Pendahuluan * Sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi yang menunjang perekonomian

Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) dalam Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank BRISyariah: Studi Deskriptif Pada PT. Bank BRISyariah Kantor Pusat Muhtar dan Isfandayani* Abstract: The research objective of this study was to determine the application of Prudential Principle in murabaha financing at PT. Bank BRISyariah: Descriptive Study at Head Office PT. Bank BRISyariah. This study concludes that the purpose of the application of the precautionary principle in order to maintain the health, safety, and stability of national banking systems. In applying the prudential principle all employees of Bank BRI Syariah participate in applying the precautionary principle ranging from employees, directors, commissioners, sharia supervisory board, shareholders and affiliated parties. The application in murabaha financing at Bank has BRISyariah properly implemented, can be found at: Sides in accordance with the law of positive law and administrative law of shariah. And also, murabaha financing can assist banks know your customer and know the purpose of the customer makes a request for financing. And administration of murabaha financing, among others, the financing application documents and financing documents after disetujui.Sisi procedures murabaha financing made by the Bank BRISyariah quite a lot in order to carry out the prudential principle, reflected in the request for funding to finance monitoring. The Bank's risk management side BRISyariah two working unit of risk, ie work unit in charge of operational risk to mitigate operational risk and funding risk duty to mitigate financing risk. Keywords: Prudential Principle, Murabahah, PT Bank BRISyariah

Pendahuluan* Sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi yang menunjang perekonomian *

Muhtar memperoleh gelar Sarjana Eknonomi Syariah (SE.Sy) pada tahun 2015. Sedangkan Isfandayani lahir 19 Oktober 1974. Lulus S2 Ekonomi Syari’ah Universitas Indonesia dan saat ini sebagai Dosen Fakultas Agama Islam Unisma Bekasi Program Studi Perbankan Syariah.

109

nasional. Selain itu, peranan perbankan nasional perlu lebih ditingkatkan sesuai fungsinya dalam menghimpun, menyalurkan dana masyarakat dan penyediaan pelayanan jasa perbankan lainnya. Sebagai lembaga keuangan yang mendapat kepercayaan masyarakat (fiduciary financial institution), bank mempunyai misi dan visi yang sangat mulia yaitu sebagai sebuah lembaga yang diberi tugas untuk mengemban amanat pembangunan bangsa demi tercapainya peningkatan taraf

Maslahah, Vol. 6, No. 2, November 2015

hidup rakyat. Perbankan syariah yang ikut berperan serta dalam membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan baik dalam pengumpulan dana nasabah maupun dalam membantu menyediakan usahanya yang didasari oleh tuntunan bermu’amalah secara Islam yang juga merupakan keinginan kuat dari sebahagian umat Islam di Indonesia. Beralihnya fungsi institusi pengawasan dan pengaturan perbankan syariah dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga diharapkan tetap mempertahankan kesinambungan perkembangan perbankan syariah kedepannya. Kerjasama yang erat antara Bank Indonesia sebagai otoritas makroprudensial dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas mikroprudensial menjadi salah satu pilar penting dari arah kebijakan perbankan syariah di masa mendatang. Pertumbuhan perbankan syariah yang relatif masih cukup tinggi jika dibandingkan perbankan secara umum maupun keuangan syariah secara global ditengah kondisi perekonomian yang masih dalam tahap pemulihan, membuktikan perbankan syariah nasional mampu mempertahankan eksistensi dan perkembangannya dalam menghadapi situasi perekonomian, walaupun memiliki tantangan antara lain dari segi sumber daya insani (SDI), produk, jaringan dan permodalan jika dibandingkan


perbankan konvensional maupun perbankan syariah global1. Pembiayaan dalam bank syariah adalah pembiayaan yang tidak menggunakan bunga dalam bentuk apapun baik dalam jual-beli, sewa-menyewa dan pelayanan jasa. Prinsip utama yang dianut oleh Bank Syariah adalah larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi, menjalankan bisnis dan aktivitas dalam bentuk perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah dan memberikan zakat2. Salah satu pembiayaan yang ada di bank syariah adalah pembiayaan murabahah. Dalam teknis perbankan, murabahah adalah jual beli antara bank selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan jual-beli yang disepakati bersama. Melalui pembiayaan murabahah nasabah dapat memperoleh kebutuhan barangnya untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai terlebih dahulu3. Pembiayaan merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko karena aktivitas pembiayaan sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat dan dapat berpengaruh 1 Mulya E. Siregar, disampaikan dalam acara seminar outlook Perbankan Syariah 2014, Bank Indonesia, Jakarta,16 Desember 2013 2 Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, (Tangerang: Azkia Publiser), Hal.15 3 Ibid, hal.28

110

terhadap kesehatan serta kelangsungan usaha bank. sehingga dalam pelaksanaannya bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Menurut Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Pada penjelasan Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2008 yang dimaksud dengan prinsip kehatihatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut untuk mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PT. Bank BRISyariah merupakan bank terbesar ketiga menurut aset. PT. Bank BRISyariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRISyariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan4. Bank BRISyariah dalam meyalurkan pembiayaan murabahah porsi yang diberikan terhadap pembiayaan murabahah lebih besar dari pada pembiayaan yang lainnya. Pembiayaan murabahah di Bank BRISyariah dari tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami peningkatan, seperti yang terdapat dalam tabel berikut.

4

111

www.brisyariah.co.id

Tabel 1 Pembiayaan pada Bank BRISyariah tahun 2012 dan 2013 No.

Pembiayaan

Tahun 2013

1

Murabahah

9.004.029

Tahun 2012 7.022.894

2

Istishna

13.467

17.711

3

Mudharabah

936.688

859.252

4

Musyarakah

3.033.517

1.737.831

Sumber: Laporan Keuangan Bank BRISyariah tahun 2013 Prinsip kehati–hatian (prudential principle) sangat diperlukan khususnya dalam hal bank hendak menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Prinsip kehati–hatian pada hakikatnya juga memberikan perlindungan hukum bagi nasabah. Intinya adalah bahwa bank harus berhati–hati dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat agar dana tersebut terlindungi dan kepercayaan masyarakat kepada bank dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Prinsip kehati–hatian (prudential principle) adalah pedoman dalam pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan. Pembiayaan yang akan disalurkan tidak boleh melihat dari aspek profitnya saja akan tetapi dilihat dari berbagai aspek agar dikemudian hari tidak menjadi masalah bagi bank itu sendiri. Pelaksanaan prinsip kehati–


hatian secara faktual dapat kita lihat dalam penerapan analisis pemberian pembiayaan secara mendalam dengan menggunakan prinsip the five c principle, yakni meliputi unsur character (watak), capital (permodalan), capacity (kemampuan nasabah), collateral (agunan), dan condition of economy (kondisi perekonomian). Pengaturan prinsip kehati-hatian (prudential principle) pada Bank Syariah hanya diatur secara umum seperti yang terdapat didalam pasal 35 ayat 1 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa Bank Syariah dan UUS dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Pengaturan prinsip kehati-hatian (prudential principle) pada Bank Syariah tidak diatur secara rinci. Penulis tidak menemukan literatur manapun yang mengatur secara rinci mengenai penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle) pada Bank Syariah termasuk pengaturan penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam pembiayaan murabahah. Islam mengatur bahwa kita harus berhati-hati dalam menjaga harta kita. Sikap hati-hati ini diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadits. Seseorang berkata kepada Nabi Sholl Allahu ‘alaihi wa sallam, ‚Aku lepas-

kan untaku dan (lalu) aku bertawakkal ?‛ Nabi bersabda, ‚Ikatlah kemudian bertawakkallah kepada Allah.‛ (HR. Tirmidzi dan dihasankan Al Albani dalam Shohih Jami’ush Shoghir). Dalam riwayat Imam Al-Qudha’i dise-


butkan bahwa Amr bin Umayah RadhiyAllahu ‘anhu berkata, ‚Aku

bertanya, ‘Wahai Rosululloh!! Apakah aku ikat dahulu unta tungganganku lalu aku berTawakkal kepada Allah, ataukah aku lepaskan begitu saja lalu aku bertawakkal?’, Beliau menjawab, ‘Ikatlah untamu lalu bertawakkallah kepada Allah.‛ (Musnad Asy-Syihab, Qayyidha wa Tawakkal, no. 633, 1/368) Penulis dalam penelitian ini ingin mendeskripsikan bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam pembiayaan murabahah pada praktek Bank Syariah. Prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam pembiayaan murabahah yang akan teliti lebih dalam oleh penulis mengenai penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam pembiayaan murabahah dari sisi administrasi pembiayaan murabahah, prosedur pemberian pembiayaan murabahah, hukum pemberian murabahah, manajemen risiko pembiayaan murabahah. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas masalah dalam penerapan prinsip kehati–hatian dalam pelaksanaan pembiayaan Murabahah yang dilaksanakan oleh BRISyariah Kantor Pusat. Tujuan penelitian (1) Untuk mengetahui pengaturan prinsip kehatihatian (prudential principle) di Bank BRISyariah. (2) Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan murabahah di Bank BRISyariah dari sisi hukum, adminis-

112

trasi, prosedur pembiayaan dan manajemen risiko. Temuan Penelitian A. Temuan Penelitian Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank BRISyariah 1. Penerapan Prudential Principle dari Sisi Hukum Bank BRISyariah dalam menyalurkan pembiayaan murabahah kepada nasabah menggunakan dua akad pembiayaan, yaitu pertama, akad pembiayaan murabahah secara langsung. Bank membeli barang secara langsung kepada pihak ketiga kemudian dijual kembali kepada nasabah sesuai kesepakatan bersama. Kedua, akad murabahah disertai akad wakalah. Nasabah mewakili bank dalam pembelian barang kepada pihak ketiga, setelah barangnya dapat maka bank menjual kembali kepada nasabah dengan harga dan keuntungan yang telah disepakati. Pembiayaan yang disalurkan harus berdasarkan hukum yang kuat sebagai landasan dalam melakukan kegiatan usaha Bank Syariah. Kekuatan hukum memberikan rasa aman bagi pelaku usaha, nasabah, bank dan bagi investor. Bank syariah sebagai manajerial investasi dari nasabah deposan. Bank wajib menyalurkan sebagian besar dana masyarakat itu berdasarkan penerapan prinsip kehati-hatian (prudential Principle). Pembiayaan murabahah merupakan produk jual-beli bank kepada nasabah yang membutuhkan barang.

113

Dalam membeli barang bank harus memperhatikan aspek hukum apakah barang yang dibeli oleh bank bertentangan dengan hukum positif, fatwa DSN-MUI dan landasan syariah atau tidak. Obyek pembiayaan juga harus diperhatikan sebelum bank memberikan pembiayaan murababah kepada nasabah. Pemberian pembiayaan murabahah diberikan kepada calon nasabah minimal berusia 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun dan maksimal usia 65 tahun saat akhir jangka waktu pembiayaan. Usia 18 tahun dianggap mencapai masa dewasa yang dapat melakukan transaksi jual-beli dan tidak bertentangan pemenuhan prinsip syariah. Minimal usia 18 tahun telah memasuki masa baligh dalam fiqih muamalah dan merupakan salah satu syarat melakukan transaksi pembiayaan murabahah. Pasal 35 ayat 1 UU No. 21 tahun 2008 bahwa Bank Syariah dan UUS dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehatihatian. Untuk memastikan kemanan dana dan menghasilkan return yang diharapkan nasabah deposan. Untuk memperkecil risiko-risiko yang muncul dari pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah pemohon pembiayaan. Landasan hukum pembiayaan murabahah dalam upaya penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle), antara lain sebagai berikut: (a) Landasan dalam Hukum Positif (1) Pasal 19 ayat 1 pada huruf d UU


Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (2) PBI Nomor 10/17/PBI/2007 tentang Produk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. (3) PBI Nomor 10/17/PBI/ 200 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. 9/19/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. (b) Landasan dalam Fatwa DSN-MUI: (1) Nomor: 4/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000, tentang Murabahah. (2) Nomor: 13/DSN-MUI/IX/2000, tang-gal 16 September 2000, tentang Uang Muka dalam Murabahah. (3) Nomor: 16/DSN-MUI/IX/2000, tanggal 16 September 2000, tentang Diskon dalam Murabahah. (4) Nomor:17/ DSN-MUI/XI/2000, tanggal 16 September 2000, tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menundanunda Pembayaran. (c) Landasan Syariah: (1) QS. An Nisa: 29: Allah SWT melarang kita untuk makan harta sesama dengan cara bathil dan meyuruh kita dengan melakukan perniagaan yang berlaku suka sama suka. (2) QS. Al Baqarah: 275: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (3) Hadist Riwaya Al Baihaqi dan Ibnu Majah: ‚Sesungguhnya jual-beli itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka‛. Dalam menjalankan kegiatan usahanya Bank BRISyariah harus tetap berpegang teguh terhadap hukum baik hukum positif, fatwa DSN-MUI dan landasan syariah. Prinsip hati-hati


dalam meyalurkan pembiayaan sangat penting bagi bank, agar bank tidak mendapatkan kerugian dalam menjalankan usahanya. Satuan kerja kepatuhan bagian shariah compliance memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan bank kepada nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mengawasi bank dalam penggunaan akad pembiayaan sesuai tujuan pembiayaan dan memastikan pembelian barang hingga pembiayaan dapat diimplementasikan telah sesuai dengan prinsip syariah dan tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip syariah. Bank BRISyariah dalam melakukan kegiatan usahanya termasuk menyalurkan pembiayaan murabahah kepada nasabah harus menerapkan prinsip kehari-hatian (prudential principle). Jika Bank BRISyariah tidak menerapkan prinsip kehati-hatian (Prudential principle) akibatnya bank akan mendapatkan sanksi dari Bank Indonesia atau sekarang beralih ke Otoritas Jasa Keuangan sebagai eksternal regulator berupa denda uang, teguran, penurunan tingkat kesehatan bank, pelarangan dalam kegiatan kliring, pembekuan kegiatan usaha tertentu. 2. Penerapan Prudential Principle dari Sisi Administrasi Pembiayaan

Murabahah Pembiayaan murabahah merupakan salah satu pembiayaan yang ada di bank syariah dalam menghasilkan keuntungan. Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang meng-

114

gunakan pola jual-beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan menginformasikan margin yang telah ditentukan oleh bank dengan kesepakatan bersama. Produk pembiayaan Bank BRISyariah yang menggunakan akad pembiayaan murabahah, antara lain sebagai berikut:5 (a) Pembiayaan Konsumtif: KPR BRISyariah iB; KPR Sejahtera BRISyariah iB; KKB (Kepemilikan Kendaraan Bermotor) BRI Syariah iB; PKE (Pembiayaan Kepemilikan Emas) BRISyariah iB; (2) Pembiayaan Produktif: Pembiayaan Mikro 25 iB, 75 iB, dan 500 iB; Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Usaha Administrasi pembiayaan murabahah pada Bank BRISyariah untuk proses pencatatan data yang berkaitan dengan proses pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam pembiayaan murabahah memiliki tujuan tertentu. Adapun tujuan dokumentasi dalam pemberian pembiayaan antara lain: (c) Mengetahui kelayakan nasabah dengan mudah; (c) Mengetahui pemenuhan persyaratan (d) Mengetahui perkembangan pembiayaan; (e) Mengetahui target market pembiayaan nasabah Untuk permohonan pembiayaan harus berdasarkan adanya permohonan pembiayaan secara tertulis yang ditandatangani oleh calon nasabah disertai dengan dokumendokumen untuk kelengkapan pembia5

115

Buku Saku Produk BRISyariah

yaan. Jenis dokumen dikelompokkan menjadi menjadi 2 (dua), yaitu: (a) Dokumen saat permohonan pembiayaan. Dokumen standar saat permohonan pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2 Dokumen Standar Permohonan Pembiayaan No .

Jenis Dokumen

Nasabah perorangan

Badan usaha (badan hukum dan non badan hukum) 

Asli formulir  aplikasi diisi lengkap dan benar 2 Fotocopy calon  nasabah dan suami/istri 3 Fotocopy kartu  keluarga (KK) 4 Fotocopy buku  nikah 5 KTP yang  belum jatuh tempo dari setiap pengurus badan usaha 6 Fotocopy surat  keterangan domisili 7 Fotocopy surat   izin usaha (SIUP, TDP, dll) 8 Fotocopy  NPWP Pribadi 9 Fotocopy  NPWP perusahaan dan pengurus 10 Fotocopy akta  pendirian/ anggaran dasar dan Maslahah, Vol.6,6,No. No.2,2November November2015 2015 perubahannya Maslahah, Vol. 11 Fotocopy   rekening tabungan/giro 3 bulan terakhir 1

9

10

11

Fotocopy NPWP perusahaan dan pengurus Fotocopy akta a. pendirian/ b. anggaran dasar dan c. perubahannya d. Fotocopy rekening e. tabungan/giro 3 bulan terakhir









a.

Dokumen setelah pembiayaan disetujui Penandatanganan akad pembiayaan, keputusan persetujuan pembiayaan, pengikatan agunan, bukti kepemilikan agunan dan kontrak kerja yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan. Berbagai mekanisme harus dilakukan bank agar bank berhati-hati dalam menyalurkan permohonan pembiayaan kepada nasabah, selain itu Bank BRISyariah dalam penerapan prinsip kehati-hatian mensyaratkan beberapa ketentuan kepada nasabah. Administrasi pembiayaan pada Bank BRI Syariah terdapat 2 (dua) jenis pembiayaan berdasarkan sifatnya, antara lain: (a) Pembiayaan Konsumtif, persyaratan dokumen nasabah, yaitu: Karyawan dengan penghasilan tetap, seperti: Kartu Tanda Pengenal (KTP), Kartu Keluarga dan Surat Nikah, Usia minimal pada saat pembiayaan diberikan adalah 21 tahun, Slip gaji terakhir atau Surat Keterangan Gaji, karyawan tetap


dengan pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun, Rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir, NPWP pribadi untuk pembiayaan diatas Rp.50 juta.(b) Profesional, seperti: Kartu Tanda Pengenal (KTP), Kartu Keluarga dan Surat Nikah, karyawan tetap dengan pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun, Usia minimal pada saat pembiayaan diberikan adalah 21 tahun, Rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir, NPWP pribadi untuk pembiayaan diatas Rp.50 juta. (c) Pembiayaan produktif, persyaratan dokumen nasabah, yaitu: KTP nasabah dan pasangan, Akta nikah/surat keterangan belum menikah, Kartu keluarga, Surat keterangan usaha (SKU) atau SIUP, Foto 3x4 nasabah dan pasangan, NPWP, SPPT PBB 1 tahun terakhir (jika agunan tanah atau bangunan), usia minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun dan maksimal usia 65 tahun saat akhir jangka waktu pembayaran. Bank BRISyariah dalam penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle) pada agunan untuk dijadikan jaminan dalam pengajuan pembiayaan murabahah, memiliki beberapa jenis agunan yang dapat dijadikan jaminan dalam pengajuan pembiayaan murabahah, antara lain: Tanah kosong; Tanah dan bangunan; Kendaraan; Kios; dan Deposito BRIS. Dokumen agunan dalam sebuah pembiayaan memiliki peran penting, karena agunan yang bermasalah tidak akan bisa dijadikan agunan walaupun

116

agunan bagus, memiliki nilai jual yang tinggi. Jika agunan tidak memiliki surat kepemilikan agunan yang jelas maka agunan tidak dapat dijadikan dalam pengajuan pembiayaan. Dokumen agunan dalam pembiayaan sangat berguna jika pembiayaan menjadi bermasalah dikemudian hari maka bank dapat mengeksekusi agunannya. Beberapa jenis dokumen agunan yang dapat dijadikan agunan, sebagai berikut: Sertifikat (SHM, SHGB, SHMSRS, SHP); BPKB mobil/motor; SIPTB, SIPTU atau sejenis (kios/lapak/dasaran); AJB/APHB dari girik/letter C/tanah adat yang telah disetujui; dan Deposito BRIS. Seluruh dokumen persyaratan da-lam permohonan pembiayaan mura-bahah harus dipenuhi oleh nasabah pembiayaan. Hal ini dilakukan oleh Bank BRISyariah dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam pembiayaan murabahah. Dokumen persyaratan ini berguna untuk pengikatan akad pembiayaan murabahah antara Bank BRISyariah dan nasabah. persyaratan yang diberikan kepada bank menunjukan ada I’tikad baik dari nasabah karena menyerahkan salah satu dokumen nasabah yang penting kepada bank. Dokumen persyaratan yang terkait dalam permohonan pembiayaan harus selalu dilakukan secara terus menerus agar pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah benarbenar disalurkan kepada orang yang tepat dan membutuhkan dana. Bank BRISyariah juga harus berhati-hati

117

dalam menyimpan dokumen nasabah agar nasabah tidak kecewa dan percaya terhadap Bank BRISyariah karena dokumen yang diserahkan kepada bank merupakan dokumen yang dianggap penting bagi nasabah dan bank. 3. Penerapan Prudential Principle dari Sisi Prosedur Pembiayaan

murabahah Adminstrasi dan dokumen persyaratan dalam permohonan pembiayaan murabahah sudah dipenuhi oleh nasabah. Maka Bank BRISyariah melakukan cara-cara yang tidak merugikan bank dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah. Prosedur dalam penyaluran pembiayaan murabahah melalui beberapa tahapan agar pembiayaan yang akan diberikan benar-benar dianalisa terlebih dahulu oleh Bank BRISyariah dan meminmalisirkan pembiayaan yang berpotensi menjadi pembiayaan bermasalah. Prosedur pembiayaan yang dilakukan oleh Bank BRISyariah sebelum menyalurkan kepada nasabah. Beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh Bank BRISyariah dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam pemberian pembiayaan, sebagai berikut: 1. Prosedur permohonan pembiayaan. Marketing pembiayaan terlibat langsung dengan nasabah yang mengajukan pembiayaan. Pada tahapan ini marketing harus mengerti produk pembiayaan yang terdapat di bank


syariah. Marketing pembiayaan harus dapat menjelaskan mengenai manfaat, fasilitas, persyaratan dokumen kepada nasabah agar nasabah benar-benar paham terhadap akad pembiayaan yang akan dilakukan. Marketing pembiayaan sekurang-kurangnya memiliki informasi nasabah meliputi: (a) Permohonan pembiayaan yang diajukan mencakup: Jumlah pembiayaan yang diajukan, Jangka waktu pembiayaan; dan Tujuan dari pembiayaan murabahah yang diinginkan, harus dijelaskan secara jelas dan terperinci untuk kebutuhan konsumtif, untuk kebutuhan barang investasi, atau untuk kebutuhan modal kerja. (b) Dokumen nasabah secara umum, seperti KTP, aplikasi pembiayaan diisi dengan benar, kartu keluarga. (c) Data agunan secara umum, mengenai: (1) Status kepemilikan agunan, apakah status agunan yang dimiliki atas nama pribadi atau atas nama orang lain; Agunan yang akan dijaminkan oleh nasabah dalam bentuk apa; Status legalitas agunan dari agunan oleh nasabah pemohon. (2) Data kekayaan calon nasabah pembiayaan, mencakup: Penghasilan suami/istri setiap bulan dari nasabah pemohon; Penghasilan bersih suami/istri setiap bulan dari nasabah pemohon; Penghasilan tambahan suami/istri setiap bulan dari nasabah pemohon; Mengenai angsuran lain (jika ada); Pengeluaran setiap bulan suami/istri nasabah pemohon; Sisa penghasilan bersih suami/istri setiap bulan dari nasabah pemohon; Harta


lain yang dimiliki serta simpanan rekening yang dimiliki oleh nasabah pemohon. Marketing pembiayaan harus cermat dalam menganalisa awal data nasabah yang telah didapatkan. Marketing membuat Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) untuk disampaikan kepada Financing Review Group (FRG). 2. Prosedur analisa dan evaluasi Pembiayaan Data nasabah masuk ke Financing Review Group (FRG) untuk dianalisa dan dievaluasi lebih lanjut mendapatkan data nasabah yang akurat dan benar. Analisa dan evaluasi Pembiayaan pada Bank BRISyariah berdasarkan pada prinsip 5 C yang meliputi: (a) Penilaian watak (character). Untuk menilai karakter ini memang sulit, karena masingmasing manusia memiliki sifat atau watak yang berbeda satu sama lainnya. Oleh karena itu, pihak bank atau bagian pembiayaan harus menguasai sifat atau watak dari setiap calon nasabah pemohon pembiayaan dan penialai harus mempunyai pengalaman yang cukup dalam menilai karakter seseorang sehingga dapat mengambil kesimpulan karakter calon nasabah dengan benar. Karakter merupakan aspek yang penting untuk dianalisa karena dari karakter tercermin dari sikap nasabah, kejujuran, I’tikad baik, perilaku nasabah. Bank BRISyariah dalam menilai karakter memiliki beberapa tahapan dalam menilai karakter nasabah, antara lain:

118

Personal checking; Cek lingkungan; dan BI checking; (b) Penilaian kemampuan (capacity). Bank BRISyariah dalam mengukur kemampuan nasabah memiliki dua pendekatan, yaitu: (1) Pendekatan historis, yaitu menilai nasabah dari sejarah usaha nasabah yang bersangkutan, apakah usahanya banyak mengalami kegagalan atau mengalami perkembangan yang semakin maju dari waktu kewaktu. (2) Pendekatan finansial, yaitu dengan menilai posisi neraca dan laporan perhitungan laba rugi untuk tiga bulan terakhir untuk mengetahui seberapa besar keuntungan atau kerugian serta risiko usahanya. Bank BRISyariah dalam menganalisa kemampuan nasabah (capacity) untuk pembiayaan mikro menggunakan rumus sebagai berikut: Laba kotor – (Biaya-biaya + kebutuhan) – hutang bank lain (jika ada) = Laba Bersih Laba bersih x 75% = RPC Ratio RPC Ration = Min 2x angsuran.

1. Laba Laba yang dihasilkan nasabah setelah dikurangi biaya-biaya yang muncul dari usahanya dan kebutuhan nasabah baru didapati laba bersih dari usahanya. Bank BRISyariah tidak memakai metode bahwa laba bersih usaha untuk membayar kewajiban kepada bank. Akan tetapi bank memberikan saving 25% bagi nasabah. RPC Ratio itu yang dijadikan dasar

119

pembayaran bank dalam membayar kewajibannya kepada bank. Intinya Bank BRISyariah menginginkan adanya kemampuan membayar nasabah minimal dalam satu bulan dua kali angsuran. Penerapan prinsip kehati-hatian tercermin bahwa Bank BRISyariah menginginkan nasabah tidak terbebani dalam menyelesaikan kewajibannya kepada bank dan dapat memperkecil pembiayaan bermasalah. Dalam pembiayaan produktif tidak menggunakan rumus ratio RPC karena pembiayaan yang disalurkan dalam jumlah besar. Pembiayaan produktif biasanya nasabah yang berbadan hukum yang telah memiliki manajemen keuangan yang tersusun dengan rapih. Maka Bank BRISyariah dalam menilai pembiayaan produktif lebih melihat kepada laporan keuangan nasabah. Laporan keuangan nasabah dapat mencerminkan usaha nasabah dalam kondisi bagus atau tidak, usahanya mengalami perkembangan dari waktu-kewaktu atau tidak. Laporan keuangan menggambar posisi kemampuan nasabah dalam mengembalikan kewajiban kepada bank. Untuk pembiayaan non mikro minimal RPC ratio adalah 1,5 dari kewajiban nasabah kepada bank a. Penilaian agunan (collateral) Aspek collateral yang cukup menjamin pengembalian dana yang dipinjam oleh nasabah pembiayaan. Oleh karena itu agunan menjadi faktor yang penting dalam pemberian pembiayaan. Collateral sebagai salah


satu faktor penting dalam pemberian pembiayaan harus diperhatikan bank dalam mengurangi risiko pemberian pembiayaan. agunan dikatakan sebagai faktor penting karena pada dasarnya agunan bertujuan menghilangkan atau paling tidak meminimalisir risiko yang mungkin timbul yaitu dalam hal debitur tidak melunasi hutangnya. Dengan adanya agunan maka bank mempunyai kedudukan yang kuat, aman, dan terjamin dalam memperoleh kembali dana yang telah disalurkannya kepada debitur melalui pemberian pembiayaan. Agunan yang ideal adalah agunan yang memudahkan penagihan utang dan setiap waktu dapat dieksekusi sebagai pelunasan utang. Agunan merupakan jalan keluar kedua (second way out) dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. b. Penilaian permodalan (capital) Penilaian capital ini merupakan analisis yang menghubungkan antara permohonan pembiayaan oleh calon nasabah terhadap sejumlah dana yang disetor untuk membiayai suatu barang maka akan semakin ringan calon tersebut dalam melunasi pembiayaan tersebut. Akan tetapi sebaliknya, semakin sedikit jumlah dana yang disetor maka akan semakin berat juga calon nasabah tersebut dalam melunasi kewajibannya. Bank BRISyariah menpunyai pertimbangan dalam analisis ini yaitu jangka waktu yang diambil calon


nasabah dalam permohonan pembiayaan. Kondisi seperti ini akan dikembalikan kepada kemampuan calon nasabah dalam pengambilan keputusan permohonan pembiayaan. c. Penilaian prospek usaha (condition of economy) Penilaian terhadap prospek usaha dapat dilihat pada trade checking. Trade checking merupakan analisa terhadap harga pasar atau harga sebenarnya dari barang yang ingin dibeli oleh nasabah. trade checking ini diperlukan untuk berjaga-jaga agar bank tidak berlebihan dalam memberikan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan nasabah pemohon. 2. Persetujuan Pembiayaan Pembiayaan yang dapat disetujui adalah pembiayaan yang telah melengkapi semua dokumen persyaratan permohonan pembiayaan oleh nasabah. Dalam proses persetujuan minimal ada dua memorandum. Pertama, Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) yang dibuat oleh marketing pembiayaan. Kedua, Memorandum Analisa Pembiayaan (MAP) yang dibuat oleh tim reviewer Bank BRISyariah. Kedua memorandum ini diajukan kepada komite pembiayaan untuk diputuskan pembiayaan layak dibiyai oleh bank atau ditolak. Persetujuan pembiayaan diputuskan dengan beberapa cara, antara lain: a. Rapat Proposal pembiayaan dibahas oleh komite pembiayaan dengan memperhatikan risiko pembiayaan, jumlah

120

pembiayaan, kewajaran pembiayaan. Komite pembiayaan diputuskan dengan hati-hati agar pembiayaan yang diberikan sesuai dengan aturan eksternal dan aturan internal perusahaan. Pembiayaan mikro diputuskan dengan rapat, akan tetapi hanya diputuskan oleh manajer pembiayaan dan kepala cabang. b. Circulate dokumen Pembiayaan diputuskan dengan cara mensirkulasikan dokumen. Dokumen pembiayaan ditandatangani mulai dari pimpinan cabang sampai dengan penandatanganan oleh direktur utama. 3. Pencairan Pembiayaan Pembiayaan disetujui dilanjutkan dengan tahapan pencairan pembiayaan. Nasabah mendapatkan konfirmasi dari Bank BRISyariah melalui Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3). Nasabah melakukan pengikatan akad pembiayaan murabahah dan membayar biaya-biaya yang muncul dari transaksi pembiayaan. Administrasi Pembiayaan (ADP) melakukan pencairan sesuai dengan permohonan pembiayaan yang disetujui. Dalam melakukan pencairan pembiayaan Bank BRISyariah menempuh beberapa cara, yaitu mencairkan dana secara menyeluruh ke rekening nasabah dan mencairkan dana secara bertahap sesuai yang disyaratkan oleh Bank BRISyariah. 4. Pemantauan Pembiayaan Ketika pembiayaan itu sudah direalisasikan bank juga tetap mengawasi usaha yang dibiayai yang

121

bertujuan untuk menjamin kepentingannya terhadap pembayaran kembali kewajibannya dan untuk memastikan digunakan sesuai rencana permohonan pembiayaan. Aktivitas ini memiliki aspek dan tujuan tertentu.Tujuan dari pemantauan, yaitu: a. Kekayaan bank syariah akan selalu terpantau dan menghindari adanya penyelewengan baik oknum dari luar maupun dari dalam bank syariah. b. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administratif dalam pemberian pembiayaan. c. Untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha dalam pembiayaan murabahah dan sasaran pencapaian yang ditetapkan bank. Bebarapa tahapan yang dilakukan Bank BRISyariah dalam melakukan pemantauan pembiayaan kepada nasabah, sebagai berikut: 1. Kunjungan on the spot Kunjungan On The Spot ini merupakan tahap yang paling penting dalam pemantauan terhadap nasabah. Hal ini ditujukan untuk memperearat tali silaturrahmi antara bank dan nasabah dan untuk memastikan penggunaan pembiayaan sesuai dengan tujuan permohonan pembiayaan. 2. Pembinaan terhadap nasabah pembiayaan Tujuan dari pembinaan ini agar bank dapat meneliti seberapa jauh usaha yang dilakukan nasabah dalam mengembangkan usahanya, ketika


bank menyalurkan pembiayaan dan usahanya berkembang berarti bank dalam menyalurkan pembiayaan sasarannya tercapai. 3. Monitoring Kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Bank BRISyariah yaitu meliputi rekening nasabah, laporan keuangan usaha yang dijalani, serta terhadap agunan yang diberikan kepada bank. Tujuan dari monitoring ini yaitu mengamankan dana bank yang disalurkan kepada nasabah dan risiko kerugian yaitu dengan memberi keyakinan bahwa pembiayaan yang telah diberikan cukup aman dari segi penggunanannya maupun agunannya. Prosedur pemberian pembiayaan harus dilakukan secara berurutan mulai dari prosedur permohonan pembiayaan hingga pemantauan pembiayaan. prosedur yang dilakukan dengan benar wujud Bank BRISyariah dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam pemberian pembiayaan. Prosedur pemberian pembiayaan dari setiap tahapan memiliki peran penting agar pembiayaan benar-benar dijalankan sesuai dengan aturan perusahaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan aturan eksternal. 4. Penerapan Prudential Principle dari Sisi Manajemen Risiko Setiap pembiayaan terdapat potensi risiko yang akan muncul dari pembiayaan yang diberikan. Semakin besar pembiayaan yang diberikan kepada nasabah maka semakin tinggi pula risiko yang akan muncul. Risiko


tidak dapat dihilangkan akan tetapi risiko dapat di minimalisirkan dengan cara mitigasi risiko yang benar. Sesuai dengan PBI No. 13/23 PBI/ 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Bahwa bank syariah menghadapi beberapa risiko, antara lain: (1) Risiko kredit, (2) Risiko Pasar, (3) Risiko Likuiditas, (4) Risiko Operasional, (5) Risiko Hukum, (6) Risiko Reputasi, (7) Risiko Stratejik, (8) Risiko Kepatuhan, (9) Risiko Imbal Hasil (Rate of Return Risk), dan (10) Risiko Investasi (Equity Investment Risk). Bank BRISyariah dalam memitigasi risiko memiliki cara, salah satu nya menghindari sektor usaha yang dianggap berpotensi menimbulkan risiko. Usaha yang dihindari oleh Bank BRSyariah dalam pemberian pembiayaan, antara lain: 1. Usaha yang masuk dalam daftar negative list, seperti: tidak sesuai dengan prinsip syariah, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Usaha yang berisiko tinggi, seperti: usaha yang sudah jenuh, usaha yang daya persaingannya tinggi, sangat tergantung dengan alam, dan bisnis yang tidak dikuasai. Risiko yang dapat muncul dalam pembiayaan pada umumnya terdapat dua risiko, yaitu pertama, risiko kredit. Risiko ini berpotensi muncul terhadap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. ketidakmampuan nasabah dalam membayar kewajiban-

122

nya terhadap bank. Akibat nya bank mengalami penurunan dalam mendapatkan keuntungan. Pembiayaan bermasalah juga dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Maka bank harus cermat dalam menilai kemampuan nasabah dalam mengembalikan dana yang telah diberikan. Kedua, risiko operasional. Terjadinya risiko opersional sebagai akibat tidak berfungsinya, (1) proses internal dalam pemberian pembiayaan tidak dijalankan sesuai prosedur internal perusahaan ; (2) kesalahan manusia; (3) kegagalan sistem; (4) problem eksternal. Bank BRISyariah dalam mencegah atau memperkecil risiko yang muncul dari pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah menempuh beberapa cara, yaitu: Memilih calon nasabah dengan selektif; Melakukan anlisa pembiayaan dengan benar; Mereview dokumen nasabah dengan benar; dan Memberikan pelatihan soft skill dan hard skill kepada setiap unit bisnis. B. Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank BRISyariah 1. Penerapan Prudential Principle dari Sisi Hukum Hukum pembiayaan murabahah dalam kegiatan usaha bank syariah berlandaskan pada UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 19 ayat 1 pada huruf d. Pada dasarnya pembiayaan murabahah merupakan akad jual-beli dengan

123

menyatakan harga pokok dan perolehan keuntungan (margin) yang telah disepakati bersama antara bank dan nasabah. Usia calon nasabah minmal berusia 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun. Hal ini menjadi perhatian Bank BRISyariah dalam penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle) karena usia minimal 18 tahun sudah dianggap dewasa yang sudah dapat membedakan baik dan buruk dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di mata hukum. Dalam hukum fiqih juga diperbolehkan usia 18 tahun melakukan transaksi jual-beli karena dalam usia 18 tahun sudah mencapai waktu baligh. Jadi Bank BRISyariah menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam sisi hukum dengan memberikan pembiayaan kepada nasabah yang memang sudah cukup umur baik dari hukum positif dan hukum syariah. Pembiayaan murabahah dalam jumlah besar harus melakukan pencatatan akta notaris. Pencatatan didepan notaris memberikan kepastian hukum terhadap nasabah dan bank. Dengan adanya pencatatan akta notaris dapat memberikan rasa aman dan nyaman dalam melakukan transaksi pembiayaan murabahah. Melakukan pencatatan didepan pihak ketiga dalam transaksi jual-beli yang dilakukan secara tidak tunai telah sesuai dengan anjuran syariah yang terdapat didalam Al Qur’an Surat Al


Baqarah ayat 282. Dengan mencatat utang piutang dihadapan pihak ketiga yang dipercaya memberikan kepastian bahwa transaksi jual-beli dilakukan dengan hati-hati. Pengaturan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam pemberian pembiayaan pada bank syariah hanya terdapat pada pasal 35 ayat 1 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Prinsip kehatihatian (prudential principle) masih bersifat umum dan tidak adanya pengaturan hukum yang secara spesifik mengatur bagaimana bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential principle) pada kegiatan usahanya. Hal ini juga berdampak pada Bank BRISyariah dalam pengaturan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam kegiatan usahanya hanya mengadopsi dari UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penulis menggambarkan bahwa pengaturan prinsip kehati-hatian (prudential principle) pada Bank BRI Syariah hanya sebagai formalitas kepatuhan terhadap perundang-undangan. Satuan kerja kepatuhan harus dapat memastikan shariah compliance dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dalam menyalurkan pembiayaan bank tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Shariah compliance sangat penting bagi bank syariah karena perbedaan dengan bank konvensional terletak pada pemenuhan prinsip syariah dalam


menyalurkan pembiayaan kepada nasabah. 2. Penerapan Prudential Principle dari Sisi Administrasi Pembiayaan

Murabahah Administrasi dalam sebuah pembiayaan sebagai syarat nasabah untuk melakukan permohonan pembiayaan. Administrasi dan dokumen nasabah mempermudah nasabah dalam memproses permohonan pembiayaan. Adminstrasi pembiayaan di Bank BRI Syariah untuk pembiayaan mikro memiliki perbedaan dalam pengumpulan dokumen nasabah. Pembiayaan mikro pada Bank BRISyariah seperti mikro 25 iB tidak perlu menyerahkan dokumen agunan kepada bank, dengan kata lain tidak ada agunan yang dijaminkan. Pembiayaan yang bersifat investasi atau produktif dalam jumlah besar persyaratan administrasi dan dokumen agunan yang harus diserahkan oleh nasabah sangat selektif dan banyak. Pembiayaan yang bersifat investasi dalam jumlah besar nasabah wajib menyerahkan dokumen agunan, minimal agunan tersebut dapat menutupi hutang nasabah jika terjadi pembiayaan bermasalah dikemudian hari. Bank BRISyariah dalam persyaratan administrasi pembiayaan cukup banyak yang harus dilengkapi oleh nasabah dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam pemberian pembiayaan. Bank BRISyariah memberlakukan administrasi kepada nasabah agar

124

bank dapat mengetahui dokumen yang disyaratkan kepada nasabah dapat dipenuhi. Administrasi ini sangat penting bagi bank untuk mendata siapa saja yang menggunakan dana bank dapat dicek dikemudian hari jika pembiayaan yang disalurkan ternyata pembiayaan yang fiktif. 3.

Penerapan Prudential Principle dari Sisi Prosedur Pembiayaan

Murabahah Pemberian pembiayaan dalam sebuah bank harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian (prudential principle). Pemberian pembiayaan haruslah hati-hati dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah karena pemberian pembiayaan yang diberikan menggunakan dana nasabah deposan. Pengelolaan dana nasabah deposan yang digunakan bank dalam meyalurkan pembiayaan kepada nasabah haruslah megikuti aturan yang berlaku,baik dari eksternal regulator maupun peraturan internal dijalankan dengan benar dan tidak tergesa-gesa dalam mengeksekusi pembiayaan. Pemberian pembiayaan murabahah pada Bank BRISyariah pada umumnya berdasarkan pada prinsip 5 C (character, capital, capacity, collateral, dan condition of economy). Dalam mengenal nasabah tidak hanya cukup hanya berdasarkan prinsip 5 C saja, melainkan harus dilakukan screening untuk menangani pembiayaan bermasalah baik dari mendeteksi

125

gejala awal pembiayaan bermasalah. Pembiayaan yang tidak dikelola dengan baik maka akan berpotensi menjadi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat merugikan pihak bank, dapat mengurangi tingkat pendapat bank sehingga bank wajib mencadangkan pembiayaan yang telah disalurkan. Bank syariah seharusnya tidak hanya berpedoman dengan prinsip 5 C dalam menganalisa pembiayaan. Hal ini tidak ada bedanya dengan bank konvensional dalam pemberian pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip 5 C. Bank BRISyariah dalam menerapkan prinsi kehati-hatian yang berpegang pada pemenuhan prinsip syariah, namun belum secara rinci atau ciri khas Bank BRISyariah dalam menganalisa pembiayaan. Prosedur pemberian pembiayaan pada bank BRISyariah secara umum hampir sama dengan bank konvensional. Perbedaan mendasar terletak pada obyek pembiayaan yang dibiayai oleh Bank BRISyariah. Bank BRI Syariah dalam pemberian pembiayaan dibatasi oleh obyek pembiayaan, obyek pembiayaan harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Prosedur pemberian pembiayaan harus dilakukan secara tertib dan mematuhi peraturan yang berlaku di perusahaan. Prosedur yang telah ditentukan oleh perusahaan dilaksanakan oleh seluruh karyawan dalam rangka penerapan prinsip kehatihatian (prudential principle) dalam pemberian pembiayaan murabahah.


Prosedur pemberian pembiayaan murabahah pada Bank BRISyariah sudah cukup bagus karena tahapan yang dilaksanakan dari sebelum akad pembiayaan murabahah diawasai oleh

financing review group, financing support group, complance desk, legal group. Hal ini dilakukan untuk memastikan pembiayaan yang akan diberikan benar-benar tepat sasaran dan pembiayaan tidak menimbulkan permasalahan. Untuk pemantauan pembiayaan dilakukan oleh internal audit untuk memastikan pembiayaan dijalankan oleh nasabah sesuai dengan persyaratan dan tujuan pengajuan pembiayaan. Dalam melakukan analisis dan evaluasi pembiayaan seharusnya bank syariah tidak hanya fokus pada prinsip 5 C akan tetapi unsur-unsur pemenuhan prinsip syariah juga tidak kalah penting untuk dianalisa dan dievaluasi. Bank syariah dalam pemberian pembiayaan murabahah aspek syariah harus diutamakan karena kegiatan usaha bank syariah berdasarkan pada prinsip syariah. Bank BRISyariah dalam menganalisa berdasarkan pada prinsip 5 C dalam pembiayan mikro permodalan dan prospek usaha tidak dianalisa lebih dalam. Seharusnya Bank BRISyariah dalam melakukan analisa pembiayaan tetap menganalisa permodalan nasabah karena dari permodalan terlihat berapa modal yang dimiliki nasabah dalam mengembangkan usahanya. Permodalan juga mengindikasikan bahwa nasabah memiliki keseriusan dalam pengajuan


pembiayaan. Prospek usaha juga tidak kalah penting untuk dilakukan analisa lebih dalam karena secara tidak langsung prospek usaha dapat berpengaruh dalam menjalankan usahanya. Bank BRISyariah kurang konsisten dalam menganalisa pembiayaan mikro berdasarkan prinsip 5 C. Sebagian dianalisi oleh bank akan tetapi ada beberapa variabel tidak dianalisa dengan benar dan secara mendalam, seperti: permodalan dan prospek usaha. Pada dasarnya bank harus tetap melakukan analisa terhadap permodalan dan prospek usaha karena jika tidak dilakukan maka penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan mikro kurang optimal. Persetujuan pembiayaan diputuskan sesuai obyek pembiayaan. Dalam proses persetujuan pembiayaan tidak boleh adanya kepentingan pribadi. Sebelum memutuskan persetujuan pembiayaan bank sebaiknya harus memperhatikan baik dan buruknya bagi kelangsungan kegiatan usaha bank. Dengan memperhatikan baik dan buruk pemberian pembiayaan, risiko pembiayaan, prospek usaha yang akan dibiayai dan pembiayaan tidak bertentangan dengan prinsipprinsip syariah maka Bank BRI Syariah telah menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dengan baik. Pemantauan pembiayaan juga sangat penting dalam penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle). Pembiayaan yang telah diimplementasikan oleh bank kepada nasabah

126

terdapat Potensi risiko yang muncul. Proses pemantauan pembiayaan tidak hanya dilakukan oleh audit internal saja, akan tetapi marketing pembiayaan yang mengusulkan pembiayaan juga harus dapat bertanggung jawab terhadap kelancaran pembayaran kewajiban nasabah kepada bank. Dengan melakukan pemantauan secara berkala, maka nasabah juga merasa diperhatikan oleh bank sehingga nasabah dapat menyelesaikan pembayaran sesuai jangka waktu yang telah disepakati bersama. 4. Penerapan Prudential Principle dari Sisi Manajemen Risiko Bank BRISyariah dalam memperkecil risiko yang muncul dari setiap transakasi pembiayaan yang telah disalurkan, bank membentuk unit kerja yang khusus membidangi masalah risiko. Unit kerja manajeman risiko pada Bank BRISyariah yaitu Satuan Kerja Risiko Operasional dan Satuan Kerja Risiko Pembiayaan dan Pasar. Manajemen risiko dalam penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle) memiliki peranan penting dalam meyalurkan pembiyaan kepada nasabah. Bank BRISyariah dalam penerapan prinsip kehati-hatian (principle prudential) pemberian pembiayaan murabahah untuk memperkecil risiko yang muncul, sebaiknya menggunakan akad wakalah. Dengan menggunakan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah Bank BRISyariah

127

dapat memperkecil kemungkinan barang rusak, barang ditolak oleh nasabah, dan barang hilang. Akad wakalah memberikan kemudahan bank dalam meyalurkan pembiayaan murabahah. Bank juga tetap mengawasi nasabah dalam membeli barang sesuai dengan harga yang ditawarkan nasabah kepada bank, membeli barang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Bank BRISyariah dalam menempatkan marketing pembiayaan dicabang-cabang harus memiliki kemampuan dan keahlian yang cukup di bidang perbankan syariah. Dalam upaya meningkatkan prinsip kehatihatian (prudential principle) dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah. Bank BRISyariah memberikan pelatihan kepada marketing pembiayaan, baik pelatihan soft skill dan hard skill untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam menganalisa pembiayaan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya insani perbankan syariah yang professional dan amanah. Dari pembahasan dan analisis data diatas dapat dirumuskan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam pembiayaan murabahah pada Bank BRISyariah tercermin dari sisi hukum, sisi administrasi pembiayaan, prosedur pembiayaan dan manajemen risiko. Penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dapat dilihat pada matriks dibawah ini.


Tabel 4.2 Matriks Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Application of Prudential Principle) pada Bank BRISyariah

No 1

2

3

4

Prudential Principle Sisi Hukum

Sisi Administra si Pembiayaa n

Sisi Prosedur Pembiayaa n

Sisi Manajemen Risiko

Indikator  Huk um Positif  Huk um syariah  Dok umen permohonan pembiayaan  Dok umen setelah pembiayaan disetujui  Per mohonan Pembiayaan  Ana lisa dan evaluasi pembiayaan  Pers etujuan pembiayaan  Penc airan pembiayaan  Pem antauan pembiayaan  Miti gasi risiko operasional  Miti gasi risiko pembiayaan

Penerapan Prinsip Kehati-hatian Ya Tidak    

    

 

Sumber: Hasil Wawancara dan Studi Dokumentasi Internal Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa dilihat dari empat sisi penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam pembiayaan murabahah pada Bank BRI


Syariah telah melaksanakan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dengan baik. Kesimpulan Dari penjabaran yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1. Tujuan dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam rangka menjaga kesehatan, keamanan, dan kestabilan sistem perbankan nasional. Dalam menerapkan prinsip kehatihatian (prudential principle) seluruh karyawan Bank BRISyariah ikut dalam menerapkan prinsip kehatihatian mulai dari karyawan, direksi, komisaris, dewan pengawas syariah, pemegang saham dan pihak terafiliasi. Penerapan prinsip kehati-hatian pada Bank BRISyariah telah sesuai dengan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, PBI No. 10/ 16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSNMUI/IV/2000 tentang Murabahah. 2. Penerapan prinsip kehatihatian (prudential principle) dalam pembiayaan murabahah pada Bank BRISyariah telah dilaksanakan dengan baik, dapat dilihat pada: (a) Sisi hukum sesuai dengan hukum positif dan hukum syariah. (b) Sisi administrasi pembiayaan murabahah dapat memudahkan bank dalam mengenal nasabah dan mengetahui tujuan dari nasabah melakukan permo-

128

honan pembiayaan. administrasi pembiayaan murabahah antara lain dokumen permohonan pembiayaan dan dokumen pembiayaan setelah disetujui. (c) Sisi prosedur pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Bank BRISyariah cukup banyak dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian (prudential principle), tercermin dari permohonan pembiayaan hingga pemantauan pembiayaan. (d) Sisi manajemen risiko Bank BRI Syariah membetuk dua satuan kerja risiko, yaitu satuan kerja risiko operasional bertugas untuk memitigasi risiko operasional dan risiko pembiayaan bertugas untuk memitigasi risiko pembiayaan. Daftar Pustaka Ali, Atabik & Ahmad Zuhdi Muhdor,

Kamus Kontemporer Arab– Indonesia, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998 Arifin, Zainul, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006 Arikunto, Suharsimi, Manajemen Penelitian, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995 Ascarya, Akad dan Produk Bank

Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara, Jakarta: Bank Indonesia, 2006 Bank Indonesia, Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2008

129

Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No: 10/17/PBI/2007 tentang Produk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpun Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbs/ 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpun Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 4/DSNMUI/IV/2000 tentang Murabahah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 13/DSNMUI/IX/2000 tentang diskon dalam Murabahah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 16/DSNMUI/IX/2000 tentang uang muka dalam Murabahah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 17/DSNMUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menundanunda Pembayaran. Erianzah Waldo, Yade, Penerapan

Prinsip Kehati-hatian dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah


di Bank Syariah, dalam Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010. Faisal, Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah dalam Mendukung Manajemen Risiko sebagai Implementasi Prudential Principle Pada Bank Syariah di Indonesi, dalam Skripsi Fakultas Hukum Malikussaleh, 2011. Imaniyati, Neni Sri. Hukum Perbankan. Bandung: Fakultas Hukum J

Unisba, 2008 Moleong, Lexy,

Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:

PT Remaja Rosdakarya, 2013 (revisi). Jumaisyawal, Harry, Penerapan

Prinsip Kehati-hatian Pelaksanaan Pembiayaan hah Pada BNI (Bank Indonesia) Syariah Padang, dalam Skripsi

Dalam MurabaNegara Cabang

Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2011. Karim, Adiwarman, Bank Islam: Analsis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007 Kasmir, Manajemen Perbankan, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010 (cetakan ke-9) Kristy Wulandari, Belinda, Penerapan

Prinsip Kehati-hatian Dalam Rangka Pemberian Kredit Melalui


Produk Pinjaman Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) Pada Commonwealth Bank dalam Skripsi Fakultas Hukum Program Kekhususan Hukum Ekonomi Universitas Indonesia, Januari 2012. Kurniawan Adnans, Ridha, Penerapan Sistem Jual Beli Murabahah Pada Bank Syariah (Studi Terhadap Pembiayaan Rumah/Properti Pada Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Medan) dalam Tesis Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Medan, 2007 Mahmud, Yunus, Kamus Arab – Indonesia, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990 Octaviano Dendhana, Toto, Penerap-

an Prudential Banking Principle Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana, dalam Jurnal Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013. Rivai, Veithzal, dan Rifki Ismal,

Islamic Risk Management For Islamic Bank: Risiko Bukan Untuk Ditakuti, Tapi Dihadapi Dengan Cerdik, Cerdas, dan Profesional, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013 Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga

Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi, Yogyakarta: Ekonisia, 2012 (edisi ketiga).

130

Pendahuluan * Sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi yang menunjang perekonomian

Recommend Documents