pendahuluan landasan teoritis metodelogi kesimpulan & saran daftar pustaka

DAFTAR ISI

pendahuluan latar belakang 2 maksud & tujuan kajian 2 skema laporan 3

landasan teoritis peran teknologi konstruksi dalam pembangunan di indonesia 5 arah pembangunan nasional dan sektor prioritas iptek 7 kebijakan pembangunan daerah 8

metodelogi metode 13 pelaksanaan kegiatan 14

kebutuhan teknologi konstruksi untuk pembangunan di daerah provinsi kalimantan selatan provinsi sulawesi selatan kebutuhan teknologi konstruksi di papua beberapa catatan

16 24 32 42

kesimpulan & saran kebijakan pengembangan teknologi 46 kebijakan pemanfaatan teknologi 47 arah pengembangan teknologi & pembangunan manusia 47

daftar pustaka

lampiran

01 04 12 11 44 48 50

bab 1

PENDAHULUAN

bab 1 - pendahuluan

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Infrastruktur jalan di Indonesia mempunyai peran yang vital dalam transportasi nasional dengan melayani sekitar 92% angkutan penumpang dan 90% angkutan barang pada jaringan jalan yang ada. Sejauh ini total nilai kapitalisasi aset infrastruktur Jalan Nasional saja telah melebihi dua ratus triliun rupiah, yang perannya sangat strategis dalam menurunkan biaya transportasi. Dalam rangka mendukung Nawa Cita ke-6 Kabinet Jokowi-JK, khususnya dalam hal pembangunan infrastruktur jalan baru sekurang-kurangnya 2000 kilometer, membangun sekurang-kurangnya 10 pelabuhan baru, dan membangun sekurang-kurangnya 10 bandara baru, dibutuhkan kerjasama berbagai pihak yang terkait dengan pengembangan infrastruktur di Indonesia. Dalam pencapaian Nawa Cita di atas, dan juga dengan memperhatikan bahwa Indonesia akan membangun lebih banyak infrastruktur hingga mencapai nilai lebih dari 5.000 triliun selama 2015-2019 (Bappenas, 2014), diperlukan adanya penjabaran secara detail mengenai tantangan-tantangan di sektor konstruksi di Indonesia. Dalam upaya menjawab tantangan-tantangan tersebut, dibutuhkan adanya dukungan teknologi, mulai dari teknologi sederhana hingga teknologi tinggi, untuk modernisasi penyelenggaraan konstruksi mulai dari pengkajian, perencanaan, pembiayaan, perancangan, pengadaan, pelaksanaan (konstruksi), operasi dan pemeliharaan infrastruktur. Dengan memperhatikan juga salah satu agenda dalam Nawacita, yaitu agenda nomor 3, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Dalam agenda ini akan dilaksanakan berbagai program antara lain pemerataan pembangunan antar wilayah terutama desa, kawasan timur Indonesia dan kawasan perbatasan. Jadi, diperlukan pemetaan kebutuhan teknologi konstruksi di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua Berdasarkan data BPS (2015), didapatkan bahwa koefisien gini Indonesia masih sangat rendah, yaitu 0.42 pada akhir tahun 2014. Permasalahan ini dikarenakan adanya pembangunan yang tidak merata antara beberapa daerah maju dan tertinggal di Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah non-Jawa dan non-Sumatera menjadi penting, terutama wilayah-wilayah yang sebenarnya mempunyai Sumber Daya Alam yang besar namun pembangunannya belum menyeluruh, seperti di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Oleh karena itu, diperlukan adanya pemetaan kebutuhan dan ketersediaan teknologi konstruksi sehingga dapat dianalisa dan dievaluasi kedepannya terkait apa saja yang dibutuhkan serta kondisi teknologi konstruksi yang tersedia maupun belum tersedia. Adapun pada kajian ini akan dianalisa kebutuhan mengenai ketersediaan teknologi di Wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

1.2

Maksud dan Tujuan Kajian Kajian kebutuhan dan ketersediaan teknologi konstruksi daerah di wilayah tengah dan timur

-2-

bab 1 - pendahuluan

Indonesia, yakni Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut: 1. Melakukan analisis awal mengenai kebutuhan dan ketersediaan teknologi konstruksi 2. Menyusun Pedoman terkait pemetaan supply-demand Teknologi konstruksi indonesia 3. Melakukan analisis kebijakan terkait pemanfaatan teknologi konstruksi di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua Pemetaan teknologi konstruksi di beberapa wilayah yang pembangunannya masih belum merata ini adalah merupakan salah satu upaya responsif pemerintah dalam rangka mendukung pengembangan teknologi konstruksi Indonesia. Dengan adanya pemetaan ini diharapkan dapat memperlihatkan teknologi yang dibutuhkan dan ketersediannya antar wilayah. Kemudian dapat juga ditelaah mengenai dukungan Balitbang dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam mendukung daerah mencukupi kebutuhan teknologi konstruksi. Selain itu, program pembinaan yang dapat dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga dapat ditelaah. Dengan dorongan yang diberikan pemerintah melalui kegiatan kajian ini dan akan adanya rekomendasi

kebijakan

yang

harus

diterapkan

di Indonesia,

diharapkan

seluruh

pemangku

kepentingan terkait konstruksi di seluruh Indonesia dapat meningkatkan kinerjanya, terutama dalam mendukung pengembangan dan pemanfaatan teknologi konstruksi. Dalam rangka mewujudkan maksud dan mencapai tujuan tersebut di atas, kegiatan ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada upaya mengidentifikasi teknologi-teknologi konstruksi yang dibutuhkan, beserta aktor-aktor penyedia teknologinya antarwilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua serta menyusun laporan kajian kebutuhan dan ketersediaan teknologi konstruksi di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. 1.3

Skema Laporan Laporan kajian ini disusun mengikuti alur berikut: Bab 1 merupakan pendahuluan, berisi penjelasan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, dan skema laporan. Bab 2 berisi landasan teoretis yang relevan dengan kajian ini. Penjelasan mengenai peran teknologi konstruksi, undang-undang jasa konstruksi, sektor prioritas

iptek, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan kaitannya dengan pembangunan di daerah dapat ditemukan dalam bab ini. Bab 3 menyajikan penjelasan metode dan pelaksanaan kegiatan. Metode yang digunakan dan pelaksanaan kegiatan dijelaskan dalam bab ini. Sebagai suatu studi awal, kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memanfaatkan beberapa instrumen kajian. Bab 4 memberikan gambaran besar mengenai kebutuhan teknologi konstruksi untuk pembangunan di daerah. Kebutuhan teknologi konstruksi di tiap wilayah ini dibahas secara detail dengan memperhatikan pembangunan strategis provinsi, kebutuhan dan ketersediaan teknologi konstruksi, dan gap analysis serta kebijakan pemenuhan teknologi konstruksi antarwilayah. Pada akhirnya, Bab 5 akan menutup laporan kajian ini dengan kesimpulan dan saran dari hasil kajian.

-3-

bab 2

LANDASAN TEORITIS -4-

bab 2 – landasan teoritis

LANDASAN TEORITIS Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2015, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat (pasal 2). Tugas ini mencakup perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman, pembiayaan perumahan, penataan bangunan gedung, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan, dan pembinaan jasa konstruksi hingga pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat (pasal 3). Bab ini akan mengulas sejumlah kebijakan yang menjadi acuan pembangunan di Indonesia. Bagian pertama berisi

penjelasan

mengenai

teknologi

konstruksi.

Selanjutnya

akan

disampaikan

ringkasan arah

pembangunan nasional di Indonesia, khususnya terkait pembangunan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. 2.1 Peran Teknologi Konstruksi dalam Pembangunan di Indonesia Teknologi konstruksi punya peran vital dalam pembangunan infrastruktur layanan publik. Mengusung visi menjadi Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019, pemerintah kini memfokuskan diri untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka

negara

meningkatkan

kesatuan;

produktivitas

meningkatkan rakyat

dan

kualitas daya

hidup

saing

di

manusia pasar

dan

masyarakat

internasional;

Indonesia;

serta mewujudkan

kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Mengingat ketimpangan pembangunan di berbagai kawasan di Indonesia, agenda pembangunan ini jelas berjalan

mulus

tanpa

dukungan

dari

konstruksi

yang

menjadi

ujung

takkan

tombak pembangunan

infrastruktur. UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menyebut tentang teknologi sederhana dan teknologi tinggi, namun tidak secara jelas memberikan definisi atau pengertian mengenai “teknologi”, juga tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan “teknologi sederhana” dan “teknologi 1

canggih” dalam konstruksi. Terkait teknologi, UU Jasa Konstruksi hanya mengindikasikan bahwa usaha orang perseorangan hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi berisiko kecil yang berteknologi sederhana (pasal 5 ayat 1). Adapun pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan/atau berteknologi tinggi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan atau badan usaha asing yang dipersamakan (pasal 5 ayat 3). Namun demikian, UU Jasa Konstruksi memberikan dukungan terhadap pemanfaatan produk dalam negeri dalam pekerjaan konstruksi. Hal ini secara eksplisit dapat ditemukan 1

Alih-alih memuat definisi mengenai “Teknologi konstruksi”, UU Jasa Konstruksi justru memuat definisi tentang “p ekerjaan konstruksi”, yaitu “keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan, masing -masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain”. (UU Jasa Konstruksi 18/1999).

-5-


dalam bagian Penjelasan UU Jasa Konstruksi: untuk meningkatkan pemberdayaan potensi nasional secara optimal dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa perlu mengutamakan penggunaan jasa dan barang produksi nasional/dalam negeri sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang mengenai usaha kecil. 2

Definisi teknologi konstruksi justru ditemukan dalam website Karya Konstruksi Indonesia. Teknologi konstruksi:

suatu

penemuan/

pengembangan

sistem

konstruksi

yang

mempunyai

manfaat

tertentu/khusus/nilai tambah bagi suatu produk konstruksi. Sementara, metode konstruksi diartikan sebagai suatu metode atau cara untuk menunjang pelaksanaan konstruksi yang diterapkan pada saat proses pembangunan suatu produk konstruksi. Definisi “teknologi” di sini sedikit berbeda dengan definisi teknologi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengambangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas P3 Iptek). Dalam UU Sisnas P3 Iptek, teknologi dimengerti sebagai “cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia” (UU Sisnas P3 Iptek, pasal 1). Dalam kajian ini, pengertian teknologi konstruksi merujuk pada definisi yang tercantum dalam UU Sisnas P3 Iptek. Sesuai dengan acuan ini, dalam konteks konstruksi, kebutuhan teknologi yang akan dipetakan mencakup teknologi rancang bangun konstruksi dan metode konstruksi.

Gambar 2-1. Technology Readiness Level sumber: European Commission

2

Diselenggarakan sejak tahun 2003, Karya Konstruksi Indonesia merupakan bentuk apresiasi yang diberikan Kementerian Pekerjaan Umum

(kini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) kepada industri dan jasa konstruksi di Indonesia. Penghargaan yang diberikan mencakup karya di bidang teknologi konstruksi, metode konstruksi, arsitektur, dan teknologi tepat guna konstruksi.

-6-


Selain definisi teknologi konstruksi, hal penting yang juga perlu diperhatikan adalah Technology 3

Readiness Levels (selanjutnya: TRL ). TRL membantu menunjukkan status teknologi yang tengah dikembangkan. TRL terdiri dari skala 1-9, dengan TRL 9 dimengerti sebagai teknologi yang telah sepenuhnya siap dikomersialisasi. Dalam kajian ini, TRL teknologi konstruksi yang teridentifikasi digunakan untuk melihat kesenjangan (jika ada) antara kebutuhan dan ketersediaan teknologi konstruksi. 2.2 Arah Pembangunan Nasional dan Sektor Prioritas Iptek Indonesia memiliki Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sebagai acuan pembangunan jangka panjang. RPJPN 2005-2025 tersebut dijabarkan ke dalam empat tahap pembangunan

jangka

menengah lima tahunan, dan kini telah memasuki tahap ketiga dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai acuannya.

Gambar 2-2. Sebaran Wilayah Pembangunan Strategis (WPS) sumber: RPJMN 2015-2019

“Jalan

Perubahan”

yang

diusung pemerintahan

Jokowi-JK menekankan pentingnya pemerataan

pembangunan di Indonesia. Sejalan dengan Nawa Cita yang diusung pemerintahan Jokowi-JK, sektor prioritas yang memerlukan dukungan iptek adalah maritim, pangan, energi, dan transportasi. Khusus untuk pemetaan awal kebutuhan teknologi konstruksi di berbagai wilayah di Indonesia, ditambahkan sektor bangunan dan permukiman. Penambahan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa 3

Pembahasan lebih lengkap mengenai penggunaan TRL sebagai acuan penentuan kebijakan inovasi dapat dilihat dalam modul EARTO, The TRL Scale as a Research & Innovation Policy Tool, EARTO Recommendations (2014), dapat diakses melalui tautan: http://www.earto.eu/fileadmin/content/03_Publications/The_TRL_Scale_as_a_R_I_Policy_Tool_ -_EARTO_Recommendations_-_Final.pdf

-7-


bangunan memang dibutuhkan di sektor, sehingga perlu diperjelas dalam kelompok tersendiri agar tidak terlupa. Selain itu, permukiman (daerah tempat bermukim/kawasan hunian) punya isu spesifik yang perlu diperhatikan, seperti soal sanitasi, air minum, elektrifikasi perumahan. Semua ini termasuk dalam ranah kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga layak pula mendapat perhatian dalam pemetaan awal kebutuhan teknologi konstruksi ini.

Gambar 2-3. Sektor Prioritas yang Memerlukan Dukungan Iptek sumber: KantorStaf Kepresidenan, 2015

Bagian selanjutnya mengulas kebijakan pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua. 2.3 Kebijakan Pembangunan Daerah 2.3.1

Kebijakan Pembangunan Wilayah Kalimantan Selatan Secara umum, pembangunan di wilayah Kalimantan Selatan mengikuti tema pembangunan di klaster wilayah Pulau Kalimantan, yaitu: 

Mempertahankan

fungsi

Kalimantan

sebagai

paru-paru

dunia,

dengan

meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS (Daerah Aliran Sungai), lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; serta mengembangkan sistem bencana alam banjir dan kebakaran hutan; 

Lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi sumber daya alam masing-masing provinsi;

-8-




Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa;



Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam kegiatan strategis di setiap provinsi yang termasuk dalam wilayah Pulau Kalimantan. Adapun kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan secara khusus dijabarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 Provinsi Kalimantan Selatan. Misi pembangunan jangka menengah Kalimantan Selatan 2011-2015 adalah: 

Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, sosial dan budaya.



Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing.



Mengembangkan daya saing ekonomi daerah berbasis lingkungan dan masyarakat, dengan memanfaatkan sumberdaya lokal dan posisi geografis.



Meningkatkan ketersediaan kuantitas dan kualitas serta aksesibilitas infrastruktur wilayah.



Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

Misi inilah yang lantas dituangkan dalam berbagai program pembangunan infrastruktur. Sasaran dan program prioritas pembangunan di Kalimantan Selatan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan teknologi konstruksi akan dijabarkan lebih lanjut dalam pembahasan Bab IV. 2.3.2

Kebijakan Pembangunan Wilayah Sulawesi Selatan Secara umum, pembangunan di wilayah Sulawesi Selatan mengikuti tema pembangunan di klaster wilayah Pulau Sulawesi, yaitu: 

Salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia;



Pengembangan industri berbasis logistik;



Lumbung pangan nasional dengan pengembangan industri berbasis kakao, padi, jagung;



Pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel, bijih besi dan gas bumi;



Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritime (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari.

Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam kegiatan strategis di setiap provinsi yang termasuk dalam wilayah Pulau Sulawesi. Kebijakan pembangunan dalam lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangungan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018. Misi pembangunan jangka menengah Sulawesi Selatan 2013-2018: 1.

Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intradan antar- umat beragama.

2.

Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.

3.

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur

-9-


wilayah. 4.

Meningkatakan daya saing daerah dan sinergitas regional,nasional, dan global.

5.

Meningkatkan kualitas demokrasi dan kepastian hukum.

6.

Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan kesatuan bangsa.

7.

Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik

Ketujuh misi ini lantas diturunkan dalam berbagai program pembangunan infrastruktur. Sasaran dan program prioritas pembangunan di Sulawesi Selatan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan teknologi konstruksi akan diulas lebih lanjut dalam Bab IV. 2.3.3

Kebijakan Pembangunan di Wilayah Papua Secara umum, pembangunan di wilayah Papua mengikuti tema pembangunan di klaster wilayah Pulau Papua, yaitu: 

Percepatan

pengembangan

industri

berbasis

komoditas

lokal

yang

bernilai

tambah di sektor/subsektor pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan; 

Percepatan pengembangan ekonomi kemaritiman melalui pengembangan industri perikanan dan parawisata bahari;



Percepatan pengembangan pariwisata budaya dan alam melalui pengembangan potensi sosial budaya dan keanekaragaman hayati;



Percepatan pengembangan hilirisasi industri pertambangan, minyak, gas bumi dan tembaga;



Peningkatan kawasan konservasi dan daya dukung lingkungan untuk pembangunan rendah karbon; serta



Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan masyarakat;



Pengembangan

kawasan

ekonomi

inklusif

dan

berkelanjutan

berbasis

wilayah

kampong masyarakat adat, melalui percepatan peningkatan kualitas sumberdaya manusia Papua yang mandiri, produktif dan berkepribadian. Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam kegiatan strategis di setiap provinsi yang termasuk dalam wilayah Pulau Papua. Kebijakan pembangunan Provinsi Papua secara khusus dijabarkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018. Misi pembangunan jangka menengah Papua 2013-2018 adalah: 1.

Mewujudkan suasana aman, tenteram, dan nyamamn bagi seluruh masyaraat Papua di dalam kedaulatan NKRI

2.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa serta penguatan otonomi khusus Papua

3.

Mewujudkan sumber daya manusia Papua yang sehat, berprestasi, dan berakhlak mulia

4.

Pengembangan dan peningkatan taraf ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal

5.

Percepatan konektivitas pembangunan

infrastruktur

dan

konektivitas

antarkawasan

dan antardaerah dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

-10-


misi ini menjadi pedoman penjabaran berbagai program pembangunan infrastruktur. Adapun sasaran dan program prioritas pembangunan di Papua terutama yang berkaitan dengan kebutuhan teknologi konstruksi akan dibahas lebih lanjut dalam Bab IV.

-11-

bab 3

METODELOGI -12-

bab 3 – metodelogi

METODELOGI Kajian ini dirancang untuk memberikan gambara mengenai kebutuhan dan ketersediaan teknologi konstruksi daerah, serta berbagai faktor yang turut memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metodologi yang terperinci sekaligus praktis untuk membantu pengumpulan data secara valid. Bab ini berisi penjelasan ringkas mengenai strategi serta instrumen pemetaan. 3.1

Metode Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metodologi yang sering 4

digunakan dalam penelitian sosial . Penelitian dengan pendekatan ini berupaya memaknai suatu 5

fenomena. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif, titik tolak dari epistemologi

yang berbeda

akan menghasilkan pemaknaan yang berbeda terhadap fenomena tersebut. Pertimbangan kami dalam upaya memetakan kebutuhan teknologi konstruksi daerah mencakup empat aspek utama berikut: 1) Mengidentifikasi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan di daerah tertentu (pihak penyedia teknologi dari Kementerian PUPR, Akademisi dan perwakilan Perguruan Tinggi daerah, kontraktor, para konsultan politik, dan regulator daerah); 2) Menggambarkan keterkaitan di antara berbagai pemangku kepentingan; 3) Mengidentifikasi kebutuhan teknologi konstruksi daerah; dan 4) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung pemanfaatan teknologi konstruksi maupun yang memengaruhi ketidaktersediaan teknologi tersebut. Keempat aspek ini juga menjadi bagian dari strategi kami menelusuri data sekunder melalui studi pustaka. Dalam rangka memperoleh gambaran kebutuhan dan ketersediaan teknologi konstruksi sesuai konteks tiap-tiap daerah, kami menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan para pemangku kepentingan,

mencakup

Balitbang

Kementerian

PUPR,

akademisi

dan

perwakilan perguruan 6

tinggi daerah, kontraktor, para konsultan politik, dan para pengambil kebijakan daerah . Fokus diskusi kami adalah untuk menjawab pertanyaan utama berikut: 1. Apa saja kebutuhan teknologi konstruksi di daerah terkait? 2. Bagaimana kebutuhan tersebut tersedia/disediakan oleh para penyedia teknologi daerah? 3. Adakah faktor-faktor tertentu yang memengaruhi ketersediaan teknologi konstruksi tersebut dan bagaimana sinergi antar para pemangku kepentingan berjalan untuk memastikan kebutuhan teknologi konstruksi daerah terpenuhi? Dokumen ini disusun melalui tiga tahapan. Tahap pertama adalah tinjauan pustaka tentang isu-isu

4

Mirta Amalia, (2011). “BAB II Desain Penelitian”. Dalam Amalia dan Nugroho (ed). Modul Pelatihan Critical Research Method (CREAME). Edisi Pertama, CIPG: Jakarta, Indonesia. 5 6

Epistemologi adalah basis pemikiran atau cara pandang. Protokol FGD dapat dilihat pada Lampiran 1 Protokol Focus Group Discussion (FGD) Kajian Kebutuhan dan Ketersediaan Teknologi Konstruksi Daerah

-13-

bab 3 – metodelogi

seputar jasa konstruksi dan regulasi terkait, baik di tingkat lokal maupun nasional, untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai tata kelola di bidang ini. Tahap kedua merupakan rangkaian diskusi dengan para pemangku kepentingan majemuk dan panel ahli guna menggali masukan dan aspirasi dari para pihak terkait. Tahap ketiga berupa pembahasan internal dalam tim penyusun dilakukan untuk menyarikan aneka masukan yang telah diperoleh dalam tahapan sebelumnya. Alur proses kajian ini dapat dilihat dalam bagan berikut.

Gambar 3-1. Alur Proses Kajian Kebutuhan dan Ketersediaan Teknologi Konstruksi Daerah sumber: penulis

Tahapan kunci dalam proses kajian kebutuhan dan ketersediaan teknologi konstruksi daerah ini adalah rangkaian FGD di daerah-daerah. FGD ini melibatkan para pemangku kebijakan majemuk (multi-stakeholders) termasuk dari kalangan akademisi, pemerintah, sektor privat/swasta, dan masyarakat sipil.

Mellaui FGD di tiga daerah yang disasar, didapatkan berbagai wawasan dan pandangan para

pakar di daerah atas kebutuhan dan ketersediaan teknologi konstruksi daerah, maupun gugus kebijakan yang mendukung pemanfaatan teknologi konstruksi tersebut. 3.2

Pelaksanaan Kegiatan FGD pemetaan kebutuhan dan ketersediaan teknologi konstruksi dilaksanakan sepanjang bulan November 2015. Partisipan diskusi di masing-masing wilayah disajikan dalam tabel berikut : Tabel 3-1. Komposisi Peserta FGD sumber: penulis Kalimantan Selatan

Sulawesi Selatan

Papua

Pemerintah

2

4

7

Bisnis

2

4

4

Akademisi

6

4

1

TOTAL

10

9

12

Rangkaian FGD dimulai dari Papua (Jayapura) pada 6 November 2015), Kalimantan Selatan (Banjarmasin) pada 17 November 2015, dan terakhir Sulawesi Selatan (Makassar) pada 19 November 2015.

-14-

bab 4

KEBUTUHAN TEKNOLOGI KONSTRUKSI UNTUK PEMBANGUNAN DI DAERAH -15-

bab 4 – kebutuhan teknologi konstruksi untuk pembangunan di daerah

KEBUTUHAN TEKNOLOGI KONSTRUKSI UNTUK PEMBANGUNAN DI DAERAH Bab ini mengulas secara rinci kebutuhan dan ketersediaan teknologi konstruksi yang teridentifikasi melalui FGD di masing-masing daerah. Pembahasan akan dilakukan per provinsi, diawali dengan konteks arah pembangunan di masing-masing provinsi diikuti dengan pembahasan mengenai kebutuhan teknologi konstruksi di tiap provinsi tersebut. 4.1.

Provinsi Kalimantan Selatan Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan mencakup 11 kabupaten dan 2 kota dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 101 orang/km2. Pulau Kalimantan sendiri digadang sebagai lumbung energi nasional, lumbung pangan nasional, dan diharapkan mempertahankan fungsinya sebagai paru-paru dunia. 4.1.1.

Arah Pembangunan Kalimantan Selatan Berdasarkan RPJMN 2015-2019, di Kalimantan Selatan akan dibangun dua Kawasan Strategis Nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, yaitu Kawasan Industri Batulicin

dan

Kawasan Jorong. Kota Banjarmasin sendiri diproyeksikan sebagai hub tol laut. Selain itu, Kalimantan Selatan akan dilakukan pengembangan bandara kargo udara di Banjarmasin dan Syamsuddin Noor. Fokus Kalimantan Selatan adalah

pembangunan

terintegrasi

terutama

untuk WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Palangkaraya-Banjarmasin-Batulicin

7

guna mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar target pertumbuhan ekonomi periode 2011-2015 disesuaikan menjadi 6-6,9%. Berikut adalah kegiatan strategis jangka menengah Kalimantan Selatan yang membutuhkan dukungan teknologi konstruksi. Tabel 4-1. Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional Provinsi Kalimantan Selatan 2015-2019 sumber: RPJMN 2015-2019 Buku III PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG 1. Pembangunan 4 jalur kereta api (Tanjung-Paringin- Rantau- Martapura-Bandara Syamsoedin Noor – Banjarmasin; Banjarmasin-Pelaihari-Batulicin-Sengayam-Tanah Grogot; Tanjung-Balikpapan; Banjarmasin-Palangkaraya) PERHUBUNGAN DARAT 1. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Banjarmasin PERHUBUNGAN UDARA 1. Pengembangan 2 bandara (Gusti Syamsir Alam dan Syamsoedin Noor Banjarmasin) PERHUBUNGAN LAUT 1. Pengembangan 5 pelabuhan (Batulicin, Seibuku, Pelaihari/Swarangan, Trisakti Banjarmasin, Marabatuan)

7

Renstra Kementerian PUPR 2015-2019, hal. L.234. -16-


1.

2. 3.

JALAN Pembangunan 7 ruas jalan akses (Kawasan Industri Batulicin ke Pelabuhan Batulicin; Pelabuhan Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut; Benua Anyar - Margasari-Ma. MuningKandangan; Kandangan - Hampang- Batulicin; Kawasan Industri Batulicin Ruas Batulicin-Lumpangi, Batulicin-Mentewe, Batulicin- Pagatan, Batulicin-S.Kupang, dan Simp. Kodeco-Mentewe; Ambungan - Tajau Pecah) Pembangunan jalan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin (Trisakti – Pasir Mas - Jembatan Barito) dan Pelabuhan Pelaihari Pembangunan Jalan Lingkar Sei Ulin dan Batu Licin Pembangunan 1 jembatan (penghubung Kalimantan-Pulau Laut) ASDP

1.

4.

Pengembangan Dermaga Penyeberangan P. Sebuku* KETENAGALISTRIKAN Pembangunan 1 PLTGU/MGU: Kalsel Peaker 1 200 MW Pembangunan 2 PLTG/MG Mobile PP Kalselteng (Seberang Barito; Trisakti dan Kayutangi) 100 MW Pembangunan 2 PLTU (Kalsel FTP2 2x100 MW dan Kalselteng 2 100 MW) Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi Pembangunan PLTS Komunal TELEKOMUNIKASI DAN INFROMATIKA Pembangunan serat optik antar seluruh kabupaten/kota Pengembangan transmisi penyiaran TVRI SUMBER DAYA AIR Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Batang Alai Pembangunan Pengendali Erosi dan Proteksi sungai di 7 lokasi (S. Barito di Marabahan, Kab Batola; S.Martapura di Kota Banjarmasin dan Kab. Banjar; S. Tabalong) Pengendalian Banjir di 3 area (Santui, Kintap dan Batu Licin; Jorong, Asam-Asam dan Kintap; Kandang Jaya) Normalisasi Sungai Martapura

5.

Pembangunan Pengaman Pantai Aluh Aluh

6.

Pembangunan Waduk Tapin

7.

Tanah Bendungan Tapin

8.

Pembangunan 2 embung (Tala dan Tanbu)

9. 1.

Pembangunan instalasi air baku Banjarbakula PENDIDIKAN Pembangunan sekolah baru SD, SMP, SMA/SMK

2.

Pembangunan ruang kelas baru SD, SMP, SMA/SMK.

3.

Rehabilitasi ruang kelas SD, SMP, SMA/SMK. KESEHATAN

1.

Pembangunan Puskesmas yang terakreditasi (1 kecamatan = 1 puskesmas)

2.

Peningkatan sarana prasarana kesehatan

3.

Penyehatan lingkungan

1.

PERUMAHAN SPAM Regional Banjarbakula

1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 2. 3.

2. 3.

Rusunawa Kab Banjar 4TB, Kab Kotabaru 1TB, Banjarmasin 2TB, Hulu Sungai Utara 1 TB Penanganan Kawasan kumuh di Banjarmasin, Kab Barito Kuala, Kotabaru, dan Kab Banjar

Rencana Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah (RPJMD)

Provinsi

Kalimantan Selatan

tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam RPJMD Kalimantan Selatan, pembangunan kawasan strategis ekonomi strategis ekonomi mencakup 8 kawasan, yaitu 1) Kawasan Metropolitan Banjar Bakula, 2) Kawasan Rawa Batang Banyu, 3) Kota Terpadu Mandiri Cahaya Baru, 4) Kota Terpadu Mandiri Sengayam, 5) Kawasan Mekar Putih, 6) Kawasan Pulau Lari-17-


Larian di Kabupaten Kotabaru, 7) Kawasan Jorong di Kabupaten Tanah Laut, dan 8) Kawasan Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun untuk menunjang daya dukung lingkungan, Kalimantan Selatan mempertahankan Kawasan Gunung Meratus (termasuk Tahura Sultan Adam) beserta kawasan pesisir dan pulaupulau kecil di Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kualadi Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala sebagai kawasan konservasi. Teknologi konstruksi terutama diperlukan untuk mendukung sasaran pembangunan berikut. Tabel 4-2. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Kalimantan Selatan sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2011-2015 Tujuan dan Saran

Strategi

Tujuan 4.1

Mewujudkan ketersediaan infrastruktur daerah yang merata, dan berkualitas, serta mampu mendukung pengembangan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya.

Sasaran 4.1.1

Tersedianya infrastruktur transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan serta meningkatnya pelayanan untuk mendukung pergerakan orang, barang, dan jasa.

a. Pembangunan dan pengembangan serta pemeliharaan infrastruktur transportasi b. Peningkatan pelayanan sistem transportasi

Sasaran 4.1.2

Tersedianya infrastruktur sumberdaya air untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air.

Pembangunan dan pengembangan serta pemeliharaan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air. Dukungan untuk sektor pertanian: pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya, pengembangan kawasan agrobisnis. Dukungan untuk lingkungan hidup: konservasi sungai, danau, dan sumber daya air lainnya;

Sasaran 4.1.3

Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air bersih dan sanitasi.

Memfasilitasi dan mendorong pencapaian sasaran MDGs terkait infrastruktur dasar pemukiman, termasuk pengelolaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat. Dukungan untuk transmigrasi: pengembangan wilayah transmigrasi a.

Sasaran 4.1.4

Meningkatnya infrastruktur publik dan aparatur.

-18-

Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur publik dan aparatur b. Pembangunan dan rehabilitasi sarana keagamaan c. Peningkatan sarana dan prasarana olah raga d. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan (sekolah berstandar nasional dan internasional) e. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan (pembangunan rumah sakit gigi dan mulut) budaya, serta kesehatan


Selain strategi di atas, Kalimantan Selatan juga menyasar soal pembenahan penataan ruang, mencakup

program

perencanaan

tata

ruang,

pemanfaatan

dan

pengendalian

8

pemanfaatan ruang, serta zona rawan bencana . Termasuk dalam hal ini adalah pengembangan sentra-sentra industri potensial dan perlindungan lingkungan hidup, yaitu konservasi sungai, danau, dan sumber daya air lainnya, pengembangan kawasan ekowisata, rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut, pengelolaan RTH (Ruang Terbuka Hijau). 4.1.2.

Kebutuhan dan Ketersediaan Teknologi Konstruksi di Kalimantan Selatan Dari FGD dengan para pemangku kepentingan di Kalimantan Selatan, diperoleh daftar total

21 teknologi konstruksi, 9 di antaranya tidak tersedia di Kalimantan Selatan. Dari 21

teknologi konstruksi tersebut, tiga di antaranya merupakan teknologi konstruksi lintas sektor, yaitu: 1.

Sistem informasi citra satelit: maritim, pangan, energi, transportasi, bangunan dan permukiman

2.

Katup pengendali saluran air: maritim, pangan

3.

Pencegah erosi Alur Barito: maritim, transportasi

Berikut gambaran kebutuhan teknologi konstruksi di Kalimantan Selatan berdasarkan masingmasing sektor.

Gambar 4-1. Kebutuhan dan Ketersediaan Teknologi Konstruksi di Kalimantan Selatan sumber: penulis, diolah dari hasil FGD

Dari gambar di atas, tampak bahwa fokus kebutuhan teknologi konstruksi di Kalimantan Selatan ada di sektor transportasi, diikuti sektor energi dan pangan. Hal ini sejalan dengan program prioritas pembangunan Kalimantan Selatan yang tercantum dalam RPJMN maupun RPJMD. Rincian kebutuhan teknologi konstruksi yang teridentifikasi di wilayah Kalimantan Selatan dapat dilihat di Lampiran 2 Kebutuhan Teknologi Konstruksi yang Teridentifikasi di Provinsi Kalimantan Selatan).

8

Berdasarkan data BNPB (Kurniawan et al., 2014), wilayah Provinsi Kalimantan Selatan tercatat memiliki skor Indeks Risiko Bencana sebesar 152/tinggi. -19-


Dalam diskusi dengan para pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Selatan, disepakati bahwa fokus teknologi konstruksi yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 1.

2.

Pembangkit listrik energi alternatif (energi) Penyediaan energi (terutama listrik) di Kalimantan Selatan, sebaiknya memanfaatkan energi ramah lingkungan. Potensi terbesar memang surya, namun menimbang pemeliharaan, bisa dipilih EBT (Energi Baru dan Terbarukan) lain. Salah satu yang dapat dimanfaatkan adalah listrik bertenaga angin. Dalam skala kecil, penghasil tenaga listrik sudah ada. Risha modifikasi (bangunan dan permukiman) Warga Kalimantan Selatan cenderung memilih rumah panggung yang terbuat dari kayu sebagai hunian mereka, sementara ketersediaan kayu makin terbatas. Selain itu, Risha dirasakan dapat menjawab persoalan kampung kumuh. Risha modifikasi bisa menjadi alternatif untuk rumah panggung kayu tersebut. Modifikasi di sini terutama pada pondasi agar sesuai dengan kontur tanah. Persoalan lain adalah belum ada aplikator Risha di Kalimantan Selatan.

3.

Pondasi lintasan kereta api di tanah lunak (transportasi) Tanah di Kalimantan banyak yang berupa lahan gambut. Luas lahan gambut di Kalimantan mencapai 4.778.004 ha, dengan 106.271 ha di antaranya berada di wilayah Provinsi 99

Kalimantan Selatan. Mengingat karakteristik lahan gambut, dibutuhkan teknologi khusus pondasi untuk mencapai tanah keras. Kesediaan tenaga untuk proyek kereta api juga masih dipertanyakan. 4.

Perkerasan runway bandara (transportasi) Tanah Laut memiliki harapan agar dibangun bandara di Tanah Laut, karena selain wilayahnya strategis, Bandara Syamsudin Noor di Banjarbaru juga tidak dimungkinkan lagi untuk dikembangkan. Di Tanah Laut ada bandara bekas Jepang yang berpotensi untuk diperluas agar menjadi bandara yang lebih representatif. Namun perlu dikaji apa model perkerasan yang cocok dengan karakter tanah di sana. Kalimantan Selatan sendiri telah berpengalaman dalam membangun bandara.Selain itu, untuk pembangunan diharapkan ada transfer knowledge dari daerah lain (misalnya, Jakarta atau Makassar), sehingga kapasitas SDM lokal pun turut berkembang.

5.

Sistem informasi cira satelit (lintas sektor) Citra satelit dimanfaatkan untuk penataan wilayah, termasuk di antaranya menentukan letak bandara, pelabuhan, kawasan industri, dan sebagainya. Hal ini penting untuk mewujudkan pembangunan terintegrasi sekaligus mendukung konektivitas antarwilayah dalam satu Provinsi maupun antarprovinsi. Apalagi di Kalimantan Selatan akan dibangun dua kawasan industri nasional, yaitu Kawasan Industri Jorong dan Kawasan Industri Batulicin. Penataan wilayah seharusnya terintegrasi dengan kawasan lain dan diimplementasikan secara konsisten.

9

Berdasarkan data Wetlands (2005) lahan gambut terluas di Pulau Kalimantan ada di wilayah Kalimantan Tengah, yaitu seluas 2.644.438 ha, Kalimantan Barat seluas 1.046.438, dan Kalimantan Timur seluas 332.365 ha. Lahan gambut terluas di Indonesia ada di Pulau Sumatera dengan luas 6.436.649 ha

-20-


Terkait berbagai fokus kebutuhan tersebut, beberapa teknologi telah tersedia di Kalimantan Selatan. Namun kebutuhan akan Risha modifikasi, pondasi lintasan kereta api di tanah lunak, serta perkerasan runway bandara Tanah Laut belum tersedia. Kebutuhan teknologi konstruksi yang sudah tersedia di Kalimantan Selatan ditampilkan pada tabel berikut. Tabel 4-3. Teknologi Konstruksi yang Dibutuhkan dan Sudah Tersedia di Kalimantan Selatan sumber: penulis, diolah dari hasil FGD

No.

Kebutuhan Teknologi

1

Sistem informasi citra satelit

Citra satelit untuk penataan wilayah terintegrasi.

2

Bata ringan elastis dan mortar

Dinding rumah di daerah Banjarmasin sering pecah dan retak karena batanya terlalu berat (rawa). Mortar khusus diperlukan untuk menutup celah yang ada.

3

Beton cor untuk konstruksi di tanah lunak/rawa

4

Pengolah air payau

Pusair PUPR

Pengolah air payau di daerah rawa gambut menjadi air tawar, berguna saat air surut di musim kemarau.

5

Polder rakyat/polder mini

Balai Rawa, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Mulawarman, Politeknik Banjarmasin

Mini-polder untuk irigasi dan pengendalian air di rawa lebak, dengan kearifan lokal. Sistem polder besar justru rawan rusak karena problem maintenance.

Energi surya (solar cell)

Politeknik Negeri Banjarmasin, Universitas Lambung Mangkurat, ITS, Ristek BPPT

Potensi energi baru dan terbarukan di Kalimantan Selatan. Riset solar panel tersebar di sejumlah institusi.

Geo-textile

Geo-system

Perkerasan di bandara Syamsudin Noor Banjarbaru, di atas tanah yang cukup keras, bukan tanah gambut atau bekas rawa.

8

Katup pengendali saluran air

Pusair PUPR

Untuk pengendalian air yang berpotensi menimbulkan banjir. Sudah ada di Kintap, Tanah Laut.

9

Listrik tenaga angin

Politeknik Tanah Laut

Tersedia dalam skala kecil. Belum ada studi komprehensif tentang potensi listrik tenaga angin di Kalimantan Selatan.

Conwood

Dibutuhkan material pengganti balok kayu sebagai elemen struktural. Saat ini, yang diproduksi kebanyakan masih berfungsi sekadar untuk estetika saja.

6

7

10

Penyedia

Institut Teknologi 10 November Surabaya

TRL

3-5

Deskripsi Teknologi

Pondasi untuk kontruksi di tanah rawa.

Papan balok kayu

-21-

3-5


11

12

Pondasi kacapuri alternatif

Universitas Lambung Mangkurat

3-5

Pondasi tradisional menggunakan kayu ulin untuk bangunan di atas tanah lunak, menggunakan kacapuri beton, kerjasama dengan Balai rumah Tradisional di Bali. Selama ini bekerjasama dengan UI, namun ada keinginan untuk memiliki ahli lokal jembatan panjang. Perlu pembinaan dan pemberdayaan agar partisipasi lokal dalam pembangunan sungguh kentara.

Teknologi konstruksi flyover - jembatan

Selain soal ketersediaan teknologi konstruksi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, isu yang mengemuka adalah soal apresiasi terhadap kearifan lokal dalam bidang konstruksi. Contoh yang muncul adalah Risha modifikasi, yaitu Risha (Rumah Instan Sederhana Sehat) untuk daerah rawa di Kalimantan Selatan. Selain itu, pondasi kacapuri dan mini-polder juga merupakan teknologi konstruksi yang terinspirasi dari kearifan lokal. Pondasi kacapuri tradisional menggunakan kayu ulin untuk bangunan di atas tanah lunak. Namun, menghadapi tantangan ketersediaan kayu yang makin terbatas, kini kacapuri alternatif dengan beton sedang diujicoba di Universitas Lambung Mangkurat, bekerjasama dengan Balai Rumah Tradisional Bali. Adapun mini-polder untuk irigasi dan pengendalian air di rawa lebak juga berbasis kearifan lokal. Mini-polder ini menjadi alternatif pengganti sistem polder besar yang justru rawan rusak karena persoalan pemeliharaan yang sulit dan tidak efisien. Saat ini, sedang dikembangkan bersama Balai Rawa dan universitas lokal (Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Mulawarman, Politeknik Banjarmasin, dan Balai Rawa). 4.1.3. Menjawab Kebutuhan Teknologi Konstruksi di Kalimantan Selatan Dari 21 teknologi konstruksi yang teridentifikasi, terdapat 9 teknologi konstruksi yang tidak tersedia. Berikut tabel kebutuhan teknologi konstruksi Kalimantan Selatan dan ketersediaan teknologi tersebut di wilayah lain. Tabel 4-4. Kebutuhan Teknologi Konstruksi di Kalimantan Selatan dan Ketersediaan di Wilayah Lain sumber: penulis, diolah dari hasil FGD No

Kebutuhan Teknologi

1

Biogas dari kotoran manusia

2

Pembangkit listrik energi alternatif

3

Risha modifikasi

4

Penyambung kayu sintetis murah

5

Pencegah erosi Alur Barito

6

Perkerasan runway bandara Tanah Laut

7

Pondasi lintasan kereta api di tanah lunak

8

Blocking canal untuk lahan gambut

9

Perahu kelotok tenaga surya

Penyedia

-22-

Bali

Papua

Jatim

Sumut

Kalsel

Sulsel


*Keterangan: Tidak tersedia NA/Not Applicable Tersedia

Kalimantan Selatan menunjukkan kebutuhan teknologi konstruksi yang sangat khas. Selain kebutuhan akan Risha modifikasi, tidak tampak adanya kebutuhan teknologi konstruksi Kalimantan Selatan yang muncul di wilayah lain. Namun demikian, dalam konteks Kalimantan Selatan diperlukan modifikasi pondasi Risha agar bisa digunakan di tanah lunak. Di samping persoalan teknis yang berkaitan langsung dengan teknologinya, dukungan dan political will pemerintah daerah juga diperlukan untuk aplikasi Risha dan/atau modifikasinya lebih luas. Kebutuhan yang juga mendesak adalah energi. Kendati dianggap sebagai lumbung energi, Kalimantan Selatan makin sering mengalami listrik mati. Hal ini dirasakan sebagai ironi: krisis energi di lumbung energi. Terkait krisis energi ini, penambahan pembangkit listrik dirasa perlu segera dilakukan. Namun, perlu tetap memperhatikan faktor ekologi. Pengalaman buruk dengan kebakaran hutan dan lahan menambah nilai penting perhatian terhadap faktor lingkungan ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan riset mengenai potensi energi ramah lingkungan yang sesuai untuk dikembangkan di Kalimantan Selatan. Di level kebijakan, dirasakan adanya distrust pemerintah pusat kepada daerah. Hal ini tampak dari kurangnya pelibatan aktor lokal dalam pembangunan. Jika memang kapasitas lokal dirasa masih kurang, diharapkan ada pembinaan, misal dengan peningkatan kapasitas kontraktor dan tenaga kerja lokal. Jangan karena kapasitas masih terbatas, lantas tidak dipercaya sama sekali untuk terlibat dalam membangun daerah sendiri. Contoh kasus yang dikemukakan dalam diskusi adalah pembangunan jembatan bentang panjang Batulicin-Kotabaru yang diselesaikan dengan ahli jembatan dari Jawa, sementara pelaksana proyek bukan dari kontraktor lokal. Perlu skema kerjasama untuk pelatihan ahli jembatan panjang, sehingga Kalimantan Selatan punya tenaga ahlinya sendiri. Pelatihan tenaga kerja seperti ini sebenarnya bisa difasilitasi oleh BP Konstruksi. BP Konstruksi telah memberikan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan mandor untuk pembangunan permukiman di Kalsel. Selain itu, integrasi pendanaan dan kebijakan juga menjadi persoalan tersendiri. Catatan lain adalah bagaimana berinovasi tanpa melupakan aturan main di negeri ini. Jangan sampai ketika melakukan inovasi, tersandung dengan prinsip akuntabilitas dan dianggap „merugikan negara‟ dan malah terjerat kasus. Oleh karena itu juga diperlukan regulasi yang mampu melindungi inovasi di negeri ini.

-23-


4.2.

Provinsi Sulawesi Selatan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan mencakup 21 kabupaten dan 3 kota, dengan tingkat kepadatan 2

penduduk 180 orang/km . Pulau Sulawesi diarahkan untuk menjadi pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia, sekaligus simpul industri berbasis logistik. Pulau Sulawesi juga disebut sebagai lumbung pangan nasional dan diarahkan untuk melakukan percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari. 4.2.1.

Arah Pembangunan di Sulawesi Selatan Berdasarkan RPJMN 2015-2019, Kawasan Parepare di Sulawesi Selatan akan dibangun sebagai Kawasan Strategis Nasional Ekonomi (WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Makassar-Pare 10

Pare- Mamuju) . Mendukung

pembangunan

pusat

pertumbuhan

ekonomi

ini,

Makassar

akan dikembangkan menjadi hub tol laut. Sementara itu, akan dilakukan pengembangan bandara kargo udara di Bandara Hasanuddin, dan di Buntu Kunik akan dibangun bandara baru. Perekonomian Sulawesi Selatan diharapkan tumbuh pada kisaran 8,2-8,4 sepanjang tahun 20132018. Tabel berikut merupakan ringkasan kegiatan strategis jangka menengah di Sulawesi Selatan. Tabel 4-5. Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional Provinsi Sulawesi Selatan sumber: RPJMN 20152019 Buku III PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG 1. Pembangunan 3 jalur kereta api (Makassar - Pare-Pare; Pare-Pare – Mamuju- Isimu; Makassar- Bulukumba-Watampone) 2. Pembangunan jalur kereta api Perkotaan Mamminasata (tahap 1)* PERHUBUNGAN DARAT 1. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Makassar* 2. Pembangunan kampus Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) di Makassar PERHUBUNGAN UDARA 1. Pengembangan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin -Pembangunan Terminal II di Kawasan 2. Bandara Lama Sultan Hasanuddin Makassar* 3. Pembangunan kampus Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) di Makassar 4. Bandara Buntu Kunik (Pindahan dari Sulawesi Barat) PERHUBUNGAN LAUT 1. Pembangunan 1 pelabuhan baru (Pare-pare) 2. Perluasan 1 pelabuhan (Makassar New Port)* 3. Pengembangan 10 pelabuhan (Garongkong; Munte; Jeneponto; Sabutung; Sapuka; Sailus; 4. Kalukalukuang; Benteng; Bajoe; Pattirobajo; Sinjai; Paotere) 5. Pembangunan kampus Politeknik Ilmu Pelayaran di Makassar 1.

10

Renstra Kementerian PUPR 2015-2019, hal. L.240 -24-


JALAN 2. Pembangunan Fly Over -akses Bandara Internasional Sultan Hasanuddin 3. Pembangunan baypass Maminasata 4. Pembangunan 2 ruas jalan (Seseng - Bts.Sulbar; Kaluku - Sae - Talang – Sabang) 5. Pembangunan Jalan Trans Sulawesi Mamminasata (Middle Ring Road) 6. Pembangunan Underpass A.P. Pettarani ASDP 1. Pengembangan 1 dermaga penyeberangan (Garongkong) 2. Pengembangan 1 pelabuhan penyeberangan (Sinjai Lintas Konawe) 3. Pembangunan fasilitas fisik penyeberangan (Lintasan Bajoe) 4. Pengembangan 7 dermaga penyeberangan (Gangga, Jampea; Maros; Parepare; Ujung Lero; Bangsalae Siwa; Bira) KETENAGALISTRIKAN 1. Pembangunan 4 PLTGU (Makassar Peaker 300 MW; Makassar Peaker 150 MW; Sulsel Peaker 300 MW; Sulsel Peaker 150 MW 2. Pembangunan 3 PLTU (Sulsel 2 200 MW; Jeneponto 2 250 MW; Sulsel Barru – 2 100 MW) 3. Pembangunan 2 PLTG/MG Mobile PP Sulsel (Tallo Lama 100 MW; Tello 50 MW) 4. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi TELEKOMUNIKASI DAN INFROMATIKA 1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota 2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI SUMBER DAYA AIR 1. Pembangunan 4 bendungan (Karalloe Gowa; Cinemabella Selayar; Posi Selayar; Jenelata Gowa) 2. Pembangunan 1 daerah irigasi (Pamukulu Takalar) 3. Pembangunan 2 waduk (Paselloreng Gowa; Nipa-Nipa Maros) 4. Pembangunan 2 jaringan irigasi (Bayang-Bayang Bulukumba; Baliase Luwu Utara) 5. Pembangunan bendung dan jaringan irigasi D.I. Baliase Luwu Utara 6. Pembangunan Bendung D.I. Baliase Luwu Utara 7. Rehabilitasi konstruksi dan pintu bendung Benteng Pinrang 8. Pembangunan Perkuatan Tebing Bagian Hulu Bendung Gerak Tempe Wajo 9. Pengendalian Banjir dan Daya Rusak Air Sungai Taroang dan Muara Sungai Tamanroya Jeneponto 10. Pemetaan Sungai Tallo dengan foto udara Kt. MakaSul-Selar 11. Pengendalian Banjir dan Perbaikan Alur Sungai Kalaena dan Sungai Angkona Luwu Timur 12. Pengendalian banjir dan daya rusak air di 6 area (Sungai Rongkong Luwu Utara; Sungai Baliase Luwu; 13. Sungai Kanjiro Luwu; Sungai Bone-Bone Luwu; Sungai Cenranae Wajo-Bone; Sungai Walanae 14. Soppeng) 15. Pembangunan Giant Sand Trap Gowa 16. Construction of Water Selected Intake Gowa 17. Pembangunan 5 sabo dam 18. Rehabilitasi Bangunan Pengendali Sedimen Bagian Hulu Gowa 19. Penggalian Hulu Waduk Bili-Bili Gowa 20. Pembangunan Konsolidasi Dam Gowa 21. Pembangunan Sand Pocket Gowa 22. Pembangunan DPS Rongkong Kab. Luwu Utara Luwu Utara 23. Pembangunan 2 pengaman abrasi pantai (Tanaberu Bulukumba; Lengnga Pinrang) 24. Pembangunan Embung Air Baku di Kab. Luwu Utara (7 buah) Luwu Utara

-25-


PENDIDIKAN 1. Pembangunan USB (Boarding School) universal Provinsi Sulawesi Selatan Usulan sebesar Rp 90 Miliar 2. Pengembangan pendidikan vokasional (penerbangan, pramugari, pertanian, perkebunan, perikanan) 3. Pengembangan PAUD 4. Pengembangan politeknik lingkungan hidup KESEHATAN 1.

Pengembangan RS Provinsi Labuang Baji PERUMAHAN

1.

Pembangunan wisma negara

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangungan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018. Teknologi konstruksi terutama dibutuhkan terutama untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan berikut. Tabel 4-6. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Sulawesi Selatan 2013-2018 sumber: RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018 Tujuan dan Sasaran Tujuan 3.7

Strategi Meningkatkan akses dan kualitas layanan infrastruktur

Sasaran 3.7.1.

Meningkatnya kapasitas jalan guna mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi luar Jawa

Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jalan berbasis simpul jaringan intra dan ekstra Sulawesi Selatan termasuk pengembangan kawasan strategis

Sasaran 3.7.2.

Tersedianya jaringan prasarana dan sarana transportasi yang terintegrasi antarmoda dan antarwilayah yang mampu menunjang Sulawesi Selatan sebagai simpul perhubungan luar Jawa.

Pengembangan prasarana transportasi massal, perkeretaapian lintas Sulawesi dan transportasi darat, transportasi udara, dan transportasi laut dalam kerangka Sulawesi Selatan sebagai hub Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia.

Sasaran 3.7.3.

Tersedianya akses dan layanan informasi dan komunikasi yang mampu menunjang Sulawesi Selatan sebagai simpul komunikasi dan informasi luar Jawa

Mendorong Kota Makassar sebagai sentra penyediaan dan jaringan komunikasi bagi perusahan telekomunikasi

Sasaran 3.7.4.

Meningkatnya keterpenuhan kebutuhan akan rumah layak huni (khususnya rumah tangga miskin) dan infrastruktur permukiman yang berkualitas

Dukungan pemenuhan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin dan infrastruktur pulau kecil.

Sasaran 3.7.5.

Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan daerah irigasi dan rawa serta pemanfaatan air tanah

-26-

a. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya b. Penyediaan dan pengelolaan air baku


Meningkatnya ketersediaan infrastruktur energi dan sumber daya mineral untuk mendukung peningkatan perekonomian wilayah

Sasaran 3.7.6.

S e

Tercukupinya infrastruktur dasar dan layanan dasar warga/masyarakat pulau-pulau kecil

Sasaran 3.7.7. l

a i

Tersedianya infrastruktur dan kesiapsiagaan penanganan bencana 11 (pengendalian banjir dan pengaman pantai)

Sasaran 3.7.8. n

Pengembangan sumber-sumber energi alternative terbarukan dan optimalisasi pengelolaan sumber daya mineral (Desa Mandiri Energi) Koordinasi lintas sektor dan daerah dalam pemenuhan infrastruktur dasar dan layanan dasar pulau-pulau kecil dan terluar Pengembangan resiliensi masyarakat atas bencana seiring dengan peningkatan kordinasi pemerintah dan lembaga lain dalam penanganan kebencanaan melalui penataan kawasan permukiman dan penataan bangunan.

Sselain sasaran pembangunan di atas, teknologi konstruksi juga dibutuhkan untuk mendukung peningkatan kinerja sektor lain, yaitu: penyediaan sarana dan prasarana pendukung program sektor pemuda dan olah raga; pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit, rumah sakit jiwa, rumah sakit paru-paru, rumah sakit mata, rumah sakit khusus; rehabilitasi unit pelayanan pembinaan anak terlantar, penyendang cacat dan trauma (sektor sosial); serta pengembangan kawasan wisata berbasis ekonomi kreatif MDI (Media, Desain dan Iptek) dan kawasan wisata berbasis seni budaya di Sulawesi Selatan. 4.2.2.

Kebutuhan dan Ketersediaan Teknologi Konstruksi di Sulawesi Selatan Melalui FGD dengan para pemangku kepentingan di Sulawesi Selatan, diperoleh daftar total

28 teknologi konstruksi, 13 di antaranya tidak tersedia di Sulawesi Selatan (lihat

Lampiran 3 Kebutuhan Teknologi Konstruksi yang Teridentifikasi di Provinsi Sulawesi Selatan). Dari 28 teknologi konstruksi tersebut, dua di antaranya merupakan teknologi konstruksi lintas sektor, yaitu: 1. Perkuatan struktur dengan serat kaca/karbon: transportasi, bangunan dan permukiman 2. Rebar Locator Test: transportasi, bangunan dan permukiman Berikut gambaran kebutuhan teknologi konstruksi di Sulawesi Selatan berdasarkan masing-masing sektor.

Gambar 4-2. Kebutuhan dan Ketersediaan Teknologi Konstruksi di Sulawesi Selatan

sumber: penulis, diolah dari hasil FGD

11

Berdasarkan data BNPB, wilayah Sulawesi Selatan tercatat memiliki skor Indeks Risiko Bencana sebesar 167/tinggi (Kurniawan et.al.,, 2014). -27-


Dari ilustrasi di atas, tampak bahwa kebutuhan yang paling banyak teridentifikasi di Sulawesi Selatan adalah teknologi konstruksi untuk sektor transportasi, diikuti dengan sektor bangunan dan permukiman. Hal ini sesuai dengan fokus pembangunan Sulawesi Selatan yang diproyeksikan menajdi salah satu simpul konektivitas untuk Kawasan Timur Indonesia. Dalam diskusi dengan para pemangku kepentingan, disepakati bahwa fokus teknologi konstruksi yang dibutuhkan untuk pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut: 1. Material konstruksi knock-down dengan beton pre-cast (bangunan dan permukiman). Metode knock-down sendiri menjawab kebutuhan bangunan yang segera dapat digunakan. Materialnya tinggal dipasang sehingga waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama dan perlu mengganggu lingkungan sekitar. Di Sulawesi Selatan teknologi ini sudah ada, namun belum lengkap untuk konstruksi bangunan secara menyeluruh. Di Eropa sudah ada teknologi konstruksi rumah yang bisa selesai dibangun hanya dalam lima hari. Material yang digunakan bukan beton ataupun bata, melainkan kayu atau kaca. Pondasi sudah ada, sehingga tinggal pasang dan sesuaikan. Kasus ini dapat dijadikan contoh teknologi knock-down yang menggunakan bahan dasar alternatif (nonbeton atau bata). 2. Rigid pavement dengan beton pre-cast (transportasi) Sistem pre-cast akan menghasilkan permukaan yang pasti merata, dibandingkan dengan sistem cor in situ, apalagi di Indonesia masih terdapat praktik yang tidak mempertahankan kualitas, misal, saat pengecoran tidak ada surveyor yang mengontrol elevasi, sehingga jalan mudah rusak. Dengan pre-cast, kualitas akan stabil dan merata. Di lapangan, masih banyak orang melintas begitu saja di atas jalan yang baru saja dibangun atau dicor, padahal masih dibutuhkan waktu untuk terbangun sempurna. Jika masih ingin menjalankan konstruksi dengan cor di tempat, perlu dipertimbangkan bagaimana metode pengerjaan yang praktis atau manajemen proyek yang sesuai sehingga masyarakat tidak merasa dihalangi untuk melewati jalan (misal: membangun jalan secara bertahap, sehingga sambil dibangun masih dapat dilewati). Beton pre-cast yang sudah terpasang bisa langsung digunakan dan tidak akan mengganggu jalan. Selain itu, karena sifatnya individual, beton yang rusak akan mudah ditanggulangi (cukup diganti beton yang rusak saja, beton yang lain tidak berpengaruh). Yang perlu diupayakan adalah alat cetak beton yang sesuai dan alat angkut beton-beton tersebut atau mencari alternatif pembuatan teknologi yang membuat beton yang lebih tipis atau ringan. 3. Alat pengangkut beton pre-cast (transportasi) Kebutuhan alat angkut beton pre-cast ini terkait dengan fokus rigid pavement dengan beton pre-cast. Bobot beton berat sehingga butuh alat angkut berat untuk mengangkut beton dari lokasi produksi ke lokasi pemasangannya. 4. Material konstruksi berbahan sampah (bangunan dan permukiman) Permasalahan perkotaan adalah sampah. Diperlukan teknologi yang dapat mengolah sampah menjadi material konstruksi yang murah namun layak. 5. Aspal Buton (transportasi) Sekarang di daerah sudah mulai masuk 100% tidak lagi menggunakan aspal minyak melainkan aspal buton. Namun demikian, aspal buton tidak digunakan di jalan yang dibangun dengan APBN. Kendala erbedaan perlakuan asbuton dengan aspal -28-


minyak ada di proses pemanasannya, karena memang kandungan mineralnya berbeda. Dibutuhkan kerja sama dan dukungan dari pemerintah untuk mewujudkan penerapan teknologi aspal. Dari fokus di atas, ada teknologi konstruksi yang belum tersedia, seperti rigid pavement dengan beton pre-cast.. Tabel berikut menyajikan teknologi konstruksi yang dibutuhkan dan sudah tersedia di Sulawesi Selatan. Tabel 4-7. Teknologi Konstruksi yang Dibutuhkan dan Telah Tersedia di Sulawesi Selatan sumber: penulis, diolah dari hasil FGD

No.

Kebutuhan Teknologi

Penyedia

TRL

Deskripsi Teknologi

1.

Material knock-down construction

Alternatif 1: dengan beton pre-cast, dibangun/dibuat bagian-bagiannya di pabrik, sampai lokasi tinggal pasang. Di Sulsel belum lengkap, baru ada untuk struktur dan lantai Alternatif 2: dengan kayu, kaca partisi, baru ada di luar negeri.

2.

Alat pengangkut beton pre-cast

Perkerasan jalan dengan beton pre-cast lebih cepat, tidak terlalu mengganggu lalu lintas dan tahan lama, tapi bobot beton berat sehingga butuh alat angkut berat.

Aspal Buton (Asbuton)

Untuk perkerasan jalan, Asbuton lebih tahan lama daripada aspal minyak. Kendala: kebijakan dan formula yang tepat untuk pemanasan Asbuton. Bina Marga Sulsel sudah melakukan uji gelar 50% sejak 5 tahun lalu, dan kini menggunakan Asbuton 100%.

3.

6-7

Pengolahan air laut (dengan salinitas tinggi) menjadi air bersih dan air minum, untuk kepulauan/pulau-pulau kecil. Indonesia ada, tapi baru skala kecil dan air tawar yang dihasilkan tidak bisa langsung diminum.

4.

Reverse Osmosis (RO)

5.

Mikrohidro

6.

Pelindung tebing sungai murah

7.

Biopori

8.

Kipas/blower untuk pemanasan Asbuton

Kipas/blower dibutuhkan agar suhu pemanasan Asbuton optimal

9.

Material beton dengan abu sekam

Lebih ringan, murah, lebih tahan asam. Potensi abu sekam di Sulsel banyak. Kendala: abu sekam bisa hangus kalau terkena panas, lebih rentan terbakar daripada beton tanpa abu sekam.

Pembangkit listrik tenaga mikro-hidro skala kecil untuk pedesaan, juga memerhatikan aspek pemberdayaan warga.

Pusair

-29-

8-9

Perlindungan dari erosi, alternatif teknologi ramah lingkungan: bio-engineering kombinasi krib bambu dan tanaman, perkerasan tebing dengan pasangan batu atau beton.

8-9

Resapan penyimpan air di lahan sawah.


Paving block memang lebih mahal daripada perkerasan dengan aspal kualitas sedang, tapi lebih mudah dan lebih cepat dipasang, mudah diganti, dan mendukung pemberdayaan masyarakat karena warga bisa memasang sendiri dengan aat sederhana.

K 10.

e Paving block n d a

11.

Pembuat biogas dari sampah t

12.

Pendeteksi potensi air baku

i

Universitas Negeri Makassar Teknologi murah dan sederhana untuk deteksi potensi air baku di suatu area.

t

13.

Penggunaan limbah e plastik sebagai bahan r tambah beton

Politeknik Negeri Ujung Pandang

c 14.

Dapat dimanfaatkan untuk perkuatan struktur pada jembatan maupun bangunan.

aPerkuatan struktur

dengan serat kaca/karbon

K

Non-destructive test untuk mengetahui posisi dan diameter tulangan. Alat ada di Politeknik Negeri Ujung Pandang, jarang digunakan karena ada kendala di tingkat akurasi, untuk kalibrasi rutin, harus dikirim kembali ke pabrik pembuatnya di Amerika (mahal).

K 15.

1-2

TRL 1-2, Riset Poltek Negeri Ujung Pandang: penggunaan plastik sebagai bahan tambah beton. Kelemahan: tidak akan sekuat serat kaca/karbon

eRebar Locator Test n d

ati tercatat sebagai teknologi yang dibutuhkan dan telah tersedia, di Sulawesi Selatan material konstruksi knock-down belum lengkap (baru tersedia sebagian). Adapun terkait aspal Buton, dibutuhkan tidak hanya penyempurnaan formula pengolahannya, namun dibutuhkan pula kebijakan yang mendorong pemanfaatan aspal Buton untuk perkerasan jalan. Secara umum, sudah banyak teknologi konstruksi yang tersedia di Sulawesi Selatan. Permasalahannya terletak pada kemampuan membeli, menerapkan, dan memelihara konstruksi tersebut. Pemeliharaan menjadi masalah yang cukup sering ditemui karena kurangnya transfer knowledge kepada masyarakat mengenai cara pemeliharaan teknologi tersebut. Seringkali masyarakat memperoleh manfaat dari keberadaan konstruksi tersebut, namun karena tidak mengerti cara pemeliharaannya, konstruksi tersebut tidak bertahan lama. 4.2.3.

Menjawab Kebutuhan Teknologi Konstruksi Sulawesi Selatan Dari 28 teknologi konstruksi yang teridentifikasi, terdapat 13 teknologi konstruksi yang saat ini tidak tersedia di Sulawesi Selatan. Berikut tabel kebutuhan teknologi konstruksi Sulawesi Selatan dan ketersediaan teknologi tersebut di wilayah lain.

-30-


Tabel 4-8. Kebutuhan Teknologi Konstruksi di Sulawesi Selatan dan Ketersediaan di Wilayah Lain sumber: penulis, diolah dari hasil FGD

No

Kebutuhan Teknologi

1

Alat kalibrasi rebar locator test

2

Alat pemasang bantalan rel kereta api

3

Alat pendeteksi baut longgar untuk pemeliharaan rel kereta api

4

Mesin pembuat plester pada dinding bangunan

5

Sensor defleksi untuk rel kereta api

6


7

Kincir angin dengan balon udara

8

Magnet untuk lintasan kereta api

9

Material konstruksi berbahan sampah/material buangan (misal: kaca, plastik)

10

Material lokal untuk konstruksi

11

Metode penyambungan rigid pavement dengan beton

12

Rigid pavement dengan beton pre- cast

13

Drone survey

Penyedia

Bali

Papua

Jatim

Sumut

Kalsel

Sulsel

-

Puskim PU

Keterangan Tidak tersedia NA/Not Applicable Tersedia

Dari tabel di atas, tampak bahwa kebutuhan Sulawesi Selatan relatif unik. Kebutuhan akan energi surya (solar cell) teridentifikasi di provinsi lain, dan baru tersedia di Kalimantan Selatan, masih berupa riset di Politeknik Negeri Banjarmasin, Universitas Lambung Mangkurat, ITS, dan BPPT. Teknologi konstruksi yang dibutuhkan namun belum tersedia di Sulawesi Selatan tidak muncul dalam FGD di tempat lain, sehingga tidak diketahui ketersediaannya. Selain soal ketersediaan, masih terdapat kendala birokrasi untuk perkembangan atau aplikasi teknologi atau inovasi di lapangan, seperti mindset yang cenderung berorientasi proyek tahunan alih-alih improvement . Akibatnya, dana operasional cenderung habis untuk pemeliharaan, bukan untuk mencari terobosan konstruksi. Inovasi terkendala oleh pemeriksaan/audit yang menekankan bahwa pelaksanaan konstruksi di lapangan harus sama persis dengan dokumen perencanaan. Tantangan saat ini adalah bagaimana memastikan kualitas konstruksi tanpa menutup peluang inovasi di lapangan.

-31-


Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah pemberdayaan masyarakat, mencakup pengembangan kapasitas sumber daya manusia lokal melalui transfer pengetahuan dan

teknologi. Pemberdayaan masyarakat akan menjawab sejumlah tantangan/problem

dalam pembangunan infratruktur baru maupun pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun. Alih-alih mendatangkan sebagian besar tenaga kerja dari Pulau Jawa, pembangunan lintasan kereta api Trans-Sulawesi bisa jadi titik awal pelibatan SDM lokal secara lebih intens dalam pelaksanaan konstruksi. Selain itu, transfer pengetahuan dari pembangun ke masyarakat ataupun dari perguruan tinggi ke masyarakat juga perlu dilakukan agar masyarakat pun turut merasa memiliki dan bisa memelihara infrastruktur yang sudah dibangun tersebut. Pembangunan terintegrasi dan berwawasan lingkungan juga menjadi keprihatinan tersendiri bagi Sulawesi Selatan. Pembangunan selama ini dirasa masih parsial dan cenderung abai terhadap pelestarian lingkungan. Padahal, pembangunan terintegrasi berarti efisiensi penggunaan anggaran dan kerapian tata ruang suatu wilayah. Sementara pembangunan berwawasan lingkungan tampak dari pilihan teknologi yang digunakan untuk membangun suatu wilayah. Indonesia memang punya kekayaan alam melimpah, dan justru karena itu, perlu tata kelola yang baik dan berkelanjutan. Untuk itu, pertama-tama diperlukan pemetaan potensi daerah sebelum Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disusun. Tujuannya agar pembangunan di satu wilayah tepat sasaran. Misal, mikrohidro bisa jadi salah satu alternatif teknologi ramah lingkungan yang dapat digunakan untuk pembangkit energi listrik, pengairan, dan penyediaan air baku. Tak kalah penting adalah membangun bersama masyarakat setempat. Karena pada akhirnya, pembangunan fisik apapun adalah untuk manusianya. Di luar persoalan teknis konstruksi, keberadaan database riset penting untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi penelitian yang tidak perlu. Riset tentang beton dengan material abu sekam sudah dilakukan berbagai perguruan tinggi, namun masing-masing melakukannya secara parsial, ada yang hanya meneliti manfaatnya, ada yang hanya meneliti kelemahannya. Data hasil penelitian juga tersebar, sulit diakses. Akibatnya, penelitian di perguruan tinggi cenderung tidak sinergis. Imbasnya, pengetahuan akan teknologi konstruksi di Indoensia pun jalan di tempat.

4.3.

Kebutuhan Teknologi Konstruksi di Papua Wilayah administratif Provinsi Papua mencakup 28 kabupaten dan 1 kota dengan tingkat kepadatan 2

penduduk sebesar 10 orang/km . Papua diarahkan untuk menjadi lumbung pangan dan energi nasional, terutama melalui proyek MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) dan pengembangan Biak sebagai Kawasan Strategis Nasional Ekonomi. Selain itu, pembangunan wilayah Papua diarahkan untuk tetap memerhatikan fungsi Papua sebagai salah satu paru-paru dunia.

-32-


4.3.1.

Arah Pembangunan Papua Berdasarkan RPJMN 2015-2019, di Papua akan dikembangkan Kawasan Strategis Nasional Ekonomi, yaitu Kawasan Biak dan Merauke (MIFEE). Di samping itu, terdapat prioritas penanganan kawasan perbatasan

Papua,

Digoel, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten

mencakup Kabupaten

Kota

Merauke,

Keerom,

Kota

Kabupaten

Boven

Jayapura,

dan

Supiori. Kota Jayapura akan dikembangkan sebagai hub tol laut untuk Kawasan

Timur Indonesia. Bandara kargo udara di Biak dan Sentani akan dikembangkan. Sementara bandara baru akan dibangun di Koroway Batu, Werur. Program pembangunan Papua, khususnya WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang 12 Biak - Manokwari-Bintuni merupakan irisan Papua dan Papua Barat. Selain itu, di Papua 13 juga akan dibangun WPS Pusat Pertumbuhan Baru Nabire-Enarotali-Wamena dan WPS 14 Perbatasan Negara Jayapura-Merauke Berikut adalah ringkasan kegiatan strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Papua. Tabel 4-9. Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional Provinsi Papua sumber: RPJMN 2015-2019 Buku III

PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG 1.

Pembangunan akses kereta api mulai dari Timika ke Pegunungan Tengah PERHUBUNGAN UDARA

1. Pembangunan 8 bandara (Taria, Keenyam, Aboy, Koroway Batu, Elelim, Kiworok, Sinak Baru, Nabire Baru) 2. Pengembangan 3 bandara (Sentani, Frans Kaisiepo Biak, Wamena) 3. Perpanjangan Bandara Mopah Merauke PERHUBUNGAN LAUT 1. Pengembangan 14 pelabuhan (Jayapura, Pomako, Serui, Bade, Nabire, Agats, Amamapare, Sarmi, Waren, Merauke, Asmat, Mumugu, Asiki, Moor) 2. Pembangunan Dermaga Terminal Penumpang dan Peti Kemas Pelabuhan Depapre 3. Penanganan kapasitas kargo Pelabuhan Laut Timika 4. Pembangunan terminal agribisnis, pergudangan, dan pelabuhan ekspor di Serapuh & Wogikel 5. Pembangunan 2 dermaga (Tanah Merah dan Keppi) JALAN 1. Pembangunan 12 ruas jalan (Sumohai-Dekai–Oksibil–Iwur-Waropko; Depapre-Bongkrang; Enarotali- Tiom; Wamena-Habema-Kenyam; Warumbaim-Taja-Lereh-Tengon; Sarmi-Ampawar-Barapasi- SumianggaKimibay; Jayapura-Wamena-Mulia; Okaba-Sanomere-Bade; Merauke-Okaba-Buraka- Wanam-Bian-Wogikel; Timika-Potowaiburu-Wagete-Nabire; Okaba-Sanomere-Bade; Erambu-Jagebok- Kuprik-Merauke) 2. Pembangunan 3 jalan lingkar (Kota Jayapura; Numfor; Holtekam) ASDP 1. Pengembangan 5 dermaga penyeberangan (Waren; Kaonda; Numfor; Timika; Agats; Memberamo; Mappi)

12

Renstra Kementerian PUPR 2015-2019, hal. L.244

13

Renstra Kementerian PUPR 2015-2019, hal. L.245

14

Renstra Kementerian PUPR 2015-2019 hal L246

-33-


2. Pembangunan 2 dermaga sungai (Kab. Memberamo; Kab. Mappi) KETENAGALISTRIKAN 1. PLTMG Mobile PP (Jayapura) 50 MW 2. Pembangunan 6 PLTMG (Jayapura Peaker 40 MW; Merauke 20 MW; Nabire 20 MW; Biak 15 MW; Serui 10 MW; Timika Peaker 10 MW) 3. Pembangunan 3 PLTU (Jayapura 30 MW; Biak 14 MW; Nabire-Kalibobo 14 MW) 4. PLT Biomass Merauke 10 MW 5. Pembangunan 2 PLTA (Urumka 300 MW; Supiori 5 MW) 6. Pembangunan PLTS Komunal 7. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi INFRASTRUKTUR ENERGI 1.

Depo BBM TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1. Pembangunan backbone Palapa Ring, Telekomunikasi Informatika 2. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota 3. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI SUMBER DAYA AIR 1. Pembangunan7 embung (Kab. Mimika; Kab. Timika; Kab. Sarmi; Kab. Tolikara; Kab. Boven Digoel; Kab. Lanny Jaya) 2. Rehabilitasi dan peningkatan 7 embung (Makbalin Distrik Mayamuk Makbalin; Majaran 1 Distrik Mayamuk Majaran; Majaran 2 Distrik Mayamuk Majaran; Sisipan I. Distrik Salawati; Sisipan II. Distrik Salawati; Matawolot II . Distrik Salawati; Klamalu II . Distrik Aimas Klamalu) 3. Rehabilitasi Embung Majener I. Distrik Moisigin 4. Pembangunan Jaringan Air Baku Warsamson (SPAM Regional) Kab. Sorong 5. Pembangunan 2 bendung dan jaringan air baku (Kab. Raja Ampat; Ransiki di Kab. Manokwari Selatan 6. Pembangunan Intake dan Jaringan Air Baku di Kab. Sorong Selatan (tersebar) 7. Pembangunan Bendung Wanggar (2300 Ha) Nabire 8. Pengendalian banjir di 17 lokasi (Kab. Keerom Keerom; Distrik Bonggo Kabupaten Sarmi; Kota Sarmi Kabupaten Sarmi; S. Titiwuk Kabupaten Sarmi; Sungai Yahim Kab. Jayapura Jayapura; Sungai Dobokurung Kab. Jayapura; Distrik Lereh Kab. Jayapura; Distrik Nimbokrang Kab. Jayapura; Sungai Wanggar Kab. Nabire; Sungai Nabire Kab. Nabire; Sungai Musairo Kab. Nabire; Sungai Maryadei Kab. Yapen; Sungai Mantembu Kab. Yapen; Sungai Newi Kabupaten Yapen; Sungai Woru Kab. Yapen; Sungai Uwe Kab. Jayawijaya; Sungai Elokorak Kab. Jayawijaya; Sungai Digoel Kab. Boven Digoel) 9. Pembangunan 15 pengaman pantai (Anggaduber Kab. Biak Numfor; Pantai Maff Kab. Nabire; Pantai Sarmi Kb. Sarmi; Pantai Animi Kab. Biak Numfor; Pantai Wadibu Kab. Biak Numfor; Pantai Soba Kab. Biak Numfor; Pantai Anggopi Kab. Biak Numfor; Pantai Skouw Sae Kota Jayapura; Pantai Skow Kota Jayapura; Pantai Warbefondi Kab. Supiori; Pantai Maryadori Kab. Supiori; Pantai Warpen Kab. Waropen; Pantai Biak Kab. Biak Numfor; Pantai Holtekamp Kota Jayapura; Pantai Lampu Satu Kab. Merauke) 10. Pembangunan KTA/PAH/Bendali di Kabupaten Merauke Merauke 11. Pembangunan Long Storage di Kabupaten Merauke Merauke 12. Pembangunan sarana tampungan air baku rawa Biru distrik Sota Merauke 13. Pembangunan jaringan dan intake Danau Sentani untuk kota Jayapura dan Kota Sentani tahap III (lanjutan) PENDIDIKAN

-34-


1.

Pembangunan dan Pengembangan SMK Kelautan

2.

Pembangunan Revitalisasi dan Pengembangan SMK Pertanian

3.

Pendirian Akademi Komunitas

4.

Pengembangan Politeknik Perikanan dan Kelautan di Kab. Biak

5.

Pengembangan Politeknik Pertanian dai Kab. Jayawijaya, Nabire, dan Merauke

6.

Penguatan dan Peningkatan Fak. Kedokteran Universitas Cenderawasih

7.

Pengembangan kelas Calistung (melalui penyediaan SD kecil termasuk tempat tinggal guru) SD yang terintegrasi dengan PKBM dan PAUD

8.

SD yang terintegrasi dengan PKBM dan PAUD

9.

Pembangunan, dan pengembangan SD-SMP Satap berasrama

10. Sekolah Menengah berasrama yang menyelenggarakan pendidikan menengah dan keterampilan hidup 11. Penyediaan rumah guru KESEHATAN 1.

Pengembangan RS Rujukan regional di 5 wilayah

2.

Pembangunan Rumah sakit pratama di Supiori, Sarmi, Tolikara, Dogiai, Mindiptana.

3.

Penyediaan balai pelatihan kesehatan (baru ada 60); dan 6, Peningkatan balai laboratorium kesehatan daerah PERUMAHAN

1.

Pembangunan rumah layak huni di kampung-kampung Papua

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018. Tema pembangunan koridor ekonomi Papua-Kepulauan Maluku adalah sebagai Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi dan Pertambangan Nasional. Strategi pembangunan ekonomi koridor ekonomi PapuaKepulauan Maluku difokuskan pada 5 kegiatan ekonomi utama, yaitu pertanian panganMIFEE (Merauke Integrated Food & Energy Estate), tembaga, nikel, migas, dan perikanan. Dukungan teknologi konstruksi dibutuhkan terutama untuk misi ke-5 RPJMD 2013-2018 yang lantas diturunkan dalam sasaran-sasaran berikut. Tabel 4-10. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Provinsi Papua 2013-2018 sumber: RPJMD Provinsi Papua 2013-2018

Tujuan dan Sasaran Tujuan 5.1.

Sasaran 5.1.1.

Strategi

Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah dalam mendukung pengembangan wilayah (berbasis 5 wilayah adat)*

Meningkatnya konektivitas antarwilayah untuk meningkatkan mobilitas barang dan manusia antarwilayah yang murah dan andal

-35-

Pembangunan sarana dan prasarana yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan konektivitas antarwilayah, mencakup: pembangunan jalan dan jembatan, bandara, pelabuhan


Sasaran 5.1.2.

Meningkatnya pengelolaan sumber daya air dan irigasi dalam mendukung pengembangan wilayah

Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi dan bending untuk pertanian, drainase/gorong-gorong, pengaman pantai, dan pengendalian banjir.

Sasaran 5.1.3.

Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan informasi antarwilayah

Pembangunan jaringan telekomunikasi.

Sasaran 5.1.4.

Meningkatnya pemenuhan perumahan rakyat yang layak huni

Sasaran 5.1.5.

Sasaran 5.1.5

Meningkatnya pemenuhan air bersih

Meningkatnya pemenuhan energy murah dan ramah lingkungan

Tujuan 5.2

Terwujudnya pembangunan berkelanjutan

Sasaran 5.2.1

Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten

Sasaran 5.2.2.

Terwujudnya Papua sebagai paru-paru dunia

Sasaran 5.2.3.

Kepatuhan setiap pemanfaatan ruang terhadap proses perizinan Lingkungan

Sasaran 5.2.4.

Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan oleh pemangku Kepentingan

Pembangunan jaringan air bersih di 5 wilayah adat, yaitu: wilayah adat Saereri, wilayah adat Mamta, wilayah adat Me Pago, wilayah La Pago, dan wilayah adat Ha'anim. Pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan potensi, kondisi dan budaya setempat. Fokus: energi murah dan ramah lingkungan, rumah layak huni, sarana prasarana air bersih, kelistrikan dan telekomunikasi di 5 wilayah adat, pembangunan PLTA, sarana persampahan

Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dengan fokus : a. Sosialisasi rencana tata ruang, pemetaan tanah ulayat masyarakat adat dan WPR, penegakan hukum rencana tata ruang; b. Implementasi rencana aksi daerah penurunan gas rumah kaca; c. Green investment; d. Peningkatan kualitas lingkungan; e. Peningkatan kapasitas sistem perizinan lingkungan; f. Peningkatan kapasitas penanggulangan 15 bencana

*Lima wilayah adat Papua, yakni wilayah adat Saereri di Kepulauan Teluk Cenderawasih, wilayah adat Mamta di Kabupaten Mamberamo hingga Kota Jayapura, wilayah adat

Me Pago mencakup wilayah Pegunungan

Tengah sisi barat, wilayah La Pago di kawasan Pegunungan Tengah sisi timur, dan wilayah adat Ha'anim di Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi dan Boven Digul. 15

Berdasarkan BNPB (Kurniawan et.al., 2014), Indeks Risiko Bencana wilayah Papua mencapai 125/tinggi.

-36-


Sektor lain yang membutuhkan dukungan infrastruktur: 1. Pariwisata: pengembangan kampung wisata berbasis seni budaya berdasarkan 5 wilayah adat (strategi 4, 8, 11) 2. Olah raga: penyediaan sarana dan prasarana olahraga berstandar nasional dan internasional dalam rangka persiapan Papua sebagai tuan rumah PON 2020 (strategi 9) 3. Hal ini beririsan dengan program bidang kesehatan untuk akses terhadap air bersih dan sanitasi, pembangunan rumah sakit rujukan standar nasional, rehabilitasi rumah sakit berstandar internasional (Jayapura), pembenahan puskesmas (strategi 10) 4. Pendidikan: pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, perpustakaan (strategi 10) 5. Ekonomi: peningkatan kapasitas dan produktivitas koperasi dan UKM melalui pengembangan jaringan infrastruktur usaha kecil menengah dan kawasan usaha kecil menengah (strategi 11) Fokus pengembangan dan pemanfaatan iptek: ketahanan pangan, energi baru terbarukan, teknologi kesehatan dan obat tradisional serta penelitian tentang sosial budaya dan biodiversitas Papua. 4.3.2.

Kebutuhan dan Ketersediaan Teknologi Konstruksi di Papua Melalui FGD dengan para pemangku kepentingan di Papua, diperoleh daftar total 25 teknologi konstruksi, 13 di antaranya tidak tersedia di Papua (lihat Lampiran 4 Kebutuhan Teknologi Konstruksi yang Teridentifikasi di Provinsi Papua). Dari 25 teknologi konstruksi tersebut, tiga di antaranya merupakan teknologi konstruksi lintas sektor, yaitu: 1.

Soil cement dan aditif: maritim, transportasi

2.

Teknologi tepat guna produksi semen: transportasi, bangunan dan permukiman

3.

Fiber Reinforced Polymer: transportasi, bangunan dan permukiman

Berikut gambaran kebutuhan teknologi konstruksi di Papua berdasarkan masing-masing sektor.

Gambar 4-3. Kebutuhan dan Ketersediaan Teknologi Konstruksi di Papua sumber: penulis, diolah dari hasil FGD

-37-


Dari hasil FGD, teknologi konstruksi berikut muncul sebagai fokus teknologi. 1. Beton mutu tinggi tanpa ready mix (transportasi) Dibutuhkan terutama untuk pembangunan jembatan di area terpencil, gunung, jurang yang sulit dicapai peralatan ready mix. Saat ini, ready mix hanya ada di Wamena. 2. Instalasi pengolahan air gambut (pangan) Dibutuhkan di Merauke, di mana intrusi air laut mencapai air tanah. Biasanya saat musim kemarau, Merauke mengalami krisis air. Pengolah air payau juga dibutuhkan di daerah Asmat, muara Membramo tidak ada air tanah tawar. Solusi: bisa hubungi Pusair untuk pengolah air payau. 3. Mikrohidro (pangan, energi) Dibutuhkan di daerah Lani Jaya, di amna sumber air berada di bawah. Butuh mikrohidro (bukan energi fosil yang sulit dan mahal menjangkau pegunungan) untuk mengalirkan air dari tempat rendah ke tempat yang lebih tinggi. Sebenarnya di Indonesia sudah ada pembangkit listrik tenaga mikrohidro, misal Tri Mumpuni, tapi belum sampai ke Papua. 4. Energi angin (energi) 5. Teknologi pengerasan lumpur menjadi batu (transportasi) Pembangunan di Papua memakan biaya tinggi untuk mendatangkan kerikil dari Palu. Dibutuhkan teknologi untuk mengubah lumpur menjadi batu. Terutama untuk Merauke dan daerah rawa-rawa. 6. Homesa atau Honai Menuju Sehat (bangunan dan permukiman) Berbagai aktivitas (memasak/bakar kayu, tidur, duduk, mengasuh anak) dilakukan dalam satu ruangan dalam rumah honai (berbahan kayu). Warga tidur dengan alas seadanya. Modifikasi honai agar lebih sehat, ada pembagian ruang. Risha tidak mampu menjawab kebutuhan rumah sehat sederhana di Papua. Warga sendiri lebih memilih tinggal di dalam honai daripada dalam rumah batu seperti Risha. 7. Teknologi tepat guna produksi semen Kebutuhan ini muncul dari persoalan harga satu sak semen di Papua yang bisa mencapai 1,2-1,5 juta rupiah, atau dengan kata lain terlalu mahal. Perlu penelitian untuk mencari tahu alternatif semen di daerah. Kemungkinan solusi: enzim untuk pencampur tanah agar bisa menghasilkan spesi untuk merekatkan batu. Terkait

berbagai kebutuhan

teknologi ini, berikut adalah

teknologi konstruksi

yang

dibutuhkan dan telah tersedia di Papua. Tabel 4-11. Teknologi Konstruksi yang Dibutuhkan dan Telah Tersedia di Papua sumber: penulis, diolah dari hasil FGD

No.

Kebutuhan Teknologi

Penyedia

1

Bangunan dan pelimpah tipe gergaji

Pusair PU

2

Soil cement dan aditif

SIKA

-38-

TRL

Deskripsi Teknologi Salah satu teknologi pendukung pembangunan bendung kali.

8-9

Soil cement ditambah aditif agar lebih cepat keras. Salah satu penyedianya adalah SIKA


No.

Kebutuhan Teknologi

Penyedia

TRL

Deskripsi Teknologi

Instalasi pengolahan air gambut

Pusair PU

Dibutuhkan di Merauke, di mana intrusi air laut mencapai air tanah. Biasanya saat musim kemarau, Merauke mengalami krisis air.

4

Pintu air tahan korosi

Pusair PU

Pengendalian air untuk menanggulangi banjir rob.

5

Pipa beton silinder

Sebagai pelindung pantai

Risha (Rumah Instan Sederhana Sehat)

8-9

Bangun rumah dengan lebih murah, cepat, dan ramah lingkungan. Dapat dipindah dan dimodifikasi untuk berbagai bangunan serta dapat diterapkan di berbagai jenis lahan

0-2

Sistem perkuatan untuk struktur. Dalam jembatan misalnya untuk penguatan joint structure, balok, kolom, maupun plat. Untuk rumah, bisa untuk memperkuat struktur rumah agar tahan gempa. Saat ini Universitas Cenderawasih tengah melakukan risetnya.

3

7

Fiber Reinforced Polymer

8

Beton pra-tekan

9

Jembatan pelengkung 3 sendi

Puskim PU

Universitas Hasanuddin, Universitas Cenderawasih

Membantu agar pembangunan jembatan selesai lebih cepat. Merupakan adopsi luar. Di Papua belum digunakan karena pabriknya belum ada, alat stressing (untuk uji kekuatan) tidak ada di Papua. Pusjatan

10

Soil improvement (geotextile, ?)

Bagaimana “memperbaiki” atau meningkatkan kualitas tanah, dengan stabilisasi kimiawi ataupun fisis (dengan tambahan batu, kerikil), tapi bukan untuk perkerasan.

11

Tailing limbah tambang untuk perkerasan jalan

Tailing dari limbah Freeport mirip agregat beton, sehingga bisa dimanfaatkan untuk perkerasan. Sudah digunakan di Timika

Melalui diskusi dengan para pemangku kepentingan, diperoleh pemahaman bahwa kebutuhan Papua saat ini adalah layanan dasar. Dalam hal akses misalnya, yang dibutuhkan saat ini adalah jalan poros yang menghubungkan berbagai titik di Papua, jalan ranting belum diperlukan. Oleh -39-


karena itu, fokus pembangunan Papua saat ini adalah pada penyediaan layanan dasar seperti kesehatan, akses transportasi. Jalur kereta api belum menjadi fokus Papua saat ini. Oleh karena itu, selain membuka jalan akses ke Pegunungan Tengah serta memperbaiki bandara dan pelabuhan. Terkait pembangunan jalan ini, perlu diperhatikan pula kondisi masyarakat. Apabila jalan sudah dibuka, tapi tidak ada warga yang mau lewat jalan itu, pembangunan menjadi percuma. Oleh karena itu, pemahaman atas kondisi sosial lokal sangat penting.

4.3.3.

Menjawab Kebutuhan Teknologi Konstruksi Papua Dari 24 teknologi konstruksi yang teridentifikasi, terdapat12 teknologi konstruksi yang tidak tersedia. Berikut tabel kebutuhan teknologi konstruksi Kalimantan Selatan dan ketersediaan teknologi tersebut di wilayah lain. Tabel 4-12. Kebutuhan Teknologi Konstruksi di Papua dan Ketersediaan di Wilayah Lain sumber: penulis, diolah dari hasil FGD

No

Kebutuhan Teknologi

Penyedia

1

Pengolah air payau untuk pulau terluar

2

Pencampur agregat

3

Energi angin (turbin)

4


-

5

Energi tidal

-

6

Mikrohidro

7

Homesa (Honai Menuju Sehat)

8

Beton mutu tinggi tanpa ready mix

9

Teknologi semen

10

Cakar Ayam

11

Tambalan aspal dingin

12

Teknologi mengeraskan menjadi batu

tepat

guna

-

produksi

PT Cakra Bumi

lumpur

Keterangan : Tidak tersedia NA/Not Applicable Tersedia

-40-

Bali

Papua

Jatim

Sumut

Kalsel

Sulsel


Kebutuhan teknologi konstruksi Papua tampak sebagai kebutuhan khas di wilayahnya. Kebutuhan akan metode pengolahan beton tanpa ready mix, misalnya, bertolak dari kondisi alam Papua. Pembangunan di Papua menjadi tantangan tersendiri karena banyaknya lokasi terpencil yang sulit dijangkau melalui jalan darat. Akibatnya, alat berat yang diperlukan untuk menjamin kualitas beton tidak dapat mencapai lokasi ini. Pencampuran beton pun dilakukan secara manual. Namun demikian, beberapa teknologi yang muncul di Papua juga teridentifikasi di lokasi lain. Energi surya (solar cell), misalnya, sudah ada di Kalimantan Selatan meski masih dalam tahap riset. Demikian pula halnya dengan energi angin (turbin) yang dibutuhkan di Papua sudah tersedia di Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Kalimantan Selatan. Adapun mikrohidro sudah tersedia di Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa diseminasi informasi teknologi konstruksi antarwilayah di Indonesia selama ini belum banyak digarap. Di Papua, yang mendesak dilakukan saat ini adalah penegakan hukum. Contoh yang muncul dalam diskusi adalah soal pengurusan IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Data kepemilikan lahan tidak jelas. Ada tanah yang sudah ditempati turun-temurun tapi dikatakan bahwa tanah itu bukan miliknya. Ketidakjelasan ini akhirnya menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Akibatnya, pembangunan pun berjalan lambat.

-41-


4.4.

Beberapa Catatan Baik Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan maupun Papua punya concern soal akses antarwilayah dan penataan ruang, terutama dalam kaitannya dengan potensi bencana dan imbasnya terhadap pembangunan infrastruktur serta pariwisata. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang terintegrasi: penataan kawasan, infrastruktur, pariwisata, dan kaitannya dengan potensi bencana di wilayah masing-masing. Kalimantan Selatan: pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta zona rawan bencana dan pengembangan kawasan ekowisata. Sulawesi Selatan: Tersedianya infrastruktur dan kesiapsiagaan penanganan bencana, terutama pengendalian banjir dan pengaman pantai, serta pengembangan kawasan wisata berbasis ekonomi kreatif MDI (Media, Desain dan Iptek) dan berbasis seni budaya. Papua fokus pada pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan oleh pemangku kepentingan dengan salah satu strateginya adalah peningkatan kapasitas penanggulangan bencana, dan pengembangan kampung wisata berbasis seni budaya berdasarkan 5 wilayah adat. Konektivitas: akses antarwilayah Akses antarwilayah selalu muncul dalam tujuan dan sasaran pembangunan di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, maupun Papua. Hal ini juga tercermin dalam kebutuhan teknologi yang muncul dalam diskusi dengan para pemangku kepentingan di masing-masing wilayah tersebut. Sektor transportasi tampak menonjol dibandingkan kebutuhan teknologi konstruksi di sektor lain.

Gambar 4-4. Kebutuhan Teknologi Konstruksi Provinsi Kalimantan Selatan sumber: penulis, diolah dari hasil FGD

-42-


Gambar 4-5. Kebutuhan Teknologi Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan sumber: penulis, diolah dari hasil FGD

Gambar 4-6. Kebutuhan Teknologi Konstruksi Provinsi Papua sumber: penulis, diolah dari hasil FGD

Kalimantan Selatan menyasar infrastruktur transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan serta pelayanan untuk mendukung pergerakan orang, barang, dan jasa. Sulawesi Selatan sebagai simpul perhubungan luar Jawa berupaya peningkatan kapasitas jalan, jaringan prasarana dan sarana transportasi terintegrasi antarmoda dan antarwilayah. Sementara Papua menargetkan konektivitas antarwilayah untuk meningkatkan mobilitas barang dan manusia antarwilayah yang murah dan andal. Perhatian terhadap tata ruang yang terintegrasi dapat mendukung terwujudnya konektivitas antarwilayah dalam provinsi maupun antarprovinsi. Oleh karena itu, penting bagi para pemangku kepentingan bidang konstruksi untuk bersinergi dengan berbagai pihak lain yang juga terlibat pembangunan di tingkat daerah maupun di level nasional. Hanya dengan cara inilah, manfaat pembangunan dapat benar-benar dirasakan oleh warga masyarakat. -43-

bab 5

KESIMPULAN DAN SARAN -44-

bab 5 – kesimpulan dan saran

KESIMPULAN DAN SARAN Dengan memperhatikan sektor-sektor prioritas yang memerlukan dukungan iptek, dalam hal ini dukungan teknologi konstruksi untuk infrastruktur pangan, infrastruktur energi, infrastruktur transportasi, infrastruktur maritim, bangunan dan permukiman, didapatkan fokus sektor konstruksi untuk wilayah Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua seperti diilustrasikan Gambar 5.1 ini.

Gambar 5-1. Sektor Fokus Teknologi Konstruksi di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua sumber: penulis

Beberapa fokus teknologi konstruksi yang ditemukenali di tiap wilayah adalah sebagai berikut: Tabel 5-1. Fokus Kebutuhan Teknologi Konstruksi di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua sumber: penulis

Kalimantan Selatan

Sulawesi Selatan

 Pembangkit listrik energi alternatif  Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha)

yang

dimodifikasi

khsusus untuk daerah rawa  Pondasi

lintasan

kereta

di tanah lunak  Perkerasan runway bandar udara  Sistem informasi citra satelit

api

Papua

 Material konstruksi knockdown dengan pre-cast beton (di Sulsel baru ada struktur dan lantai) atau kayu, kaca partisi (baru ada di luar negeri)  Rigid Pavement dengan precast beton

 Metode untuk menghasilkan beton mutu tinggi tanpa ready mix yang dapat digunakan di beberapa daerah terpencil  Instalasi pengolahan air gambut

 Alat pengangkut pre-cast beton

 Teknologi pengerasan lumpur menjadi batu  Honai Sehat  Teknologi tepat guna produksi semen

 Material konstruksi berbahan sampah/material buangan (Mis; kaca, plastik)  Aspal Buton

-45-

 Energi Mikrohidro  Energi Angin


Berikut beberapa poin detail kesimpulan dari kajian ini: Pertama, kajian ini mengungkap adanya kesenjangan/ketidakmerataan dalam hal ketersediaan teknologi konstruksi di tiga wilayah: Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua. Pemetaan kebutuhan teknologi konstruksi

ini barulah

langkah awal

untuk

mengatasi

backlog

tersebut

dan mendukung kegiatan

pembangunan strategis masing-masing daerah. Kedua, masing-masing wilayah punya karakter unik, dan karenanya punya kebutuhan yang khas juga. Hal ini menjadi keuntungan dan nilai tambah bagi daerah yang bersangkutan. Dibarengi kuatnya budaya di daerah Kalimantan, Sulawesi dan Papua dalam berbagai urusan berkehidupan, termasuk dalam sektor konstruksi, penyedia teknologi setempat perlu mengembangkan teknologi konstruksi khas daerah. Namun demikian, perlu juga dipertimbangkan agar teknologi khas wilayah tersebut juga bermanfaat bagi daerah lain. Diperlukan strategi dan cetak biru (blueprint) agar teknologi konstruksi khas daerah dapat pula diadopsi dan dimanfaatkan oleh wilayah lain, atau bahkan digunakan secara nasional. Pedoman kemitraan pengembangan teknologi diperlukan di sini. Ketiga, dalam proses pemetaan ini ditemui bahwa wawasan dan kesadaran akan kebutuhan teknologi konstruksi belum merata di wilayah-wilayah lokasi kajian. Ketimpangan infrastruktur di wilayah- wilayah yang ada ternyata mencerminkan perbedaan pemahaman akan teknologi rancang bangun dan metode konstruksi, apalagi ketiga wilayah ini kerap terabaikan dalam pengembangan infrastrukturnya. Dalam konteks ini, peran vital pemerintah untuk meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan dan aktor pembangunan lokal dalam bidang konstruksi perlu didorong dan diwujudkan dalam program nyata berkesinambungan. Keempat, masalah implementasi teknologi dan inovasi belum tentu berada di produk teknologi itu sendiri, melainkan sangat tergantung dengan enabling condition yang ada. Adalah peran para pengambil kebijakan untuk menyusun regulasi yang memungkinkan terciptanya iklim kondusif bagi pengembangan

dan

pemanfaatan teknologi secara lebih luas. Termasuk dalam ranah ini adalah memastikan bahwa aturan dijalankan secara konsisten. Dengan memperhatikan beberapa kesimpulan diatas, kajian ini mengusulkan beberapa rekomendasi terkait ketersediaan teknologi konstruksi ke depan di ketiga wilayah ini. 5.1. Kebijakan Pengembangan Teknologi 





Perhatian terhadap kearifan lokal dan menggali kekayaan budaya yang sudah tertanam di tiap wilayah di Indonesia mutlak diperlukan. Misalnya, berbagai permukiman yang dicanangkan oleh pemerintah, seharusnya disesuaikan dengan rumah adat yang sudah ada sejak dahulu kala, juga disesuaikan dengan karakteristik geografis dan spasial daerah tersebut. Contoh: Homesa (Honai Menuju Sehat) di Papua, Risha yang dimodifikasi untuk daerah rawa di Kalimantan. Terdapat distrust pemerintah pusat terhadap daerah, dan hal ini diperburuk dengan lemahnya kapasitas lokal. Distrust dapat dibenahi perlahan-lahan jika ada political will untuk membina dan mengembangkan kapasitas aktor lokal. Persoalan terkait minimnya alokasi anggaran dapat diatasi melalui sinergi di antara para pemangku kepentingan. Persis inilah tugas pemerintah,, termasuk dengan menerbitkan regulasi dan mengawal implementasinya.

-46-


5.2. Kebijakan Pemanfaatan Teknologi 

Penetapan Standar Teknologi Konstruksi. Hal-hal administrative seringkali menjadi hambatan dalam usaha untuk melakukan inovasi. Misalnya, penerapan aspal buton masih belum menyeluruh dan optimal. Pemerintah selaku pengambil kebijakan bisa menetapkan Standar Teknologi Konstruksi sebagai acuan kelayakan penggunaan teknologi tertentu.



Pelibatan aktor lokal dalam pembangunan perhatian terhadap pemeliharaan, karena kurangnya knowledge transfer kepada masyarakat mengenai cara pemeliharaan teknologi tersebut. Seringkali masyarakat menerima dan diuntungkan dari keberadaan teknologi, namun karena tidak tahu cara memelihara, teknologi tersebut tidak bertahan lama. Selain itu, kurangnya pos anggaran untuk pemeliharaan suatu teknologi



Pemasaran produk ke daerah-daerah, sehingga semakin banyak pemangku kepentingan bidang konstruksi yang mengetahui teknologi dalam negeri yang telah tersedia, sampai ke masyarakat tingkat bawah, seperti petani.

5.3. Arah Pengembangan Teknologi dan Pembangunan Manusia Salah satu prinsip penting dalam hal pembangunan adalah bahwa pembangunan selalu ditujukan untuk peningkatan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, pembangunan dalam bidang apapun sudah selayaknya memperhitungkan aspek manusianya. Di sini pelibatan para pemangku kepentingan menjadi penting. Para pemangku kepentingan dalam pembangunan terutama adalah masyarakat. Demikian, pemerintah selaku pengambil kebijakan sudah selayaknya bersinergi mengembangkan kapasitas sumber daya manusia di berbagai wilayah di Indonesia melalui transfer pengetahuan dan teknologi. Pelibatan masyarakat akan menjawab sejumlah tantangan/problem dalam pembangunan infratruktur baru maupun pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun. Kajian ini barulah langkah awal dalam pemetaan teknologi konstruksi di Indonesia. Namun demikian, hasil kajian ini sudah dapat digunakan beberapa pihak. Selain digunakan oleh berbagai Direktorat Jenderal dan Badan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, data ini juga dapat dimanfaatkan oleh Kementerian lain, seperti Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) sebagai rujukan untuk memberikan dukungan dana maupun fasilitas lain untuk riset fokus teknologi

konstruksi

di

Indonesia.

Kementerian

Koordinator

Bidang

Maritim,

Kementerian

Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pertanian, juga dapat memanfaatkan analisis teknologi konstruksi guna mendukung pengembangan infrastruktur maritim, infrastruktur pangan, infrastruktur energi, dan infrastruktur transportasi. Selanjutnya, setelah pemetaan dalam level daerah ini, diperlukan adanya pembahasan di tingkat nasional untuk memastikan ketersediaan teknologi-teknologi konstruksi yang dibutuhkan di seluruh wilayah di Indonesia. Pembahasan di tataran nasional ini juga dapat disinkronkan dengan Wilayah Pembangunan Strategis (WPS) dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) yang kini sedang menyusun Master Plan Pembangunan Wilayah. Dengan demikian, setelah diketahui program pembangunan di tiap wilayah, dapat disampaikan masukan teknologi dalam negeri untuk mendukung pembangunan di tiap wilayah tersebut.

-47-

DAFTAR PUSTAKA -48-

daftar pustaka

DAFTAR PUSTAKA Mirta Amalia. (2011). Bab II Desain Penelitian, dalam Amalia dan Nugroho (ed.) Modul Pelatihan Critical Research Method (CREAME). Edisi Pertama, CIPG: Jakarta, Indonesia. EARTO. (2014). The TRL Scale as a Research & Innovation Policy Tool, EARTO Recommendations (tautan: http://www.earto.eu/fileadmin/content/03_Publications/The_TRL_Scale_as_a_R_I_Policy_Tool_EARTO_Recommendations_-_Final.pdf, diakses pada 14 Desember 2015) Kurniawan,L. et al. 2014. Indeks Risiko Bencana Indonesia 2013. Sentul: Direktorat Pengurangan Risiko Bencana Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nugroho, Y. 2015. Iptek Prioritas Indonesia 2015-2019, presentasi disampaikan dalam FGD Iptek Strategis untuk Mendukung Daya Saing Bangsa, BPPT, 24 Juni 2015, Jakarta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Perubahan atas PP ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Perubahan atas PP ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 Pos Lintas Batas Terpadu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 Provinsi Kalimantan Selatan. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangungan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018.

-49-

LAMPIRAN -50-

lampiran 1 Protokol Focus Group Discussion (FGD) Kajian Kebutuhan dan Ketersediaan Teknologi Konstruksi Daerah

LAMPIRAN Lampiran 1 Protokol Focus Group Discussion (FGD) Kajian Kebutuhan dan Ketersediaan Teknologi Konstruksi Daerah FGD Pemetaan Kebutuhan dan Ketersediaan Teknologi Konstruksi Daerah dilakukan dengan tujuan untuk: 1. Mengidentifikasi teknologi-teknologi yang dibutuhkan untuk pekerjaan konstruksi, beserta aktor-aktor penyedia teknologinya 2. Menentukan focus teknologi konstruksi yang dibutuhkan untuk pembangunan wilayah tertentu Peserta FGD ini berasal dari berbagai unsur pemerintah, sektor privat/swasta, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil yang memiliki wawasan mengenai kebutuhan teknologi konstruksi untuk pembangunan di wilayahnya. FGD dilaksanakan selama setengah hari, dengan pembagian waktu sebagai berikut: Waktu

Acara

08.30-09.00

Registrasi

09.00-09.10

Pembukaan

09.10-11.00

Sesi I – Identifikasi Kebutuhan dan Sumber Teknologi di Sektor Konstruksi

11.00-11.10

Coffee Break

11.10-12.50

Sesi II – Penentuan Fokus Teknologi di Sektor Konstruksi

FGD dibagi dalam dua sesi. Masing-masing sesi menyasar pertanyaan yang berbeda. Sesi 1 – Identifikasi Kebutuhan dan Sumber Teknologi Konstruksi di Provinsi X Pertanyaan yang diajukan:  Apa sajakah teknologi konstruksi yang dibutuhkan untuk pembangunan di wilayah (nama provinsi)?  Siapa yang mampu menyediakan (mulai dari riset, pengembangan, hingga penerapan) teknologi tersebut? Sesi 2 – Penentuan Fokus Teknologi Konstruksi di Wilayah Provinsi X Pertanyaan yang diajukan:  Menurut pentingnya dan besarnya dampak terhadap pembangunan di wilayah (nama provinsi), apa sajakah teknologi konstruksi yang hendak menjadi fokus? Melalui FGD dengan para pemangku kepentingan ini diperoleh daftar kebutuhan dan ketersediaan teknologi konstruksi untuk wilayah Provinsi Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

-51-

lampiran 2 kebutuhan teknologi konstruksi yang teridentifikasi di provinsi kalimantan selatan

Lampiran 2 Kebutuhan Teknologi Konstruksi yang Teridentifikasi di Provinsi Kalimantan Selatan

No

ID

RPJM

Kebutuhan Teknologi

Air Minum

Pengolah air payau

Ketenagalistrikan


3

T010303, T020302, T030302, T040302, T050305, T060303

Ketenagalistrikan


4

T050504

Perumahan


1

T050204

2

T030301, T020305, T040301, T050304

5

T050406

Jalan

Beton cor untuk konstruksi di tanah lunak/rawa

6

T050503

Perumahan

Papan balok kayu

7

T050102, T050202

Sumber Daya Air


8

T050203

Sumber Daya Air


9

T050405

Jalan

Geo-textile

10

T050505

Perumahan


11

T050101, T050201, T050301, T050401, T050501

Pemetaan


Jalan

Teknologi konstruksi Flyover jembatan

12

T050404

Penyedia

TRL

-

8-9

Conwood

3-5

3-5

-52-

Bali

Papua

Jatim

Sumut

Kalsel

Sulsel

lampiran 2 kebutuhan teknologi konstruksi yang teridentifikasi di provinsi kalimantan selatan

No

ID

RPJM

Kebutuhan Teknologi

13

T050306

Energi


14

T050303

Ketenagalistrikan


15

T040507, T050502

Perumahan

Risha modifikasi

16

T050302

Perumahan


17

T050103, T050402

Sumber Daya Air


18

T050408

Bandara


T050407

Perkeretaapian


T050205

Sumber Daya Air

Blocking canal

T050403

ASDP


19

20

21

Penyedia

TRL

0-2

-53-

Bali

Papua

Jatim

Sumut

Kalsel

Sulsel

lampiran 3 kebutuhan teknologi konstruksi yang teridentifikasi di provinsi sulawesi selatan

Lampiran 3 Kebutuhan Teknologi Konstruksi yang Teridentifikasi di Provinsi Sulawesi Selatan No

ID

RPJM

Kebutuhan Teknologi

1

T010206, T060202

Air Minum


2

T060405

Jalan


3

T060404

Jalan


4

T060204

Air Minum


5

T060402, T060502

Jalan

Rebar Locator Test

T010201, T020301, T060302

Ketenagalistrikan

Mikrohidro

7

T060301

Energi

Pembuat biogas dari sampah

8

T060503

Perumahan


9

T060506

Perumahan

Material knockdown construction

Perumahan

Penggunaan limbah plastik sebagai bahan tambah beton

Jalan

Perkuatan struktur dengan serat kaca/karbon

6

10

T060504

11

T060401, T060501

Penyedia

?

TRL

6-7

-

Universitas Negeri Makassar

9

Politeknik Negeri Ujung Pandang

-54-

1-2

Bali

Papua

Jatim

Sumut

Kalsel

Sulsel


No

ID

RPJM

Kebutuhan Teknologi

Penyedia

TRL

12

T060203

Sumber Daya Air


Pusair

8-9

Jalan


13

T060403

14

T060505

Jalan

Paving block

15

T060201

Sumber Daya Air

Biopori

16

T060509

Jalan


17

T060410

Perkeretaapian

18

T060411

Perkeretaapian

6-7

8-9

Alat pemasang bantalan rel kereta api Alat pendeteksi baut longgar untuk pemeliharaan rel kereta api

19

T060508

Perumahan


20

T060412

Perkeretaapian


21

T010303, T020302, T030302, T040302, T050305, T060303

Ketenagalistrikan


22

T060304

Energi


23

T060413

Perkeretaapian


-

-55-

8-9

Bali

Papua

Jatim

Sumut

Kalsel

Sulsel


No

ID

RPJM

Kebutuhan Teknologi

Penyedia

TRL

24

T060507

Perumahan

Material konstruksi berbahan sampah/materi al buangan (misal: kaca, plastik)

25

T060408

Jalan


0-2

0-2

26

T060407

Jalan


27

T060406

Jalan

Rigid pavement dengan beton pre-cast

28

T060305

Pemetaan

Drone survey

Puskim PU

-56-

Bali

Papua

Jatim

Sumut

Kalsel

Sulsel

lampiran 4 kebutuhan teknologi konstruksi yang teridentifikasi di provinsi papua

Lampiran 4 Kebutuhan Teknologi Konstruksi yang Teridentifikasi di Provinsi Papua No

ID

RPJM

Kebutuhan Teknologi

Penyedia

1

T020103

Air Minum


Pusair PU PT Indobara Bahana, PT. Asar Mulia Sejahtera, PT Waterclean Techindo, Tirtayasa Filterindo, PT. Triotirta Karsa Abadi

8-9

Puskim PU

8-9

Universitas Hasanuddin

0-2

2

T010202

Air Minum

Water treatment for drinking water

3

T020102, T020202

Sumber Daya Air


4

T010106, T020504, T040501

Perumahan


5

T020402, T040401

Jalan

Beton pra-tekan

6

T020410, T020501

Jalan


7

T020101, T020409

Jalan


8

T020404

Jalan


9

T020105

Sumber Daya Air

Pipa beton silinder

10

T020104

Sumber Daya Air


Pusair PU

11

T020405

Jalan

12

T020403

Jalan

Pusjatan PUPR

13

T020201

Air Minum

Tailing limbang tambang untuk perkerasan jalan Jembatan pelengkung 3 sendi Pengolah air payau untuk pulau terluar

14

T020411

Jalan

Pencampur agregat

-57-

TRL

Bali

Papua

Jatim

Sumut

Kalsel

Sulsel

lampiran 4 kebutuhan teknologi konstruksi yang teridentifikasi di provinsi papua

No

15

16

17

18

ID T030301, T020305, T040301, T050304 T010303, T020302, T030302, T040302, T050305, T060303 T010101, T010307, T020304 T010201, T020301, T060302

RPJM

Kebutuhan Teknologi

Ketenagalistrikan


Ketenagalistrikan

Penyedia

TRL


-

8-9

Ketenagalistrikan

Energi tidal

-

Ketenagalistrikan

Mikrohidro Homesa (Honai Menuju Sehat)

19

T020502

Perumahan

20

T020401

Jalan

21

T020408, T020505

Jalan

T010403, T020412

Jalan

Cakar Ayam

23

T020406

Jalan


Jalan

Teknologi mengeraskan lumpur menjadi batu

T020407

-

0-2

Prof. Dr. Ir. Sedyatmo (perusahaan: Artha Mulia Jaya Kontraktor & Properti, Graha Bangun Jaya, PT Binanusa Sedyatama)

8-9

Beton mutu tinggi tanpa ready mix Teknologi tepat guna produksi semen

22

24

-

-58-

Bali

Papua

Jatim

Sumut

Kalsel

Sulsel

lampiran 5 kebutuhan teknologi lintas wilayah

Lampiran 5 Kebutuhan Teknologi Lintas Wilayah

No

ID

RPJM

Kebutuhan Teknologi

Penyedia

1

T020103

Air Minum


Pusair PU

2

T010205

Air Minum

Membran filter skala kecil

UNUD

3-5

3

T010204

Air Minum

Merotek

Pusperkim

6-7

4

T050204

Air Minum

Pengolah air payau

5

T020201

Air Minum

Pengolah air payau untuk pulau terluar

6

T010104

Air Minum

Pompa Mata Air

Pusair PU

8-9

7

T010206, T060202

Air Minum


?

6-7

8

T030509

Air Minum

Reverse Osmosis untuk kepulauan PT. Indobara Bahana, PT. Asar Mulia Sejahtera, PT. Waterclean Techindo, Tirtayasa Filterindo, PT. Triotirta Karsa Abadi

8-9

9

T010202

Air Minum

Water treatment for drinking water

10

T060204

Air Minum


11

T050403

ASDP


12

T050408

Bandara


13

T050306

Energi


14

T010305

Energi

Biomas

-

-59-

TRL

Bali

Papua

Jatim

Sumut

Kalsel

Sulsel


No

ID

15

T010301

Kebutuhan Teknologi

Penyedia

TRL

Energi

Energi panas bumi bedugul

PT Tenaga Bumi Bali

8-9

RPJM

16

T040303

Energi

Energi terbarukan ramah lingkungan

17

T060304

Energi


18

T060301

Energi

Pembuat biogas dari sampah

Universitas Negeri Makassar

19

T010415

Jalan

Alat bor besar

-

20

T040410

Jalan

Alat bor tanah

21

T040412, T040508

Jalan

Alat digital untuk proses kuat tekan beton

22

T060509

Jalan


23

T040506

Jalan

Alat pencampur mortar

24

T060405

Jalan


25

T040406

Jalan

Alat scan identitifikasi struktur perkerasan jalan

26

T010411

Jalan

AMP (Asphalt Mixing Plant) skala kecil

27

T040403

Jalan

Batching plant

28

T040402

Jalan

FWD (Falling Weight Deflectometer)

29

T060404

Jalan


30

T020411

Jalan

Pencampur agregat

USU

UMSU

-

Pusjatan

-60-

Bali

Papua

Jatim

Sumut

Kalsel

Sulsel


No

ID

31

T060402, T060502

RPJM

Jalan

Kebutuhan Teknologi

Structural health monitoring jembatan Beton cor untuk konstruksi di tanah lunak/rawa

T010406

Jalan

33

T050406

Jalan

34

T020401

Jalan

Beton mutu tinggi tanpa ready mix

35

T010405

Jalan

Beton prategang

36

T020402, T040401

Jalan

Beton pra-tekan

T010404, T040504

Jalan

Beton pre-cast

38

T020410, T020501

Jalan


39

T060408

Jalan


40

T060401, T060501

41

T020101, T020409

Jalan


42

T020404

Jalan


43

T020408, T020505

Jalan

Teknologi tepat guna produksi semen

Jalan

TRL

Pusjatan PUPR

8-9

Rebar Locator Test

32

37

Penyedia

PT Wijaya Karya Beton

PT Adhimix Precast, PT Jaya Beton, PT Hume Sakti Indonesia, PT JHS Saeti Indonesia, PT Wijaya Karya Beton, PT Dusaspun Universitas Hasanuddin

8-9

8-9

0-2

0-2

Perkuatan struktur dengan serat kaca/karbon

-61-

Bali

Papua

Jatim

Sumut

Kalsel

Sulsel


No

44

ID

T060407

RPJM

Jalan

Kebutuhan Teknologi

Penyedia


TRL

0-2 PT. (Persero) Pembanguna n Perumaha, PT. (Persero) Wijaya Karya.

45

T010401, T010506

Jalan

Top-down construction

46

T060403

Jalan


47

T010402

Jalan

Aspal cepat mantap

Pusjatan

48

T010412

Jalan

Aspal recycle

Prof. Dr. Ir. Sedyatmo (perusahaan: Artha Mulia Jaya Kontraktor & Properti, Graha Bangun Jaya, PT Binanusa Sedyatama)

8-9

6-7

49

T010403, T020412

Jalan

Cakar Ayam

50

T050405

Jalan

Geo-textile

51

T040408

Jalan

Hot mix recyling

52

T010413

Jalan

Pavement Skid Resistance

53

T060505

Jalan

Paving block

54

T040505

Jalan

Paving block abu vulkanik

USU

55

T030401

Jalan

Perkerasan jalan untuk muatan berlebih

Kementerian PUPR

56

T010504

Jalan

Porous system untuk permukaan

-

8-9

8-9

-

-62-

3-5

Bali

Papua

Jatim

Sumut

Kalsel

Sulsel


Kebutuhan Teknologi

Penyedia

TRL

Jalan

Rigid pavement

USU

3-5

T060406

Jalan

Rigid pavement dengan beton pre-cast

Puskim PU

59

T020405

Jalan

Tailing limbang tambang untuk perkerasan jalan

60

T020406

Jalan


No

ID

57

T040409

58

RPJM

Teknologi mengeraskan lumpur menjadi batu Teknologi perkerasan aspal yang mampu serap air Teknologi pondasi jembatan pada daerah daya dukung tanah rendah

61

T020407

Jalan

62

T010408

Jalan

63

T040404

Jalan

64

T010407

Jalan

Jack-In Pile System

-

65

T020403

Jalan

Jembatan pelengkung 3 sendi

Pusjatan PUPR

66

T010410, T010409

Jalan

Teknologi jembatan

67

T050404

Jalan

Teknologi konstruksi Flyover jembatan

68

T010414

Jalan

Teknologi Tunneling

69

T030403

Jalan

Terowongan dalam kota (tunneling)

70

T040502

Kebencanaan

Tenda Hunian Darurat/THD

71

T040503

Kebencanaan

Toilet darurat

-

-

-

-63-

8-9

Bali

Papua

Jatim

Sumut

Kalsel

Sulsel


No

ID

72

T030101, T030510

RPJM

Kebutuhan Teknologi

Kebencanaan

Pemetaan banjir secara online

Penyedia

TRL

-

8-9

73

T040405

Kebencanaan

Penahan longsor teknologi modern

74

T030503

Kebencanaan

Perlindungan erupsi gunung api

75

T030206, T030304

Ketenagalistrikan

Penjernih dan pembangkit listrik tenaga air

76

T030301, T020305, T040301, T050304

Ketenagalistrikan


77

T010303, T020302, T030302, T040302, T050305, T060303

Ketenagalistrikan


78

T030303

Ketenagalistrikan

Energi surya untuk listrik kota

79

T010101, T010307, T020304

Ketenagalistrikan

Energi tidal

80

T010201, T020301, T060302

Ketenagalistrikan

Mikrohidro

-

81

T050303

Ketenagalistrikan


0-2

82

T010306

Ketenagalistrikan

Pembangkit listrik, energi/listrik ramah lingkungan

83

T060305

Pemetaan

Drone survey

84

T050101, T050201, T050301, T050401, T050501

Pemetaan


85

T030402

Perhubungan Darat

Bus Stop, halte

-

-

8-9

-64-

Bali

Papua

Jatim

Sumut

Kalsel

Sulsel


No

ID

86

T030406

87

T040411

RPJM

Kebutuhan Teknologi

Perhubungan Darat

Drainase trotoar

Perhubungan Darat

Fasilitas pejalan kaki/overpass

88

T040407

Perhubungan Darat

Box Utility

89

T060410

Perkeretaapian

Alat pemasang bantalan rel kereta api

90

T060411

Perkeretaapian

Alat pendeteksi baut longgar untuk pemeliharaan rel kereta api

91

T060412

Perkeretaapian


92

T060413

Perkeretaapian


93

T050407

Perkeretaapian


94

T030405

Perkeretaapian

Terminal barang kereta api

95

T030404

Perkeretaapian

Rel LRT

96

T030504

Persampahan

Pemisah sampah

97

T030506

Persampahan

Teknologi TPA sampah padat

98

T060508

Perumahan


99

T020502

Perumahan

Homesa (Honai Menuju Sehat)

Perumahan

Kepala tiang ATB (Atap Tradisional Bali) tahan gempa

100

T010503

Penyedia

TRL

Kementrian PUPR

-

-

-65-

0-2

0-2

Bali

Papua

Jatim

Sumut

Kalsel

Sulsel


RPJM

Kebutuhan Teknologi

Penyedia

TRL


Puskim PU

8-9

Puskim

8-9

No

ID

101

T010106, T020504, T040501

Perumahan

102

T040507, T050502

Perumahan

Risha modifikasi

103

T030507

Perumahan

Rumah tahan badai

104

T010501

Perumahan

Bambu laminasi

105

T050504

Perumahan


106

T060503

Perumahan


107

T060506

Perumahan

Material knockdown construction

9

108

T060507

Perumahan

Material konstruksi berbahan sampah/ material buangan (misal: kaca, plastik)

109

T050503

Perumahan

Papan balok kayu

Conwood Politeknik Negeri Ujung Pandang

110

T060504

Perumahan

Penggunaan limbah plastik sebagai bahan tambah beton

111

T050302

Perumahan


112

T010502

Perumahan

Plester atau aci tembok

-

113

T010507

Perumahan

Teknologi gewang laminasi

Puskim

114

T030508

Perumahan

Pembuatan pondasi tapak

115

T050505

Perumahan


1-2

8-9

3-5

-66-

Bali

Papua

Jatim

Sumut

Kalsel

Sulsel


RPJM

Kebutuhan Teknologi

No

ID

116

T030501

Perumahan

Pengaturan kawasan rumah susun

117

T030505

Perumahan

Teknologi agar besi beton bisa standar ukuran Alat pembersih got (penggelontor atau pengerukan), teknologi saluran

118

T010207

Sumber Daya Air

119

T020102, T020202

Sumber Daya Air


120

T010304

Sumber Daya Air

Pengolahan air limbah areal bisnis

121

T040101

Sumber Daya Air

Bamboo break water

Penyedia

TRL

8-9

-

-

USU

3-5

Pusair PU

8-9

122

T010103

Sumber Daya Air

Pemecah Gelombang Ambang Rendah (Pegar)

123

T020105

Sumber Daya Air

Pipa beton silinder

124

T010105

Sumber Daya Air

Revetment 3B

Pusair PU

8-9

-

0-2

Pusair

8-9

125

T010107

Sumber Daya Air

Teknologi pengaman pantai sesuai budaya masyarakat

126

T060203

Sumber Daya Air


127

T040104

Sumber Daya Air

Proteksi sungai dengan concret block

128

T040103

Sumber Daya Air

Proteksi tebing sungai dengan bioteknologi

-67-

Bali

Papua

Jatim

Sumut

Kalsel

Sulsel


RPJM

Kebutuhan Teknologi

No

ID

Penyedia

129

T030203

Sumber Daya Air

Infrastruktur irigasi

130

T050102, T050202

Sumber Daya Air


131

T050103, T050402

Sumber Daya Air


132

T020104

Sumber Daya Air


Pusair PU

Pusair

TRL

133

T040102, T040201

Sumber Daya Air

Pintu katup otomatis dengan Fiber reinforced polymer

134

T050203

Sumber Daya Air


3-5

135

T030204

Sumber Daya Air

Pompa hidram

6-7

136

T030502

Sumber Daya Air

Teknologi mengatasi banjir perkotaan

137

T010203

Sumber Daya Air

Waduk di tiap kota di Bali

138

T060201

Sumber Daya Air

Biopori

139

T050205

Sumber Daya Air

Blocking canal

140

T030102, T030201

Sumber Daya Air

Penjaga kualitas air sungai

141

T010102, T010416, T010505

Sumber Daya Air, Jalan, Perumahan

Modular wahana apung (Modular Float System)

142

T030205

PT Nindya Karya, PT Brantas Abipraya (Persero)

8-9

8-9

8-9

-

Teknologi pengujian tanah

-68-

Bali

Papua

Jatim

Sumut

Kalsel

Sulsel

pendahuluan landasan teoritis metodelogi kesimpulan & saran daftar pustaka

Recommend Documents