BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian Negara mempunyai suatu pemerintahan yang berfungsi sebagai kesatuan organisasi. Pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah melaksanakan amanat untuk menjalankan tugas pemerintahan melalui peraturan perundangundangan. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang
dilakukan
oleh
lembaga-lembaga
pemerintah,
perusahaan
milik
Negara/daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya dan sebagai instansi yang mengelola dana masyarakat , maka
sudah
sepantasnya
pertanggungjawaban
kepada
jika
pemerintah
masyarakat
harus
melalui
mampu laporan
memberikan keuangannya.
(Mardiasmo,2009). Pada prakteknya kinerja pemerintah seringkali dinodai oleh praktekpraktek penyimpangan dan tindakan inefisiensi yang dilakukan aparat pemerintah , hal ini menunjukkan kualitas pelayanan publik yang disisi lainnya sudah merupakan sorotan. Kondisi ini tidak terlepas dari peranan pengendalian intern organisasi tersebut karena pengendalian intern merupakan fungsi manajemen yang secara sistematis melaksanakan analisa atas seluruh aktivitas perusahaan
1
2
termasuk catatan, prosedur, dan operasi perusahaan. Pengendalian Intern juga dapat menghindarkan kesalahan yang materiil dalam sistem akuntansi dan untuk mengetahui sampai sejauh mana efektivitas dan efisiensi perusahaan telah tercapai. (Arens A,2014) Seperti yang dikemukakan oleh Ketua BPK Harry Azhar Azis yang mengungkapkan bahwa ada 2 faktor utama yang menyebabkan kerugian Negara yang mengakibatkan terjadinya ketidakefektifan dan inefisiensi dalam kegiatan operasionalnya yaitu dikarenakan ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan lemahnya pengawasan internal. Soal kepatuhan Undang-undang, itu bentuknya terkait pelaksanaan kontrak dalam program-program pemerintah baik pusat maupun daerah. Bisa diakibatkan oleh ketidaktahuan atau ada yang sengaja menabrak. (http://finance.detik.com) Bentuk ketidakpatuhan yang dimaksud adalah seperti pengadaan barang dengan spesifikasi yang tidak sesuai kontrak, cara pengadaan barang atau jasa yang tidak sesuai, hingga realisasi proyek yang nilai maupun volumenya tidak sesuai. Masalah kedua yaitu lemahnya pengawasan internal organisasi masingmasing instansi baik pemerintah, kementerian/lembaga, BUMN, pemerintah daerah, dan BUMD. Maksudnya adalah kelemahan dalam pengawasan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) dan aparatur negara. Juga terhadap aset-aset Negara maupun daerah. Misalnya asset berupa tanah, gedung, bangunan, serta peralatan dan mesin-mesin seniali Rp 971,80 milyar dikuasai pihak lain dan tidak
3
dapat ditelusuri. Dari pemeriksaan tersebut terdapat 7.950 temuan pemeriksaan, 7.789 diantaranya adalah masalah ketidakpatuhan terhadap undang-undang senilai Rp. 40,55 triliun dan 2.482 sisanya adalah masalah kelemahan sistem pengendalian internal yang mengakibatkan ketidakefektifan dan inefisiensi dalam kegiatan operasionalnya. Ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dapat menyebabkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, inefisiensi, dan
tak efektif semakin tinggi pada kegiatan yang dijalankan.
(http://finance.detik.com). Seringkali terjadinya berbagai kasus korupsi, penyelewengan keuangan Negara, pemborosan anggaran, inefisiensi organisasi, dan kualitas laporan keuangan pemerintah yang buruk yang salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya sistem pengendalian internal. Organisasi yang semakin besar dan kompleks serta perkembangan pesat tekhnologi informasi yang pada satu sisi memberikan keuntungan tetapi pada sisi yang lain juga meningkatkan risiko pengendalian dan keamanan sehingga mutlak diperlukan sistem pengendalian yang andal. (mahmudi,2011). Menurut PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui
4
kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut maka sebagian besar perusahaan Pemerintah Daerah telah menerapkan sebuah sistem pengendalian intern sebagai pedoman dalam
menjalankan
kewajibannya
untuk
melakukan
pengendalian
atas
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Sistem itu sendiri adalah serangkaian dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga asset, memberikan informasi yang akurat dan andal, dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. (Romney dan Steinbart, 2014). Hakikat pengendalian intern adalah suatu proses dan cara untuk mencapai tujuan dan hal ini dipengaruhi oleh manusia yang diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai. Pengendalian intern yang baik adalah yang dapat melindungi perusahaan dari kelemahan manusiawi dan mengurangi kemungkinan terjadinya kekeliruan, ketidakberesan, dan kecurangan dalam pelaporan keuangan. (Sukrisno,2012). Pengendalian intern bertujuan meliputi: (1) keandalan pelaporan keuangan, (2) efektivitas dan efisiensi operasi, (3) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Proses pengendalian intern dapat membantu dalam
5
mencapai tujuan dasar usaha dan operasional, pengamanan aktiva, keandalan laporan keuangan, dan ketaatan pada hukum.
Hal tersebut sangat berkaitan
dengan unsur-unsur pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pengawasan. (Mulyadi, 2010). Sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
Pemerintah
penyelenggara
Daerah
pemerintah
merupakan
daerah
yang
kepala
daerah
memimpin
sebagai
pelaksanaan
unsur urusan
pemrintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, agar kegiatan operasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien
diperlukanlah
suatu
sistem
pengendalian
internal
yang
dapat
meminimalisasi hal – hal yang dapat merugikan perusahaan. Khaerul Umam dalam bukunya Manajemen Organisasi (2012) mendefinisikan efektif dan efisien sebagai berikut: “Efektif sering diartikan sebagai mencapai sasaran yang diinginkan (producing desired result), sedangkan efisien berarti kemampuan
6
untuk meminimalkan penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan organisasi atau dengan kata lain melakukan dengan tepat”. (Khaerul,2012) Sesuai dengan Undang-undang no.15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara, Badan pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewenangan antara lain untuk melakukan pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan aspek efektivitas. Dalam melakukan pemeriksaan kinerja,selain menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, pemeriksa juga menguji sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. (BPK, 2014). Dalam menilai aspek efektivitas, pemeriksaan bertujuan mengukur sejauh mana suatu program/kegiatan mencapai tujuannya. Efektivitas pada dasarnya adalah pencapaian tujuan. Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara output dengan tujuan atau sasaran yang akan dicapai (outcome). Efektif berarti output yang dihasilkan telah memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. (BPK, 2014). Hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) yang memuat temuan, simpulan dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan dan dibedakan dalam tiga kategori yaitu : (1) ketidakhematan/ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan; (2) Kelemahan Sistem Pengendalian Intern; (3) Ketidakpatuhan terhadap
7
perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah/Perusahaan, potensi kerugian Negara/Daerah/Perusahaan, kekurangan penerimaan dan kelemahan administrasi. (BPK, 2014). Sehubung dengan pentingnya peranan pengendalian intern dalam kegiatan instansi terkait maka penulis memilih objek penelitian pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bandung sebagai Instansi Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan dan mengelola pelayanan untuk kepentingan masyarakat yang diduga menjadi penyalur dana hibah bansos kepada sejumlah penerima yang tidak masuk ke dalam daftar penerima atau LSM fiktif. Sehingga dituntut untuk mempunyai suatu pengendalian yang efektif untuk meningkatkan mutu pelayanannya. (http://nasional.tempo.com) Berdasarkan penelitian Rapina dan Leo Christyanto (2011) mengenai “Peranan Sistem Pengendalian Intern Dalam Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Kegiatan Operasional Pada Siklus Persediaan dan Pergudangan” menunjukkan bahwa hasil penelitian menunjukkan hasil yang valid dan reliable. Selain itu juga terdapat hubungan yang erat antara sistem pengendalian internal dengan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional pada siklus persediaan dan pergudangan, selain itu juga dapat diketahui bahwa sistem pengendalian internal berperan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional pada siklus persediaan dan pergudangan.
8
Penelitian Gunawan,Indra (2012) mengenai “Peranan Pengendalian Intern Dalam Menunjang Efektivitas Kinerja Karyawan” menunjukkan bahwa pengendalian intern yang dapat dilihat dari unsur-unsur pengendalian intern meliputi : lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan serta pemantauan pengendalian intern, serta tujuan pengendalian intern yaitu : laporan keuangan yang dapat diandalkan, efektivitas dan efisiensi kegiatan dan kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku, sehingga dapat meminimalisasi penyimpangan dan penyelewengan serta tercapainya tujuan perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, maka hal ini yang menjadi alasan peneliti untuk mengambil
judul
MENINGKATKAN
“PERANAN
PENGENDALIAN
EFEKTIVITAS
DAN
INTERN
EFISIENSI
DALAM
OPERASIONAL
INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG” 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi pokok permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pengendalian intern atas operasional yang diterapkan dan dijalankan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bandung.
9
2. Bagaimana efektivitas operasional yang dijalankan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bandung . 3. Seberapa besar peranan pengendalian intern dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional Instansi Pemerintah Daerah Kota Bandung secara parsial. 1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk
mengetahui efektivitas pelaksanaan pengendalian
intern
atas
operasional yang diterapkan dan dijalankan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bandung. 2. Untuk mengetahui efektivitas operasional yang dijalankan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bandung. 3. Untuk mengetahui Peranan Pengendalian Intern dalam Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Operasional Instansi Pemerintah Daerah Kota Bandung secara parsial.
1.4 Manfaat Penelitian Setelah menyelesaikan penelitian ini, maka diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain :
10
1.4.1 Kegunaan Praktis Penelitian ini merupakan suatu hal yang dapat menimbulkan manfaat baik bagi penulis, instansi dan para pembaca lainnya. Adapun manfaat-manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut : Bagi Penulis a. Sebagai suatu pengalaman yang berharga karena penulis dapat memperoleh gambaran secara langsung mengenai teori-teori tentang Pengendalian Intern di Instansi Pemerintah Daerah. b. Sebagai suatu sarana untuk menambah khasanah keilmuwan, khususnya dalam menambah wawasan untuk menyikapi isu-isu terbaru dalam pengembangan akuntansi itu sendiri. 1.4.2 Kegunaan Teoritis Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah wawasan pembaca tentang Peranan Pengendalian Intern dalam Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Operasional Instansi Pemerintah Daerah Kota Bandung, serta sebagai bahan pembanding antara teori dan praktek nyata di Pemerintahan Daerah yang selanjutnya sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut. Selain itu Penulis mengharapkan kiranya penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung.
11
1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk penyusunan skripsi pada
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pemerintah Kota Bandung yang berlokasi di jalan wastukencana no.2 Bandung. Sedangkan waktu penelitian ini pada bulan Januari 2015 sampai dengan selesai.
