pendahuluan landasan teoritis metodelogi kesimpulan & saran daftar pustaka

DAFTAR ISI

pendahuluan latar belakang 1 maksud tujuan 2 skema laporan 3

landasan teoritis peran teknologi konstruksi dalam pembangunan di indonesia 4 arah pembangunan nasional dan sektor prioritas iptek 6 kebijakan pembangunan daerah 7

metodelogi metode 12 pelaksanaan kegiatan 13

kebutuhan teknologi konstruksi untuk pembangunan di daerah kebutuhan teknologi konstruksi di wilayah sumatera utara 15 kebutuhan teknologi konstruksi di wilayah jawa timur 21 kebutuhan teknologi konstruksi di wilayah bali 26

kesimpulan & saran mendorong ketersediaan teknologi konstruksi ke depan 34 penutup 36

daftar pustaka

lampiran

01 04 12 15 34 38 39

bab 1

PENDAHULUAN

bab 1 - pendahuluan

PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Berdasarkan data Statistik Kementerian Pekerjaan (2013), dari panjang jalan nasional dalam kondisi baik sepanjang 19.600,32 km atau 50.82 %; dalam kondisi sedang 14.809,68 km atau 38,40 % ; kondisi rusak ringan 2.506,21 km atau 6,50 % dan kondisi rusak berat sepanjang 1.653,61 km atau 4,29 %. Apabila infrastruktur jalan terus menerus dikembangkan agar semakin handal, maka jalan akan menjadi salah satu faktor yang memberikan pengaruh positif bagi pembangunan ekonomi sehingga meningkatkan daya saing ekonomi daerah dalam perekonomian nasional dan juga peningkatan daya saing ekonomi nasional terhadap perekonomian internasional. Dalam rangka mendukung Nawacita ke-6 Kabinet Jokowi-JK, khususnya dalam hal “Pembangunan infrastruktur jalan baru sekurang-kurangnya 2000 Kilometer, Membangun sekurang-kurangnya 10 pelabuhan baru, dan Membangun kerjasama

berbagai

pihak

sekurang-kurangnya 10 bandara

baru”,

dibutuhkan

adanya

yang terkait dengan pengembangan infrastruktur di Indonesia. Dalam

pencapaian Nawacita di atas, dan juga dengan memperhatikan bahwa Indonesia akan membangun lebih banyak infrastruktur hingga mencapai nilai lebih dari 5000 T selama 2015-2019 (Bappenas, 2014), diperlukan adanya penjabaran secara detail mengenai tantangan- tantangan di sektor konstruksi di Indonesia. Dukungan teknologi dibutuhkan untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, mulai dari teknologi sederhana hingga teknologi tinggi, untuk

modernisasi penyelenggaraan konstruksi mulai

dari

pengkajian, perencanaan, pembiayaan, perancangan, pengadaan, pelaksanaan (konstruksi), operasi dan pemeliharaan infrastruktur. Teknologi Konstruksi ini diharapkan dapat dikembangkan oleh berbagai pihak, namun utamanya adalah Perguruan Tinggi dan Badan Penelitian dan Pengembangan. Dalam hal ini, sebagian besar perguruan- perguruan tinggi terkemuka di Indonesia terletak di wilayah Sumatera, Jawa dan Bali. Dengan mengingat kepadatan penduduk terbanyak Indonesia adalah di wilayah Sumatera, Jawa dan Bali, dapat terlihat pentingnya infrastruktur di ketiga wilayah ini dalam mendukung aktivitas ekonomi di Indonesia. Dalam hal ini, diperlukan adanya konektivitas antar pulau di wilayah Sumatera, Jawa dan Bali untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya pemetaan teknologi konstruksi yang dibutuhkan serta kondisi teknologi konstruksi yang tersedia maupun belum tersedia berdasarkan kebutuhan tersebut di Wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali.

-1-

bab 1 - pendahuluan

1.2 Maksud dan Tujuan Kajian kebutuhan dan ketersediaan teknologi konstruksi daerah di yang padat penduduk dan menjadi corong pembangunan nasional Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, dan Bali ini, mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut: -

Melakukan analisis awal mengenai kebutuhan dan ketersediaan teknologi konstruksi di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali Melakukan analisis kebijakan terkait pemanfaatan teknologi konstruksi di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali

Pemetaan teknologi konstruksi di beberapa wilayah yang menjadi corong pembangunan nasional Indonesia ini adalah merupakan salah satu upaya responsif pemerintah dalam rangka mendukung pengembangan teknologi konstruksi Indonesia. Dengan adanya pemetaan ini diharapkan dapat memperlihatkan teknologi yang dibutuhkan dan ketersediannya antar wilayah. Kemudian dapat juga ditelaah mengenai dukungan Balitbang dan Dirjend Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendukung daerah mencukupi kebutuhan teknologi konstruksi. Selain itu, dapat juga ditelaah mengenai program pembinaa n yang dapat dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan dorongan yang diberikan pemerintah melalui kegiatan kajian ini dengan akan adanya rekomendasi kebijakan yang harus diterapkan di Indonesia, diharapkan seluruh pemangku kepentingan terkait konstruksi di seluruh Indonesia dapat meningkatkan kinerjanya, terutama dalam mendukung pengembangan dan pemanfaatan teknologi konstruksi. Dalam rangka mewujudkan maksud dan mencapai tujuan tersebut di atas, kegiatan ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada kegiatan, antara lain: -

Berkoordinasi dengan pelaksanaan kegiatan pemetaan supply-demand teknologi konstruksi di Indonesia Mengidentifikasi teknologi-teknologi konstruksi yang dibutuhkan, beserta aktor-aktor penyedia teknologinya antar wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali Menyusun laporan kajian pemetaan ketersediaan teknologi konstruksi di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali

Proses identifikasi teknologi konstruksi yang dibutuhkan dalam tiap daerah akan mengacu kepada empat sektor prioritas Iptek, yakni Maritim, Pangan, Energi, dan Transportasi; ditambah satu sektor khusus yaitu Bangunan & Permukiman. Lebih lanjut, proses identifikasi teknologi yang telah tersedia juga akan menggunakan pendekatan Tingkat Kesiapan Teknologi (Technology Readiness Level) untuk menilai sejauh mana kesiapan teknologi yang ada. Adapun mengenai detail dan metode kegiatan tersebut di atas secara lebih rinci akan dipaparkan di dalam bab tersendiri.

-2-

bab 1 - pendahuluan

1.3 Sistematika Laporan Struktur laporan kajian ini disusun mengikuti alur berikut. Bab 1 merupakan pendahuluan, berisi penjelasan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, dan skema laporan. Di dalam Bab 2, laporan ini akan membahas landasan teoretis yang relevan. Selanjutnya, penjelasan mengenai teknologi konstruksi, Undang-Undang Jasa Konstruksi, sektor prioritas iptek, maupun kebijakan arah pembangunan daerah yang terkait dengan bidang pekerjaan umum dapat ditemukan dalam bab ini. Setelah itu, Bab 3 menyajikan penjelasan metode dan pelaksanaan kegiatan. Sebagai suatu studi awal, kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan beberapa instrumen kajian. Temuan dan analisis awal laporan ini akan tersaji dalam Bab 4 yang memberikan gambaran besar mengenai kebutuhan teknologi konstruksi untuk pembangunan di daerah. Kebutuhan teknologi konstruksi di tiap wilayah ini dibahas dengan memperhatikan arah dan kebijakan pembangunan provinsi, kebutuhan dan ketersediaan teknologi konstruksi, dan gap analysis serta kebijakan pemenuhan teknologi konstruksi antar wilayah. Pada Bab 5, laporan ini akan memberikan kesimpulan sekaligus catatan dan saran untuk menjadi perhatian para pengambil kebijakan di bidang konstruksi.

-3-

bab 2

LANDASAN TEORITIS -1-

bab 2 – landasan teoritis

LANDASAN TEORETIS Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2015, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat (pasal 2). Tugas ini mencakup perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman, pembiayaan perumahan, penataan bangunan gedung, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan, dan pembinaan jasa konstruksi hingga pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat (pasal 3). Bab ini mengulas sejumlah kebijakan yang menjadi acuan pembangunan di Indonesia. Bagian pertama berisi penjelasan mengenai teknologi konstruksi. Selanjutnya akan disampaikan ringkasan arah pembangunan nasional di Indonesia, khususnya terkait pembangunan di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali. 2.1

Peran Teknologi Konstruksi dalam Pembangunan di Indonesia Teknologi konstruksi punya peran vital dalam pembangunan infrastruktur layanan publik. Mengusung visi menjadi Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019, pemerintah kini memfokuskan diri untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor- sektor strategis ekonomi domestik. Mengingat ketimpangan pembangunan di berbagai kawasan di Indonesia, agenda pembangunan ini jelas takkan berjalan mulus tanpa dukungan dari konstruksi yang menjadi ujung tombak pembangunan infrastruktur. UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menyebut tentang teknologi sederhana dan teknologi tinggi, namun tidak secara jelas memberikan definisi atau pengertian mengenai ―teknologi‖, juga tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan ―teknologi sederhana‖ dan ―teknologi canggih‖ dalam konstruksi1. Terkait teknologi, UU Jasa Konstruksi mengindikasikan bahwa usaha orang perseorangan hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi berisiko kecil yang berteknologi sederhana (pasal 5 ayat 1). Adapun pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan/atau berteknologi tinggi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan atau badan usaha asing yang dipersamakan (pasal 5 ayat

1

Alih-alih memuat definisi mengenai ―Teknologi konstruksi‖, UU Jasa Konstruksi justru memuat definisi tentang ―pekerjaan konstruksi‖, yaitu ―keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan, masing- masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain‖. (UU Jasa Konstruksi 18/1999)

-4-


3). Namun demikian, UU Jasa Konstruksi memberikan dukungan terhadap pemanfaatan produk dalam negeri dalam pekerjaan konstruksi. Hal

ini

secara

eksplisit

dapat

ditemukan

dalam

bagian

Penjelasan UU Jasa Konstruksi: untuk meningkatkan pemberdayaan potensi nasional secara optimal dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa perlu mengutamakan penggunaan jasa dan barang produksi nasional/dalam negeri sebagaimana diamanatkan oleh Undangundang mengenai usaha kecil. Definisi teknologi konstruksi justru ditemukan dalam website Karya Konstruksi Indonesia2. Dalam laman ini disebutkan bahwa teknologi konstruksi merupakan suatu penemuan/pengembangan sistem konstruksi yang mempunyai manfaat tertentu/khusus/nilai tambah bagi suatu produk konstruksi. Sementara, metode konstruksi diartikan sebagai suatu metode atau cara untuk menunjang pelaksanaan konstruksi yang diterapkan pada saat proses pembangunan suatu produk konstruksi. Definisi ―teknologi‖ di sini sedikit berbeda dengan definisi teknologi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengambangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas P3 Iptek). Tabel 1. Teknologi dan Produk Dalam Negeri pada UU Jasa Konstruksi 18/1999

Teknologi dan produk dalam negeri pada UUJK 18/1999 1

Usaha orang SEDERHANA.

perseorangan

melaksanakan

pekerjaan

yang

BERTEKNOLOGI

2

Badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan melaksanakan pekerjaan konstruksi yang BERTEKNOLOGI TINGGI

3

Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dapat dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan penggunaan TEKNOLOGI CANGGIH,

4

Kinerja Perusahaan jasa konstruksi, diukur dari Mutu Produk, Ketepatan Waktu pelaksanaan, Efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, Modal dan TEKNOLOGI

5

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa perlu MENGUTAMAKAN PENGGUNAAN JASA DAN BARANG PRODUKSI NASIONAL/DALAM NEGERI sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang mengenai usaha kecil.

Dalam UU Sisnas P3 Iptek, teknologi dimengerti sebagai ―cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia‖ (UU Sisnas P3 Iptek, pasal 1) Dalam kajian ini, pengertian teknologi konstruksi merujuk pada definisi yang tercantum dalam UU Sisnas P3 Iptek. 2

Diselenggarakan sejak tahun 2003, Karya Konstruksi Indonesia merupakan bentuk apresiasi yang diberikan Kementerian Pekerjaan Umum (kini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) kepada industri dan jasa konstruksi di Indonesia. Penghargaan yang diberikan mencakup karya di bidang teknologi konstruksi, metode konstruksi, arsitektur, dan teknologi tepat guna konstruksi.

-5-


Gambar 1. Technology Readiness Levels Sumber: European Commission

Selain definisi teknologi konstruksi, hal penting yang juga perlu diperhatikan adalah Technology Readiness Levels (selanjutnya disebut: TRL).3 TRL membantu menunjukkan status teknologi yang tengah dikembangkan. TRL terdiri dari skala 1-9, dengan TRL 9 dimengerti sebagai teknologi yang telah sepenuhnya siap dikomersialisasi. Dalam kajian ini, TRL teknologi konstruksi yang teridentifikasi digunakan

untuk

melihat kesenjangan (jika ada) antara kebutuhan dan ketersediaan teknologi

konstruksi. 2.2

Arah Pembangunan Nasional dan Sektor Prioritas Iptek Indonesia memiliki Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sebagai acuan pembangunan jangka panjang. RPJPN 2005-2025 tersebut dijabarkan ke dalam empat tahap pembangunan jangka menengah lima tahunan, dan kini telah memasuki tahap ketiga dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai acuannya.

―Jalan Perubahan‖ yang diusung pemerintahan Jokowi-JK menekankan pentingnya Sejalan dengan Nawa Cita yang diusung pemerintahan Jokowi-JK, sektor prioritas yang memerlukan dukungan iptek adalah maritim, pangan, energi, dan transportasi.

3

Pembahasan lebih lengkap mengenai penggunaan TRL sebagai acuan penentuan kebijakan inovasi dapat dilihat dalam modul yang disusun EARTO, The TRL Scale as a Research & Innovation Policy Tool, EARTO Recommendations (2014) dapat diakses melalui http://www.earto.eu/fileadmin/content/03_Publications/The_TRL_Scale_as_a_R_I_Policy_Tool_EARTO_Recommendations_-_Final.pdf

-6-


Gambar 2. Sektor Prioritas yang Memerlukan Dukungan Iptek Sumber: Kantor Staf Kepresidenan, 2015

Khusus untuk pemetaan awal kebutuhan teknologi konstruksi di berbagai wilayah di Indonesia, ditambahkan sector bangunan dan permukiman. Penambahan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa bangunan memang dibutuhkan di sektor, sehingga perlu diperjelas dalam kelompok tersendiri agar tidak terlupa. Selain itu, permukiman (daerah tempat bermukim/kawasan hunian) punya isu spesifik yang perlu diperhatikan, seperti soal sanitasi, air minum, elektrifikasi perumahan. Semua ini termasuk dalam ranah kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga layak pula mendapat perhatian dalam pemetaan awal kebutuhan teknologi konstruksi ini. Bagian selanjutnya mengulas kebijakan pembangunan di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Bali. 2.3

Kebijakan Pembangunan Daerah 2.3.1

Pembangunan di Wilayah Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi terbesar di luar pulau Jawa dilihat dari jumlah penduduk, yang memiliki peran yang sangat strategis di wilayah Indonesia bagian barat. Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu perkebunan, industri,

pusat

kegiatan

perekonomian

dalam

perdagangan, pertambangan, pariwisata, keuangan dan jasa,

sekaligus gerbang penting wisatawan manca negara di bagian utara Pulau Sumatera. Secara geografis, Wilayah Sumatera Utara juga terletak pada jalur pelayaran tersibuk di dunia, berhadapan secara langsung dengan negara-negara tetangga.

-7-


Sesuai posisi dan peran tersebut, pembangunan di Wilayah Sumatera Utara sekaligus memiliki potensi besar dan tantangan yang harus dihadapi. Perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu, dan menyeluruh dilakukan sembari tetap memperhatikan aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Secara umum, pembangunan di wilayah ini mengikuti tema pembangunan di klaster wilayah Pulau Sumatera, dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin; (b) penyediaan infrastruktur wilayah; (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus. Adapun sasaran pengembangan Wilayah Sumatera pada tahun 2015-2019 antara lain adalah: 1) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Wilayah Sumatera dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasuk diantaranya adalah pengembangan 2 Kawasan Ekonomi Khusus, 4 Kawasan Indusri, 4 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, serta pusat-pusat pertumbuhan sebagai penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya; 2) Pembangunan

daerah

tertinggal

tertinggal dapat terentaskan; 3) Percepatan pembangunan peningkatan

2

dengan Kawasan

sasaran

sebanyak

Perkotaan

11

Kabupaten

Metropolitan

baru,

efisiensi pengelolaan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan yang sudah

ada, serta mewujudkan optimalisasi peran 6 kota otonom berukuran sedang sebagai penyangga (buffer) urbanisasi, serta membangun 2 kota baru publik yang mandiri dan terpadu sebagai sebagai pengendali (buffer) urbanisasi di terpadu di sekitar kota atau kawasan perkotaan; 4) Pembangunan desa dan kawasan perdesaan dengan sasaran menurunnya kemiskinan di desa-desa tertinggal dan mendorong desa menuju desa mandiri. Sasaran inilah yang lantas dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan strategis pembangunan infrastruktur. Sasaran dan kegiatan strategis pembangunan di Sumatera Utara terutama yang berkaitan dengan kebutuhan teknologi konstruksi dijabarkan dalam Bab 4. 2.3.2

Pembangunan di Wilayah Jawa Timur Provinsi Jawa Timur terletak pada 111˚0’ hingga 114˚4’ Bujur Timur, dan 7˚12’ hingga 8˚48’ Lintang Selatan. Luas wilayah Propinsi Jawa Timur mencapai 46.428 kilometer persegi, terbagi ke dalam empat badan koordinasi wilayah (Bakorwil), 29 kabupaten, sembilan kota, dan 658 kecamatan dengan 8.457 desa/kelurahan (2.400 kelurahan dan 6.097 desa). Secara umum wilayah Jawa Timur terbagi dalam dua bagian besar, yaitu Jawa Timur daratan hampir mencakup 90% dari seluruh luas wilayah Propinsi Jawa Timur atau mencapai 47.157,72 kilometer persegi, dan wilayah Kepulauan Madura yang sekitar 10% dari luas wilayah Jawa Timur. Di sebelah utara, Propinsi Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa. Di sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali. Di sebelah selatan berbatasan dengan perairan terbuka,

-8-


Samudera Indonesia, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah. Bagi Provinsi Jawa Timur, ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta untuk meningkatkan daya saing global. Namun demikian, kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur yang meliputi antara lain: transportasi, ketenagalistrikan, energi, telekomunikasi, sumber daya air, pelayanan air minum, perumahan, dan lingkungan telah mengalami penurunan baik secara kuantitas maupun kualitas. Menimbang tantangan-tantangan dalam mempercepat laju pembangunan daerah, RPJMD 2014-2019 Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014, mengangkat kerangka arah kebijakan umum dalam pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur sebagai berikut: 1)

Prioritas pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur sosial pada infrastruktur sumber daya air.

2)

Meningkatkan

dan

percepatan

pembangunan,

pemeliharaan,

dan

perbaikan

infrastruktur yang menunjang pembangunan sektor pertanian dan Wilayah pedesaan. 3)

Meningkatkan pembangunan, pemeliharaan, dan

perbaikan infrastruktur yang

menunjang pemerataan pembangunan antardaerah. 4)

Mendorong kerja sama dengan badan usaha swasta untuk percepatan, pembangunan infrastruktur publik dan komersial melalui instrumen tarif dan insentif lainnya.

Arah kebijakan umum tersebut diwujudkan melalui program prioritas Provinsi Jawa Timur dapat dilihat sebagai berikut: 1

Penyediaan dan pengelolaan air baku untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, terutama masyarakat miskin di pedesaan dan perkotaan, serta industri.

SDA

2

Pengendalian banjir dan pengamanan pantai untuk mengurangi tingkat risiko dan periode genangan banjir, serta menanggulangi akibat bencana banjir dan abrasi pantai yang menimpa daerah produksi, permukiman, dan sarana publik lainnya.

SDA

3

Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya demi meningkatkan pemenuhan kebutuhan air pertanian.

SDA

4

Pemeliharaan dan perbaikan jalan dan jembatan, bertujuan meningkatkan pemeliharaan dan perbaikan kondisi jalan dan jembatan yang rusak (berat maupun sedang) secara rutin berkala, maupun rehabilitasi jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana alam.

Transportasi

5

Pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan prasarana dan fasilitas LLAJ untuk mendukung tercapainya sistem transportasi jalan yang memadai.

Transportasi

6

Pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan prasarana dan fasilitas perkeretaapian.

Transportasi

7

Pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan prasarana dan fasilitas transportasi laut

Transportasi

-9-


8

Pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan prasarana dan fasilitas transportasi udara demi mengembangkan pembangunan prasarana transportasi udara di daerah-daerah potensial strategis.

Transportasi

9

Pengembangan, pemerataan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pos dan telematika.

Pos dan Telematika

10

Pengembangan dan pemerataan pasokan listrik, terutama di pedesaan, daerah terpencil, dan wilayah kepulauan untuk mendorong peningkatan kegiatan perekonomian di wilayah pedesaan terpencil dan kepulauan.

Energi dan Ketenagalistrikan

Program ini lantas diturunkan dalam berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur. Kegiatan strategis pembangunan di Jawa Timur yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan kebutuhan teknologi konstruksi diulas lebih lanjut dalam Bab 4. 2.3.3

Pembangunan di Wilayah Bali Secara umum, tujuan pengembangan Wilayah Bali tahun 2015-2019 mengikuti tema percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Jawa-Bali dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembangan produksi sektor pertanian pangan, khususnya padi, pengembangan industri makanan- minuman, tekstil, peralatan transportasi, telematika, kimia, alumina dan besi baja, serta pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif; (b) penyediaan infrastruktur wilayah, (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus. Selain mendasarkan pada keunggulan dan potensi di atas, tema pembangunan Wilayah Provinsi Bali juga mengangkat isu pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif sebagai salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia, dan menyasar percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perkapalan dan pariwisata bahari. Kendati demikian, dalam upaya mencapai percepatan dan perluasan pembangunan tersebut, masih terdapat beberapa problem dan isu strategis. Di antara aneka isu strategis tersebut, pelaksanaan urusan bidang pekerjaan umum dalam mendukung kesejahteraan masyarakat masih dihadapkan pada persoalan, antara lain: 1) Persoalan Sumber Daya Air: ketimpangan distribusi air, turunnya kualitas dan kuantitas air baku air minum maupun untuk pertanian dan pariwisata, pendangkalan dan erosi pada sungai, degradasi jaringan irigasi, alih fungsi lahan yang mengancam mata air, abrasi pantai; 2) Persoalan sanitasi: kapasitas TPA sangat terbatas, pengelolaan sampah dengan metode sanitary- landfill tidak terlaksana dengan baik, pembangunan instalasi pengolahan limbah perpipaan terpusat terkendala lahan; 3) Persoalan pembangunan jalan: peningkatan pesat jumlah kendaraan, minimnya pembangunan jalan baru, kemampuan jalan terbatas.

-10-


Tantangan-tantangan di atas inilah yang lantas menjadi pertimbangan dalam berbagai program dan kegiatan strategis pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini, Bab 4 akan menjabarkan sasaran dan kegiatan strategis pembangunan di Provinsi Bali terutama yang berkaitan dengan kebutuhan teknologi konstruksi.

-11-

bab 3

METODE DAN PELAKSANAAN KEGIATAN -12-

bab 3 – metode dan pelaksanaan kegiatan

METODE DAN PELAKSANAAN KEGIATAN Kajian ini dirancang untuk memberikan peta mengenai kebutuhan dan ketersediaan teknologi konstruksi daerah, serta berbagai faktor yang turut memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metodologi yang terperinci namun praktis untuk membantu pengumpulan data secara valid. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode, seperti studi literatur, wawancara, dan focus group discussion. Penjelasan atas strategi serta instrumen pemetaan akan dijelaskan secara singkat pada Bab ini.

3.1 Metode Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan dokumen ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan 4 kualitatif adalah metodologi yang sering digunakan dalam penelitian social. Penelitian dengan pendekatan ini berusaha untuk memaknai suatu fenomena. Tentunya dalam penelitian kualitatif, epistemologi 5 yang berbeda akan memberikan pemaknaan yang berbeda terhadap fenomena tersebut. Setidaknya ada empat aspek utama dalam upaya kami untuk memetakan teknologi konstruksi daerah, yaitu (i) mengidentifikasi para pemangku kepentingan yang terlibat (pihak penyedia teknologi dari Kementerian PUPR, Akademisi dan perwakilan Perguruan Tinggi daerah, kontraktor, para konsultan politik, dan regulator daerah); (ii) menggambarkan keterkaitan antar pemangku kepentingan; (iii) mengidentifikasi kebutuhan teknologi- teknologi konstruksi daerah; dan (iv) mengidentifikasi faktorfaktor

yang

mendukung

pemanfaatan

teknologi

konstruksi

maupun

yang

memengaruhi

ketidaktersediaan teknologi tersebut. Keempat aspek inilah yang juga kami pertimbangkan sebagai bagian dari strategi kami ketika menelusuri data sekunder melalui studi pustaka. Untuk mendapatkan peta atas kebutuhan dan ketersediaan teknologi konstruksi daerah sesuai dengan konteks, kami mengadakan sejumlah focus group discussion dengan para pemangku kepentingan (yaitu Balitbang Kementerian PUPR, Akademisi dan perwakilan Perguruan Tinggi daerah, kontraktor, para konsultan politik, dan para pengambil kebijakan daerah). Melalui mereka, diskusi kami terfokus atas pertanyaan utama berikut: (i) Apa kebutuhan teknologi konstruksi di daerah terkait, (ii) Bagaimana kebutuhan tersebut tersedia/disediakan faktor-faktor

tertentu

oleh

para

penyedia

teknologi

daerah,

(iii)

Adakah

yang memengaruhi ketersediaan teknologi konstruksi tersebut dan bagaimana

sinergi antar para pemangku kepentingan berjalan untuk memastikan kebutuhan teknologi konstruksi daerah terpenuhi? Dokumen ini disusun melalui tiga tahapan. Tahapan pertama adalah tinjauan pustaka yang memaparkan isu - isu seputar jasa konstruksi dan regulasi terkait, baik dalam level lokal maupun nasional, untuk 4

Mirta Amalia, (2011). ―BAB II Desain Penelitian‖. Dalam Amalia dan Nugroho (ed). Modul Pelatihan Critical Research Method (CREAME). Edisi Pertama, CIPG: Jakarta, Indonesia. 5 Epistemologi adalah basis pemikiran atau cara pandang.

-12-


memberikan gambaran menyeluruh mengenai tata kelola di bidang ini. Tahapan kedua merupakan rangkaian diskusi antar para pemangku kepentingan majemuk dan panel ahli, untuk menggali masukan dan aspirasi dari para pihak terkait. Tahapan ketiga merupakan pembahasan internal di dalam tim penyusun, untuk menggumpalkan kembali aneka masukan yang telah diperoleh melalui tahapan sebelumnya. Alur proses penyusunan ini dapat dilihat dalam bagan berikut.

Gambar 3. Proses Kajian Kebutuhan dan Ketersediaan Teknologi Konstruksi Daerah Sumber: Penulis

Tahapan kunci dalam proses kajian kebutuhan dan ketersediaan teknologi konstruksi daerah ini adalah rangkaian FGD di daerah-daerah. Focus Group Disussion dilakukan kepada para pemangku kebijakan majemuk (multi-stakeholders) termasuk dari kalangan Academic, Business, Government dan Community (ABGC). Dari tiga Focus Group Discussion untuk mewakili tiga daerah yang disasar, didapatkan berbagai wawasan dan pandangan para pakar di daerah atas kebutuhan dan ketersediaan teknologi konstruksi daerah, maupun gugus kebijakan yang mendukung pemanfaatan teknologi konstruksi tersebut. Tiga daerah dipilih untuk mengidentifikasi teknologi-teknologi konstruksi yang dibutuhkan di Wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali adalah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Bali itu sendiri. Pemilihan ketiga Provinsi tersebut selain didasarkan pada pertimbangan logistik, juga karena ketiga provinsi tersebut memiliki sederet perguruan tinggi dan penyedia teknologi lokal yang telah terbukti kapasitas dan komptensi dalam bidang konstruksi. Dukungan dari pihak Kementerian PUPR juga menjadi faktor lain yang memengaruhi pemilihan ketiga provinsi ini. 3.2 Pelaksanaan Kegiatan Sebagaimana telah diungkapkan, data primer dikumpulkan melalui pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif, kami telah melakukan tiga sesi focus group discussion. Dari tiga sesi ini, peserta yang hadir adalah 41 orang. Dari jumlah tersebut, 12 peserta adalah perwakilan dari pihak Perguruan Tinggi, 12 orang adalah pihak kontraktor dan/atau konsultan, dan 17 orang di antara mereka adalah pihak pengambil kebijakan, baik dalam bidang pekerjaan umum maupun perencanaan pembangunan.

-13-


Dalam sesi tersebut, para peserta ditanyakan pendapat, persepsi, dan sikap mereka terhadap sebuah fenomena yang tengah dikemukakan.

Telah dilakukan tiga kali FGD untuk mendukung dan memperkuat pelaksanaan kajian ini, yaitu: 1. FGD Pemetaan Kebutuhan dan Ketersediaan Teknologi Konstruksi Provinsi Sumatera Utara, dilaksanakan di kota Medan pada tanggal 12 November 2015 dengan peserta terdiri dari: a. Enam orang perwakilan Perguruan Tinggi, b. Empat orang perwakilan dari pihak kontraktor dan/atau konsultan, dan c. Enam orang perwakilan dari pihak pengambil kebijakan. 2. FGD Pemetaan Kebutuhan dan Ketersediaan Teknologi Konstruksi Provinsi Jawa Timur, dilaksanakan di kota Surabaya pada tanggal 10 November 2015 dengan peserta terdiri dari: a. Seorang perwakilan Perguruan Tinggi, b. Dua orang perwakilan dari pihak kontraktor dan/atau konsultan, dan c. Tiga orang perwakilan dari pihak pengambil kebijakan. 3. FGD Pemetaan Kebutuhan dan Ketersediaan Teknologi Konstruksi Provinsi Bali, dilaksanakan di kota Denpasar pada tanggal 20 Oktober 2015 dengan narasumber: a. Empat orang perwakilan dari Perguruan Tinggi, b. Enam orang perwakilan dari pihak kontraktor dan/atau konsultan, dan c. Delapan orang perwakilan dari pihak pengambil kebijakan. Perlu dipahami pula bahwa dalam kegita sesi tersebut, seluruh peserta telah menyampaikan masukan dan tanggapan secara langsung. Seluruh hasil FGD direkam dan didokumentasikan secara seksama. Keseluruhan hasil diskusi diringkas dalam bentuk notulensi pertemuan dan dikirimkan kembali kepada para peserta melalui surel untuk kesempatan klarifikasi ulang. Setelah penjelasan metode dan data, bab berikut akan membahas temuan dari kajian ini.

-14-

bab 4

KEBUTUHAN TEKNOLOGI KONSTRUKSI UNTUK PEMBANGUNAN DI DAERAH -12-

bab 4 – kebutuhan teknologi konstruksi untuk pembangunan di daerah

KEBUTUHAN TEKNOLOGI KONSTRUKSI UNTUK PEMBANGUNAN DI DAERAH Visi, Misi, dan Platform ―Jalan Perubahan‖ Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam bentuk 6

program prioritas yang disebut sebagai ―Nawa Cita‖ memiliki titik tekan pada sekurang-kurangnya empat hal, yaitu: (1) Membangun untuk manusia dan masyarakat; (2) Mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan ekologi yang berkelanjutan; (3) Memulihkan dan menjaga keseimbangan antarsektor, antara wilayah dan antarkelas sosial dalam pembangunan; dan (4) Mewujudkan perekonomian yang inklusif, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, dan keunggulan sumber day a manusia. Untuk mendukung perwujudan tersebut, terutama dalam pembangunan infrastruktur, dibutuhkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan infrastruktur di Indonesia. Dalam konteks tersebut, ketersediaan teknologi, baik teknologi sederhana sampai teknologi tinggi sungguh dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan dalam berbagai fase, mulai dari perencanaan, pelaksanaan (konstruksi), hingga pemeliharaan infrastruktur. Dalam rangka memenuhi kebutuhan teknologi konstruksi ini, baik di level nasional maupun daerah; berbagai macam pihak, terutama Perguruan Tinggi dan Badan Penelitian dan Pengembangan didorong untuk dapat berperan lebih dalam pengembangan teknologi. Wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali dapat berperan aktif dalam pemenuhan ini mengingat sebagian besar perguruan-perguruan tinggi terkemuka di Indonesia terletak di wilayah ini. Kendati Wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali dapat memberikan kontribusi pada pemenuhan kebutuhan konstruksi, namun tingkat kepadatan penduduk juga menjadi tantangan bagi pemenuhan tersebut. Infrastuktur dan konektivitas antar pulau tentu menjadi tantangan tersendiri bagi ketiga wilayah ini untuk mendukung aktivitas ekonomi berkelanjutan. Bab ini adalah uraian terhadap pemetaan teknologi konstruksi yang dibutuhkan di ketiga wilayah ini, serta kondisi teknologi konstruksi yang tersedia maupun belum tersedia di Wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali. 4.1

Kebutuhan Teknologi Konstruksi di Wilayah Sumatera Utara Kendati arah kebijakan utama pembangunan nasional dalam lima tahun mendatang (2015-2019) berfokus pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, namun momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera tetap akan dijaga. Dalam kerangka ini, Wilayah Sumatera ditargetkan untuk berperan dalam pembentukan PDB Nasional sebesar 24,6% pada tahun 2019, naik dari 23,8% pada tahun 2013 (Bappenas, 2014). Adapun untuk pertumbuhan ekonomi per tahun, Wilayah Sumatera memiliki sasaran seperti ditunjukkan dalam tabel berikut.

6

Sesuai dokumen visi, misi, dan platform perubahan yang tersedia di http://jkw4p.com/download/nawa_cita.pdf

-15-


Tabel 2. Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Sumatera 2015-2019 Sumber: Bappenas, 2014

Sumatera

2015

2016

2017

2018

2019

5,7

6,2

6,5

7,0

7,6

Untuk mendukung partisipasi tersebut, maka dalam Buku III RPJMN 2015-2019 (Bappenas, 2015) disebutkan bahwa pembangunan Wilayah Sumatera memiliki tema pengembangan sebagai berikut: Salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional; Lumbung energi nasional, termasuk pengembangan energi terbarukan biomassa; Pengembangan hilirisasi komoditas batubara; Industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin; Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritime (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, pariwisata bahari, industri perkebunan, dan industri pertambangan. Mengacu pada arah kebijakan tersebut, Wilayah Sumatera membutuhkan teknologi konstruksi yang sesuai dengan karakteristik wilayah maupun tema pengembangan yang ada. 4.1.1

Arah Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Kebijakan pembangunan kawasan strategis bidang ekonomi di Wilayah Sumatera diarahkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala ekonomi dengan orientasi daya saing nasional dan internasional berbasis produksi dan pengolahan hasil bumi serta menjadi lumbung energi nasional. Dalam kerangka tersebut, pembangunan kawasan strategis di Provinsi Sumatera Utara meliputi:  

Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri Sei Mangkei, Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api,

 

Kawasan Industri Langsa, dan Rencana pengembangan Kawasan Industri Kuala Tanjung.

Demi mencapai tujuan tersebut, disusun Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional Wilayah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tertuang dalam tabel berikut: Tabel 3. Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional Wilayah Provinsi Sumatera Utara Sumber: Bappenas, 2014 PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG 1. Pembangunan 8 jalur KA baru di Provinsi Sumatera Utara 2. Reaktivasi jalur KA antara Binjai-Besitang 3. Pembangunan angkutan massal berbasis KA (monorel) dan berbasis BRT di kawasan perkotaan Medan-BinjaiDeli Serdang-Karo 4. Peningkatan jalur KA reguler menghubungkan Aceh-Sumut-Riau PERHUBUNGAN DARAT 1.

Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Medan

PERHUBUNGAN UDARA 1.

Pengembangan 6 bandara di enam kabupaten

-16-


PERHUBUNGAN LAUT 1. Pengembangan Terminal Peti Kemas Belawan 2. Pengembangan Pelabuhan Hub International Kuala Tanjung 3. Pengembangan Pelabuhan Pulau Tello, Parlimbungan Ketek, dan Sirombu 4. Pembangunan Pelabuhan Penumpang /kargo terminal kargo Sibolga 5. Pembangunan/Pengembangan 5 pelabuhan penumpang/kargo terminal JALAN 1. Pembangunan 15 jalan baru, termasuk jalan provinsi, jalan tol, dan akses ke bandara/pelabuhan ASDP 1. Pengembangan 5 dermaga penyeberangan 2. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Tanah Masa* ENERGI 1. Pipa Arun-Belawan 200 km 2. Pipa Dumai-Medan 380 km KETENAGALISTRIKAN 1. PLTU Sumut-1 300 MW 2. PLTG/MG Mobile PP Sumut (Belawan) 250 MW 3. PLTGU/MGU Sumbagut-1 Peaker 250 MW, Sumbagut-3 Peaker 250 MW, dan Sumbagut-4 Peaker 250MW 4. PLTP Sarulla I (FTP2) 220 MW dan PLTP Sarulla I (FTP2) 110 MW 5. PLTA Asahan III (FTP2) 174 MW 6. PLTG/MG Mobile PP Sumut (Sei Rotan) 100 MW 7. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi 8. Pembangunan PLTMH TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota 2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI SUMBER DAYA AIR 1. Pembangunan 3 waduk baru, 5 bendung, 4 jaringan irigasi, dan 7 prasarana pengendali banjir sungai 2. Pembangunan DI Batang Angkola Tapanuli Selatan/Madina 3. Pembangunan Bendung, Jaringan Irigasi dan Drainase D.I Batang Batahan Madina 4. Rehabilitasi 2 jaringan irigasi 5. Normalisasi Pertemuan Sungai Batang Angkola - Sungai Batang Gadis Kab. Tapsel / Madina 6. Normalisasi Sungai Tanjung Kab. Batubara Batubara 7. Rehabilitasi Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Deli Hilir (lanjutan) Medan 8. Pembangunan Pengamanan Pantai Wisata Danau Toba Kab. Toba Samosir 9. Pembangunan 6 embung 10. Pembangunan Intake dan Jaringan Transmisi Air Baku Metro Medan Medan PENDIDIKAN 1. Peningkatan Pendidikan politeknik, SMK an sederajat, berbasis sumber daya alam lokal (minimal di 33 kab/kota) 2. Peningkatan kesejahteraan guru, beasiswa untuk guru KESEHATAN 1. Peningkatan RS sebagai RS regional champion 2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan

Adanya kegiatan strategis tersebut tentu membutuhkan daya dukung di bidang konstruksi. Peta kebutuhan dan ketersediaan teknologi konstruksi dapat menjadi dokumen awal untuk perencanaan rangkaian kegiatan strategis tersebut.

-17-


4.1.2

Kebutuhan dan Ketersediaan Teknologi Konstruksi Teknologi konstruksi yang

dibutuhkan untuk mendukung Provinsi Sumatera Utara

dalam mencukupi kebutuhan pembangunan terbagi ke dalam lima sektor, yaitu 1) Maritim; 2) Pangan; 3) Energi; 4) Transportasi; dan 5) Bangunan dan Permukiman. Dari kelima sektor, terdapat 31 kebutuhan teknologi konstruksi yang sebagian besar di antaranya belum tersedia, baik di daerah maupun secara nasional (daftar teknologi selengkapnya lihat Lampiran 2). Hal ini menegaskan bahwa terdapat disparitas antara teknologi yang tidak/belum tersedia dan telah tersedia sebagaimana ditunjukkan melalui tabel berikut.

Gambar 4. Ketersediaan Teknologi Konstruksi Wilayah Provinsi Sumatera Utara Sumber: Penulis

Gambar di atas sekaligus menunjukkan bahwa sektor transportasi adalah sektor fokus Wilayah Provinsi Sumatera Utara. Para pemangku kepentingan di Sumatera Utara menyadari bahwa ketersediaan infrastruktur transportasi mutlak diperlukan untuk optimalisasi peluang dalam peningkatan investasi dan menjadi salah satu penyebab dari mahalnya biaya logistik. Kendati demikian, penyediaan infrastruktur transportasi harus tetap memperhatikan aspek ekologis. Oleh karena itu, dua teknologi prioritas ke depan yang perlu disediakan dalam sektor transportasi adalah: 1.

Hot Mix Recycling: pemanfaatan kembali material bekas untuk pembangunan jalan); dan

2.

Angkutan massal terintegrasi ramah lingkungan.

Kedua teknologi tersebut sejalan dengan tema pengembangan wilayah maupun kegiatan strategi di wilayah ini. Di samping sektor transportasi, sektor lain yang menjadi fokus bagi Provinsi Sumatera Utara adalah bangunan dan permukiman. Teknologi konstruksi yang menjadi perhatian seputar sektor ini terutama terkait dengan kebencanaan, antara lain adalah:

-18-


1

Paving Block Abu Vulkanik

Memanfaatkan abu vulkanik Gunung Sinabung, USU mengembangkan paving block yang sebagian telah dicetak untuk dimanfaatkan pada pengabdian masyarakat.

2

Bangunan sederhana bongkar pasang dan tahan gempa

Merupakan modifikasi dari RISHA. Proses membangun RISHA dianggap masih terlalu lama dan perlu peningkatan kualitas.

Tenda Hunian Darurat (THD) dan Toilet Darurat

Sebagai salah satu teknologi kebencanaan, teknologi ini memang telah dipergunakan pada saat terjadi bencana di Provinsi Sumatra Barat dan Aceh. Namun kualitas keduanya masih perlu peningkatan, terutama dalam perspektif kesehatan dan sanitasi.

3

Di luar teknologi sektor transportasi dan bangunan dan permukiman, satu teknologi lain yang dipandang penting dan telah tersedia adalah Pintu katup otomatis dengan Fiber Reinforced Polymer (FRP) untuk mendukung sektor pangan. Teknologi yang disediakan oleh Pusair PUPR dan telah terpasang di Wilayah Sumatera Utara ini diperlukan karena selain berfungsi untuk mengurangi tingkat risiko banjir dan abrasi yang menimpa daerah produksi, permukiman, dan sarana publik lainnya; teknologi yang sama juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keberlanjutan sumber daya air di daerah. Ke depan, teknologi ini perlu didorong untuk dimanfaatkan lebih luas sebagai teknologi prioritas. Selain Pintu katup otomatis dengan Fiber Reinforced Polymer (FRP) untuk mendukung sektor pangan, terdapat sejumlah teknologi lain yang telah tersedia (termasuk yang dalam pengembangan) di Wilayah Sumatera Utara sebagaimana tampak sebagai berikut: Tabel 4. Ketersediaan Teknologi Konstruksi di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Sumber : Penulis No.

Kebutuhan Teknologi

Penyedia

TRL

1

Bamboo break water

USU

3-5

2

Beton pra-tekan

Kontraktor BUMN

8-9

3

Alat FWD

Pusjatan PUPR

8-9

4

Rigid pavement

USU

3-5

5

RISHA

Pusperkim PUPR

8-9

6

Tenda Hunian Darurat/THD

Pusperkim PUPR

8-9

7

Paving block abu vulkanik

USU

3-5

8

Alat digital untuk proses kuat tekan beton

USU

3-5

9

Alat pencampur mortar

UMSU

3-5

Keberadaan teknologi-teknologi di atas, selain telah tersedia di tataran lokal, sebagian juga merupakan teknologi pengembangan Perguruan Tinggi di Wilayah Sumatera Utara. Hal ini tentu menjadi poin kredit tersendiri untuk pemenuhan teknologi konstruksi di wilayah yang bersangkutan.

-19-


4.1.3

Mengisi Celah Kebutuhan Teknologi Konstruksi di Daerah Dari paparan di

bagian sebelumnya, tampak bahwa

sebagian kebutuhan teknologi

konstruksi di Wilayah Sumatera Utara telah dapat dipenuhi oleh para penyedia teknologi lokal (lih. Tabel 4). Para penyedia teknologi di tingkat local memiliki kelebihan dalam pengembangan teknologi karena mereka mengetahui kondisi dan konteks daerahnya secara lebih detail. Kendati sebagian teknologi yang ada, sebagai contoh adalah bamboo break water (sebagai penahan air ramah lingkungan), paving block abu vulkanik (teknologi dengan memanfaatkan potensi daerah rawan bencana), atau rigid pavement karya Perguruan Tinggi setempat; sebagian di antaranya masih merupakan pengembangan, setidaknya hal ini dapat menjadi penyambung asa bagi pemenuhan kebutuhan teknologi di daerah. Sementara itu, catatan perlu diberikan untuk mengisi celah kebutuhan teknologi konstruksi di Wilayah Sumatera Utara. Kebutuhan mendesak khas Wilayah Sumatera Utara yang belum dapat

dipenuhi

oleh penyedia teknologi di wilayah ini ternyata belum semua dapat

dipenuhi oleh penyedia teknologi di lima wilayah lain – Bali, Papua, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Karakteristik wilayah yang berbeda satu sama lain menjadi tantangan bagi wilayah tertentu untuk menyediakan teknologi konstruksi yang sesuai dengan wilayah lain. Kendati demikian, terdapat pengecualian pada energi angin (turbin) dan energi surya (solar cell). Terkait energi angin (turbin), Wilayah Sumatera Utara bersama Wilayah Jawa Timur berpotensi hadir sebagai penyedia teknologi bagi Wilayah Papua. Sementara itu, kebutuhan Wilayah Sumatera Utara akan energi surya (solar cell) dapat dipenuhi oleh Wilayah Kalimantan Selatan yang menyadari potensi energi baru dan terbarukan di wilayahnya. Riset mengenai panel surya juga telah dilakukan oleh antara lain Politeknik Negeri Banjarmasin, Universitas Lambung Mangkurat, ITS, serta BPPT Kementerian Ristekdikti. Tabel berikut menunjukkan irisan antara kebutuhan Wilayah Sumatera Utara dan ketersediaan teknologi konstruksi di wilayah lain. Tabel 5. Kebutuhan Teknologi Wilayah Sumatera Utara No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kebutuhan Teknologi

Bali

Papua

Alat bor tanah Alat scan identitifikasi struktur perkerasan jalan Batching plant Hot mix recyling Teknologi pondasi jembatan pada daerah daya dukung tanah rendah Proteksi sungai dengan concrete block Proteksi tebing sungai dengan bioteknologi Energi angin (turbin) Energi surya (solar cell) Energi terbarukan ramah lingkungan Risha modified Fasilitas pejalan kaki/overpass

-20-

Jawa Timur

Sumatera Utara

Kalimantan Selatan

Sulawesi Selatan


Keterangan : Dibutuhkan, namun tidak tersedia N/A Dibutuhkan dan tersedia

Menimbang bahwa irisan antara kebutuhan di Wilayah Sumatera dan ketersediaan teknologi konstruksi baik dari wilayah lain maupun dari Puslitbang Kementerian PUPR masih sangat sedikit, maka ke depan diharapkan dapat muncul teknologi-teknologi baru yang mampu menjawab kebutuhan ini. Salah satu peluang sekaligus tantangan untuk mewujudkan mimpi ini adalah melakukan sinergi antar para pemangku kepentingan. Hasil- hasil penelitian dari Perguruan Tinggi setempat dapat didorong untuk dimanfaatkan oleh calon pengguna. Di sinilah peran pemerintah untuk meregulasi dan memfasilitasi agar hasil penelitian tersebut diterapkan dalam praktik lokal. Dalam hal ini, LPJK juga dapat berperan memfasilitasi penelitian-penelitan praktis/aplikatif dari pihak Perguruan Tinggi. Sinergi semacam ini juga sekaligus menjawab persoalan kurangnya anggaran untuk pengadaan teknologi baru. Di luar kebutuhan akan teknologi konstruksi, para pemangku kepentingan di Wilayah Sumatera Utara pun menekankan bahwa wacara perihal teknologi konstruksi semata kurang memadai sebagai pertimbangan dalam konteks pembangunan. Kebutuhan lain yang juga mendesak adalah kebijakan pembinaan-pendampingan dalam jasa konstruksi serta penegakan hukum bagi para aktor yang melakukan kecurangan dalam praktik. Penerapan standar bangunan secara ketat, penindakan aneka kasus pencurian material dan produk konstruksi, sebagai contoh, adalah hal yang dituntut agar sektor ini berkembang secara lebih maju.

4.2

Kebutuhan Teknologi di Wilayah Jawa Timur 4.2.1 Arah Pembangunan Provinsi Jawa Timur Arah kebijakan Provinsi Jawa Timur sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 3 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019,

menegaskan

beberapa kriteria, antara lain memprioritaskan pembangunan,

pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur sosial pada: 1) Infrastruktur sumber daya air; 2) Infrastuktur yang menunjang pembangunan sektor pertanian dan wilayah pedesaan; 3) Infrastruktur yang menunjang pemerataan pembangunan antardaerah; serta 4) Mendorong kerjasama dengan badan usaha swasta untuk percepatan, pembangunan infrastruktur publik. Berdasarkan arah kebijakan tersebut, Provinsi Jawa Timur merumuskan kebijakan khusus sebagai landasan membuat program prioritas dan penunjang masing-masing di bidang infrastruktur: 1) Sumber daya air; 2) Transportasi – darat, kereta api, ASDP, dan udara; 3) Pos dan telematika; serta 4) Energi dan ketenagalistrikan. Masing-masing bidang infrastruktur tersebut juga menjadi perhatian dari RPJMN 2015-2019 yang tampak dari tabel di bawah ini.

-21-


Tabel 6. Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional Wilayah Provinsi Jawa Timur Sumber: Bappenas, 2014 PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG 1. Pembangunan Jalur Ganda Lintas Selatan Jawa – Paron – Madiun – Mojokerto-Wonokromo 2. Pembangunan jalur KA Tulangan – Gununggangsir dan Kandangan – Pelabuhan Teluk Lamong 3. Pembangunan Tram dan Monorail Surabaya 4. Pembangunan jalur ganda KA antara Surabaya - Kalimas/Tanjung Perak 5. Reaktivasi jalur KA antara Jombang - Babat - Tuban PERHUBUNGAN DARAT 1. PengembanganSistem Transit dan Semi BRT Kota Surabaya dan Kota Malang PERHUBUNGAN UDARA 1. Pengembangan Bandara Sumenep, Blimbingsari Banyuwangi, Noto Hadinegoro Jember, dan P. Bawean Gresik 2. 2. Pengembangan PERHUBUNGAN LAUT terminal penumpang Bandara Djuanda 1. 2.

Pengembangan 7 pelabuhan Pembangunan Terminal Multi Purpose Teluk Lamong Tahap I

JALAN 1. Pembangunan 13 jalan baru ASDP 1. Pengembangan Terminal Peti Kemas Belawan 2. Pengembangan Pelabuhan Hub International Kuala Tanjung KETENAGALISTRIKAN 3. Pengembangan Pelabuhan Pulau Tello,Jawa Parlimbungan dan Sirombu 1. PLTGU Jawa-3 800 MW; PLTGU Peaker Bali -2 500Ketek, MW; PLTGU Grati 300 MW; dan PLTGU Grati 150 MW 4. Pembangunan Pelabuhan Penumpang terminal kargo Sibolga 2. Pengembangan jaringan transmisi dan /kargo distribusi 5. Pembangunan/Pengembangan 5 pelabuhan penumpang/kargo terminal1. Pengembangan Dermaga 3. Program Listrik Gratis PenyeberanganDAN Ketapang 3 TELEKOMUNIKASI INFORMATIKA 1. 2.

Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota Pengembangan transmisi penyiaran TVRI

SUMBER DAYA AIR 1. Pembangunan 4 bendungan (Wonodadi-Pacitan, Bagong-Trenggalek, Semantok II-Nganjuk, Lesti III-Malang) 2. Penyelesaian pembangunan Bendungan Tugu Kab. Trenggalek 3. Persiapan pembangunan 5 bendungan (Genteng I Kab. Malang, Kedung Warak Kab. Nganjuk, Kampak Kab. Trenggalek, Sumber Agung Kab. Kediri, Blega Kab. Bangkalan) 4. Penyelesaian pembangunan 3 waduk (Gongseng Kab. Bojonegoro, Tukul Kab. Pacitan, Bendo Kab. Ponorogo) 5. Lower Solo River Improvement Project Phase 2 Kab. Bojonegoro, Lamongan, dan Gresik 6. Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Mrican Kanan, D.I. Nipah, D.I. Kuncir, D.I. Kalibata, dan D.I. Tebanah 7. Rehabilitasi Pengendali Lahar/Sedimen Gunung Kelud AIR MINUM 1. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Lamongan dan Umbulan PENDIDIKAN 1. Penyediaan Layanan: Kursus dan Pelatihan, PAUD, Pendidikan Masyarakat 2. Dukungan Manajemen PAUDNI 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus 4. (SDLB/ /SMPLB) 5. Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD-SMP-SMA-SMK 6. Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten untuk Pendidikan 7. Menengah

-22-


KESEHATAN 1. Peningkatan fasilitas kesehatan dasar (pembangunan puskesmas baru, peningkatan puskesmas rawat inap, rehabilitasi, alkes, pusling) dan fasilitas kesehatan rujukan 2. Bantuan operasional kesehatan puskesmas 3. Kegiatan penurunan prevalensi gizi 4. Kegiatan pengendalian HIV dan AIDS serta penyakit menular (TB dan Malaria) 5. Pemenuhan tenaga kesehatan PERUMAHAN 1. Pengembangan dan pengelolaan Rusunawa 2. Pendampingan penyusunan laporan renovasi RTLH 3. Pengembangan kawasan siap bangun dan atau lingkungan siap bangun di kota besar 4. Perbaikan jalan/saluran lingkungan permukiman 5. Peningkatan sarana dan prasarana permukiman kawasan khusus 6. Pengembangan dan revitalisasi kawasan argopolitan 7. Pembangunan sarpas pengolahan air limbah komunal dan pembangunan dan perbaikan saluran air/pengsengan/drainase

Daya dukung di bidang konstruksi tampak dibutuhkan dalam aneka program prioritas wilayah ini. Peta kebutuhan dan ketersediaan teknologi konstruksi berikut dapat menjadi catatan dalam perencanaan maupun pelaksanaan program-program tersebut.

4.2.2

Kebutuhan dan Ketersediaan Teknologi Konstruksi Teknologi konstruksi yang dibutuhkan untuk mendukung Provinsi Jawa Timur dalam mencukupi kebutuhan pembangunan terbagi ke dalam lima sektor, yaitu 1) Maritim; 2) Pangan; 3) Energi; 4) Transportasi; dan 5) Bangunan dan Permukiman. Dari kelima sektor, terdapat 27 kebutuhan teknologi konstruksi yang selisih antar ketersediaan dan ketidaktersediaannya dapat dilihat dalam tabel berikut (untuk daftar teknologi selengkapnya lihat Lampiran 3).

Gambar 5. Ketersediaan Teknologi Konstruksi Wilayah Provinsi Jawa Timur Sumber: Penulis

Kendati para pemangku kepentingan terkait menyetujui bahwa ada kebutuhan cukup besar di sektor bangunan dan permukiman, namun sektor ini bukanlah satu-satunya sektor fokus di Provinsi Jawa Timur. Selain sektor ini, transportasi dipandang perlu diangkat sebagai

-23-


sektor yang membutuhkan perhatian lebih. Pandangan ini sejalan dengan program prioritas yang diusung oleh Provinsi Jawa Timur periode 2014 -2019. Dari kedua sektor ini, muncul dua teknologi prioritas, yaitu: 1.

Rel LRT: untuk mendukung konektivitas, terutama di daerah perkotaan yang semakin padat;

2.

Teknologi TPA sampah padat: mengingat saat ini rata-rata TPA Jawa Timur open dumping. Selain itu sanitary landfill yang ada saat ini tidak cukup baik, karena penempatan jarak titik landfill yang tidak sesuai sehingga mengganggu masyarakat sekitar.

Dalam keterkaitan dengan sasaran RPJMN 2015-2019, wilayah Jawa-Bali disebut berkontribusi signifikan dalam sektor pertanian sebagai lumbung pangan nasional. Dalam hal ini, Provinsi Jawa Timur merupakan sentra produksi padi terbesar di Wilayah Jawa-Bali (12,1 juta ton) disusul oleh Jawa Barat (12,0 juta ton) dan Jawa Tengah (10,3 juta ton) (Bappenas, 2014). Namun, jika mengacu pada gambar ketersediaan teknologi di atas, perlu ada upaya untuk memenuhi kebutuhan teknologi sektor pangan sehingga peran sebagai lumbung pangan nasional dapat dipertahankan. Salah satu yang dapat diangkat adalah pemanfaatan energi angin untuk pengolahan panen. Pada saat yang sama, tawaran alternatif ini dapat dikembangkan secara bertahap untuk kebutuhan daerah perdesaan maupun perkotaan. Sementara itu, kebutuhan teknologi konstruksi yang belum tersedia – termasuk di dalam pemahaman ini adalah teknologi yang belum sampai kepada pengguna akhir – di wilayah Jawa Timur adalah sebagai berikut:

No

Kebutuhan Teknologi

Deskripsi

1

Pembuatan pondasi tapak

Dari sudut pandang pembangunan mikro, dibutuhkan berbagai elemen pondasi rumah yang mudah, murah, dan cepat—salah satunya adalah tapak rumah. Pertimbangan material dan air juga penting dikembangkan untuk green building.

2

Pompa hidran

Pompa hidran dapat menyuplai air di ketinggian. Teknologi ini mungkin dapat dikembangkan lebih jauh untuk dapat memenuhi kebutuhan irigasi sesuai konteks.

3

Penjernih dan pembangkit listrik tenaga air

Banyaknya air permukaan dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan industri dan penghematan energi listrik.

4

Energi surya (solar cell)

Teknologi telah tersedia namun masih terbatas dan merupakan produksi luar. Teknologi ini perlu dikembangkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan skala kota.

5

Rumah tahan badai

Atap rumah di pedesaan di Jawa Timur sangat rentan terhadap badai. Dibutuhkan teknologi konstruksi yang dapat menjawab kebutuhan tersebut.

-24-


6

Penjaga kualitas air sungai

Rentang teknologi ini beragam, mulai dari menjaga agar sungai tidak memiliki sampah padat sampai pemakaian untuk air minum.

7

Teknologi pengujian tanah

Teknologi pengujian tanah dapat dimanfaatkan kelompok tani untuk mengetahui jenis dan struktur tanah apa yang mereka garap. Teknologi ini telah tersedia, namun minim distribusi kepada petani.

8

Terminal barang kereta api

Teknologi angkutan bongkar muat dari dan ke kereta; misalnya untuk proses muat pelabuhan ke kereta api dan dari truk ke kereta api.

9

Terowongan dalam kota (tunneling)

Kendati tabel di atas menyiratkan cukup banyak teknologi konstruksi belum tersedia di Wilayah Jawa Timur, namun yang sesungguhnya dimaksudkan adalah sampainya produk teknologi tersebut kepada pengguna akhir (end-user). Para pemangku kepentingan di wilayah ini pun memandang bahwa permasalahan terkait teknologi pertama-tama terletak pada penerapan atau penggunaan (calon) produk teknologi tersebut. Kebutuhan akan teknologi konstruksi di Jawa Timur telah terjawab dengan teknologi-teknologi sederhana yang ada. Hanya saja, adopsi dan pemanfaatan teknologi itu masih sangat lemah. Cukup banyak kasus bahwa teknologi yang tengah dikembangkan terhenti karena terkendala pada proses perizinan yang rumit. Problem yang mengemuka terkait dengan hal ini adalah manajemen teknologi dan masalah pendanaan. Dibutuhkan kebijakan untuk mendorong penerapan teknologi, seperti kebijakan mengenai standar teknologi konstruksi dan standar material dalam pembangunan tertentu.

4.2.3

Menjawab Kebutuhan Teknologi Konstruksi Kendati para penyedia teknologi di tingkat lokal memiliki kelebihan dalam pengembangan teknologi karena mereka mengetahui kondisi dan konteks daerahnya secara lebih detail, namun celah kebutuhan teknologi konstruksi di Wilayah Jawa Timur belum dapat dipenuhi seluruhnya oleh penyedia teknologi lokal. Kebutuhan mendesak Wilayah Jawa Timur yang belum dapat dipenuhi oleh penyedia teknologi di wilayah ini pun belum semua dapat dipenuhi oleh penyedia teknologi di lima wilayah lain – Bali, Papua, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Karakteristik wilayah yang berbeda satu sama lain menjadi tantangan bagi wilayah tertentu untuk menyediakan teknologi konstruksi yang sesuai dengan wilayah lain. Tabel berikut menunjukkan irisan antara kebutuhan Wilayah Jawa Timur dan ketersediaan teknologi konstruksi di wilayah lain.

-25-


Tabel 7. Kebutuhan dan Ketersediaan Teknologi Wilayah Jawa Timur No

Kebutuhan Teknologi

1


2


3

Rumah tahan badai

4

Pompa hidran

5


6

Teknologi TPA sampah padat

7


8


9

Rel LRT

10


11


12

Energi angin (turbin)

13

Infrastruktur irigasi

14

Papua

Jawa Timur

Sumatera Utara

Kalimantan Selatan

Sulawesi Selatan

Teknologi mengatasi banjir perkotaan

15

Perkerasan jalan untuk muatan berlebih

16

Pemisah sampah

17

Drainase trotoar

18

Perlindungan erupsi gunung api

19

Bali

Teknologi agar besi beton bisa standar ukuran

*keterangan: Dibutuhkan, namun tidak tersedia N/A Dibutuhkan dan tersedia

Tabel di atas juga menunjukkan Wilayah Jawa Timur memiliki teknologi konstruksi yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik wilayah. Teknologi-teknologi ini ke depan dapat dimanfaatkan oleh wilayah lain yang memiliki kebutuhan serupa. Di luar

pemenuhan kebutuhan teknologi konstruksi, para

pemangku kepentingan di

Wilayah Jawa Timur memandang bahwa adopsi dan pemanfaatan teknologi masih sangat lemah. Dalam hal ini, yang dibutuhkan adalah

peran

Ditjend

Bina

Konstruksi untuk

mendorong penerapan teknologi dan menetapkan standard produk untuk menjamin kualitas konstruksi. Terkait dengan hal ini, penegakan terhadap standard produk masih lemah. Jamak ditemui produk-produk di pasar yang tidak memenuhi standar. Hal ini menyulitkan para pekerja konstruksi yang seringkali tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan produk di bawah tersebut. Ketika terjadi kecelakaan atau kerusakan, imbasnya jatuh kepada para pekerja ini.

-26-


Hal yang juga diperlukan ke depan untuk menjembatani kebutuhan teknologi konstruksi di daerah adalah sosialisasi dan pemasaran produk ke daerah sehingga seluruh pemangku kepentingan mengetahui teknologi lokal yang tersedia dan memanfaatkan secara lebih luas. 4.3

Kebutuhan Teknologi di Wilayah Bali 4.3.1 Arah Pembangunan Strategis Provinsi Bali Kebijakan umum Provinsi Bali bidang pekerjaan umum yang dipergunakan sebagai acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah (2013-2018) adalah: 1.

Mengembangkan infrastruktur dan prasarana/sarana publik yang memadai, terutama pada Wilayah Bali Utara, Barat dan Timur guna memperluas dan mendistribusikan pusat pertumbuhan ekonomi (sentra-sentra ekonomi) agar terjadi keseimbangan antara daerah Bali bagian Selatan, Tengah, Timur dan Utara.

2.

Mengembangkan prasarana dan sarana pengelolaan sumber daya air dalam memenuhi

3.

hajat hidup masyarakat. Mengembangkan prasarana dan sarana penyediaan air minum dan sanitasi dalam meningkatkan akses terhadap penyediaan air bersih dan pelayanan sanitasi bagi masyarakat.

4.

Mengembangkan dan meningkatan fungsi jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

6. 7.

Meningkatkan/mengembangkan kualitas penyedia jasa konstruksi. Kebijakan ini juga sejalan dengan Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional Provinsi Bali seperti tertulis dalam RPJMN 2015-2019. Kegiatan strategis Provinsi Bali ini tampak sebagai berikut: Tabel 8. Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional Wilayah Provinsi Bali Sumber: Bappenas, 2014

PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG 1. Pembangunan KA Bandara Ngurah Rai– Denpasar - Mengwi PERHUBUNGAN DARAT 1. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Denpasar* PERHUBUNGAN UDARA 1. Pembangunan Bandara Bali Utara PERHUBUNGAN LAUT 1. Pengerukan alur di Pelabuhan Benoa 2. Pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang di Kab Buleleng 3. Pengembangan Pelabuhan pariwisata/cruise Tanah ampo 4. Pembangunan Pelabuhan Toya Pakeh Nusa Penida JALAN 1. Pembangunan 11 jalan baru ASDP 1. Pengembangan 3 dermaga penyeberangan 2. Pembangunan Dermaga di Danau Beratan 3. Pembangunan tanggul pengamanan Dermaga Pelabuhan Gunaksa

-27-


KETENAGALISTRIKAN 1. PLTU Bali Utara/Celukan Bawang 130 MW 2. PLTG Pesanggaran 50 MW TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota 2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI SUMBER DAYA AIR 1. Pembangunan Waduk Titab Kab. Buleleng 2. Bali Beach Conservation Program Phase II PENDIDIKAN 1. Pengadaan Guru Agama Hindu di Sekolah

KESEHATAN 1.

Pengembangan RS Indera (alkes)

2.

Pengembangan RS Provinsi,Pengembangan RSUD sebanyak 9 RS, Pengembangan RS Pratama sebanyak 3

RS

Arah kebijakan umum Provinsi Bali maupun kegiatan strategis Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional Provinsi Bali didesain untuk mendukung sektor-sektor unggulan perekonomian

Wilayah

Jawa-Bali,

yaitu industri pengolahan, perdagangan, hotel dan

restoran, serta pertanian. Terutama Provinsi Bali, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi salah satu ujung tombak perekonomian Indonesia. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2013 jumlah kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia melalui Provinsi Bali sebesar 36,8% (sebanyak 3.241.889 orang), dengan tingkat penghunian kamar hotel berbintang sebesar 59,2 persen. Daya dukung di bidang konstruksi, dengan demikian, sangat diperlukan untuk pengembangan wilayah Provinsi Bali. 4.3.2

Kebutuhan dan Ketersediaan Teknologi Konstruksi Teknologi konstruksi yang dibutuhkan untuk mendukung Provinsi Bali dalam mencukupi kebutuhan pembangunan terbagi ke dalam lima sektor, yaitu 1) Maritim; 2) Pangan; 3) Energi; 4) Transportasi; dan 5) Bangunan dan Permukiman. Dari kelima sektor, terdapat 37 kebutuhan teknologi konstruksi yang selisih antar ketersediaan dan ketidaktersediaannya dapat dilihat dalam tabel berikut (untuk daftar teknologi selengkapnya lihat Lampiran nomer 4).

-28-


Gambar 6. Ketersediaan Teknologi Konstruksi Wilayah Provinsi Bali Sumber: Penulis

Kendati para pemangku kepentingan Provinsi Bali mengamini bahwa kebutuhan terbesar ada di sektor transportasi, namun sektor ini bukanlah satu-satunya sektor fokus di wilayah ini. Sektor pangan pun dipandang perlu diangkat sebagai sektor yang membutuhkan perhatian lebih kendati jumlah kebutuhan dan ketersediaan teknologi di sektor ini lebih sedikit dibandingkan sektor yang lain. Pandangan ini sejalan dengan pentingnya peran Wilayah Provinsi Bali (bersama Jawa) sebagai lumbung pangan nasional. Menyangkut konstruksi, teknologi prioritas dari Wilayah Bali adalah: 1. Sektor Energi: a. Energi Surya b. Energi arus dan gelombang laut c. Mikrohidro dan turbin air 2. Sektor Pangan: a. Water treatment untuk air minum 3.

b. Reverse Osmosis Sektor Transportasi: Tunneling untuk mengatasi keterbatasan lahan dan mendorong pengembangan wilayah secara merata tanpa melanggar nilai-nilai istiadat lokal

4.

Sektor Bangunan dan Permukiman: Kepala Tiang Atap Tradisional Bali tahan gempa untuk mengurangi risiko rawan bencana tanpa meninggalkan estetika khas daerah.

Dari kebutuhan teknologi yang ada, tabel berikut menunjukkan teknologi yang telah tersedia di Provinsi Bali, baik berasal dari penyedia teknologi lokal, dari wilayah lain, atau merupakan produk dari Kementerian PUPR. Kebutuhan Teknologi

Penyedia

TRL

Deskripsi Teknologi

Pemecah Gelombang Ambang Rendah (Pegar)

Pusair PUPR

8-9

Pemecah gelombang untuk melindungi pantai dan berperan sebagai pengimbuh pantai sekaligus merehabilitasi pantai yang tererosi.

Pompa Mata Air

Pusair PUPR

8-9

Menangkap air tawar

Revetment 3B

Pusair PUPR

8-9

Teknologi pengaman pantai

8-9

Bangun rumah dengan lebih murah, cepat, dan ramah lingkungan. Dapat dipindah dan dimodifikasi untuk berbagai bangunan serta dapat diterapkan di berbagai jenis lahan

Risha (Rumah Instan Sederhana Sehat)

Pusperkim PUPR

-29-


Kebutuhan Teknologi

TRL

Deskripsi Teknologi

PT Indobara Bahana, PT. Asar Mulia Sejahtera, PT Waterclean Techindo, Tirtayasa Filterindo, PT. Triotirta Karsa Abadi

8-9

Memanfaatkan berbagai sumber air menjadi air minum

Merotek

Pusperkim PUPR

6-7

Mengolah air payau menjadi air bersih

Membran filter skala kecil

UNUD

3-5

Solusi menanggulangi krisis air tawar dengan filter komposit

Energi panas bumi Bedugul

PT Tenaga Bumi Bali

8-9

Alternatif pemenuhan kebutuhan listrik Bali yang ramah lingkungan

Top-down construction

PT. (Persero) Pembangunan Perumaha, PT. (Persero) Wijaya Karya.

8-9

Struktur atas dan bawah dapat dikerjakan secara simultan sehingga hemat waktu dan dapat menggunakan lempeng dan tiang permanen sehingga hemat biaya

Aspal cepat mantap

Pusjatan

8-9

Untuk perbaikan jalan secara praktis; murah, mudah, dan cepat

Cakar Ayam

PT Cakra Bumi

8-9

Memungkinkan pembangunan di atas tanah lembek, biaya murah dan pembangunan cepat dilakukan, untuk pondasi bangunan atau menara

Beton pre-cast

PT Adhimix Precast, PT Jaya Beton, PT Hume Sakti Indonesia, PT JHS Saeti Indonesia, PT Wijaya Karya Beton, PT Dusaspun

8-9

Beton pra-cetak untuk pembangunan jalan dan jembatan

Beton pra-tegang

PT Wijaya Karya Beton

8-9

Tahan terhadap korosi, kedap air, efisien, volume beton yang dibutuhkan lebih sedikit

Structural health monitoring jembatan

Pusjatan PUPR

8-9

Mendeteksi kerusakan pada jembatan, mempertahankan keamanan dan ketahanan struktur jembatan

Bambu laminasi

Pusperkim PUPR

8-9

Alternatif kayu konstruksi untuk mengatasi kelangkaan kayu

Teknologi gewang laminasi

Pusperkim PUPR

8-9

Alternatif bahan partisi guna peningkatan kualitas rumah

Water treatment for drinking water

Penyedia

Sementara itu, kebutuhan teknologi konstruksi yang belum tersedia di Provinsi Bali adalah sebagai berikut: 1

Pemanfaatan arus & gelombang laut

Sumber energi listrik alternatif

2

Teknologi pengaman pantai sesuai budaya

Agar masyarakat memiliki rasa memiliki terhadap

-30-


masyarakat

teknologi

Teknologi modular wahana apung (Modular Float System) Kepala tiang ATB (Atap Tradisional Bali) tahan gempa

Sebagai dasar berbagai konstruksi seperti jembatan, hunian, atau pemecah gelombang. Membuat rumah tradisional Bali tahan gempa tanpa menyulitkan tukang bangunan tradisional

5

Reverse Osmosis

Pengolahan air laut menjadi air bersih

6

Energi surya

Mengubah sinar matahari menjadi energi listrik sebagai sumber alternatif listrik; terutama menggunakan solar panel dari pemukiman untuk energi ramah lingkungan

7

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro

Menggunakan tenaga air untuk membangkitkan listrik

8

Biomas

Pengolah limbah menjadi sumber energy alternatif

9

Alat pembersih got (penggelontor atau pengerukan), teknologi saluran

10

Jack-In Pile System

Mencegah banjir, memelihara saluran agar dapat berfungsi dengan maksimal Memiliki manfaat ramah lingkungan (kebisingan rendah, tidak ada getaran, pembuangan sisa minim), dapat mencapai vertikalitas yang bagus, risiko mesin terguling lebih rendah dibanding mesin konvensional.

11

Teknologi perkerasan aspal mampu serap air

12

Porous system untuk permukaan

13

AMP skala kecil

14

Teknologi Tunneling

15

Aspal recycle

16

Alat bor besar

3 4

Membantu menanggulangi permasalahan banjir Memprediksi migrasi dari kontaminan plume, mobilitas dari radionuklida di penyimpanan limbah, dan degradasi biologis di tempat pembuangan Alat produksi hotmix skala kecil sehingga kontraktor kecil dapat berpartisipasi dalam pembangunan Mengatasi keterbatasan lahan dan mendorong pengembangan wilayah secara merata Aspal lama dikeruk, diolah langsung dengan AMP untuk pengaspalan baru Memenuhi kebutuhan pembuatan lubang yang lebih besar untuk konstruksi

Dalam hal ini, catatan perlu diberikan untuk mengisi celah kebutuhan teknologi konstruksi di Wilayah Provinsi Bali. Dalam perspektif para pemangku kepentingan, hasil-hasil penelitian terkait teknologi konstruksi telah memadai. Pun hasil penelitian tersebut telah dipublikasikan melalui aneka seminar dan jurnal. Namun, kendala yang muncul selama ini adalah respon dari pemerintah masih sangat rendah. Pekerjaan rumah selanjutnya adalah mendorong pemerintah, melalui Kementerian PUPR menggunakan dan/atau memfasilitasi pemanfaatan hasil-hasil penelitian dalam negeri ini. 4.3.3

Sinergi untuk Memenuhi Kebutuhan Wilayah Kendati para penyedia teknologi, baik di lokal maupun nasional telah mengembangkan teknologi sesuai karakteristik Wilayah Bali, namun celah kebutuhan teknologi konstruksi di wilayah ini belum dapat dipenuhi seluruhnya. Merujuk pada tabel berikut, kebutuhan Wilayah Bali belum dapat dipenuhi oleh penyedia teknologi di wilayah ini pun belum semua dapat dipenuhi oleh penyedia teknologi di lima wilayah lain – Papua, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Karakteristik wilayah yang berbeda satu sama lain menjadi tantangan bagi wilayah tertentu untuk menyediakan teknologi konstruksi yang sesuai dengan wilayah lain.

-31-


Beberapa irisan yang dapat dimanfaatkan atau dikontribusikan oleh Bali antara lain adalah Reverse Osmosis, Mikrohidro, dan Energi Surya. Terkait Reverse Osmosis, Wilayah Bali dapat memanfaatkan penelitian mengembangkan Reverse

Universitas Hasanuddin (Sulawesi Selatan) yang tengah Osmosis menjadi lebih murah, selain berkontribusi melalui

Universitas Udayana yang sedang mengembangkan membran filter komposit. Di luar kedua Perguruan Tinggi tersebut, teknologi Reverse Osmosis juga menjadi perhatian dari BPPT dan Pusperkim Bali. Sementara itu, energi surya yang juga dibutuhkan oleh wilayah lain dapat memanfaatkan riset mengenai panel surya yang tengah dikembangkan oleh Politeknik Negeri Banjarmasin, Universitas Lambung Mangkurat, ITS, serta BPPT Kementerian Ristekdikti. Adapun untuk pengadaan teknologi mikrohidro antara lain dapat bersinergi dengan Sulawesi Selatan. Tabel 9. Kebutuhan dan Ketersediaan Teknologi Wilayah Bali Sumber : Penulis No

Kebutuhan Teknologi

1

Reverse Osmosis (RO)

2

Alat bor besar

3

Alat pembersih got, teknologi saluran

4

AMP skala kecil

5

Biomas

6


7

Energi tidal

8

Mikrohidro

9

ramah lingkungan Pengolahan air limbah areal bisnis

11

Kepala tiang ATB (Atap Tradisional Bali) tahan gempa Teknologi pengaman pantai sesuai budaya masyarakat

13

Aspal recycle

14

Pavement Skid Resistance

15

Porous system untuk permukaan

16

Teknologi perkerasan aspal yang mampu serap air

17

Papua

Pembangkit listrik, energi/listrik

10

12

Bali

Modular wahana apung (Modular Float System)

-32-

Jawa Timur

Sumatera Utara

Kalimantan Selatan

Sulawesi Selatan


18

Jack-In Pile System

19

Teknologi Tunneling *keterangan: Dibutuhkan, namun tidak tersedia N/A Dibutuhkan dan tersedia

Sebagai catatan tambahan, kendati terdapat cukup banyak kebutuhan teknologi konstruksi yang belum tersedia; para pemangku kepentingan di Wilayah Bali memandang hal ini juga terkait dengan lemahnya adopsi dan pemanfaatan teknologi konstruksi dalam negeri. Padahal, sedianya terdapat teknologi-teknologi tepat guna karya anak bangsa – yang jika dibina dan dikembangkan – berpotensi mencukupi kebutuhan teknologi daerah. Teknologi tersebut, bahkan, tidak hanya dapat mencukupi kebutuhan daerah, melainkan sekaligus juga lebih memerhatikan kearifan dan konteks lokal (antara lain geografis, sosial, dan ekonomi) dalam pengembangannya. Dalam hal ini, kebijakan untuk mendorong kesiapan dan pemanfaatan teknologi konstruksi dibutuhkan. Sinergi antara Perguruan Tinggi dan pihak pelaku bisnis perlu difasilitasi secara lebih saksama. Pun, dalam terang yang sama, teknologi yang telah dikembangkan oleh pemerintah juga perlu terus-menerus disosialisasikan ke para pemangku kepentingan teknologi konstruksi sehingga para pelaku dapat memanfaatkan teknologi dalam negeri ini. Acapkali, minimnya informasi mengenai produk teknologi dalam negeri membuat para pelaku usaha memilih untuk impor produk dari luar. Salah satu praktik baik yang telah dikembangkan di Wilayah Bali adalah pihak Perguruan Tinggi lokal memiliki inisiatif untuk menjalin kerjasama baik dengan aneka lembaga baik di dalam maupun luar negeri. Kerjasama yang dimaksud adalah menjalankan penelitian bersama mengenai kebutuhan dan persoalan di level lokal, dan bersama-sama membuat produk untuk menjawab persoalan. Salah satu kisah yang muncul adalah bagaimana Politeknik Negeri Bali menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dalam dan luar negeri untuk meneliti muka air tanah untuk mendukung tata kelola air tanah. Kerjasama tersebut tidak hanya memunculkan gagasan menghasilkan teknologi pemantau air tanah, namun juga menuntut dukungan regulasi yang membatasi industri menyedot air tanah secara massif mengingat sumber daya yang ada sangat terbatas.

-33-

bab 5

KESIMPULAN DAN SARAN -15-

bab 5 – kesimpulan dan saran

KESIMPULAN DAN SARAN 5.1

Mendorong Ketersediaan Teknologi Konstruksi ke Depan Kajian Kebutuhan dan Ketersediaan Teknologi Konstruksi di Wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali ini selain memuat arah kebijakan pembangunan strategis masing-masing daerah secara ringkas dan padat, juga menunjukkan kebutuhan teknologi konstruksi dalam pembangunan daerah. Analisis awal dan cepat yang dilakukan kajian ini menunjukkan sebagian teknologi konstruksi telah mampu dicukupi oleh elemen dalam negeri. Namun, terdapat sejumlah teknologi konstruksi yang ke depan perlu dipikirkan ketersediaan di masing- masing daerah maupun di level nasional. Gambar berikut menunjukkan sektor fokus dari masing-masing wilayah, disertai teknologi prioritas yang dibutuhkan. Masing-masing daerah, memilih fokus teknologi dan sektor sesuai persoalan konkret, mengikuti karakteristik unik daerah tersebut.

Gambar 7. Teknologi dan Sektor Fokus Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Bali Sumber: Penulis

Sejumlah kesimpulan juga dapat ditarik dari kajian ini. Pertama, kajian ini menemukan bahwa kebutuhan teknologi konstruksi prioritas di ketiga wilayah tersebut sangat terkait dengan kebutuhan infrastruktur untuk karakteristik daerah padat penduduk. Kebutuhan tersebut antara lain adalah kebutuhan akan angkutan massal, permukiman yang layak, dan ketersediaan energi dari berbagai jenis sumber energi. Hal ini menegaskan kembali pandangan yang telah disampaikan di bab pendahuluan, bahwa kriteria pemilihan ketiga wilayah ini salah satunya adalah dengan mempertimbangkan karakteristik sebagai wilayah berpenduduk padat. Kedua, dengan memperhatikan list kebutuhan teknologi yang tersedia, sebagian besar kebutuhan teknologi

-34-


yang ada telah disediakan oleh para penyedia teknologi setempat. Hal ini mengindikasikan bahwa di ketiga wilayah tersebut terdapat kemandirian cukup dalam menyediakan kebutuhan teknologinya. Di sisi lain, kita mengetahui bahwa di ketiga wilayah yang tergolong daerah maju di Indonesia ini merupakan rumah bagi penyedia-penyedia teknologi andalan dalam negeri, baik dari perguruan tinggi maupun balitbang kementerian, yang seringkali menjadi panutan bagi daerah-daerah lain. Menimbang hal ini, difusi teknologi ke wilayah lain sangat diperlukan sehingga perkembangan teknologi tidak sentralistik terjadi di daerahdaerah maju ini. Ketiga, mempertimbangkan bahwa keberadaan dan sumbangan para penyedia teknologi terkemuka ini amat nyata dalam produksi teknologi konstruksi, kajian ini memandang persoalan dalam pengembangan teknologi tidak terletak pada kemampuan penyedia teknologi, melainkan pada komunikasi lintas penyedia teknologi mengenai teknologi-teknologi yang telah dihasilkan. Sehingga, pada akhirnya diharapkan munculnya aneka kerjasama antar

penyedia teknologi

untuk

mengembangkan teknologi-teknologi

tertentu. Sebagai contoh adalah dalam teknologi pengolahan air minum, terdapat beberapa penelitian yang dapat saling melengkapi: di wilayah Bali ada Universitas Udayana yang telah membuat teknologi membran

dan

filter

komposit dan Balitbang

Pusat

Permukiman

Bali

Kementerian

PUPR

yang

menghasilkan teknologi mengubah air payau menjadi air minum. Komunikasi intensif di antara keduanya diharapkan, misalnya, dapat menghasilkan teknologi pengolahan air minum dari air laut yang berkualitas. Keempat, problematika seputar implementasi teknologi dan inovasi belum tentu berada di produk teknologi itu sendiri, melainkan sangat tergantung dengan enabling condition yang ada. Adalah peran para pengambil kebijakan untuk membuat regulasi yang memungkinkan terciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan dan pemanfaatan teknologi ini secara lebih luas. Termasuk dalam ranah ini adalah memastikan penegakan aturan secara tegas. Menimbang temuan-temuan yang muncul dalam proses pemetaan ini, kajian ini mengajukan beberapa rekomendasi terkait ketersediaan teknologi konstruksi ke depan, termasuk di dalamnya adalah memastikan iklim yang memungkinkan terjadinya inovasi di bidang konstruksi. Rekomendasi-rekomendasinya dapat dikelompokkan ke dalam kebijakan pengembangan teknologi, kebijakan pemanfaatan teknologi, dan kebijakan dukungan SDM terhadap teknologi sebagaimana dijabarkan sebagai berikut: Kebijakan Pengembangan Teknologi 

Memperhatikan kearifan dan konteks lokal (misalnya geografis, sosial, dan ekonomi) dalam membuat sebuah produk. Sebagai contoh adalah: Teknologi Pengaman Pantai Bali, Atap Tiang Bangunan Bali.



Political will pemerintah pusat untuk memberi kepercayaan terhadap daerah. Termasuk dalam political will ini adalah intensi untuk membina dan mengembangkan elemen lokal.



Permasalahan yang selalu menjadi kambing hitam adalah terbatasnya alokasi anggaran. Dengan keterbatasan ini, solusi yang memungkinkan adalah dengan adanya komunikasi antara sesama penyedia teknologi. Dengan adanya komunikasi ini, diharapkan adanya sinergi riset untuk mengembangkan

teknologi

tertentu

dengan

institusi tersebut.

-35-

adanya

penyatuan

anggaran

dari

kedua


Kebijakan Pemanfaatan Teknologi 

Dalam konteks pembangunan, membincangkan teknologi perlu tetap memerhatikan pentingnya law enforcement dalam penerapan Standar Teknologi Konstruksi. Ambil contoh law enforcement menjaga standar bangunan. Kerapkali terdapat indikasi permainan dari pihak kontraktor dengan oknum pemerintah. Hal-hal administratif juga seringkali menjadi hambatan dalam usaha untuk melakukan inovasi.



Diperlukan adanya dukungan pemerintah agar hasil-hasil penelitian para penyedia teknologi, baik dari perguran tinggi maupun Balitbang, dapat dimanfaatkan oleh calon pengguna, dengan cara mendorong dan memfasilitasi hasil riset penyedia teknologi agar diterapkan dalam praktikpraktik lokal. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) juga dapat memfasilitasi penelitianpenelitan praktis/aplikatif dari pihak penyedia teknologi dimana bagian dari misi LPJK adalah memajukan penelitian, dan pengembangan. Hal lain yang dapat dilakuan adalah memberikan insentif bagi pelaku usaha yang menggunakan hasil riset dalam daftar ―teknologi konstruksi dalam negeri‖ – yang dalam konteks ini, kedua pihak akan memperoleh manfaat langsung. Pelaku usaha akan mendapatkan insentif dan pihak penyedia teknologi mendapatkan royalty hasil riset.

Kebijakan Dukungan SDM terhadap Teknologi  Perkembangan teknologi tentunya tidak terlepas dari ketersediaan SDM yang handal, mulai dari level paling bawah sampai manajemen level paling atas. Dalam hal ini kita seringkali melupakan faktor pentingnya ketersediaan SDM yang mempunyai kemampuan vokasi – menimbang bahwa para SDM inilah yang dapat menyelesaikan permasalahan langsung di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan adanya perhatian dari semua pihak untuk meningkatkan ketersediaan ini. Terutama dalam hal ini, yang patut diperhatikan adalah ketersediaan para calon tenaga kerja yang menempuh jalur pendidikan melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) maupun Politeknik, yang seringkali dipandang sebelah mata. Karena sistem ketenagakerjaan yang kerapkali tidak menguntungkan bagi mereka sehingga akhirnya kebanyakan SDM potensial ini lebih tergerak untuk melulu mencari gelar sarjana alih-alih mengembangkan keterampilan, hal ini akan menjadi hambatan dan bahkan bumerang untuk perkembangan konstruksi di Indonesia. Indonesia akan kekurangan tenaga handal di level yang teknis. Jika menempatkan persoalan ini dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sudah di depan mata, maka arus tenaga kerja berpotensi bergerak lebih banyak dari luar ke dalam, sehingga tenaga kerja dalam negeri sendiri pun akan 

kehilangan tempat. Pentingnya koordinasi dan komunikasi perihal sertifikasi. Jika tidak ada koordinasi, sertifikasi dapat saling tumpang tindih, atau bahkan menghambat proses sosialisasi yang ada. Sebagai contoh adalah untuk keperluan sertifikasi kelistrikan yang dibuat oleh Kementerian ESDM, pihak LPJK tidak mendapatkan informasi mengenai hal ini padahal terdapat sertifikasi serupa di LPJK. Hal ini menghambat sertifikasi tersebut dan sekaligus pemborosan karena terjadinya duplikasi. Ketiadaan koordinasi menyebabkan munculnya kerugian bagi masyarakat yang membutuhkan.

5.2

Penutup Kajian ini merupakan kajian awal dalam rangka melakukan pemetaan teknologi konstruksi di Indonesia. Kendati demikian, temuan dan analisis awal kajian ini dapat dimanfaatkan beberapa pihak,

-36-


terutama untuk pengarusutamaan teknologi dalam negeri di bidang konstruksi. Selain digunakan oleh berbagai Direktorat Jenderal dan Badan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, data ini juga dapat dimanfaatkan oleh Kementerian lain, seperti Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam rangka mendukung riset teknologi konstruksi yang prioritas untuk dapat diberikan dukungan dana maupun fasilitas - fasilitas lain. Kemudian, Kementerian Koordinator Maritim, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, juga dapat memanfaatkan berbagai hasil analisis teknologi konstruksi dalam mendukung infrastruktur maritim, infrastruktur pangan, infrastruktur energi, dan infrastruktur transportasi. Selain itu, dalam rangka pengawasan terhadap program-program infrastruktur yang banyak sekali masuk ke dalam Nawacita pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, Kantor Staf Presiden, sehingga pembangunan infrastruktur tersebut tidak melupakan untuk menggunakan teknologi dalam negeri sebagai hasil karya anak bangsa Indonesia sendiri. Hasil kajian ini juga dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan di luar pemerintah, seperti Akademisi, Swasta, dan Masyarakat Sipil terkait konstruksi di Indonesia. Menyadari keterbatasan kajian pemetaan di level daerah ini, maka ke depan diperlukan pembahasan di level nasional agar ketersediaan teknologi-teknologi konstruksi yang dibutuhkan di seluruh wilayah di Indonesia dapat diinventaris secara lebih seksama. Sebagai tambahan, hasil diskusi dan bahasan pada tataran nasional ini kemudian juga dapat disinkronkan dengan dokumen Wilayah Pembangunan Strategis (WPS) dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) yang saat ini tengah menyusun masterplan Pembangunan. Wilayah. Demikian, dengan mengetahui pembangunan apa saja yang dilakukan di tiap wilayah secara seksama dan komprehensif, maka aneka produk teknologi konstruksi dalam negeri yang telah tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efektif untuk mendukung pembangunan di wilayah-wilayah tersebut. Termasuk dalam hal ini adalah terjadinya ―pertukaran teknologi‖ antar penyedia teknologi lintas wilayah dalam mendukung program pembangunan bersama.

-37-

DAFTAR PUSTAKA -34-

daftar pustaka

DAFTAR PUSTAKA Kurniawan,L. et al. 2014. Indeks Risiko Bencana Indonesia 2013. Sentul: Direktorat Pengurangan Risiko Bencana Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nugroho, Y. 2015. Iptek Prioritas Indonesia 2015-2019, presentasi disampaikan dalam FGD Iptek Strategis untuk Mendukung Daya Saing Bangsa, BPPT, 24 Juni 2015 Regulasi UU 18/1999 tentang Jasa Konstruksi UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung UU 38/2004 tentang Jalan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang UU 14/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Perubahan atas PP ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Perubahan atas PP ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Terpadu

-38-

Percepatan Pembangunan 7 Pos Lintas Batas

LAMPIRAN -38-

lampiran 1

FOCUS GROUP DISCUSSION: PROTOKOL DAN INSTRUMEN Focus Group Discussion dilakukan di 3 kota di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Bali, terhadap 41 peserta yang diundang berdasarkan latar belakang perspektif dan keterlibatan dalam kegiatankegiatan terkait, baik sebagai akademisi, praktisi, perwakilan kontraktor, dan para pengambil kebijakan baik dalam bidang pekerjaan umum maupun perencanaan pembangunan. Metodologi kajian ini dijabarkan pada Bab Tiga. Sesi diskusi ini dirancang untuk menyediakan informasi dan wawasan lebih terperinci mengenai:  Kebutuhan teknologi konstruksi untuk pembangunan di ketiga wilayah  Ketersediaan (mulai dari riset, pengembangan, hingga pada penerapan) teknologi konstruksi tersebut, beserta para aktor penyedia teknologi  Kerangka kebijakan dalam pemenuhan kebutuhan teknologi konstruksi di ketiga wilayah A.1.1 Protokol Pendekatan kepada sebagian besar peserta dilakukan baik menggunakan surat elektronik (email), telepon, maupun surat resmi guna menjelaskan tujuan kajian dan bagaimana diskusi terarah akan digunakan. Seluruh proses diskusi direkam, didokumentasikan dalam bentuk gambar, dan intisari diskusi dikirimkan kembali kepada peserta untuk pengecekan dan memberikan informasi tambahan jika diperlukan. Kedua berkas (rekaman dalam .MP3 dan gambar dalam .JPG) dan notulensi diskusi tersimpan dalam database yang terdapat baik dalam cloud storage maupun local drive sebagai cadangan. Dalam kasus di mana para responden menyediakan sejumlah dokumen (profil teknologi, dll) sebagai tambahan dari proses diskusi itu sendiri, dokumen-dokumen tersebut juga tersimpan di dalam database. A.1.2 Instrumen Panduan diskusi, dalam Bahasa Indonesia, berisi pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut7  Bagaimana Anda menilai kebutuhan teknologi konstruksi untuk pembangunan di wilayah Anda? Sejauh mana kebutuhan tersebut telah tersedia di dalam wilayah Anda?   Selama ini, pihak mana saja yang berperan dalam penyediaan teknologi konstruksi – mulai dari riset, pengembangan, hingga penerapan – tersebut? Adakah faktor-faktor tertentu yang memengaruhi kemudahan dalam proses penyediaan tersebut?  Menurut Anda, sesuai tingkat urgensi dan besarnya dampak terhadap pembangunan di wilayah Anda, ke depan teknologi konstruksi apa yang hendak dijadikan fokus?

7

Presentasi untuk diskusi di ketiga wilayah tersedia dalam Bahasa Indonesia dan dapat diperoleh atas permintaan kepada penulis.

-39-

lampiran 2

kebutuhan teknologi konstruksi yang teridentifikasi di provinsi sumatera utara

Jalan

Alat bor tanah

T040406

Alat

Jalan

Alat scan identitifikasi struktur perkerasan jalan

T040403

Alat

Jalan

Batching plant

T010303, T020302, T030302, T040302, T050305, T060303

EBT

Ketenagalistrikan

T040303

EBT

Energi

T040507, T050502

Hunian

Perumahan

T040104

T040103

Pelindung Tebing Sungai Pelindung Tebing Sungai


8-9

USU

3-5

Energi terbarukan ramah lingkungan Risha modifikasi

Sumber Daya Air

Proteksi sungai dengan concret block

Sumber Daya Air

Proteksi tebing sungai dengan bioteknologi

T040408

Perkerasan

Jalan

Hot mix recyling

T040409

Perkerasan

Jalan

Rigid pavement Teknologi pondasi jembatan pada daerah daya dukung tanah rendah

T040404

Pondasi

Jalan

T040411

Tata Ruang

Perhubungan Darat

Fasilitas pejalan kaki/overpass

Kebencanaan

Penahan longsor teknologi modern

T040405

-

T040412, T040508

Alat

Jalan

Alat digital untuk proses kuat tekan beton

T040506

Alat

Jalan

Alat pencampur mortar

T040402

Alat

Jalan

FWD (Falling Weight Deflectometer)

USU

UMSU Pusjatan


-40-

Sulawesi Selatan

Alat

TRL

Kalimantan Selatan

T040410

Penyedia

Sumatera Utara

RPJM

Jawa Timur

Cluster

Papua

Kebutuhan Teknologi

ID

Bali

Kebutuhan Teknologi Konstruksi Yang Teridentifikasi Di Provinsi Sumatera Utara

lampiran 3

kebutuhan teknologi konstruksi yang teridentifikasi di provinsi jawa timur

Air Bersih, Energi

Ketenagalistrikan


T010303, T020302, T030302, T040302, T050305, T060303

EBT

Ketenagalistrikan


T030303

EBT

Ketenagalistrikan

Energi surya untuk listrik kota

T030507

Hunian

Perumahan

Rumah tahan badai

T030204

Pengendalian Air

Sumber Daya Air

Pompa hidram

TRL

-

8-9

6-7

T030508

Pondasi

Perumahan


T030506

Sanitasi

Persampahan


T030101, T030510

Sistem Informasi

Kebencanaan

Pemetaan banjir secara online

T030405

Tata Ruang

Perkeretaapian


T030102, T030201

Sumber Daya Air


T030404

Perkeretaapian

Rel LRT Teknologi pengujian tanah

T030205 T030403

Jalan


T030509

Air Bersih

Air Minum

Reverse Osmosis untuk kepulauan

T030301, T020305, T040301, T050304

Ebt

Ketenagalistrikan


T030203

Pengendalian Air

Sumber Daya Air

Infrastruktur irigasi

T030502

Pengendalian Air

Sumber Daya Air

T030401

Perkerasan

Jalan

T030504

Sanitasi

Persampahan

Pemisah sampah

T030402

Tata Ruang

Perhubungan Darat

Bus Stop, halte

Teknologi mengatasi banjir perkotaan Perkerasan jalan untuk muatan berlebih

Kementrian PUPR Kementrian PUPR 8-9

-41-

Sulawesi Selatan

T030206, T030304

Penyedia

Kalimantan Selatan

Kebutuhan Teknologi

Sumatera Utara

RPJM

Jawa Timur

Cluster

Papua

ID

Bali

Lampiran 3. Kebutuhan Teknologi Konstruksi yang Teridentifikasi di Provinsi Jawa Timur

lampiran 3

kebutuhan teknologi konstruksi yang teridentifikasi di provinsi jawa timur

T030406

Tata Ruang

Perhubungan Darat

T030501

Tata Ruang

Perumahan

T030503

Kebencanaan

T030505

Perumahan

Drainase trotoar Pengaturan kawasan rumah susun Perlindungan erupsi gunung api Teknologi agar besi beton bisa standar ukuran


-42-

1 1 8-9

1

lampiran 4 kebutuhan teknologi konstruksi yang teridentifikasi di provinsi bali

T010415

Alat

Jalan

Alat bor besar

-

Alat pembersih got (penggelontor atau pengerukan), teknologi saluran AMP (Asphalt Mixing Plant) skala kecil

T010207

Alat

Sumber Daya Air

T010411

Alat

Jalan

T010305

EBT

Energi

Biomas

-

EBT

Ketenagalistrikan


-

EBT

Ketenagalistrikan

Energi tidal

-

EBT

Ketenagalistrikan

Mikrohidro

T010303, T020302, T030302, T040302, T050305, T060303 T010101, T010307, T020304 T010201, T020301, T060302

TRL

-

-

8-9

-

Pembangkit listrik, energi/listrik ramah lingkungan Pengolahan air limbah areal bisnis Kepala tiang ATB (Atap Tradisional Bali) tahan gempa

T010306

EBT

Ketenagalistrikan

T010304

EBT

Sumber Daya Air

T010503

Hunian

Perumahan

T010502

Material

Perumahan

Plester atau aci tembok

-

-

-

-

-

T010107

Pelindung Pantai

Sumber Daya Air

Teknologi pengaman pantai sesuai budaya masyarakat

T010412

Perkerasan

Jalan

Aspal recycle

-

T010413

Perkerasan

Jalan


-

-43-

0-2

0-2

Sulawesi Selatan

Penyedia

Kalimantan Selatan

Kebutuhan Teknologi

Sumatera Utara

RPJM

Jawa Timur

Cluster

Papua

ID

Bali

Lampiran 4. Kebutuhan Teknologi Konstruksi yang Teridentifikasi di Provinsi Bali

lampiran 4

Perkerasan

Jalan

T010408

Perkerasan

Jalan

T010102, T010416, T010505

Pondasi

Sumber Daya Air, Jalan, Perumahan

Modular wahana apung (Modular Float System)

-

T010407

Jalan

Jack-In Pile System

-

T010414

Jalan

Teknologi Tunneling

-

Porous system untuk permukaan Teknologi perkerasan aspal yang mampu serap air

-

-

T010205

air bersih

Air Minum


UNUD

3-5

T010204

air bersih

Air Minum

Merotek

Pusperkim

6-7

T010104

air bersih

Air Minum

Pompa Mata Air

Pusair PU

8-9

Pusjatan PUPR

8-9

8-9

T010406

alat

Jalan

Structural health monitoring jembatan

T010301

EBT

Energi

Energi panas bumi bedugul

PT Tenaga Bumi Bali Puskim PU

Puskim

8-9


8-9

T010106, T020504, T040501

hunian

Perumahan

Risha (Rumah Instan Sederhana Sehat)

T010501

material

Perumahan

Bambu laminasi

T010405

material

Jalan

Beton prategang

T010404, T040504

T010507

T010401, T010506

material

material

metode

Jalan

Perumahan

Jalan

Beton pre-cast


Teknologi gewang laminasi

Puskim


PT. (Persero) Pembangunan Perumahan, PT. (Persero) Wijaya Karya.

-44-

8-9

8-9

8-9

8-9

Sulawesi Selatan

T010504

TRL

Kalimantan Selatan

Penyedia

Sumatera Utara

RPJM

Jawa Timur

Cluster

Papua

Kebutuhan Teknologi

ID

Bali

kebutuhan teknologi konstruksi yang teridentifikasi di provinsi bali

lampiran 4

Pusair PU

T010105

pelindung pantai

Sumber Daya Air

Revetment 3B

T010203

pengendalian air

Sumber Daya Air

T010402

perkerasan

T010403, T020412

perkerasan

8-9

Pusair PU

8-9

Waduk di tiap kota di Bali

PT Nindya Karya, PT Brantas Abipraya)

8-9

Jalan

Aspal cepat mantap

Pusjatan

8-9

Jalan

Cakar Ayam

PT Cakra Bumi

8-9

-45-

Sulawesi Selatan

Sumber Daya Air


Kalimantan Selatan

T010103

pelindung pantai

TRL

Sumatera Utara

Penyedia

Jawa Timur

Kebutuhan Teknologi

Cluster

Papua

RPJM

ID

Bali

kebutuhan teknologi konstruksi yang teridentifikasi di provinsi bali

lampiran 5 kebutuhan teknologi lintas wilayah

F02

T020103

air bersih

Air Minum

Instalasi pengolahan air gambut

F01

T010205

air bersih

Air Minum


F01

T010204

air bersih

Air Minum

Merotek

F05

T050204

air bersih

Air Minum

Pengolah air payau

F02

T020201

air bersih

Air Minum

F01

T010104

air bersih

Air Minum

F01, F06

T010206, T060202

air bersih

Air Minum

F03

T030509

air bersih

Air Minum

Penyedia

Pengolah air payau untuk pulau terluar Pompa Mata Air Reverse Osmosis (RO) Reverse Osmosis untuk kepulauan

F01

T010202

air bersih

Air Minum

Water treatment for drinking water

F06

T060204

alat

Air Minum

Pendeteksi potensi air baku

F05

T050403

ASDP

Perahu kelotok tenaga surya

Pusair PU UNUD

3-5

Pusperkim

6-7

Pusair PU

8-9

BBPT, ITS, Unlam,?

6-7

PT Indobara Bahana, PT. Asar Mulia Sejahtera, PT Waterclean Techindo, Tirtayasa Filterindo, PT. Triotirta Karsa Abadi

8-9

F05

T050408

perkerasan

Bandara

Perkerasan runway bandara Tanah Laut

F05

T050306

EBT

Energi

Biogas dari kotoran manusia

F01

T010305

EBT

Energi

Biomas

-

F01

T010301

EBT

Energi

Energi panas bumi bedugul

PT Tenaga Bumi Bali

-46-

TRL

8-9

Sulawesi Selatan

Kebutuhan Teknologi

Kalimantan Selatan

RPJMN

Sumatera Utara

Cluster

Jawa Timur

ID

Papua

FGD

Bali

Lampiran 5. Kebutuhan Teknologi Lintas Wilayah

lampiran 5

Penyedia

F04

T040303

EBT

Energi

Energi terbarukan ramah lingkungan

F06

T060304

EBT

Energi

Kincir angin dengan balon udara

F06

T060301

EBT

Energi

Pembuat biogas dari sampah

Universitas Negeri Makassar

F01

T010415

alat

Jalan

Alat bor besar

-

F04

T040410

alat

Jalan

Alat bor tanah

F04

T040412, T040508

alat

Jalan

F06

T060509

alat

Jalan

F04

T040506

alat

Jalan

F06

T060405

alat

Jalan

F04

T040406

alat

Jalan

F01

T010411

alat

Jalan

F04

T040403

alat

Jalan

Batching plant

F04

T040402

alat

Jalan

FWD (Falling Weight Deflectometer)

Alat digital untuk proses kuat tekan beton Alat kalibrasi rebar locator test Alat pencampur mortar Alat pengangkut beton pre-cast Alat scan identitifikasi struktur perkerasan jalan AMP (Asphalt Mixing Plant) skala kecil

F06

T060404

alat

Jalan

Kipas/blower untuk pemanasan asbuton

F02

T020411

alat

Jalan

Pencampur agregat

F06

T060402,

alat

Jalan

F01

T010406

alat

Jalan

TRL

USU

UMSU

-

Rebar Locator Test Structural health monitoring jembatan

Pusjatan

Pusjatan PUPR

-47-

8-9

Sulawesi Selatan

Kebutuhan Teknologi

Kalimantan Selatan

RPJMN

Sumatera Utara

Cluster

Jawa Timur

ID

Papua

FGD

Bali

kebutuhan teknologi lintas wilayah

lampiran 5

F05

T050406

material

Jalan

Beton cor untuk konstruksi di tanah lunak /rawa

F02

T020401

material

Jalan

Beton mutu tinggi tanpa ready mix

F01

T010405

material

Jalan

Beton prategang

F02, F04

T020402, T040401

material

Jalan

Beton pratekan

F01,

T010404, T040504

material

Jalan

F02

T020410, T020501

material

Jalan

F06

T060408

material

Jalan

F06

T060401, T060501

material

Jalan

F02

T020101, T020409

material

Jalan

F02

T020404

material

Jalan

F02

T020408, T020505

material

Jalan

F06

T060407

metode

Jalan

Beton pre-cast

Penyedia

TRL


8-9


8-9

Universitas Hasanuddin

0-2

Fiber Reinforced Polymer Material lokal untuk konstruksi Perkuatan struktur dengan serat kaca/karbon

0-2

Soil cement dan aditif Soil improvement (geotextile) Teknologi tepat guna produksi semen Metode penyambungan rigid pavement dengan beton

F01

T010401, T010506

metode

Jalan


F06

T060403

perkerasan

Jalan

Aspal Buton (Asbuton)

0-2

PT. (Persero) Pembangunan Perumaha, PT. (Persero) Wijaya Karya.

8-9

6-7

-48-

Sulawesi Selatan

Kebutuhan Teknologi

Kalimantan Selatan

RPJMN

Sumatera Utara

Cluster

Jawa Timur

ID

Papua

FGD

Bali


lampiran 5

Penyedia

TRL

F01

T010402

perkerasan

Jalan

Aspal cepat mantap

Pusjatan

8-9

F01

T010412

perkerasan

Jalan

Aspal recycle

-

F01, F02

T010403, T020412

perkerasan

Jalan

Cakar Ayam

PT Cakra Bumi

F05

T050405

perkerasan

Jalan

Geo-textile

F04

T040408

perkerasan

Jalan

Hot mix recyling

F01

T010413

perkerasan

Jalan


F06

T060505

perkerasan

Jalan

Paving block

F04

T040505

perkerasan

Jalan

Paving block abu vulkanik

F03

T030401

perkerasan

Jalan

F01

T010504

perkerasan

Jalan

F04

T040409

perkerasan

Jalan

F06

T060406

perkerasan

Jalan

F02

T020405

perkerasan

Jalan

F02

T020406

perkerasan

Jalan

F02

T020407

perkerasan

Jalan

F01

T010408

perkerasan

Jalan

F04

T040404

pondasi

Jalan

-

USU

Perkerasan jalan untuk muatan berlebih Porous system untuk permukaan

8-9

3-5

Kementrian PUPR

-

Rigid pavement Rigid pavement dengan beton pre- cast Tailing limbang tambang untuk perkerasan jalan Tambalan aspal dingin Teknologi mengeraskan lumpur menjadi batu Teknologi perkerasan aspal yang mampu serap air Teknologi pondasi jembatan pada daerah daya dukung tanah rendah

-49-

USU Puskim PU

3-5

Sulawesi Selatan

Kebutuhan Teknologi

Kalimantan Selatan

RPJMN

Sumatera Utara

Cluster

Jawa Timur

ID

Papua

FGD

Bali


lampiran 5

F02

T020403

Jalan

F05

T050404

Jalan

F01

T010414

Jalan

F03

T030403

Jalan

F04

T040502

hunian

Kebencanaan

F04

T040503

sanitasi

Kebencanaan

F03

T030101, T030510

System informasi

Kebencanaan

F04

T040405

Kebencanaan

F03

T030503

Kebencanaan

F03

T030206, T030304

F03, F02, F04, F05 F01, F02, F03, F04, F05, F06

T030301, T020305, T040301, T050304 T010303, T020302, T030302, T040302, T050305, T060303

F03

T030303

F01, F02, F06 F05

T050303

Penyedia

Jack-In Pile System Jembatan pelengkung 3 sendi Teknologi konstruksi Flyover jembatan

TRL

Pusjatan

Teknologi Tunneling

-

Terowongan dalam kota (tunneling) Tenda Hunian Darurat/THD Toilet darurat Pemetaan banjir secara online Penahan longsor teknologi modern Perlindungan erupsi gunung api Penjernih dan pembangkit listrik tenaga air

air bersih, energi

Ketenagalistrik an

EBT

Ketenagalistrik an


EBT

Ketenagalistrik an


EBT

Ketenagalistrik an

Energi surya untuk listrik kota

EBT

Ketenagalistrik an

Energi tidal

EBT

Ketenagalistrik an

Mikrohidro

-

EBT

Ketenagalistrik an

Pembangkit listrik energi alternatif

0-2

-

8-9

-

-50-

Sulawesi Selatan

Jalan

Kebutuhan Teknologi

Kalimantan Selatan

T010407

T010101, T010307, T020304 T010201, T020301, T060302

RPJMN

Sumatera Utara

F01

F01, F02

Cluster

Jawa Timur

ID

Papua

FGD

Bali


lampiran 5

Penyedia

Pembangkit listrik, energi/listrik ramah lingkungan

-

F01

T010306

EBT

Ketenagalistrik an

F06

T060305

Sistem informasi

Pemetaan

Drone survey

F05

T050101, T050201, T050301, T050401, T050501

Sistem informasi

Pemetaan

Sistem informasi citra satelit

F03

T030402

tata ruang

Perhubung an darat

Bus Stop, halte

F03

T030406

tata ruang

Perhubung an darat

Drainase trotoar

F04

T040411

tata ruang

Perhubung an darat

Fasilitas pejalan kaki/overpass

F04

T040407

Perhubung an darat

Box Utility

F06

T060410

alat

Perkeretaapian

F06

T060411

alat

Perkeretaapian

F06

T060412

alat

Perkeretaapian

F06

T060413

material

Perkeretaapian

F05

T050407

pondasi

Perkeretaapian

F03

T030405

tata ruang

Perkeretaapian

F03

T030404

F03

T030504

F03

TRL

8-9

Alat pemasang bantalan rel kereta api Alat pendeteksi baut longgar untuk pemeliharaan rel kereta api Sensor defleksi untuk rel kereta api Magnet untuk lintasan kereta api Pondasi lintasan kereta api di tanah lunak Terminal barang kereta api

Perkeretaapian

Rel LRT

sanitasi

Persampah an

Pemisah sampah

T030506

sanitasi

Persampah an


F06

T060508

alat

Perumahan

Mesin pembuat plester pada dinding bangunan

F02

T020502

hunian

Perumahan

Homesa (Honai Menuju Sehat)

Kementrian PUPR

-51-

-

0-2

Sulawesi Selatan

Kebutuhan Teknologi

Kalimantan Selatan

RPJMN

Sumatera Utara

Cluster

Jawa Timur

ID

Papua

FGD

Bali


lampiran 5

F01

T010503

hunian

Perumahan

F01, F02, F04

T010106, T020504, T040501

hunian

Perumahan

F04, F05

T040507, T050502

hunian

Perumahan

F03

T030507

hunian

Perumahan

F01

T010501

material

Perumahan

F05

T050504

material

Perumahan

F06

T060503

material

Perumahan

F06

T060506

material

Perumahan

F06

T060507

material

Perumahan

F05

T050503

material

Perumahan

F06

T060504

material

Perumahan

F05

T050302

material

Perumahan

F01

T010502

material

Perumahan

F01

T010507

material

Perumahan

F03

T030508

pondasi

Perumahan

F05

T050505

pondasi

Perumahan

F03

T030501

tata ruang

Perumahan

F03

T030505

Perumahan

Kepala tiang ATB (Atap Tradisional Bali) tahan gempa Risha (Rumah Instan Sederhana Sehat Risha modifikasi

Penyedia

TRL

-

0-2

Puskim PU

8-9

Puskim

8-9

Rumah tahan badai Bambu laminasi Bata ringan elastis dan mortar Material beton dengan abu sekam Material knockdown construction Material konstruksi berbahan sampah/materi al buangan (misal: kaca, plastik) Papan balok kayu Penggunaan limbah plastik sebagai bahan tambah beton Penyambung kayu sintetis murah Plester atau aci tembok Teknologi gewang laminasi Pembuatan pondasi tapak

9

Conwood Politeknik Negeri Ujung Pandang

Puskim

Pondasi kacapuri alternatif Pengaturan kawasan rumah susun Teknologi agar besi beton bisa standar ukuran

-52-

1-2

8-9

3-5

8-9

Sulawesi Selatan

Kebutuhan Teknologi

Kalimantan Selatan

RPJMN

Sumatera Utara

Cluster

Jawa Timur

ID

Papua

FGD

Bali


lampiran 5

Penyedia

Alat pembersih got (penggelontor atau pengerukan), teknologi saluran

-

TRL

F01

T010207

alat

Sumber Daya Air

F02

T020102, T020202

alat

Sumber Daya Air

Bangunan dan pelimpah tipe gergaji

F01

T010304

EBT

Sumber Daya Air

Pengolahan air limbah areal bisnis

-

F04

T040101

Pelindung pantai

Sumber Daya Air

Bamboo break water

USU

3-5

F01

T010103

Pelindung pantai

Sumber Daya Air


Pusair PU

8-9

F02

T020105

Pelindung pantai

Sumber Daya Air

Pipa beton silinder

F01

T010105

Pelindung pantai

Sumber Daya Air

Revetment 3B

Pusair PU

8-9

F01

T010107

Pelindung pantai

Sumber Daya Air

-

0-2

F06

T060203

Pelindung tebing sungai

Sumber Daya Air

Pusair

8-9

F04

T040104


Sumber Daya Air

F04

T040103


Sumber Daya Air

Proteksi tebing sungai dengan

F03

T030203

Pengendalian air

Sumber Daya Air

F05

T050102, T050202

Pengendalian air

Sumber Daya Air

Infrastruktur irigasi Katup pengendali saluran air

F05

T050103, T050402

Pengendalian air

Sumber Daya Air

Pencegah erosi Alur Barito

F02

T020104

Pengendalian air

Sumber Daya Air

F04

T040102, T040201

Pengendalian air

Sumber Daya Air

F05

T050203

Pengendalian air

Sumber Daya Air

Pintu air tahan korosi Pintu katup otomatis dengan Fiber reinforced polymer Polder rakyat/polder mini

Teknologi pengaman pantai sesuai budaya masyarakat Pelindung tebing sungai murah Proteksi sungai dengan concret block

Pusair PU

Pusair

8-9

3-5

-53-

Sulawesi Selatan

Kebutuhan Teknologi

Kalimantan Selatan

RPJMN

Sumatera Utara

Cluster

Jawa Timur

ID

Papua

FGD

Bali


lampiran 5

F03

T030204

Pengendalian air

Sumber Daya Air

Pompa hidran

F03

T030502

Pengendalian air

Sumber Daya Air

F01

T010203

pengendalian air

Sumber Daya Air

F06

T060201

Sumber Daya Air

Biopori

F05

T050205

Sumber Daya Air

Blocking canal

F03

T030102, T030201

Sumber Daya Air

F01

T010102, T010416,

Sumber Daya Air, Jalan, Perumahan

F03

T030205

pondasi

Penyedia

TRL

6-7

Teknologi mengatasi banjir perkotaan Waduk di tiap kota di Bali

PT Nindya Karya, PT Brantas Abipraya (Persero) 8-9 8-9

Penjaga kualitas air sungai Modular wahana apung (Modular Float System)

-


-54-

Sulawesi Selatan

Kebutuhan Teknologi

Kalimantan Selatan

RPJMN

Sumatera Utara

Cluster

Jawa Timur

ID

Papua

FGD

Bali


pendahuluan landasan teoritis metodelogi kesimpulan & saran daftar pustaka

Recommend Documents