BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Sistem transportasi nasional yang keberadaannya memiliki posisi dan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Sistem transportasi nasional yang keberadaannya memiliki posisi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam cakupan upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun dalam kaitannya dengan hubungan internasional terdiri dari transportasi darat, laut dan udara. Transportasi udara merupakan salah satu alat transportasi yang cepat dibandingkan alat transportasi lainnya dalam memperlancar roda perekonomian nasional dan internasional, membuka akses ke daerah pedalaman atau terpencil, membina dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa menegakkan kedaulatan negara, menjamin dan menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi sangat mempengaruhi perkembangan alat transportasi sebagal salah satu sarana yang diperlukan dalam efisiensi waktu dan kecepatan. 1 Terutama bagi kalangan eksekutif yang cenderung menggunakan secara transportasi yang efisien, efektif, tepat dan menjangkau daerah yang rumit, sarana transportasi yang sesuai adalah pesawat terbang. Semakin berkembangnya transportasi udara, maka seiring waktu berjalan telah banyak munculnya perusahaan maskapai penerbangan, yang ditandai beroperasinya berbagai jenis perusahaan penerbangan di Indonesia. Pentingnya sistem transportasi tercermin dengan semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan udara bagi mobilitas orang dan barang di dalam negeri 1

http://www.academia.edu/7718727/ Pengangkutan Udara Di_Indonesia, diakses tanggal 25 November 2015 Pukul 10.00 Wib.

Universitas Sumatera Utara

dari dalam dan luar negeri serta berperan sebagai pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah dan pengembangan wilayah. Menyadari pentingnya posisi dan

peranan

sistem

transportasi

tersebut,

khususnya

penyelenggaraan

penerbangan harus di tata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang dengan tingkat kebutuhan, keselamatan, keamanan, keefektifan dan keefisienan. Penerbangan yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri, perlu dikembangkan agar mampu meningkatkan pelayanan yang lebih luas baik domestik maupun internasional.2 Pengembangan penerbangan di tata dalam satu kesatuan sistem dengan mengintegrasikan dan mendominasikan prasarana dan sarana penerbangan, metode, prosedur dan peraturan sehingga berdaya guna dan berhasil guna. Berdasarkan pertimbangan di atas ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan yang merupakan penyempurnaan dari UndangUndang Nomor 15 tahun 1992, sehingga dengan demikian penyelenggaraan penerbangan

sebagai

suatu

sistem

dapat

memberikan

manfaat

yang

sebesarbesarnya kepada seluruh masyarakat, bangsa dan Negara. Penyelenggaraan penerbangan bertujuan mewujudkan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yang wajar, dan menghindari praktek persaingan usaha yang tidak sehat, memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui udara dengan mengutamakan dan melindungi angkutan udara dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional, membina jiwa kedirgantaraan, menjunjung kedaulatan negara, menciptakan daya saing dengan mengembangkan teknologi dan industri angkutan udara nasional, 2

Ibid


menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional, memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara, meningkatkan ketahanan nasional, dan mempererat hubungan

antarbangsa,

serta

berasaskan

manfaat,

usaha

bersama

dan

kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, keserasian dan keselarasan, kepentingan umum, keterpaduan, tegaknya hukum, kemandirian, anti monopoli dan keterbukaan, berwawasan lingkungan hidup, kedaulatan negara, kebangsaan, serta kenusantaraan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang nomor 15 tahun 1992, sehingga penyelenggaraan penerbangan sebagai sebuah sistem dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat, bangsa dan negara, serta memupuk dan mengembangkan jiwa kedirgantaraan dengan mengutamakan faktor keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan mengatur mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab hukum para penyedia jasa dan para pengguna jasa, dan tanggung jawab hukum penyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga sebagai akibat dari penyelenggaraan penerbangan serta kepentingan internasional atas objek pesawat udara yang telah mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia. Di samping itu, dalam rangka pembangunan hukum nasional serta untuk lebih memantapkan perwujudan kepastian hukum, UndangUndang ini juga memberikan perlindungan konsumen tanpa mengorbankan kelangsungan hidup penyedia jasa transportasi serta memberi kesempatan yang lebih luas kepada daerah untuk mengembangkan usaha-usaha tertentu di bandar udara yang tidak terkait langsung dengan keselamatan penerbangan.


Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan telah dilakukan perubahan paradigma yang nyata dalam rangka pemisahan yang tegas antara fungsi regulator, operator, dan penyedia jasa penerbangan. 3 Di samping itu, juga dilakukan penggabungan beberapa penyelenggara yang ada menjadi satu penyelenggara pelayanan navigasi serta untuk sertifikasi dan registrasi pesawat udara juga dibentuk unit pelayanan otonom, dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan penerbangan, yang tidak berorientasi pada keuntungan, secara finansial dapat mandiri, serta biaya yang ditarik dari pengguna dikembalikan untuk biaya investasi dan peningkatan operasional (cost recovery). Penerbangan sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya yang pokok-pokoknya: 1. Pemanfaatan wilayah udara merupakan implementasi dari kedaulatan Negara Republik Indonesia yang utuh dan eksklusif atas ruang udaranya, yang memuat tatanan ruang udara nasional, penyelenggaraan pelayanan, personel dan fasilitas navigasi penerbangan, serta pengaturan tentang tata cara navigasi, komunikasi penerbangan, pengamatan dan larangan mengganggu pelayanan navigasi penerbangan, termasuk pemberian sanksi. Tatanan ruang udara nasional ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan yang andal dalam rangka keselamatan penerbangan dengan mengacu pada peraturan nasional dan regulasi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organisation/ICAO) yang terkait dengan penetapan dan penggunaan ruang udara. Dalam penggunaan ruang udara tersebut, diberikan pelayanan oleh Pemerintah selaku penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, terdiri ataspelayanan lalu lintas penerbangan, komunikasi penerbangan, informasi aeronautika, informasi meteorologi penerbangan, serta informasi pencarian dan pertolongan. Guna mendukung kelancaran kegiatan penerbangan serta keselamatan penerbangan, penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan menyiapkan personel yang kompeten, memasang dan mengoperasikan serta merawat fasilitas navigasi 3

https://id.wikibooks.org/wiki/Moda Transportasi/Moda Transportasi Udara, diakses tanggal 25 November 2015 Pukul 10.00 Wib.


penerbangan. Untuk menjaga keselamatan penerbangan, dalam tata cara bernavigasi, penyelenggara dan pengguna pelayanan navigasi penerbangan diwajibkan mematuhi semua ketentuan yang berlaku. Disamping itu, diatur izin penggunaan frekuensi radio yang dialokasikan untuk penerbangan, dan pemberian rekomendasi penggunaan frekuensi radio di luar alokasi frekuensi yang sudah ditetapkan untuk kegiatan penerbangan, serta dilakukan pembatasan, larangan, dan sanksi terhadap kegiatan yangmengganggu pelayanan navigasi penerbangan. Wilayah udara Republik Indonesia yang pelayanan navigasi penerbangannya dievaluasikan dan dilayani oleh lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak undangundang ini berlaku. 2. Karena penting dan strategisnya peranan penerbangan untuk hajat hidup orang banyak, penerbangan dikuasai oleh negara yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dengan memperkuat kelembagaan yang bertanggung jawab di bidang penerbangan berupa penataan struktur kelembagaan, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan fleksibel berdasarkan skala prioritas, peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia, pengenaan sanksi kepada pejabat dan/atau pegawai atas pelanggaran dalam pelaksanaan ketentuan Undang-Undang ini. Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut meliputi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. 3. Dalam rangka menghadapi perkembangan dunia penerbangan tanpabatas hak angkut (open sky policy), kerja sama bilateral, multilateral, dan plurilateral, asas resiprokal, keadilan (fairness), dan cabotage, aliansi penerbangan, jaringan rute pengumpul dan pengumpan (spoke), serta perkuatan industri penerbangan dalam negeri, pengaturan angkutan udara difokuskan untuk menciptakan iklim yang kondusif di bidang jasa angkutan udara, dengan menetapkan hak dan kewajiban yang seimbang, standar pelayanan prima, dengan mengutamakan perlindungan terhadap pengguna jasa.4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan juga mengatur persyaratan badan usaha angkutan udara agar mampu tumbuh sehat, berkembang, dan kompetitif secara nasional dan internasional. Selanjutnya, untuk membuka daerah-daerah terpencil di seluruh wilayah Indonesia, Undang-Undang ini tetap menjamin pelayanan angkutan udara perintis dalam upaya memberikan stimulus bagi daerah-daerah guna peningkatan kegiatan ekonomi. 4

Ibid.


Menjamin penyelenggaraan kebandarudaraan sebagai pusat kegiatan pelayanan angkutan udara dan unit bisnis yang efektif, efisien, dan mampu menggerakkan perekonomian wilayah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang

Penerbangan

kebandarudaraan,

mengatur

tatanan

persyaratan,

kebandarudaraan

prosedur,

nasional,

dan

penetapan

standar lokasi,

pengoperasian, fasilitas dan personel bandar udara, pengendalian daerah lingkungan kerja, dan kawasan keselamatan operasi penerbangan di sekitar bandar udara untuk kepentingan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta kelestarian lingkungan. Penyelenggaraan bandar udara diatur juga pemisahan yang tegas antara regulator dan operator bandar udara dengan dibentuknya Otoritas Bandar Udara, serta memberi peluang lebih luas terhadap peran serta swasta dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bandar udara. Menjamin terwujudnya penyelenggaraan penerbangan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan mengatur penetapan program keselamatan penerbangan nasional, program keamanan penerbangan nasional, dan program budaya tindakan keselamatan yang mengacu pada regulasi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO). Program keselamatan penerbangan nasional memuat peraturan keselamatan, sasaran keselamatan, sistem pelaporan keselamatan, analisis data dan pertukaran informasi keselamatan (safety data analysis and exchange), kegiatan investigasi kecelakaan dan kejadian (accident andincident investigation), promosi keselamatan (safety promotion), pengawasan keselamatan


(safety oversight), dan penegakan hukum (law enforcement). Sedangkan program keamanan penerbangan nasional memuat peraturan keamanan, sasaran keamanan, personel keamanan, pembagian tanggung jawab keamanan, perlindungan bandar udara, pesawat udara, dan fasilitas navigasi, pengendalian dan penjaminan keamanan terhadap orang dan barang di pesawat udara, penanggulangan tindakan melawan hukum, penyesuaian sistem keamanan terhadap tingkat ancaman keamanan, dan pengawasan keamanan penerbangan. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 sebagai produk baru

perundang-undangan

penerbangan

di

Indonesia

yang

di

dalam

penyelenggaraan kegiatan penerbangan merampung kegiatan usaha penunjang angkutan udara diharapkan dapat melengkapi produk-produk kegiatan usaha penunjang angkutan udara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 131 UndangUndang Nomor 1 tahun 2009 menyebutkan “Untuk menunjang kegiatan angkutan udara niaga, dapat dilaksanakan kegiatan usaha penunjang angkutan udara”. Kegiatan usaha penunjang angkutan udara tersebut dapat berupa kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan angkutan udara niaga antara lain sistem reservasi melalui computer (computerized reservation system), pemasaran dan penjualan tiket pesawat atau agen penjualan umum (ticket marketing and selling), pelayanan di darat untuk penumpang dan kargo (ground handling) dan penyewaan pesawat udara (aircraft leasing), dan lain-lain. Semakin banyaknya maskapai penerbangan maka semakin ketat pula persaingan dalam mencari konsumen. Dengan ketatnya dalam mencari konsumen


maka pihak maskapai penerbangan melakukan inovasi dalam hal pelayanan maupun harga tiket itu sendiri. Maskapai penerbangan dalam pemasaran jasa tidak dapat melayani secara langsung seluruh konsumennya. Dengan semakin banyaknya konsumen yang harus memilih jasa penerbangan, maka pihak maskapai penerbangan harus mencari rekan bisnis yang mampu membantu memasarkan produknya, dengan saling memberikan keuntungan yang seimbang bagi kedua belah pihak. Hal ini mendorong adanya kerjasama yang terorganisir dengan baik antara maskapai penerbangan dan rekan bisnisnya. Ini memungkinkan bagi maskapai penerbangan meminta travel agent untuk mengurus segala kebutuhan dan kepentingan perjalanan konsumen. Konsumen yang ingin memesan atau membeli tiket pesawat tidak perlu datang ke kantor perwakilan maskapai penerbangan yang resmi, melainkan dapat langsung ke travel agent yang telah mendapatkan ijin resmi dari perusahaan penerbangan yang bersangkutan. Dengan semakin banyaknya kemudahan yang diperuntukkan bagi konsumen dalam pemensanan tiket pesawat, diharapkan akan bertambah jumlah konsumen yang memakai jasa penerbangan. Dalam pelayanannya sebagai salah satu industri yang bergerak dalam bidang jasa, sebuah travel agent harus ada mencapai suatu tujuan yang maximal dalam memberikan jasa kepada pelanggannya yaitu kepuasan konsumen. Dengan tercapainya kepuasan pelanggan maka travel agent tersebut mendapat satu titik positif di mata pelanggan, dalam hal pelayanan yang diberikan. Dampak dari kepuasan tersebut akan memungkinkan mereka kembali menggunakan jasa yang ditawarkan. Ini adalah peluang utama yang dicapai dari beroperasinya sebuah travel agent.


Berdasarkan latar belakang di atas, dipilih judul tentang "Pembinaan Dan Penataaan Usaha Agen Penjualan Tiket Dan Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara Sebagai Usaha Penunjang Dalam Penyelenggaraan Angkutan Udara (Studi Pada PT. Graha Travel & Tour Medan)". B. Perumusan Masalah Adapun yang menjadi permasalahan dalam penyusunan skripsi ini adalah : 1. Bagaimana tanggungjawab PT. Graha Travel & Tour Medan sebagai agen penjualan umum dalam melakukan kegiatan usaha penunjang angkutan udara ? 2. Bagaimana pembinaan dan penatausahaan agen penjualan tiket dan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara dalam kegiatan usaha penunjang angkutan udara ? 3. Bagaimana upaya hukum jika terjadi wanprestasi di antara para pihak ?.

C. Tujuan Penulisan Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah : 1. Untuk mengetahui tanggungjawab PT. Graha Travel & Tour Medan sebagai agen penjualan umum dalam melakukan kegiatan usaha penunjang angkutan udara. 2. Untuk mengetahui pembinaan dan penatausahaan agen penjualan tiket dan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara dalam kegiatan usaha penunjang angkutan udara. 3. Untuk mengetahui upaya hukum jika terjadi wanprestasi di antara para pihak.


D. Manfaat Penulisan Adapun manfaat penulisan dalam skripsi ini adalah: 1. Secara teoritis untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya pembinaan dan penataaan usaha agen penjualan tiket dan perusahaan ekspedisi muatan pesawat udara sebagai usaha penunjang dalam penyelenggaraan angkutan udara. 2. Secara praktis memberikan informasi kepada masyarakat tentang penyelesaian hukum jika terjadi perselisihan antara konsumen dengan agen penjualan tiket dan perusahaan ekspedisi muatan pesawat udara sebagai usaha penunjang dalam penyelenggaraan angkutan udara.

E. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran yang akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan sebuah proses atau hubungan, menggunakan informasi dasar dari suatu hubungan teknik dengan definisi tentang penelitian ini dan berusaha menggambarkan secara lengkap5 yaitu tentang pembinaan dan penataaan usaha agen penjualan tiket dan perusahaan ekspedisi

5

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003,

hal.16.


muatan pesawat udara sebagai usaha penunjang dalam penyelenggaraan angkutan udara. 2. Sifat Penelitian Untuk menunjang diperolehnya data yang aktual dan akurat, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang hanya menggambarkan fakta-fakta tentang objek penelitian baik dalam kerangka sistematisasi maupun sinkronisasi berdasarkan aspek yurisidis, dengan tujuan menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian. 3. Sumber Data. Data yang diharapkan dapat diperoleh di tempat penelitian maupun di luar penelitian adalah : a. Data primer Data primer, adalah data yang diperoleh dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Untuk memperoleh data primer peneliti melakukan studi lapangan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara (interview). Wawancara, adalah bertanya langsung secara bebas kepada responden dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan secara terbuka sebagai pedoman. b. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti yang sebelumnya telah diolah orang lain. Untuk memperoleh data sekunder peneliti melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah penelitian terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan ini, sebagai bahan referensi


untuk menunjang keberhasilan penelitian. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari: 1) Bahan hukum primer, terdiri dari bahan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum positif termasuk peraturan perundang-undangan dan website. 2) Bahan hukum sekunder atau sering dinamakan Secondary data yang antara lain mencakup di dalamnya: a) Kepustakaan/buku literatur yang berhubungan dengan pembinaan dan penataaan usaha agen penjualan tiket dan perusahaan ekspedisi muatan

pesawat

udara

sebagai

usaha

penunjang

dalam

penyelenggaraan angkutan udara. b) Data tertulis yang lain berupa karya ilmiah para sarjana. c) Referensi-referensi yang relevan dengan pembinaan dan penataaan usaha agen penjualan tiket dan perusahaan ekspedisi muatan pesawat udara sebagai usaha penunjang dalam penyelenggaraan angkutan udara. 3) Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ekslopedia, Kamus umum dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data. Mengingat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif yang memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data utama ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Untuk melengkapi data yang berasal dari studi


kepustakaan tersebut, maka pada penelitian ini dilakukan wawancara terhadap pimpinan/staf PT. Graha Travel & Tour Medan. 5. Analisis Data. Data yang dikumpulkan dapat dipertanggung jawabkan dan dapat menghasilkan jawaban yang tepat dari suatu permasalahan, maka perlu suatu teknik analisa data yang tepat. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan.6 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan pola pikir/logika induktif, yaitu pola pikir untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Pengolahan dan analisis data bergantung pada jenis datanya. Pada penelitian hukum berjenis normatif, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier tidak dapat lepas dari berbagai penafsiran hukum yang dikenal dalam ilmu hukum. F. Sistematika Penulisan BAB I : Pendahuluan, yang menjadi sub bab terdiri dari, yaitu Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan BAB II : Tinjauan Tentang Hukum Pengangkutan Udara Di Indonesia Dikaitkan Dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2009 meliputi : Asas dan Tujuan Diselenggarakannya Pengangkutan Udara, Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Pengangkutan Udara, Manfaat serta Fungsi Jasa Angkutan Udara dan Pelaksanaan Pengangkutan Udara, Kegiatan Usaha Penunjang dalam Angkutan Udara. 6

Ibid, hal.18


BAB III Tinjauan Tentang

Agen Penjualan Tiket Dan Perusahaan

Ekspedisi Muatan Pesawat Udara Sebagai Salah Satu Aspek Kegiatan Penunjang Angkutan Udara meliputi : Pengertian Keagenan dan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara, Perjanjian Keagenan dan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara, Hak dan Kewajiban para Pihak. BAB IV Pembinaan Dan Penataaan Usaha Agen Penjualan Tiket Dan Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara Sebagai Usaha Penunjang Dalam Penyelenggaraan Angkutan Udara meliputi : Kewajiban serta Tanggungjawab Agen Penjualan Tiket dan Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara dalam Kegiatan Usaha Penunjang Angkutan Udara, Kendala dalam Pembinaan dan Penataaan Usaha Agen Penjualan Tiket dan Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara dalam Kegiatan Usaha Penunjang Angkutan Udara, Upaya Hukum jika terjadi wanprestasi di antara pihak. BAB V Kesimpulan dan Saran. G. Keaslian Penulisan Skripsi ini berjudul “Pembinaan Dan Penataaan Usaha Agen Penjualan Tiket Dan Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara Sebagai Usaha Penunjang Dalam Penyelenggaraan Angkutan Udara”. Di dalam penulisan skripsi ini dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pembinaan dan penataaan usaha agen penjualan tiket dan perusahaan ekspedisi muatan pesawat udara sebagai usaha penunjang dalam penyelenggaraan angkutan udara, baik melalui literatur yang diperoleh dari perpustakaan maupun media cetak maupun elektronik dan disamping itu juga diadakan penelitian. Sehubungan


dengan keaslian judul skripsi ini dilakukan pemeriksaan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara untuk membuktikan bahwa judul skripsi tersebut belum ada atau belum terdapat di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Bila dikemudian hari ternyata terdapat judul yang sama atau telah ditulis oleh orang lain dalam bentuk skripsi sebelum skripsi ini saya buat, maka hal itu menjadi tanggung jawab saya sendiri.


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Sistem transportasi nasional yang keberadaannya memiliki posisi dan

Recommend Documents