BAB 1 PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang Pajak merupakan sektor terpenting dalam pembangunan dan mempertahankan tegaknya Negara Indonesia, tanpa pajak pasti pembangunan nasional tidak akan terwujud. Pembangunan nasional pada dasarnya diselenggarakan untuk masyarakat dan dilakukan secara bersama-samaoleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. Untuk mengsukseskan pembangunan nasional, maka peranan penerimaan dalam negeri sangat penting serta mempunyai kedudukan yang strategis. Roda pemerintahan dan pembangunan tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dana, terutama dana dari pemerintahan dalam negeri. Dengan adanya pengikutan kebutuhan dan pemerintahan yang relatif cukup besar untuk menjalankan roda pemerintahan maka pemerintah cenderung mengoptimalkan sumber-sumber pemerintahan negara yang stabil, berasal dari masyarakat sendiri dan dari realokasi dana yang berasal dari simpanan masyarakat yaitu dari sektor perpajakan.
Perpajakan harus dioptimalkan sedemikian rupa sehingga dapat menopang pembangunan nasional Indonesia. Dalam perpajakan, negara bertugas sebagai pemungut pajak sedangkan rakyat bertugas sebagai Wajib Pajak. Dalam
2
pemungutan pajak diberlakukam suatu sistem yang mengatur tata cara pemungutan dan penghitungan pajak, tata cara tersebut sering disebut sebagai suatu sistem perpajakan. Sistem perpajakan dari masa ke masa selalu mengalami perubahan, perubahan tersebut berdasarkan pada perkembangan masyarakat dan negara baik dalam bidang kenegaraan maupun sosial ekonomi. Sejak tahun 1983, saat terjadinya reformasi perpajakan (tax reform), Indonesia mengalami perubahan sistem dan mekanisme pemungutan pajak dari Official Assesment System menjadi Self Assesment System yang telah diterapkan hingga saat ini. Dalam sistem Self Assesment terdapat pemberian kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk melakukan sendiri kewajiban perpajakannya, mulai dari mendaftarkan diri, kemudian menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya. Sistem Self Assesment memberikan konsekuensi yang berat bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan yang dibebankan kepadanya. Secara otomatis, sanksi yang dijatuhkan akan lebih berat, yakni berupa denda bunga, ataupun kenaikan jumlah pajak yang terutang. Oleh karena itu, sistem Self Assesment mewajibkan Wajib Pajak untuk lebih mendalami peraturan-peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Namun dalam praktiknya ini sulit berjalan,karena tidak semua Wajib Pajak memiliki kesamarataan pengetahuan mengenai perpajakan itu sendiri.
Dalam pelaksanaannya, kesalahan pengisian SSP (Surat Setoran Pajak) dapat terjadidilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang masih salah mengisi data pada Surat Setoran Pajak (SSP) karena ketidak telitian mereka, sehingga terjadi
3
kesalahan atau kekeliruan dalam pengisiannya seperti kesalahan dalam menuliskan kode akun pajak, salah menuliskan pada kode setoran pajak atau kesalahan dalam menyilang masa pajak,dan masih banyak kesalahan lainnya. Hal ini merupakan kesalahan kecil namun dapat berdampak pada ketidakcocokannya SSP dengan SPT pajak yang akan dilaporkan dan dalam pengawasan pembayaran pajak seorang Wajib Pajak dianggap belum memenuhi kewajiban perpajakannya jika terdapat kesalahan dalam penulisan kode jenis pajak. Kesalahan tersebut dapat dilakukan perbaikan dengan cara Wajib Pajak sendiri yang mengajukan Permohonan Pemindahbukuan (Pbk) atas kesalahan pengisian SSP ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat kita terdaftar sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Berdasarkan permasalahan di atas, maka judul yang diambil dalam laporan ini adalah : “ MEKANISMEPEMINDAHBUKUAN (Pbk) TERHADAP KESALAHAN PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA NATAR “
1.2. Identifikasi Masalah Dilihat dari latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam laporan akhir ini yaitu : 1. Hal apa saja yang menjadi dasar pemindahbukuan? 2. Bagaimana mekanisme pemindahbukuan terhadap kesalahan pengisian SSP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar?
4
1.3.Batasan Masalah Agar pembahasan dalam laporan ini tidak terlalu meluas, maka dalam laporan ini permasalahan
dibatasi
hanya
mendeskripsikan
mengenai
Mekanisme
Pemindahbukuan (Pbk) Terhadap Kesalahan Pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar.
1.4.Ruang Lingkup Penelitian Dalam laporan Praktik Kerja Lapangan ini, yang menjadi ruang lingkup penulisan adalah dalam hal pembahasan untuk lebih mengatahui tentang mekanisme penanganan pemindahbukuan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar.
1.5.Tujuan Penelitian Dari hasil laporan akhir ini nantinya diharapkan dapat diketahui mekanisme pemindahbukuan (Pbk) terhadap kesalahanpengisianSSPdi KPP PratamaNatar.
1.6.Manfaat Penelitian a.
Bagi Penulis
Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan mengenai penanganan Pemindahbukuan (Pbk) yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar.
5
b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak 1. Membina hubungan baik dengan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. 2. Mendapat masukan berupa saran, dan gagasan dari Perguruan Tinggi menyangkut penanganan masalah perpajakan. c.Bagi Peneliti Lain Dapat menanbah kepustakaan terutama dibidang perpajakan dan menjadi bahan referensi untuk penelitian dalam topik yang sama.
1.7.Metode Penelitian Metode penulisan ini meliputi : 1. Jenis Penulisan Penulisan ini menggunakan metode deskritif, sebagaimana metode ini hanya berisi penjabaran tentang proses pemindahbukuan (Pbk) terhadap kesalahan pengisian SSP di KPP Pratama Natar. 2. Objek Penulisan Objek penulisan ini adalah KPP Pratama Natar yang berada di Jalan Raya Candimas KM 24,5 Natar, Lampung Selatan. 3. Sumber Data Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang bersumber dari pustaka yang ada di perusahaan dan bersumber dari dokumentasi yang ada kaitannya dengan penulisan laporan akhir ini.
6
4. Pengumpulan Data Observasi merupakan pengamatan secara langsung data-data yang ada di lapangan dan diteliti dengan mecatat keterangan atau hal-hal yang berguna bagi penyusunan laporan akhir ini.
1.8. Sistematika Pembahasan Untuk memberikan gambaran secara garis besar dan memudahkan pembaca memahami isi mengenai tugas akhir ini, maka akan diuraikan secara singkat sistematika penulisan tugas akhir ini. Dimana sistematika pembahasan ini memuat urutan-urutan penjelasan mengenai bab-bab yang ada dalam penulisan tugas akhir ini, yang mencakup: BAB I
PENDAHULUAN Bab ini akan menguraikan tentang Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.
BAB II
LANDASAN TEORI Bab ini berisikan tentang landasan teori atau konsepsi yang digunakan untuk pembahasan serta deskripsi mengenai data dan fakta yang dijumpai selama PKL yang berkaitan dengan judul dan pokok pembahasan dalam laporan.
7
BAB III
METODE PENULISAN Bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum perusahaan, yaitu mengenai sejarah singkat berdirinya perusahaan, perkembangan perusahaan, struktur organisasi dan uraian tugas, serta kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan kebijaksanaan perusahaan.
BAB IV
PEMBAHASAN Didalam bab ini Berisikan mengenai hal-hal yang menjadi dasar Pemindahbukuan, Mekanisme Pemindahbukuan (Pbk) Terhadap Kesalahan Pengisian SSP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar.
BAB V
SIMPULAN Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan tugas akhir ini, dimana dalam bab ini akan diberikan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penulisan pada bab-bab sebelumnya.
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
