Pendahuluan. Oleh: SUHATMY RICHARD STKIP Purnama Jakarta Tirtayasa V Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan, Pemerataan, Relevansi dan Efisiensi Pendidikan, dikaji dari Aspek Legalitas, Sistem, Mekanisme Serta Akuntabilitasnya

UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PEMERATAAN, RELEVANSI DAN EFISIENSI PENDIDIKAN, DIKAJI DARI ASPEK LEGALITAS, SISTEM, MEKANISME, SERTA AKUNTABILITASNYA Oleh: SUHATMY RICHARD STKIP Purnama Jakarta Tirtayasa V Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 [email protected]

ABSTRAK Salah satu pertimbangan calon mahasiswa memilih perguruan tinggi adalah status dari perguruan tinggi tersebut. Perguruan Tinggi yang terakreditasi, apalagi terakreditasi dengan nilai A, akan lebih mudah menarik minat calon mahasiswa, baik pada saat melakukan pemasaran langsung di SMU/SMK maupun pada saat memasang iklan di media cetak pasang spanduk serta membagibagikan brosur ke sekolah-sekolah atau ke Instansi/Departemen. Bagi perguruan tinggi, memperoleh/mempertahankan akreditasi A adalah suatu kerja keras yang memerlukan komitmen dari pihak yayasan, manajemen, dosen, dan mahasiswa. Agar komitmen ini dapat dilakukan dengan serius, salah satu cara yang dapat dipakai ialah dengan membuat system penilaian kinerja dosen yang terbuka akan mengacu pada Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penilaian yang terbuka akan menimbulkan motivasi dari dosen untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Kinerja dosen yang baik pada akhirnya akan membawa dampak positif bagi akreditasi yang dilakukan terhadap perguruan tinggi. Kata Kunci: Peningkatan, Mutu, Pendidikan.

afeksi maupun psikomotor lainnya tidak mendapat

Pendahuluan Pendidikan Nasional bertujuan mening-

porsi secara proposional. Sedangkan pengembangan

katkan kehidupan bangsa dan mengembangkan

kurikulum mencakup aspek-aspek: tujuan, kompe-

manusia Indonesia seutuhnya. Di samping itu, pen-

tensi, struktur program, deskripsi materi serta bagai-

didikan diharapkan juga mampu meningkatkan

mana proses pengukuran dan evaluasi pembelajaran

kemampuan, mutu kehidupan serta dapat mengha-

itu dilakukan. Dalam kaitan dengan hal di atas, bila kita

silkan manusia terdidik yang beriman, berbudi pekerti luhur, berpengetahuan, berketrampilan, ber-

tinjau

tantangan

pembangunan

pendidikan

di

kepribadian dan bertanggung jawab.

Indonesia adalah sangat kompleks, dari hal-hal yang

Sistem pendidikan kita yang berlaku saat ini

makro seperti penanggulangan dampak kriris ekono-

perlu terus dikembangkan. Sistem pembelajaran

mi yang berkelanjutan, penyelesaian wajib belajar 9

yang dilaksanakan saat inipun kurang mendukung

tahun, perluasan broad- based education/life skill,

peningkatan mutu lulusan. Di semua jenjang dan

peningkatan pendidikan moral, watak dan seba-

jenis pendidikan penilaian hanya didasarkan pada

gainya, sampai hal-hal yang bersifat mikro; seperti

kemampuan kognitif. Indikator lain seperti ketram-

ketersediaan kurikulum yang dapat menghasilkan

pilan yang didapatkan dari suatu proses, keimanan,

standard nasional dan/atau global. Pelaksanaan life

tanggung jawab, kepribadian dan aspek-aspek

skill, sistem pengelolaan pendidikan yang kurang

128

Lex Jurnalica Vol.5 No. 2, April 2008


efektif, sarana, prasarana dan sebagainya. Ber-

sangat vital yaitu guru dalam mengelola pem-

dasarkan tantangan secara makro maupun terhadap

belajaran hanya berorientasi bagaimana prestasi

pendidikan kita dewasa ini, salah satu prioritas

anaknya akan dinilai nanti. Sehingga guru tidak

utama yang perlu dilakukan adalah pengembangan

merasa perlu untuk mengikuti berbagai inovasi pem-

kurikulum yang dapat menjawab tantangan masa

belajaran dan lebih baik mengajak siswanya berlatih

depan.

menjawab berbagai bentuk soal. Pendekatan dan pengembangan kurikulum

Dalam rangka Pelaksanaan kurikulum ber-

ke depan yang harus dilakukan adalah pendekatan

basis kompetensi yang saat ini sedang di uji coba

dan pengembangan kurikulum yang: (a) berorientasi

dibeberapa sekolah (SD, SMP, dan SMA) sangat

pada pencapaian hasil (output oriented) yang perlu

menekankan pentingnya penilaian hasil belajar yang

dirumuskan dalam bentuk kompetensi. Kurikulum

merupakan ikutan dari proses dan tujuan ingin

yang berbasis kompetensi harus bertolak dari kom-

dicapai. Berbagai model penilaian yang sesuai perlu

petensi yang harus dimiliki oleh siswa, (b) pene-

digunakan untuk dapat meyakinkan agar kompetensi

rapan mastery learning dalam pembelajaran dan

yang diharapkan dimiliki oleh siswa dapat secara

penilaian, dan (c) harus bersifat utuh dan menye-

nyata dikuasai oleh siswa.

luruh (holistik).

Kurikulum berbasis kompetensi (KBK)

Dalam kaitan dengan pelaksanaan kuriku-

menghendaki perbaikan dalam penilaian hasil bela-

lum dalam suatu proses belajar mengejar, faktor

jar siswa. Hasil belajar siswa hendaknya dinilai

pengukuran dan penilaian memegang peran yang

secara komprehensif dan berkelanjutan. Penilaian

sangat penting. Pengukuran dan penilaian (baik itu

komprehensif meliputi penilaian proses dan hasil

penilaian proses, formatif, sumatif) adalah merupa-

belajar yang mencakup penilaian ranah kognitif, dan

kan prosedur logis yang harus dilakukan sesuai

psikomotor. Penilaian berkelanjutan dilakukan de-

dengan tujuan yang ingin dicapai.

ngan model penilaian berbasis kelas (classroom

Penilaian merupakan ikutan dari suatu

assessment) yang dilakukan secara berkelanjutan

proses untuk dapat diketahui seberapa besar tujuan

selama proses pembelajaran berlangsung, melalui

dapat dicapai. Bila suatu proses penilaian tergelincir

sistem penilaian dalam bentuk fortofolio, penilaian

menjadi tujuan yang ingin dicapai, saat itu pula

unjuk kerja, penilaian tugas (proyek), penilaian

akan mulai terjadi penyederhanaan proses pembela-

produk (karya) siswa, dan penilaian tes tertulis.

jaran yaitu diorientasikan dengan bagaimana penilaian akan dilakukan. Seperti saat ini, pengukuran

Permasalahan

dan penilaian prestasi siswa hampir-hampir hanya

Sehubungan dengan upaya peningkatan

dilakukan bertumpu pada aspek kongnitif saja, dise-

mutu pendidikan, pemerataan, relevansi dan efi-

mua jenjang, baik penilaian di kelas sampai kepeni-

siensi pendidikan, maka perlu untuk dikaji secara

laian tingkat nasional yang hampir bertumpu pada

mendalam mengenai bagaimana penilaian pendidi-

satu jenis soal (obyektif test), terbukti berakibat

kan yang baik, dikaji dari aspek legalitas, sistem,


129


mekanisme, serta akuntabilitasnya. Sehingga yang

siswa secara utuh sesuai dengan kompetensi yang

menjadi pertanyaan utama adalah mengenai Per-

ditetapkan dalam kurikulum. Penilaian merupakan

lukah Ujian Nasional Dilaksanakan?

kebutuhan instrik dalam kegiatan belajar mengejar (Grounlund, 1968). Ada empat alasan Mengapa guru harus

Konsepsi Penilaian dalam Konteks Kuriku-

memahami penilaian berbasis kelas yaitu: (1) untuk

lum Berbasis Kompetensi Penilaian merupakan kegiatan yang teren-

mendiagnosa kekuatan dan Kelemahan siswa secara

cana untuk mengetahui keadaan suatu obyek dengan

individu, (2) memonitor kemajuan belajar siswa, (3)

menggunakan suatu instrument dan hasilnya diban-

memberikan kualifikasi dalam memberi nilai pres-

dingkan dengan tolok ukur memperoleh suatu sim-

tasi siswa, dan (4) menentukan efektivitas penga-

pulan (Chabib Thoha, 1990:1) Anne Anastasia

jaran, sejauh mana pencapaian pengetahuan dan

(1977) mengartikan evaluasi sebagai “ a systematic

ketrampilan siswa setelah mengalami proses pembe-

process of determining the extent to which

lajaran.

instructional objectives are achieved by pupils”.

Penilaian berbasis kelas, dilakukan untuk

Secara sederhana proses penilaian me-

meningkatkan keefektifan kegiatan pembelajaran.

nyangkut tujuan dan sasaran yang harus dicapai,

Pelaksanaannya tergantung pada kemampuan guru

penentuan cara pencapaian tujuan tersebut dan

dalam pengelolaannya. Karena kompetensi yang

penemuan Apakah tujuan tersebut tercapai atau

diharapkan dapat dimiliki siswa menyangkut penge-

tidak. Tujuan merupakan suatu hal yang penting dan

tahuan, ketrampilan dan nilai-nilai dasar, maka

substantive, dan alat atau cara untuk mencapai

berbagai penilaian harus dilakukan yaitu: penilaian

tujuan tidak dapat diabaikan sama sekali. Alat yang

dengan test uraian, portofolio, pemberian tugas

digunakan mencapai tujuan harus dipertimbangkan

(project work), produk (karya siswa, dan unjuk

dari aspek efisiensi dan efektifitasnya. Dalam kaitan

kerja. Penilaian berbasis ini berfungsi sebagai

dengan itulah, Mahrens dan Lehmann (1978) me-

quality control, motivator, dan sebagai pembeda

ngatakan penilaian merupakan suatu proses meren-

siswa yang sudah kompeten dan kurang kompeten.

canakan, memperoleh dan menyediakan informasi

Sistem penilaian berbasis kelas ini harus menganut

yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-

sistem penilaian berkelanjutan dan tuntas (mastery).

alternatif keputusan. Dengan demikian penilaian

Hal ini mengharapkan perkembangan penguasaan

mengandung suatu tindakan atau proses untuk

kompetensi siswa dari hari ke hari dapat direkam

menentukan nilai dari sesuatu.

secara cermat, dan ini sangat berguna bagi proses

Penilaian berbasis kelas yang merupakan

pembelajaran selanjutnya. Dalam penilaian berbasis

salah satu komponen KBK adalah penilaian yang

kelas, tidak dipersoalkan “target materi”, tetapi yang

dilakukan guru terhadap hasil belajar siswa yang

menjadi focus penilaian adalah “achievement

didasarkan pada tahapan kemajuan belajarnya,

target”. Artinya dalam kegiatan belajar mengajar

sehingga diperoleh potret atau profil kemampuan

dapat melangkah ke kompetensi berikutnya apabila

130



kompetensi yang diajarkan sudah tercapai dengan

Fungsi penilaian hasil belajar antara lain:

baik, sesuai dengan criteria yang telah ditetapkan.

1. Sebagai alat pengawasan dan pengendalian mu-

Kriteria yang digunakan adalah berpatokan

tu pendidikan;

pada acuan (criterion reference), dan bukan pada

2. Sebagai bahan pertambangan dalam penentuan

acuan norma (normative refence). Oleh karena itu,

kenaikan kelas, dan tamat belajar peserta didik

penilaian harus bergeser dari keperluan klasifikasi

pada setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;

ke pelayanan individual dalam mengembangkan kemampuannya.

3. Sebagai umpan balik dalam upaya perbaikan program pembelajaran pada setiap tingkat, jenis,

Ruang lingkup penilaian hasil belajar dalam

satuan, dan jenjang pendidikan;

penilaian berbasis kelas mengandung tiga aspek

4. Sebagai bahan pertambangan dalam rekrutmen

perilaku yaitu pengetahuan (kognitif), sikap (afek-

atau penerimaan peserta didik pada setiap jenis,

tif), dan ketrampilan (psikomotor).

satuan dan jenjang pendidikan;

Dalam

mengumpulkan

informasi

hasil

5. Sebagai bahan pertambangan dalam upaya pem-

belajar siswa dapat dilakukan dalam suasana formal

binaan dan pemberian bantuan kepada satuan

maupun informal, baik dengan tes maupun non tes.

pendidikan dalam rangka peningkatan mutu

Teknik pengumpulan informasi untuk memperoleh

pendidikan.

bukti-bukti kemajuan belajar siswa sesuai dengan KBK adalah: (1) penilaian melalui portofolio;

Dasar Hukum Pelaksanaan Penilaian Pendi-

(2) penilaian melalui unjuk kerja; (3) penilaian

dikan

melalui penugasan (proyek); (4) penilaian melalui produk; dan (5) penilaian melalui tes tertulis.

Ada beberapa landasan hukum yang digunakan dalam rangka Pelaksanaan penilaian pendidikan, antara lain:

Tujuan dan Fungsi Penilaian

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20

Penilaian hasil belajar bertujuan untuk:

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasio-

1. Mengukur pencapaian hasil belajar peserta

nal (pasal 57, pasal 58, pasal 59, pasal 60, dan

didik. Melalui penilaian hasil belajar akan dapat

pasal 61).

diketahui sejauh mana daya serap siswa terha-

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No-

dap suatu pelajaran tertentu yang sekaligus juga

mor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional

menunjukkan tingkat kompetensi didik.

Pendidikan (Bab X Standar Penilaian Pendi-

2. Mengetahui mutu pendidikan pada satuan, jenis,

dikan, (pasal 63 s.d pasal72, Bab XI Badan

atau jenjang pendidikan tertentu.

Standar Nasional Pendidikan, pasal 73 s.d pasal

Gambaran mutu pendidikan pada satuan, jenis,

77 Bab XII Evaluasi pasal 78 s.d 85).

atau jenjang pendidikan tertentu dapat dilihat melalui penilaian hasil belajar.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewe-


131


nangan Propinsi Sebagai daerah Otonom (pasal

atas: a. penilaian hasil belajar oleh pendidik;

2 ayat 3).

b. penilaian hasil belajar oleh satuan pen-

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Repu-

didikan; dan c. penilaian hasil belajar oleh

blik Indonesia Nomor 114/U/2001 Tentang

pemerintah. Lebih lanjut, penilaian hasil belajar

Penilaian Hasil Belajar Secara Nasional.

oleh pemerintah seperti yang tertuang pada

5. Keputusan

Menteri

Pendidikan

Nasioanal

pasal 66 ayat (1) bertujuan untuk menilai penca-

Republik Indonesia Nomor 012/U/2002 Ten-

paian kompetensi lulusan secara nasional pada

tang Sistem Penilaian di Sekolah Dasar, Seko-

mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata

lah Dasar Luar Biasa, Sekolah Luar Biasa

pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dila-

Tingkat Dasar, dan Madrasah Ibtidaiyah.

kukan dalam bentuk ujian nasional. Kondisi

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Repu-

tersebut menyiratkan kurang sinkronnya antara

blik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang

Kedua peraturan yaitu antara UU No.20 tahun

Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2004/2005.

2003 khususnya pasal 58 dengan PP. No.19 tahun 2005 pasal 63 dan pasal 66. Berkenaan dengan masalah ujian nasional,

Implementasi Penilaian 1. Sinkronisasi antara Peraturan yang Mengatur

dipertegas kembali pada PP No. 19 tahun 2005

Penilaian Pendidikan yang Tertuang dalam UU

pasal 68 bahwa hasil ujian nasional digunakan

Nomor 20 Tahun 2003 dengan Peraturan lain-

sebagai salah satu pertambangan untuk:

nya.

a. pemetaan mutu program dan/atau satuan

Dalam pasal 58 UU No. 20 tahun 2003 disebutkan bahwa evaluasi hasil belajar dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Hal ini berarti bahwa

132

pendidikan; b. dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; c. penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan;

wewenang terhadap Pelaksanaan penilaian hasil

d. pembinaan dan pemberian bantuan kepada

belajar ada pada pendidik. Pendidik mempunyai

satuan pendidikan dalam upaya untuk me-

kewajiban untuk melaksanakan penilaian hasil

ningkatkan mutu pendidikan.

belajar peserta didik dalam upaya memantau

Masalah ujian nasional sempat terjadi

proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar

pro-kontra, terutama dilihat dari aspek legalitas

yang dilakukan secara berkesinambungan agar

atau paying hukumnya. Ditinjau dari UU No.20

tercapai kompetensi standar yang telah ditetap-

tahun 2003, pasal 58 secara tegas menyebutkan

kan. Di pihak lain, PP No. 19 tentang Standar

bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik dila-

Nasional Pendidikan, pasal 63 ayat (1) menye-

kukan oleh pendidik. Karena itu pemerintah

butkan bahwa penilaian pendidikan pada jen-

tidak berwenang untuk melakukan evaluasi hasil

jang pendidikan dasar dan menengah terdiri

belajar melalui ujian nasional. Tetapi setelah



diterbitkan

PP

No.19

tahun

2005

maka

2. Dalam penyelenggaraan ujian nasional BSNP

Pelaksanaan ujian nasional oleh pemerintah

bekerjasama dengan instansi terkait di ling-

telah memiliki payung hukum. Meskipun demi-

kungan Pemerintah. Pemerintah Propinsi, Peme-

kian, Pelaksanaan ujian nasional tahun ajaran

rintah Kabupaten/Kota, dan satuan pendidikan.

2004/2005 yang dilaksanakan oleh pemerintah

3. Ketentuan mengenai ujian nasional diatur lebih

mulai tanggal 9 Mei 2005 jika ditinjau dari

lanjut dengan Peraturan Menteri.

PP.No.19 tahun 2005 pasal 67 ayat (1), juga

BSNP yang diberi tugas untuk menyeleng-

mengalami cacat hukum, karena semetinya

garakan ujian nasional harus bekerja secara

ujian nasional diselenggarakan oleh Badan

professional, menjunjung tinggi etika, moral,

Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai

dan norma-norma akademik, membuat persia-

lembaga independent.

pan secara mantap, menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak

Permasalahan dan Tantangan Berkaitan

seperti Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabu-

dengan Penilaian Pendidikan

paten/Kota dan satuan pendidikan, dan menyu-

Ujian nasional yang diselenggarakan oleh

sun jadual kegiatan ujian nasional secara man-

pemerintah pada tahun ajaran 2004/2005 telah

tap. Ujian nasional harus bisa terlaksana secara

menuai berbagai protes. Ada yang menyoroti dari

objektif, berkeadilan, dan akuntabel.

aspek payung hukumnya, ada menyoroti dari aspek kegunaannya, ada yang menyoroti dari aspek

Dilihat dari aspek kegunaan ujian nasional,

budget, dan ada pula yang menyoroti dari aspek

seperti yang tertuang dalam pasal 68 PP.No. 19

mekanismenya. Muncul pertanyaan: Perlukah Ujian

tahun 2005, yang menyatakan bahwa hasil ujian

Nasional Dilaksanakan? Perlu tidaknya Pelaksanaan

nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan

ujian nasional harus dikaji dari berbagai aspek.

untuk:

Ditinjau dari aspek legalitasnya, ujian nasional dapat dilaksanakan karena telah memiliki payung hukum yaitu PP No. 19 tahun 2005 pasal 66. Dalam Pelaksanaan ujian nasional pada tahuntahun mendatang hendaknya perpedoman pada pasal 67 PP No.19 tahun 2005 yang menyatakan

a. pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan; b. dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; c. penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan; d. pembinaan dan pemberian bantuan kepada sa-

bahwa: 1. Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan ujian nasional yang diikuti peserta

tuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan jalur nonformal kesetaraan.

Jika hasil ujian nasional digunakan sebagai penentu kelulusan peserta didik, maka mungkin


133


akan terjadi hal-hal yang sesungguhnya tidak

dalkan tes tulis (paper and pencils test).

diinginkan seperti berikut:

Penilaian berbasis klas (classroom based assess-

1. Para pendidik/guru akan meninggalkan berbagai

ment) sebagai salah satu komponen KBK, yang

strategi dan model-model pembelajaran yang

merupakan penilaian yang dilakukan guru ter-

inovative seperti contextual teaching and

hadap hasil belajar yang didasarkan pada

learning (CTL), cooperative learning, inquiry

tahapan kemajuan belajarnya sehingga diperoleh

learning, sains-teknologi-masyarakat lingku-

profil kemampuan siswa secara utuh. Ada bebe-

ngan (STML), problem based learning (PBL),

rapa variasi penilaian berbasis kelas yang

problem posing, RME dalam mempelajari

dikembangkan dalam konteks KBK yaitu

matematika, dan sebagainya. Para guru akan

penilaian unjuk kerja, penilaian portofolio,

kembali kepada strategi pembelajaran yang

penilaian tugas proyek, dan penilaian melalui

konvensional

dan

tes tulis. Para guru akan meninggalkan penilaian

latihan (drill) dalam upaya menyiapkan anak

unjuk kerja, penilaian portofolio, serta penilaian

didiknya agar dapat menjawab soal-soal ujian

tugas proyek, dan mereka akan terfokus kembali

nasional, meskipun mereka menyadari bahwa

dengan penilaian melalui tes tulis. Jika ini yang

model dan strategi pembelajaran yang konven-

terjadi, maka guru tidak memiliki potret

sional tidak sesuai dengan tuntutan jaman dan

kemampuan siswa secara utuh.

yaitu

ceramah-informasi

era globalisasi. Model dan strategi pembelajaran

3. Pada sisi peserta didik, mereka mungkin akan

yang inovatif yang dikemukakan di atas, baru

memfokuskan diri pada pelajaran-pelajar yang

sekitar tiga tahun belakangan ini mulai diintro-

diuji dalam ujian nasional, sedangkan pelajaran

duksi dan diimplementasikan dalam kegiatan

lain mungkin akan di nomor duakan. Kondisi

pembelajaran di sekolah dalam kerangka Pelak-

demikian akan menumbuhkan iklim yang

sanaan kurikulum

kurang sehat dalam dunia pendidikan kita.

berbasis kompetensi (KBK) serta sudah mulai

4. Pengembangan

Penilaian

Pendidikan

yang

dirasakan dampaknya positifnya, terutama dam-

Adaptif

pak pengiringnya yang berupa peningkatan

Penilaian pendidikan yang adaptif dan sesuai

kemampuan penalaran, peningkatan kreativitas,

dengan perkembangan jaman yang perlu dikem-

tumbuhnya rasa kebersamaan, tumbuhnya sikap

bangkan adalah penilaian berbasis kelas (PBK),

kompetitif, terbentuknya jati diri, dan seba-

yang memungkinkan kita memperoleh potret

gainya, sesuai dengan esensi empat pilar pendi-

komptensi siswa secara utuh. Melalui PBK,

dikan.

penilaian dilakukan terhadap hasil belajar

2. Pendidikan (guru) akan meninggalkan Penilaian

peserta didik berupa kompetensi sebagaimana

Berbasis Kelas (PBK) yang sudah mulai diim-

yang tercantum dalam KBK setiap mata

plementasikan di sekolah dan mereka akan

pelajaran. Disamping mengukur hasil belajar

kembali kepada penilaian yang hanya mengan-

siswa sesuai dengan tuntutan kompetensi setiap

134



mata pelajaran di masing-masing kelas dalam

nuhi kebutuhan siswa sesuai dengan kemajuan

kurikulum nasional, penilaian juga dilakukan

dan kemampuannya.

untuk mengetahui kedudukan atau posisi siswa dalam 8 level kompetensi yang ditetapkan secara nasional.

3. Memberikan masukan kepada guru untuk memperbaiki program pembelajaran di kelas. 4. Memungkinkan siswa mencapai kompetensi yang telah ditentukan walaupun dengan kecepatan bela-

Penilaian Berbasis Kelas (PBK) merupakan

jar yang berbeda-beda.

salah satu komponen dalam Kurikulum Berbasis

5. Memberikan informasi yang lebih komunikatif

Kompetensi. Penilaian ini dilaksanakan secara

kepada masyarakat tentang efektivitas pendidikan

terpadu dengan kegiatan belajar mengejar, oleh

sehingga meningkatkan partisipasinya.

karena itu disebut penilaian berbasis kelas (PBK).

6. Penilaian berbasis kelas (PBK) dipandang sebagai

PBK dilakukan dengan pengumpulan kerja siswa

suatu model penilaian yang cukup utama yaitu:

(portofolio), hasil karya (produk). Penugasan (pro-

1) valid, 2) mendidik, 3) berorientasi pada kom-

yek), kinerja (performance), dan tes tulis (paper and

petensi, 4) adil, 5) terbuka, 6) berkesinambungan,

pencils test). Guru menilai kompetensi dan hasil

7) menyeluruh, dan 8) bermakna (Puskur,

belajar siswa berdasarkan level pencapaian prestasi

Balitbang Depdiknas 2002).

siswa. Penilaian berbasis kelas juga harus memperhatikan tiga ranah yaitu: pengetahuan (kognitif),

Valid

sikap (afektif), dan ketrampilan (psikomotorik). Ke-

Penilaian harus memberikan informasi yang

tiga ranah ini sebaiknya dinilai secara proposional

akurat tentang hasil belajar siswa misalnya apabila

sesuai dengan sifat mata pelajaran bersangkutan.

pembelajaran menggunakan pendekatan eksperimen

Dengan demikian maka akan diperoleh potret

maka

kompetensi peserta didik secara utuh.

menjadi salah satu objek yang dinilai.

Kesimpulan

Mendidik

kegiatan

melakukan

eksperimen

harus

Ada beberapa manfaat yang dapat dipetik

Penilaian harus memberikan sumbangan

dari pengembangan dan penerapan PBK dalam

positif terhadap pencapaian belajar siswa. Hasil

pendidikan yaitu bahwa hasil PBK berguna untuk:

penilaian harus dinyatakan dan dapat dirasakan

1. Umpan balik bagi siswa dalam mengetahui ke-

sebagai penghargaan bagi siswa yang berhasil atau

mampuan dan kekurangannya sehingga menim-

sebagai memicu semangat belajar bagi yang kurang

bulkan motivasi untuk memperbaiki hasil bela-

berhasil.

jarnya. 2. Memantau kemajuan dan mendiagnosis kemampuan belajar siswa sehingga memungkinkan dilakukannya pengayaan dan remidiasi untuk meme-

Berorientasi pada kompetensi Penilaian harus menilai pencapaian kompetensi yang dimaksud dalam kurikulum.


135


.………Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Adil Penilaian harus adil terhadap semua siswa dengan tidak membedakan latar belakang sosial-

Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 2005. .………Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

ekonomi, budaya, bahasa dan gender.

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran

Terbuka Kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan harus jelas dan terbuka bagi semua pihak.

2004/2005. .………Himpunan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2004. Mulyasa, ”Kurikulum Berbasis Kompetensi”,. PT.

Berkesinambungan Penilaian dilakukan secara berencana, bertahap dan terus menerus untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan belajar siswa sebagai hasil kegiatan belajarnya.

Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003. Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas, ”Kurikulum Berbasis Kompetensi”, 2002. ...........Penilaian Berbasis Kelas, Pusat Penilaian Pendidikan,

Penilaian dapat dilakukan dengan berbagai

Guru SD,SMP,SMA,SMK, 2003.

teknik dan prosedur termasuk mengumpulkan berbagai bukti hasil belajar siswa. Penilaian terhadap hasil belajar siswa meliputi pengetahuan (kognitif), ketrampilan (psikomotor), sikap dan nilai (afektif) yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.

Bermakna Penilaian

hendaknya

mudah

dipahami,

mempunyai arti, berguna dan bisa ditindaklanjuti oleh semua pihak.

Daftar Pustaka Pendidikan

Indonesia. Indonesia

Nasional

Republik

Undang-Undang

Republik

Nomor

20

Tentang

Sistem

Pendidikan Nasional. 2003.

136

Depdiknas,

”Penilaian Tingkat Kelas”, Pedoman Bagi

Menyeluruh

Departemen

Balitbang


Pendahuluan. Oleh: SUHATMY RICHARD STKIP Purnama Jakarta Tirtayasa V Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Recommend Documents