BAB I PENDAHULUAN. I.1 Latar belakang Negara demokratis berarti negara yang memiliki bentuk pemerintahan dari

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar belakang Negara demokratis berarti negara yang memiliki bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut paham demokrasi. Dalam paham ini rakyat memiliki kedudukan yang sangat penting, sebab kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini berarti bahwa rakyat berdaulat, berkuasa untuk menentukan cara bagaimana ia harus diperintah. 1 Pengertian demokrasi secara sederhana menurut Joseph Schumpeter adalah Demokrasi merupakan metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara. 2 Pada pemilihan berikutnya, warganegara dapat mengganti wakil yang mereka pilih sebelumnya. Kemampuan untuk memilih di antara pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan itu disebut dengan demokrasi. Negara demokratis menganggap pemilihan umum sebagai lambang dan sekaligus tolak ukur utama dalam demokrasi, dimana pelaksanaan dan hasil pemilihan umum tersebut merupakan refleksi dari kehidupan demokrasi dan akan menghasilkan aspirasi masyarakat. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan langkah maju demokratisasi lokal di Indonesia, dimana dalam hal ini 1

Mohammad Hatta, Demokrasi Kita Dan Pikiran- pikiran tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat, Bandung, Sega Arsy (2009:55) 2 Goerg Sorensen, Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia Yang sedang berubah), Yogyakarta, Pustaka Pelajar (2003: 15)

Universitas Sumatera Utara

Pemilihan Kepala Daerah memberi peluang bagi para calon Kepala Daerah untuk berkompetisi secara jujur dan adil. Pelaksanaan pilkada secara langsung berupaya untuk menghasilkan Kepala Daerah yang lebih baik, berkualitas, dan memiliki akseptabilitas politik yang tinggi serta derajat legitimasi yang kuat karena Kepala daerah terpilih dengan mendapat mandat langsung dari masyarakat. Pemilihan kepala daerah secara langsung juga akan menghasilkan pemerintah daerah yang lebih efektif dan lebih efisien. Oleh karena itu, Indonesia mulai menyusun aturan-aturan yang mendukungnya dan merevisi aturan yang menghambat proses demokratisasi ini. Salah satu perubahan yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan UU No 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah yang ditujukan untuk mengatur bentuk pemerintahan daerah yang sesuai dengan semangat otonomi daerah dengan salah satu amanat tentang pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah secara langsung di mana aturan ini tidak dapat ditemukan di dalam aturan yang sebelumnya. Konsekuensi dari adanya Pemilihan kepala daerah secara langsung, maka rakyat memiliki peran yang nyata dalam rangka ikut menentukan nasib daerahnya dengan perluasan partisipasi politik yang bersifat progresif melalui pemilihan umum dimana pemilihan umum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kehidupan demokrasi. Mengingat sebelum aturan ini dikeluarkan maka yang berhak memilih Kepala Daerah adalah para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terdapat di daerah tersebut. Dhal mengidentifikasi dua jalan terpenting menuju demokrasi yaitu kompetisi dan partisipasi. 3 Meningkatnya partisipasi

3

Ibid, hal.21.


berarti meningkatnya jumlah warga negara yang memperoleh hak- hak politik dan kebebasan, sedangkan kompetisi menyangkut pada tersedianya hak- hak dan kebebasan bagi anggota sistem politik. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung akan mampu membawa iklim demokrasi kearah yang lebih baik jika mampu dikelola dengan benar, dan diharapkan setelah pemilihan Kepala Daerah secara langsung dapat dilaksanakan maka akan mampu memberikan efek bagi perkembangan demokrasi menjadi lebih berkualitas karena jika Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dapat dikelola dengan benar dan dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia maka hal tersebut akan mampu menunjukkan identitas Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi secara nyata. Sementara Pemilihan Kepala Daerah yang tidak tepat akan membawa masalah yang besar, karena Kepala Daerah yang dipilih dianggap sebagai Pemimpin segenap masyarakat sebuah daerah. Oleh karena itu pemilihan secara langsung dianggap sebagai cara yang tepat dan mampu mengurangi pihak- pihak yang diuntungkan sebagian. Demokrasi di tingkat nasional akan tumbuh berkembang dengan baik, mapan dan dewasa jika di tingkat lokal nilai- nilai demokrasi ini telah mengakar dengan terlebih dahulu dan berjalan dengan baik, sehingga secara otomatis tatanan, instrumen, dan konfigurasi kearifan dan kesantunan politik lokal terlebih dahulu harus terbentuk. Dari sini tampak bahwa kebangkitan demokrasi politik Indonesia diawali dengan otonomi daerah, dan salah satu caranya dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah langsung sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas, adil, berkala dan diharapkan


mampu memberikan kesempatan kepada rakyat untuk meningkatkan kualitas perannya

dalam

kehidupan

bernegara

serta

melatih

masyarakat

untuk

menyalurkan aspirasi dengan kebebasan mengeluarkan pendapat dan menerima keragaman pandangan dengan bertanggungjawab serta mendapatkan informasi yang dapat digunakannya untuk memberikan pertimbangan dan menentukan keputusan politik secara arif dan bermoral. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan suatu lembaga yang mampu mendukung

pelaksanaan

Pemilihan

Kepala

Daerah

yang

mampu

dan

berkompeten. Lembaga tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum dimana mereka bertugas untuk mempersiapkan apa-apa saja yang perlu untuk melakukan pemilihan umum. KPU juga memiliki tanggungjawab untuk mengarahkan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanan Pemilihan Kepala Daerah, sehingga Penyelenggaraan sebuah Pemilihan Kepala Daerah dapat berjalan dengan tepat dan dengan asas Demokrasi karena tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah dapat dilihat berdasarkan partisipasi politik masyarakatnya. Di kabupaten Tapanuli Utara, masih terdapat sebagian masyarakat yang tidak mengetahui betapa pentingnya partisipasi mereka dalam memilih kepala daerahnya, karena masyarakat belum sepenuhnya mengetahui manfaat pemilu. Hal ini bisa dilihat dari partisipasi pemilih yang belum sepenuhnya terlaksana. Selain itu sebagian masyarakat terlibat dalam proses pemilihan umum hanya sebatas pada pemungutan suara, sehingga kelompok- kelompok yang akan dipilih tidak dikenal dengan jelas oleh pemilih.


Dalam Pemilihan Kepala Daerah secara langsung rakyat dituntut untuk mampu berpikir kritis, arif, dan cerdas terhadap tawaran yang diberikan oleh para calon Kepala Daerah, serta menentukan siapakah yang pantas dan layak menjadi pemimpinnya. Berikut ini ditampilkan

dalam bentuk tabel, jumlah masyarakat

dan

jumlah pemilih di kabupaten Tapanuli Utara tahun 2009. Tabel 1 Jumlah penduduk dan Pemilih pada Pilkada 2009 No

Kecamatan

Penduduk

Pemilih Sementara

Pemilih tetap

Pemilih

1

Parmonangan

16.450

9.331

8.641

6.435

2

Adiankoting

14.822

8.512

8.392

6.699

3

Sipoholon

28.224

14.978

14.403

10.273

4

Tarutung

37.588

24.472

24.949

19.330

5

Siatas Barita

12.850

8.629

8.193

6.571

6

Pahae Julu

13.897

7.601

7.424

5.828

7

Pahae Jae

11.323

7.443

7.192

5.556

8

Purba Tua

9.394

5.048

4.887

3.515

9

Simangumban

7.657

4.775

4.518

3.507

10

Pangaribuan

27.242

17.272

16.853

12.912

11

Garoga

16.284

9.883

9.766

7.412

12

Sipahutar

27.710

15.631

15.195

11.430

13

Siborongborong

47.779

28.455

27.701

19.394

14

Pagaran

16.179

10.309

10.314

7.608

15

Muara

14.559

8.781

8.781

6.764

(Sumber: Data KPU Tapanuli Utara Tahun 2009)


Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan jumlah masyarakat yang masuk dalam daftar Pemilih Sementara berbeda jauh dengan jumlah masyarakat yang ikut memilih. Sebagai contoh, kecamatan dengan jumlah masyarakat terbanyak yaitu kecamatan Siborongborong, terdata dalam Daftar Pemilih Sementara sebanyak 28.455, sementara yang ikut dalam pemungutan suara hanya sebanyak 19.394. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Sikap masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam pemilihan kepala Daerah disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain karena ketidaktahuan atas hak dan kewajibannnya sebagai warga negara, jenuh mengikuti pemilihan, atau tidak memiliki pemahaman mengenai pemilu. Selain itu, masalah tersebut bisa saja disebabkan terjadinya beberapa kesalahan pembagian kartu pemilih, jauhnya tempat pemungutan suara atau masalah kurangnya sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum kepada masyarakat mengenai pemilihan kepala daerah. Melihat kenyataan yang demikian maka peran lembaga atau Komisi Pemilihan Umum cukup vital dalam mengawal jalannya demokrasi, apakah ia akan melemahkannya atau bahkan menguatkan jalan demokrasi yang sedang dibangun. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum sangat berperan dalam pelaksanaan Pilkada, salah satunya adalah memberikan informasi tentang pemilihan kepada masyarakat. Peranan komisi pemilihan umum ini tidak menutup kemungkinan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat


dapat menyalurkan aspirasinya melalui pemilihan umum dengan menggunakan hak suaranya. Penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah langsung Kabupaten Tapanuli Utara diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara. Mengingat fenomena Pemilihan Kepala Daerah langsung ini merupakan hal yang masih baru maka dirasakan pengetahuan tentang bagaimana penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah langsung ini masih terbatas. Karena itu penulis merasakan bahwa sangat penting sekali untuk melakukan penelitian dengan judul “Peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Langsung untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat”

I.2. Rumusan Masalah Masalah merupakan bagian pokok dari suatu kegiatan penelitian dimana penulis mengajukan pertanyaan terhadap dirinya tentang hal- hal yang akan dicari jawabannya melalui kegiatan penelitian. 4 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang diteliti adalah: “Bagaimana Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPUD) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Langsung Untuk meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat? ”

I.3. Tujuan Penelitian Penelitian

ini

tentu

memiliki

tujuan

yang

hendak

dicapai

dalam

penyelenggaraannya. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

4

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta (2002:47)


1. Untuk mengetahui Peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 2. Untuk mengetahui bagaimana KPUD Kabupaten Tapanuli Utara meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. 3. Untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi politik masyarakat dalam mengikuti penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tapanuli Utara.

I.4 Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan untuk menjelaskan dan memprediksi makna Pemilihan kepala Daerah dan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, dimana kemudian dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pengetahuan dan bacaan serta referensi untuk penelitian selanjutnya. 2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dijadikan sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Utara tentang Pemilihan Kepala daerah dan

melihat

bagaimana

mereka

telah

mengarahkan

partisipasi

masyarakatnya. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat agar lebih termotivasi untuk


menggunakan hak suranya dalam pemilihan kepala daerahnya serta ikut serta untuk menentukan masa depan daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

I.5. Kerangka Teori Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, defenisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep dan kerangka teori disusun sebagai landasan berfikir untuk menunjukkan perspektif yang digunakan dalam memandang fenomena sosial yang menjadi objek penelitian. 5 Berdasarkan rumusan diatas, maka dalam kerangka teori ini penulis akan mengemukakan teori, gagasan, atau pendapat yang akan dijadikan titik tolak landasan berfikir dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi kerangka teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

I.5.1

Pemilihan Umum Pemilihan umum (Pemilu) menurut Pasal 1 UU RI No.12 Tahun 2003

adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaannya pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dimana Pemilih adalah warga negara Indonesia yang berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin serta memenuhi syarat sebagai pemilih yaitu : tidak terganggu jiwanya,

5

Masri Singarimbun, Metode Penelitian survei, Jakarta, LP3S (1995:37)


tidak dicabut hak pilihnya berdasar keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum serta terdaftar sebagai pemilih. Pemilihan Umum adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, public relations, komunikasi massa, lobby dan lain-lain kegiatan. 6 Dalam Pemilu, para pemilih juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai sehingga Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan kepada para pemilih. Pemilu yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali memiliki beberapa asas dalam pelaksanaanya, yaitu asas "Luber" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Asal "Luber" sudah ada sejak zaman Orde Baru dan tercantum dalam pasal 2 UU No 12 Tahun 2003.

7

Asas langsung maksudnya adalah rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. 6 7

http://wapedia.mobi/id/Pemilihan_Umum Pasal 22 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2003


Asas umum maksudnya adalah pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang–undang berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Asas adil maksudnya adalah setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan dari pihak mana pun. Asas bebas maksudnya bahwa setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Asas rahasia maksudnya adalah dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Asas jujur maksudnya adalah dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau pemilu, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap jujur. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas "Jurdil" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil". Asas jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu


dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu. I.5.2

Pemilihan Umum Kepala Daerah langsung

I.5.2.1 Kepala Daerah Kepala daerah adalah jabatan publik atau politik yang diraih melalui mekanisme politik berdasarkan sistem yang legal, pemilihan perwakilan atau melalui pemilihan langsung. Kepala Daerah dalam konteks Indonesia adalah gubernur sebagai kepala daerah provinsi, bupati sebagai kepala daerah kabupaten, atau walikota sebagai kepala daerah kota. Kepala daerah dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Sejak tahun 2005, pasangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada). Pasangan tersebut dicalonkan oleh partai politik maupun independen. 8 Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan pengertian Kepala Daerah, yaitu sebagai berikut: Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis terhadap Kepala Daerah tersebut, dengan mengingat bahwa tugas dan wewenang DPRD menurut UndangUndang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan antara lain bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka pemilihan secara demokratis dalam Undang- Undang ini dilakukan oleh rakyat secara langsung Kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu 8

http://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_daerah


oleh seorang wakil kepala daerah dan perangkat daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata caranya ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dicalonkan baik oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memperoleh sejumlah kursi tertentu dalam DPRD dan atau memperoleh dukungan suara dalam Pemilu legislatif dalam jumlah tertentu. 9 Berdasarkan

penjelasan

Undang-Undang

diatas,

dikatakan

bahwa

pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis yaitu berdasarkan pemilihan secara langsung oleh masyarakat, karena DPRD menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah. Berarti dalam hal ini rakyat memiliki hak untuk memilih siapa yang akan menjadi Kepala Daerahnya.

I.5.2.2 Pemilihan Kepala Daerah secara langsung Pemilihan Kepala daerah langsung merupakan fenomena yang sudah ada sejak era reformasi. Salah satu tujuan reformasi adalah untuk mewujudkan suatu Indonesia yang lebih demokratis. Hal tersebut akan dapat diwujudkan dimulai dari penegakan demokrasi di daerah dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam melakukan pemilihan daerah dan wakil kepala daerah. Penegakan demokrasi tersebut dimulai dari dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung mulai bulan juni 2005 di berbagai daerah. Sementara itu Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah sebelum pilkada langsung 9

Penjelasan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


atau sebelum tahun 2005, tidak melibatkan peran masyarakat secara nyata, bahkan masyarakat seolah berperan sebagai penonton yang tidak punya peran berarti dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tersebut. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan peristiwa penting, tidak saja karena merupakan tonggak sejarah demokratisasi di negeri ini, tetapi juga diharapkan mampu sebagai sarana untuk memilih kepala- kepala daerah yang memiliki tanggungjawab lebih besar kepada rakyat di daerahnya masing- masing. Pilkada juga diharapkan dapat menekan politik uang yang sehingga kepala-kepala daerah yang terpilih benar- benar sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan. Selanjutnya, rakyat pemilih juga akan mengawasi secara ketat kinerja kepala daerah yang dipilihnya selama masa jabatannya, sehingga masyarakat bisa memberikan penghargaan dengan memilihnya kembali pada masa berikutnya atau tidak memilihnya lagi. Secara umum, pelaksanaan pilkada secara langsung yang dimulai pada bulan juni 2005 tersebut, merupakan langkah awal untuk perwujudan kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, kehendak rakyat akan diwujudkan dengan memilih pemimpinnya secara langsung baik untuk memilih gubernur pada tingkat provinsi maupun memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota. Untuk kepentingan ini, pemerintah telah menngesahkan UU Nomor 32 tahun 2004 pasal 56 sebagai pengganti UU Nomor 22 tahun 1999

yaitu: “Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang


dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia dan adil.”. 10 Pemilihan kepala daerah langsung adalah adalah pemilihan kepala daerah yang memberi ruang bagi rakyat untuk menggunakan hak pilih aktif, yakni hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Seluruh warga asal memenuhi syarat dapt menjadi pemilih dan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Keterlibatan langsung masyarakat dalam tahapan- tahapan kegiatan pilkada langsung dapat terlihat jelas dimana rakyat berperan sebagai subjek politik. Dalam hal ini masyarakat dapat menjadi pemilih, penyelenggara, pemantau, bahkan pengawas. Penyelenggaraan pilkada langsung dilaksanakan melalui dua tahap, yakni tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. (Dalam pasal 65 ayat (1) UU No. 32/ 2004), tahap persiapan tersebut terkait dalam hal- hal sebagai berikut: 1. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan. 2. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah. 3. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah 4. Pembentukan panitia pengawas, PPK, PPS, dan KPPS 5. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Tahap pelaksanaan tentang pemilihan kepala daerah meliputi: 1. Penetapan daftar pemilih

10

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Pasal 56)


2. Pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah 3. Kampanye 4. Pemungutan suara 5. Penghitungan suara 6. Penetapan pasangan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah terpilih, pengesahan dan pelantikan. Hubungan pilkada langsung dengan kedaulatan rakyat mencakup hal- hal sebagai berikut: 11 1. Rakyat secara langsung dapat menggunakan hak- haknya secara utuh. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak pilih rakyat, yaitu hak memilih calon pemimpinnya. 2. Wujud nyata asas pertanggungjawaban dan akuntabilitas Pertanggungjawaban

dan

akuntabilitas

publik

seorang

pemimpin

merupakan landasan amat penting guna menjaga kelangsungan sebuah kepemimpinan politik. Melalui pilkada langsung, seorang kepala daerah harus dapat mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kepada rakyat yang memilih. 3. Menciptakan suasana kondusif bagi terciptanya hubungan sinergis antara pemerintah dan rakyat. Dalam hal ini, pemerintah akan melaksanakan kehendaknya sesuai dengan kehendak rakyat. Keserasian dan keseimbangan hubungan antara

11

Joko J Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Poblema Penerapan di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar (2005:128)


keduanya

akan

membawa

pengaruh

yang

menentukan

tegaknya

pemerintahan yang demokratis. Pilkada langsung tidak dengan sendirinya menjamin peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri tetapi jelas akan membuka akses terhadap peningkatan kualitas demokrasi. Akses itu berarti berfungsinya mekanisme check and balance, yaitu meliputi hubungan kepala daerah dengan rakyat, DPRD dengan rakyat, kepala daerah dengan DPRD, DPRD denagn kepala daerah dan juga dengan lembaga Yudikatif. 12 Hal ini berarti Kepala daerah dituntut untuk memenuhi janjijanji kampanye, dituntut mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan perda. Idealisme dari pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan implikasi mendasar dalam upaya untuk merevisi UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada awal tahun 2001 yang memberikan otonomi yang luas dan nyata serta perimbangan keuangan yang lebih besar kepada pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Hal tersebut kemudian

dibakukan dalam UUD 1945 yang kemudian diakomodasikan dalam bentuk pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999. Ide Pemilihan kepala daerah secara langsung juga di latarbelakangi oleh berbagai ketidakpuasan dan penyimpangan didalam proses Pilkada yang dilakukan para wakil rakyat. Pemilihan kepala daerah langsung juga merupakan sebuah respon kritik konstuktif atas pelaksanaan mekanisme demokrasi tak 12

Joko J. Prihatmoko, men demokratis kan PEMILU, Yogyakarta, Pustaka Pelajar (2008:165)


langsung (demokrasi perwakilan), dimana dalam hal ini masyarakat tidak secara langsung mengartikulasikan berbagai kepentingannya kepada agenda kebijakan publik, melainkan mewakilkannya pada sejumlah kecil orang tertentu yang disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lembaga ini banyak mengambil peran- peran legislasi dalam mengambil keputusan-keputusan publik mengenai siapa yang akan menjadi pimpinan eksekutif di daerah. Ciri- ciri pemilihan Kepala Daerah Langsung adalah 13: 1. Diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Daerah yang mandiri dan Otonom. Yang dimaksud dengan “mandiri” adalah bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah tidak berhubungan secara struktural dan hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum yang lebih tinngi, sedangkan “ otonom” berarti Komisi Pemilihan Umum Daerah berwenang membuat regulasi sendiri. 2. Penyelenggaraan pilkada dibiayai dari anggaran daerah/ lokal. 3. Penyelenggaraan dan Pembiayaan dipertanggungjawabkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah kepada publik. 4. Peraturan(regulasi) pilkada, tahapan kegiatan dan jadwal waktu pelaksanaan tahapan kegiatan ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah berdasarkan ketentuan perundangan yang dilahirkan oleh Parlemen lokal. 5. Acapkali peraturan pilkada, tahapan kegiatan dan jadwal waktu pelaksanaan berbeda-beda antar daerah. I.5.2.3 Pertimbangan sebelum Penyelenggaraan Pilkada langsung Beberapa hal yang menjadi pertimbangan Penyelenggaraan Pilkada langsung adalah: 14 Pertama, Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, bahkan Kepala Desa selama ini telah dilakukan langsung. Akomodasi terhadap tuntutan rakyat, kiranya 13

Ibid, hal.165. Samsul Wahidin, Hukum Pemerintahan Daerah, Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah, Yogyakarta, Pustaka Pelajar (2008: 139) 14


menjadi bagian yang harus diakomodasikan yaitu untuk memilih sendiri sesuai dengan aspirasinya, seorang kepala daerah yang benar- benar sesuai dan bisa memimpin daerahnya. Kedua, Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945. Dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati dan Walikota masing- masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Hal ini kemudian menjadi dasar dari lahirnya UU Nomor 32 Tahun 2004 termasuk didalamnya mengatur tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ketiga,

Pilkada

langsung

dipandang

sebagai

salah

satu

sarana

pembelajaran demokrasi bagi masyarakat. Proses pelaksanaan mulai dari pendataan sampai pada pelantikan kepala daerah dinilai sebagai media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin sesuai dengan nuraninya. Keempat, Pilkada langsung dipandang sebagai sarana untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya ditentukan oleh pemimpin lokal. Pemimpin lokal dianggap mampu mewujudkan tujuan otonomi daerah, salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan.


Kelima, Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Jumlah personil yang berkualitas dari kepemimpiann nasional dianggap sangat terbatas. Pertimbangan tersebut menjadi dasar mengapa penyelenggaraan pilkada langsung kemudian menjadi pilihan yang dinilai tepat untuk diselenggarakan. Dalam hal ini, pilkada dipersepsikan akan memberi jaminan sejumlah keunggulan didalam masyarakat dalam hal realisasi demokrasi yang sebenarnya pada tingkat daerah. Penyelenggaraan ini dinilai akan memenuhi kaidah proses demokratisasi yaitu menjamin terwujudnya stabilitas yang mantap karena melibatkan partisipasi publik yang makin meluas sesuai aspirasi masyarakat. Kepala daerah yang terpilih akhirnya akan menjadi perwujudan kehendak rakyat yang tentunya mewakili aspirasi yang bersifat riil dimasyarakat kerena pemilihan dilaksanakan dengan asas kebebasan untuk memilih. I.5.2.3 Alasan Penyelenggaraan Pilkada langsung Ada beberapa alasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah secara langsung yaitu 15: 1) Mengembalikan kedaulatan ketangan Rakyat Warga masyarakat di daerah, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara Republik Indonesia secara keseluruhan, juga memiliki hak atas kedaulatan yang merupakan hak asasi mereka dan diajmin dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal tersebut menjadi alasan dimana warga masyarakat didaerah berdasarkan kedaulatan yang mereka miliki, harus diberi 15

H. Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada (2005: 53)


kesempatan untuk ikut menentukan masa depan daerahnya masing- masing dengan cara ikut memilih kepala daerah dan wakil kepala daerahnya secara langsung. 2) Legitimasi yang sama antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah dengan DPRD Pada tanggal 5 April 2004, Indonesia sudah melaksanakan Pemilu legislatif. Anggota DPRD dipilih secara langsung oleh rakyat pemilih melalui sistem proporsioanl dengan daftar calon terbuka. Oleh karena itu kepala daearah dan wakil kepala harus dipilih langsung oleh rakyat, sehingga tingkat legitimasi diantara keduanya sama. 3) Kedudukan yang sejajar antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan DPRD Menurut UU NO. 22 Tahun 1999 pasal 16 ayat 2 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa DPRD, sebagai Badan Legislatif Daerah, berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah. Oleh karena itu untuk memberikan kedudukan sebagai mitra sejajar antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD, maka seharusnya kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. 4) UU NO. 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD Dalam Pasal 62 UU No. 22 Tahun 2003, kewenangan DPRD untuk memilih kepala daerah sudah dicabut. Kewenangan yang ada pada DPRD, adalah mengusulkan pengangkatan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah kepada Presiden melalui menteri dalam Negri.


5) Mencegah terjadinya Politik uang Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung diharapkan dapat mencegah dan mengurangi terjadinya politik uang. Pihak- pihak yang ingin melakukan politik uang akan berhadapan dengan para pemilih yang jumlahnya cukup banyak. 1.5.2.5 Dampak Positif Pelaksanaan Pilkada Langsung Penyelenggaraan pilkada akan memberikan dampak yang positif, apabila pelaksanaannya diselenggarakan dengan baik. Pelaksanaan Pilkada yang baik akan menghasilkan lima manfaat penting, yaitu: Pertama, sebagai solusi terbaik atas segala kelemahan proses maupun hasil pemilihan Kepala Daerah secara tidak langsung lewat DPRD. Pilkada dalam hal ini bermanfaat untuk memperdalam dan memperkuat demokrasi lokal. Kedua, Pilkada akan menjadi penyeimbang arogansi lembaga DPRD yang sebelumnya sering mengklaim dirinya sebagai satu-satunya institusi pemegang mandat rakyat yang representatif. Ketiga, Pilkada akan menghasilkan kepala pemerintahan daerah yang memiliki legitimasi yang kuat di mata rakyat. Keempat, Pilkada berpotensi untuk menghasilkan Kepala daerah yang lebih bermutu karena pemilihan secara langsung mendorong majunya calon dan menangnya calon Kepala daerah yang Kredibel dan akseptabel di mata masyarakat daerah. Kelima, Pilkada berpotensi mengurangi praktik politik uang yang merajalela dalam proses pemilihan kepala daerah tidak langsung.


Selain itu sistem pemilihan langsung juga memberikan dampak positif sama seperti sama seperti dampak dari pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah yaitu : 16 1. Pendidikan Politik Rakyat Pilkada langsung memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peran debat publik, sistem seleksi calon dan pentingnya program kerja (visi dan misi), kebijakan, perencancanaan dan anggaran dalam suatu sistem demokrasi. Di satu sisi rakyat semakin rasional baik dalam memilih calon maupun menyikapi proses pilkada. 2. Kancah pelatihan (training ground) dan pengembangan demokrasi Pilkada secara langsung merupakan kancah pelatihan dan pengembangan demokrasi dalam sebuah negara. 3. Pilkada langsung sebagai persiapan untuk karier politik lanjutan Pilkada langsung menciptakan sebuah landasan bagi pemimpin politik prospektifdi tingkat lokal unuk mengembangkan kecakapan dalam pembuatan kebijakan, menjalankan partai politik, serta menyusun anggaran. 4. Membangun stabilitas politik dan mencegah sparatisme Partipasi rakyat dalam politik formal melalui pilkada secara langsung dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dengan cara itu dapat diharapkan tercapainya harmoni sosial, semangat kekeluargaan dan stabilitas politik di daerah. Dengan adanya harmoni sosial, semangat

16

Joko J Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Poblema Penerapan di Indonesia, Yogyakarta,Pustaka Pelajar (2005:132)


kekeluargaan, dan stabilitas politik di daerah berarti menciptakan prakondisi untuk stabilitas nasional dengan alasan yang dapat di pertanggungjawabkan. 5. Kesetaraan Politik (Political equality) Masyarakat di tingkat daerah, sebagaimana di tingkat pusat, mempunyai kesempatan untuk terlibat langsung dalam politik, terutama dalam hal pemberian suara untuk memilih kepala eksekutif. Partisipasi politik yang luas mengandung didalamnya kesetaraan politik karena pemerintahan nasional atau pejabat yang lebih tinggi biasanya kurang antusias memperhatikan posisi politik dari kalangan masyarakat yang ada di daerah. 6. Mencegah konsentrasi kekuasaan di pusat Kesetaraan politik dan partisipasi politik akan mengurangi kemungkinan konsentrasi kekuasaan. Dengan pilkada langsung, kekuasaan politik akan terdistribusi secara luas sehingga pilkada merupakan sebuah mekanisme yang dapat mencakup kelompok miskin dan kelompok marjinal, serta perempuan. 7. Akuntabilitas publik Akuntabilitas publik diperkuat karena pilkada secara langsung lebih accesible terhadap penduduk setempat dan oleh karenanya kepala daerah terpilih akan lebih bertanggungjawab terhadap kebijakan- kebijakan dan hasil- hasilnya dibanding pemimpin politik nasional atau pegawai pemerintah. Satu suara dalam pilkada langsung merupakan suatu mekanisme unik bagi penduduk untuk menunjukkan kepuasan/ ketidakpuasan terhadap kepala daerah. 8. Meningkatkan kepekaan elit terhadap kebutuhan masyarakat.


Dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, maka sensitifitas pemerintah akan meningkat dan berusaha memahami kebutuhan masyarakat agar dapat diterima oleh masyarakat itu sendiri.

I.5.3 Partisipasi Politik Masyarakat Partisipasi politik masyarakat adalah aktivitas warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik yang dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara. Partisipasi politik masyarakat bersifat sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa. Peran serta warganegara tersebut didasarkan pada harapan-harapan yang tinggi tentang kualitas warganegara dan keinginan mereka untuk terlibat dalam kehidupan publik. Dalam hal ini warganegara dituntut untuk lebih memiliki nilai- nilai demokrasi dan rasa kebebasan untuk berperan serta dalam masalah- masalah publik. Partisipasi politik menurut Herbert McClosky adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. 17 Hal yang diteropong terutama adalah mengenai tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah, sekalipun fokus utamanya lebih luas yaitu usaha-usaha untuk memengaruhi alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat. Partisipasi politik dapat juga di defenisikan sebagai suatu sikap politik yang mencakup segala

17

Miriam Budiardjo, Dasar- Dasar Ilmu Politik, Jakarta, PT Ikrar Mandiriabadi (2008:368)


kegiatan atau aktivitas yang mempunyai relevansi politik ataupun hanya mempengaruhi pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan. Huntington dan Nelson membagi partisipasi politik atas dua jenis yaitu: partisipasi Otonom dan partisipasi mobilisasi. 18 Partisipasi Otonom adalah suatu jenis partisipasi yang diharapkan dari setiap individu dalam agrerat masyarakat yaitu keterlibatan masyarakat, baik dalam hal memberikan masukan mengenai ide dan konsep tentang sesuatu hal pada pemerintah, mendirikan organisasi massa, menjadi kelompok-kelompok penekan bagi pemerintah, memberikan haknya pada saat pemilihan kepala daerah, merupakan serangkaian partisipasi yang diinginkan oleh masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan keberadaban politik. Sedangkan Partisipasi mobilisasi adalah partisipasi yang lebih mengedepankan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan program- program yang telah dibuat oleh pemerintah. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, partisipasi politik masyarakat saat pemilihan berorientasi terhadap peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Karena dengan pemilihan kepala daerah tersebut, warga masyarakat diminta untuk memilih calon-calon yang ada dengan merujuk pada program- program kegiatan yang ditawarkan oleh para calon pada saat mereka berkampanye. Berbicara tentang partisipasi masyarakat berhubungan dengan Teori kebijakan publik, yang menjelaskan tentang pendekatan dalam analisis sebuah kebijakan publik. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu pendekatan dalam 18

Leo Agustino, Pilkada dan Dinamika Politik Lokal, Yogyakarta, Pustaka Pelajar (2009:190)


analisis kebijakan publik saat ini, yaitu Pendekatan peran serta warganegara. Hal ini didasarkan dari pemikiran demokrasi klasik dari Jhon locke dan Jhon Stuart Mill, yang menekankan pengaruh yang baik dari peran warganegara dalam perkembangan kebijakan publik. 19 Keikutsertaan warga negara dalam masalah-masalah atau hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat, akan mendorong masyarakat sehingga memiliki pengetahuan dan pemahaman, mengembangkan rasa tanggungjawab sosial yang penuh dan menjangkau perspektif mereka di luar batas- batas kehidupan pribadi. Oleh karena itu warga negara perlu memberikan perhatian untuk ikut serta atau berperan dalam pembangunan suatu daerah, khususnya melalui penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Bentuk-bentuk partisipasi politik itu adalah: 20 1. Kegiatan Pemilihan yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu; 2. Lobby, yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu;

19

Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta, Media Pressindo (2004:

45) 20

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Jakarta, Rineka Cipta, (1990 : 9-10)


3. Kegiatan Organisasi, yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah; 4. Mencari koneksi (Contacting), yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun

jaringan

dengan

pejabat-pejabat

pemerintah

guna

mempengaruhi keputusan mereka, dan 5. Tindakan Kekerasan (violence), yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, teror, kudeta, revolusi dan pemberontakan. Kelima hal diatas merupakan bentuk partisipasi politik masyarakat. Jadi dalam hal pemilihan kepala daerah secara langsung, kegiatan masyarakat untuk ikut dalam pemilihan atau mmberikan suara merupakan merupakan bentuk partisipasi politik masyarakat. Di negara- negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya adalah dengan pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong dari keyakinan, bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurangkurangnya diperhatikan, dan sedikit banyaknya tindakan tersebut dapat mempengaruhi tindakan orang-orang yang berwenang untuk membuat keputusan.


Partisipasi Politik masyarakat erat kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian akan menuntut hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. Perasaan kesadaran seperti itu biasanya timbul dari orang- orang yang berpendidikan, meskipun pendidikan sebenarnya tidak menjamin tingkat partisipasi masyarakat. Di negara Demokrasi juga dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat lebih baik. Tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. 21 Hal itu juga menunjukkan bahwa rezim yang bersangkutan memiliki kadar keabsahan atau legitimasi yang kuat. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang kurang atau rendah dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. selain itu, jika berbagai aspirasi rakyat tidak diungkapkan, pimpinan negara akan kurang tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan cenderung melayani kebutuhan kelompok tertentu saja Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia, masyarakat perlu ikut berpartisipasi. Bentuk partisipasi dari masyarakat dapat terwujud dari satu atau beberapa kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat, misalnya ikut dalam acara sosialisasi, penyuluhan, kampanye dan bahkan ikut memberikan suaranya pada saat pemilihan kepala daerah. Dari beberapa kasus pemilihan kepala daerah di Indonesia, diantara masyarakat ada yang ikut dalam satu atau lebih bentuk partisipasi, namun ada

21

Miriam Budiardjo, Dasar- Dasar Ilmu Politik, Jakarta, PT Ikrar Mandiriabadi (2008:368)


juga yang sama sekali tidak melibatkan diri dalam kegitan politik. Hal ini dinamakan dengan apatis dan sikap tersebut banyak dipilih oleh masyarakat dengan tidak ikut dalam pemilihan dikarenakan oleh sikap tidak tertarik mengenai masalah politik, tidak yakin bahwa usaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah akan berhasil, dan ada juga yang sengaja tidak memilih karena kebetulan berada di lingkungan dimana ketidaksertaan merupakan hal yang dianggap biasa.

1.5.4 Komisi Pemilihan Umum I.5.4.1 Pengertian Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum adalah suatu lembaga yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, dimana pada awal pembentukannya, KPU (Komisi Pemilihan Umum) merupakan lembaga yang beranggotakan orang- orang yang nonpartisan dan kebanyakan dari kalangan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Komisi Pemilihan Umum Daerah

(KPUD) merupakan bawahan Komisi Pemilihan

Umum (KPU) pusat yang berfungsi untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara berjenjang. 22 Ketentuan yang melahirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdapat dalam pasal 22E Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bab VIIB Pemilihan Umum yang merupakan hasil perubahan ketiga tahun 2001. Pasal 22E ayat (5) menyatakan bahwa” Pemilihan umum diselenggrakan 22

Samsul Wahidin, Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah, Yogyakarta, Pustaka Pelajar (2008:47)


oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Dalam hal ini, nama komisi pemilihan umum belum menunjukkan nama yang pasti, namun hal ini menjadi dasar bahwa pemerintah terlepas dari KPU yang bertugas menyelenggarakan Pemilu sebagai organ yang mandiri di dalam kinerjanya. Sementara ketentuan yang mengatur kegiatan Pilkada secara langsung, terdapat dalam pasal 57 (1) (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menetapkan bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD dimana dalam melaksanakan tugasnya KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada DPRD. UndangUndang mengenai KPUD tersebut juga dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pada perkembangan berikutnya dasar penyelenggara pemilihan umum diatur dalam Undang- Undang No. 22 Tahun 2007 yang berisi tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Undang- Undang ini mengatur tentang penyelenggara Pemilihan Umum yang secara profesional menjadi satu- satunya yang mempunyai kewenangan dalam hal penyelenggaraan pemilu di tanah air. Tugas KPU adalah menyelenggarakan pemilihan umum yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR dan DPD, serta DPRD yang dilaksanakan di seluruh tanah air. Kemudian di dalam perkembangan berikutnya KPU juga menyelenggarakan Pemilu untuk Kepala Daerah baik


tingkat Provinsi maupun kabupaten/ kota, dimana lembaga tersebut diberi nama Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Komisi Pemilihan Umum Daerah berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 pasal 22 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa KPU Kabupaten/ kota dibentuk oleh KPU Provinsi, dimana KPU Kabupaten/ Kota tersebut memiliki 5 orang tim seleksi yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan masyarakat yang memiliki integritas dan tidak menjadi anggota partai politik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Tim seleksi terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.

I.5.4.2 Tugas, Kewenangan, dan kewajiban- kewajiban Komisi Pemilihan Umum Daerah Dilihat dari tugas lembaga KPUD sebagai penyelenggara pelaksanaan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah, maka tingkat keberhasilan pelaksanaan Pemilihan umum dan Pemilihan Kepala daerah tersebut sangat ditentukan oleh penyelenggaranya. Untuk melaksanakan pemilihan umum kepala daerah, KPUD mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut: 23 1. Merencanakan pelaksanaan pemilu di kabupaten/ kota 2. Melaksanakan pemilu di kabupaten/ kota 3. Menetapkan hasil pemilu di kabupaten/ kota 4. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya

23

Ibid, hal.52.


5. Mengkoordinasi kegiatan panitia pelaksanaan pemilu dalam wilayah kerjanya 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan KPU provinsi Selanjutnya KPUD kabupaten/ kota berkewajiban antara lain: 24 1. Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara 2. Menyampaikan informasi dan kegiatan pada masyarakat 3. Menjawab pertanyaan serta menampung dan memproses pengaduan dari peserta pemilu dan masyarakat 4. Menyampaikan laporan secara priodik dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pelaksanaan pemilu kepada KPU provinsi 5. Menyampaikan laporan secara priodik kepada bupati/ wali kota 6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN dan APBD 7. Melaksanakan seluruh kewajiban lainnya yang diatur oleh undangundang Dalam membantu tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD dibantu oleh beberapa kelembagaan untuk penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah antara lain: 1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), adalah panitia yang bertugas melaksanakan

pemilu

di

kecamatan,

dimana

panitia

kecamatan

mempunyai tugas dan wewenang :

24

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Pasal 67)


a. Mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh TPS dan melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara dari seluruh PPS dan wilayah kerjanya. b. Membantu tugas Kabupaten/ kota dalam melaksanakan pemilu. 2. Panitia Pemungutan Suara (PPS), adalah panitia pemungutan suara di desa/ kelurahan, dimana panitia desa/ kelurahan memiliki tugas dan wewenang: a. Melakukan pendaftaran pemilih b. Mengangkat petugas pencatat dan pendaftar c. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK d. Membentuk KPPS e. Melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara dari seluruh TPS dalam wilayah kerjanya. f. Membantu tugas PPK 3.

Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS),

adalah panitia

penyelenggara pemungutan suara, dimana KPPS mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: a. Sebagai penyelenggara pemungutan suara, dan di tiap TPS diperbantu oleh keamanan dari pertahanan sipil. b. KPPS mambuat berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil pemungutan suara untuk disampaikan kepada PPS.


Berbagai lembaga tersebut dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah untuk membantu mereka dalam pelaksanaan pemilihan umum di daerah nya. Pelaksanaan Pemilu juga akan berjalan lebih efektif dengan tersedianya penyelenggara Pemilihan yang mencukupi untuk melaksanakan berbagai jenis kegiatan dan menjangkau seluruh masyarakat, baik tingkat kecamatan maupun sampai ke desa. Dalam hal ini dikatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum bertugas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah. Oleh karena itu, berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dan lembaga yang terkait sebelum penyelenggaraan Pemilu, diharapkan mampu mengarahkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti penyelenggaraan Pemilu. Sehingga pelaksaanaan Pemilihan mendapat tingkat partisipasi politik masyarakat yang tinggi.

I.6

Defenisi Konsep Konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan

secara abstrak sebuah kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Melalui konsep kemudian peneliti diharapkan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian (events) yang berkaitan satu dengan yang lainnya. 25

25

Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survei, Jakarta, LP3ES (1995:33)


Oleh karena itu, agar dapat menemukan batasan yang lebih jelas, sehingga penulis dapat menyederhanakan pemikiran atas masalah yang sedang diteliti, maka penulis mengemukakan konsep-konsep antara lain: 1. Pemilihan Kepala Daerah Langsung Pemilihan kepala daerah langsung adalah adalah pemilihan kepala daerah yang memberi ruang bagi rakyat untuk menggunakan hak pilih aktif, yakni hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Seluruh warga asal memenuhi syarat dapat menjadi pemilih dan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat untuk memilih kepala daerahnya secara langsung dan membangun demokrasi yang lebih utuh di Indonesia. 2. Partisipasi Politik Masyarakat Partisipasi politik masyarakat adalah segala jenis kegiatan warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara. Partisipasi politik masyarakat dapat diwujudkan dengan ikut sertanya masyarakat dalam Pilkada dan ikut serta memberikan suara pada saat pemungutan suara. 3. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Komisi Pemilihan Umum adalah suatu lembaga yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, dimana pada awal pembentukannya KPU (Komisi Pemilihan Umum) merupakan lembaga yang beranggotakan orang- orang yang nonpartisan dan kebanyakan dari kalangan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Tugas KPU adalah menyelenggarakan pemilihan umum yaitu pemilihan Presiden dan


Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR dan DPD, DPRD, dan juga melaksanakan Pemilu untuk Kepala Daerah baik tingkat Provinsi maupun kabupaten/ kota


BAB I PENDAHULUAN. I.1 Latar belakang Negara demokratis berarti negara yang memiliki bentuk pemerintahan dari

Recommend Documents