PENDAHULUAN
Selama ini pengelolaan hutan alam terutama pemanenan kayunya masih tidak dilakukan secara profesional, sehingga keseluruhan sistem silvikultur yang diterapkan mengalami kegagalan. Hal ini antara lain dikarenakan dalam penerapan silvikultur, belum mengintegrasikan sistem pemanenan kayu dengan sistem silvikultur. Selain itu teknik perencanaan serta pelaksanaan pemanenan kayu yang baik dan benar masih belum dipergunakan dalam pemanenan kayu di hutan alam Indonesia. Untuk menjamin kelestarian hutan, harus direntukan system silvikultur yang tepat untuk setiap areal berdasarkan pertimbangan ekonomis dan ekologis yang seimbang. Pertimbangan pokok system tersebut untuk aspek ekologi adalah perubahan ekosistem alami yang serendah mungkin. Dari aspek ekonomi diharapkan hasil hutan yang sebesar-besarnya dengan masukan yang memadai. Dengan memperhatikan pertimbangan pokok kedua aspek tersebut di atas, maka sampai saat ini system Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dipandang sebagai suatu system silvikultur yang sesuai untuk diterapkan dalam pengusahaan hutan alam produksi tropika basah. Tujuan TPTI adalah untuk mengatur pemanfaatan hutan alam produksi serta meningkatkan kualitas maupun kuantitas pada areal bekas tebangan untuk siklus tebang berikutnya, agar terbentuk tegakan hutancampuran yang diharapkan dapat berfungsi sebagai penghasil kayu penghara industri secara lestari.
1
ARTI PENTING PERENCANAAN HUTAN Disamping berperan sebagai sumber daya ekonomi bagi pembangunan Indonesia, hutan adalah tempat tinggal juataan Makhluk hidup dalam keadaan seimbang yang terdiri dari masyarakat tumbuhan, binatang dan jasad renik. Disamping itu hutan adalah gudang penyimpanan genetik bagi kelangsungan hidup manusia dimka bumi. dan karena sistim ekologinya stabil, hutan berfungsi menstabilkan sistim ekologi yang buatan yang tidak stabil. karena itulah hutan Indonesia harus dilestarikan, baik luasnya, produksinya, sistem ekologinya, dan keragaman hayatinya (Sagala, 1999). Oleh karena itu, perencanaan kehutanan perlu disusun karena perencanaan kehutanan merpakan suatu kegiatan yang sangat bermanfaat karena dengan perencanaan yang terarah maka pengelolaan hutan yang lestari dapat tercapai. Yang dimaksud dengan Perencanaan Hutan adalah penysunan pola tentang peruntukan, penyediaan, pengadaan dan penggunaan hutan secara serbaguna dan lestari serta penyusunan pola kegiatan-kegiatan pelaksanaannya menurut tata ruang dan waktu (Parmuladi, 1995). Perencanaan hutan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang potensi dan keadaan hutan serta menentukan cara pengaturan pemanfaatan dan pembinaannya untuk menegakkan asas kelestarian dengan hasil yang optimumj (Parmuladi, 1995). Mengelola lahan kehutanan termasuk kegiatan keteknikan yang sama dengan pembangunan jembatan, jalan, saluran irigasi, dan lain-lain. Karena itu pengelolaan kehutanan juga berdasarkan bestek, yaitu desain yang akan dibuat di lapangan. Bila demikian, maka pengelolaan kehtanan di lapangan, sasaran manajemennya adalah
2
adalah desain lapangan. Dengan menggunakan desain lapangan sebagai sasaran manajemen, maka sasaran manajemen menjadi terukur. Tujuan pengelolaan kehutanan Indonesia dengan demikian adalah membagi habis lahan kehutanan Indonesia kedalam unit pengelolaan yang mempunyai desain kehtanan ideal sesuai dengan fungsi lahannya (Sagala, 1999).
KEGIATAN PERENCANAAN HUTAN Perencanaan hutan merupakan penyusunan pola tentang peruntukan, penyediaan, pengadaan, dan penggunaan hutan secara serba guna dan lestari serta penyusunan pola kegiatan pelaksanaannya secara lestari. Pada dasarnya Rencana Umum disusun untuk tiap-tiap daerah aliran sungai (water shed). yang dimaksud dengan daerah aliran sungai (DAS) adalah suatu daerah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya sedemikian rupa, sehingga merupakan suatu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya melalui daerah tersebut dan fungsinya untuk menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber-sumber air lainnya, penimpanannya serta pengalirannya dihimpun dan ditata berdasarkan hokum-hukum alam sekelilingnya demi keseimbangan daerah tersebut. Di dalam DAS areal yang harus dipertahankan sebagai kawasan hutan dapat lebih ataupun kurang dari 30 % dari DAS tersebut, tetapi jumlah persentase areal yang akan dipertahankan sebagai kawasan hutan paling sedikit 30 5 dari DAS besar (Parmuladi, 1995). Keberadaan kawasan hutan perlu dipertahankan, status pemukiman penduduk dan lahan usaha mereka harus diusakan unuk ditetapkan sebagai lahan milik penduduk setempat. Oleh karena itu diperlukan penyelesaian yang bertujuan untk
3
memantapkan status kawasan hutan dan sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan msyarakat yang berada dilingkungan tersebut. Kegiatan persiapan tersebut dilakukan antara lain dengan mengidentifikasi wilayah-wilayah pemukiman melalui potret udara, peta citra landst, peta administrasi pemerintah, peta TGHK, peta RSTRP, peta hasil Tata Batas Luar. Hasil identifikasi wilayah-wilayah pemukiman ini digunakan untk menentukan prioritas wilayah – wilayah pemukiman yang akan disurveri.
PENGUMPULAN DATA
Dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh Tim Kantor Wilayah Departemen Kehutanan yang terdiri dari Balai atau Sub Balai IPHUT. Dalam pelaksanaan pengumpulan data ini yang dikumpulkan adalah data primer dan data skunder. Ditetapkannya penataan batas berfungsi dalam rangka penatagunaan hutan untuk menetapkan peruntukannya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Seperti htan lindung, hutan suaka alam, dan hutan produksi. 1. Data Primer Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung kelapangan, antara lain dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuisioner) yang ditujukan kepada masyarakat yang berada pada areal dalam kawasan hutan. Daftar pertanyan tersebt erisi : -
Perangkat desa (desa, kampong, RW, RT)
-
Jumlah Kepala Keluarga dan jmlah jiwa
-
Bukti hak atas tanah
4
-
Pola pemanfaatan lahan
-
Sejarah pemukiman (lama bermukim, asal bermukim)
-
Sarana atau prasarana (jalan, sekolah, tempat ibadah, pasar, puskesmas)
2. Data Skunder Data skunder terdiri dari : -
Fungsi hutan (Suaka Margasatwa, Cagar Alam, Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Produksi terbatas, Hutan Wisata).
-
Topofrafi ( > 40%, <40% )
-
Jenis tanah
-
Ketinggian tempat diatas permukaan laut
Berdasarkan data-data yang diperoleh dibuat analisis kelayakan yang meliputi kalayakan fisik, kelayakan social, ekonomi, budaya dan hokum serta sejarah pemukiman atau lahan garapan. Suatu areal perlu dipertahankan sebagai kawasan hutan apabila : -
Lokasi yang diteliti mempunyai kelerengan > 405 dengan luas minimal 10 Ha
-
Areal tersebut merupakan areal bencana alam
-
Areal tersebut merupakan kawasan hutan konservasi (Cagar Alam, Suaka Margasatwa)
-
Areal tersebut mempunyai ketinggian > 2000 m dpl
-
Jenis tanah sangat peka terhadap erosi (regosol, litosol, dan organosol renzince)
-
Areal tersebut mempunyai fungsi khusus yang berkaitan dengan Hankamnas
( Parmuladi, 1995).
5
TINGKATAN PERENCANAAN HUTAN
Di dalam unit pengelolaan hutan prodksi areal HPH, beberapa tingkat desain yang harus diperhatikan dalam pengelolaan hutan antara lain : 1. Desain Tingkat Tegakan Rumpang Desain ini memperlihatkan lebar rumpang, komposisi jenis, strktur batang dan tumbuhan bawah atau bahan bakar. Agar areal tebangan dapat dikelola, harus ada unit homogennya. Untuk itu, maka tegakan ditebang habis sehingga terbentuk tegakan homogen umur yang mudah dikenal. 2. Desain Tingkat Kuvio Desain lapangan tingkat kuivo, memperlihatkan jalan sarad dan jumlah rumpang yang ada pada jalan tersebut.Agar mudah dicari, rumpang tersebut diletakkan pada jalan sarad dan agar tidakl terjadi tebang pilih tempat, rumpang diletakkan secara sistematik pada jalan sarad dengan jarak tepi 100 meter. 3. Desain Tingkat Petak Desain petak menampakkan batas petak, luas dan bentuk petak. Unit pengelolaan dibagi ke dalam petak permanent dengan menggunakan sungai dan jalan sebagai batas petak. 4. Desain Unit Pengelolaan Desain unit pengelolaan menampakkan batas luar, luas, bentuk unit pengelolaan, jalan dan sungai yang ada di areal kerja. Pada tebang rumpang ini tidak diperlukan inventarisasi sebelum dan sesudah penebangan, tidak dilakukan penanaman perkayuan (Sagala, 1999).
6
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PERENCANAAN HUTAN
Daftar kajian yang harus diperhatikan dalam perencanaan, antara lain: - Pertimbangan-pertimbangan khusus dalam perencanaan Pemilihan metode-metode yang paling baik yang menjamin informasi yang diinginkan dengan efisiensi maksimum dan biaya minimum, seperti pelaksanaan atau spervisi kerja, harus diletakkan pada organisasi teknis yang cocok, dan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan penempatan kontrak-kontrak komersial dan hal-hal yang berhungan dengan dengan itu, dapat menyangkut tindakan-tindakan bagian administrasi, keuangan atau hukum. - Keputusan tentang informasi yang diperlukan Mendahulukan peninjauan hal-hal tersebut, tahap pertama dalam perencanaan memerlukan kompilasi dan studi tentang semua informasi yang tersedia yang berhubungan
dengan
areal
hutan
yang
bersangkutan.
Pekerjaan
tersebut
hendaknya mengandung semua unsure terdahulu, laporan-laporan, peta-peta atau potret-potret (Husch, 987) Prosedur yang benar hendaklah dirancang untuk menyiapkan informasi yang diperlukan. Dibawah ini ditunjkkan hal-hal yang memerlukan penetapan-penetapan pada tahap awal : Areal Yang Akan Diliput Batas-batas areal yang akan disurvey hendaklah ditentukan dengan jelas. Bilamana mungkin batas-batas alam seperti jalan-jalan, sungai atau kenampakankenampakan topografi hendaklah dipakai sehingga batas-batas ini dapat dikenali dilapangan. Tidaklah seimbang usaha yang menggunakan banyak waktu untuk
7
pengukuran pohon atu petak ukur tanpa informasi yang sama yang bersangkutan dengan areal dengan pengukuran-pengukuran itu Klasifikasi Hutan Suat sistem klasifikasi hutan yang baku yang memungkinkan pembagian hutan kedalam kelas-kelas atau strata hendaknya diciptakan. Klasifikasi ini hendaknya menyangkut definisi-definisi lahan dan lahan tak berhutan, hutanyang dapat dan yang tidak mudah didatangi, dan kelas-kelas lain berdasarkan komposisi spesies serta pemnafaatnnya. Parameter Untuk Menggambarkan Kuantitas Kayu Keputusan harus dibuat pada informasi kuantitatif apa yang diperlukan mengenai hutan (volume kayu, berat, banyaknya pohon, dan alin-lain) dan karakteristik setiap parameter itu harus dipilih. Jadi spesifikasi untuk volume harus menyatakan apakah volume itu dengan atau tanpa kulit kayunya, apakah itu volume kasar atau bersih. Satuan Satuan Pengkuran Untuk menjamin konsistensi, stuan-satuan pengukuran yang digunakan untuk menyatakan kuantitas harus dipilih. Jadi jika volume kayu merupakan pernyataan kuantitas, maka satuan-satuan semacam oard foot, cubic foot, meter cubic, noppus foot, dan lain-lain. Kelas Dan Batas Ukuran Pengukuran atau penggambaran kuantitatif hamper tanpa kecuali dinyatakan di dalam istilah kelas-kelas ukuran, untuk kepentingan perangkuman atau konsolidasi informasi. Keputusan harus dibuat untuk kelas-kelas dan batas-batas ukuran seperti dtd (diameter setinggi dada), tinggi, bentuk, dan volume. Peta-Peta
8
Tipe dan skala peta yang disiapkan sebagai bagian perencanaan harus diseleksi. Hal ini dapat etrmasuk peta-peta topografi atau planimeter, klasifikasi hutan, tanah, atau tata guna lahan. Waktu Dan Dana Masalah waktu dan dana yang tersedia adalah vital dan pada banyak kasus menjadi aspek pengendalian perencanaan, masalah ini tidak timbul begitu saja sebagai suatu langkah yang terpisah, namun memasuki seluruh rangkaian (Husch, 987).
KESIMPULAN
1. Perencanaan pemanenan kayu merupakan perancangan keterlibatan hutan beserta isinya, untuk memperoleh produksi kayu secara lestari 2. Pelaksanaan
perencanaan
sangat
berperan
penting
penebangan yang diperoleh 5. Informasi yang diperlukan dalam perencanaan antara lain : - Lokasi yang akan dilakukan penebangan - Klasifikasi hutan - Parameter untuk menggambarkan kuantitas kayu - Peta-peta -Waktu dan dana
9
dengan
hasil
DAFTAR PUSTAKA Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan. 1990. Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI). Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan. Departemen Kehutanan. Jakarta. Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan. 1993. Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI). Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan. Departemen Kehutanan. Jakarta. Elias. 1999. Bunga Rampai Pemanenan Kayu : Gagasan, Pemikiran dan Karya Tulis Prof. Dr. Ir. Rahardjo S. Suparto. IPB Press. Bogor. Husch, B. 1987. Perencanaan Inventarisasi Hutan. Universitas Indonesia. Jakarta Manurung, Y. 2005. Dokumentasi Rangkaian Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Di PT. Sumatera Sinar Plywood Industry (PT SSPI) Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara. Medan. Tidak Diterbitkan Parmuladi, B. 1995. Hukum Kehutanan Dan Pembangunan Bidang Kehutanan. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta Sagala, P. 1999. Desain Kehutanan Holistik. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta Soerianegara, I. 1971. Sistem-sistem Silvikultur untuk Hutan Hujan Tropika. Lembaga Pelatihan Kehutanan No. 98. Bogor.
10
KARYA TULIS
PERENCANAAN HUTAN DALAM KEGIATAN PEMANENAN KAYU
OLEH : MUHDI NIP 132 296 512
DEPARTEMEN KEHUTANAN
11
KATA PENGANTAR
Syukur alhamdulillah, peulis panjatkan kehadlirat Allah SWT yang telah meberikan rahmat dan karunia-Nya, sehinga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Karya tulis ini berjudul “ Perencanaan Hutan dalam kegiatan pemanenan kayu”. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya. Kritik dan saran untuk penyempurnaan karya tulis ini sangat penulis harapkan.
Medan, Juli 2006
Penulis
12
DAFTAR ISI
Halaman Kata Pengantar ..................................................................................................i Daftar Isi ............................................................................................................ ii Pendahuluan .....................................................................................................1 Arti penting perencanaan hutan ........................................................................2 Kegiatan perencanaan hutan ............................................................................3 Pengumpulan data ............................................................................................5 Tingkatan perencanaan hutan...........................................................................7 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan hutan ..............................8 Kesimpulan......................................................................................................11
13
