1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Sebagai negara yang memiliki posisi strategis dalam kehidupan internasional, baik dari aspek geografis maupun potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia semakin meningkat. Kehadiran orang asing di Indonesia, disamping telah memberikan pengaruh positif, juga telah memberikan pengaruh negatif berupa timbulnya ancaman terhadap pembangunan itu sendiri. Banyaknya terjadi arus imigran gelap, penyelundupan orang, perdagangan anak dan wanita yang dapat mencapai tingkat internasional dan meningkatnya sindikat-sindikat internasional di bidang terorisme, narkotika, pencucian uang, penyelundupan dan lain-lain. Kantor Imigrasi memiliki prinsip dalam pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang selektif (selective policy). Berdasarkan prinsip ini, hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat, bagi kesejahteraan bangsa, dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun Negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang diizinkan masuk wilayah Indonesia. Oleh
2
karena itu pembangunan hukum harus mendapat prioritas utama agar dapat menekan jumlah pelanggaran maupun kejahatan yang terjadi, baik pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia baik secara legal atau illegal. Bagi jajaran imigrasi, skala prioritas utama yang dimaksud adalah dengan mengkaji dan merumuskan paradigma baru keimigrasian Indonesia. 1 Untuk menjamin kemanfaatan warga negara asing tersebut dan dalam rangka menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum serta kewaspadaan terhadap dampak negatif yang timbul akibat pelintasan warga negara asing di wilayah Republik Indonesia. serta pengawasan bagi warga negara asing dan tindakan. Keimigrasian secara tepat, cepat, teliti terkoordinasi, tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi warga negara asing. Orang asing yang datang ke Indonesia dan memiliki izin keimigrasian, hanya dapat tinggal di Indonesia selama waktu yang ditentukan dalam izin keimigrasiannya tersebut. Apabila
orang
asing
yang datang ke
Indonesia
tersebut
izin
keimigrasiannya habis masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui waktu, maka akan dikenakan biaya beban. Sedangkan orang asing yang datang ke Indonesia, izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 (enam puluh) hari dari
1
Ukun, Wahyudin, 2003, Telaah Masalah-Masalah Keimigrasian, PT Adi Kencana Aji, Jakarta, Hlm.98.
3
batas waktu izin yang diberikan, maka orang asing tersebut akan dikenakan pidana Pasal 124 Undang-Undang Keimigrasian No. 6 Tahun 2011, dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000-, (dua puluh lima juta rupiah). Keberadaan orang asing di wilayah Indonesia yang melebihi batas waktu izin tinggal, yang dikenal juga dalam bidang keimigrasian dengan istilah overstay.2 Di dalam praktek keimigrasian, banyak terjadi kasus pelanggaran terhadap batas waktu izin tinggal yang dilakukan oleh orang asing tersebut, meskipun undang-undang keimigrasian telah memberikan sanksi pidana yang tegas. Batas waktu keberadaaan orang asing diperlukan agar esensi kedaulatan negara dapat ditegakkan dan tujuan kedatangan serta keberadaan orang asing tersebut harus jelas agar tidak merugikan kepentingan rakyat dan negara Republik Indonesia baik dari segi ekonomi, sosial budaya, keamanan, maupun politik. Secara teknis pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada diwilayah Indonesia dilakukan Kementerian Hukum dan HAM bersama Badan atau Instansi Pemerintah terkait. Yang dimaksud dengan koordinasi bersama Badan atau Instansi Pemerintah yang terkait adalah bahwa pada dasarnya pengawasan orang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi. Mekanisme pelaksanaannya harus dilakukan dengan mengadakan koordinasi dengan badan atau Instansi Pemerintah 2
Pasal 124 Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
4
yang bidang tugasnya menyangkut tenaga kerja asing. Badan atau instansi tersebut, antara lain Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan Keamanan, Kejaksaan Agung, Badan Koordinasi Intelijen Negara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengawasan Orang Asing di wilayah Indonesia, berupa pengawasan terhadap orang asing yang masuk, keberadaan, kegiatan dan keluar dari wilayah Indonesia, antara lain dapat menimbulkan 2 (dua) kemungkinan yakni: Pertama, orang asing mantaati peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, hal ini tidak menimbulkan masalah Keimigrasian maupun Kenegaraan. Kedua, orang asing tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini menimbulkan masalah dan dapat dikenakan tindakan hukum berupa:3 1. Tindakan Hukum Pidana berupa penyidikan Keimigrasian yang merupakan bagian daripada rangkaian Integrated Criminal Justice sistem, sistem peradilan pidana ( penyidikan, penuntutan, peradilan ) dan atau ; 2. Tindakan
hukum
keimigrasian
adalah
administratif
negara
berupa
tindakan
administratif
dalam
tindakan bidang
keimigrasian di luar proses peradilan. Termasuk bagian daripada tindakan keimigrasian ini adalah diantaranya deportasi terhadap
3
Marbun, S.F., 2007, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif, Liberty, Yogyakarta, Hlm.67.
5
orang asing untuk keluar dari wilayah yurisdiksi negara kesatuan Republik Indonesia. Semua tahapan-tahapan tindakan keimigrasian, tentu diperlukan adanya suatu landasan yuridis maupun administrasi, sebagai dasar operasional dalam menangani suatu kasus pelanggaran keimigrasian. Oleh karena pada hakekatnya tindakan keimigrasian adalah suatu tindakan pengekangan atau pembatasan terhadap kebebasan, dan hak asasi manusia tersebut dijamin serta dilindungi peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Dengan adanya Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) kebijaksanaan selective policy akan lemah karena Kedutaan-kedutaan yang ada di Luar Negeri yang berfungsi sebagai filter masuknya orang asing tidak berfungsi penuh. Filter yang sesungguhnya hanyalah di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), karena di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) dapat diperoleh. Kenyataan ini semakin diperburuk dengan lamanya Ijin Kunjungan, sehingga terjadi kecenderungan penyalahgunaan Ijin Kunjungan dan juga masa waktu yang ditentukan telah habis. Sebagai aparat penegak hukum, maka pelaksanaan tugas harus konsisten dan konsekuen sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Nomor M.01IZ.01.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri
6
Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diperkirakan cepat atau lambat akan
timbul masalah penyalahgunaan ijin kunjungan dan habisnya masa waktu yang
ditentukan, sehingga harus segera diantisipasi dan diatasi. Penelitian ini akan
mengkaji tentang bentuk penyalahgunaan ijin tinggal orang asing di Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta dan penegakan hukumnya yang dilakukan oleh
Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta. B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan dari penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah bentuk penyalahgunaan ijin tinggal orang asing di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta? 2. Bagaimanakah penegakan hukum bagi orang asing yang melakukan penyalahgunaan ijin tinggal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta?
7
C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Tujuan Subyektif a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk penyalahgunaan ijin tinggal orang asing di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. b. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister pada Program Magister Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
2. Tujuan Obyektif
a. Untuk mengetahui bentuk penyalahgunaan ijin tinggal orang asing di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. b. Untuk mengetahui penegakan hukum bagi orang asing yang melakukan penyalahgunaan ijin tinggal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
D. Keaslian Penelitian Penelitian yang dilakukan oleh Lucky Agung Bintarto (2006) yang berjudul “Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Imigrasi Dalam
Rangka Penegakan Hukum Terhadap
Pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian”, lokasi penelitian dilakukan di
8
Dierektorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI. Menggunakan data sekunder dan data primer, pengumpulan data melalui wawancara dan kepustakaan. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini berjenis Yuridis Normatif. Lokasi penelitian adalah Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta. Informan penelitian adalah: Kepala Kanim Kelas I Yogyakarta, Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan, Kepala Seksi Lalu-lintas Keimigrasian, Kepala Seksi Status Keimigrasian, Kepala Sub Seksi Pengawasan, dan Kepala Sub Seksi Penindakan. Pengumpulan data melalui wawancara dan kepustakaan, analisis data menggunakan metode deksriptif kualitatif. Dalam penelitian ini disampaikan juga hasil penegakan hukum yang telah dilaksanakan oleh aparat Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta.
E. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya Hukum Keimigrasian. b. Untuk menerapkan ilmu yang bersifat teoritik, sehingga nantinya dari penelitian ini diharapkan hasilnya berguna untuk memperbanyak
9
referensi ilmu bidang keimigrasian mengenai penegakan hukum penyalahgunaan izin tinggal berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
2. Manfaat Praktis
a. Dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan penegakan hukum penyalahgunaan izin tinggal berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. b. Dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihakpihak
yang berwenang dan
penyalahgunaan izin tinggal
terkait
dalam
penegakan
hokum
