PENDAHULUAN 1. Executive Summary

Executive Summary

1

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Pemanfaatan sumberdaya alam serta pelestarian lingkungan perlu diatur untuk

menghindari

kerusakkan

lingkungan

atau

bencana

lingkungan

sehingga

pembangunan dan kelestarian lingkungan dapat secara sinergis berjalan bersamaan. Banyak

produk

hukum

dibuat

oleh

pemerintah

terkait

dengan

pengelolaan

sumberdaya alam maupun pelestarian lingkungan, namun exploitasi sumberdaya alam masih terjadi secara besar-besaran tanpa memperhatikan kemampuan alam untuk memperbaiki diri. Pengaturan

pelestarian

lingkungan

juga

perlu

diperhatikan

di

dalam

pengaturan tata ruang. Berbagai kebijakan pemerintah cukup jelas dan tegas mengatur tata ruang pengembangan wilayah baik dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten atau kota dengan memperhatikan aspek lingkungan ke dalam penataan ruang wilayah yang harus dilindungi untuk kepentingan kelestarian fungsi lingkungan. Kawasan lindung dan kawasan budidaya ditetapkan untuk menjaga keharmonisan antara pembangunan daerah dengan kelestarian fungsi lingkungan. Pengelolaan kawasan lindung secara khusus diatur oleh Keputusan Presiden nomor 32 tahun 1990. Kebijakan tersebut disusun sebagai pedoman pengelolaan kawasan lindung di dalam pengembangan pola tata ruang wilayah. Undang-undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang juga menyebutkan keharusan penetapan kawasan lindung selain kawasan budidaya. Kelemahan di dalam upaya pengendalian penerapan rencana tata ruang menjadi kendala utama di dalam menjamin kelestarian fungsi kawasan lindung yang telah ditetapkan sebelumnya. Tanpa adanya informasi yang aktual dan valid terkait dengan kondisi kawasan lindung juga akan menyulitkan upaya pengendalian tata ruang. Karenanya sistem pemantauan secara reguler perlu dikembangkan untuk mengetahui apakah rencana tata ruang yang dibuat sesuai dengan kondisi di lapangan, bagaimana kondisinya serta perubahan apa yang terjadi di dalam kawasan lindung tersebut. Informasi yang diperoleh selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan perbaikan kebijakan terkait dengan pengelolaan kawasan lindung sehingga dapat memaksimalkan fungsinya untuk melindungi dan mencegah terjadinya bencana lingkungan. 1.2

Maksud, Tujuan, dan Sasaran Adapun maksud, tujuan, dan sasaran dalam rangka penyusunan Naskah

Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang sesuai dengan yang disampaikan didalam Kerangka Acuan Kerja adalah sebagai berikut.

Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang

1

Executive Summary 1.2.1

Maksud Maksud

dari kegiatan Penyusunan Naskah

Akademis dan Rancangan

Peraturan Walikota tentang Kawasan Lindung Kota Malang adalah : 1.

Mengidentifikasi kawasan lindung di Kota Malang;

2.

Mengidentifikasi obyek-obyek yang masuk dalam kategori kawasan lindung;

3.

Memetakan seluruh kawasan lindung pada peta kedalaman skala 1 : 1000;

4.

Menetapkan Pokok-pokok kebijakan kawasan lindung;

5.

Menetapkan Kawasan Lindung Kota Malang;

6.

Menetapkan Kebijakan Pengelolaan dan Pengendalian Kawasan Lindung dengan melibatkan kearifan lokal;

7.

Menganalisis Indikasi Program dan Prioritas program tahunan selama 10 tahun;

8.

Menyusun Naskah Akademis dan Rancangan peraturan Walikota tentang Kawasan Lindung Kota Malang

1.2.2

Tujuan Tujuan

umum

penyusunan

laporan

pendahuluan

ini

pada

umumnya

memberikan esensi terhadap pemahaman kembali Kerangka Angka Acuan Kerja yang telah dibuat. Sedangkan tujuan dari Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Kawasan Lindung Kota Malang

ini adalah Menyusun

pedoman sebagai acuan bersama bagi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan, pemantauan, dan pengendalian kawasan lindung di Kota Malang. Tahapan proses yang dilalui adalah : 1.

Tahap Persiapan;

2.

Tahap Survei dan Studi Literatur;

3.

Tahap Analisis Data;

4.

Tahap Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Kawasan Lindung Kota Malang;

Sehingga mampu : 1)

Mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup;

2)

Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa, serta nilai sejarah dan budaya daerah;

3)

Mewujudkan tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang sebagai kota pendidikan yang berkualitas dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didukung sektor penunjang pariwisata serta sektor industri, perdagangan dan jasa agar tercipta kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;

4)

Menjamin

kepastian hukum pengelolaan dan pengendalian kawasan lindung

berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. 1.2.3

Sasaran

Adapun Sasaran dari Penyusunan Kawasan Lindung Kota Malang ini adalah : 1.

Teridentifikasinya secara data dan spasial penetapan kawasan lindung sesuai


2

Executive Summary aturan perundang-undangan. 2.

Terciptanya pemanfaatan ruang dan pengelolaan kawasan lindung yang sesuai rencana tata ruang;

3.

Tersedianya acuan yang operasional dalam pengaturan kawasan lindung di Kota Malang. Adapun Sasaran dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan

Peraturan Walikota tentang Rencana Induk Jalur Sepeda Kota Malang

dapat

dikelompokkan untuk masing-masing tahapan sebagai berikut : 1.

2.

Tahap Persiapan : a.

Perencanaan alat survei;

b.

Mapping kelompok kawasan lindung di Kota Malang;

Tahap Survei dan Studi Literatur; a.

Studi literatur tentang pengertian dan kriteria teknis kawasan lindung;

b.

Survei instansional tentang data yang terkait kawasan lindung;

c.

Survei lapangan lokasi kawasan lindung untuk kemudian dilakukan plottingnya pada peta

3.

Tahap Analisis Data; a)

Mengidentifikasi kawasan lindung di Kota Malang, secara spasial dan data tabular;

b)

Mengidentifikasi obyek-obyek yang masuk dalam kategori kawasan lindung;

c)

Memetakan seluruh kawasan lindung pada peta skala 1 : 1000;

d)

Analisis Pokok-pokok kebijakan kawasan lindung;

e)

Penetapkan Kawasan Lindung Kota Malang;

f)

Analisis kegiatan budidaya yang masih diperkenankan di Kawasan lindung;

g)

Analisis Kebijakan Pengelolaan dan Pengendalian Kawasan Lindung dengan melibatkan kearifan lokal;

h)

Analisis Indikasi Program dan Prioritas program tahunan selama 10 tahun;

4.

Tahap Penyusunan Naskah Akademis dan rancangan peraturan Walikota tentang Rencana Kawasan Lindung Kota Malang;

1.3

Ruang Lingkup Ruang lingkup pada dasarnya berfungsi untuk membatasi suatu pokok

bahasan agar tetap fokus dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun ruang lingkup dalam kegiatan Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Kawasan Lindung Kota Malang terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup substansi serta kegiatan.


3


Ruang Lingkup Wilayah Wilayah studi kegiatan Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan

Peraturan Walikota tentang Kawasan Lindung Kota Malang adalah seluruh wilayah Kota Malang, yang meliputi luas Kota Malang 110,06 km2, yang terdiri dari 5 Kecamatan dan 57 Kelurahan, dengan batas-batas wilayah, yaitu: Utara

: Kecamatan Karangploso, Kecamatan Singosari (Kab. Malang),

Timur

: Kecamatan Dau (Kota Batu), Kecamatan Wagir (Kab. Malang),

Selatan : Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Tajinan (Kab. Malang), Barat

: Kecamatan Pakis, Kecamatan Tumpang (Kab. Malang). Secara keseluruhan ruang lingkup wilayah perencanaan untuk perencanaan,

pengelolaan dan pengendalian Kawasan Lindung

Kota Malang meliputi bagian

wilayah kota: 1)

Pusat Malang Tengah;

2)

Sub Pusat Malang Tenggara;

3)

Sub Pusat Malang Timur;

4)

Sub Pusat Malang Timur Laut;

5)

Sub Pusat Malang Utara; dan

6)

Sub Pusat Malang Barat

Untuk pemahaman lebih lanjut terkait wilayah administrasi Kota Malang dapat dilihat pada peta 1.1. 1.3.2

Ruang Lingkup Substansi Dan Kegiatan Ruang lingkup kegiatan dan substantif untuk Penyusunan Naskah Akademis

dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Kawasan Lindung

Kota Malang ini

meliputi: 1.

Tahap Persiapan; Kegiatan persiapan bertujuan membuat persiapan khusus yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan, termasuk melakukan koordinasi tim dalam menyusun jadwal dan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan yang efektif, sehingga tidak melebihi waktu yang telah ditetapkan. Lingkup kegiatannya meliputi : a) Perencanaan survei; b) Mapping obyek dan kelompok kawasan lindung; c) Persiapan alat survei;

2.

Tahap Survei dan Studi Literatur; Kegiatan survei dan studi literatur bertujuan mengumpulkan data lapangan, data instansional, dan data pustaka. Lingkup kegiatannya meliputi : a) Pelaksanaan

survei

instansional,

untuk

memperoleh

data

sekunder

mengenai kebijakan makro kawasan lindung di Kota Malang; b) Pelaksanaan survey lapangan, untuk memperoleh data primer kawasan lindung


4

Executive Summary

Peta 1. 1 Batas Administrasi Wilayah Kota Malang


5

Executive Summary c) Pelaksanaan

studi

literatur

dan

aturan

untuk

memperoleh

acuan

implementatif penetapan, pengelolaan dan pengendalian kawasan lindung; 3.

Tahap Analisis Data; Data hasil survey disajikan dan disusun secara sistematis, kemudian dilakukan pengolahan dan analisis. Lingkup kegiatannya antara lain meliputi : a.

Identifikasi kawasan lindung di Kota Malang, meliputi kawasan rawan bencana, kawasan lindung setempat (seperti sempadan sungai), kawasan resapan air, kawasan hutan kota, kawasan RTH (Ruang Terbuka Hijau), dan lain sebagainya;

b.

Identifikasi obyek-obyek yang masuk dalam kategori kawasan lindung, termasuk di dalamnya adalah sempadan rel kereta api dan sempadan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);

c.

Memetakan seluruh kawasan lindung, dengan peta dasar hasil foto udara atau citra satelit;

d.

Analisis Pokok-pokok kebijakan kawasan lindung, terkait dengan kebijakan nasional, provinsi, dan daerah dengan mengangkat kearifan budaya lokal;

e.

Penetapkan Kawasan Lindung Kota Malang;

f.

Analisis

pemanfaatan

ruang

melalui

kegiatan

budidaya

yang

masih

diperkenankan di Kawasan lindung;

4.

g.

penetapan Kebijakan Pengelolaan dan Pengendalian Kawasan Lindung;

h.

Analisis Indikasi Program dan Prioritas program tahunan selama 10 tahun;

Tahap Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Kawasan Lindung Kota Malang. Lingkup kegiatannya adalah : a) Penyusunan Naskah Akademis Kawasan Lindung Kota Malang Kota Malang, dengan sistematika mengacu pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni : -

Judul

-

Kata Pengantar

-

Daftar Isi

-

Bab I : Pendahuluan

-

Bab II : Kajian Teoretis dan Praktik Empiris

-

Bab III : Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait

-

Bab IV : Landasan Filosofis, Sosiologis, dam Yuridis

-

Bab V : Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan

Undang-Undang,

Peraturan

Daerah

Provinsi,

atau

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota -

Bab VI : Penutup

-

Daftar Pustaka

-

Lampiran : Rancangan Peraturan Daerah


6

Executive Summary b) Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota dalam bentuk naskah hukum atau legal drafting, dengan sistematika mengacu pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni : -

Judul

-

Pembukaan --- Frasa Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa --- Jabatan Pembentuk Peraturan perundang-undangan --- Konsiderans --- Dasar Hukum --- Diktum

-

Batang Tubuh --- Ketentuan Umum --- Materi Pokok yang Diatur --- Ketentuan Pidana (jika diperlukan) --- Ketentuan Peralihan (jika diperlukan) --- Ketentuan Penutup

1.4

-

Penutup

-

Penjelasan (jika diperlukan)

-

Lampiran (jika diperlukan)

Kerangka Berpikir Adapun kerangka pikir dan tahapan Penyusunan Naskah Akademis dan

Rancangan Peraturan Walikota tentang Kawasan Lindung

Kota Malang adalah

sebagai berikut.


7

Executive Summary Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Kawasan Lindung Kota Malang


8

Executive Summary

2

PENETAPAN DAN PENANGANAN KAWASAN LINDUNG BESERTA OBYEK YANG MASUK DIDALAMNYA

2.1 2.1.1

Kawasan Lindung Setempat Penetapan Dan Kebutuhan Penanganan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Malang Penetapan sempadan sungai ditentukan berdasarkan kriteria yang telah

ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai.Kawasan sempadan sungai ditentukan pada sungai bertanggul dan tidak bertanggul, baik di dalam maupun di luar kawasan perkotaan. Di Kota Malang mengalir sungai Brantas, Sungai Bango, Sungai Amprong, Sungai Mewek, Sungai Kajar, dan Sungai Metro. Sungai-sungai tersebut berada di dalam kawasan perkotaan dan tidak bertanggul. Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, kawasan sempadan sungai di Kota Malang ditetapkan sebagai berikut: 

Sungai Brantas Sungai Brantas mengaliri Malang Utara, MalangTimurLaut,Malang Timur, Malang

Tengah, dan MalangTenggara. Sungai ini memiliki lebar 5,5 meter dan kedalaman 3070 cm, tepatnya di Kecamatan Klojen. Dilihat dari kedalaman sungai terhadap kriteria penetapan, maka garis sempadan Sungai Brantas ditetapkan 10 meter diukur dari tepi kiri dan kanan sungai sepanjang aliran sungai. 

Sungai Bango Sungai Bango mengaliri Malang Timur Laut, dan Malang Timur. Sungai ini memiliki

lebar  4 meter dan kedalaman  70 cm, tepatnya di Kecamatan Belimbing.Dilihat dari kedalaman sungai terhadap kriteria penetapan, maka garis sempadan Sungai Bango ditetapkan 10 meter diukur dari tepi kiri dan kanan sungai sepanjang aliran sungai. 

Sungai Amprong Sungai Amprong mengaliri Malang Timur, dan Malang Tenggara. Sungai ini memiliki

lebar5 meter dan kedalaman 30-50 cm, tepatnya di Kecamatan Kedungkandang. Dilihat dari kedalaman sungai terhadap kriteria penetapan, maka garis sempadan Sungai Amprong ditetapkan 10 meter diukur dari tepi kiri dan kanan sungai sepanjang aliran sungai. 

Sungai Mewek Sungai Mewek mengaliri Malang Utara, dan Malang Timur Laut. Sungai ini memiliki

lebar 10 meter dan kedalaman 2 meter. Dilihat dari kedalaman sungai terhadap kriteria penetapan, maka garis sempadan Sungai Mewek ditetapkan 10 meter diukur dari tepi kiri dan kanan sungai sepanjang aliran sungai.


9

Executive Summary Berdasarkan penetapan garis sempadan sungai tersebut di atas serta melalui perhitungan peta GIS maka diperoleh luasan keseluruhan kawasan lindung setempat untuk sungai di tiap BWK Kota Malang adalah sebagai berikut. Tabel 2. 1 Luas Kawasan Lindung Setempat Berupa Sempadan Sungai Tiap BWK Kota Malang No. 1 2 3 4 5 6

BWK Kota Malang BWK Malang Utara BWK Malang Timur BWK Malang Tengah BWK Malang Timur Laut BWK Malang Barat BWK Malang Tenggara Jumlah Sumber : Hasil Perhitungan Peta GIS, 2013

Luasan Kawasan Lindung (Ha) ± 229,59 ± 102,09 ± 85,12 ± 145,43 ± 333,43 ± 83,38 ± 979,05

Tabel 2. 2 Kebutuhan Penanganan Kawasan Sempadan Sungai di BWK Malang Utara Lokasi  Sungai Metro (tidak bertanggul )  Sungai Brantas (tidak bertanggul )

Kondisi Eksisting - Semakin banyak pengkorvesian lahan-lahan konservasi menjadi kawasan permukiman - Semakin sproradisnya pertumbuhan permukiman di bantaran sungai dan sungai lain serta anak sungainya sehingga menjebabkan penyempitan dimensi sungai yang nantinya akan berdampak terjadi bencana banjir - Pertumbuhan di sepanjang bantaran sungai dapat menyebabkan penurunan citra kota (slum area) - Kurang terawatnya serta kurang maksimal dalam memanfaatkan ruang terbuka di BWK Malang Utara sebagai pembentuk citra kota. - Luasan Kawasan sempadan sungai cenderung berkurang karena adanya alih fungsi lahan

 Sungai Metro

- Sempadan sungai digunakan sebagai permukiman seperti Kelurahan Bandulan,

Kebutuhan Penanganan Penataan kembali permukiman di bantaran sungai Sosialisasi larangan mendirikan bangunan di bantaran sungai Untuk kawasan sepanjang bantaran sungai yang terletak di kawasan permukiman perlu adanya pengendalian sempadan bangunan untuk mempertahankan fungsi sungai sebagai penampung aliran air hujan dan pembuangan limbah rumah tangga di daerah perkotaan.

Lokasi BWK Malang Utara

Penataan kembali permukiman di bantaran sungai

BWK Malang Barat

-

-


10

Executive Summary Lokasi

 Sungai Brantas

Kondisi Eksisting Mulyorejo. - Masyarakat menggunakan sungai untuk MCK

-

-

-

-

Sempadan sungai sudah banyak berubah fungsi menjadi permukiman Di beberapa sempadan sungai tidak terdapat tanggul sehingga pada saat terjadi hujan deras, air meluap masuk kawasan permukiman Penduduk yang tinggal berdekatan dengan sungai membuang sampah, air limbah, dan MCK di sungai Luasan kawasan sempadan sungai berkurang karena adanya alih fungsi lahan

Kebutuhan Penanganan Sosialisasi larangan mendirikan bangunan di bantaran sungai pengendalian sempadan bangunan untuk mempertahankan fungsi sungai sebagai penampung aliran air hujan dan pembuangan limbah rumah tangga di daerah perkotaan. Peningkatan kesadaran masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai untuk tidak mencemari sungai dengan membuang sampah ke aliran sungai tersebut.  Penataan permukiman di bantaran sungai  Pengendalian kegiatan yang telah ada disekitar sungai  Penyediaan tempat pengolahan limbah yang disediakan di tiap lingkungan permukiman, agar tidak mencemari air sungai karena pada akhirnya pembuangan akhir ke sungai  Peningkatan kesadaran masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai untuk tidak mencemari sungai dengan membuang sampah ke aliran sungai tersebut.  Pembangunan jalan inspeksi di sepanjang sungai

Lokasi

-


BWK Malang Tengah

11

Executive Summary Lokasi

 Sungai Amprong  Sungai Brantas  Kali Asin

Kondisi Eksisting

-

-

Sempadan sungai sudah banyak berubah fungsi menjadi lahan terbangun Penduduk yang tinggal berdekatan dengan sungai membuang sampah, air limbah, dan MCK di sungai

Kebutuhan Penanganan untuk memudahkan pengawasan terhadap berkembangnya kawasan terbangun pada sempadan sungai maupun alih fungsi lahan lainnya.  pembuatan tanggul di sempadan sungai   





Penataan permukiman di bantaran sungai Pengendalian kegiatan yang telah ada disekitar sungai Penyediaan tempat pengolahan limbah yang disediakan di tiap lingkungan permukiman, agar tidak mencemari air sungai karena pada akhirnya pembuangan akhir ke sungai Peningkatan kesadaran masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai untuk tidak mencemari sungai dengan membuang sampah ke aliran sungai tersebut. Pembangunan jalan inspeksi di sepanjang sungai untuk memudahkan pengawasan terhadap berkembangnya kawasan terbangun pada sempadan sungai maupun alih fungsi lahan lainnya.


Lokasi

BWK Malang Tenggara

12

Executive Summary Lokasi  Sungai Bango (tidak bertanggul )  Sungai Brantas (tidak bertanggul )

-

-

-

-

Kondisi Eksisting Semakin banyak pengkorvesian lahan-lahan konservasi menjadi kawasan permukiman Bahaya banjir bandang, yang tidak dapat diperkirakan kapan akan terjadi banjir bandang, dan sebagainya. Semakin sproradisnya pertumbuhan permukiman di bantaran sungaidapat menyebabkan penyempitan dimensi sungai dan aliran sungai yang deras dapat menyebabkan terjadinya erosi di bibir sungai , yang lama-lama menyebabkan longsor Pertumbuhan di sepanjang bantaran sungai dapat menyebabkan penurunan citra kota (slum area)

Kebutuhan Penanganan - Sebaiknya difungsikan untuk kawasan penghijauan, selain berfungsi untuk melindungi juga dapat memberikan kontribusi bagi pelestarian lingkungan kota yang lebih asri. - Penataan kembali permukiman di bantaran sungai - Sosialisasi larangan mendirikan bangunan di bantaran sungai - Untuk kawasan sepanjang bantaran sungai yang terletak di kawasan permukiman perlu adanya pengendalian sempadan bangunan untuk mempertahankan fungsi sungai sebagai penampung aliran air hujan dan pembuangan limbah rumah tangga di daerah perkotaan. - Pembangunan jalan inspeksi di sepanjang sungai untuk memudahkan pengawasan terhadap berkembangnya kawasan terbangun pada sempadan sungai maupun alih fungsi lahan lainnya.

Lokasi BWK Malang Timur Laut

Sumber : Hasil Analisa, 2013


13

Executive Summary

Peta 2. 1 Penetapan Kawasan Lindung Sungai BWK Malang Utara


14

Executive Summary

Peta 2. 2 Penetapan Kawasan Lindung Sungai BWK Malang Timur


15

Executive Summary

Peta 2. 3 Penetapan Kawasan Lindung Sungai BWK Malang Timur Laut


16

Executive Summary

Peta 2. 4 Penetapan Kawasan Lindung Sungai BWK Malang Tengah


17

Executive Summary

Peta 2. 5 Penetapan Kawasan Lindung Sungai BWK Malang Barat


18

Executive Summary

Peta 2. 6 Penetapan Kawasan Lindung Sungai BWK Malang Tenggara


19


Penetapan Dan Kebutuhan Penanganan Kawasan Sempadan Irigasi Di Kota Malang Untuk menetapkan kawasan sempadan irigasi di Kota Malang sebelumnya

telah dilakukan analisa komparatif antara kebijakan yang mengatur tentang irigasi dengan kondisi eksisting yang ada saat ini. Merujuk dari hasil analisa tersebut serta kesepakatan antara tim teknis maka penetapan kawasan sempadan irigasi di Kota Malang dapat ditetapkan sebagai berikut. (1) Saluran Irigasi Tidak Bertanggul yang sebagian besar mendominasi di seluruh BWK Kota Malang ditetapkan 3 meter di ukur dari tepi saluran parit. Untuk penetapan sempadan saluran irigasi yang memiliki kondisi karakteristik saluran dengan ketentuan debit/kemampuan mengalirkan air dan kedalaman air berbeda dapat ditetapkan, 

Saluran irigasi tidak bertanggul dengan kedalaman kurang dari 1 meter dan memiliki kemampuan dalam mengalirkan air 4 m³/detik atau lebih, maka

sempadan irigasi ditetapkan 5 meter yang sekaligus merupakan

batas mendirikan bangunan diukur dari tepi luar parit saluran baik disisi kanan dan kiri saluran. 

Saluran irigasi tidak bertanggul dengan kedalaman kurang dari 1 meter dan memiliki kemampuan dalam mengalirkan air 1-4 m³/detik, maka sempadan irigasi ditetapkan 3 meter yang sekaligus merupakan batas mendirikan bangunan diukur dari tepi luar parit saluran baik disisi kanan dan kiri saluran.



Saluran irigasi tidak bertanggul dengan kedalaman kurang dari 1 meter dan memiliki kemampuan dalam mengalirkan air kurang dari 1m³/detik, maka sempadan irigasi ditetapkan 2 meter yang sekaligus merupakan batas mendirikan bangunan diukur dari tepi luar parit saluran baik disisi kanan dan kiri saluran.

(2) Saluran Irigasi Bertanggul Saluran irigasi bertanggul dengan ketinggian kurang 1 meter dan memiliki kemampuan dalam mengalirkan air 4 m³/detik atau lebih, maka sempadan irigasi ditetapkan 5 meter yang sekaligus merupakan batas mendirikan bangunan diukur dari sisi bagian terluar kaki tanggul atau inspeksi jalan Saluran irigasi tidak bertanggul dengan ketinggian kurang dari 1 meter dan memiliki kemampuan dalam mengalirkan air 1-4 m³/detik, maka sempadan irigasi ditetapkan 3 meter yang sekaligus merupakan batas mendirikan bangunan diukur dari sisi bagian terluar kaki tanggul atau inspeksi jalan 

Saluran irigasi tidak bertanggul dengan ketinggian kurang dari 1 meter dan memiliki kemampuan dalam mengalirkan air kurang dari 1m³/detik, maka sempadan irigasi ditetapkan 2 meter yang sekaligus merupakan batas


20

Executive Summary mendirikan bangunan diukur dari tepi luar parit saluran baik disisi kanan dan kiri saluran. Berdasarkan penetapan garis sempadan saluran irigasi tersebut di atas serta melalui perhitungan peta GIS maka diperoleh luasan keseluruhan kawasan lindung setempat untuk saluran irigasi di tiap BWK Kota Malang adalah sebagai berikut. Tabel 2. 3 Luas Kawasan Lindung Setempat Berupa Sempadan Irigasi Tiap BWK Kota Malang No.

BWK Kota Malang


1 2 3 4 5 6

BWK Malang Utara BWK Malang Timur BWK Malang Tengah BWK Malang Timur Laut BWK Malang Barat BWK Malang Tenggara Jumlah Sumber : Hasil Perhitungan Peta GIS, 2013

Kebutuhan penanganan yang ada dilakukan pada area sempadan irigasi yang sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung Kota Malang. Kebutuhan penanganan pada area sempadan irigasi Kota Malang didasarkan pada kondisi potensi permasalahan eksisting yang ada pada masingmasing karakteristik saluran irigasi. Tabel 2. 4 Kebutuhan Penanganan Kawasan Sempadan Irigasi di Kota Malang No.

Jenis Saluran

1

Irigasi Primer amprong, Metro, dan Sukun)

(Kali Kali Kali

Karakteristik dan kondisi Saluran  Untuk kali amprong Memiliki debit 0,49 m3/det, kali metro memiliki debit 2,873 m3/det di akhir tahun 2011  Rata- rata kedalaman 50 cm – 1 m dan tidak bertanggul  Berfungsi sebagai saluran irigasi primer yang menyuplai daerah irigasi BWK Malang Tenggara  Penggunaan lahan sekitar saluran sebesar 80% berupa sawah dan areal terbuka  Masih terdapat ruang


Kebutuhan Penanganan  



 

Normalisasi saluran secara rutin Mempertahankan serta melestarikan daerah hijau di sisi kanan dan kiri saluran Membatasi kegiatan yang mengeksplorasi sumberdaya alam yang terkandung dalam sungai/ saluran Meminimalisasi faktor pembawa sedimentasi dari hulu ke hilir Menerapkan garis sempadan saluran yang sudah ditetapkan untuk membatasi

21

Executive Summary No.

Jenis Saluran

Karakteristik dan kondisi Saluran terbuka hijau di sisi kanan dan kiri saluran setebal ± 2m 2 Irigasi Sekunder  Rata- rata memiliki debit (melalui Kel. 0,5-1,5 m3/detik di akhir Kedungkandang, tahun 2011 Kel. Buring, Kel.  Memiliki ratarata Bumiayu, Kel. kedalaman kurang dari 1 Wonokoyo, Kel. m dan tidak bertanggul Gadang, Kel.  Berfungsi sebagai saluran Cemorokandang) irigasi sekunder yang menyuplai daerah irigasi BWK Malang Tenggara  Penggunaan lahan sekitar di beberapa saluran ada yang melalui kawasan permukiman sehingga permasalahan yang terjadi saluran irigasi tertutup sampah dan bangunan bahkan difungsikan sebagai saluran drainase  Tidak ada jalan atau ruang pembatas antara saluran dengan permukiman 3 Irigasi Tersier  Rata- rata memiliki debit kurang dari 1 m3/detik  Memiliki ratarata kedalaman 30-50 cm dan tidak bertanggul namun beberapa saluran sudah diperkeras/ diplengseng dan masih ada pula yang masih alami  Terdapat titik saluran yang masih belum tersuplai air ke petakpetak sawah di musim kemarau dari jaringan saluran sekunder Sumber : Hasil Kajian dan Analisa, 2013


Kebutuhan Penanganan bangunanbangunan liar di tepi saluran 













Menerapkan garis sempadan saluran yang sudah ditetapkan untuk membatasi bangunanbangunan liar di tepi saluran Memisahkan saluran irigasi dengan saluran pembuang drainase kota terutama pada saluran yang melintasi kawasan permukiman Menyediakan ruang atau jalan setelah sempadan irigasi untuk upaya konservasi dan pemeliharaan saluran Perbaikan saluran yang telah tertutup material bangunan

Meningkatkan jaringan irigasi terutama saluran irigasi tersier untuk area petak sawah yang sulit dijangkau Menerapkan garis sempadan saluran yang sudah ditetapkan untuk upaya pelestarian saluran Perbaikan saluransaluran tersier alami yang masih mengalami penyempitan saluran dengan membangun plengsengan saluran

22

Executive Summary

Peta 2. 7 Penetapan Kawasan Lindung sempadan irigasi Kota Malang


23

Executive Summary 2.2

Kawasan Cagar Budaya Kawasan cagar budaya di Kota Malang meliputi bangunan cagar budaya dan

lingkungan cagar budaya. Penetapan kawasan cagar budaya ditentukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2010, Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990, dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008. Berdasarkan dari kriteria yang telah ditetapkan pada kebijakan tersebut dan hasil analisis, maka kawasan cagar budaya di Kota Malang, terdiri atas: 

Bangunan cagar budaya, yang meliputi Balai Kota Malang, Stasiun Kereta Api, Bank Indonesia, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, Masjid Jami’, Gereja Kayu Tangan, Gereja Immanuel, Toko Oen, RS RKZ, Sekolah Cor Jessu, Klenteng Toa Pek Tong, RS Tentara Soepraoen, Gedung PLN, serta perumahan yang ada di

sepanjang

Jl.

Ijen,

Jl.Besar

Ijen,

Jl.Semeru,

Jl.Kahuripan,

Jl.Tugu,

Jl.Kertanegara. 

Lingkungan cagar budaya, yang meliputi lingkungan Candi Badut, lingkungan Candi Tidar, lingkungan Gunung Buring, situs Tlogomas, lingkungan Polowijen, komplek pemakaman sukun, komplek pemakaman Samaan.

Adapun penanganan kawasan lindung cagar budaya di Kota Malang dapat dijabarkan pada tabel berikut. Tabel 2. 5 Kebutuhan Penanganan Kawasan Cagar Budaya Jenis Cagar Lokasi Budaya Bangunan Cagar Budaya 1. Balai Kota Jl. Tugu Malang No.

2.

Stasiun Kereta Api

Jl. Trunojoyo

Kebutuhan Penanganan

Kondisi Eksisting Tidak mengalami banyak perubahan sejak didirikan tahun 1905. Saat ini bangunan tersebut masih berfungsi sebagai kantor Kotamadya Malang Tidak banyak mengalami perubahan sejak direnovasi tahun 1930. Saat ini bangunan tersebut masih berfungsi sebagai


-

-

-

Bangunan cagar budaya diatur dalam Peraturan Daerah untuk mengatur dan melindungi Mempertahankan dan memelihara keberadaan cagar budaya Upaya-upaya penanganan dengan konservasi, preservasi

24

Executive Summary

No.

Jenis Cagar Budaya

Lokasi

3.

Bank Indonesia

Jl. Klayatan

4.

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara

Selatan alunalun kota

5.

Masjid Jami’

Jl. Merdeka Barat

6.

Gereja Tangan

Kayu

Jl. Basuki Rahmat

7.

Gereja Immanuel

Jl. Merdeka Barat

8.

Toko Oen

Jl. Basuki Rahmat

9.

RS RKZ

Jl. Usman

10.

Sekolah Cor Jessu

Jl. Celaket

Yulius

Kondisi Eksisting


stasiun KA. Tidak mengalami banyak perubahan sejak didirikan tahun 1916 Belum mengalami banyak perubahan sejak didirikan tahun 1882 Belum mengalami banyak perubahan sejak didirikan tahun 1824 Belum mengalami banyak perubahan sejak didirikan 1887 Saat ini masih digunakan sebagai gereja Belum mengalami banyak perubahan sejak didirikan tahun 1914 Belum mengalami banyak perubahan sejak didirikan tahun 1929. Saat ini masih berfungsi sebagai rumah sakit umum Belum mengalami banyak perubahan sejak didirikan tahun 1900-an. Saat ini bangunan masih berfungsi sebagai


25

Executive Summary

No.

Jenis Cagar Budaya

Lokasi

11.

Klenteng Toa Pek Tong

Jl. Laksamana Martadinata

12.

RS Tentara Soepraoen

Jl. Margono

13.

Gedung PLN

Pertigaan Jl. Kayutangan, Jl. Oro-oro Dowo, dan Jl. Celaket

Lingkungan Cagar Budaya 1. Candi Badut

2. 3. 4. 5.

6.

Lingkungan Candi Tidar Lingkungan Gunung Buring Situs Tlogomas Lingkungan Polowijen

Komplek Pemakaman Sukun


Kondisi Eksisting

Arif

Kelurahan Karang Besuki, Kecamatan Sukun

tempat pendidikan Belum mengalami banyak perubahan sejak didirikan tahun 1900-an. Saat ini masih berfungsi sebagai tempat ibadah Saat ini masih berfungsi sebagai rumah sakit Saat ini masih berfungsi sebagai gedung PLN

Kondisi candi tidak utuh lagi. Bagian yang tersisa tinggal batur candi, kaki candi, dan tubuh candi lengkap dengan lima buah bagian relungnya. Selain itu Candi Badut kehilangan tampak pandangan (view) dari jalan desa dikarenakan tertutup oleh rumah warga.

Melestarikan benda cagar budaya serta masyarakat ikut melindungi, dan memelihara. Selain itu, diperlukan promosi Candi Badut karena pada saat ini Candi Badut tersebut sepi dari wisatawan.

-

Tlogomas Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing Kecamatan sukun


Melestarikan, melindungi, memelihara dan melakukan promosi untuk menarik wisatawan

26

Executive Summary Jenis Cagar Budaya Komplek Pemakaman Samaan

No. 7.

Lokasi

Kondisi Eksisting


Masih digunakan sebagai pemakaman umum

Sumber : Hasil Kajian dan Analisa, 2013 2.3

Kawasan Rawan Bencana

A. Penetapan Kawasan Rawan Bencana Banjir di Kota Malang Tingkat kerawanan banjir suatu daerah berbeda-beda, dipengaruhi kemiringan lahan, intensitas curah hujan, tekstur tanah, buffer sungai, dan penggunaan lahan. 

Kemiringan Lahan Semakin tinggi kemiringan lahan maka kemungkinan terjadi banjir semakin kecil



Intensitas Curah Hujan Daerah yang memiliki curah hujan tinggi akan lebih mempengaruhi tejadi banjir



Tekstur Tanah Tekstur tanah yang sangat halus memiliki peluang yang tinggi terjadi banjir



Kedekatan dengan Sungai (buffer sungai) Semakin dekat jarak suatu wilayah dengan sungai, maka peluang untuk terjadi banjir semakin tinggi.



Penggunaan Lahan Daerah yang banyak ditumbuhi oleh pepohonan akan sulit mengalirkan air limpasan, sehingga kemungkinan terjadi banjir lebih kecil daripada daerah yang tidak ditanami oleh vegetasi. Kota Malang memiliki dominasi kemiringan lahan 0-2% dan 2-5%, dilalui oleh

banyak sungai, baik sungai besar maupun sungai-sungai kecil, serta penggunaan lahan didominasi penggunaan lahan perkotaan, seperti permukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran dan fasilitas pendukung, bahkan penggunaan lahan di sempadan sungai telah dimanfaatkan untuk kawasan perumahan penduduk, terutama pada sungaisungai yang terletak di sekitar pusat kawasan perkotaan.Sehingga Kota Malang, khususnya daerah yang berada di sekitar sempadan daerah aliran sungai berpotensi terjadi banjir, karena kawasan sempadan sungai merupakan kawasan rawan banjir. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya, kawasan rawan bencana banjirdi Kota Malang ditetapkan sebagai berikut : 

Kawasan rawan banjir dengan tingkat kerawanan sedang terletak di daerah yang dialiri sungai (sempadan sungai) dengan jarak 25-100 meter dari tepi sungai.



Kawasan rawan banjir dengan tingkat kerawanan rendah atau agak rawan terletak di daerah yang dialiri sungai (sempadan sungai) dengan jarak 100-250 meter dari tepi sungai.


27

Executive Summary

Peta 2. 8 Penetapan Kawasan Lindung Rawan Bencana di Kota Malang


28

Executive Summary B.

Kebutuhan Penanganan Kawasan Rawan Bencana Banjir di Kota Malang Di Kota Malang banjir lebih banyak disebabkan oleh pendangkalan sungai,

penyempitan dimensi sungai karena sempadan sungai digunakan beralih fungsi menjadi permukiman penduduk. Untuk itu, kebutuhan penanganan untuk mengurangi banjir dan dampak yang ditimbulkan akibat banjir yaitu penertiban permukiman yang berada

di

sempadan

sungai,

pengendalian

sempadan

bangunan

untuk

mempertahankan fungsi sungai sebagai penampung aliran air hujan serta perbaikan penampang sungai atau normalisasi dengan melebarkan sungai atau memperdalam (pengerukan) sungai dan pembuatan tanggul. Pengertian normalisasi sungai sering dilakukan dengan meluruskan sungai, melebarkan sungai, atau memperdalam penampang, dengan maksud agar aliran air lebih cepat dan kapasitas sungai dalam menampung air menjadi lebih besar. 2.4 2.4.1

Kawasan RTH Kota Penetapan Dan Kebutuhan Penanganan RTH Jalur Jalan Di Kota Malang Adapun lokasi ruas jalan yang memiliki

dipertahankan

keberadaannya

dan

RTH

ditetapkan

Jalur Jalan yang perlu

sebagai

kawasan

lindung

diantaranya adalah sebagai berikut. 

RTH Jalur Hijau Jalan dengan Fungsi Peneduh Meliputi Jl. Besar Ijen, Jl. Bandung-Jl.Veteran- Jl. Yogyakarta, sekitar kawasan Jl. Surabaya, Jl. Bogor, Jl. Jakarta, Jl. Merbabu, Jl. Panglima Sudirman, Jl. Tumenggung Suryo serta taman Jl. Kali Mewek, Taman Serayu, Taman Ciujung, Taman Cisadea, dan Taman Cidurian.



RTH Jalur Hijau Jalan dengan Fungsi Penyerap Polusi Udara Meliputi seluruh ruas jalan di Kota Malang yang memiliki ruang terbuka hijau baik berada pada posisi kiri, kanan, tengah jalan serta dapat berupa pulau jalan, median jalan, dan buffer koridor.



RTH Jalur Hijau Jalan dengan Fungsi Penyerap Kebisingan Meliputi koridor jalan yang memiliki akses menuju kawasan industri yang notabenenya jalan tersebut dilalui oleh kendaraan berat dan koridor jalan yang memiliki intensitas kendaraan padat.



RTH Jalur Hijau Jalan dengan Fungsi Pemecah Angin Meliputi koridor jalan yang memiliki kondisi sekitar berupa ruang terbuka yang terhampar cukup luas sehingga berpotensi menimbulkan tiupan angin kencang, seperti hamparan sawah, pesisir pantai, sungai dengan lebar lebih dari 10 meter.



RTH Jalur Hijau Jalan dengan Fungsi Pembatas Pandang Meliputi Jl. Mayjend Panjaitan, Jl. Brigjen Slamet Riyadi, Jl. Besar Ijen, Jl. Retawu, dan Jl. Panglima Sudirman.



RTH Jalur Hijau Jalan dengan Fungsi Penahan Silau Lampu Kendaraan


29

Executive Summary Meliputi Jl. Raya Dieng, Jl. Raya Langsep, Jl. Besar Ijen, Jl. Danau Toba, Jl. Danau Kerinci Raya, Jl. Galunggung, dan Jl. Veteran. 

RTH Jalur Hijau Jalan dengan Fungsi Pengarah Pandangan Meliputi persimpangan Jl. Besar Ijen ke arah jalan terusan Jl. SurabayaJl.Guntur dan Jl. Buring, persimpangan Jl. Besar Ijen ke arah Jl. Bandung, persimpangan Jl. Besar Ijen ke arah Jl. Kawi, dan persimpangan Jl. Hamid Rusdi serta taman bundaran Jl. Panglima Sudirman dan Taman Segitiga Arjosari.

Kebutuhan penanganan dilakukan pada RTH Jalur Jalan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung Kota Malang. Kebutuhan penanganan pada RTH Jalur Jalan di Kota Malang didasarkan pada kondisi potensi permasalahan eksisting yang ada serta pada masingmasing karakteristik fungsi RTH Jalur Jalan. Adapun kebutuhan penanganannya adalah sebagai berikut. Tabel 2. 6 Kebutuhan Penanganan RTH Jalur Jalan di Kota Malang No.

Karakteristik Fungsi RTH Jalur Jalan Pada Jalur Tanaman Tepi 1 Sebagai Peneduh

2

Penyerap Polusi Udara

3

Penyerap Kebisingan

4

Pemecah Angin

5

Pembatas Pandang


 Pemangkasan ranting di area pejalan kaki untuk memenuhi kebutuhan ruang bebas dari juntaian ranting dan dahan pohon sekitar 2,5 m dari permukaan tanah  Pemeliharaan/ perawatan secara berkala pada tanaman pohon yang baru direncanakan sebagai RTH Jalur Jalan  Melakukan seleksi pada jenis pohon yang sudah tidak lagi memiliki ketahanan tinggi terhadap pengaruh udara dan kemudian mengganti dengan calon tanaman pohon baru bermassa daun padat  Menerapkan pola penempatan vegetasi bergilir antara pohon bermassa daun rapat dan pohon perdu/semak  Menempatkan vegetasi dengan berbagai bentuk tajuk dengan pola tanam rapat  Menerapkan pola tanam berbaris dan berjarak rapat dengan kerapatan kurang dari 3 m  Menempatkan tanaman pohon bermassa daun rapat dan tinggi ± 4-5 m untuk koridor jalan yang bersebelahan dengan area terbuka cukup luas  Menerapkan pola tanam berbaris dan berjarak rapat dengan kerapatan


30


Karakteristik Fungsi RTH Jalur Jalan

Kebutuhan Penanganan kurang dari 3 m

Pada Jalur Median 6 Penahan Kendaraan

Silau

Lampu

 Menerapkan pola tanam berjarak rapat dengan kerapatan kurang dari 1 m  Menempatkan vegetasi dengan berbagai bentuk tajuk dan tanaman perdu/semak dengan ketinggian maksimal 1,5 m

Pada Area Tikungan dan Persimpangan 7 Pengarah Pandangan  Pemangkasan pada cabang, dahan, dan ranting yang dapat menghalangi pandangan pengguna jalan Sumber : Hasil kajian dan analisa, 2013

2.4.2

Penetapan Dan Kebutuhan Penanganan RTH Taman, Monumen, Gerbang Kota Malang Berdasarkan kriteria RTH Taman dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan RTH Di Kawasan Perkotaan serta berdasarkan masterplan RTH Kota Malang yang telah disusun pada tahun 2012, maka penetapan RTH Taman Kota, Monumen, dan Gerbang

Kota

di

Kota

Malang

yang

sekaligus

akan

direncanakan

pengembangannya tiap BWK adalah sebagai berikut. Tabel 2. 7 Penetapan RTH Taman Kota, Monumen, Gerbang Kota di Masing- masing BWK Kota Malang No. 1

2

Bagian Wilayah Kota BWK Malang Barat

BWK Malang Tengah

Nama/Jenis RTH RTH Taman Kelurahan Karangbesuki RTH Taman Kelurahan Mulyorejo RTH Taman Kelurahan Bandulan RTH Taman Kelurahan Bandungrejosari RTH Taman Kelurahan Bakalan Krajan RTH Taman Supit urang Kelurahan Mulyorejo Taman cimacam Taman Segitiga Pekalongan Taman Cibogo Taman Terusan Cikampek Taman Cikampek Taman Alun-alun Merdeka Taman Choiril Anwar Taman alun-alun tugu Taman Kertanegara


Luas (M²) 297.000

159.200 1.114 346 2.604 1.619 197 23.970 43 10.923 2.758

31


Bagian Kota

Wilayah

Nama/Jenis RTH

Taman Trunojoyo Taman Ronggowarsito Taman Adipura/Arjuna Taman TGP Taman Melati Taman Simpang Balapan Taman Wilis 3 BWK Malang Timur RTH Taman Kota Velodrom RTH Taman Kecamatan berupa taman bermain dan lapangan RTH taman kelurahan berupa taman bermain dan lapangan 4 BWK Malang Utara Taman tata surya di Kelurahan Tlogomas Taman Soekarno Hatta di Kelurahan Jatimulyo Taman Puspo di Kelurahan Lowokwaru Taman Sarangan Taman sarangan dan Taman Soekarno Hatta di Kelurahan Mojolangu Tanah Kosong di Kelurahan Tulusrejo 5 BWK Malang RTH taman kecamatan yang Tenggara meliputi seluruh taman bermain dan taman lingkungan RTH taman Kelurahan yang meliputi seluruh taman bermain dan taman lingkungan 6 BWK Malang Timur Taman Kali Mewek Laut Taman Serayu Taman Cidurian Taman Ciujung Taman Cisadea Sumber : Masterplan RTH Kota Malang, 2012

Luas (M²) 5.840 3.305 395 201 210 1.810 700 4 ha 10 ha 7 ha -

17 ha

11 ha

5.002 135 350 160 1.005

Pengembangan taman kota menerapkan konsep kenyamanan lingkungan kota. Taman kota diupayakan memiliki perlindungan terhadap ekosistem Kota Malang, memberikan nilai keindahan, kebersihan, dan dapat sebagai rekreasi masyarakat kota. Taman kota secara idealnya memiliki pembagian ruang aktif dan pasif. Ruang pasif digunakan sebagai habitat tanaman sedangkan ruang aktif digunakan sebagai area rekreasi, bermain, dan berolahraga yang juga ditumbuhi oleh tanaman peneduh. Taman kota yang akan dikembangkan juga harus memiliki elemen lembut dan elemen keras. Taman kota dapat berfungsi sebagai identity atau landmark sebuah kota dengan menetapkan prinsip desain penentuan tema unity yakni penetapan tema Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang

32

Executive Summary yang terlihat dari adanya kesan kesatuan merupakan upaya untuk memunculkan kesan utama, karakter atau identitas melalui unity yang terjadi, karakter taman dapat terlihat dengan jelas. Sebagai contoh taman yang memiliki karakter sebagai taman bermain, taman rumah, taman formal, taman tropis, taman sebagai gerbang kota. 2.4.3

Penetapan Dan Kebutuhan Penanganan RTH Lapangan Olahraga Dan Makam Untuk penetapan RTH makam dan lapangan olahraga di Kota Malang dalam

naskah akademis ini akan mengacu pada masterplan RTH Kota Malang yang telah disusun pada tahun 2012. Adapun penetapan kawasan lindung RTH Makam dan lapangan olahraga di Kota Malang adalah sebagai berikut. Tabel 2. 8 Jenis dan Lokasi RTH Makam dan Lapangan Olahraga di Masing- masing BWK Kota Malang No 1

2

Bagian Wilayah Kota BWK Malang Utara

BWK Tengah

Jenis dan Lokasi RTH RTH Lapangan OLahraga RTH Makam  Lapangan di  Pemakaman Kelurahan Dinoyo umum di Kelurahan  Lapangan di Sumbersari Kelurahan Tlogomas  Pemakaman  Lapangan di umum di Kelurahan Kelurahan Tunggulwulung Ketawanggede  Pemakaman  Lapangan di umum di Kelurahan Kelurahan Sumbersari Tlogomas  Lapangan di  Pemakaman Kelurahan Lowokwaru umum di Kelurahan  Lapangan di Lowokwaru Kelurahan Jatimulyo  Pemakaman umum di Kelurahan Mojolangu  Pemakaman umum di Kelurahan Tulusrejo  Pemakaman umum di Kelurahan Tasikmadu Malang  Kompleks GOR  Makam Betek Gajayana,  Makam Pejuang  Lapangan segitiga Pelajar Jaksa Agung  Makam Samaan Suprapto  Makam Mergan  Lapangan Tretes  Makam Gading Selatan  Taman Makam  Lapangan simpang Pahlawan Suropati ijen  Taman Makam  Lapangan belakang Pahlawan Trip Jl. Brigjen Slamet Riyadi


33

Executive Summary No

3

4

5

Bagian Wilayah Kota

Jenis dan Lokasi RTH RTH Lapangan OLahraga RTH Makam  Lapangan simpang pattimura  Lapangan di Jl. Mangga  Lapangan kompleks perumahan Taman Indah Ijen  Lapangan di Jl. Jeruk BWK Malang Timur  GOR velodrom  Makam Ki Ageng  Lapangan olahraga Gribig pada tiap pusat  Makam umum di pelayanan blok Kelurahan Sawojajar  Makam umum di Kelurahan Madyopuro  Makam umum di Kelurahan Cemorokandang  Makam umum di Kelurahan Lesanpuro  Makam umum di Kelurahan Kedungkandang BWK Malang Barat  Lapangan olahraga  Pemakaman di Kelurahan umum di Jl. Dr. Bandulan Sutomo Kelurahan  Lapangan olahraga Bakalanrejo di Kelurahan  Pemakaman Tanjungrejo umum di Jl. Jupri  Lapangan olahraga Kelurahan di Kelurahan Tanjungrejo Pisangcandi  Pemakaman  Lapangan olahraga umum di Jl. di Kelurahan Pisangcandi Karangbesuki Kelurahan Pisangcandi  Pemakaman umum di Jl. Candi Kelurahan Karangbesuki BWK Malang  Perumahan Sawojajar  Pemakaman Tenggara  Perumahan puncak kelurahan buring bandungrejosari  Perumahan  Pemakaman Casablanca kelurahan Bumiayu  Perumahan oma view  Pemakaman  Perumahan kelurahan Kota dirgantara Lama  Pemakaman


34

Executive Summary No

Bagian Wilayah Kota

Jenis dan Lokasi RTH RTH Lapangan OLahraga RTH Makam kelurahan Mergosono  Pemakaman kelurahan Tlogowaru  Pemakaman kelurahan sukun  Pemakaman kelurahan wonokoyo  Pemakaman kelurahan gadang  Pemakaman kelurahan arjowinangun  Pemakaman kelurahan buring  Pemakaman kelurahan kebonsari 6 BWK Malang Timur  Lapangan Kelurahan  Pemakaman Laut Bunulrejo umum Kelurahan  Lapangan Kelurahan Arjosari Arjosari  Pemakaman  Lapangan Kelurahan umum Kelurahan Blimbing Balearjosari  Lapangan Kelurahan  Pemakaman Polowijen umum Kelurahan  Lapangan Kelurahan Bunulrejo Purwodadi  Pemakaman  Lapangan Kelurahan umum Kelurahan Purwantoro Blimbing  Lapangan Kelurahan  Pemakaman Pandanwangi umum Kelurahan  Lapangan Kelurahan Jodipan Kesatrian  Pemakaman  Lapangan Kelurahan umum Kelurahan Jodipan Pandanwangi  Pemakaman umum Kelurahan purwantoro  Pemakaman umum Kelurahan purwodadi Sumber : Masterplan RTH Kota Malang, 2012 Lapangan olahraga di Kota Malang dikembangkan sebagai sarana ruang terbuka yang memiliki fungsi sosial aktif. Pengembangan lapangan olahraga diarahkan pada peningkatan kualitas visual tanaman dengan penataan pohon yang tidak mengganggu kegiatan olahraga didalamnya. Tanaman yang diletakan Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang

35

Executive Summary berupa pohon peneduh yang memiliki ketinggian relatif tinggi dan ditempatkan di sekeliling lapangan atau mengelompok di beberapa sudut lapangan. Berdasarkan penetapan RTH Makam dan Lapangan Olahraga tersebut di atas serta melalui perhitungan peta GIS maka diperoleh luasan keseluruhan kawasan lindung RTH Kota untuk jenis makam dan lapangan olahraga di tiap BWK Kota Malang adalah sebagai berikut. Tabel 2. 9 Luas Kawasan Lindung RTH Kota Berupa Makam dan Lapangan Olahraga Tiap BWK Kota Malang No.

1 2 3 4 5 6

2.4.4

BWK Kota Malang

Luasan Kawasan Lindung (Ha) Makam Lapangan Olahraga BWK Malang Utara ± 21,72 ± 15,17 BWK Malang Timur ± 5,81 ± 14,47 BWK Malang Tengah ± 8,21 ± 9,64 BWK Malang Timur Laut BWK Malang Barat ± 4,46 ± 2,67 BWK Malang Tenggara ± 0,06 ± 3,21 Jumlah ± 40,30 ± 45,18 Sumber : Hasil Perhitungan Peta GIS, 2013 Penetapan Dan Kebutuhan Penanganan RTH Hutan Kota Dan Taman Bibit Penetapan RTH hutan kota dan taman bibit pada dasarnya tetap mengacu

pada masterplan RTH Kota Malang yang telah disusun pada tahun 2012. Adapun penetapan lokasi kawasan RTH hutan kota dan taman bibit di Kota Malang adalah sebagai berikut. Tabel 2. 10 Lokasi RTH Hutan Kota dan Taman Bibit di masingmasing BWK Kota Malang No. 1 2

Bagian Wilayah Kota BWK Malang Utara BWK Malang Tengah

3

BWK Malang Timur

4 5

BWK Malang Barat BWK Malang Tenggara

Lokasi RTH Hutan Kota dan Taman Bibit       

Hutan Kota Malabar Hutan Kota Jakarta Hutan Kota Kediri Hutan Kota Trunojoyo Hutan Kota Ronggowarsito Taman Bibit Garbis Hutan Kota Kedungkandang

Kecamatan

 Hutan kota di Kelurahan Arjowinangun  Hutan kota di Kelurahan Kebonsari  Hutan kota di Kelurahan Gadang  Hutan kota di Kelurahan Buring 6 BWK Malang Timur Laut Sumber : Masterplan RTH Kota Malang, 2012 Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang

36

Executive Summary

Pengembangan hutan kota diterapkan dengan konsep sebagai area resapan air dan pengendali iklim mikro di Kota Malang. Penerapan ruang terbuka hijau berupa hutan kota diarahkan sesuai dengan bentuk dan lokasi pengembangan. Bentuk hutan kota yang akan dikembangkan adalah hutan kota bergerombol dan hutan kota jalur. Penanaman tanaman diterapkan dengan tingkat kerapatan sedang dan memiliki ketinggian yang bervariasi. 2.4.5

Penetapan Dan Kebutuhan Penanganan RTH Pengaman Jalur Kereta Api Berdasarkan kriteria RTH Taman dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan RTH Di Kawasan Perkotaan serta berdasarkan hasil kajian analisa dan kesepakatan dengan tim teknis, penetapan sempadan jalur kereta api di Kota Malang adalah sebagai berikut. 

Jalan Kereta Api Lurus Mengingat jalur kereta api yang melintasi Kota Malang melintang dari utara ke selatan direncanakan pengembangannya sebagai jalur ganda (double track) maka untuk jalan kereta api lurus sempadan jalur ditetapkan 11 meter yang diukur dari as jalur terdekat ke arah kanan dan kiri.



Jalan Kereta Api Berkelok Berbeda halnya dengan jalan kereta api lurus, untuk sempadan jalan rel kereta api berkelok dengan lengkungan ke dalam ditetapkan 23 meter atau lebih sedangkan sempadan jalan rel kereta api yang memiliki lengkung ke luar ditetapkan 11 meter atau lebih.

Setelah adanya penetapan sempadan jalur kereta api seperti yang telah dijabarkan di atas, ditetapkan pula kriteria garis sempadan jalur rel kereta api yang dapat dimanfaatkan untuk RTH. Adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut. (1) Garis sempadan jalan rel kereta api adalah ditetapkan dari as jalan rel terdekat apabila jalan rel kereta api lurus (2) Garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak di tanah timbunan diukur dari kaki tanggul (3) Garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak di dalam galian, diukur dari puncak galian tanah atau atas serongan (4) Garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak pada tanah datar diukur dari as jalan rel kereta api (5) Garis sempadan jalan rel kereta api pada belokan adalah lebih dari 23 meter diukur dari lengkung dalam sampai as jalan. Dalam jalur tanah yang bebas, yang secara berangsur angsur melebar dari jarak lebih dari 11 sampai lebih dari 23 meter. Pelebaran tersebut dimulai dalam jarak 20 meter di muka lengkungan untuk selanjutnya menyempit lagi sampai jarak lebih dari 11 meter.


37

Executive Summary (6) Garis sempadan jalan rel kereta api yang dimaksud pada poin 1 tidak berlaku apabila jalan rel kereta api terletak di tanah galian yang dalamnya 3,5 meter (7) Garis sempadan jalan perlintasan sebidang antara jalan rel kereta api dengan jalan raya adalah 30 meter dari as jalan rel kereta api pada titik perpotongan as jalan rel kereta api

dengan as jalan raya dan secara berangsur angsur

menuju pada jarak lebih dari 11 meter dari as jalan rel kereta api pada titik 600 meter dari titik perpotongan as jalan kereta api dengan as jalan raya. Berdasarkan penetapan garis sempadan jalan rel kereta api tersebut di atas serta melalui perhitungan peta GIS maka diperoleh luasan keseluruhan kawasan lindung RTH Kota untuk RTH pengaman jalur kereta api di tiap BWK Kota Malang adalah sebagai berikut. Tabel 2. 11 Luas Kawasan Lindung RTH Kota Berupa Pengaman Jalur Kereta Api Tiap BWK Kota Malang No. 1 2 3 4 5 6

BWK Kota Malang

Luasan Kawasan Lindung (Ha) ± 10,08 ± 14,87 ± 12,22 ± 2,03 ± 39,22

BWK Malang Utara BWK Malang Timur BWK Malang Tengah BWK Malang Timur Laut BWK Malang Barat BWK Malang Tenggara Jumlah

Sumber : Hasil Perhitungan Peta GIS, 2013

Sempadan yang disyaratkan untuk daerah milik jalur adalah 12

meter,

sehingga kebutuhan penanganan untuk memperoleh sempadan rel kereta api yang nantinya akan diperuntukkan sebagai RTH jalur pengaman rel sesuai standar beberapa diantaranya adalah sebagai berikut. Tabel 2. 12 Kebutuhan Penanganan RTH Jalur Kereta Api di Kota Malang No. 1

2

Kondisi Lingkungan Sekitar Jalur Rel Kereta Didominasi bangunan permukiman dengan kepadatan tinggi sepanjang jalur rel yang berada di wilayah Kota Malang bagian utara ke selatan melalui BWK Malang Tenggara Terdapat bangunan pergudangan dengan luasan kavling yang cukup luas

  

 

Kebutuhan Penanganan Sempadan RTH Jalur Rel Kereta Menyediakan lahan permukiman yang layak untuk resettlement bangunan rumah yang menempati sempadan rel Pengosongan lahan dari bangunan yang menempati sempadan rel Penghijauan lahan sempadan rel kereta dengan melakukan penanaman beberapa varietas vegetasi yang sesuai Mengembalikan status lahan KAI yang dipergunakan oleh pihak pribadi dengan mengukur ulang luasan kavling Penghijauan lahan sempadan rel kereta


38

Executive Summary

No.

3

2.4.6

Kondisi Lingkungan Sekitar Jalur Rel Kereta

Kebutuhan Penanganan Sempadan RTH Jalur Rel Kereta dengan melakukan penanaman beberapa varietas vegetasi yang sesuai Didominasi areal persawahan  Penanaman vegetasi yang memiliki di sisi kanan dan kiri rel yang karakteristik fungsi sebagai buffer atau melintasi wilayah BWK Malang pembatas antara areal persawahan Tenggara dengan sempadan rel yang mempertimbangkan jarak dari sumbu rel adalah 5 m  Mempertahankan sempadan rel kereta api yang masih memiliki RTH Sumber : Hasil kajian dan analisa, 2013 Penetapan Dan Kebutuhan Penanganan RTH Pengaman Jalur Sutt Pada dasarnya penetapan RTH pengaman jalur SUTT memiliki manfaat yang

cukup banyak apabila dimplementasikan baik bagi keselamatan penduduk sekitar maupun bagi proses pengawasan atau pengamanan oleh pihak PLN. Namun kondisi yang ada di Kota Malang, beberapa jalur SUTT mellintasi wilayah perkotaan yang notabenenya sebagian besar penggunaan lahannya berupa permukiman dan perdagangan jasa. Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi bahkan mengganggu jarak bebas minimum yang disyaratkan untuk pengamanan dan pengawasan jalur SUTT . Adapun beberapa usulan kebutuhan penanganan terkait RTH pengaman Jalur SUTT di Kota Malang dengan mempertimbangkan beberapa kondisi lingkungan sekitar diantaranya dapat dilihat pada tabel 2.9. Berdasarkan penetapan RTH pengaman Jalur SUTT tersebut di atas serta melalui perhitungan peta GIS maka diperoleh luasan keseluruhan kawasan lindung RTH Kota untuk RTH berupa pengaman jalur SUTT di tiap BWK Kota Malang adalah sebagai berikut. Tabel 2. 13 Luas Kawasan Lindung RTH Kota Berupa Pengaman Jalur SUTT Tiap BWK Kota Malang No. 1 2 3 4 5 6

BWK Kota Malang BWK Malang Utara BWK Malang Timur BWK Malang Tengah BWK Malang Timur Laut BWK Malang Barat BWK Malang Tenggara Jumlah


Sumber : Hasil Perhitungan Peta GIS, 2013


39

Executive Summary Tabel 2. 14 Kebutuhan Penanganan RTH Pengaman Jalur SUTT di Kota Malang No. 1

Jenis SUTT SUTT dengan Tegangan 70 KV

Kondisi Lingkungan Sekitar  Penggunaan lahan sekitar berupa permukiman, bangunan perdgangan jasa, fasilitas umum dan olahraga











Penggunaan lahan sekitar berupa areal persawahan, tegalan/ ladang, dan kebun.







2

SUTT dengan Tegangan 150 KV



Penggunaan lahan sekitar berupa permukiman, bangunan perdgangan jasa, fasilitas umum dan olahraga






Kebutuhan Penanganan Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya bermukim di sekitar area jalur pengaman SUTT Mengendalikan intensitas bangunan dengan melihat kriteria ketinggian bangunan yang diijinkan pada bagian bwah jalur pengaman SUTT Resettlement permukiman yang menempati/ berdiri tepat di area kaki tower SUTT Pengembangan RTH Pengaman Jalur SUTT dengan menerapkan konsep roof garden pada bangunan yang berada di bawah jalur SUTT Menjaga konsistensi areal persawahan, ladang, kebun untuk tidak berubah menjadi lahan terbangun Melakukan pengawasan terhadap kondisi RTH sempadan sekitar jalur SUTT untuk mengantisipasi pemanfaatan ruang secara illegal Penghijauan dengan kriteria penanaman vegetasi yang tidak menimbulkan gangguan terhadap jaringan listrik serta menghindari bahaya terhadp penduduk sekitarnya dengan tetap mempertimbangkan jarak bebas minimum Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya bermukim di sekitar area jalur pengaman SUTT Mengendalikan intensitas bangunan dengan melihat kriteria ketinggian bangunan yang diijinkan pada bagian bwah jalur

40


Jenis SUTT

Kondisi Lingkungan Sekitar 





Penggunaan lahan sekitar berupa areal persawahan, tegalan/ ladang, dan kebun.







Kebutuhan Penanganan pengaman SUTT Resettlement permukiman yang menempati/ berdiri tepat di area kaki tower SUTT Pengembangan RTH Pengaman Jalur SUTT dengan menerapkan konsep roof garden pada bangunan yang berada di bawah jalur SUTT Menjaga konsistensi areal persawahan, ladang, kebun untuk tidak berubah menjadi lahan terbangun Melakukan pengawasan terhadap kondisi RTH sempadan sekitar jalur SUTT untuk mengantisipasi pemanfaatan ruang secara illegal Penghijauan dengan kriteria penanaman vegetasi yang tidak menimbulkan gangguan terhadap jaringan listrik serta menghindari bahaya terhadp penduduk sekitarnya dengan tetap mempertimbangkan jarak bebas minimum

Sumber : Hasil Kajian dan Analisa, 2013 2.4.7

Penetapan Dan Kebutuhan Penanganan RTH Sempadan Sungai Dan Buffer Zone

A. Penetapan RTH Sempadan Sungai dan Buffer Zone di Kota Malang Adapun RTH sempadan sungai di Kota Malang yang ditetapkan dan direncanakan

pengembangannya

dalam

Masterplan

RTH

Kota

Malang

diantaranya adalah sebagai berikut. 1)

BWK Malang Utara RTH sempadan sungai ditetapkan seluas 383.200 m² meliputi sempadan sungai Brantas dan Kali Metro.

2)

BWK Malang Tengah Wilayah BWK Malang Tengah pada kondisi eksistingnya di lalui oleh sungai Brantas sehingga RTH sempadan sungai ditetapkan mengikuti wilayah daerah aliran sungai Brantas dengan luas sekitar 439.910 m².

3)

BWK Malang Timur RTH sempadan sungai di wilayah BWK Malang Timur meliputi daerah aliran Sungai Amprong dan Sungai Bango dengan lebar sempadan masingmasing


41

Executive Summary 15 meter dengan luas ± 67 Ha. Sedangkan untuk sungai kecil ditetapkan dengan luas ± 53 ha. 4)

BWK Malang Barat RTH sempadan sungai di wilayah BWK Malang Barat ditetapkan dengan luasan 159.200 m².

5)

BWK Malang Tenggara RTH sempadan sungai di wilayah BWK Malang Tenggara ditetapkan mengikuti daerah aliran sungainya yakni meliputi sungai Amprong, Sungai Brantas, Sungai Kasin, Sungai Metro, dan Sungai Wonokoyo dengan lebar sempadan masingmasing 15 m dan luas ± 200 ha.

6)

BWK Malang Timur Laut RTH sempadan sungai di wilayah BWK Malang Timur Laut ditetapkan dengan luas ± 210 ha yang meliputi Sungai Bango, Sungai Brantas, Sungai Mewek, Sungai Sari, Sungai Kajar, dan Sungai Sumpil.

B.

Kebutuhan Penanganan dan Konsep Pengelolaan RTH Sempadan Sungai dan Buffer Zone di Kota Malang Konsep

pengembangan ruang

terbuka

hijau pada

sempadan sungai

diarahkan pada area resapan air dan longsor serta area peneduh di sepanjang jalan aliran sungai. Pengembangan tanaman/vegetasi pada sempadan sungai diarahkan pada jenis tanaman yang memiliki perakaran kuat, dedaunan yang rindang, dan ketinggian yang bervariasi. Area pengembangan sempadan sungai minimal 5-10 m di sepanjang sungai.


42

Executive Summary

Peta 2. 9 Penetapan Kawasan Lindung RTH di BWK Malang Utara


43

Executive Summary

Peta 2. 10 Penetapan Kawasan Lindung RTH di BWK Malang Timur


44

Executive Summary

Peta 2. 11 Penetapan Kawasan Lindung RTH di BWK Malang Timur Laut


45

Executive Summary

Peta 2. 12 Penetapan Kawasan Lindung RTH di BWK Malang Tengah


46

Executive Summary

Peta 2. 13 Penetapan Kawasan Lindung RTH di BWK Malang Barat


47

Executive Summary

Peta 2. 14 Penetapan Kawasan Lindung RTH di BWK Malang Tenggara


48

Executive Summary

INDIKASI PROGRAM TAHUNAN PENGELOLAAN

3

KAWASAN LINDUNG Indikasi program pada dasarnya merupakan penjabaran lebih rinci dari kebutuhan penanganan yang telah ditentukan sebelumnya dalam bentuk programprogram kegiatan yang disertai dengan jangka waktu pelaksanaan, pembiayaan dan penanggung jawab masingmasing instansi terkait. Adapun penjabaran programprogram kegiatan dari kebutuhan penanganan masingmasing kawasan lindung beserta obyek yang ada didalamnya di Kota Malang dapat disajikan pada Tabel 3.1 berikut.


49

Executive Summary Tabel 3. 1 Indikasi Program Kawasan Lindung Beserta Obyek Yang Masuk Didalamnya Di Kota Malang Penanganan Kawasan Sempadan Sungai

Lokasi Sepanja ng aliran Sungai Brantas, Sungai Metro, Sungai Bango, Sungai Amprong , dan Kali Mewek Di Seluruh BWK Kota Malang











Program dan Kegiatan dari Bentuk Penanganan Penetapan garis sempadan sungai Penyusunan studi penelitian untuk daerah aliran sungai yang memiliki karakteristik fisik sungai yang khusus terutama pada titik meander (lekuk sungai) Konservasi sungai di luar kawasan terbangun Sosialisasi larangan mendirikan bangunan di bantaran sungai Inventarisasi rumah- rumah yang

Tahun Pelaksanaan Tahap II Tahap III Tahap IV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Tahap I


Instansi Pelaksana

Sumber Dana

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Badan Lingkungan Hidup, Wasbangdalin g, Dinas Pengairan Wilayah Pengawasan Bango Gedangan, PT. Jasa Tirta I

APBD

APBD

APBD, APBN

APBD

APBD

50

Executive Summary

Penanganan Kawasan

Lokasi











Program dan Kegiatan dari Bentuk Penanganan menempati kawasan sempadan sungai Pembangunan patok batas sempadan sungai Perlu adanya studi kelayakan lahan untuk resettlement Penyiapan lahan bagi masyarakat yang terkena resettlement Resettlement bangunan yang menempati sempadan sungai yang telah ditetapkan Penghijauan melalui penanaman kembali pada lahan bekas



Instansi Pelaksana

Sumber Dana

APBD

APBD

APBD, APBN

APBD, APBN

APBD

51

Executive Summary

Penanganan Kawasan

Sempadan Irigasi

Lokasi

Irigasi Primer (Kali amprong , Kali Metro, dan Kali Sukun)

Program dan Kegiatan dari Bentuk Penanganan bangunan  Pengendalian sempadan bangunan  Sosialisasi sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak mencemari daerah aliran sungai  Normalisasi saluran secara rutin  Mempertahanka n serta melestarikan daerah hijau di sisi kanan dan kiri saluran  Pembangunan patok batas sempadan saluran irigasi  Pembangunan plengsengan bibir saluran untuk



Instansi Pelaksana

Sumber Dana

APBD

APBD

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Badan Lingkungan Hidup, Wasbangdalin g, Dinas Pengairan Wilayah Pengawasan Bango Gedangan, BAPPEDA

APBD

APBD, Swadaya Masyara kat

APBD

APBD, APBN

52

Executive Summary

Penanganan Kawasan

Lokasi

Irigasi Sekunder (melalui Kel. Kedungk andang,

Program dan Kegiatan dari Bentuk Penanganan melancarkan debit air  Membatasi kegiatan yang mengeksplorasi sumberdaya alam yang terkandung dalam sungai/ saluran  Meminimalisasi faktor pembawa sedimentasi dari hulu ke hilir  Menerapkan garis sempadan saluran yang sudah ditetapkan untuk membatasi bangunanbangunan liar di tepi saluran  Memisahkan saluran irigasi dengan saluran pembuang drainase kota terutama pada



Instansi Pelaksana

Sumber Dana

APBD

Swasta, Swadaya Masyara kat APBD, Swadaya Masyara kat

APBD

53

Executive Summary

Penanganan Kawasan

Lokasi Kel. Buring, Kel. Bumiayu, Kel. Wonokoy o, Kel. Gadang, Kel. Cemorok andang)

Seluruh kawasan BWK Kota Malang yang mempun

Program dan Kegiatan dari Bentuk Penanganan saluran yang melintasi kawasan permukiman  Menyediakan ruang atau jalan inspeksi setelah sempadan irigasi untuk upaya konservasi dan pemeliharaan saluran  Perbaikan saluran yang telah tertutup material bangunan  Pembangunan plengsengan bibir saluran untuk melancarkan debit air  Meningkatkan jaringan irigasi terutama saluran irigasi tersier untuk area petak sawah yang sulit



Instansi Pelaksana

Sumber Dana

APBD,AP BN

APBD, Swadaya Masyara kat APBD

APBD

54

Executive Summary

Penanganan Kawasan

Lokasi yai saluran irigasi tersier

Kawasan Cagar Budaya

Jl. Tugu, Jl. Trunojoy o, Jl. Klayatan, Jl. Merdeka Barat, Jl. BasukiRa hmat, Jl. Celaket, Jl.Kayuta ngan, Kel. Besuki, Kel.









Program dan Kegiatan dari Bentuk Penanganan dijangkau Perbaikan saluransaluran tersier alami yang masih mengalami penyempitan saluran dengan membangun plengsengan saluran Inventarisasi ulang benda/lingkung an cagar budaya berdasar kebijakan pusat yang berlaku Pengelompokka n kelas/kategori pelestarian benda/lingkung an cagar budaya melalui studi penelitian Penyusunan peraturan daerah tentang penetapan



Instansi Pelaksana

Sumber Dana

APBD, APBN

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, BAPPEDA

APBD

APBD

APBD

55

Executive Summary

Penanganan Kawasan

Lokasi Polowijen 



Kawasan Rawan Banjir

Sempad analiran sungai dengan jarak 25250 meter dari tepi sungai









Program dan Kegiatan dari Bentuk Penanganan cagar budaya Pelestarian dan perlindungan bangunan cagar budaya Sosialisasi bangunan cagar budaya sebagai promosi wisata Penertiban permukiman yang berada di sempadan sungai melalui resettlement Pemintakatan kawasan rawan bencana berdasarkan tingkat kerawanan Sosialisasi pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana sesuai tingkat kerawanannya pengendalian



Instansi Pelaksana

Sumber Dana

APBD

APBD

BPBD Kota Malang, Dinas Pengairan Wilayah Pengawasan Bango Gedangan, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya

APBD

APBD

APBD

APBD

56

Executive Summary

Penanganan Kawasan

Lokasi





Kawasan RTH Jalur Jalan

Jl. Besar Ijen, Jl. Bandung Jl.Vetera n- Jl. Yogyaka rta, sekitar kawasan



Program dan Kegiatan dari Bentuk Penanganan sempadan bangunan melalui pengketatan pemberian ijin bangunan menerapkan desain bangunan yang sesuai terhadap masingmasing tingkat kerawanan bencana banjir normalisasi sungai dan pembuatan tanggul sekitar kawasan rawan banjir Pemangkasan ranting di area pejalan kaki untuk memenuhi kebutuhan ruang bebas dari juntaian ranting dan dahan pohon sekitar 2,5 m dari



Instansi Pelaksana

Sumber Dana

APBD

APBD

Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Malang, Dinas PU Bina Marga

APBD

57

Executive Summary

Penanganan Kawasan

Lokasi Jl. Surabay a, Jl. Bogor, Jl. Jakarta, Jl. Merbabu , Jl. Panglima Sudirman , Jl. Tumengg ung Suryo serta taman Jl. Kali Mewek, Taman Serayu, Taman Ciujung, Taman Cisadea, dan Taman Cidurian Meliputi seluruh ruas

Program dan Kegiatan dari Bentuk Penanganan permukaan tanah


 Pemeliharaan/ perawatan secara berkala


Instansi Pelaksana

Sumber Dana

APBD

58

Executive Summary

Penanganan Kawasan

Lokasi jalan di Kota Malang yang memiliki ruang terbuka hijau

Meliputi koridor jalan yang memiliki akses menuju kawasan industri yang

Program dan Kegiatan dari Bentuk Penanganan pada tanaman pohon yang baru direncanakan sebagai RTH Jalur Jalan  Melakukan seleksi pada jenis pohon yang sudah tidak lagi memiliki ketahanan tinggi terhadap pengaruh udara dan kemudian mengganti dengan calon tanaman pohon baru bermassa daun padat  Menerapkan pola penempatan vegetasi bergilir antara pohon bermassa daun rapat dan pohon perdu/semak



Instansi Pelaksana

Sumber Dana

APBD

APBD

59

Executive Summary

Penanganan Kawasan

Lokasi notaben enya jalan tersebut dilalui oleh kendara an berat dan koridor jalan yang memiliki intensitas kendara an padat Meliputi koridor jalan yang memiliki kondisi sekitar berupa ruang terbuka yang terhamp ar cukup

Program dan Kegiatan dari Bentuk Penanganan


 Menerapkan pola tanam berbaris dan berjarak rapat dengan kerapatan kurang dari 3 m  Menempatkan tanaman pohon bermassa daun rapat dan tinggi ± 4-5 m untuk koridor jalan


Instansi Pelaksana

Sumber Dana

APBD

APBD

60

Executive Summary

Penanganan Kawasan

Lokasi lua

persimpa ngan Jl. Besar Ijen ke arah jalan terusan Jl. Surabay aJl.Guntur dan Jl. Buring, persimpa ngan Jl. Besar Ijen ke arah Jl. Bandung , persimpa ngan Jl. Besar Ijen ke arah Jl. Kawi, dan



Program dan Kegiatan dari Bentuk Penanganan yang bersebelahan dengan area terbuka cukup luas Pemangkasan pada cabang, dahan, dan ranting yang dapat menghalangi pandangan pengguna jalan



Instansi Pelaksana

Sumber Dana

APBD

61

Executive Summary

Penanganan Kawasan

Kawasan RTH Taman

Program dan Kegiatan dari Bentuk Penanganan

Lokasi persimpa ngan Jl. Hamid Rusdi serta taman bundara n Jl. Panglima Sudirman dan Taman Segitiga Arjosari Seluruh lokasi Taman di wilayah BWK Kota Malang






pembagian ruang aktif dan pasif untuk taman dengan fungsi publik rekreatif penyelenggaraa n studi penelitian dan studi kelayakan terkait pemilihan lokasi taman yang sesuai untuk dikembangkan sebagai taman


Instansi Pelaksana

Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Malang

Sumber Dana

APBD

APBD

62

Executive Summary

Penanganan Kawasan

Lokasi



Kawasan RTH Makam dan Lapangan Olahraga

Seluruh wilayah BWK Kota Malang





Kawasan RTH Hutan

Seluruh lokasi



Program dan Kegiatan dari Bentuk Penanganan tematik penetapan tema taman untuk memunculkan kesan utama, karakter atau identitas Kota Malang peningkatan kualitas visual tanaman dengan penataan pohon yang tidak mengganggu kegiatan olahraga didalamnya Penataan vegetasi dan lansekap di area pemakaman yang tidak memunculkan kesan menyeramkan Penanaman tanaman



Instansi Pelaksana

Sumber Dana

APBD

Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Malang, Masyarakat

APBD

APBD

Dinas Pertamanan

APBD

63

Executive Summary

Penanganan Kawasan Kota dan Taman Bibit

Lokasi Hutan Kota di wilayah BWK Kota Malang

Program dan Kegiatan dari Bentuk Penanganan diterapkan dengan tingkat kerapatan sedang dan memiliki ketinggian yang bervariasi.  Pembentukan hutan kota yang akan dikembangkan adalah hutan kota bergerombol dan hutan kota jalur  Pelaksanaan studi kelayakan Hutan Kota dan Taman bibit apabila akan difungsikan sebagai hutan kota rekreatif  Menetapkan persentase peruntukkan Hutan Kota sebagai fungsi ekologis dan



Instansi Pelaksana

Sumber Dana

dan Kebersihan Kota Malang

APBD

APBD

APBD

64

Executive Summary

Penanganan Kawasan

Kawasan RTH Jalur Rel Kereta Api

Lokasi

Seluruh wilayah keluraha n yang dilintasi jalur rel kereta api









Program dan Kegiatan dari Bentuk Penanganan rekreatif Menyediakan lahan permukiman yang layak untuk resettlement bangunan rumah yang menempati sempadan rel Pengosongan lahan dari bangunan yang menempati sempadan rel Penghijauan lahan sempadan rel kereta dengan melakukan penanaman beberapa varietas vegetasi yang sesuai Mengembalikan status lahan KAI yang dipergunakan oleh pihak



Instansi Pelaksana

Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Malang, PT. KAI Daop VIII

Sumber Dana

APBD, APBN

APBD, APBN

APBD

APBD, APBN

65

Executive Summary

Penanganan Kawasan

Kawasan RTH Jalur SUTT

Lokasi

Seluruh wilayah keluraha n yang dilintasi jalur SUTT

Program dan Kegiatan dari Bentuk Penanganan pribadi dengan mengukur ulang luasan kavling  Penanaman vegetasi yang memiliki karakteristik fungsi sebagai buffer atau pembatas antara areal persawahan dengan sempadan rel yang mempertimban gkan jarak dari sumbu rel adalah 5 m  Mempertahanka n sempadan rel kereta api yang masih memiliki RTH  Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya



Instansi Pelaksana

Sumber Dana

APBD

APBD

Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Malang, PT. PLN

APBD

66

Executive Summary

Penanganan Kawasan

Lokasi dan pos pengaw asannya 





Program dan Kegiatan dari Bentuk Penanganan bermukim di sekitar area jalur pengaman SUTT Mengendalikan intensitas bangunan dengan melihat kriteria ketinggian bangunan yang diijinkan pada bagian bwah jalur pengaman SUTT Resettlement permukiman yang menempati/ berdiri tepat di area kaki tower SUTT Pengembangan RTH Pengaman Jalur SUTT dengan menerapkan konsep roof garden pada bangunan yang berada di



Instansi Pelaksana

Sumber Dana

APBD

APBD, APBN

APBD

67

Executive Summary

Penanganan Kawasan

Lokasi







Program dan Kegiatan dari Bentuk Penanganan bawah jalur SUTT Menjaga konsistensi areal persawahan, ladang, kebun untuk tidak berubah menjadi lahan terbangun Melakukan pengawasan terhadap kondisi RTH sempadan sekitar jalur SUTT untuk mengantisipasi pemanfaatan ruang secara illegal Penghijauan dengan kriteria penanaman vegetasi yang tidak menimbulkan gangguan terhadap jaringan listrik serta menghindari



Instansi Pelaksana

Sumber Dana

APBD

APBD

APBD

68

Executive Summary

Penanganan Kawasan

Kawasan RTH Sempadan Sungai dan bufferzone

Lokasi

Seluruh wilayah BWK Kota Malang





Program dan Kegiatan dari Bentuk Penanganan bahaya terhadp penduduk sekitarnya dengan tetap mempertimban gkan jarak bebas minimum Peningkatan resapan air dan longsor serta area peneduh di sepanjang jalan aliran sungai. Pengembangan tanaman/veget asi pada sempadan sungai diarahkan pada jenis tanaman yang memiliki perakaran kuat, dedaunan yang rindang


Instansi Pelaksana

Sumber Dana

Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Malang, Dinas Pengairan Wilayah Pengawasan Bango Gedangan, PT. Jasa Tirta I

APBD

APBD

Sumber : Hasil Rencana, 2013


69

Executive Summary

Contents 1.1

Latar Belakang .......................................................................................................................................................................... 1

1.2

Maksud, Tujuan, dan Sasaran................................................................................................................................................ 1

1.2.1

Maksud .................................................................................................................................................................................... 2

1.2.2

Tujuan ....................................................................................................................................................................................... 2

1.2.3

Sasaran .................................................................................................................................................................................... 2

1.3

Ruang Lingkup ........................................................................................................................................................................... 3

1.3.1

Ruang Lingkup Wilayah....................................................................................................................................................... 4

1.3.2

Ruang Lingkup Substansi Dan Kegiatan ......................................................................................................................... 4

1.4

Kerangka Berpikir ...................................................................................................................................................................... 7

2.1

Kawasan Lindung Setempat ................................................................................................................................................. 9

2.1.1

Penetapan Dan Kebutuhan Penanganan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Malang .............................. 9

2.1.2

Penetapan Dan Kebutuhan Penanganan Kawasan Sempadan Irigasi Di Kota Malang ............................... 20

2.2

Kawasan Cagar Budaya ...................................................................................................................................................... 24

2.3

Kawasan Rawan Bencana .................................................................................................................................................. 27

2.4

Kawasan RTH Kota .................................................................................................................................................................. 29

2.4.1

Penetapan Dan Kebutuhan Penanganan RTH Jalur Jalan Di Kota Malang ...................................................... 29


70

Executive Summary

2.4.2

Penetapan Dan Kebutuhan Penanganan RTH Taman, Monumen, Gerbang Kota Malang ........................ 31

2.4.3

Penetapan Dan Kebutuhan Penanganan RTH Lapangan Olahraga Dan Makam ......................................... 33

2.4.4

Penetapan Dan Kebutuhan Penanganan RTH Hutan Kota Dan Taman Bibit ................................................... 36

2.4.5

Penetapan Dan Kebutuhan Penanganan RTH Pengaman Jalur Kereta Api .................................................... 37

2.4.6

Penetapan Dan Kebutuhan Penanganan RTH Pengaman Jalur Sutt.................................................................. 39

2.4.7

Penetapan Dan Kebutuhan Penanganan RTH Sempadan Sungai Dan Buffer Zone ...................................... 41

Tabel 2. 1 Luas Kawasan Lindung Setempat Berupa Sempadan Sungai Tiap BWK ......................................................... 10 Tabel 2. 2 Kebutuhan Penanganan Kawasan Sempadan Sungai di BWK Malang Utara .............................................. 10 Tabel 2. 3 Luas Kawasan Lindung Setempat Berupa Sempadan Irigasi Tiap BWK ........................................................... 21 Tabel 2. 4 Kebutuhan Penanganan Kawasan Sempadan Irigasi di Kota Malang ........................................................... 21 Tabel 2. 5 Kebutuhan Penanganan Kawasan Cagar Budaya .............................................................................................. 24 Tabel 2. 6 Kebutuhan Penanganan RTH Jalur Jalan di Kota Malang................................................................................... 30 Tabel 2. 7 Penetapan RTH Taman Kota, Monumen, Gerbang Kota di Masing- masing BWK Kota Malang .............. 31 Tabel 2. 8 Jenis dan Lokasi RTH Makam dan Lapangan Olahraga di Masing- masing BWK Kota Malang................ 33 Tabel 2. 9 Luas Kawasan Lindung RTH Kota Berupa Makam dan Lapangan Olahraga Tiap BWK Kota Malang .... 36 Tabel 2. 10 Lokasi RTH Hutan Kota dan Taman Bibit di masingmasing BWK Kota Malang ........................................... 36 Tabel 2. 11 Luas Kawasan Lindung RTH Kota Berupa Pengaman Jalur Kereta Api Tiap BWK ........................................ 38 Tabel 2. 12 Kebutuhan Penanganan RTH Jalur Kereta Api di Kota Malang ....................................................................... 38 Tabel 2. 13 Luas Kawasan Lindung RTH Kota Berupa Pengaman Jalur SUTT Tiap BWK .................................................... 39 Tabel 2. 14 Kebutuhan Penanganan RTH Pengaman Jalur SUTT di Kota Malang ............................................................ 40 Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang

71

Executive Summary

Peta 2. 1 Penetapan Kawasan Lindung Sungai BWK Malang Utara.......................................................................................................... 14 Peta 2. 2 Penetapan Kawasan Lindung Sungai BWK Malang Timur ......................................................................................................... 15 Peta 2. 3 Penetapan Kawasan Lindung Sungai BWK Malang Timur Laut ................................................................................................. 16 Peta 2. 4 Penetapan Kawasan Lindung Sungai BWK Malang Tengah ....................................................................................................... 17 Peta 2. 5 Penetapan Kawasan Lindung Sungai BWK Malang Barat .......................................................................................................... 18 Peta 2. 6 Penetapan Kawasan Lindung Sungai BWK Malang Tenggara .................................................................................................... 19 Peta 2. 7 Penetapan Kawasan Lindung sempadan irigasi Kota Malang.................................................................................................... 23 Peta 2. 8 Penetapan Kawasan Lindung Rawan Bencana di Kota Malang ................................................................................................. 28 Peta 2. 9 Penetapan Kawasan Lindung RTH di BWK Malang Utara .......................................................................................................... 43 Peta 2. 10 Penetapan Kawasan Lindung RTH di BWK Malang Timur ....................................................................................................... 44 Peta 2. 11 Penetapan Kawasan Lindung RTH di BWK Malang Timur Laut ................................................................................................ 45 Peta 2. 12 Penetapan Kawasan Lindung RTH di BWK Malang Tengah ..................................................................................................... 46 Peta 2. 13 Penetapan Kawasan Lindung RTH di BWK Malang Barat ........................................................................................................ 47 Peta 2. 14 Penetapan Kawasan Lindung RTH di BWK Malang Tenggara .................................................................................................. 48


72

Executive Summary


73


74


75


76


77


78


79


80

PENDAHULUAN 1. Executive Summary

Recommend Documents