dan liberalisasi perdagangan. Tentu bukan hal mudah untuk mengelola aspek ekonomi terutama kesejahteraan bagi lebih dari 240 juta jiwa yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Pembangunan ekonomi sangat penting bagi kesejahteraan. Secara global dan khususnya di negara-negara industri maju, pertumbuhan ekonomi telah memperkuat integrasi dan solidaritas sosial, serta memperluas kemampuan dan akses orang terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan perlindungan sosial. Faktanya, dalam 30-40 tahun terakhir telah terjadi peningkatan standar hidup manusia secara spektakuler: usia harapan hidup semakin panjang, kematian ibu dan bayi semakin menurun, kemampuan membaca dan angka partisipasi sekolah juga semakin membaik. Namun demikian, di banyak negara berkembang, globalisasi dan ekonomi pasar bebas telah memperlebar kesenjangan, menimbulkan kerusakan lingkungan, menggerus budaya dan bahasa lokal, serta memperparah kemiskinan. Seperti dinyatakan Haque : 4 “Compared to the socioeconomic situation under the statist governments during the 1960a and 1970s, under the pro-market regimes of the 1980s and 1990s, the condition of poverty has worsened in many African and Latin American Countries in terms of an increase in the number of people in poverty, and a decline in economic growth rate, per capita income, and living standards”

4

Olson, M. Power and Prosperity: Outgrowing Communist and Capitalist Dictatorships , New York: Basic Books. 2000

4


Kebijakan privatisasi, pasar bebas dan penyesuaian struktural (structural adjustment) yang ditekankan lembaga-lembaga internasional telah mendorong negara-negara berkembang ke dalam situasi dimana populasi miskin mereka hidup tanpa perlindungan. Meskipun pertumbuhan ekonomi penting, tetapi ia tidak secara otomatis melindungi rakyat dari berbagai resiko yang mengancamnya. Oleh karena itu, beberapa negara berkembang mulai menerapkan kebijakan sosial yang menyangkut pengorganisasian skema-skema jaminan sosial, meskipun masih terbatas dan dikaitkan dengan status dan kategori pekerja di sektor formal. Di beberapa negara, jaminan sosial masih menjangkau sedikit orang. Tetapi, beberapa negara lainnya tengah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.Kecenderungan ini setidaknya menggugurkan anggapan bahwa hanya negara-negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang tinggi saja yang mampu melakukan pembangunan sosial. Dengan menghubungkan antara GDP dan pengeluaran sosial (social expenditure) pemerintah di negara maju dan berkembang menunjukkan bahwa negara yang memiliki GDP tinggi belum tentu memiliki prosentase pengeluaran sosial yang tinggi pula. Pemerintahan Jokowi-JK telah 3 kali menaikkan harga BBM dimana banyak pakar ekonomi memprediksi dengan kenaikan harga BBM yang sangat tinggi akan menimbulkan persolan ekonomi rakyat miskin karena kenaikan harga BBM yang diikuti dengan kenaikan harga-harga lainnya, termasuk harga kebutuhan pokok. Dengan tujuan agar tidak menambah miskin masyarakat yang sudah miskin atau supaya jumlah masyatrakat miskin tidak bertambah karena masyarakat yang tadinya miskin menjadi semakin miskin akibat kenaikan harga BBM, pemerintah memberikan kompensasi atas kebijakan Program BLT yang di 5


desain sebagai program kompensasi memiliki 3 hal ynag ingin dicapai pemerintah. Pertama, membantu masyarakat miskin agar tetap memenuhi kebutuhan dasarnya. Kedua, mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi. dan Ketiga, Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama. 5 Pemberdayaan masyrakat miskin dapat dilakukan melalui 3 hal. Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling) disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dimilinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (awareness). Perkuat ini meliputi langkah-langkah nyatra dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya. Ketiga,memeberikan perlindungan atau proteksi dan pemihakan kepada masyarakat miskin, baik secara peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan lainnya. Sebagaimana dijelaskan di bagian awal tulisan, kerangka umum makro ekonomi dan keuangan Indonesia telah meningkat secara Menurut data dari Badan Pusat Statistik, krisis moneter tahun 1998 yaitu sebesar 77,63 persen menjadi 8,38 persen pada tahun 2013 Dari moneter,pertukaran

uang

yang

stabil

sisi

namun

kerangka

kebijakan

tetap instrumen lain harus

diikutsertakan dalam menopang alat kebijakan yang dimiliki oleh BI Dalam kasus semakin meningkatnya intensitas persaingan global, yang tentunya diiringi dengan 5

Iwan Hermawan, Bantuan langsung Sementara masyarakat, Jurnal ekonomi dan kebijakan Publik, Vol.V.13/1/P#IDI/juli/2013 Hal 13-16

6


ketidakpastian internasional, strategi komunikasi BI seharusnya difokuskan pada pencapaian nilai tukar mata uang. Hargo (2014) menekankan bahwa investor dan pelaku usaha dalam negeri selalu menginginkan kepastian akan nilai tukar rupiah yang relatif stabil. Indonesia juga secara kontinyu berupaya untuk memperdalam pasar nilai tukar mata uang dengan menyuplai deposito berjangka berupa dolar AS. Proporsi terbesar sektor keuangan mikro bergerak di sektor formal sebagai bagian dari bank komersiil. Namun banyak juga penyedia keuangan mikro yang bergerak di sektor informal sebab mereka memiliki insentif yang kuat untuk beroperasi pada segmen yang lebih luas. Indonesia perlu mewaspadai kondisi kemiskinan yang terjadi saat ini. Secara statistik tahun 2014 jumlah angka 28,59 juta orang atau 11,6 persen, secara kualitas kemiskinan justru mengalami involusi dan cenderung semakin kronis dimana ini menjadi permasalahan bangsa yang harus diselesaikan secara cepat. Karena salah satu tujuan Indonesia dalam bernegara adalah mewujudkan negara yang sejahtera, sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945 dimana Konsep kesejahteraan negara tidak dapat dilepaskan dari substansi yang mengatakan kesejahteraan negara mencakup sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. 6 Pelayanan sosial diberikan oleh negara secara merata kepada seluruh penduduknya, baik kaya maupun miskin. jaminan sosial juga dilaksanakan secara 6

http://nasional.kompas.com/read/2013/01/03/16570788/Kemiskinan.Indonesia.Semakin.Kronis diunduh tanggal 23 juli 2015 pukul 13.43 wib.

7


melembaga dan luas, namun kontribusi terhadap berbagai skema jaminan sosial berasal dari tiga pihak, yakni pemerintah, dunia usaha dan pekerja (buruh). Pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh negara diberikan terutama kepada mereka yang bekerja atau mampu memberikan kontribusi melalui skema asuransi sosial. Pelayanan sosial, khususnya kebutuhan dasar, diberikan terutama kepada kelompok-kelompok yang kurang beruntung (disadvantaged groups), seperti orang miskin, penganggur, penyandang cacat dan orang lanjut usia yang tidak kaya. Pelayanan yang hanya diberikan kepada orang miskin tidak akan dapat mencegah kemiskinan. Karena orang harus miskin terlebih dahulu agar dapat menerima program dan pelayanan ini. Sistem kesejahteraan negara tentunya harus mampu membantu mencegah kemiskinan. Perlindungan sosial harus berarti bahwa orang

secara

material

tidaklah

kekurangan

atau

mengalami

kelaparan.

Perlindungan sosial harus dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar. Welfare state atau yang lazim di sebut sebagai Negara sejahtera merupakan gagasan ideal bagaimana suatu Negara melaksanakan tugasnya dalam rangka untuk melayani warga negara menuju tatanan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Dengan demikian, pada dasarnya keberadaan konsep welfare state tidak akan dapat kita pisahkan dari sistem politik-ekonomi yang berkembang. 7 Konsep kebijakan tidak sekonsep welfare state dimana pelayanan sosial diberikan oleh negara secara merata kepada seluruh penduduknya, baik kaya maupun miskin. artinya untuk mengatasi kemiskinan dalam sistem negara kesejahteraan tidak hanya berupaya memberi bantuan pada orang miskin.

7

Ibid., Iwan Hermawan, Hal.60.

8


Melainkan memberikan perlindungan sosial bagi semua orang agar terhindar dari kemiskinan. Perspektif seperti inilah yang sesungguhnya ingin digelorakan oleh sistem kesejahteraan negara dan ini sering kita lupakan pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik membahas tentang analisis kebijakan ekonomi pemerintahan jokowi-jusuf kalla dalam presfektif welfare state I.2. Perumusan masalah Perumusan masalah dalam penelitian saya ini adalah “Bagaimana kebijakan ekonomi pemerintahan jokowi-jusuf kalla dalam presfektif welfare state ? ”.

I.3. Pembatasan Masalah Pembatasan masalah adalah usaha untuk menetapkan masalah dalam batasan penelitian yang akan diteliti. Batasan masalah ini berguna untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang termasuk kedalam masalah penelitian dan faktor mana saja yang tidak termasuk kedalam ruang penelitian tersebut. Maka untuk memperjelas dan membatasi ruang lingkup penelitian dengan tujuan menghasilkan uraisan yang sitematis diperlukan adanya batasan masalah. Adapun pembatasan masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu : 1. Penelitian ini tentang bagaimana kondisi ekonomi di masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. 2. Penelitian ini hanya mengkaji tentang bagaimana konsep Walfare state. 3. Penelitian hanya ini mengkaji kebijakan pemerintahan jokowi-jusuf kalla dalam presfektif welfare state. 9


I.4.

Tujuan Penelitian Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk: 1. Memahami bagaimana kondisi ekonomi di masa pemerintahan JokowiJusuf Kalla. 2. Memahami bagaimana konsep Walfare state 3. Memahami dan menganalisa bagaimana kebijakan ekonomi pemerintahan jokowi-jusuf kalla dalam presfektif welfare state.

I.5.

Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai karya ilmiah dalam upaya mengembangkan kompetensi penulis serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi program sarjana strata satu (S1) Departemen Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. 2. Secara teoritis, penelitian ini merupakan kajian ilmu politik yang diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran mengenai Walfare state, ekonomi politik , strategi dan memberi solusi atas permasalahan bangsa. 3. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam Ilmu Politik, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan kebijakan dan kesejahteraan di Indonesia. 10


I.6.

Kerangka Teori I.6.1. Teori Walfare State Konsep kesejahteraan negara tidak hanya mencakup deskripsi mengenai

sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan (welfare) atau pelayanan sosial (social services). Melainkan juga sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Kesejahteraan negara juga merupakan anak kandung pergumulan ideologi dan teori, khususnya yang bermatra sayap kiri (left wing view), seperti Marxisme, Sosialisme, dan Sosial Demokratik (Spicker, 1995). Namun demikian, dan ini yang menarik, konsep kesejahteraan negara justru tumbuh subur di negara-negara demokratis dan kapitalis, bukan di negaranegara sosialis. Di negara-negara Barat, kesejahteraan negara sering dipandang sebagai strategi ‘penawar racun’ kapitalisme, yakni dampak negatif ekonomi pasar bebas. Karenanya, welfare state sering disebut sebagai bentuk dari ‘kapitalisme baik hati’.Meski dengan model yang berbeda, negara-negara kapitalis dan demokratis seperti Eropa Barat, AS, Australia dan Selandia Baru adalah beberapa contoh penganut welfare state. Sedangkan, negara-negara di bekas Uni Soviet dan Blok Timur umumnya tidak menganut welfare state, karena mereka bukan negara demokratis maupun kapitalis. 8 Menurut J.M. Keyness dan Smith, ide dasar negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan

8

Suharto, Edi, “Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara”, Makalah Seminar, “Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui DesentralisasiOtonomi di Indonesia”, IRE Yogyakarta dan Perhimpunan Prakarsa Jakarta, Yogyakarta, 25 Juli 2006

11


bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin the greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of their citizens. Bentham menggunakan istilah ‘utility’ (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah Edi Suharto/Welfare State/2006 5 sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagian sebanyak mungkin orang. Gagasan Bentham mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan kebijakan sosial membuat ia dikenal sebagai “bapak kesejahteraan negara” (father of welfare states). Tokoh lain yang turut mempopulerkan sistem kesejahteraan negara adalah Sir William Beveridge (1942) dan T.H. Marshall (1963). Di Inggris, dalam laporannya mengenai Social Insurance and Allied Services, yang terkenal dengan nama Beveridge Report, Beveridge menyebut want, squalor, ignorance, disease dan idleness sebagai ‘the five giant evils’ yang harus diperangi (Spicker, 1995; Bessant, et al, 2006). Dalam laporan itu, Beveridge mengusulkan sebuah sistem asuransi sosial komprehensif yang dipandangnya mampu melindungi orang dari buaian hingga liang lahat (from cradle to grave). Pengaruh laporan Beveridge tidak hanya di Inggris, melainkan juga menyebar ke negara-negara lain di Eropa dan bahkan hingga ke AS dan kemudian menjadi dasar bagi pengembangan skema jaminan sosial di negaranegara tersebut. Sayangnya, sistem ini memiliki kekurangan. 12


Karena berpijak pada prinsip dan skema asuransi, ia tidak dapat mencakup resikoresiko yang dihadapi manusia terutama jika mereka tidak mampu membayar kontribusi (premi). 9 Sosial gagal merespon kebutuhan kelompok-kelompok khusus, seperti orang cacat, orang tua tunggal, serta mereka yang tidak dapat bekerja dan memperoleh pendapatan dalam jangka waktu lama. Manfaat dan pertanggungan asuransi sosial juga seringkali tidak adekuat, karena jumlahnya kecil dan hanya mencakup kebutuhan dasar secara minimal. Dalam konteks kapitalisme, Marshall berargumen bahwa warga negara memiliki kewajiban kolektif untuk turut memperjuangkan kesejahteraan orang lain melalui lembaga yang disebut negara (Harris, 1999). Ketidaksempurnaan pasar dalam menyediakan pelayanan sosial yang menjadi hak warga negara telah menimbulkan ketidakadilan. Ketidakadilan pasar harus dikurangi oleh negara untuk menjamin stabilitas sosial dan mengurangi dampak-dampak negatif kapitalisme. Marshall melihat sistem kesejahteraan negara sebagai kompensasi yang harus dibayar oleh kelas penguasa dan pekerja untuk menciptakan stabilitas sosial dan memelihara masyarakat kapitalis. Pelayanan sosial yang diberikan pada dasarnya merupakan ekspresi material dari hak-hak warga negara dalam merespon konsekuensi-konsuekensi kapitalisme. Sebuah negara yang pemerintah mencurahkan proporsi yang sangat besar dari kegiatan dan pengeluaran untuk penyediaan langsung dengan kepentingan pribadi untuk dikonsumsi oleh kualifikasi individu atau keluarga.

9

Van Oorschot, Wim dan Ellen Finsveen, “Does the welfare state reduce inequalities in people’s social capital?”, International Journal of Sociology and Social Policy, Vol. 30, No. 2010

13


Kesejahteraan manfaat kepada individu dapat berupa salah satu dari layanan profesional birokratis disediakan pegawai pemerintah atau dalam bentuk tunjangan pemerintah yang diterbitkan atau tunjangan atau subsidi (pembayaran transfer) untuk membantu kualifikasi rumah tangga membayar untuk subsisten umum atau untuk kategori tertentu dari negara- Beban disukai (barang merit). Contoh seperti program kesejahteraan sosial akan mencakup usia tua dan cacat pensiun, tunjangan pengangguran, bantuan untuk keluarga dengan anak-anak tergantung, pendapatan suplemen untuk perumahan, miskin publik dan voucher perumahan, perawatan kesehatan yang disediakan di rumah sakit negara bagian atau klinik dan penggantian untuk biaya swasta menyediakan perawatan kesehatan, program rehabilitasi penyalahgunaan narkoba yang didanai pemerintah, kupon makanan, pendidikan umum dan perawatan anak, dll Advokasi luas "negara kesejahteraan" program pada awalnya terutama dikaitkan dengan gerakan sosialis, tetapi di sebagian besar masyarakat industri Barat hari ini banyak program kesejahteraan negara yang didukung juga oleh pihak non-sosialis yang tetap masih terus menolak tuntutan tradisional kaum sosialis 'untuk jauh lebih luas kepemilikan negara, perencanaan negara, dan administrasi negara industri dan perdagangan Pengertian tentang Welfare State (kesejahteraan negara) tidak dapat dilepaskan dari empat definisi kesejahteraan di atas. Secara substansial, kesejahteraan negara mencakup pengertian kesejahteraan yang pertama, kedua, dan keempat, dan ingin menghapus citra negatif pada pengertian yang ketiga. Dalam garis besar, kesejahteraan negara menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian 14


peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. 10 Spicker (1995:82), misalnya, menyatakan bahwa kesejahteraan negara “…stands for a developed ideal in which welfare is provided comprehensively by the state to the best possible standards.” Di Inggris, konsep welfare state difahami sebagai alternatif terhadap the Poor Law yang kerap menimbulkan stigma, karena hanya ditujukan untuk memberi bantuan bagi orang-orang miskin). Berbeda dengan sistem dalam the Poor Law, kesejahteraan negara difokuskan pada penyelenggaraan sistem perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap orang sebagai cerminan dari adanya hak kewarganegaraan (right of citizenship), di satu pihak, dan kewajiban negara (state obligation), di pihak lain. Kesejahteraan negara ditujukan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduk – orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin, sebaik dan sedapat mungkin. Ia berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan (well-being) warga negara secara adil dan berkelanjutan. Negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (social policy) yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (social protection) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial), maupun jaring pengaman sosial (social safety nets). 11

10

http://insanakademis.blogspot.com/2011/10/teori-welfare-state-menurut-jm-keynes.html diunduh tanggal 9 juni 2015, Pukul 13.52 Wib. 11 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Bandung: Refika Aditama,2005, Hal.44.

15


Pembangunan ekonomi sangat penting bagi kesejahteraan. Secara global dan khususnya di negara-negara industri maju, pertumbuhan ekonomi telah memperkuat integrasi dan solidaritas sosial, serta memperluas kemampuan dan akses orang terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan perlindungan sosial. Faktanya, dalam 30-40 tahun terakhir telah terjadi peningkatan standar hidup manusia secara spektakuler: usia harapan hidup semakin panjang, kematian ibu dan bayi semakin menurun, kemampuan membaca dan angka partisipasi sekolah juga semakin membaik. Namun demikian, di banyak negara berkembang, globalisasi dan ekonomi pasar bebas telah memperlebar kesenjangan, menimbulkan kerusakan lingkungan, menggerus budaya dan bahasa lokal, serta memperparah kemiskinan. Seperti dinyatakan Haque : 12 “Compared to the socioeconomic situation under the statist governments during the 1960a and 1970s, under the pro-market regimes of the 1980s and 1990s, the condition of poverty has worsened in many African and Latin American Countries in terms of an increase in the number of people in poverty, and a decline in economic growth rate, per capita income, and living standards” Kebijakan privatisasi, pasar bebas dan penyesuaian struktural (structural adjustment) yang ditekankan lembaga-lembaga internasional telah mendorong negara-negara berkembang ke dalam situasi dimana populasi miskin mereka hidup tanpa perlindungan. Meskipun pertumbuhan ekonomi penting, tetapi ia tidak secara otomatis melindungi rakyat dari berbagai resiko yang mengancamnya. Oleh karena itu, beberapa negara berkembang mulai menerapkan kebijakan sosial yang menyangkut pengorganisasian skemaskema jaminan sosial, meskipun masih terbatas dan dikaitkan dengan status

12

Ibid.,Edi Suharto, Hal.45.

16


dan kategori pekerja di sektor formal. Di beberapa negara, jaminan sosial masih menjangkau sedikit orang. Tetapi, beberapa negara lainnya tengah menunjukkan perkembangan yang

menggembirakan.Kecenderungan

ini

setidaknya

menggugurkan

anggapan bahwa hanya negara-negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang tinggi

saja

yang

mampu

melakukan

pembangunan

sosial.

Dengan

menghubungkan antara GDP dan pengeluaran sosial (social expenditure) pemerintah di negara maju dan berkembang menunjukkan bahwa negara yang memiliki GDP tinggi belum tentu memiliki prosentase pengeluaran sosial yang tinggi pula. I.6.2. Teori Kebijakan Publik Pengertian publik dalam negara tidak lagi secara tradisional diartikan semata-mata bersifat kelembagaan (negara) tetapi dalam hubungannya dengan seberapa besar pengaruh/kaitan lembaga tersebut dengan kepentingan publik. dalam keadaan ini publik dikatakan sangat erat kaitannya dengan pelayanan kepada

msyarakat,

Dalam

keadaan

bagaimanapun,

organiasai

publik

(negara/pemerintah) harus tetap memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada publik. Mayer juga menjelaskan kebijakan adalah sebagi proses sosial dimana pelaku-pelaku publik berasal dari kata public yang meberi pengetahuan negara. Kebijakan publik yang dipandang sebagai wewenang pemerintah terhadap masyarakat terlihat dari defenisi yang dikemukan oleh easton yaitu : Public Policy is the authoritative allocation those policies developed by govermmental bodies

17


and officials (Kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badanbadan dan pejabat-pejabat pemerintah). 13 Kata kebijakan (Policy) sering digunakan dan dipertukarkan maknanya dengan tujuan, program, keputusan, hukum, patokan dan maksud besar tertentu. Kebijakan merupakan suatu keputusan untuk bertindak bertindak yang dibuat atas nama suatu kelompok sosial yang memiliki implikasi yang kompleks dan yang bermaksud mempengaruhi anggota-anggota kelompok dengan penetapan sanksisanksi. Dalam kebijakan ini akhirnya akan melibatkan birokrasi dalam pelaksanaannya.Sebelum membahas mengenai apa yang dimaksud kebijakan publik ada baiknya terlebih dahulu mengulas mengenai defenisi kebijakan itu terlebih dahulu. Suatu Istilah yang banyak dipergunakan dalam diskusi politik administrasi negara dewasa ini adalah kebijakan pemerintah. Menurut Mustopadidjaja kebijakan artinya sebagian dari upaya manusia untuk mengetahui sesuatu untuk mengatasi sesuatu masalah atau untuk mencapai sejumlah tujuan. Dengan adanya kebijakan berarti ada hal yang akan dicapi dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan merupakan gejala sosial

yang

melibatkan

masyarakat

dan

aparatur

pemerintah

dalam

pelaksanaannya. Kebijakan menurut meyer adalah sebagai proses sosial dimana pelakupelaku utama dibantu dengan informasi teknik, berinteraksi untuk merumuskan kebijakan. Dalam buku mayer tersebut seperti yang diugkapkan oleh otoritas pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi perilaku warga negara dengan menggunakan sanksi-sanksi yang positif dan negatif. Dengan pengertian 13

Muchsin, dan Fadillah, Hukum dan Kebijakan Publik. Malang: Averroes Press, 2002, Hal.102.

18


kebijakan tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan adalah suatu kegiatan yang telah direncanakan terlebih dahulu untuk kelak akan dilakukan dalam program pemerintah. 14 Selanjutnya tentang kebijakan publik Dye mengemukakan : “Public policy is what ever governments choose to do or not to do”, konsep ini menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Menurutnya bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya. Disamping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan negara. Hal ini

‖ oleh pemerint

disebabkan sesuatu yang tidak dilakukan

‖sesuatu yang dila

pengaruh yang sama besarnya dengan

Dengan demikian kebijakan menurt Dye, adalah merupakan upaya untuk memahami: 15 1.

Apa yang dilakukan dan atau tidak dilakukan oleh pemerintah,

2.

Apa penyebab atau yang mempengaruhinya, dan

3.

Apa dampak dari kebijakan tersebut jika dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

Kalau konsep ini diikuti, maka dengan demikian perhatian kita dalam mempelajari kebijakan seyogianya diarahkan pada apa yang nyata dilakukan oleh

14

Nugroho Riant, Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta:PT. Elex Media Komputindo, 2004.Hal.13. 15 Subarsono, Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, Hal 10.

19


pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan. Dalam kaitan inilah maka mudah dipahami jika kebijakan acap kali diberikan makna sebagai tindakan politik. Sehubungan dengan hal tersebut Dunn mengemukakan bahwa proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas Menurut Dunn dalam tahapan-tahapan kebijakan publik terdiri dari : 16 1.

Tahap penyusunan agenda. Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelum masalahmasalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada, Akhirnya beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan.

2.

Tahap Formulasi kebijakan. Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Maslahmasalah tadi didefenisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. pada tahap ini masing-masing alternatif bersaing untuk dpat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3.

Tahap adopsi kebijakan. Dari bberapa alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

16

Ibid., Subarsono.,Hal.23.

20


4.

Tahap Implementasi kebijakan. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumberdaya finansial dan manusia.

5.

Tahap penilaian kebijakan. Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau di evaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakn yang dibuat. ditentukan ukuran-ukuran atau kriteriakriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan. Intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya

bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan diaktualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Setiap peraturan daerah, undang-undang maupun kebijakan akan selalu terkait atau dikaitkan atau bahkan dipengaruhi oleh sistem politik, sistem pemerintahan atau suasana politik atau bahkan keinginan power elit pada suatu waktu. Senada dengan hal tersebut mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. Dari berbagai pengertian yang dikemukakan oleh para pakar di atas, penulis berpendapat bahwa kebijakan publik identik dengan regulasi atau aturan atau dapat diartikan sebagai suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh 21


pemerintah yang harus dipahami secara utuh dan benar. Kebijakan publik diawali dengan adanya isue yang menyangkut kepentingan bersama dimana dipandang perlu untuk diatur melalui formulasi kebijakan dan disepakati oleh legislatif dan eksekutif untuk ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik, apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah, maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati. 17 I.7. Metodologi Penelitian Berangkat dari uraian serta penjelasan tujuan penelitian maupun kerangka dasar teori diatas, penelitian ini memiliki tujuan metodologis yaitu deskriptif (melukiskan). Penelitian deskriptif adalah suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang berdasarkan fakta dan datadata yang ada. Penelitian ini untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. 18 Tujuan dasar penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Jenis penelitian ini tidak sampai mempersoalkan jalinan hubungan antar variabel yang ada, tidak dimaksudkan untuk

menarik

generalisasi

yang

menjelaskan

variabel-variabel

yang

menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial. Karenanya pada penelitian deskriptif tidak menggunakan atau tidak melakukan pengujian hipotesa seperti

17

Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta:Media Pressindo, 2007, Hal.19.

18

Bambang Prasetyo dkk. 2005. Metode Penelitian Kuantitaif : Teori dan Aplikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 42.

22


yang dilakukan pada penelitian ekspalanatif berarti tidak dimaksudkan untuk membangun dan mengembangkan perbendaharaan teori. 19 7.1. Jenis Penelitian Studi ini pada dasarnya bertumpu pada penelitian kualitatif. Aplikasi penelitian kualitaif ini adalah konsekuensi metodologi dari penggunaan metode deskriptif. Bogdan dan Taylor mengungkapkan bahwa ”metodologi kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 20 Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses penjaringan informasi dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu objek, dihubungkan dengan pemecahan masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. I.7.2. Data dan Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Dimana data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui bukubuku dan Jurnal. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui berbagai sumber seperti dokumen lainnya I.7.3. Teknik Analisis Data Teknik data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, dimana teknik ini melakukan analisa atas masalah yang ada sehingga diperoleh gambaran jelas tentang objek yang akan diteliti dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. 19

Sanafiah Faisal. 1995. Format Penelitian Sosial Dasar-Dasar Aplikasi, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 20. 20 Mohammad Natsir. 1983. Metode Penelitian, Jakarta : Ghalia Indonesia. Hal. 105.

23


I.8. Sistematika Penulisan Untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas dan lebih terperinci serta untuk mempermudah isi, maka penelitian ini terdiri kedalam 4 (empat) bab, yakni: BAB I

: PENDAHULUAN Dalam bab ini akan menguraikan dan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II

: PROFIL JOKO WIDODO-JUSUF KALLA DAN WELFARE STATE Dalam bab ini akan menggambarkan segala sesuatu mengenai objek penelitian yaitu profil tentang Jokowi-Jusuf Kalla dan Kebijakan walfare state

BAB III

:ANALISIS KEBIJAKAN EKONOMI PEMERINTAHAN JOKO WIDODO-JUSUF KALLA DALAM PRESFEKTIF WELFARE STATE Bab ini nantinya akan berisikan tentang penyajian data dan fakta yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, majalah, koran, serta internet dan juga akan menyajikan pembahasan dan analisis data dan fakta tersebut.

24


BAB IV

: KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis data pada bab-bab sebelumnya serta berisi kemungkinan adanya saran-saran yang peneliti peroleh setelah melakukan penelitian.

25


BAB I PENDAHULUAN. merupakan perencanaan pembangunan ekonomi berorientasi pada masalah

Recommend Documents