PENATAAN KAWASAN PANTAI UTARA JAKARTA
PENDAHULUAN Perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan Reklamasi Pantura dilakukan sebagai g bagian g yang y g tidak terpisahkan dari penataan Kawasan Pantura. (KEPPRES KEPPRES 52 52//95 Pasal 10 ayat 1)
berarti :
Reklamasi Pantura Jakarta selain merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penataan Kawasan Pantura Jakarta, juga harus memberikan nilai tambah dalam rangka penataan Kawasan Pantai Utara Jakarta (Revitalisasi).
LANDASAN HUKUM
LANDASAN HUKUM Keppres No. No 17 Tahun 1994 tentang Repelita VI Keppres No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta Perpres No.54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan JABODETABEKPUNJUR Perda No. 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang g Kawasan Pantura Jakarta Perda No. 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta Kepmeneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas No. KEP.920/KET/10/1997 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Pantai Utara Jakarta SK. Gubernur KDKI Jakarta No. 1090 Tahun 1996 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengendali Reklamasi Pantura Jakarta SK. Gubernur KDKI Jakarta No. 220 Tahun 1998 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelaksana Reklamasi Pantura Jakarta (jo. SK. Gub. No. 972 Tahun 1995) SK. Gubenur KDKI Jakarta No. 138 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara Jakarta
KEPPRES NO. 52/1995 Psl 3 Psl 4 Psl 9 Psl 10
-
Batas reklamasi sampai kedalaman – 8 meter Wewenang dan tanggung jawab reklamasi berada pada Gubernur areal hasil reklamasi diberikan status HPL a/n Pemda DKI g bagian g dari Tata Ruang g DKI Penataan kawasan Pantura sebagai Jakarta Psl 11 - Persyaratan reklamasi Psl 12 - Penyelenggaraan reklamasi dilakukan secara Mandiri oleh Gubernur
Psl 5
Badan Pengendali •Ketua Gubernur KDKI Jakarta •Anggota Kanwil-kanwil dan Dinas terkait
Psl 8 (1)
Psl 8 (2)
Badan Pelaksana Dibentuk oleh Gubernur
Kerjasama Usaha dgn Pihak Lain Dilakukan oleh Badan Pelaksana
Tim Pengarah •Ketua Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas •Anggota Menteri-menteri terkait (sektoral)
Psl 7
LAMPIRAN KEPPRES NO. 52/1995
-8m
-8m
BACK
PERDA NO. 8/1995 Psl 2,3
Arah Kebijaksanaan
Psl 4,5,6
Psl 7 Psl 8 Psl 9
• • •
Psl 10 s/d 17 Psl 18 s/d 24 Psl 25 Psl 26 s/d 27
• • • •
Asas dan Tujuan
Rencana Tata Ruang Jenis Rencana Batas Wilayah Perencanaan Kebijaksanaan Pokok Tata Ruang Rencana Sub-Kawasan Sarana dan Prasarana Tahap Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
Psl 28 Psl 29 (1) Psl 29 (2) Psl 29 (3) Psl 29 (5) Psl 30 Psl 32 (2)
Kelembagaan dan Kerjasama Usaha • Badan Pengendali • Badan Pelaksana • Tugas & wewenang Badan Pelaksana • Subsidi Silang • Badan Pelaksana dpt membentuk Badan Usaha • HPL a/n Pemda • Pola Bagi Hasil
Psl 33 s/d 39
Penyelenggaraan Reklamasi dan Pengelolaan Tanah Hasil Reklamasi
Psl 40 s/d 42
Penataan Kembali Kawasan Daratan Pantai
Pembiayaan Psl 43 s/d 44 • Mandiri/digunakan langsung • Sumber-sumber yang sah
LAMPIRAN I PERDA NO. 8/1995
-8m -8m
-5m
-5m
KAWASAN TIMUR
KAWASAN BARAT KAWASAN TENGAH
BACK
PETA RTRW KOTAMADYA JAKARTA UTARA TAHUN 2010 (LAMPIRAN PERDA NO.6/99) NO 6/99)
BACK
PETA ARAHAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN PANTURA JAKARTA TAHUN 2017 (BADAN KOORDINASI TATA RUANG NASIONAL) Kepmeneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas No. KEP.920/KET/10/1997
BACK
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGENDALI REKLAMASI PANTURA JAKARTA (SK GUB NO 1090 / 1996) (SK.GUB.NO. KETUA / PENANGGUNG JAWAB
:
GUBERNUR KEPALA DAERAH
WAKIL KETUA / PELAKSANA HARIAN
:
WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIS
:
KETUA BAPPEDA
ANGGOTA
:
1. ASISTEN ADBANG SEKWILDA 2. KEPALA KANWIL DEP. PERHUBUNGAN 3. KEPALA KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL 4. KEPALA KANWIL DEP. PEKERJAAN UMUM 5. KEPALA KANWIL DEP. KEHUTANAN 6 KEPALA KANWIL DEP 6. DEP. PARIWISATA, PARIWISATA POS DAN TELEKOMUNIKASI 7. WALIKOTAMADYA JAKARTA UTARA 8. KEPALA DINAS TATA KOTA 9 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM 9. 10. KEPALA DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA 11. KEPALA DINAS TATA BANGUNAN DAN PEMUGARAN
KEPALA SEKRETARIAT
BACK
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAKSANA REKLAMASI PANTURA JAKARTA (SK. GUB. NO. 220/1998)
KETUA WAKIL KETUA
Wagub Ekbang Walikota Jakarta Utara
KETUA HARIAN
SEKRETARIAT
BIDANG PERENCANAAN
BIDANG PENGAWASAN & PENGENDALIAN
BIDANG PEMBANGUNAN & PERIZINAN BACK
PERPRES NO. 54/2008 KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN REKLAMASI PANTURA JAKARTA BAB IV
Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan tercakup dalam Pasal-pasal : Pasal 34, 42, 45, 48
BAB IX
Ketentuan Peralihan menyatakan bahwa : Psl 70 - Keppres No.52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantura Jakarta tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan peraturan pelaksanaan baru sesuai dengan Peraturan Presiden ini Psl 72 - Keppres No No.52 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantura Jakarta Jakarta, sepanjang yang terkait dengan penataan ruang dinyatakan tidak berlaku
NI P2
P3 P4 P5 B1 B6 B7
: Kawasan Lindung : Zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang berfungsi untuk referensi banjir mencegah abrasi, intrusi air laut, pencemaran dan kerusakan dari laut. Pemanfaatan ruangnya harus disetujui oleh Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional : Zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang mendukung zona dengan intensitas pemanfaatan tinggi dan tingkat aksesibilitas tinggi : Zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang mempunyai daya dukung lingkungan rendah : Zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang berfungsi untuk mencegah abrasi, retensi air, intrusi air laut konservasi hutan bakau dengan daya dukung lingkungan rendah : Perumahan hunian padat (perkotaan), perdagangan dan jasa, industri ringan dan polutan dan berorientasi pasar : Perumahan hunian rendah dengan KZB maksimum 50 persen daya dukung lingkungan rendah pemanfaatan BACK ruangnya harus disetujui oleh Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional : Perumahan hunian rendah dengan KZB maksimum 50 persen, daya dukung lingkungan rendah dengan BACK pemanfaatan ruangnya harus disetujui oleh Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional
TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAMASI SK GUB NO.138 NO 138 THN 2000
IJIN PRINSIP REKLAMASI / TENDER
NOTA KESEPAHAMAN (Memorandum Of Understanding)
PERJANJIAN PENGEMBANGAN (Development Agreement)
PERSETUJUAN GUBERNUR ATAS PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAMASI (Dengan Lampiran Persetujuan /Pengesahan Persyaratan Teknis oleh Dinas-Dinas Terkait)
Ketua Badan Pelaksana atas nama Gubernur mengeluarkan izin pelaksanaan reklamasi dengan p g lampiran p :
1
Persetujuan / pengesahan atas Amdal Proyek yang mengacu pada Amdal Regional yang meliputi RKL/RPL dan UKL/UPL oleh Komisi Amdal Daerah. Daerah
2
Persetujuan j / pengesahan g atas gambar g perencanaan penggunaan gg lahan oleh Dinas Tata Kota Propinsi DKI Jakarta.
3
Persetujuan / pengesahan atas gambar teknis dan perhitungan konstruksi reklamasi jadwal waktu pelaksanaan reklamasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta dan pengambilan material reklamasi oleh Dinas Pertambangan Propinsi DKI Jakarta.
4
Persetujuan / pengesahan atas gambar perencanaan infrastruktur / prasarana dasar oleh Dinas Pekerjaan umum Propinsi DKI Jakarta. Jakarta BACK
KEBERADAAN PENGEMBANG
KEBERADAAN PENGEMBANG PRESIDEN RI
KEPPRES 52 TAHUN 1995
POLA PENGEMBANGAN PANTURA
PERDA 8 Tahun 1995
1995
• PT. Taman Harapan Indah (Pantai Mutiara) Thn1986 (PKS dgn BPL Pluit)
• PT. Muara Wisesa Samudra
• PT Pembangunan e ba gu a Jaya Ancol co Thn 1995,1996,1997 (MoU)
• PT Manggala Krida Yudha
(Pantai Hijau) Thn 1987 (Izin Prinsip Gub)
Thn 1996 (MoU/DA) PEMDA DKI
• PT. Bhakti Bangun Eramulia
• PT Jakpro (BPL Pluit) Thn1997 (MoU/DA)
• PT Kapuk Naga Indah
(Pantai Mas) Thn 1992 (Izin Prinsip Gub)
Thn 1997 (MoU/DA)
• PT Jaladri Kartika Paksi
• PT. Ismac Thn 1992 (Izin
DEVELOPER KONSULTAN PANTURA PERENCANA
Prinsip Gub)
PARSIAL
• • • •
P. Mutiara Jaya Ancol/Hailai BP. Pluit Lippo
PWI Australia (Planning Workshop Internasional)
Thn 1997(MoU) TERPADU
PETA LOKASI PENGEMBANG REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA PT. Bhakti Bangun Eramulia (Pantai Mas) Izin Prinsip tahun 1992 luas ± 88 Ha
PT. Ismac Izin Prinsip Thn 1992 Luas ± 21 Ha
PT. Muara Wisesa Samudra (Pantai Hijau) izin prinsip thn 1987, luas ± 54 Ha
PT. Pembangunan Jaya Ancol Izin Prinsip Tahun 2004 luas ± 343 Ha PT. Pembangunan PT P b Jaya J Ancol A l Izin Prinsip Tahun 2000, luas 60 Ha PT. Pembangunan Jaya Ancol MoU Tahun 1997 luas ± 340 Ha
BPL. Pluit / PT. Jakarta Propertindo, DA thn 1997 luas ± 294 Ha
PT. Pembangunan Jaya Ancol MoU Tahun 1995 luas ± 20 Ha dan 40 Ha
PT. Kapuk Naga Indah DA thn 1997, luas ± 674
PT. Pembangunan Jaya Ancol MoU Tahun 1996 luas ± 42 Ha
PLTGU MUARA KARANG
PLTG TANJUNG PRIOK
PT. Taman Harapan Indah (Pantai Mutiara)
PT. Pelindo II Kontribusi 25% dari PT. MKY Reklamasi seluas ± 125 Ha
Izin Prinsip Thn 1986, Luas ± 100 Ha
PT. Manggala Krida Yudha PT DA Tahun 1996 Luas ±375 Ha PT. Jaladri Kartika Paksi MoU Tahun 1997 Luas ±200 Ha
Izin prinsip MOU DA
KONDISI SAAT INI
PERMASALAHAN TATA RUANG PANTAI UTARA JAKARTA -8 m
KABEL INDOSAT
DKI Jaka arta
Banten
-5 m
UTARA
PIPA GAS TPI KAMAL MUARA
PEL. KBN MARUNDA
PEL TANJUNG PRIOK PEL.
PEL. IKAN MUARA BARU
TPI CIILINCING PEL. KALI BARU
TPI MUARA ANGKE MARINA P. MUTIARA DERMAGA ANCOL TIMUR PEL. SUNDA KELAPA
PLTGU MUARA KARANG
• • • • • • •
Mangroove g Kabel Laut / Pipa Gas Buffer Zone PLTGU PLN Pelabuhan Nelayan/Ikan Keterpaduan reklamasi Banten Tumpang tindih rencana reklamasi Perubahan lateral kanal (Arahan Perpres 54/2008)
MARINA ANCOL PLTG TANJUNG PRIOK
KETERANGAN : PELABUHAN/DERMAGA PELABUHAN IKAN /NELAYAN LOKASI PLTGU BUFFER ZONE RENCANA PULAU REKLAMASI
KONDISI PENGEMBANG
PENGEMBANG SEBELUM KEPPRES N0 52 TAHUN 1995 1. PT Taman Harapan Indah. 2 PT Muara Wisesa Samudra 2. Samudra. 3 PT Bhakti Bangun Era Mulia. 3. Mulia 4. PT Ismac.
PT. TAMAN HARAPAN INDAH (PANTAI MUTIARA) -8m 8m -5m LAUT JAWA
MUARA ANGKE
PLTGU MUARA KARANG
MUARA BARU
1
WADUK Pluit
Perjanjian kerjasama Tahun 1986 antara BPL Pluit DKI Jakarta dengan PT.Taman Harapan Indah, seluas 100 Ha Mengajukan permohonan perluasan Permohonan ditolak
PT. MUARA WISESA SAMUDRA (PANTAI HIJAU) -8m 8m -5m LAUT JAWA
MUARA ANGKE
PLTGU MUARA KARANG
MUARA BARU
WADUK Pluit
Surat Gubernur KDKI Jakarta Tahun 1987 Reklamasi seluas ± 54 HA Developer tidak aktif
1
PT. BHAKTI BANGUN ERAMULIA (PANTAI MAS) -8m 8m -5m LAUT JAWA
MUARA ANGKE
PLTGU MUARA KARANG
MUARA BARU
WADUK Pluit
• Izin Prinsip Reklamasi Gubernur KDKI Jakarta Tahun 1992 Reklamasi seluas ± 88 HA • Terkendala PLTGU Muara Karang
1
PT. ISMAC -8m 8m -5m LAUT JAWA
MUARA ANGKE
PLTGU MUARA KARANG
MUARA BARU
WADUK Pluit
Surat Gubernur KDKI Jakarta Tahun 1992 seluas ± 21 HA. • Perencanaan Overlapping dengan perencanaan Pelabuhan Marina Batavia
Izin Reklamasi PT. ISMAC No. 3724/-1.711 Tgl 2 Oktober 1992 Seluas 21 Hektar
PENGEMBANG SETELAH KEPPRES N0 52 TAHUN 1995. 1
PT Pembangunan Jaya Ancol.
2
PT Kapuk k Naga Indah d h
3
BPL Pluit/PT.Jakarta Propertindo
4
PT. Manggala Krida Yudha
5
PT.Jaladri Kartika Paksi
PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL LAUT JAWA
-8m -5m
PT JALADRI PT MKY MUARA ANGKE
PLTGU MUARA KARANG
MUARA BARU
WADUK Pluit
1. 2. 3. 4.
MoU Tahun 1995 seluas 20 + 40 Ha, Lokasi Ancol Utara. MoU Tahun 1996 seluas 42 Ha, Lokasi Ancol utara Bagian Timur MoU Tahun 1997 seluas 340 Ha, Lokasi Ancol Utara. Izin Prinsip Gubernur Tahun 2000 seluas 60 Ha, Lokasi perairan Ancol Barat. membayar kontribusi kepada Pemda DKI Jakarta) 5. Izin prinsip Gubernur Tahun 2004 seluas 343 Ha, Lokasi Ancol barat. pengembang lain
Menyalahi aturan ( tidak di tindak lanjuti MoU, tidak Tumpang tindih dengan MoU yang ada dan dengan
PT. KAPUK NAGA INDAH
-8m
-5m LAUT JAWA
MUARA KAMAL 350
400 150 MUARA ANGKE
PLTGU MUARA KARANG
MUARA BARU
WADUK Pluit
• MoU dan DA Tahun 1997 seluas 674 Ha • Persetujuan P t j prinsip i i Gubernur G b DKI JJakarta k t N0 1571/-1.711 1571/ 1 711 ttanggall 19 Juli J li 2007 satu t pulau l (2A) Persyaratan : 1. Hidrodinamika 2. Penanggulangan banjir 3. Amdal 4. UDGL 5. Antisipasi global warming Catatan : Persyaratan UDGL masih dalam proses
BPL PLUIT / PT. JAKARTA PROPERTINDO -8m -5m LAUT JAWA
MUARA KAMAL 350
400 150 MUARA ANGKE
PLTGU MUARA KARANG
MUARA BARU
WADUK Pluit
MoU dan DA Tahun 1997 seluas 290 Ha Developer tidak aktif
PT. MANGGALA KRIDA YUDHA LAUT JAWA
-8m -5m
MUARA ANGKE
PLTGU MUARA KARANG
MUARA BARU
ASAHI MAS WADUK Pluit TAMAN IMPIAN JAYA ANCOL
• MoU Tahun 1996 DA Tahun 1997 seluas 375 Ha • Tahun 1997 memulai pelaksanaan reklamasi, terhenti karena krisis moneter • Tahun 2005 ingin memulai kembali namun harus mengikuti ketentuan sesuai SK 138 tahun 2000
PT. JALADRI KARTIKA PAKSI LAUT JAWA
-8m -5m
MUARA ANGKE
PLTGU MUARA KARANG
MUARA BARU
ASAHI MAS WADUK Pluit TAMAN IMPIAN JAYA ANCOL
• •
MoU Tahun 1997 seluas 200 Ha Sejak Tahun 2005 MoU akan ditingkatkan menjadi DA
HARAPAN
HARAPAN Replanning (penataan ulang) Reklamasi Pantura Jakarta. -
1
-
2
Mengoptimalkan M ti lk sampaii dengan d kedalaman k d l llautt -88 m Mengatasi hal-hal yang selama ini menjadi kendala (Target Akhir Thn 2009 Selesai) Mengakomodir/menata kembali penggunaan lahan Keterpaduan dengan rencana reklamasi Propinsi Banten Mengantisipasi Global Warming dan Banjir
Menyusun Master Plan Revitalisasi daratan Pantura Jakarta. -
Sesuai dengan program sektoral dan skala prioritas (Target Akhir Thn 2009 Selesai)
Evaluasi para pengembang (Stake Holder) Pantura Jakarta. 3
4
- Untuk mendapatkan kepastian hukum. - Menyeleksi kemampuan pengembang (Awal Thn 2010 Selesai)
Penyempurnaan Badan Pelaksana Reklamasi Pantura Jakarta. - Pemberdayaan Kelembagaan. (Target Pertengahan Thn 2009 Selesai) - Pendanaan yang sesuai dengan ketentuan saat ini.
Evaluasi dan penyempurnaan peraturan/tata cara. cara 5
- Standar Kontribusi & IWF - Pedoman Pembangunan Reklamasi (Development Guide Plan) - Materi MoU dan Development Agreement (Target Akhir Thn 2009 Selesai)
UPAYA YANG DILAKSANAKAN
Upaya yang dilaksanakan 1.
Berkoordinasi dengan Dinas Tata Kota dan Bapeda Pemprop DKI Jakarta untuk penyelesaian replanning Tata Ruang Ruang. Menyesuaikan dengan Perpres No.54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang kawasan Jabodetabek-punjur dan review RTRW
2.
Berkoordinasi dengan BPLHD termasuk Men.Lingkungan Hidup. y Kajian j Lingkungan g g Hidup p Stategis g Penyelesaian (KLHS)
3.
Berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum tentang teknis Hidrodinamika dan tehnik reklamasi
4.
Berkonsultasi dengan para pakar reklamasi : UGM, ITB, UI, p PU,, DKP dll BPPT,, Dep.
SARAN
TATA RUANG
KELEMBAGAAN
Replanning Tata Ruang
Penyempurnaan kelembagaaan
TATA CARA
Evaluasi & Penyempurnaan peraturan/ tata Cara p
Akhir Thn 2009 Pertengahan Thn 2009
Akhir Thn 2009
PETA REPLANNING REKLAMASI PANTURA JAKARTA (imaginasi)
DKI Jakarta
Banten
-5m -8m
BACK
RENCANA REVITALISASI DARATAN PANTURA JAKARTA
27OO HA
25OO HA
P1
REVITALISASI DARATAN PANTURA (usulan)
KANAL SALURAN DAN JALAN
KAWASAN PELESTARIAN HERITAGE & ALAM
KAWASAN PERBAIKAN LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
1. Kanal Tunjungan
1.
Kampung Nelayan
1. Kapuk Muara
g g Drain 2. Cengkareng
2.
Kp. p Luar Batang g
2. Penjaringan j g
3. Muara Angke
3.
Sunda Kelapa
3. Papanggo
12. Marunda
4. Banjir Kanal
4.
Kota
4. Sunter Jaya
13. Muara Kamal
5. Kali Blora
5.
Si Pitung
5. Rawa Badak
6. Anak Kali Ciliwung
6.
Desa Tugu
6. Lagoa
7. Kali Mati
7.
Hutan Bakau
7. Tugu Utara
8. Kali Kresek
8.
Hutan Lindung
8. Kali Baru
9. Rawa Badak
9. Sukapura
10.Jalan Cacing
10.Kamal Muara
11. Kawasan Bentengan Sunter
RELOKASI GUDANG/ INDUSTRI 1. Sunter 2. Kawasan Kota Lama 3. Kawasan Ancol Barat
11.Waduk Semper 12.Cakung Drain 13.Rawa Terate 14.Rawa Getel
BACK
TERIMA KASIH
USULAN REVITALISASI PANTAI UTARA JAKARTA
KANAL SALURAN DAN JALAN
KAWASAN PELESTARIAN HERITAGE & ALAM
KAWASAN PERBAIKAN LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
1.
Kanal Tunjungan
1.
Kampung Nelayan
1. Kapuk Muara
2.
Cengkareng Drain
2.
Kp. Luar Batang
2. Penjaringan
3.
Muara Angke
3.
Sunda Kelapa
3. Papanggo
12. Marunda
4.
Banjir Kanal
4.
Kota
4. Sunter Jaya
13. Muara Kamal
5 5.
K li Bl Kali Blora
5 5.
Si Pitung Pit
5 Rawa 5. R B Badak d k
6.
Anak Kali Ciliwung
6.
Desa Tugu
6. Lagoa
7.
Kali Mati
7.
Hutan Bakau
7. Tugu Utara
8.
Kali Kresek
8.
Hutan Lindung
8. Kali Baru
9.
Rawa Badak
10. Jalan Cacing 11. Waduk Semper 12. Cakung Drain 13. Rawa Terate 14. Rawa Getel
11. Kawasan Bentengan Sunter
RELOKASI GUDANG/ INDUSTRI
1. Sunter 2. Kawasan Kota Lama 3. Kawasan Ancol B t Barat
9. Sukapura 10.Kamal Muara
BACK
LATAR BELAKANG
Fungsi kawasan Pantura Jakarta sebagai kawasan andalan
Terjadinya peningkatan intensitas pemanfaatan lahan di kawasan Pantura Jakarta
Perkembangan fisik pada beberapa lokasi yang tidak di dukung oleh prasarana lingkungan yang memadai memadai, menyebabkan kualitas lingkungan menurun
Perlu P l adanya d upaya penataan t kkawasan P Pantura t JJakarta k t melalui reklamasi guna mendapatkan nilai tambah untuk menata ulang daratan pantai lama secara terarah dan terpadu NEXT
