PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-II DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN YANG TELAH MENJADI EFEKTIF

INFORMASI TAMBAHAN

Tanggal Efektif

:

20 September 2013

Masa Penawaran Umum Tanggal Penjatahan

: :

15 - 16 September 2014 17 September 2014

Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik

:

19 September 2014

Tanggal Pencatatan Pada PT Bursa Efek Indonesia

:

22 September 2014

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PT JASA MARGA (PERSERO) TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-II DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

PT JASA MARGA (Persero) Tbk Kegiatan Usaha Merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara jalan tol, serta mengembangkan dan mengusahakan lahan di ruang milik jalan tol dan usaha lain yang terkait. Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia Kantor Pusat Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah-Jakarta 13550 Telp.: (021) 841-3630, 841-3526 Fax.: (021) 841-3540 E-mail: [email protected] Situs internet: www.jasamarga.com Kantor Cabang 9 (sembilan) kantor cabang yang berlokasi di Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, Surabaya dan Medan PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I JASA MARGA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.950.000.000.000,- (LIMA TRILIUN SEMBILAN RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan : OBLIGASI BERKELANJUTAN I JASA MARGA TAHAP I TAHUN 2013 SERI S DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.100.000.000.000,- (DUA TRILIUN SERATUS MILIAR RUPIAH) Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan OBLIGASI BERKELANJUTAN I JASA MARGA TAHAP II TAHUN 2014 SERI T DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah), berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,85% (sembilan koma delapan lima persen) per tahun dan dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 19 Desember 2014, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu pada tanggal 19 September 2019. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. Sesuai dengan Peraturan No. IX.A.15, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-555/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga hanya dapat dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga. Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap III dan/atau Tahap Selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian. PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA REPUBLIK INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB X INFORMASI TAMBAHAN INI MENGENAI KETERANGAN TENTANG OBLIGASI. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI, DAN PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DISIMPAN YANG DAPAT DIJUAL KEMBALI ATAU SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL MENGENAI RENCANA DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN PEMBELIAN KEMBALI KECUALI JIKA PEMBELIAN KEMBALI TIDAK LEBIH DARI 5% (LIMA PERSEN) DARI JUMLAH OBLIGASI YANG BEREDAR DALAM PERIODE 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB X INFORMASI TAMBAHAN INI MENGENAI KETERANGAN TENTANG OBLIGASI. RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT PEMBEBASAN LAHAN ATAU PENGADAAN TANAH. RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI. DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I JASA MARGA, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO): AA id (Double A) HASIL PEMERINGKATAN INI BERLAKU UNTUK PERIODE 3 JUNI 2014 SAMPAI DENGAN 1 JUNI 2015 KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB XI INFORMASI TAMBAHAN INI MENGENAI KETERANGAN TENTANG PEMERINGKATAN EFEK. Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia Penawaran Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (Full Commitment) PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI/PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi) WALI AMANAT PT Bank Mega Tbk Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2014

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan “Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga” dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp5.950.000.000.000 (lima triliun sembilan ratus lima puluh miliar rupiah), dimana pada tahap yang pertama, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan “Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S” dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp2.100.000.000.000 (dua triliun seratus miliar Rupiah) yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat No. AA.AK06.659 tertanggal 4 Juli 2013, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UUPM”). Perseroan merencanakan untuk mencatatkan “Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T” dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) pada Bursa Efek. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 Tanggal 29 Mei 2009. Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Informasi Tambahan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing. Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan ini, semua pihak, termasuk setiap Pihak Terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T secara tegas menyatakan bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaanya. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yaitu PT Mandiri Sekuritas merupakan pihak yang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan. Selanjutnya, penjelasan secara lengkap mengenai hubungan afiliasi dilihat pada Bab VII tentang Penjaminan Emisi Obligasi dan Bab VIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Rangka Penawaran Umum. PENAWARAN UMUM “OBLIGASI BERKELANJUTAN I JASA MARGA TAHAP II TAHUN 2014 SERI T” TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.



PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK. PERSEROAN AKAN MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI EFEK BERSIFAT UTANG KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO. IX.C.11 LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO. KEP-712/BL/2012 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK.

DAFTAR ISI DAFTAR ISI.............................................................................................................................................. i DEFINISI DAN SINGKATAN...................................................................................................................iii RINGKASAN..........................................................................................................................................xii I.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.................................................................................... 1

II.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM

OBLIGASI..................................................................................................................................... 9 III.

KETERANGAN TAMBAHAN MENGENAI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK........................ 11



A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN...................................................................................... 11



B. PERIZINAN PERSEROAN.................................................................................................. 13



C. STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN........................................................................ 14



D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN................................................................................. 15



E. SUMBER DAYA MANUSIA.................................................................................................. 17



F. HUBUNGAN KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN...................................................... 26



G. KETERANGAN PENYERTAAN SAHAM ATAS ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI.... 27



H. TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI..............................................................................50



I.



J. PENGHARGAAN YANG PERNAH DITERIMA SELAMA SEJAK TAHUN 2009 – SAAT INI......79



K. ASET TETAP................................................................................................................................82



L. ASURANSI...................................................................................................................................83



M. PERKARA-PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN YANG BERHUBUNGAN



PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA...................................................................74

DENGAN PERSEROAN..............................................................................................................87

IV.

KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK................................ 95



A. UMUM.................................................................................................................................. 95



B. KEUNGGULAN BERSAING................................................................................................ 99



C. STRATEGI USAHA............................................................................................................ 100



D. JARINGAN TOL PERSEROAN.......................................................................................... 101



E. PENDAPATAN TOL............................................................................................................ 105



F. PENDAPATAN NON TOL....................................................................................................111



G. TARIF TOL......................................................................................................................... 112



H. PROPERTI......................................................................................................................... 112



I.

V.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.................................................................................. 116

VI.

EKUITAS................................................................................................................................... 121

VII.

PENJAMIN EMISI OBLIGASI................................................................................................... 122

PROSPEK USAHA............................................................................................................. 113

VIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM....................................................................................................................................... 123

i

IX.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.............................................................................................. 125

X.

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI...................................................................................... 153

XI.

KETERANGAN TENTANG PEMERINGKAT OBLIGASI........................................................... 167

XII.

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI......................................................... 170

XIII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT.............................................................................. 174 XIV. AGEN PEMBAYARAN............................................................................................................... 187 XV.

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN



PEMBELIAN OBLIGASI............................................................................................................ 188

ii

DEFINISI DAN SINGKATAN Afiliasi

:

Berarti: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Agen Pembayaran

:

Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, beserta para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh Perseroan, dan berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi beserta Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Akta Pengakuan Utang

:

Berarti akta yang memuat pengakuan Perseroan atas jumlah utang yang diperoleh sehubungan dengan Emisi Obligasi, satu dan lain sebagaimana dimuat dalam Akta Pengakuang Utang Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T No. 06 Tanggal 1 September 2014, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

Anak Perusahaan atau Entitas Anak

:

Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Bank Kustodian

:

Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam atau Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Bapepam

:

Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pasar Modal (UUPM).

Bapepam dan LK

:

Berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember tahun dua ribu lima) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:184/PMK.01/2010 tanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober tahun dua ribu sepuluh) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

iii

Beban Bunga Yang Disesuaikan

:

Berarti beban atas utang yang juga termasuk bunga yang dikapitalisasi berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bunga Obligasi

:

Berarti bunga Obligasi per tahun yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Bursa Efek

:

Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/ atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihakpihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya dimana Obligasi dicatatkan.

Daftar Pemegang Rekening :

Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh seluruh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain nama, Jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

Denda

:

Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar oleh Perseroan akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian sejak keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Dokumen Emisi

:

Berarti: - Akta Pengakuan Utang; - Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan; - Perjanjian Perwaliamanatan; - Penjanjian Penjaminan Emisi Obligasi; - Perjanjian Agen Pembayaran; - Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI; - Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek; - Informasi Tambahan; beserta semua perubahan-perubahannya, penambahanpenambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah serta dokumen-dokumen lain yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.

EBITDA

:

Berarti Laba Usaha (diluar Pendapatan Konstruksi dan Beban Konstruksi) + Depresiasi + Amortisasi + Provisi Overlay).

Efek

:

Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi termasuk Obligasi ini, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap Derivatif Efek.

iv

Efektif

:

Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu: a. atas dasar lewatnya waktu yaitu: (i) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum; atau (ii) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan dipenuhi; atau b. atas dasar pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Emisi

:

Berarti suatu Penawaran Umum Obligasi oleh Perseroan yang dilakukan untuk dijual dan diperdagangkan kepada Masyarakat.

Entitas Asosiasi

:

Berarti perusahaan, di mana Perseroan mempunyai pengaruh yang signifikan dan bukan merupakan Entitas Anak ataupun bagian partisipasi dalam joint venture. Pengaruh signifikan dianggap ada jika Perseroan memiliki, secara langsung maupun tidak langsung, 20% atau lebih hak suara perusahaan, dan atau memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional perusahaan tersebut, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Hari Bank

:

Berarti hari kerja bank yaitu hari pada saat mana Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.

Hari Bursa

:

Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan Jum’at, kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

Hari Kalender

:

Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.

Hari Kerja

:

Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Informasi Tambahan

:

Berarti informasi tambahan yang akan disampaikan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.15.

Jumlah Terutang

:

Berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi sehubungan dengan Obligasi, yakni berupa jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.

Konfirmasi Tertulis

:

Berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dan konfirmasi tersebut menjadi dasar untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.

Konfirmasi Tertulis untuk RUPO atau KTUR

:

Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPO atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO. v

KSEI

:

Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam Emisi Obligasi ini bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

Kustodian

:

Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima Bunga Obligasi dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

Marjin EBITDA

:

Berarti EBITDA/ Pendapatan Usaha (diluar Pendapatan Konstruksi).

Masyarakat

:

Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal berkedudukan di luar negeri.

Obligasi

:

Berarti “Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T”, dalam jumlah pokok Obligasi sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,85% (sembilan koma delapan lima persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Yang merupakan surat berharga bersifat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan, yang merupakan penerbitan Obligasi tahap kedua dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan, dan dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi. Jumlah pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembelian kembali sebagai pelunasan pokok Obligasi dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan, serta akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK

:

Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 21 tahun 2011 (dua ribu sebelas) tanggal 22-11-2011 (dua puluh dua November tahun dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU Nomor: 21 Tahun 2011). Sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua belas), fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor: 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Pemerintah

:

Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.

vi

Pemegang Obligasi

:

Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi, yang terdiri dari: (1) Pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas Obligasi; dan/atau (2) Masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan investasi atas Obligasi melalui Pemegang Rekening.

Pemegang Rekening

:

Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.

Pemeringkat

:

Berarti perusahaan pemeringkat efek yang terdaftar di Bapepam atau Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan yang telah disetujui oleh Wali Amanat sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11.

Penawaran Umum

:

Berarti kegiatan penawaran Obligasi oleh Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Penawaran Umum Berkelanjutan

:

Berarti kegiatan penawaran umum atas obligasi yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.15.

Penitipan Kolektif

:

Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Penjamin Emisi Obligasi

:

Berarti Perusahaan Efek yaitu PT Mandiri Sekuritas (terafiliasi) yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dan menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) atas pembelian dan pembayaran sisa Obligasi yang tidak diambil oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi : Obligasi

Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Emisi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas (terafiliasi), berkedudukan di Jakarta Selatan, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Peraturan No. IX.A.2

:

Berarti Peraturan No.IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29-05-2009 (dua puluh sembilan Mei tahun dua ribu sembilan) tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Peraturan No. IX.A.15

:

Berarti Peraturan No.IX.A.15 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-555/BL/2010 tanggal 30-12-2010 (tiga puluh Desember tahun dua ribu sepuluh) tentang Penawaran Umum Berkelanjutan.

Peraturan No. IX.C.1

:

Berarti Peraturan No. IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-42/PM/2000 tanggal 27-10-2000 (dua puluh tujuh Oktober tahun dua ribu) tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

vii

Peraturan No. IX.C.2

:

Berarti Peraturan No. IX.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-51/PM/1996 tanggal 17-01-1996 (tujuh belas Januari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum.

Peraturan No. VI.C.3

:

Berarti Peraturan No.VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 01-08-2008 (satu Agustus tahun dua ribu delapan) tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan.

Peraturan No. VI.C.4

:

Berarti Peraturan No. VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 06-09-2010 (enam September tahun dua ribu sepuluh) tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

Peraturan No. IX.C.11

:

Berarti Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-712/BL/2012 tanggal 26-12-2012 (dua puluh enam Desember tahun dua ribu dua belas) tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Peraturan No. IX.E.1

:

Berarti Peraturan No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 29-11-2009 (dua puluh sembilan November tahun dua ribu sembilan) tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan No. IX.E.2

:

Berarti Peraturan No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28-11-2011 (dua puluh delapan November tahun dua ribu sebelas) tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Peraturan No. IX.J.1

:

Berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14-05-2008 (empat belas Mei tahun dua ribu delapan) tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Peraturan No. X.K.4

:

Berarti Peraturan No. X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep/27/PM/2003 tanggal 17-07-2003 (tujuh belas Juli tahun dua ribu tiga) tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Perjanjian Agen Pembayaran

Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T No. 08 tanggal 1 September 2014, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI, perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi serta Denda (jika ada).

Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI

:

Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-0031/PO/KSEI/0914 tanggal 1 September 2014 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek

:

Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Bursa Efek, perihal Pencatatan Obligasi Nomor: SP-025/BEI.PPS/07-2013 tanggal 2 Juli 2013 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi

:

Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T No. 07 tanggal 1 September 2014 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

viii

Perjanjian Perwaliamanatan :

Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T No. 05 tanggal 1 September 2014, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

Pernyataan Pendaftaran

:

Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-undang Pasar Modal juncto Peraturan No. IX.C.1 dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.I Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK tanggal 30-12-2011 (tiga puluh Desember tahun dua ribu sebelas) Nomor: Kep-690/BL/2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.15, berikut dokumen-dokumennya yang diajukan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahanperubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan.

Perseroan

:

Berarti badan hukum yang melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga (Indonesia Highway Corporatama) Tbk. disingkat PT Jasa Marga (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur, suatu perseroan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

Perusahaan Afiliasi Negara : Republik Indonesia

Berarti badan atau badan hukum yang mempunyai hubungan Afiliasi karena: (i) kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia baik langsung maupun tidak langsung; atau (ii) dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia; tidak termasuk Entitas Anak Perseroan.

Perusahaan Efek

:

Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Obligasi, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Pokok Obligasi

:

Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang yang pada Tanggal Emisi berjumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah). Jumlah pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan pokok Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Prospektus

:

Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan atas obligasi yang disusun oleh Perseroan bersamasama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1angka 26 Undang-undang Pasar Modal, dan Peraturan No. IX.C.2 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2 dan Peraturan No. IX.A.15.

Prospektus Ringkas

:

Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar masyarakat membeli Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 UUPM dan Peraturan No. IX.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-43/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 Tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum.

ix

RUPO

:

Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.

Rekening Efek

:

Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani antara Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening.

Satuan Pemindahbukuan

:

Berarti satuan jumlah Obligasi dan/atau yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya. Satu satuan pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

Satuan Perdagangan

:

Berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan Obligasi (harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- atau kelipatannya).

Sertifikat Jumbo Obligasi

:

Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi.

Tanggal Emisi

:

Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Emisi Obligasi kepada Perseroan.

Tanggal Pelunasan Pokok : Obligasi

Berarti tanggal jatuh tempo dari Obligasi yang wajib dibayar oleh Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Daftar Pemegang Rekening, dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi

:

Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi yang wajib dibayar Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Tanggal Penjatahan

:

Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi.

UU

:

Berarti Undang-Undang.

UUPM atau UndangUndang Pasar Modal

:

Berarti Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal atau perubahannya dan/atau penggantinya.

Utang

:

Berarti utang-utang Perseroan yang menimbulkan kewajiban pembayaran bunga atau kewajiban tetap lainnya antara lain utang kredit dan Efek bersifat utang, dengan pengecualian utang usaha, utang dividen, utang pajak dan utang kontraktor dan kewajiban kerjasama operasi.

Wali Amanat

:

Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang pada saat ini adalah PT Bank Mega Tbk, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan atau pengganti haknya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

x

SINGKATAN ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI BMN

: Berarti PT Bosowa Marga Nusantara, merupakan Entitas Asosiasi Perseroan yang bergerak di bidang usaha operator Jalan Tol Ujung Pandang.

CMS

: Berarti PT Citra Margatama Surabaya, merupakan Entitas Asosiasi Perseroan yang bergerak di bidang usaha operator Jalan Tol Waru-Djuanda.

IT

: Berarti PT lsmawa Trimitra, merupakan Entitas Asosiasi Perseroan yang bergerak di bidang jasa pengelolaan gedung.

JBT

: Berarti PT Jasamarga Bali Tol, merupakan Entitas Anak Perseroan yang bergerak di bidang usaha pengusahaan Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa.

JLB

: Berarti PT Jakarta Lingkar Baratsatu, merupakan Entitas Asosiasi Perseroan yang bergerak di bidang usaha operator Jalan Tol Ruas JORR W1 (Kebon Jeruk-Penjaringan).

JLJ

: Berarti PT Jalantol Lingkarluar Jakarta, merupakan Entitas Anak Perseroan yang bergerak di bidang usaha operator Jalan Tol JORR.

JMP

: Berarti PT Jasamarga Properti, merupakan Entitas Anak Perseroan yang bergerak di bidang pembangunan, perdagangan dan jasa terkait properti.

JMU

: Berarti PT Jatim Marga Utama, merupakan Entitas Asosiasi Perseroan yang menjadi Investor Jalan Tol TJP.

JPT atau : Berarti PT Jasamarga Pandaan Tol (dahulu bernama PT Margabumi Adhikaraya) merupakan MBAR Entitas Anak Perseroan yang memiliki rencana pengusahaan Jalan Tol Gempol-Pandaan. MBMR

: Berarti PT Margabumi Matraraya, merupakan Entitas Asosiasi Perseroan yang bergerak di bidang usaha operator Jalan Tol Surabaya-Gresik.

MKC

: Berarti PT Marga Kunciran Cengkareng, merupakan Entitas Anak Perseroan yang memiliki rencana pengusahaan Jalan Tol Kunciran-Cengkareng.

MLJ

: Berarti PT Marga Lingkar Jakarta, merupakan Entitas Anak Perseroan yang bergerak di bidang usaha pengusahaan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi W2 Utara.

MMS

: Berarti PT Marga Mandalasakti, merupakan Entitas Asosiasi Perseroan yang bergerak di bidang usaha operator Jalan Tol Tangerang-Merak.

MNA

: Berarti PT Marga Nujyasumo Agung, merupakan Entitas Anak Perseroan yang memiliki rencana pengusahaan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto.

MRJT

: Berarti PT Margaraya Jawa Tol, merupakan Entitas Asosiasi Perseroan yang bergerak di bidang usaha operator Jalan Tol Waru-Wonokromo-Tanjung Perak.

MSJ

: Berarti PT Marga Sarana Jabar, merupakan Entitas Anak Perseroan yang bergerak di bidang usaha pengusahaan Jalan Tol Bogor Ring Road.

MTN

: Berarti PT Marga Trans Nusantara, merupakan Entitas Anak Perseroan yang memiliki rencana pengusahaan Jalan Tol Kunciran-Serpong.

SMU

: Berarti PT Sarana Marga Utama, merupakan Entitas Anak Perseroan yang bergerak di bidang jasa konstruksi, perdagangan, persewaan kendaraan.

TJP

: Berarti PT Transmarga Jatim Pasuruan, merupakan Entitas Anak Perseroan yang memiliki rencana pengusahaan Jalan Tol Gempol-Pasuruan.

TLKJ

: Berarti PT Trans Lingkar Kita Jaya, merupakan Entitas Asosiasi Perseroan yang bergerak di bidang usaha operator Jalan Tol Cinere-Jagorawi.

TMJ

: Berarti PT Trans Marga Jateng, merupakan Entitas Anak Perseroan yang bergerak di bidang usaha pengusahaan Jalan Tol Semarang-Solo.

xi

RINGKASAN Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbanganpertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan berdasarkan laporan keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN Perseroan didirikan berdasarkan Akta No.1 tanggal 1 Maret 1978, dengan nama, “PT Jasa Marga  (Indonesia Highway Corporation)”, yang kemudian diubah berdasarkan Akta No.187 tanggal 19 Mei 1981 dan nama Perseroan diubah menjadi “PT Jasa Marga (Persero)”, keduanya dibuat dihadapan Kartini Muljadi, S.H., pada saat itu Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No.Y.A.5/130/1 tertanggal 22 Pebruari 1982 dan didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta berturutturut dibawah No.766 dan No.767 tanggal 2 Maret 1982 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73 tanggal 10 September 1982, Tambahan No.1138 (untuk selanjutnya akta No.1 tanggal 1 Maret 1978 dan akta No.187 tanggal 19 Mei 1981 tersebut disebut “Akta Pendirian”). Pendirian Perseroan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No.9 tahun 1969 tentang Penetapan PP Pengganti UU No.1 tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi UU, PP No.12 tahun 1969 tentang Perusahaan Jasa Marga (Persero) dan PP No.4 tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Pendirian Perusahaan Jasa Marga (Persero) Di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol serta Surat Keputusan Menkeu RI No.90/KMK.06/1978 tanggal 27 Pebruari 1978 tentang Penetapan Modal Perusahaan Jasa Marga (Persero) Di Bidang Jalan Tol. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 95 tanggal 21 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, dan telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHUAH.0.10-25313 tanggal 10 Juli 2012 dan didaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-062735.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 10 Juli 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 29 Nopember 2013 No. 96, Tambahan No. 7845/L.

xii

2. STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN Adapun struktur permodalan Perseroan pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam daftar Pemilikan Saham Yang Mencapai 5,00% atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan dan Disetor Penuh per 31 Juli 2014 dan Laporan Kepemilikan Saham-Direksi dan Komisaris per 31 Juli 2014 yang disusun oleh PT Datindo Entrycom, yaitu sebagai berikut : Keterangan

Nilai Nominal Rp500 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (lembar) (Rp)

Modal Dasar - Seri A Dwiwarna - Seri B Jumlah Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Seri A Dwiwarna - Negara Republik Indonesia - Seri B - Negara Republik Indonesia - Dewan Komisaris dan Direksi - Ir Agoes Widjanarko, MIP - Ibnu Purna Muchtar, SE, MA - Ir Adityawarman - Ir Hasanudin, M.Eng.Sc - Ir Abdul Hadi H.S MM - Ir Reynaldi Hermansjah - Ir Muh Najib Fauzan MSc - Masyarakat Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel

Persentase (%)

1 19.039.999.999 19.040.000.000

500 9.519.999.999.500 9.520.000.000.000

1

500

-

4.759.999.999

2.379.999.999.500

70,0000%

80.000 10.500 134.500 8.500 260.500 360.000 107.500 2.039.038.500 6.800.000.000 12.240.000.000

40.000.000 5.250.000 67.250.000 4.250.000 130.250.000 180.000.000 53.750.000 1.019.519.250.000 3.400.000.000.000 6.120.000.000.000

0,0012% 0,0002% 0,0020% 0,0001% 0,0038% 0,0053% 0,0016% 29,9859% 100,0000%  

3. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI Perseroan memiliki penyertaan saham pada beberapa perusahaan sehubungan dengan kerjasama pengusahaan jalan tol yang didasarkan pada Keputusan Menteri PU dan PPJT. Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, berikut tabel penyertaan saham Perseroan pada 12 (dua belas) Entitas Anak dan penyertaan saham baik langsung maupun tidak langsung sebesar kurang dari 50% pada 9 (sembilan) Entitas Asosiasi yang memiliki nilai ekonomis bagi Perseroan, sebagai berikut: Nama Perusahaan

1.

PT Marga Sarana Jabar (MSJ)

2.

PT Trans Marga Jateng (TMJ)

3.

PT Marga Kunciran Cengkareng (MKC)

4.

PT Marga Trans Nusantara (MTN)

5.

PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ)

6.

PT Marga Nujyasumo Agung (MNA)

7.

PT Transmarga Jatim Pasuruan (TJP)

Kegiatan Usaha Entitas Anak (Jalan Tol) Pengusahaan jalan tol Bogor Outer Ring Road Pengusahaan jalan tol Semarang-Solo Rencana Pengusahaan jalan tol KunciranCengkareng Rencana Pengusahaan jalan tol Kunciran Serpong Pengusahaan jalan tol Lingkar Luar Jakarta Seksi W2 Utara Pengusahaan jalan tol Surabaya-Mojokerto Rencana Pengusahaan jalan tol GempolPasuruan

xiii

Persentase Kepemilikan

Tahun Status Operasional Penyertaan

55,00%

2007

Beroperasi

69,90%

2007

Beroperasi

76,15%

2008

60,00%

2008

65,00%

2009

55,00%

1994

Beroperasi

96,39%

2010

Belum Beroperasi (tahap konstruksi)

Belum Beroperasi (tahap pembebasan lahan) Belum Beroperasi (tahap pembebasan lahan) Beroperasi

Nama Perusahaan

Kegiatan Usaha

Persentase Kepemilikan

Tahun Status Operasional Penyertaan

Rencana Pengusahaan jalan tol ruas Gempol74,75% Pandaan Pengusahaan jalan tol ruas Nusa Dua-Ngurah 55,00% Rai-Benoa Entitas Anak (Non Jalan Tol) Operator jalan tol JORR 99,00% Jasa Konstruksi, Perdagangan, 99,00% Persewaan kendaraan Pembangunan, Perdagangan dan Jasa 99,00% terkait Properti Entitas Asosiasi (Jalan Tol) Operator jalan tol ruas JORR W1 (Kebon 19,10% Jeruk-Penjaringan) Investor Jalan Tol TJP 26,00% Operator Jalan Tol 21,24% Cinere-Jagorawi Operator Jalan Tol 5,26% Waru-Djuanda Operator Jalan Tol 6,47% Surabaya-Gresik Operator Jalan Tol 1,47% Ujung Pandang Operator Jalan Tol 1,94% Tangerang-Merak Operator Jalan Tol Waru-Wonokromo2,44% Tanjung Perak Entitas Asosiasi (Non Jalan Tol) Jasa Pengelolaan 25,00% Gedung

8.

PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT), dahulu PT Margabumi Adhikaraya (MBAR)

2011

Belum Beroperasi (tahap uji coba)

9.

PT Jasamarga Bali Tol (JBT)

2011

Beroperasi

2000

Beroperasi

2010

Beroperasi

2013

Belum Beroperasi (tahap perencanaan)

2008

Beroperasi

2002

Beroperasi

2012

Beroperasi

1996

Beroperasi

1991

Beroperasi

1993

Beroperasi

1989

Beroperasi

1997

Belum Beroperasi (tahap pembebasan lahan)

1995

Beroperasi

10. PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ) 11. PT Sarana Marga Utama (SMU)

12. PT Jasamarga Properti (JMP)

13. PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB) 14. PT Jatim Marga Utama (JMU) 15. PT Trans Lingkar Kita Jaya (TLKJ) 16. PT Citra Margatama Surabaya (CMS) 17. PT Margabumi Matraraya (MBMR) 18. PT Bosowa Marga Nusantara (BMN) 19. PT Marga Mandalasakti (MMS) 20. PT Margaraya Jawa Tol (MRJT)

21. PT lsmawa Trimitra (IT)

4. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI Nama Obligasi

:

Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T.

Jumlah Pokok Obligasi

:

Sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah).

Jangka Waktu

:

5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Tingkat Bunga Obligasi

:

dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,85% (sembilan koma delapan lima persen) per tahun.

Harga Penawaran

:

100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi

Satuan Pemesanan

:

Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya

Satuan Pemindahbukuan

:

Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya

Pembayaran Bunga Obligasi

:

Setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi

Penyisihan Dana (Sinking Fund) :

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

xiv

Pembelian Kembali

:

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali dengan ketentuan bahwa hal tersebut baru dapat dilaksanakan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Saat melakukan pembelian kembali Obligasi baik sebagai pelunasan Obligasi maupun untuk disimpan, Perseroan wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berberedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal permulaan penawaran pembelian kembali kecuali jika pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah, dan Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali. Penjelasan lebih lanjut dari pembelian kembali Obligasi dapat dilihat pada Bab X Informasi Tambahan ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

5. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI Perseroan merencanakan untuk menggunakan penerimaan hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan untuk: 1. Sekitar 70% digunakan untuk pelunasan Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S Seri S-A. 2. Sisanya sekitar 30% digunakan untuk pembayaran sebagian pinjaman bank Perseroan. Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perseroan dapat dilihat pada Bab II Informasi Tambahan ini. 6. HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.1 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. 884/PEF-Dir/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014, hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Tahun 2013 Perseroan adalah: AA id (Double A) Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk periode 3 Juni 2014 sampai dengan 1 Juni 2015. Pefindo menetapkan peringkat “idAA” untuk PT Jasa Marga (Persero) Tbk (Perseroan) untuk Obligasi XII Seri Q tahun 2006, Obligasi XIII Seri R tahun 2007 dan Obligasi XIV Seri JM-10 tahun 2010. Pefindo juga menegaskan peringkat “idAA” untuk Perseroan dan obligasinya yang beredar I/2013 senilai total Rp5,95 triliun. Prospek untuk peringkat Perusahaan adalah “Stabil”. Peringkat tersebut mencerminkan posisi Perseroan yang dominan pada industri jalan tol, pertumbuhan pendapatan jalan tol yang stabil terutama didorong oleh meningkatnya volume lalu lintas dan struktur tarif yang lebih baik, kuatnya indicator profitabilitas, serta fleksibilitas keuangan yang kuat. Namun, peringkat tersebut dibatasi oleh struktur modal Perseroan yang agresif dalam jangka pendek hingga menengah dan risiko bisnis sterkait pembangunan jalan tol baru.

xv

Perseroan adalah operator jalan tol terbesar di Indonesia dengan portofolio jalan tol termasuk Jagorawi, Tol Dalam Kota Jakarta, Prof Dr. Ir. Sedyatmo, Jakarta-Cikampek, Jakarta-Tangerang, Ulujami-Pondok Aren, jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR), Padalarang-Cileunyi, Cipularang, Surabaya-Gempol, Semarang, Belmera, Palikanci, Jalan Tol Lingkar Luar Bogor (BORR), Semarang-Solo, dan SurabayaMojokerto. Nusa Dua-Benoa, dan JORR West 2 North/W2N. Pemegang saham Perseroan pada akhir Juni 2014 meliputi Pemerintah Indonesia (70%), Manajemen dan Karyawan (0,20%), BPJS Ketenagakerjaan - JHT (1,26%), dan Publik sebesar kurang dari 2% untuk setiap pemegang sahamnya (dengan total 28,54%). Rating Perseroan didukung oleh faktor-faktor dibawah ini: - Posisi dominan dalam sektor bisnis jalan tol. - Pertumbuhan pendapatan jalan tol yang stabil terutama didorong oleh meningkatnya volume lalu lintas dan struktur tarif yang lebih baik. - Kuatnya indikator profitabilitas. - Kuatnya fleksibilitas keuangan. Faktor-faktor yang membatasi peringkat di atas adalah: - Struktur modal yang agresif dalam jangka pendek hingga menengah. - Risiko bisnis yang berhubungan dengan pengembangan jalan tol baru. Outlook “stabil” ditetapkan untuk peringkat korporat Perseroan. Peringkat akan dinaikkan bila ruas jalan tol baru Perseroan berhasil dioperasikan sesuai jadwal dan terbukti secara konsisten menghasilkan volume lalu lintas yang tinggi sesuai dengan diproyeksikan, serta memperbaiki struktur modalnya. Sebaliknya. Peringkat akan diturunkan bila struktur modal yang agresif tidak disertai oleh kinerja bisnis yang membaik, yang dapat memperlemah indikator proteksi arus kasnya. Tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas surat utang Perseroan. Perseroan akan menyampaikan peringkat tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada OJK paling lambat 10 hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab XI Informasi Tambahan ini. 7. RISIKO USAHA A. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN Sama halnya dengan kegiatan-kegiatan usaha lainnya, kegiatan usaha Perseroan juga tidak terlepas dari risiko-risiko baik secara mikro maupun makro. Risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usahanya antara lain: 1. Risiko Terkait Pembebasan Lahan atau Pengadaan Tanah (Keterlambatan dan Klaim) 2. Risiko Membengkaknya Biaya Konstruksi 3. Risiko Penyesuaian Tarif (Keterlambatan dan Besaran Tidak Sesuai Harapan) 4. Risiko Perubahan Peraturan 5. Risiko Bencana Alam atau Akibat Perbuatan Manusia 6. Risiko Volume Lalu Lintas Tidak Sesuai Perkiraan Awal 7. Risiko Perubahan Suku Bunga 8. Risiko Terputusnya Konstruksi Jalan Tol 9. Risiko Kehilangan Pendapatan Akibat Perselisihan dengan Pihak Lain

xvi

B. RISIKO INVESTASI BAGI INVESTOR PEMEGANG OBLIGASI Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah: 1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap II ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang. 2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan. 8. STRATEGI USAHA I.

Strategi Utama Perseroan menetapkan 3 strategi utama sebagai berikut: a. Pengembangan Bisnis Jalan Tol • Menambah panjang Jalan Tol untuk meningkatkan Nilai Perseroan dan untuk tetap mempertahankan Pangsa Pasar paling sedikit 50% Panjang Jalan Tol. b. Pengoperasian Jalan Tol • Mengoperasikan Jalan Tol yang efisien, aman, dan bermutu tinggi untuk meningkatkan kinerja operasional. • Memberikan pelayanan yang ekselen bagi pengguna jalan, Masyarakat, dan Pemerintah. c. Pengembangan Bisnis Lain • Mengembangkan usaha lain yang secara strategis memperkuat strategi pengembangan dan pengoperasian Jalan Tol. • Meningkatkan Pendapatan Usaha dengan memanfaatkan Sumber Daya Perseroan.

II. Strategi Pendukung a. Pengendalian Keuangan Pengendalian Keuangan untuk meningkatkan Nilai Perseroan, mendukung pertumbuhan Perseroan dan Mempertahankan Financial Sustainability. b. Organisasi dan SDM Peningkatan kompetensi dan penyiapan kader pimpinan serta karyawan bertalenta yang mendukung transformasi organisasi untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan Perseroan. c. Teknologi Informasi dan Rekayasa Teknik Rekayasa teknik dan implementasi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kinerja Perseroan. d. Kepatuhan dan Manajemen Risiko Pengelolaan risiko dan penerapan tata kelola Perseroan yang baik untuk meningkatkan kepercayaan dan nilai Perseroan. Keterangan lebih lanjut mengenai strategi usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Informasi Tambahan ini.

xvii

9. PROSPEK USAHA Perseroan adalah perusahaan tol berpengalaman, dan saat ini menjadi salah satu perusahaan jalan tol yang mengoperasikan 576,10 km tol, Perseroan saat ini menguasi 73,54% jalan tol di Indonesia. Total panjang jalan tol yang telah beroperasi di Indonesia mencapai 783,35 km. Saat ini Perseroan sedang membangun 9 (sembilan) ruas tol, sebagai berikut: No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Konsesi/Ruas BORR Semarang-Solo Gempol-Pasuruan JORR2 (Cengkareng-Kunciran) JORR2 (Kunciran-Serpong) JORR W2 Utara Surabaya-Mojokerto Gempol-Pandaan Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa

Konsesi Berakhir

Panjang (km)

Mitra

2054 2054 45 tahun dari tanggal efektif 35 tahun dari tanggal efektif 35 tahun dari tanggal efektif 2044 2049 35 tahun dari tanggal efektif 45 tahun dari tanggal efektif

11,00 69,64 34,20 14,19 11,20 7,70 36,30 13,60 10,00

BUMD BUMD BUMD BUMN & Swasta Swasta BUMD BUMN & Swasta BUMN, BUMD & Swasta BUMN & BUMD

Kepemilikan JSMR 55,00% 69,90% 96,39% 76,07% 60,00% 65,00% 55,00% 74,75% 55,00%

Sumber: Perseroan, 2014

Dari 9 (sembilan) ruas tol tersebut, beberapa diantaranya dalam tahap konstruksi, dan tiga diantaranya telah beroperasi sebagian yang terdiri dari Bogor Ring Road Seksi I & II sepanjang 5,85 km, SemarangSolo Seksi I & II (Semarang-Ungaran-Bawen) sepanjang 23,10 km dan Surabaya-Mojokerto Seksi I A (Waru-Sepanjang) sepanjang 2,30 km; dua diantaranya telah beroperasi secara penuh yaitu JORR W2 Utara sepanjang 7,7 km dan Nusa Dua-Ngurah Rai- Benoa sepanjang 10 km. Pengoperasian ruas-ruas tol tersebut akan mendorong pertumbuhan pendapatan Perseroan di tahun-tahun mendatang. Perseroan menargetkan seluruh ruas jalan tol baru tersebut dapat beroperasi pada periode 2013-2017, meskipun target tersebut sangat dipengaruhi pembebasan lahan oleh Pemerintah. Adapun ruas jalan tol baru yang saat ini dalam proses konstruksi dan pembebasan lahan adalah sebagai berikut: • Jalan Tol Semarang-Solo ruas Bawen-Salatiga (17,5 km); • Jalan Tol Surabaya-Mojokerto ruas Krian-Mojokerto (18,5 km); • Jalan Tol Gempol-Pasuruan ruas Gempol-Rembang (13,9 km); • Jalan Tol Gempol-Pandaan (13,6 km); • Jalan Tol Bogor Outer Ring Road ruas Kedung Badak-Yasmin (2,2 km). Setelah ruas tol yang baru tersebut selesai, maka Perseroan akan menambah jalan tol baru melalui tender, menambah penyertaan saham serta mengakuisisi ruas-ruas baru yang potensial, yang pemegang konsesinya memiliki hambatan untuk membangun jalan tol tersebut, terutama jalan tol yang terletak di kota-kota besar yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan sedapat mungkin terhubung dengan jalan tol existing Perseroan/Entitas Anak. Perseroan juga mengusulkan adanya pembangunan ruas tol baru untuk dibangun (unsolicited). Prospek Usaha Perseroan secara Makro Disamping panjang jalan tol yang terus bertambah, ada beberapa faktor lain yang membuat prospek industri jalan tol yang dikembangkan Perseroan semakin menarik. Faktor-faktor tersebut antara lain: 1. Volume lalu lintas pada ruas tol yang dikelola Perseroan diperkirakan akan tetap tumbuh secara positif, sehingga memberikan jaminan pertumbuhan pendapatan berkesinambungan; 2. Masa konsesi yang masih panjang dengan mayoritas akan berakhir pada tahun 2044 untuk 13 ruas yang sedang dioperasikan Perseroan; 3. Jalan tol baru yang terkoneksi dengan jalan tol yang sudah ada, sehingga memberi jaminan volume lalu lintas yang telah terbentuk; 4. Adanya potensi penambahan konsesi penguasan jalan tol melalui rencana untuk mengambil alih ruas-ruas jalan tol investor lain yang terhenti proses investasinya (akuisisi);

xviii

5. 6. 7. 8.

Posisi Perseroan sebagai pemimpin dalam industri jalan tol lndonesia; Perkembangan penduduk yang pesat; Perkembangan industri properti; Pertumbuhan penjualan kendaraan roda empat yang merupakan pasar terbesar dari pengguna jalan tol.

Keterangan lebih lanjut mengenai strategi usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Informasi Tambahan ini. 10. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya dikutip dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014. Untuk Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggaltanggal 31 Desember 20092010 dan 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013, yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (RSM AAJ), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf (1) Penekanan pada suatu hal: (a) Mengenai audit untuk penyajian kembali sehubungan dengan penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 16 “Perjanjian Konsesi Jasa” dan ISAK 22 “Perjanjian Konsesi Jasa” dan (b) Mengenai penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian interim dengan tambahan penyajian dan tambahan pengungkapan atas laporan keuangan konsolidasian interim terdahulu serta tambahan lampiran atas laporan keuangan tersendiri entitas induk; (2) Hal-hal lain: (a) Mengenai laporan keuangan entitas induk yang disajikan sebagai informasi tambahan yang merupakan bagian dari prosedur audit dan (b) Mengenai laporan audit diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam Informasi Tambahan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan PT Jasa Marga (Persero) di Bursa Efek Indonesia. Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 tidak diaudit. Untuk Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan dan ditandatangani oleh Drs. Djarwoto, Ak., sedangkan untuk Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan dan ditandatangani oleh Drs. Hartono, Ak, CPA. Serta Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (RSM AAJ) dan ditandatangani oleh Saptoto Agustomo. (dalam ribuan Rupiah) Per 30 Juni (Unaudited) Per 31 Desember Keterangan 2014 2013 2013 2012 2011 2010 2009* Total Aset 29.873.799.842 26.137.315.319 28.366.345.328 24.753.551.441 20.915.890.567 18.468.691.940 15.793.096.120 Total Liabilitas 18.772.027.267 16.147.943.391 17.499.365.288 14.965.765.873 12.555.380.912 10.849.302.825 8.645.386.625 Total Ekuitas 11.101.771.575 9.989.371.926 10.866.980.040 9.787.785.568 8.360.509.655 7.619.389.115 7.147.709.495

Catatan: *) Disajikan kembali

xix

(dalam ribuan Rupiah) Keterangan Pendapatan Usaha Laba Usaha Total Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 30 Juni (Unaudited) 2014 2013 2013 2012 2011 2010 2009* 4.485.628.973 4.760.480.104 10.294.667.635 9.070.219.074 6.485.771.905 6.553.955.038 4.352.282.256 1.585.670.719 1.441.278.452 2.663.177.142 2.975.235.917 2.330.464.868 2.100.029.532 1.796.640.118 740.934.788

730.066.393

1.236.626.699 1.536.346.216 1.180.499.546 1.040.622.764

845.319.247

811.809.280

760.566.529

1.335.122.900 1.602.624.246 1.197.526.635 1.045.800.557

830.266.429

Catatan: *) Disajikan kembali

(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain) Keterangan Rasio Keuangan Marjin EBITDA EBITDA terhadap Beban Bunga (x) Rasio Lancar Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas Rasio Liabilitas Terhadap Aset

Per 30 Juni 2014

2013

Per 31 Desember 2011

2012

2010

2009*

58,51 3,61

54,67 3,6 7

61,17

62,50

61,30

54,77

3,82

4,21

3,53

2,73

75,04 169,09

76,15 161,03

67,95

97,78

150,09

110,03

152,90

150,17

142,39

120,95

62,84

61,69

60,46

60,03

58,74

54,74

Catatan: *) Disajikan kembali

Ringkasan data keuangan penting Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab V Informasi Tambahan ini. 11. PERPAJAKAN Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. 12. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi dapat dilihat pada Bab XII Informasi Tambahan ini. 13. WALI AMANAT Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T No. 05 tanggal 1 September 2014, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk. Alamat Wali Amanat: PT Bank Mega Tbk. Menara Bank Mega, Lantai 16 Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14 A Jakarta 12790 Telp. (021) 79175000 Fax. (021) 7990720 Up: Capital Market Services

xx

14. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI a. Menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi. b. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan. c. Menerima pembayaran Denda apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian membayar jumlah Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan Obligasi yang dimilikinya. d. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terutang (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afilliasi Perseroan) berhak untuk mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan photo copy KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR dari kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. 15. OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN PERSEROAN Rekapitulasi Obligasi yang telah diterbitkan Perseroan adalah sebagai berikut: No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Jumlah Tingkat Suku Tenor (RpJuta) Bunga Jasa Marga I (A) 23.718 15,50% 5 Tahun Jasa Marga II/1 (B) 40.000 16,50% 5 Tahun Jasa Marga II/2 (C) 20.000 16,50% 5 Tahun Jasa Marga II/2 (D) 20.000 16,50% 5 Tahun Jasa Marga II/2 (E) 20.000 16,50% 5 Tahun Jasa Marga III/1 (F/1) 40.000 16,50% 5 Tahun Jasa Marga III/2 (F/2) 30.000 16,50% 5 Tahun Jasa Marga IV/1 (G/1) 40.000 16,50% 5 Tahun Jasa Marga IV/2 (G/2) 60.000 16,00% 5 Tahun Jasa Marga V/1 (H) 60.000 16,375% 5 Tahun Jasa Marga V/2 (I) 40.000 16,50% 5 Tahun Jasa Marga VI/1 (J) 75.000 17,00% 8 Tahun Jasa Marga VI/2 (K) 50.000 18,00% 8 Tahun Obligasi Indeks Pendapatan 40.000 Min 16,75% 12 Tahun Tahap 1 & bunga tambahan berdasarkan hasil operasi Padaleunyi Nama Obligasi

xxi

Tanggal Penerbitan 3 November 1983 31 Oktober 1983 6 Februari 1984 5 Maret 1984 31 Maret 1984 28 Desember 1984 1 Maret 1985 27 Desember 1985 24 Maret 1986 6 Juli 1987 19 November 1987 20 Juni 1988 1 Februari 1989 31 Juli 1989

Tanggal Jatuh Tempo 3 November 1988 31 Oktober 1988 6 Februari 1989 5 Maret 1989 31 Maret 1989 28 Desember 1989 1 Maret 1990 27 Desember 1990 24 Maret 1991 6 Juli 1992 19 November 1992 20 Juni 1996 1 Februaru 1997 31 Juli 2001

Status Lunas Lunas Lunas Lunas Lunas Lunas Lunas Lunas Lunas Lunas Lunas Lunas Lunas Lunas

No 15.

16.

17. 18.

19

20. 21. 22. 23.

Jumlah Tingkat Suku Tanggal Jatuh Tenor Tanggal Penerbitan (RpJuta) Bunga Tempo Obligasi Indeks Pendapatan 30.000 Min 16,75% 12 Tahun 21 September 1989 21 September 2001 Tahap 2 & bunga tambahan berdasarkan hasil operasi Padaleunyi Jasa Marga VII (L) 100.000 2,00% di 8 Tahun 8 Juni 1990 8 Juni 1998 atas rata-rata deposito berjangka 3 bulan bank umum Jasa Marga VIII (M) 150.000 16,50% 8 Tahun 27 Maret 2000 27 Maret 2008 Obligasi Jasa Marga IX 397.000 18,50% 5 Tahun 12 April 2002 12 April 2007 Seri N Tahun 2002 Dengan Tingkat Bunga Tetap [N1] Obligasi Jasa Marga IX 3.000 Tetap 18,50% 5 Tahun 12 April 2002 12 April 2007 Seri N Tahun 2002 Dengan sampai Tingkat Bunga Tetap & pembayaran Mengambang [N2] ke-8, & mengambang 16,50% -20,00% pembayaran ke-9 s/d ke20. Jasa Marga X (O) 650.000 16,15% 8 Tahun 4 Desember 2002 4 Desember 2010 Jasa Marga XI (P) 1.000.000 12,30% 10 Tahun 10 Oktober 2003 10 Oktober 2013 Obligasi JORR I 274.260 Rata-rata SBI 10 Tahun 19 November 2003 19 November 2013 3 bulan Obligasi JORR II (A) 78.300 15,25% 10 Tahun 5 Januari 2006 5 Januari 2016 Nama Obligasi

24. Obligasi JORR II (B) 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Obligasi JORR II (C) Jasa Marga XII (Q) Jasa Marga XIII (R) Jasa Marga XIV (JM-10) Jasa Marga I Seri JM-10 Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S – Seri A 31 Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S – Seri B 32. Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S – Seri C Total Obligasi Terutang

5 Januari 2006

5 Januari 2018

Status Lunas

Lunas

Lunas Lunas

Lunas

Lunas Lunas Lunas Belum Lunas*) Belum Lunas**) Belum Lunas Belum Lunas Belum Lunas Belum Lunas Lunas Belum Lunas

78.300

15,25%

12 Tahun

104.400 1.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 700.000

15,50% 13,50% 10,25% 9,35% 9,1% 8,40%

15 Tahun 5 Januari 2006 10 Tahun 6 Juli 2006 10 Tahun 21 Juni 2007 10 Tahun 12 Oktober 2010 3 Tahun 12 Oktober 2010 370 Hari 27 September 2013 Kalender

400.000

8,70%

3 Tahun 27 September 2013 27 September 2016 Belum Lunas

1.000.000

8,90%

5 Tahun 27 September 2013 27 September 2018 Belum Lunas

5 Januari 2021 6 Juli 2016 21 Juni 2017 12 Oktober 2020 12 Oktober 2013 2 Oktober 2014

5.859.154

*) Dilunasi pada tanggal 24 November 2008 sejumlah Rp923 juta. **) Dilunasi pada tanggal 24 November 2008 sejumlah Rp923 juta.

Total Obligasi Terutang hingga saat tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebesar Rp5.859.154 juta.

xxii

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I JASA MARGA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.950.000.000.000,- (LIMA TRILIUN SEMBILAN RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan : OBLIGASI BERKELANJUTAN I JASA MARGA TAHAP I TAHUN 2013 SERI S DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.100.000.000.000,- (DUA TRILIUN SERATUS MILIAR RUPIAH) Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan OBLIGASI BERKELANJUTAN I JASA MARGA TAHAP II TAHUN 2014 SERI T DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah), berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,85% (sembilan koma delapan lima persen) per tahun dan dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment). Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 19 Desember 2014, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu pada tanggal 19 September 2019. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. Sesuai dengan Peraturan No. IX.A.15, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-555/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga hanya dapat dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga. Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap III dan/atau Tahap Selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian. Dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo): AA id (Double A) Hasil Pemeringkatan ini Berlaku Untuk Periode 3 Juni 2014 Sampai Dengan 1 Juni 2015 Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XI Keterangan Tentang Pemeringkatan Obligasi

PT Jasa Marga (Persero) Tbk Kegiatan Usaha Merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara jalan tol, serta mengembangkan dan mengusahakan lahan di ruang milik jalan tol dan usaha lain yang terkait. Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia Kantor Pusat: Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13550 Tel. (021) 841 3630, 841 3526 Fax. (021) 841 3540 Situs Internet: www.jasamarga.com E-mail: [email protected] Kantor Cabang: 9 (sembilan) kantor cabang yang berlokasi di Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, Surabaya dan Medan RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT PEMBEBASAN LAHAN ATAU PENGADAAN TANAH. RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

1

Struktur Permodalan Perseroan Adapun struktur permodalan Perseroan pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam daftar Pemilikan Saham Yang Mencapai 5,00% atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan dan Disetor Penuh per 31 Juli 2014 dan Laporan Kepemilikan Saham-Direksi dan Komisaris per 31 Juli 2014 yang disusun oleh PT Datindo Entrycom, yaitu sebagai berikut : Keterangan

Nilai Nominal Rp500 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (lembar) (Rp)

Modal Dasar - Seri A Dwiwarna - Seri B Jumlah Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Seri A Dwiwarna - Negara Republik Indonesia - Seri B - Negara Republik Indonesia - Dewan Komisaris dan Direksi - Ir Agoes Widjanarko, MIP - Ibnu Purna Muchtar, SE, MA - Ir Adityawarman - Ir Hasanudin, M.Eng.Sc - Ir Abdul Hadi H.S MM - Ir Reynaldi Hermansjah - Ir Muh Najib Fauzan MSc - Masyarakat Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel

Persentase (%)

1 19.039.999.999 19.040.000.000

500 9.519.999.999.500 9.520.000.000.000

1

500

-

4.759.999.999

2.379.999.999.500

70,0000%

80.000 10.500 134.500 8.500 260.500 360.000 107.500 2.039.038.500 6.800.000.000 12.240.000.000

40.000.000 5.250.000 67.250.000 4.250.000 130.250.000 180.000.000 53.750.000 1.019.519.250.000 3.400.000.000.000 6.120.000.000.000

0,0012% 0,0002% 0,0020% 0,0001% 0,0038% 0,0053% 0,0016% 29,9859% 100,0000%  

Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari saham Seri A Dwiwarna yang khusus hanya dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan saham seri B yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan masyarakat. Saham Seri A-Dwiwarna Saham yang dikeluarkan Perseroan terdiri dari Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Biasa Atas Nama Seri B. Perseroan hanya mengeluarkan 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun. Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan kepada Negara Republik Indonesia hak istimewa sebagaimana diuraikan di bawah ini: • Hak untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris • Hak untuk mengubah anggaran dasar termasuk perubahan modal • Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan pembubaran Saham Biasa Atas Nama Seri B Kecuali untuk hak-hak istimewa yang berdasarkan anggaran dasar hanya diberikan secara khusus kepada pemegang saham Seri A Dwiwarna sebagaimana telah diterangkan di atas, maka pemegang saham Seri B mempunyai hak yang sama dengan pemegang saham Seri A Dwiwarna, antara lain untuk (i) menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, (ii) menerima dividen, dan (iii) membeli saham baru Perseroan.

2

Saham Biasa Atas Nama Seri B yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama Seri B lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Keterangan ringkas mengenai Obligasi adalah sebagai berikut: KETERANGAN TENTANG OBLIGASI NAMA OBLIGASI Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah “OBLIGASI BERKELANJUTAN I JASA MARGA TAHAP II TAHUN 2014 SERI T”. JENIS OBLIGASI Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perseroan Efek atau Bank Kustodian. HARGA PENAWARAN 100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi. JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,85% (sembilan koma delapan lima persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik, di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan akan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan). Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 19 Desember 2014, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu pada tanggal 19 September 2019. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.

3

Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan KSEI. Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut: Bunga Ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Obligasi 19 Desember 2014 19 Maret 2015 19 Juni 2015 19 September 2015 19 Desember 2015 19 Maret 2016 19 Juni 2016 19 September 2016 19 Desember 2016 19 Maret 2017 19 Juni 2017 19 September 2017 19 Desember 2017 19 Maret 2018 19 Juni 2018 19 September 2018 19 Desember 2018 19 Maret 2019 19 Juni 2019 19 September 2019

SATUAN PEMINDAHBUKUAN DAN SATUAN PERDAGANGAN Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya. Satu satuan pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain) yaitu Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satuan perdagangan berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan Obligasi (harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000 atau kelipatannya). JATUH TEMPO Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yaitu dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal 19 September 2019. JAMINAN Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4

DANA PELUNASAN OBLIGASI (Sinking Fund) Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi. HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.1 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. 884/PEF-Dir/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014, hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Tahun 2013 Perseroan adalah: AA id (Double A) Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk periode 3 Juni 2014 sampai dengan 1 Juni 2015. Pefindo menetapkan peringkat “idAA” untuk PT Jasa Marga (Persero) Tbk (Perseroan) untuk Obligasi XII Seri Q tahun 2006, Obligasi XIII Seri R tahun 2007 dan Obligasi XIV Seri JM-10 tahun 2010. Pefindo juga menegaskan peringkat “idAA” untuk Perseroan dan obligasinya yang beredar I/2013 senilai total Rp5,95 triliun. Prospek untuk peringkat Perusahaan adalah “Stabil”. Peringkat tersebut mencerminkan posisi Perseroan yang dominan pada industri jalan tol, pertumbuhan pendapatan jalan tol yang stabil terutama didorong oleh meningkatnya volume lalu lintas dan struktur tarif yang lebih baik, kuatnya indicator profitabilitas, serta fleksibilitas keuangan yang kuat. Namun, peringkat tersebut dibatasi oleh struktur modal Perseroan yang agresif dalam jangka pendek hingga menengah dan risiko bisnis sterkait pembangunan jalan tol baru. Perseroan adalah operator jalan tol terbesar di Indonesia dengan portofolio jalan tol termasuk Jagorawi, Tol Dalam Kota Jakarta, Prof Dr. Ir. Sedyatmo, Jakarta-Cikampek, Jakarta-Tangerang, Ulujami-Pondok Aren, jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR), Padalarang-Cileunyi, Cipularang, Surabaya-Gempol, Semarang, Belmera, Palikanci, Jalan Tol Lingkar Luar Bogor (BORR), Semarang-Solo, dan SurabayaMojokerto. Nusa Dua-Benoa, dan JORR West 2 North/W2N. Pemegang saham Perseroan pada akhir Juni 2014 meliputi Pemerintah Indonesia (70%), Manajemen dan Karyawan (0,20%), BPJS Ketenagakerjaan - JHT (1,26%), dan Publik sebesar kurang dari 2% untuk setiap pemegang sahamnya (dengan total 28,54%). Rating Perseroan didukung oleh faktor-faktor dibawah ini: - Posisi dominan dalam sektor bisnis jalan tol. - Pertumbuhan pendapatan jalan tol yang stabil terutama didorong oleh meningkatnya volume lalu lintas dan struktur tarif yang lebih baik. - Kuatnya indikator profitabilitas. - Kuatnya fleksibilitas keuangan. Faktor-faktor yang membatasi peringkat di atas adalah: - Struktur modal yang agresif dalam jangka pendek hingga menengah. - Risiko bisnis yang berhubungan dengan pengembangan jalan tol baru. Outlook “stabil” ditetapkan untuk peringkat korporat Perseroan. Peringkat akan dinaikkan bila ruas jalan tol baru Perseroan berhasil dioperasikan sesuai jadwal dan terbukti secara konsisten menghasilkan volume lalu lintas yang tinggi sesuai dengan diproyeksikan, serta memperbaiki struktur modalnya. Sebaliknya. Peringkat akan diturunkan bila struktur modal yang agresif tidak disertai oleh kinerja bisnis yang membaik, yang dapat memperlemah indikator proteksi arus kasnya.

5

Tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas surat utang Perseroan. Perseroan akan menyampaikan peringkat tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada OJK paling lambat 10 hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab XI Informasi Tambahan ini. PERPAJAKAN Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi dapat dilihat pada Bab XII Informasi Tambahan ini. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Olbigasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T No. 05 tanggal 1 September 2014, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk Alamat Wali Amanat: PT Bank Mega Tbk. Menara Bank Mega, Lantai 16 Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14 A Jakarta 12790 Telp. (021) 79175000 Fax. (021) 7990720 Up: Capital Market Services HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI a. Menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi. b. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan. c. Menerima pembayaran Denda apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian membayar jumlah Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan Obligasi yang dimilikinya. 6

d. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terutang (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afilliasi Perseroan) berhak untuk mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan photo copy KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR dari kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya. PEMBATASAN, KEWAJIBAN DAN KELALAIAN PERSEROAN Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, ditentukan bahwa terdapat pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban terhadap Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Bab X Informasi Tambahan ini. Selain pembatasan dan kewajiban Perseroan, dalam Perjanjian Perwaliamanatan, ditentukan kondisikondisi dan pengaturan mengenai kelalaian (cidera janji) Perseroan yang akan dijelaskan pada Bab X Informasi Tambahan ini. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO) Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Mengenai RUPO diuraikan dalam Bab X Informasi Tambahan ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi. TAMBAHAN UTANG YANG DIBUAT DI MASA YANG AKAN DATANG Di dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan tidak ada pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh tambahan utang pada masa yang akan datang. Perseroan tidak dapat mengagunkan sebagian besar maupun seluruh pendapatan atau harta kekayaan Perseroan yang ada pada saat tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan diluar kegiatan usaha Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat. Memenuhi kewajiban keuangan konsolidasi berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tahunan terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di Bapepam atau Bapepam dan LK atau OJK dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Memelihara perbandingan antara Laba Sebelum Bunga, Pajak, Penyusutan dan Amortisasi dengan Beban Bunga Yang Disesuaikan sedikitnya 1,25 : 1 (satu koma dua puluh lima berbanding satu). b. Memelihara perbandingan antara “Utang” dengan “Modal” tidak lebih dari 5 : 1 (lima berbanding satu).

7

PEMBELIAN KEMBALI Perseroan dapat melakukan pembelian kembali dengan ketentuan bahwa hal tersebut baru dapat dilaksanakan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Saat melakukan pembelian kembali Obligasi baik sebagai pelunasan Obligasi maupun untuk disimpan, Perseroan wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berberedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal permulaan penawaran pembelian kembali kecuali jika pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah, dan Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali. Penjelasan lebih lanjut dari pembelian kembali Obligasi dapat dilihat pada Bab X Informasi Tambahan ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi. HAK SENIORITAS ATAS UTANG Obligasi ini tidak memiliki peringkat (rank) yang lebih tinggi dari utang-utang lainnya yang saat ini dimiliki oleh Perseroan karena tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preferen dan pelunasannya dijamin dengan seluruh kekayaaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, secara paripassu, berdasarkan pasal 1131 dan 1132 kitab Undang-Undang Hukum Perdata. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan No. IX.A.15 yaitu: a. Telah menjadi Perseroan atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun; b. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan; c. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Pefindo. Selama jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T, Perseroan tidak pernah mengalami gagal bayar sesuai dengan Surat Pernyataan yang disampaikan Perseroan tertanggal 29 Agustus 2014.

8

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI Perseroan merencanakan untuk menggunakan penerimaan hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan untuk:   1. Sekitar 70% digunakan untuk pelunasan Obligasi Perseroan: Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S Seri S-A yang diterbitkan pada tanggal 27 September 2013 yang akan jatuh tempo pada 2 Oktober 2014 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,4% per tahun.   2.   Sisanya sekitar 30% digunakan untuk pembayaran sebagian pinjaman bank dengan keterangan sebagai berikut: a. Sekitar 25% akan digunakan untuk pembayaran kredit modal kerja di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan rincian sebagai berikut: • Total pagu kredit sesuai Addendum IV Perjanjian Kredit No.75 tanggal  23 Juli 2014  adalah sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).  • Tingkat suku bunga pinjaman adalah suku bunga deposito 3 (tiga) bulan Bank Mandiri yang dipublikasikan ditambah margin 4,00% per tahun. • Periode pembayaran bunga dibayar setiap tiga bulan. • Jaminan atas pinjaman adalah negative pledge. • Tujuan penggunaan pinjaman adalah untuk membiayai modal kerja/operasional perusahaan termasuk perbaikan/pemeliharaan jalan tol dan/atau untuk mengatasi defisit operasional/cash flow perusahaan. • Sifat hubungan afiliasi: Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia.   b. Sekitar 5% akan digunakan untuk pembayaran kredit modal kerja di PT Bank Central Asia Tbk dengan rincian sebagai berikut: • Total pagu kredit sesuai  Perubahan Atas  Perjanjian  Kredit No. 11 tanggal 12 Agustus 2014 adalah sebesar Rp.636.000.000.000,- (enam ratus tiga puluh enam miliar Rupiah). • Tingkat suku bunga pinjaman adalah suku bunga deposito Rupiah untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan yang berlaku di BCA untuk nilai nominal deposito lebih besar dari atau sama dengan Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah), ditambah margin 3,9% (tiga koma sembilan persen) per tahun. • Periode pembayaran bunga dibayar setiap tiga bulan. • Jaminan atas pinjaman adalah negative pledge. • Tujuan penggunaan pinjaman adalah untuk modal kerja. • Sifat hubungan afiliasi: Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Bank Central Asia Tbk. Pertimbangan Perseroan melakukan pelunasan pinjaman adalah karena suku bunga pinjaman kredit modal kerja terus meningkat.

  Dalam pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T ini akan mengikuti ketentuan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.   Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada OJK sesuai dengan dengan Peraturan No. X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.   

9

Apabila Perseroan bermaksud merubah penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum, maka rencana perubahan tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah disetujui dalam RUPO sesuai dengan Peraturan No. X.K.4.   Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum atas Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dan/atau Peraturan No. IX.E.2.   Adapun aksi korporasi terakhir yang dilakukan Perseroan adalah Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S yang dilakukan pada tahun 2013. Melalui surat Perseroan No. BF.KU09.02.164 tanggal 9 Januari 2014 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S, Perseroan telah melaporkan kepada OJK, dimana seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelajutan Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S setelah dikurangi biayabiaya emisi, telah direalisasikan seluruhnya sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana yang telah diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I tahun 2013 Seri S dan pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan terdapat sisa sebesar NIHIL.   Penggunaan dana hasil penawaran umum ini akan mengikuti ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No.SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, perincian dari biaya-biaya penunjukan lembaga dan profesi penunjang pasar modal serta biaya-biaya emisi lainnya yang dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persentase dari pokok Obligasi dalam Penawaran Umum ini adalah kurang lebih setara dengan 0,53067% (nol koma lima tiga nol enam tujuh persen), yang meliputi: a. Biaya jasa penjamin emisi efek sekitar 0,0475% yang terdiri dari biaya management sebesar (Management Fee) 0,0275% biaya penjaminan (Underwriting Fee) sebesar 0,0100% dan biaya penjualan (Selling Fee) sebesar 0,0100%. b. Biaya profesi penunjang pasar modal sekitar 0,148%,yang terdiri dari biaya konsultan hukum sekitar 0,064%, dan biaya notaris sekitar 0,084%; c.   Biaya lembaga penunjang pasar modal sekitar 0,1175%, yang terdiri dari biaya jasa wali amanat sekitar 0,0075%, perusahaan pemeringkat efek sekitar 0,11%; d. Biaya pencatatan: 0,0176%, yang terdiri dari biaya KSEI sekitar 0,0011% dan BEI sekitar 0,0165%; e. Biaya emisi lainnya (percetakan, iklan dan lain-lain) sekitar 0,2%.

10

III. KETERANGAN TAMBAHAN MENGENAI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK A. Riwayat Singkat Perseroan Perseroan didirikan berdasarkan Akta No.1 tanggal 1 Maret 1978, dengan nama, “PT Jasa Marga  (Indonesia Highway Corporation)”, yang kemudian diubah berdasarkan Akta No.187 tanggal 19 Mei 1981 dan nama Perseroan diubah menjadi “PT Jasa Marga (Persero)”, keduanya dibuat dihadapan Kartini Muljadi, S.H., pada saat itu Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No.Y.A.5/130/1 tertanggal 22 Pebruari 1982 dan didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta berturutturut dibawah No.766 dan No.767 tanggal 2 Maret 1982 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73 tanggal 10 September 1982, Tambahan No.1138 (untuk selanjutnya akta No.1 tanggal 1 Maret 1978 dan akta No.187 tanggal 19 Mei 1981 tersebut disebut “Akta Pendirian”). Pendirian Perseroan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No.9 tahun 1969 tentang Penetapan PP Pengganti UU No.1 tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi UU, PP No.12 tahun 1969 tentang Perusahaan Jasa Marga (Persero) dan PP No.4 tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Pendirian Perusahaan Jasa Marga (Persero) Di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol serta Surat Keputusan Menkeu RI No.90/KMK.06/1978 tanggal 27 Pebruari 1978 tentang Penetapan Modal Perusahaan Jasa Marga (Persero) Di Bidang Jalan Tol. Terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 95 tanggal 21 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, telah disetujui perubahan Pasal 12 ayat 6 huruf j, Pasal 12 ayat 7, Pasal 12 ayat 13, Pasal 16 ayat 1 huruf b, Pasal 18 ayat 2 dan 3, serta Pasal 20 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-25313 tanggal 10 Juli 2012, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0062735.AH.01.09.tahun 2012 Tanggal 10 Juli 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 29 Nopember 2013 No. 96, Tambahan No. 7845/L. Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan terhadap anggaran dasar Perseroan. Berikut merupakan beberapa kejadian penting yang terjadi pada Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S: TANGGAL 27 November 2013 28 Maret 2014

KETERANGAN Penerbitan saham baru di PT Jasamarga Bali Tol sehingga kepemilikan saham Perseroan menjadi 55% Pembelian kepemilikan saham PT Entrada Utama dalam JPT sebesar 1,37% sehingga kepemilikan saham Perseroan menjadi 74,75%

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah membangun dan mengoperasikan 12 (dua belas) konsesi (pengusahaan jalan tol) jalan tol yang dikelola oleh 9 (sembilan) kantor cabang Perseroan serta 6 (enam) konsesi jalan tol yang dikelola melalui 6 (enam) Entitas Anak. Secara keseluruhan ruas tol terkonsolidasi Perseroan adalah sebanyak 18 (delapan belas) konsesi jalan tol dengan total panjang 576,10 km sudah beroperasi dan sepanjang 161,9 km dalam tahap pengembangan yang ditargetkan akan beroperasi pada tahun 2013-2017, sehingga Perseroan akan mengoperasikan jalan tol sepanjang 738 Km. Perseroan telah melakukan penawaran umum Obligasi kepada masyarakat sebanyak 14 kali dan Obligasi yang saat ini belum jatuh tempo adalah sebesar Rp5.859.154 juta. 11

Perseroan memiliki penyertaan saham pada beberapa perusahaan sehubungan dengan kerjasama pengusahaan jalan tol yang didasarkan pada Keputusan Menteri PU dan PPJT. Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, berikut tabel penyertaan saham Perseroan pada 12 (dua belas) Entitas Anak dan penyertaan saham baik langsung maupun tidak langsung sebesar kurang dari 50% pada 9 (sembilan) Entitas Asosiasi yang memiliki nilai ekonomis bagi Perseroan, sebagai berikut: Nama Perusahaan 1. PT Marga Sarana Jabar (MSJ) 2. PT Trans Marga Jateng (TMJ) 3. PT Marga Kunciran Cengkareng (MKC) 4. PT Marga Trans Nusantara (MTN) 5. PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ) 6. PT Marga Nujyasumo Agung (MNA) 7. PT Transmarga Jatim Pasuruan (TJP) 8. PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT) (dahulu PT Margabumi Adhikaraya (MBAR) 9. PT Jasamarga Bali Tol (JBT)

10. PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ) 11. PT Sarana Marga Utama (SMU)

12. PT Jasamarga Properti (JMP)

13. PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB)

14. PT Jatim Marga Utama (JMU) 15. PT Trans Lingkar Kita Jaya (TLKJ) 16. PT Citra Margatama Surabaya (CMS) 17. PT Margabumi Matraraya (MBMR) 18. PT Bosowa Marga Nusantara (BMN) 19. PT Marga Mandalasakti (MMS) 20. PT Margaraya Jawa Tol (MRJT)

21. PT lsmawa Trimitra (IT)

Persentase Kepemilikan Entitas Anak (Jalan Tol) Pengusahaan jalan tol 55,00% Bogor Outer Ring Road Pengusahaan jalan tol 69,90% Semarang-Solo Rencana Pengusahaan jalan tol Kunciran76,15% Cengkareng Kegiatan Usaha

Pengusahaan jalan tol Kunciran Serpong

60,00%

Rencana Pengusahaan jalan tol Lingkar Luar 65,00% Jakarta Seksi W2 Utara Pengusahaan jalan tol 55,00% Surabaya-Mojokerto Rencana Pengusahaan jalan tol Gempol96,39% Pasuruan Rencana Pengusahaan jalan tol ruas Gempol74,75% Pandaan Pengusahaan jalan tol ruas Nusa Dua-Ngurah 55,00% Rai-Benoa Entitas Anak (Non Jalan Tol) Operator jalan tol JORR 99,00% Jasa Konstruksi, Perdagangan, 99,00% Persewaan kendaraan Pembangunan, Perdagangan dan Jasa 99,00% terkait Properti Entitas Asosiasi (Jalan Tol) Operator jalan tol ruas JORR W1 (Kebon 19,10% Jeruk-Penjaringan) Investor Jalan Tol TJP 26,00% Operator Jalan Tol 21,24% Cinere-Jagorawi Operator Jalan Tol 5,26% Waru-Djuanda Operator Jalan Tol 6,47% Surabaya-Gresik Operator Jalan Tol 1,47% Ujung Pandang Operator Jalan Tol 1,94% Tangerang-Merak Operator Jalan Tol Wa r u - Wo n o k r o m o 2,44% Tanjung Perak Entitas Asosiasi (Non Jalan Tol) Jasa Pengelolaan 25,00% Gedung

12

Tahun Penyertaan

Status Operasional

2007

Beroperasi

2007

Beroperasi

2008 2008

Belum Beroperasi (tahap pembebasan lahan) Belum Beroperasi (tahap pembebasan lahan)

2009

Beroperasi

1994

Beroperasi

2010

Belum Beroperasi (tahap konstruksi)

2011

Belum Beroperasi (tahap uji coba)

2011

Beroperasi

2000

Beroperasi

2010

Beroperasi

2013

Beroperasi

2008

Beroperasi

2002

Beroperasi

2012

Beroperasi

1996

Beroperasi

1991

Beroperasi

1993

Beroperasi

1989

Beroperasi

1997

Belum Beroperasi (tahap pembebasan lahan)

1995

Beroperasi

B. Perizinan Perseroan Dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya, Perseroan telah memperoleh perizinan yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan yaitu: 1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 242/KPTS/M/2006 tanggal 8 Juni 2006 tentang Penetapan Pemberian Konsesi Terhadap Ruas Jalan Yang Diusahakan Oleh PT Jasa Marga. Dalam Keputusan Menteri tersebut Perseroan diberikan konsesi Pengusahaan Jalan Tol untuk ruas-ruas jalan tol Jakarta-Bogor-Ciawi, Jakarta-Tangerang, Surabaya-Gempol, JakartaCikampek, Padalarang-Cileunyi, Prof. Dr. Ir. Sedijatmo, Cawang-Tomang-Pluit, Belawan- MedanTanjung Morawa, Semarang Seksi A, B, C, Pondok Aren-Bintaro Viaduct-Ulujami, Palimanan-Kanci, Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi E1, E2, E3 dan W2, serta Cikampek-Padalarang, dengan masa Konsesi untuk seluruh ruas-ruas tersebut diatas ditetapkan selama 40 (empat puluh) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2005. 2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 365/KPTS/M/2007 tertanggal 28 Agustus 2007 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi E 1 Utara 4 (Ruas Jatiasih-Cikunir) dan Ram Kalimalang sebagai bagian dari Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR), Penambahan Gerbang Tol Cikunir pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol pada Jalan Lingkar Luar Jakarta (JORR). 3. Surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. KU.03.01-Mn/339 tanggal 18 Juni 2012 Perihal: Penetapan Pemenang Lelang Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan Tol Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu). 4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 513/KPTS/M/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Penetapan Perubahan Sistem Pengumpulan Tol Dan Tarif Tol Pada Ruas Jalan Tol Prof. Dr. Ir. Sedyatmo. 5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 398/KPTS/M/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Jalan Tol Ruas Jakarta-Cikampek. 6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 397/KPTS/M/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Jalan Tol Ruas Prof. Dr. Ir. Sedyatmo. 7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 227/KPTS/M/2011 tanggal 27 September 2011 tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Jalan Tol Pada Beberapa Ruas. 8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 80.1/KPTS/M/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 Tentang Pengoperasian Sementara Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi Pondok Pinang-Jagorawi (JORR “S”). Dalam Keputusan ini pemerintah menugaskan PT Jasa Marga (Persero) Tbk untuk melaksanakan pengoperasian sementara dan pemeliharaan Jalan Tol JORR “S” sampai dengan ditetapkan Badan Usaha Jalan Tol sebagai operator tetap. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 276/KPTS/M/2005 tentang Perubahan Wewenang Penyelenggaraan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi Pondok PinangJagorawi (JORR “S”) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI tanggal 3 Januari 2011 Nomor: 01 /KPTS/M/2011 Tentang Penetapan Simpang Susun Cemara Sebagai Bagian Dari Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol Pada Gerbang Tol H. Anif. 10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI tanggal 6 Januari 2011 Nomor: 02 /KPTS/M/2011 Tentang Penetapan Perubahan Sistem Pengumpulan Tol Pada Seksi Jakarta I C-Cimanggis dan Tarif Tol Pada Ruas Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi. 11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI tanggal 23 Februari 2011 Nomor: 49 /KPTS/M/2011 Tentang Penetapan Perubahan Sistem Pengumpulan Tol Pada Seksi Jakarta I C-Cikarang Barat dan Tarif Tol Pada Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek. 12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI tanggal 27 Juli 2012 Nomor: 212 /KPTS/M/2012 Tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Jalan Tol Prof. Dr. Ir. Sedyatmo. 13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI tanggal 1 Oktober 2012 Nomor: 311 /KPTS/M/2012 Tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek. 14. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI tanggal 4 Oktober 2013 No. 394/KPTS/M/2013 Tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Beberapa Ruas Jalan Tol.

13

15. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tanggal 28 November 2013 No. 490/KPTS/M/2013 Tentang Penyesuaian Tarif Tol Ruas Dalam Kota Jakarta. 16. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tanggal 28 Maret 2014 No. 171/KPTS/M/2014 Tentang Penetapan Simpang Susun Cibatu sebagai Bagian dari Jalan Tol Jakarta-Cikampek. 17. Surat No JL.03.04-P/62 perihal ijin pengoperasian Gerbang Tol Bekasi Barat 3 pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek dari Kepala BJPT kepada Dirut Jasa Marga. Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan terkait dengan izin-izin penting yang dimiliki oleh Perseroan kecuali perijinan terkait penyesuaian Tarif Tol pada tahun 2013, Penetapan Simpang Susun Cibatu dan pengoperasian Gerbang Tol Bekasi Barat 3 tersebut diatas. C. Struktur Permodalan Perseroan Susunan pemegang saham Perseroan sejak Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S sampai dengan saat tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan mengalami perubahan. Adapun struktur permodalan Perseroan pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam daftar Pemilikan Saham Yang Mencapai 5,00% atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan dan Disetor Penuh per 31 Juli 2014 dan Laporan Kepemilikan Saham-Direksi dan Komisaris per 31 Juli 2014 yang disusun oleh PT Datindo Entrycom, yaitu sebagai berikut : Keterangan Modal Dasar - Seri A Dwiwarna - Seri B Jumlah Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Seri A Dwiwarna - Negara Republik Indonesia - Seri B - Negara Republik Indonesia - Dewan Komisaris dan Direksi - Ir Agoes Widjanarko, MIP - Ibnu Purna Muchtar, SE, MA - Ir Adityawarman - Ir Hasanudin, M.Eng.Sc - Ir Abdul Hadi H.S MM - Ir Reynaldi Hermansjah - Ir Muh Najib Fauzan MSc - Masyarakat Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel

Nilai Nominal Rp500 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (lembar) (Rp)

Persentase (%)

1 19.039.999.999 19.040.000.000

500 9.519.999.999.500 9.520.000.000.000

1

500

-

4.759.999.999

2.379.999.999.500

70,0000%

80.000 10.500 134.500 8.500 260.500 360.000 107.500 2.039.038.500 6.800.000.000 12.240.000.000

40.000.000 5.250.000 67.250.000 4.250.000 130.250.000 180.000.000 53.750.000 1.019.519.250.000 3.400.000.000.000 6.120.000.000.000

0,0012% 0,0002% 0,0020% 0,0001% 0,0038% 0,0053% 0,0016% 29,9859% 100,0000%  

14

D. Pengurusan dan Pengawasan Menurut UU di Indonesia, Komisaris dan Direksi adalah terpisah dan jabatan ini tidak boleh dirangkap oleh masing-masing anggota Komisaris dan Direksi tersebut. Direksi dan Komisaris Perseroan sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Publik. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 80 tanggal 30 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.10-06484 tanggal 23 Februari 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-00116347.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 23 Februari 2012 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 94 tanggal 21 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU.AH.00110-24046 tanggal 2 Juli 2012 dan didaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU.0059996.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 2 Juli 2012 juncto. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No 72 tanggal 14 Mei 2014, yang dibuat oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-08419.40.22.2014 Tanggal 14 Mei 2014 dan didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-20288.AH.01.02.Tahun 2014 Tanggal 14 Mei 2014, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen

: : : : : :

Ir. Agoes Widjanarko, MIP Drs. Ibnu Purna Muchtar, SE, MA Prof. Dr. Akhmad Syakhroza Dr. Boediarso Teguh Widodo, M.E. Mayjen (Purn). Samsoedin Irjen Polisi (Purn.) Drs. Michael Dendron Primanto, S.H., MH

Sesuai ketentuan anggaran dasar Perseroan, masa jabatan masing-masing anggota Dewan Komisaris adalah terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya (mereka) dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka). Direksi Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur

: : : : :

Ir. Adityawarman Ir. Hasanudin, MIS Ir. Abdul Hadi, H.S, MM Ir. Reynaldi Hermansjah Ir. Muhammad Najib Fauzan, Msc.

Sesuai ketentuan anggaran dasar Perseroan, masa jabatan masing-masing anggota Direksi adalah terhitung sejak tanggal RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatan.

15

Berikut adalah keterangan singkat dari anggota Dewan Komisaris yang diangkat setelah penerbitan Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga yang diterbitkan pada tanggal 24 September 2013: Dr. Boediarso Teguh Widodo, M.E. Komisaris Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 23 Agustus 1958 (umur 56 tahun). Menjabat sebagai Komisaris berdasarkan Akta Nomor: 72 tanggal 14 Mei 2014. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (2013-sekarang) dan Anggota Dewan Komisaris RSUP Sanglah (2011- sekarang). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Pupuk Petrokimia (2012-April 2014), Direktur Jenderal Pembendaharaan (SeptemberNovember 2013), Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara (20122013), Direktur Penyususnan APBN pada DJA (2005-2012), Anggota Dewan Komisaris PT Bank Bukopin (2005-2009), Anggota Dewan Komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia (2004-2009), Kepala Pusat Analisa Pendapatan Negara dan Pembiayaan Anggaran pada BAF merangkap Direktur Penyusunan APBN pada DJAPK (2001-2005), Sekretaris Dewan Pengawas Perum Pegadaian (2000-2004) dan Kepala Pusat Analisa Belanja Negara pada BAF (2000-2001). Beliau meraih gelar S1-Sarjana dalam bidang Ekonomi Umum pada tahun 1982 dari Universitas Dipenogoro Semarang, gelar S2–Magister dalam bidang Keuangan Publik (Perencanaan dan Kebijakan Publik) pada tahun 2005 dari Universitas Indonesia, dan memperoleh gelar S3-Doktor dalam bidang Ekonomi Publik pada tahun 2012 dari Universitas Indonesia. Kompensasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Komisaris dan Direksi menerima kompensasi yang ditentukan oleh pemegang saham pada saat RUPS tahunan dan dibayarkan bulanan. Bentuk tunjangan dan fasilitas, serta komponen lain yang telah termasuk didalam komponen penghasilan tersebut juga mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN RI No. PER-07/MBU/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN dan sebagaimana ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Dewan Komisaris dan Direksi tidak menerima uang jasa atas kehadiran mereka dalam rapat-rapat Dewan Komisaris maupun Direksi. Jumlah remunerasi yang diterima Dewan Komisaris untuk tahun-tahun yang berakhir pada 30 Juni 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp8.525.333.824, Rp9.270.013.375, Rp7.337.164.708 dan Rp6.865.437.795. Sedangkan Jumlah remunerasi yang diterima Dewan Direksi untuk tahun-tahun yang berakhir pada 30 Juni 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp17.515.441.176, Rp19.245.562.367, Rp16.213.235.295 dan Rp14.963.897.202. Kompensasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi sudah termasuk Pajak Penghasilan dan Tunjangan Cuti Tahunan.

16

E. Sumber Daya Manusia Pada tanggal 30 Juni 2014 Perseroan dan Entitas Anak memiliki 5.654 (Unaudited) karyawan. Berikut adalah gambaran profil dan Komposisi Karyawan Tetap Perseroan: Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan Jabatan Perseroan Kepala Divisi / Kepala Biro Kepala Sub Divisi / Kepala Bagian Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian Kepala Gerbang Tol Kepala Shift Tenaga Ahli Pelaksana Sub Total PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ) Kepala Divisi / Kepala Biro Kepala Sub Divisi / Kepala Bagian Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian Kepala Gerbang Tol Kepala Shift Tenaga Ahli Pelaksana Sub Total PT Marga Sarana Jabar (MSJ) Kepala Divisi / Kepala Biro Kepala Sub Divisi / Kepala Bagian Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian Kepala Gerbang Tol Kepala Shift Tenaga Ahli Pelaksana Sub Total PT Trans Marga Jateng (TMJ) Kepala Divisi / Kepala Biro Kepala Sub Divisi / Kepala Bagian Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian Kepala Gerbang Tol Kepala Shift Tenaga Ahli Pelaksana Sub Total PT Marga Kunciran Cengkareng (MKC) Kepala Divisi / Kepala Biro Kepala Sub Divisi / Kepala Bagian Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian Kepala Gerbang Tol Kepala Shift Tenaga Ahli Pelaksana Sub Total

30 Juni 2014 (Unaudited)

31 Desember 2012

2013

2011

29 98 12 50 740 269 3583 4.781

30 101 186 50 726 285 3497 4.875

34 98 175 50 719 321 3.678 5.075

35 99 179 50 714 260 3.817 5.154

1 9 25 6 180 16 505 742

1 9 24 7 181 56 468 746

3 11 22 7 176 54 484 757

4 11 22 7 171 54 495 764

-

-

-

-

14 8 44 66

5 8 5 18

5 8 5 18

5 1 6

-

-

-

-

17

Jabatan

30 Juni 2014 (Unaudited)

PT Marga Trans Nusantara (MTN) Kepala Divisi / Kepala Biro Kepala Sub Divisi / Kepala Bagian Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian Kepala Gerbang Tol Kepala Shift Tenaga Ahli Pelaksana Sub Total PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ) Kepala Divisi / Kepala Biro Kepala Sub Divisi / Kepala Bagian Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian Kepala Gerbang Tol Kepala Shift Tenaga Ahli Pelaksana Sub Total PT Marga Nujyasumo Agung (MNA) Kepala Divisi / Kepala Biro Kepala Sub Divisi / Kepala Bagian Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian Kepala Gerbang Tol Kepala Shift Tenaga Ahli Pelaksana Sub Total PT Transmarga Jatim Pasuruan (TMJP) Kepala Divisi / Kepala Biro Kepala Sub Divisi / Kepala Bagian Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian Kepala Gerbang Tol Kepala Shift Tenaga Ahli Pelaksana Sub Total PT Jasamarga Pandaan Tol (dahulu PT Margabumi Adhikaraya (MBAR)) Kepala Divisi / Kepala Biro Kepala Sub Divisi / Kepala Bagian Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian Kepala Gerbang Tol Kepala Shift Tenaga Ahli Pelaksana Sub Total PT Jasamarga Bali Tol (JBT) Kepala Divisi / Kepala Biro Kepala Sub Divisi / Kepala Bagian Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian Kepala Gerbang Tol Kepala Shift Tenaga Ahli Pelaksana Sub Total

18

31 Desember 2012

2013

2011

-

-

-

-

2 1 3

2 1 3

2 1 3

2 1 3

1 6 2 19 15 43

1 6 2 19 15 43

1 6 2 19 15 43

1 5 3 19 15 43

-

-

-

-

-

-

-

-

1 2 3

1 2 3

-

-

30 Juni 2014 (Unaudited)

Jabatan PT Sarana Marga Utama (SMU) Kepala Divisi / Kepala Biro Kepala Sub Divisi / Kepala Bagian Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian Kepala Gerbang Tol Kepala Shift Tenaga Ahli Pelaksana Sub Total PT Jasamarga Properti (JMP) Kepala Divisi / Kepala Biro Kepala Sub Divisi / Kepala Bagian Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian Kepala Gerbang Tol Kepala Shift Tenaga Ahli Pelaksana Sub Total Total Perseroan & Entitas Anak

31 Desember 2012

2013

2011

1 5 5 5 16

1 5 5 5 16

1 5 5 5 16

1 5 5 8 16

5.654

5.704

5.909

5.982

Komposisi Direksi dan Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan Pendidikan Perseroan S3 Magister (S2) Sarjana (S1) Sarjana Muda/D3 SMU SMP SD Sub Total PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ) S3 Magister (S2) Sarjana (S1) Sarjana Muda/D3 SMU SMP SD Sub Total PT Marga Sarana Jabar (MSJ) S3 Magister (S2) Sarjana (S1) Sarjana Muda/D3 SMU SMP SD Sub Total

30 Juni 2014 (Unaudited)

31 Desember 2012

2013

2011

1 65 484 16 4.144 17 54 4.781

1 70 500 17 4.210 17 60 4.875

1 5 509 16 4.335 113 96 5.075

1 6 462 20 4.411 125 129 5.154

2 84 46 603 5 2 742

2 88 46 603 5 2 746

2 120 49 579 5 2 757

2 121 49 585 5 2 764

-

-

-

-

19

Pendidikan

30 Juni 2014 (Unaudited)

PT Trans Marga Jateng (TMJ) S3 Magister (S2) Sarjana (S1) Sarjana Muda/D3 SMU SMP SD Sub Total PT Marga Kunciran Cengkareng (MKC) S3 Magister (S2) Sarjana (S1) Sarjana Muda/D3 SMU SMP SD Sub Total PT Marga Trans Nusantara (MTN) S3 Magister (S2) Sarjana (S1) Sarjana Muda/D3 SMU SMP SD Sub Total PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ) S3 Magister (S2) Sarjana (S1) Sarjana Muda/D3 SMU SMP SD Sub Total PT Marga Nujyasumo Agung (MNA) S3 Magister (S2) Sarjana (S1) Sarjana Muda/D3 SMU SMP SD Sub Total PT Transmarga Jatim Pasuruan (TMJP) S3 Magister (S2) Sarjana (S1) Sarjana Muda/D3 SMU SMP SD Sub Total

20

31 Desember 2012

2013

2011

18 15 33 66

11 1 6 18

11 1 6 18

2 4 6

-

-

-

-

-

-

-

-

3 3

3 3

3 3

3 3

2 19 3 16 3 43

2 19 3 16 3 43

2 19 3 16 3 43

2 19 3 16 3 43

-

-

-

-

30 Juni 2014 (Unaudited)

Pendidikan PT Jasamarga Pandaan Tol (dahulu PT Margabumi Adhikaraya (MBAR)) S3 Magister (S2) Sarjana (S1) Sarjana Muda/D3 SMU SMP SD Sub Total PT Jasamarga Bali Tol (JBT) S3 Magister (S2) Sarjana (S1) Sarjana Muda/D3 SMU SMP SD Sub Total PT Sarana Marga Utama (SMU) S3 Magister (S2) Sarjana (S1) Sarjana Muda/D3 SMU SMP SD Sub Total PT Jasamarga Properti (JMP) S3 Magister (S2) Sarjana (S1) Sarjana Muda/D3 SMU SMP SD Sub Total Total Perseroan & Entitas Anak

31 Desember 2012

2013

2011

-

-

-

-

3 3

3 3

-

-

6 3 4 1 2 16

6 3 4 1 2 16

6 3 4 1 2 16

6 3 4 1 2 16

5.654

5.704

5.909

5.982

Komposisi Direksi dan Karyawan Menurut Usia Usia

30 Juni 2014 (Unaudited)

Perseroan ≤ 25 tahun 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 >51 tahun Sub Total PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ) ≤ 25 tahun 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 >51 tahun Sub Total

21

31 Desember 2012

2013

2011

23 92 222 982 1099 1383 980 4.781

35 83 283 1023 1162 1375 914 4.875

44 88 358 1.068 1.238 1.382 897 5.075

100 529 1.096 1.300 1.336 793 5.154

26 89 209 260 125 33 742

40 97 239 234 109 27 746

2 59 109 257 210 90 27 754

5 76 131 274 183 63 28 760

Usia

30 Juni 2014 (Unaudited)

PT Marga Sarana Jabar (MSJ) ≤ 25 tahun 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 >51 tahun Sub Total PT Trans Marga Jateng (TMJ) ≤ 25 tahun 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 >51 tahun Sub Total PT Marga Kunciran Cengkareng (MKC) ≤ 25 tahun 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 >51 tahun Sub Total PT Marga Trans Nusantara (MTN) ≤ 25 tahun 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 >51 tahun Sub Total PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ) ≤ 25 tahun 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 >51 tahun Sub Total PT Marga Nujyasumo Agung (MNA) ≤ 25 tahun 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 >51 tahun Sub Total

22

31 Desember 2012

2013

2011

-

-

-

-

22 17 6 8 11 2 66

2 5 8 2 1 18

3 5 8 2 18

5 1 6

-

-

-

-

-

-

-

-

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

3 4 8 9 9 10 43

4 5 8 10 10 6 43

4 6 10 8 10 5 43

1 4 6 12 6 11 3 43

Usia

30 Juni 2014 (Unaudited)

PT Transmarga Jatim Pasuruan (TMJP) ≤ 25 tahun 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 >51 tahun Sub Total PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT) (dahulu PT Margabumi Adhikaraya (MBAR)) ≤ 25 tahun 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 >51 tahun Sub Total PT Jasamarga Bali Tol (JBT) ≤ 25 tahun 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 >51 tahun Sub Total PT Sarana Marga Utama (SMU) ≤ 25 tahun 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 >51 tahun Sub Total PT Jasamarga Properti (JMP) ≤ 25 tahun 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 >51 tahun Sub Total Total Perseroan & Entitas Anak

23

31 Desember 2012

2013

2011

-

-

-

-

-

-

-

-

1 1 1 3

1 1 1 3

0

0

2 1 2 5 3 3 16

2 2 1 5 4 2 16

3 1 5 2 5 16

3 1 5 2 5 16

5.654

5704

5.909

5.982

Komposisi Karyawan Berdasarkan Ruas 30 Juni 2014 (Unaudited)

Unit Kerja / Cabang Perseroan Cabang Jagorawi Cabang Jakarta-Tangerang Cabang Surabaya-Gempol Cabang Jakarta-Cikampek Cabang Cawang-Tomang-Cengkareng Cabang Purbaleunyi Cabang Semarang Cabang Belmera Cabang Palikanci Unit Bisnis Tempat Istirahat & Pelayanan Sub Total Kantor Pusat Kantor Proyek Tenaga Diperbantukan Sub Total 0 Total Perseroan Entitas Anak Total Perseroan dan Entitas Anak

31 Desember 2012

2013

2011

609 472 513 743 783 457 202 213 164 11 4.167 438 58 118 614

621 478 519 751 793 459 212 214 166 11 4.224 439 60 152 651

652 493 530 764 814 500 214 220 169 4.356 470 92 157 719

681 502 550 780 824 517 216 223 172 4.465 429 130 130 689

4.781 873 5.654

4.875 829 5.704

5.075 846 5.921

5.154 841 5.995

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Karyawan Unit Kerja / Cabang

30 Juni 2014 (Unaudited)

Perseroan Karyawan Tetap Sub Total PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ) Karyawan Tetap Diperbantukan oleh Perseroan* Sub Total PT Marga Sarana Jabar (MSJ) Karyawan Tetap Diperbantukan oleh Perseroan* Sub Total PT Trans Marga Jateng (TMJ) Karyawan Tetap Diperbantukan oleh Perseroan* Sub Total PT Marga Kunciran Cengkareng (MKC) Karyawan Tetap Diperbantukan oleh Perseroan* Sub Total PT Marga Trans Nusantara (MTN) Karyawan Tetap Diperbantukan oleh Perseroan* Sub Total PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ) Karyawan Tetap Diperbantukan oleh Perseroan* Sub Total PT Marga Nujyasumo Agung (MNA) Karyawan Tetap Diperbantukan oleh Perseroan* Sub Total

24

31 Desember 2012

2013

2011

4,781 4.781

4,875 4.875

5.075 5.075

5.154 5.154

742 7 749

746 7 753

757 4 761

764 5 769

15 15

40 40

51 51

53 53

66 15 81

18 19 37

18 20 38

6 20 26

9 9

9 9

6 6

6 6

2 2

3 3

6 6

5 5

3 7 10

3 11 14

5 10 15

3 8 11

43 4 47

43 5 48

49 49

52 52

Unit Kerja / Cabang

30 Juni 2014 (Unaudited)

PT Transmarga Jatim Pasuruan (TMJP) Karyawan Tetap Diperbantukan oleh Perseroan Sub Total PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT) (dahulu PT Margabumi Adhikaraya (MBAR)) Karyawan Tetap Diperbantukan oleh Perseroan Sub Total PT Jasamarga Bali Tol (JBT) Karyawan Tetap Diperbantukan oleh Perseroan Sub Total PT Sarana Marga Utama (SMU) Karyawan Tetap Diperbantukan oleh Perseroan Sub Total PT Jasamarga Properti (JMP) Karyawan Tetap Diperbantukan oleh Perseroan Sub Total Total Perseroan & Entitas Anak

31 Desember 2012

2013

2011

17 17

16 16

12 12

12 12

12 12

7 7

13 13

12 12

3 7 10

3 7 10

15 15

4 4

16 3 19

16 3 19

16 4 20

16 2 18

8 8 5.760

7 7 5.838

0 6.050

0 6.109

*Diperbantukan oleh Perseroan merupakan termasuk dalam karyawan tetap Perseroan dan setiap karyawan tidak memiliki rangkap jabatan

Dalam pengelolaan sumber daya manusia, Perseroan meletakkan beberapa prinsip dasar yang senantiasa menjadi pedoman bagi setiap pimpinan di semua jajaran unit organisasi Perseroan dalam melaksanakan supervisi terhadap masing-masing karyawan yang berada dibawah tanggung jawabnya, sehingga setiap karyawan akan dapat dengan mudah menerima nilai-nilai perusahaan sebagai nilai pribadi masing-masing. Agar tercipta kualitas karyawan yang diinginkan, Perseroan selalu berusaha menciptakan suasana kerja yang baik yang dapat mendorong karyawan untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya melalui kompetisi yang sehat dengan tetap menggalang rasa kebersamaan, persaudaraan maupun kekeluargaan. Selain itu juga Perseroan selalu memberikan kesempatan yang sama kepada setiap karyawan untuk berkembang seluas-luasnya sesuai kemampuan, minat, dan potensi yang dimiliki, melalui program-program pendidikan (internal maupun eksternal) dan pelatihan yang diadakan secara berkesinambungan, baik di dalam maupun di luar negeri.

25

F. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan Diagram Hubungan Kepemilikan Perseroan Dengan Entitas Anak dan Entitas Asosiasi.

Keterangan: BMN : CMS : IT : JBT : JLB : JLJ : JMP : JMU : JPT : MBMR : MKC : MLJ : MMS : MNA : MRJT : MSJ : MTN : SMU : TJP : TLKJ : TMJ :

Berarti PT Bosowa Marga Nusantara Berarti PT Citra Margatama Surabaya Berarti PT Ismawa Trimitra Berarti PT Jasamarga Bali Tol Berarti PT Jakarta Lingkar Baratsatu Berarti PT Jalantol Lingkarluar Jakarta Berarti PT Jasamarga Properti Berarti PT Jatim Marga Utama Berarti PT Jasamarga Pandaan Tol Berarti PT Margabumi Matraraya Berarti PT Marga Kunciran Cengkareng Berarti PT Marga Lingkar Jakarta Berarti PT Marga Mandalasakti Berarti PT Marga Nujyasumo Agung Berarti PT Margaraya Jawa Tol Berarti PT Marga Sarana Jabar Berarti PT Marga Trans Nusantara Berarti PT Sarana Marga Utama Berarti PT Transmarga Jatim Pasuruan Berarti PT Trans Lingkar Kita Jaya Berarti PT Trans Marga Jateng

Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan Dengan Entitas Anak (>50%) Berikut ini hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Entitas Anak: Nama

Perseroan

JLJ

MSJ

TMJ MKC MTN MLJ MNA

TJP

JPT (d/h MBAR)

JBT

SMU JMP

Ir. Agoes Widjanarko, MIP

Komisaris Utama

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Drs. Ibnu Purna Muchtar, SE, MA

Komisaris

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KU

Prof. Dr. Akhmad Syakhroza

Komisaris

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Boediarso Teguh Widodo

Komisaris

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mayjen (Purn). Samsoedin

Komisaris Independen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Irjen Polisi (Purn.) Drs. Michael Dendron Primanto, S.H., MH

Komisaris Independen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ir. Adityawarman

Direktur Utama

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ir. Hasanudin, MIS

Direktur

-

-

K

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ir. Abdul Hadi, H.S, MM

Direktur

-

-

-

-

-

K

-

-

-

KU

-

K

Ir. Reynaldi Hermansjah

Direktur

-

K

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ir. Muhammad Najib Fauzan, Msc. Direktur

-

-

-

-

-

-

K

-

-

-

KU

-

Keterangan: KU : Komisaris Utama K : Komisaris

26

G. Keterangan Penyertaan Saham atas Entitas Anak dan Entitas Asosiasi Perseroan memiliki penyertaan saham pada beberapa perusahaan sehubungan dengan kerjasama pengusahaan jalan tol yang didasarkan pada Keputusan Menteri PU dan PPJT. Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, berikut tabel penyertaan saham Perseroan pada 12 (dua belas) Entitas Anak dan penyertaan saham baik langsung maupun tidak langsung sebesar kurang dari 50% pada 9 (sembilan) Entitas Asosiasi yang memiliki nilai ekonomis bagi Perseroan, sebagai berikut: Persentase Kepemilikan Entitas Anak (Jalan Tol) Pengusahaan jalan tol 1. PT Marga Sarana Jabar (MSJ) 55,00% Bogor Outer Ring Road Pengusahaan jalan tol 2. PT Trans Marga Jateng (TMJ) 69,90% Semarang-Solo Rencana Pengusahaan 3. PT Marga Kunciran Cengkareng (MKC) jalan tol Kunciran76,15% Cengkareng Rencana Pengusahaan 4. PT Marga Trans Nusantara (MTN) jalan tol Kunciran 60,00% Serpong Pengusahaan jalan tol 5. PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ) Lingkar Luar Jakarta 65,00% Seksi W2 Utara Pengusahaan jalan tol 6. PT Marga Nujyasumo Agung (MNA) 55,00% Surabaya-Mojokerto Rencana Pengusahaan 7. PT Transmarga Jatim Pasuruan (TJP) jalan tol Gempol96,39% Pasuruan Rencana Pengusahaan PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT) d/h 8. jalan tol ruas Gempol74,75% PT Margabumi Adhikaraya (MBAR) Pandaan Pengusahaan jalan tol 9. PT Jasamarga Bali Tol (JBT) ruas Nusa Dua-Ngurah 55,00% Rai-Benoa Entitas Anak (Non Jalan Tol) 10. PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ) Operator jalan tol JORR 99,00% Jasa Konstruksi, 11. PT Sarana Marga Utama (SMU) Perdagangan, 99,00% Persewaan kendaraan Pembangunan, 12. PT Jasamarga Properti (JMP) Perdagangan dan Jasa 99,00% terkait Properti Entitas Asosiasi (Jalan Tol) Operator jalan tol ruas 13. PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB) JORR W1 (Kebon 19,10% Jeruk-Penjaringan) 14. PT Jatim Marga Utama (JMU) Investor Jalan Tol TJP 26,00% Operator Jalan Tol 15. PT Trans Lingkar Kita Jaya (TLKJ) 21,24% Cinere-Jagorawi Operator Jalan Tol 16. PT Citra Margatama Surabaya (CMS) 5,26% Waru-Djuanda Operator Jalan Tol 17. PT Margabumi Matraraya (MBMR) 6,47% Surabaya-Gresik Operator Jalan Tol 18. PT Bosowa Marga Nusantara (BMN) 1,47% Ujung Pandang Operator Jalan Tol 19. PT Marga Mandalasakti (MMS) 1,94% Tangerang-Merak Operator Jalan Tol 20. PT Margaraya Jawa Tol (MRJT) Wa r u - Wo n o k r o m o 2,44% Tanjung Perak Entitas Asosiasi (Non Jalan Tol) Jasa Pengelolaan 21. PT lsmawa Trimitra (IT) 25,00% Gedung Nama Perusahaan

Kegiatan Usaha

27

Tahun Penyertaan

Status Operasional

2007

Beroperasi

2007

Beroperasi

2008

2008

Belum Beroperasi (tahap pembebasan lahan) Belum Beroperasi (tahap pembebasan lahan)

2009

Beroperasi

1994

Beroperasi

2010

Belum Beroperasi (tahap konstruksi)

2011

Belum Beroperasi (tahap konstruksi)

2011

Beroperasi

2000

Beroperasi

2010

Beroperasi

2013

Belum Beroperasi (tahap perencanaan)

2008

Beroperasi

2002

Beroperasi

2012

Beroperasi

1996

Beroperasi

1991

Beroperasi

1993

Beroperasi

1989

Beroperasi

1997

Belum Beroperasi (tahap pembebasan lahan)

1995

Beroperasi

Keterangan mengenai penyertaan Perseroan pada Entitas Anak: a. PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (“JLJ”) Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan pada JLJ terkait dengan anggaran dasar, struktur permodalan, kepemilikan saham serta ikhtisar data keuangan penting yaitu sebagai berikut : Pendirian dan Kegiatan Usaha Anggaran Dasar JLJ telah beberapa kali mengalami perubahan, dimana terakhir diubah berdasarkan Akta No. 28 tanggal 16 Desember 2013 dibuat dihadapan Amriyati Amin Supriyadi, SH, MH, Notaris di Jakarta, Anggaran Dasar JLJ Pasal 4 telah diubah sehubungan dengan peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan/disetor.Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-00222.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 3 Januari 2014, dicatat dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0000483.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 3 Januari 2014, (untuk selanjutnya disebut dengan “Akta No. 28 Tanggal 16 Desember 2013”). Tidak terdapat perubahan kegiatan usaha JLJ, yaitu menjalankan kegiatan usaha penyelenggaraan pengusahaan jalan tol. Tidak terdapat perubahan perijinan yang dimiliki oleh JLJ. Pengurus dan Pengawas Tidak terdapat perubahan pengurus dan pengawas JLJ. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Berdasarkan Akta No. 28 Tanggal 16 Desember 2013 tersebut, struktur permodalan JLJ adalah sebagai berikut: Pemegang Saham A. Modal Dasar B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan Induk Koperasi Karyawan Jasa Marga C. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Nilai Nominal Rp1.000 per saham Jumlah Saham (lembar) Jumlah Nilai Nominal (Rp) 50.000.000 50.000.000.000

D. Saham dalam Portepel

%

27.348.750 276.250 27.625.000

27.348.750.000 276.250.000 27.625.000.000

99,00 1,00 100,00

22.375.000

22.375.000.000

-

Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting JLJ yang angka-angkanya dikutip dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2012 dan 2013 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 (inhouse). Untuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013, yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (RSM AAJ), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini tidak diaudit (inhouse).

28

Posisi Keuangan (dalam ribuan Rupiah) Keterangan Aset Lancar Aset Tidak Lancar Jumlah Aset Liabilitas Jangka Pendek Liabilitas Jangka Panjang Jumlah Liabilitas Jumlah Ekuitas Jumlah Liabilitas & Ekuitas

30 Juni 2014 (Unaudited) 141.370.266 3.298.390 144.668.656 96.112.768 13.727.757 109.840.525 34.828.131 144.668.656

2013 99.155.597 4.126.010 103.281.607 67.198.076 67.198.076 36.083.531 103.281.607

31 Desember 2012 62.783.857 4.892.341 67.676.199 56.587.100 8.528 56.595.628 11.080.571 67.676.199

2011 41.754.412 19.208.345 60.962.757 41.172.547 11.652.142 52.824.689 8.138.068 60.962.757

Laporan Laba Rugi (dalam ribuan Rupiah) Keterangan Pendapatan Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Laba/(Rugi) Komprehensif Tahun Bejalan

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni (Unaudited) 2014 2013 198.196.497 95.167.314 1.878.713 4.605.134 1.323.804

2.164.057

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 234.499.728 5.543.455

2012 170.471.250 6.751.119

2011 136.809.943 4.250.374

2.714.952

5.486.307

2.677.689

b. PT Marga Sarana Jabar (“MSJ”) Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan pada MSJ terkait dengan anggaran dasar, struktur permodalan dan kepemilikan saham, pengurusan dan pengawasan serta ikhtisar data keuangan penting yaitu sebagai berikut: Pendirian dan Kegiatan Usaha Anggaran Dasar MSJ telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir diubah berdasarkan Akta No. 11 tanggal 3 Juli 2014 dengan judul “Penegasan Kembali Pernyataan Keputusan Rapat Di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT Marga Sarana Jabar”, yang dibuat dihadapan DR. Gunawan Djajaputra SH, SS, MH, Notaris di Kabupaten Tangerang, sehubungan dengan penambahan modal disetor dan ditempatkan MSJ serta perubahan pasal 4 Anggaran Dasar MSJ. Pengubahan Anggaran Dasar dimaksud telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-05178.40.20.2014 tanggal 3 Juli 2014, telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0067949.40.80.2014 tanggal 3 Juli 2014 serta telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar MSJ No. AHU-03925.40.21.2014 tanggal 3 Juli 2014 serta telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0067949.40.80.2014 tanggal 3 Juli 2014 (selanjutnya disebut “Akta No. 11 Tanggal 3 Juli 2014”). Tidak terdapat perubahan kegiatan usaha MSJ, yaitu berusaha dalam bidang Pengusahaan Jalan Tol Bogor Ring Road. MSJ memperoleh Hak Pengusahaan Jalan Tol ruas Bogor Ring Road dengan masa konsesi 45 tahun terhitung sejak 29 Mei 2006 berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Bogor Ring Road No. 194/PPJT/V/Mn/2006 tanggal 29 Mei 2006, yang kemudian dialihkan berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Pengusahaan Jalan Tol antara BPJT, Perseroan dan MSJ, serta diubah dengan: (i) Akta Amandemen I No. 5 tanggal 2 April 2008 dan (ii) Akta Amandemen II No. 2 tanggal 3 Desember 2008, keduanya dibuat dihadapan Rina Utami Jauhari, S.H., Notaris di Jakarta dan terakhir diubah berdasarkan Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Bogor Ring Road No. 04 tanggal 08 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Notaris yang sama, antara MSJ dengan Pemerintah RI.

29

Tambahan perijinan penting yang dimiliki MSJ adalah sebagai berikut: 1. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 258/KPTS/M/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Bogor Ring Road Segmen Sentul Selatan – Kedung Badak. 2. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 259/KPTS/M/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Pada Jalan Tol Bogor Ring Road Segmen Sentul Selatan – Kedung Badak. Pengurus dan Pengawas Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.2 tanggal 28 Juli 2009 juncto Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat No.5 tanggal 19 Juli 2010 keduanya dibuat dihadapan Iwan Ridwan, SH., Notaris di Bogor juncto. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 1 tanggal 1 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Sri Wahjuni Joemarsono Nugroho SH, Notaris di Kabupaten Bogor, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MSJ adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris Komisaris

: Dr. Maqdir Ismail, SH., LL.M. : Ir. Reynaldi Hermansjah : Dyah S.H. Wahju Sari

Direksi Direktur Utama : Ir. Muhamad Zahir Siregar, MM Direktur Teknik dan Operasi : Ir. Achmad Lukman Letnantoro Direktur Keuangan : Drs. Aggi Tjetje, SH Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Berdasarkan Akta No. 11 Tanggal 3 Juli 2014 tersebut, struktur permodalan MSJ adalah sebagai berikut: Pemegang Saham A. Modal Dasar B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk PT Jasa Sarana C. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh D. Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp10.000 per saham Jumlah Saham (lembar) Jumlah Nilai Nominal (Rp) 47.500.000 475.000.000.000 17.832.650 9.726.900 4.863.450 32.423.000 15.077.000

178.326.500.000 97.269.000.000 48.634.500.000 324.230.000.000 150.770.000.000

%

55,00 30,00 15,00 100,00 -

Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting MSJ yang angka-angkanya dikutip dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2012 dan 2013 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 (inhouse). Untuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013, yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (RSM AAJ), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyesuaian untuk penyajian kembali sehubungan dengan penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 16 “Perjanjian Konsesi Jasa” dan ISAK 22 “Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan”. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini tidak diaudit (inhouse).

30

Posisi Keuangan (dalam ribuan Rupiah) 30 Juni 2014 (Unaudited)

Keterangan Aset lancar Aset tidak lancar Jumlah Aset Liabilitas jangka pendek Liabilitas jangka panjang Jumlah Liabilitas Jumlah Ekuitas Jumlah Liabilitas & Ekuitas

2013 118.382.183 777.969.999 896.352.182 160.365.178 457.293.824 617.659.002 278.693.180 896.352.182

105.747.346 835.649.758 941.397.104 103.963.764 553.695.294 657.659.058 283.738.046 941.397.104

31 Desember 2012 55.904.587 492.452.413 548.357.000 80.602.938 302.481.281 383.084.219 165.272.781 548.357.000

2011 83.768.033 406.059.974 489.828.006 66.699.605 249.306.876 316.006.481 173.821.525 489.828.006

Laporan Laba Rugi (dalam ribuan Rupiah) Keterangan Pendapatan Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Laba/(Rugi) Komprehensif Tahun Bejalan

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni (Unaudited) 2014 2013 91.182.363 127.047.159

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 336.559.364

2012 133.390.832

2011 54. 098.031

(955.133)

(1.327.618)

(2.805.657)

(8.003.360)

(13.438.903)

(955.133)

(1.327.618)

(10.579.601)

(8.548.745)

(13.543.234)

c. PT Trans Marga Jateng (“TMJ”) Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan pada TMJ terkait dengan anggaran dasar, struktur permodalan dan kepemilikan saham, pengurusan dan pengawasan serta ikhtisar data keuangan penting yaitu sebagai berikut: Pendirian dan Kegiatan Usaha Anggaran Dasar TMJ telah beberapa kali mengalami perubahan, dimana terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar RUPS No. 668 tanggal 25 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Damar Susilowati SH, Notaris di Semarang, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor TMJ yang diambil bagian oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah dicatat dan diterima di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-01507.40.21.2014 tanggal 25 April 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-01507.40.21.2014 tanggal 25 April 2014 (selanjutnya disebut “Akta No. 668 Tanggal 25 Maret 2014”). Tidak terdapat perubahan kegiatan usaha TMJ, yaitu berusaha dalam bidang Pengusahaan Jalan Tol Semarang-Solo. TMJ memperoleh Hak Pengusahaan Jalan Tol Ruas Semarang-Solo dengan masa konsesi 45 tahun terhitung sejak 15 Desember 2006 berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas SemarangSolo No. 269/PPJT/V/Mn/2006 tanggal 15 Desember 2006, yang kemudian diubah dengan: (i) Akta Amandemen I No. 9 tanggal 14 November 2008, (ii) Akta Perjanjian Pengalihan No. 4 tanggal 3 Desember 2008 antara BPJT, Perseroan dan TMJ, (iii) Akta Amandemen II No. 6 tanggal 3 Desember 2008 dan (iv) Akta Amandemen III No. 15 tanggal 11 September 2009, yang seluruhnya dibuat dihadapan Rina Utami Jauhari, S.H., Notaris di Jakarta, antara TMJ dengan Pemerintah RI.

31

Tambahan perijinan penting yang dimiliki TMJ adalah sebagai berikut: - Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 177/KPTS/M/2014 tanggal 3 April 2014 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Pada Jalan Tol Semarang – Solo Segmen Semarang – Bawen. - Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 176/KPTS/M/2014 tanggal 3 April 2014 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Semarang – Solo Segmen Semarang – Bawen. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Berdasarkan Akta Pendirian juncto Akta No. 668 Tanggal 25 Maret 2014 tersebut, struktur permodalan TMJ adalah sebagai berikut: Pemegang Saham A. Modal Dasar B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah C. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Nilai Nominal Rp10.000 per saham Jumlah Saham (lembar) Jumlah Nilai Nominal (Rp) 184.000.000 1.840.000.000.000

D. Saham dalam Portepel

%

103.100.000 44.400.000 147.500.000

1.031.000.000.000 444.000.000.000 1.475.000.000.000

69,90 30,10 100,00

36.500.000

365.000.000.000

-

Pengurus dan Pengawas Berdasarkan Akta Penetapan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham TMJ No. 21 tanggal 29 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Emanuel Sudarmawan, SH., M.Kn Notaris di Semarang, juncto Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham TMJ No. 668 tanggal 25 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Damar Susilowati SH, Notaris di Semarang, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi TMJ adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris

: :

Ir. Danang Atmodjo Ir. Hasanudin, M.Eng. Sc

Direksi Direktur Utama : Direktur Administrasi dan Keuangan : Direktur Teknik dan Operasi :

Ir. Djadjat Sudradjat Drs. Darmoko, MBA Ir. Ari Nugroho

Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting TMJ yang angka-angkanya dikutip dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2012 dan 2013 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 (inhouse). Untuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013, yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (RSM AAJ), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyesuaian untuk penyajian kembali sehubungan dengan penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 16 “Perjanjian Konsesi Jasa” dan ISAK 22 “Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan”. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini tidak diaudit (inhouse).

32

Posisi Keuangan (dalam ribuan Rupiah) Keterangan

30 Juni 2014 (Unaudited)

Aset lancar Aset tidak lancar Jumlah Aset Liabilitas jangka pendek Liabilitas jangka panjang Jumlah Liabilitas Jumlah Ekuitas Jumlah Liabilitas & Ekuitas

2013 121.669.339 3.285.801.145 3.407.470.487 215.365.791 2.176.920.588 2.392.286.379 1.015.184.109 3.407.470.487

34.404.012 3.338.280.519 3.372.684.530 190.716.361 2.105.681.854 2.296.398.215 1.076.286.315 3.372.684.530

31 Desember 2012 121.463.739 2.561.092.620 2.682.556.359 304.451.823 1.554.958.300 1.859.410.123 823.146.236 2.682.556.359

2011 236.192.715 1.985.016.451 2.221.209.166 212.520.992 1.197.391.011 1.409.912.003 811.297.163 2.221.209.166

Laporan Laba Rugi (dalam ribuan Rupiah) Keterangan Pendapatan Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Laba/(Rugi) Komprehensif Tahun Bejalan

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni (Unaudited) 2014 2013 125.318.071 421.558.000 (84.897.793) (69.536.187) (84.897.793)

(69.441.102)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 671.919.441 (153.752.137)

2012 846.523.781 (126.661.248)

2011 500.626.520 (15.260.245)

(161.962.128)

(138.150.927)

(16.245.361)

d. PT Marga Kunciran Cengkareng (MKC) Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan pada MKC terkait dengan anggaran dasar, struktur permodalan dan kepemilikan saham, pengurusan dan pengawasan serta ikhtisar data keuangan penting yaitu sebagai berikut: Pendirian dan Kegiatan Usaha Anggaran Dasar MKC telah beberapa kali mengalami perubahan, dimana terakhir diubah berdasarkan Akta No. 03 tanggal 13 Maret 2014 dengan judul “Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Marga Kunciran Cengkareng”, yang dibuat dihadapan Efemia Surjawati Salim, SH, MHum, Notaris di Kota Tangerang, sehubungan dengan penegasan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor MKC dan perubahan pasal 4 ayat 2 anggaran dasar. Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-00353.40.21.2014 tanggal 11 April 2014, dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-00353.40.21.2014 tanggal 11 April 2014 (untuk selanjutnya disebut “Akta No. 03 Tanggal 13 Maret 2014”) Tidak terdapat perubahan kegiatan usaha MKC, yaitu berusaha dalam bidang Pengusahaan Jalan Tol Kunciran-Cengkareng. MKC memperoleh Hak Pengusahaan Jalan Tol Ruas Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran dengan masa konsesi 35 tahun terhitung sejak dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh BPJT berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol JORR II Ruas Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran No. 01 tanggal 2 Maret 2009, yang diubah seluruhnya dan dinyatakan kembali dalam Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran No. 6 tanggal 7 Juli 2011, yang keduanya dibuat dihadapan Rina Utami Jauhari, S.H., Notaris di Jakarta antara MKC dengan Pemerintah RI. Tambahan perizinan penting yang dimiliki MKC adalah sebagai berikut: - Surat Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal No. 419/1/IP-PB/PMA/2014 tanggal 24 Pebruari 2014 tentang Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing di dalam MKC.

33

Pengurus dan Pengawas Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 03 tanggal 23 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Efemia Surjawati Salim, S.H., MHum, Notaris di Tangerang juncto Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham No. 04 tanggal 14 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Notaris yang sama, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MKC adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Dedi Krisnariawan Sunoto Komisaris : Mohamad Bin Husin Direksi Direktur Utama Direktur Direktur

: Ir. Saut Parlindungan Simatupang, MM : Ir. Hendro Atmodjo : Zaidi Bin Ibrahim

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Berdasarkan Akta No. 03 Tanggal 13 Maret 2014 tersebut, struktur permodalan MKC adalah sebagai berikut: Pemegang Saham A. Modal Dasar B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan CMS Works International Limited PT Wijaya Karya (Persero) Tbk PT Nindya Karya (Persero) PT Istaka Karya (Persero) C. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh D. Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp9.100 (USD 1) per saham Jumlah Saham (lembar) Jumlah Nilai Nominal (Rp) 44.500.000 404.950.000.000 12.616.427 3.479.070 347.599 54.940 68.964 16.567.000 27.933.000

114.809.485.700 31.659.537.000 3.363.150.900 499.954.000 627.572.400 150.759.700.000 254.190.300.000

%

76,15 21,00 2,10 0,33 0,42 100,00 -

Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting MKC yang angka-angkanya dikutip dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2012 dan 2013 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 (inhouse). Untuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013, yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (RSM AAJ), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyesuaian untuk penyajian kembali sehubungan dengan penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 16 “Perjanjian Konsesi Jasa” dan ISAK 22 “Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan”. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini tidak diaudit (inhouse).

34

Posisi Keuangan (dalam ribuan Rupiah) 30 Juni 2014 (Unaudited)

Keterangan Aset lancar Aset tidak lancar Jumlah Aset Liabilitas jangka pendek Liabilitas jangka panjang Jumlah Liabilitas Jumlah Ekuitas Jumlah Liabilitas & Ekuitas

2013 36.462.522 233.930.778 270.393.300 506.489 125.389.086 125.895.576 144.497.724 270.393.300

28.282.595 390.191.702 418.474.297 1.836.666 272.283.590 274.120.256 144.354.041 418.474.297

31 Desember 2012 34.597.718 92.230.976 126.828.694 963.687 963.687 125.865.007 126.828.694

2011 13.400.399 89.804.958 103.205.356 488.876 488.876 102.716.480 103.205.356

Laporan Laba Rugi (dalam ribuan Rupiah) Keterangan Pendapatan Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Laba/(Rugi) Komprehensif Tahun Bejalan

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni (Unaudited) 2014 2013 -

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

2012

2011

-

-

-

(143.684)

(299.069)

(1.662.812)

(53.944)

(1.308.091)

(143.684)

(299.069)

(1.662.812)

(53.944)

(1.308.091)

e. PT Marga Trans Nusantara (MTN) Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan pada MTN terkait dengan anggaran dasar, struktur permodalan dan kepemilikan saham, pengurusan dan pengawasan serta ikhtisar data keuangan penting yaitu sebagai berikut: Pendirian dan Kegiatan Usaha Anggaran Dasar MTN telah beberapa kali mengalami perubahan, dimana terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham MTN No. 11 tanggal 4 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH., MH., M.Kn., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan modal ditempatkan dan disetor MTN dan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-02781.40.21.2014 tanggal 9 Juni 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-40485.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 9 Juni 2014, (untuk selanjutnya disebut “Akta No. 11 tanggal 4 Juni 2014”). Tidak terdapat perubahan kegiatan usaha MTN, yaitu berusaha dalam bidang Pengusahaan Jalan Tol Kunciran-Serpong. MTN memperoleh Hak Pengusahaan Jalan Tol Ruas Kunciran-Serpong dengan masa konsesi 35 tahun terhitung sejak SPMK berdasarkan Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road II (JORR II) Ruas Kunciran-Serpong No. 71 tanggal 22 September 2008, yang dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., LLM, Notaris di Jakarta, juncto Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Kunciran-Serpong No. 07 tanggal 7 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Rina Utami Jauhari, S.H., Notaris di Jakarta, antara MTN dengan Pemerintah RI.

35

Tambahan perijinan penting yang dimiliki MTN adalah sebagai berikut: - Izin Usaha Perdagangan (IUP) No : 503/000059-BP2T/30-08/PB/2013 tanggal 11 Oktober 2013 yang dikeluarkan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan; - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 503/000059-BNP2T/30-08/PB/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan Pengurus dan Pengawas Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 66 tanggal 24 April 2014 dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., MH, MKn., Notaris di Jakarta juncto Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 09 tanggal 3 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Notaris yang sama, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MTN adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris Wakil Presiden Komisaris Komisaris

: : :

Irawan Santoso Ir. Subagyo, CES Wiwiek Dianawati Santoso

: :

Ir. Agus Achmadi Rachmat Soulisa

Direksi Presiden Direktur Direktur

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Berdasarkan Akta Pendirian juncto Akta No. 11 tanggal 4 Juni 2014 tersebut, struktur permodalan MTN adalah sebagai berikut: Pemegang Saham A. Modal Dasar B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan PT Astratel Nusantara PT Transutama Arya Sejahtera C. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh D. Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham Jumlah Saham (lembar) Jumlah Nilai Nominal (Rp) 120.000 120.000.000.000 67.560 33.780 11.260 112.600 7.400

67.560.000.000 33.780.000.000 11.260.000.000 112.600.000.000 7.400.000.000

%

60,00 30,00 10,00 100,00 -

Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting MTN yang angka-angkanya dikutip dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2012 dan 2013 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 (inhouse). Untuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013, yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (RSM AAJ), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyesuaian untuk penyajian kembali sehubungan dengan penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 16 “Perjanjian Konsesi Jasa” dan ISAK 22 “Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan”. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini tidak diaudit (inhouse).

36

Posisi Keuangan (dalam ribuan Rupiah) 30 Juni 2014 (Unaudited)

Keterangan Aset lancar Aset tidak lancar Jumlah Aset Liabilitas jangka pendek Liabilitas jangka panjang Jumlah Liabilitas Jumlah Ekuitas Jumlah Liabilitas & Ekuitas

8.423.058 504.877.365 513.300.423 396.327.788 396.327.789 116.972.634 513.300.423

2013 12.247.620 339.316.759 351.564.379 243.820.579 243.820.579 107.743.800 351.564.379

31 Desember 2012 6.234.571 125.863.165 132.097.736 39.284.848 39.284.848 92.812.888 132.097.736

2011 7.631.756 73.736.064 81.367.819 88.891 88.891 81.278.928 81.367.819

Laporan Laba Rugi (dalam ribuan Rupiah) Keterangan Pendapatan Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Laba/(Rugi) Komprehensif Tahun Bejalan

f.

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni (Unaudited) 2014 2013 128.834 (110.244) 128.834

(110.244)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

2012

2011

(569.088)

(466.040)

357.095

(596.088)

(466.040)

(884.377)

PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ)

Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan pada MLJ terkait dengan anggaran dasar, struktur permodalan dan kepemilikan saham, pengurusan dan pengawasan serta ikhtisar data keuangan penting yaitu sebagai berikut: Pendirian dan Kegiatan Usaha Anggaran Dasar MLJ telah beberapa kali mengalami perubahan, dimana terakhir diubah berdasarkan Akta No. 03 tanggal 07 Agustus 2014 dengan judul ”Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Marga Lingkar Jakarta”, yang dibuat dihadapan Tatyana Indrati Hasjim, SH, Notaris di Jakarta Pusat, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar MLJ. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Marga Lingkar Jakarta No. AHU-05025.40.21.2014 tanggal 12 Agustus 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0080584.40.80.2014 tanggal 12 Agustus 2014 (untuk selanjutnya disebut “Akta No. 03 tanggal 07 Agustus 2014”). Tidak terdapat perubahan kegiatan usaha MLJ, yaitu berusaha dalam bidang Pengusahaan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi W2 Utara. MLJ memperoleh Hak Pengusahaan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta Seksi W2 Utara dengan masa konsesi 40 tahun terhitung sejak 1 Januari 2005 berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi W2 Utara No. 03 tanggal 7 Juni 2011 , sebagaimana diubah dengan Amandemen I No. 24 tanggal 18 November 2011 dan Amandemen II No. 22 tanggal 24 Desember 2013, yang semuanya dibuat dihadapan Rina Utami Jauhari, S.H., Notaris di Jakarta, antara MKC dengan Pemerintah RI.

37

Tambahan perizinan penting yang dimiliki MLJ adalah sebagai berikut: - Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 544/KPTS/M/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Penetapan Pengoperasian, Golongan Jenis Kendaraan Bermotor, Dan Tarif Tol Pada Jalan Tol Lingkar Luar-Jakarta (JORR) Seksi W2 Utara (Kebon Jeruk Ulujami). - Surat Badan Pengatur Jalan Tol No. JL.03.04-P/73 tanggal 18 Juli 2014 Perihal : Sertifikat Laik Operasi jalan Tol JORR W2 Utara Segmen Cileduk – Ulujami. Pengurus dan Pengawas Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham MLJ No. 01 tanggal 4 Pebruari 2014, dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham MLJ No. 02 tanggal 8 Mei 2014, keduanya dibuat dihadapan Tatyana Indrati Hasjim, S.H., Notaris di Jakarta Pusat , susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MLJ adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Komisaris :

Drs. Ma’mun Amin Ir. Abdul Hadi Hs.

Direksi Direktur Utama Direktur

: :

Subakti Syukur Ir. Yauw Diaz Moreno

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Berdasarkan Akta No. 05 tanggal 6 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Tatyana Indrati Hasjim, SH, Notaris di Jakarta Pusat., yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-64779.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0107680.AH.01.09. Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 juncto Akta No. 03 tanggal 07 Agustus 2014 tersebut, struktur permodalan MLJ adalah sebagai berikut: Pemegang Saham A. Modal Dasar B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan PT Jakarta Marga Jaya C. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh D. Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp1.000 per saham Jumlah Saham (lembar) Jumlah Nilai Nominal (Rp) 644.700.000 644.700.000.000 372.922.550 200.804.450 573.727.000 70.973.000

372.922.550.000 200.804.450.000 573.727.000.000 70.973.000.000

%

65,00 35,00 100,00 -

Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting MLJ yang angka-angkanya dikutip dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2012 dan 2013 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 (inhouse). Untuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013, yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (RSM AAJ), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyesuaian untuk penyajian kembali sehubungan dengan penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 16 “Perjanjian Konsesi Jasa” dan ISAK 22 “Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan”. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini tidak diaudit (inhouse). 38

Posisi Keuangan (dalam ribuan Rupiah) 30 Juni 2014 (Unaudited)

Keterangan Aset lancar Aset tidak lancar Jumlah Aset Liabilitas jangka pendek Liabilitas jangka panjang Jumlah Liabilitas Jumlah Ekuitas Jumlah Liabilitas & Ekuitas

147.034.509 1.906.552.310 2.053.586.820 621.698.309 899.474.240 1.521.172.549 532.414.271 2.053.586.820

2013 164.981.301 1.681.889.100 1.846.870.401 540.437.977 726.459.263 1.266.897.240 579.973.162 1.846.870.402

31 Desember 2012 119.930.623 1.117.460.923 1.237.391.546 516.022.361 331.287.735 847.310.096 390.081.449 1.237.391.546

2011 182.946.995 589.988.700 772.935.695 516.046.479 516.046.479 256.889.216 772.935.695

Laporan Laba Rugi (dalam ribuan Rupiah) Keterangan Pendapatan Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Laba/(Rugi) Komprehensif Tahun Bejalan

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni (Unaudited) 2014 2013 261.587.899 218.395.971 (49.558.891) 2.288.275 (49.558.891)

2.284.982

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 564.542.637 3.295.005

2012 539.499.885 9.596.307

2011 577.384.484 6.969.994

3.291.713

9.565.234

6.978.907

g. PT Marga Nujyasumo Agung (“MNA”) Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan pada MNA terkait dengan anggaran dasar, struktur permodalan dan kepemilikan saham, pengurusan dan pengawasan serta ikhtisar data keuangan penting yaitu sebagai berikut: Pendirian dan Kegiatan Usaha Anggaran Dasar MNA telah beberapa kali mengalami perubahan, dimana terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 02 tangal 9 Juni 2014, yang dibuat dihadapan Rina Utami Djauhari SH, Notaris di Jakarta, sehubungan dengan peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor MNA serta merubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar MNA. Pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar MNA tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-02833.40.21.2014 tanggal 10 Juni 2014, dan didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-50085.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 10 Juni 2014 (untuk selanjutnya disebut “Akta No. 02 Tanggal 9 Juni 2014”). Tidak ada perubahan mengenai kegiatan usaha MNA, yaitu berusaha dalam bidang Pengusahaan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto. MNA memperoleh Hak Pengusahaan Jalan Tol Ruas Surabaya-Mojokerto dengan masa konsesi 42 tahun terhitung sejak penerbitan SPMK Tahun 2007 berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Surabaya-Mojokerto No. 131/PPJT/IV/Mn/2006 tanggal 6 April 2006, serta diubah dengan: (i) Amandemen I No. 764A/KU.68.10-SJ/2006 tanggal 10 Nopember 2006 yang dibuat dibawah tangan, (ii) Akta Amandemen II No. 13 tanggal 22 April 2009, (iii) Akta Amandemen III No. 10 tanggal 6 Mei 2010, (iii) dan dinyatakan kembali dengan Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto No. 2 tanggal 7 Juni 2011 yang diubah dengan Amandemen No. 1 tanggal 8 Maret 2012, yang semuanya dibuat dihadapan Rina Utamai Jauhari, S.H., Notaris di Jakarta, antara MNA dengan Pemerintah RI. Tambahan perizinan penting MNA adalah sebagai berikut: - Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri No. 134/1/IP/PMDN/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan Kepala BKPM,

39

Pengurus dan Pengawas Berdasarkan Akta Pernyataan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat No. 13 Tanggal 11 Februari 2013 yang dibuat dihadapan Rina Utami Jauhari, S.H., Notaris di Jakarta juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 35 Tanggal 29 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Hj. Eva Fitri Sagitarina,S.H., Notaris di Surabaya, juncto Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No 11 tanggal 14 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Rina Utami Djauhari, SH Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MNA adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris Komisaris

: Ir. Agung Yunanto : Ir. Muhammad Najib Fauzan, MSc : Raymond Ramanan

Direksi Direktur Utama Direktur Teknik Direktur Keuangan Direktur Administrasi & Umum

: : : :

Budi Pramono Edwin Cahyadi, S.T. Drs. Syafaruddin, M.M. Kamil Rusnandar, S.H, M.H.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Berdasarkan Akta No. 9 tanggal 18 Juli 2012, yang dibuat dihadapan Rina Utama Djauhari SH, Notaris di Jakarta, juncto Akta No. 02 Tanggal 9 Juni 2014 tersebut, struktur permodalan MNA adalah sebagai berikut: Pemegang Saham A. Modal Dasar B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan PT Moeladi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk C. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh D. Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp1.000 per saham Jumlah Saham (lembar) Jumlah Nilai Nominal (Rp) 1.067.426.000 1.067.426.000.000 500.500.000 227.500.000 182.000.000 910.000.000 157.426.000

500.500.000.000 227.500.000.000 182.000.000.000 910.000.000.000 157.426.000.000

%

55,00 25,00 20,00 100,00 -

Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting MNA yang angka-angkanya dikutip dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan MNA pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2012 dan 2013 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 (inhouse). Untuk Laporan Keuangan Konsolidasian MNA pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (RSM AAJ), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyesuaian untuk penyajian kembali sehubungan dengan penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 16 “Perjanjian Konsesi Jasa” dan ISAK 22 “Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan” dalam laporan tertanggal 27 Mei 2013. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, telah oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (RSM AAJ), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini tidak diaudit (inhouse).

40

Posisi Keuangan (dalam ribuan Rupiah) 30 Juni 2014 (Unaudited)

Keterangan Aset lancar Aset tidak lancar Jumlah Aset Liabilitas jangka pendek Liabilitas jangka panjang Jumlah Liabilitas Jumlah Ekuitas Jumlah Liabilitas & Ekuitas

140.056.362 1.884.882.310 2.024.938.673 159.272.847 1.143.993.058 1.303.265.906 721.672.767 2.024.938.673

2013 128.034.711 1.638.106.371 1.766.141.082 34.829.823 1.042/084.498 1.076.914.321 689.226.761 1.766.141.082

31 Desember 2012 135.810.523 1.428.330.398 1.564.140.921 96.944.163 863.950.299 960.894.462 603.246.459 1.564.140.921

2011 95.709.821 1.150.682.267 1.246.392.088 193.643.646 542.506.490 736.150.136 510.241.952 1.246.392.088

Laporan Laba Rugi (dalam ribuan Rupiah) Keterangan Pendapatan Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Laba/(Rugi) Komprehensif Tahun Bejalan

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni (Unaudited) 2014 2013 262.391.952 182.167.445

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 237.954.936

2012 316.771.494

2011 379.767.658

(17.553.994)

(18.525.865)

(42.790.584)

(35.371.790)

(10.194.880)

(17.553.994)

(19.179.902)

(44.019.698)

(36.995.493)

(11.551.054)

h. PT Transmarga Jatim Pasuruan (TJP) Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada TJP terkait dengan anggaran dasar, kegiatan usaha, struktur permodalan dan kepemilikan saham. Namun terdapat perubahan pengurusan dan pengawasan TJP dan perubahan pada ikhtisar data keuangan penting yaitu sebagai berikut: Pengurus dan Pengawas Berdasarkan Akta No. 32 tanggal 18 Januari 2012 juncto Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 21 tanggal 12 April 2012 yang dibuat dihadapan Retno Suharti SH, Notaris di Kraton-Pasuruan juncto Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham No. 05 tanggal 25 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Inggriati Djojo Seputro, S.H. Notaris di Surabaya, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi TJP adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris Komisaris

: Ir. David Wijayantno : Drs Bambang Kusbandono : M. Noor Marzuki, SH, Msi

Direksi Direktur Utama : Ir. H. Hengki Herwanto, MBA Direktur Keuangan : Drs Imron, AK

41

Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting TJP yang angka-angkanya dikutip dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2012 dan 2013 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 (inhouse). Untuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013, yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (RSM AAJ), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyesuaian untuk penyajian kembali sehubungan dengan penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 16 “Perjanjian Konsesi Jasa” dan ISAK 22 “Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan”. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini tidak diaudit (inhouse). Posisi Keuangan (dalam ribuan Rupiah) 30 Juni 2014 (Unaudited)

Keterangan Aset lancar Aset tidak lancar

2013

31 Desember 2012

2011

46.459.607

118.345.067

49.344.729

48.125.403

668.414.206

510.877.880

159.268.923

124.948.928

Jumlah Aset

714.873.812

629.222.947

208.613.652

173.074.331

Liabilitas jangka pendek Liabilitas jangka panjang Jumlah Liabilitas Jumlah Ekuitas Jumlah Liabilitas & Ekuitas

188.588.659 315.808.628 504.397.287 210.476.525 714.873.812

242.983.144 177.630.438 420.633.582 208.589.365 629.222.947

97.960.535 24.449 97.984.984 110.628.668 208.613.652

98.976.605 98.976.605 74.097.725 173.074.331

Laporan Laba Rugi (dalam ribuan Rupiah) Keterangan Pendapatan Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Laba/(Rugi) Komprehensif Tahun Bejalan

i.

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni (Unaudited) 2014 2013 126.136.397 442.902.062 1.887.160 5.684.718 1.887.160

5.684.718

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 499.556.649 7.985.197

2012

2011

(3.444.608)

(2.910.325)

7.860.696

(3.469.057)

(2.910.325)

PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT) dahulu PT Margabumi Adhikaraya (MBAR)

Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan pada JPT terkait dengan anggaran dasar, struktur permodalan dan kepemilikan saham, pengurusan dan pengawasan serta pada ikhtisar data keuangan penting yaitu sebagai berikut : Pendirian dan Kegiatan Usaha PT Margabumi Adhikaraya berubah nama menjadi PT Jasamarga Pandaan Tol berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 04 tanggal 20 Juni 2013 yang dibuat oleh Dra. Ekonomi Inggriati Djojoseputro, SH, Notaris di Surabaya, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-46221. AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 3 September 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0082584.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 3 September 2013, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Maret 2014 No. 24, Tambahan No. 7677/2014 (selanjutnya disebut dengan “Akta No. 04 Tanggal 20 Juni 2013”).

42

Terakhir anggaran dasar JPT diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 02 tanggal 17 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Dra. Inggriati Djojoseputro, SH, Notaris di Surabaya, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar. Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Adminsitrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor : AHU-AH.01.10-04379 tanggal 13 Februari 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0010626.AH.01.09.Tahun 2014 Tanggal 13 Februari 2014 (selanjutnya disebut dengan “Akta No. 02 Tanggal 17 Desember 2013”); Tidak ada perubahan mengenai kegiatan usaha JPT, yaitu menjalankan kegiatan usaha penyelenggaraan jalan tol Gempol-Pandaan. JPT memperoleh Hak Pengusahaan Jalan Tol Ruas Gempol-Pandaan dengan masa konsesi 35 tahun terhitung sejak SPMK diberikan oleh BPJT berdasarkan Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Gempol-Pandaan No. 04 tanggal 7 Juni 2011, dibuat di hadapan Rina Utami Jauhari, S.H., Notaris di Jakarta, antara JPT dengan Pemerintah RI. Tidak ada penambahan perizinan penting yang dimiliki JPT. Pengurus dan Pengawas Tidak terdapat perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris JPT. Pada tanggal Informasi Tambahan ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi JPT adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris

: : : :

Dr. Moh. Khusaini, S.E., M.Sc., M.A. Moertomo Basoeki Ir. Firmansyah, CES Tolu Ismed Arief

: : : :

Ir. Setiyono Ir. Rahardjo Dra. Tri Riyaningsih Nursyam, S.E., M.M.

Direksi Direktur Utama Direktur Teknik Direktur Keuangan dan SDM Direktur Umum dan Administrasi

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Berdasarkan Akta No. 02 Tanggal 17 Desember 2013 tersebut dan bertalian dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Jasamarga Pandaan Tol Nomor 02 tanggal 28 Maret 2014 dan Akta Jual Beli Saham No. 03 tanggal 28 Maret 2014, yang keduanya dibuat dihadapan Dra. Ek Inggriati Djojoseputro, SH, Notaris di Surabaya, struktur permodalan JPT adalah sebagai berikut: Pemegang Saham A. Modal Dasar B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan PT Margabumi Matraraya PT Jalan Tol Kabupaten Pasuruan C. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh D. Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp1.000 per saham Jumlah Saham (lembar) Jumlah Nilai Nominal (Rp) 300.000.000 300.000.000.000 208.850.000 31.550.000 39.000.000 279.400.000 20.600.000

43

208.850.000.000 31.550.000.000 39.000.000.000 279.400.000.000 20.600.000.000

%

74,75 11,29 13,96 100,00 -

Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting MBAR yang angka-angkanya dikutip dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2012 dan 2013 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 (inhouse). Untuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013, yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (RSM AAJ), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyesuaian untuk penyajian kembali sehubungan dengan penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 16 “Perjanjian Konsesi Jasa” dan ISAK 22 “Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan”. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini tidak diaudit (inhouse). Posisi Keuangan (dalam ribuan Rupiah) 30 Juni 2014 (Unaudited)

Keterangan Aset lancar Aset tidak lancar Jumlah Aset Liabilitas jangka pendek Liabilitas jangka panjang Jumlah Liabilitas Jumlah Ekuitas Jumlah Liabilitas & Ekuitas

2013 51.321.655 750.253.908 801.575.563 143.343.444 380.139.315 523.482.759 278.092.804 801.575.563

9.743.341 940.855.430 950.598.772 127.961.803 543.259.038 671.220.841 279.377.931 950.598.772

31 Desember 2012 98.706.433 306.929.729 405.636.162 121.543.227 67.606.834 189.150.060 216.486.102 405.636.162

2011 38.776.062 210.135.576 248.911.638 89.113.822 89.113.822 159.797.817 248.911.638

Laporan Laba Rugi (dalam ribuan Rupiah) Keterangan Pendapatan Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Laba/(Rugi) Komprehensif Tahun Bejalan

j.

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni (Unaudited) 2014 2013 190.520.518 154.458.637

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 443.326.091

2012 98.153.049

2011 4.527.826

1.285.128

405.117

1.626.235

(2.745.611)

(817.643)

1.285.128

404.809

1.606.702

(4.017.877)

(513.851)

PT Jasamarga Bali Tol (JBT)

Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan pada JBT terkait dengan anggaran dasar, struktur permodalan dan kepemilikan saham, pengurusan dan pengawasan serta ikhtisar data keuangan penting yaitu sebagai berikut: Pendirian dan Kegiatan Usaha Anggaran Dasar JBT telah beberapa kali mengalami perubahan, dimana terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Jasamarga Bali Tol No. 01 tanggal 11 Desember 2013 dibuat dihadapan Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, SH, Notaris di Depok, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar JBT. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

44

Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar JBT No. AHUAH.01.10-54457 tanggal 16 Desember 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0120354.AH.01.09.2013 tanggal 16 Desember 2013 (untuk selanjutnya disebut “Akta No. 01 tanggal 11 Desember 2013”); Tidak ada perubahan terkait dengan maksud dan tujuan perusahaan, yaitu berusaha dalam bidang pengusahaan jalan tol Nusa Dua-Ngurah Rai –Benoa. Tambahan perizinan penting JBT adalah sebagai berikut: - Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 375/KPTS/M/2013 tanggal 18 September 2013 tentang Penetapan Pengoperasian, Golongan Jenis Kendaraan Bermotor, dan Tarif Tol Pada Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa, Pengurus dan Pengawas Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat No. 01 tanggal 25 Nopember 2013, yang dibuat dihadapan Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, S.H., Notaris di Depok juncto Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat No. 47 tanggal 24 Pebruari 2014, yang dibuat dihadapan Leolin Jayanti, S.H. Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi JBT adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris

: : : : : :

Ir. Abdul Hadi Hasbullah MM Ir. Dr. A. Edy Hidayat Nurjaman SE, MM Ir. Robert Daniel Waloni Ir. I Wayan Bayu Suarjaya Ir. I Gusti Putu Nuriatha, MM I Wayan Suambara, SH, MM

Direksi Direktur Utama : Ir. Akhmad Tito Karim Direktur Teknik & Operasional : Ir. Rismature Sidabutar, MMT Direktur Keuangan : Drs. Ronny Haryanto Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Berdasarkan Akta No. 01 tanggal 11 Desember 2013 tersebut, struktur permodalan JBT adalah sebagai berikut: Pemegang Saham A. Modal Dasar B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Pemerintah Kabupaten Badung Pemerintah Provisi Bali PT Angkasa Pura I (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) PT Hutama Karya (Persero PT Adhi Karya (Persero) Tbk PT Wijaya Karya (Persero) Tbk C. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh D. Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham Jumlah Saham (lembar) Jumlah Nilai Nominal (Rp) 745.434 745.434.000.000 409.993 131.048 59.707 59.707 59.635 7.454 7.454 7.454 2.982 745.434 0

45

409.993.000.000 131.048.000.000 59.707.000.000 59.707.000.000 59.635.000.000 7.454.000.000 7.454.000.000 7454.000.000 2.982.000.000 745.434.000.000 0

%

55,00 17,58 8,01 8,01 8,00 1,00 1,00 1,00 0,40 100,00 -

Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting JBT yang angka-angkanya dikutip dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2012 dan 2013 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 (inhouse). Untuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2012 dan 2013, yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (RSM AAJ), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyesuaian untuk penyajian kembali sehubungan dengan penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 16 “Perjanjian Konsesi Jasa” dan ISAK 22 “Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan”. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini tidak diaudit (inhouse). Posisi Keuangan (dalam ribuan Rupiah) Keterangan

30 Juni 2014 (Unaudited)

Aset lancar Aset tidak lancar Jumlah Aset Liabilitas jangka pendek Liabilitas jangka panjang Jumlah Liabilitas Jumlah Ekuitas Jumlah Liabilitas & Ekuitas

2013 380.391.850 1.792.207.846 2.172.599.696 208.474.937 1.109.732.507 1.318.207.444 854.392.252 2.172.599.696

353.293.585 1.772.148.905 2.125.442.490 95.100.343 1.220.290.693 1.315.391.039 810.051.451 2.125.442.490

31 Desember 2012 408.296.028 1.251.214.624 1.659.510.652 497.567.191 509.945.054 1.007.512.246 651.998.406 1.659.510.652

2011 155.288.646 28.237.124 183.525.770 2.671.316 2.671.316 180.854.454 183.525.770

Laporan Laba Rugi (dalam ribuan Rupiah) Keterangan Pendapatan Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Laba/(Rugi) Komprehensif Tahun Bejalan

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni (Unaudited) 2014 2013 49.284.500 386.578.299 (44.340.802) 9.766.087 (44.340.802)

9.793.237

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 575.709.464 (20.084.988)

2012 1.250.870.221 19.629.161

(23.537.963)

19.540.067

2011 854.454 854.454

k. PT Sarana Marga Utama (SMU) Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan pada SMU terkait dengan anggaran dasar, struktur permodalan dan kepemilikan saham dan pengurusan dan pengawasan, serta pada ikhtisar data keuangan penting yaitu sebagai berikut : Pendirian dan Kegiatan Usaha Anggaran Dasar SMU telah beberapa kali mengalami perubahan, dimana terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 5 tanggal 22 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Windalina, SH, Notaris di Jakarta Selatan, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.10-03830 tanggal 10 Pebruari 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0009456.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 10 Februari 2014 (untuk selanjutnya disebut “Akta No. 5 tanggal 22 Januari 2014”).

46

Tidak ada perubahan mengenai kegiatan usaha SMU, yaitu menjalankan usaha dibidang jasa, perdagangan, pembangunan, pertambangan, industri, pertanian, penerbitan, angkutan dan perbengkelan Pengurus dan Pengawas Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Tanpa Rapat (Circular Resolution) No.03 tanggal 11 Juli 2012, juncto Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Tanpa Rapat Umum Pemegang Saham No 09 tanggal 14 Februari 2014 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.25 tanggal 26 Juni 2014 yang seluruhnya dibuat dihadapan Windalina, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi SMU adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris

: Muh Najib Fauzan : Arief Witjaksono

Direksi Direktur Utama Direktur Teknik Direktur Keuangan & Umum

: Ir. Kristianto, M.M. : Ir. Dadang Sumaryana : Surta Nababan

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 111 tanggal 9 Juni 2011 yang dibuat oleh Haji Feby Rubein Hidayat, SH, Notaris di Jakarta juncto Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 5 tanggal 22 Januari 2014 dibuat dihadapan Windalina, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan SMU adalah sebagai berikut: Pemegang Saham A. Modal Dasar B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan Induk Koperasi Karyawan Jasa Marga C. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh D. Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham Jumlah Saham (lembar) Jumlah Nilai Nominal (Rp) 100.000 100.000.000.000 62.746 634 63.380 36.620

62.746.000.000 634.000.000 63.380.000.000 36.620.000.000

%

99,00 1,00 100,00 -

Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting SMU yang angka-angkanya dikutip dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2012 dan 2013 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 (inhouse). Untuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013, yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (RSM AAJ), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini tidak diaudit (inhouse).

47

Posisi Keuangan (dalam ribuan Rupiah) 30 Juni 2014 (Unaudited)

Keterangan Aset lancar Aset tidak lancar Jumlah Aset Liabilitas jangka pendek Liabilitas jangka panjang Jumlah Liabilitas Jumlah Ekuitas Jumlah Liabilitas & Ekuitas

2013 116.095.062 61.925.204 178.020.265 79.813.540 22.526.867 102.340.407 75.679.858 178.020.265

155.752.428 60.796.902 216.549.330 121.992.828 22.794.172 144.787.000 71.762.330 216.549.330

31 Desember 2012 40.410.296 37.817.249 78.227.545 15.076.983 3.398.679 18.475.663 59.751.883 78.227.545

2011 23.638.843 12.651.399 36.290.242 4.371.290 6.777.276 11.148.566 25.141.676 36.290.242

Laporan Laba Rugi (dalam ribuan Rupiah) Keterangan Pendapatan Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Laba/(Rugi) Komprehensif Tahun Bejalan

l.

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni (Unaudited) 2014 2013 89.995.614 7.384.946

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 205.466.020

2012 35.017.116

2011 31.553.351

(6.259.675)

465.930

7.205.288

1.233.115

(433.351)

(3.917.528)

465.930

9.399.976

2.758.206

(287.500)

PT Jasamarga Properti (JMP)

Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan pada JMP terkait dengan anggaran dasar, struktur permodalan dan kepemilikan saham, pengurusan dan pengawasan serta ikhtisar data keuangan penting yaitu sebagai berikut: Pendirian dan Kegiatan Usaha Anggaran Dasar JMP telah beberapa kali mengalami perubahan, dimana terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jasamarga Properti No. 04 tanggal 22 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Windalina, SH, Notaris di Jakarta Selatan, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar. Akta perubahan anggaran dasar tersebut pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Adminsitrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.10-03398 tanggal 5 Februari 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0008244.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 5 Februari 2014 (untuk selanjutnya disebut “Akta No. 04 tanggal 22 Januari 2014”). Tidak ada perubahan terkait dengan kegiatan usaha JMP, yaitu usaha di bidang pembangunan, perdagangan dan jasa. Pengurus dan Pengawas Berdasarkan Akta Pendirian juncto Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Jasamarga Properti Tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (Circular Resolution) No. 07 tanggal 14 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Windalina, SH., Notaris di DKI Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi JMP adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris

: Ibnu Purna Muchtar, SE, MA : Ir. Abdul Hadi Hasbulah, M.M.

48

Direksi Direktur Utama : Mohamad Agus Setiawan Direktur Pengembangan Bisnis dan Teknik : Ir. Irwan Hasan Direktur Keuangan : Drs. Haris Prayudi Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No 25 tanggal 28 Maret 2013 dibuat dihadapan Windalina, SH, Notaris di Jakarta Selatan, juncto Akta No. 04 Tanggal 22 Januari 2014 tersebut, struktur permodalan JMP adalah sebagai berikut: Pemegang Saham A. Modal Dasar B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan Induk Koperasi Karyawan Jasa Marga C. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh D. Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham Jumlah Saham (lembar) Jumlah Nilai Nominal (Rp) 100.000 100.000.000.000 63.360 640 64.000 36.000

%

63.360.000.000 640.000.000 64.000.000.000 36.000.000.000

99,00 1,00 100,00 -

Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting JMP yang angka-angkanya dikutip dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2012 dan 2013 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 (inhouse). Untuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013, yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (RSM AAJ), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporan tertanggal 27 Mei 2013. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini tidak diaudit (inhouse). Posisi Keuangan (dalam ribuan Rupiah) 30 Juni 2014 (Unaudited)

Keterangan Aset lancar Aset tidak lancar Jumlah Aset Liabilitas jangka pendek Liabilitas jangka panjang Jumlah Liabilitas Jumlah Ekuitas Jumlah Liabilitas & Ekuitas

2013 43.127.940 20.420.150 63.548.090 1.549.054 1.549.054 61.999.036 63.548.090

37.382.511 23.572.260 60.954.772 178.851 178.851 60.775.921 60.954.772

31 Desember 2012

2011 -

-

Laporan Laba Rugi (dalam ribuan Rupiah) Keterangan Pendapatan Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Laba/(Rugi) Komprehensif Tahun Bejalan

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni (Unaudited) 2014 2013 -

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

2012

2011

-

-

-

(1.223.115)

(666.894)

(2.000.964)

-

-

(1.223.115)

(666.894)

(2.000.964)

-

-

49

H. Transaksi dengan Pihak Terafiliasi Perseroan dan Perusahaan Terkendali dari Perseroan melakukan transaksi penting dengan pihak-pihak terafiliasi sebagai mana dimaksud dalam UUPM. Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, berikut merupakan transaksi-transaksi Perseroan dengan pihak terafiliasi : No. 1

Nama Perjanjian Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Jasa Marga JORR II Tahun 2005 No. 3 tanggal 5 Januari 2006, dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah S.H., sebagaimana diubah dengan Akta Addendum No.33 tanggal 26 Juli 2007, yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H.

Isi Pokok Perjanjian Perseroan menerbitkan Obligasi dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp261.000.000.000,- terdiri dari:Tranche A sebesar Rp78.300.000.000,-, Tranche B sebesar Rp78.300.000.000,-, Tranche C sebesar Rp104. 400.000.000,Jangka Waktu Obligasi Tranche A adalah 10 tahun, Tranche B adalah 12 tahun dan Tranche C adalah 15 tahun sejak tanggal emisi 5 Januari 2006. Tanggal pelunasan pokok Obligasi Tranche A tanggal 5 Januari 2016, Tranche B tanggal 5 Januari 2018, dan Tranche C tanggal 5 Januari 2021. Per 30 Juni 2014, saldo utang Obligasi JORR II sebesar Rp259.154.384.000.

Pihak Terafiliasi Para Kreditur sebagai Pemegang Obligasi, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Pihak Terafiliasi) selaku Wali Amanat dan Agen Pembayaran PT Bank Mandiri(Persero) Tbk (Pihak Terafiliasi) selaku Agen Jaminan

Tingkat bunga Obligasi Tranche A sebesar 11,50% pertahun untuk 5 tahun pertama dan sebesar 15,25% pertahun untuk Terafiliasi karena 5 (lima) tahun kedua. kepemilikan saham negara RI Tingkat bunga Obligasi Tranche B sebesar 12,50% pertahun untuk 5 tahun pertama dan 15,25% pertahun untuk tahun keenam dan selanjutnya. Tingkat bunga Obligasi Tranche C sebesar 13,50% pertahun untuk 5 tahun pertama dan 15,50% pertahun untuk tahun keenam dan selanjutnya. Perseroan melakukan penyisihan dana untuk kepentingan jaminan pembayaran bunga dalam jumlah yang setiap saat tidak boleh lebih kecil dari pembayaran bunga Obligasi untuk 1 (satu) triwulan dimuka. Jaminan: - Fidusia atas Escrow Account yang menampung pendapatan jalan tol Proyek JORR atas nama Perseroan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; - Fidusia atas tagihan klaim asuransi seluruh aset yang berkaitan dengan Proyek JORR diluar jalan dan jembatan tol; Pembatasan dalam perjanjian ini, antara lain bahwa tanpa persetujuan tertulis dari kreditor Perseroan dilarang untuk mengadakan segala bentuk merger dan atau akuisisi kecuali yang ditentukan dalam perjanjian, menjual sebagian besar usaha, melakukan pembayaran dimuka atas utang yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha, memberikan pinjaman yang dananya berasal dari pendapatan proyek JORR kecuali yang ditentukan, menerbitkan obligasi yang mempunyai kedudukan lebih tinggi, menjaminkan harta kekayaan Perseroan yang berkaitan dengan proyek JORR, mengadakan transaksi wajar yang tidak bersifat komersial yang mempengaruhi kelangsungan Perseroan, mengajukan permohonan pailit dan PKPU

50

No. 2

Nama Perjanjian Akta Perjanjian Kredit No. 22 tanggal 9 Agustus 2010, yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Addendum IV Perjanjian Kredit No. 75 tanggal 23 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Ir. Nannete Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

Isi Pokok Perjanjian Pihak Terafiliasi Bank Mandiri memberikan Fasilitas Kredit Modal Kerja PT Bank Mandiri (Revolving) kepada Perseroan senilai Rp1.000.000.000.000,- (Persero) Tbk (Pihak Terafiliasi) Batas waktu penarikan fasilitas kredit sejak tanggal 9 Agustus 2014 dan berakhir pada tanggal 8 Agustus 2015. Terafiliasi karena kepemilikan Bunga floating mengacu pada suku bunga deposito 3 bulan saham negara RI di Bank Mandiri yang dipublikasikan ditambah 4% (indikasi pada saat ini sebesar 8,25% per tahun dan dibayar setiap 3 bulan . Per 30 Juni 2014, saldo pinjaman fasilitas kredit ini Rp250.000.000.000,Pembatasan dalam perjanjian kredit ini antara lain, bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri, Perseroan tidak dapat menjaminkan harta kekayaannya, menjadi penanggung, melakukan penggabungan, konsolidasi dan akuisisi sesuai syarat yang ditentukan, mengubah kegiatan pokok bidang usahanya, menerbitkan obligasi atau instrumen utang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi, mengurangi modal dasar dan modal disetor, melakukan penjualan atau pengalihan aktiva sesuai dengan syarat yang ditentukan, melakukan transaksi dengan pihak afiliasi sesuai dengan syarat yang ditentukan, memberikan pinjaman, investasi kecuali sesuai dengan kegiatan usaha. Perseroan dapat membayar kembali sebagian atau seluruh jumlah uang yang terutang berdasarkan Fasilitas Kredit sebelum tanggal pembayaran kembali sebagaimana ditentukan dalam Surat Permohonan Penarikan Fasilitas Kredit, tanpa dikenakan penalty, sepanjang mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a. Perseroan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bank Mandiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum dilakukan pembayaran kembali yang dipercepat, dengan tegas menyebutkan jumlah dan tanggal pembayaran akan dilaksanakan, b. Surat Pemberitahuan tersebut bersifat mengikat dan tidak dapat ditarik kembali maupun diubah isinya oleh Perseroan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank Mandiri, c. Dilakukannya pada Tanggal Pembayaran Bunga, d. Jumlah yang telah dibayarkan tersebut dapat ditarik kembali dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 6 Perjanjian Kredit.

51

No. 3

Nama Perjanjian Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 21 tanggal 11 Desember 2009, yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Kredit Sindikasi No. 28 tanggal 18 April 2012 dibuat dihadapan Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H.

Isi Pokok Perjanjian Para Kreditur memberikan Kredit kepada PT Trans Marga Jateng (TMJ - Perusahaan Terkendali dari Perseroan) selaku Debitur untuk membiayai maksimum 70% dari Nilai Proyek dengan jumlah maksimum sebesar Rp4.697.960.000.000 dengan perincian: a. Fasilitas Kredit Investasi Efektif terdiri dari: (i) Tranche I (Seksi Tembalang-Ungaran dan Ungaran-Bawen) sebesar maksimum Rp1.726.556.000.000,- dan (ii) Tranche II (Seksi Bawen-Salatiga, Salatiga-Boyolali dan Boyolali-Karanganyar) sebesar maksimum Rp2.370.949.000.000,-, dengan total limit Fasilitas Kredit Investasi Efektif sebesar Rp4.097.505.000,b. Fasilitas Kredit Investasi IDC/Interest During Construction terdiri dari: (i) Tranche I (Seksi TembalangUngaran dan Ungaran-Bawen) sebesar maksimum Rp225.825.000.000,- dan (ii) Tranche II (Seksi Bawen-Salatiga, Salatiga-Boyolali dan BoyolaliKaranganyar) sebesar maksimum Rp374.630.000.000,dengan total limit Fasilitas Kredit Investasi IDC sebesar Rp600.455.000.000,Per 30 Juni 2014, saldo utang kredit sebesar Rp1.908.009.032.341,-. Jangka waktu Fasilitas Kredit, termasuk Masa Tenggang (grace period), sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kredit sampai dengan tanggal 6 Maret 2022. Bunga sebesar Average Time Deposit (ATD) ditambah margin 6% per tahun. Debitur wajib membayar kembali Utang setelah Masa Tenggang, setiap 3 bulan (prorata) sesuai dengan jadwal angsuran kredit. Jaminan Debitur memberikan Jaminan sebagai berikut: a. Hak Konsesi Pengusahaan Jalan Tol berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol yang diikat secara notariil berupa akta Pengalihan Hak Pengelolaan Jalan Tol (Cessei) untuk Keperluan Penjaminan. b. Seluruh tagihan dan pendapatan dari Pengusahaan Jalan Tol termasuk Pendapatan Tol dan Pendapatan Usaha Lain selama Masa Konsesi akan diikat secara fiducia dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari Nilai Proyek atau sebesar Rp6.711.371.000.000,- dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Rekening Penampungan yang akan dibentuk, rekening operasional yang ada di Para Kreditur maupun rekening yang dimiliki Debitur di bank lain untuk menampung pendapatan tol (selain Rekening Penampungan) yang diikat dalam bentuk akta pengalihan (cessie) untuk keperluan penjaminan; d. Tagihan atas pendapatan dari klaim asuransi, bank garansi dan penggantian dana (kompensasi) dari Pemerintah yang diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari Nilai Proyek atau sebesar Rp6.711.371.000.000,- dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. Pemberian kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Para Kreditur untuk dapat mengalihkan hak pengusahaan Jalan Tol kepada pihak ketiga dan atau menunjuk pihak ketiga sebagai operator, sebagai pelaksanaan dari ketentuan akta Pengalihan Hak Pengelolaan Jalan Tol.

52

Pihak Terafiliasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Pihak Terafiliasi), selaku Agen Fasilitas, Agen Jaminan dan Kreditur (“BNI”); PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pihak Terafiliasi) selaku Kreditur (“Bank Mandiri”); PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Pihak Terafiliasi) selaku Kreditur (“BRI”); PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah selaku Kreditur (“Bank Jateng”). Terafiliasi karena kepemilikan saham Negara RI.

No.

4

Nama Perjanjian

Isi Pokok Perjanjian Pembatasan dalam perjanjian ini antara lain, bahwa tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Kreditor Mayoritas, Debitur tidak diperkenankan untuk mengikat diri sebagai penanggung, mengadakan perubahan susunan pemegang saham yang mengakibatkan Perseroan tidak lagi menjadi pemegang saham mayoritas, membagikan dividen, memberikan kredit kepada pihak lain, mengalihkan lebih dari 50% harta kekayaan, melakukan penyertaan pada perusahaan lain, melunasi utang Debitur kepada pemegang saham, melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi, membubarkan perusahaan, mengajukan permohonan pailit atau PKPU.

Pihak Terafiliasi

Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No.64 tanggal 18 November 2009, yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan dengan Akta Addendum I No. 42 tanggal 22 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Akta Addendum II No. 44 tanggal 27 September 2012, dan Akta Addendum Ke III No. 39 tanggal 22 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta.

Para Kreditur memberikan Kredit kepada PT Marga Sarana Jabar (MSJ- Perusahaan Terkendali dari Perseroan) selaku Debitur untuk membiayai maksimum 70% dari Nilai Proyek dengan jumlah maksimum Kredit sampai dengan sebesar Rp1.053.447.000.000,- dengan rincian: a. Fasilitas Kredit Investasi Efektif, terdiri dari: (i) Tranche I (Sentul Selatan-Kedung Halang) maksimum sebesar Rp243.523.000.000,- dan (ii) Tranche II (Kedung Halang Simpang Yasmin) maksimum sebesar Rp717.416.000.000,-, dengan total limit Fasilitas Kredit Investasi Efektif maksimum sebesar Rp960.939.000.000,b. Fasilitas Kredit Investasi IDC, terdiri dari: (i) Tranche I (Sentul Selatan-Kedung Halang) maksimum sebesar Rp9.200.000.000,- dan (ii) Tranche II (Kedung Halang- Simpang Yasmin) maksimum sebesar Rp83.308.000.000,-, dengan total limit Fasilitas Kredit Investasi IDC sebesar Rp92.508.000.000,-

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pihak Terafiliasi) sebagai Agen Fasilitas dan Kreditur; PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Pihak Terafiliasi), sebagai Agen Jaminan dan Kreditur; PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Pihak Terafiliasi), sebagai Agen Jaminan dan Kreditur PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kreditur.

Jangka Waktu kredit adalah sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kredit sampai dengan tanggal 6 Maret 2022. Bunga sebesar Average Time Deposit (ATD) ditambah margin 6% per tahun. Debitur wajib membayar kembali Utang setelah Masa Tenggang, setiap 3 bulan (prorata) sesuai dengan jadwal angsuran kredit. Jaminan.

Terafiliasi karena Debitur memberikan Jaminan sebagai berikut: kepemilikan a. Hak Konsesi Pengusahaan Jalan Tol berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol yang diikat secara saham Negara RI. notariil berupa akta Pengalihan Hak Pengelolaan Jalan Tol (Cessei) untuk Keperluan Penjaminan. b. Seluruh tagihan dan pendapatan dari Pengusahaan Jalan Tol termasuk Pendapatan Tol dan Pendapatan Usaha Lain selama Masa Konsesi akan diikat secara fiducia dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari Nilai Proyek atau sebesar Rp1.535.742.000.000,- dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Rekening Penampungan yang akan dibentuk, rekening operasional yang ada di Para Kreditur maupun rekening yang dimiliki Debitur di bank lain untuk menampung pendapatan tol (selain Rekening Penampungan) yang diikat dalam bentuk akta pengalihan (cessie) untuk keperluan penjaminan; d. Tagihan atas pendapatan dari klaim asuransi, bank garansi dan penggantian dana (kompensasi) dari Pemerintah yang diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari Nilai Proyek atau sebesar Rp1.535.742.000.000,- dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. Pemberian kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Para Kreditur untuk dapat mengalihkan hak pengusahaan Jalan Tol kepada pihak ketiga dan atau menunjuk pihak ketiga sebagai operator, sebagai pelaksanaan dari ketentuan akta Pengalihan Hak Pengelolaan Jalan Tol. Per 30 Juni 2014, saldo pinjaman berdasarkan perjanjian kredit ini adalah Rp527.358.554.000,-

53

No.

5.

Nama Perjanjian

Isi Pokok Perjanjian Pembatasan dalam perjanjian ini antara lain, bahwa tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Kreditor Mayoritas, Debitur tidak diperkenankan untuk mengikat diri sebagai penanggung, mengadakan perubahan susunan pemegang saham yang mengakibatkan Perseroan tidak lagi menjadi pemegang saham mayoritas, membagikan dividen, memberikan kredit kepada pihak lain, mengalihkan lebih dari 50% harta kekayaan, melakukan penyertaan pada perusahaan lain, melunasi utang Debitur kepada pemegang saham, melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi, membubarkan perusahaan, mengajukan permohonan pailit atau PKPU.

Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No.33 tanggal 24 Januari 2007 yang diubah dengan dengan Akta Perubahan I Perjanjian Kredit Sindikasi No. 55 tanggal 18 Nopember 2009, yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang kemudian dinyatakan kembali dengan Akta Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Sindikasi No. 21 tanggal 23 Oktober 2012 yang dibuat Rina Utami Djauhari SH, Notaris di Jakarta.

Para Kreditur memberikan kredit kepada PT Marga Nujyasumo Agung (MNA- Perusahaan Tekendali dari Perseroan) selaku Debitur dengan jumlah seluruhnya maksimum sebesar Rp1.526.000.000.000,- yang terdiri dari: (a) Kredit Investasi (“KI”) sebesar Rp1.374.576.000.000,untuk keperluan tambahan pembiayaan pembangunan phisik ruas Jalan Tol Surabaya-Mojokerto di luar kegiatan pengadaan tanah dan; (b) Kredit Investasi IDC/Interest During Construction (“KI IDC”) sebesar Rp151.424.000.000,- yang digunakan untuk membayar 64,8% pembebanan bunga kredit investasi selama masa konstruksi dan sisanya sebesar 35,2 % dari kewajiban bunga tiap bulan dibayar tunai oleh Debitur.

Pihak Terafiliasi

PT Bank Negara I n d o n e s i a (Persero) Tbk (Pihak Terafiliasi) (“BNI”), sebagai: Agen Fasilitas dan Kreditur; PT Bank Rakyat I n d o n e s i a (Persero) Tbk (Pihak Terafiliasi) (“BRI”), sebagai Agen Jaminan dan Kreditur; PT Bank Bukopin Jangka Waktu kredit adalah 44 triwulan atau 11 tahun Tbk (“Bukopin”) termasuk Masa Tenggang (Grace Period) 10 triwulan atau sebagai Kreditur. 2 tahun 6 bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2007 dan berakhir pada tanggal 24 Januari 2018. Terafiliasi karena Bunga tetap yang dihitung secara Weighted Average atas k e p e m i l i k a n dasar suku bunga yang disampaikan oleh masing-masing saham Negara RI. kreditur kepada Agen Fasilitas untuk pertama kalinya sebesar 16 % per tahun. Jaminan Kredit berupa: a. Tagihan atas (i) Pendapatan Tol, yaitu semua pendapatan Debitur dari Tol (Jalan Tol Surabaya-Mojokerto) yang terkumpul selama Masa Konsesi termasuk setiap kompensasi yang mungkin harus dibayarkan oleh Pemerintah kepada Debitur, dan (ii) Pendapatan Usaha Lain, yaitu setiap pendapatan yang diperoleh Debitur dari semua Usaha-Usaha Lain (yang didefinisikan dalam Perjanjian Kredit), penempatan iklan, bangunan Utilitas dan/atau Utilitas yang berhubungan dengan pengusahaan ruas Jalan Tol Surabaya-Mojokerto selama Masa Konsesi; yang diikat dengan fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp3.356.656.000.000 dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Akta notaril mengenai pernyataan dari pemegang saham Debitur (yaitu Perseroan, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Moeladi) mengenai jaminan dan/atau kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan dana guna memastikan kelangsungan Proyek termasuk dalam hal terjadinya cost-overrun atau kenaikan biaya Proyek dan cash deficiency atau kekurangan dana tunai serta untuk pembayaran kembali kewajiban Debitur yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit sampai dengan dinyatakan lunas oleh Para Kreditur. c. Akta notaril mengenai pernyataan dari Perseroan selaku pemegang saham mayoritas Debitur yang menyatakan bahwa laporan keuangan Debitur akan selalu terkonsolidasi dengan laporan keuangan Perseroan. d. Gadai saham dari seluruh pemegang saham Debitur, kecuali Perseroan dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

54

No.

Nama Perjanjian

Isi Pokok Perjanjian e. Hak Konsesi atas Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol diikat secara notariil berupa akta Pengalihan Hak Pengelolaan Jalan Tol.

Pihak Terafiliasi

Per 30 Juni 2014, saldo pinjaman berdasarkan perjanjian kredit ini adalah Rp779.601.826.780,Pembatasan dalam perjanjian ini antara lain, bahwa tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Kreditor Mayoritas, Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan penjualan pengalihan saham, membebankan saham para pemegang saham, go public, mengubah anggaran dasar, mengurangi modal disetor, memperoleh kredit baru lebih dari Rp5 milyar, memberikan kredit dan melakukan investasi diatas Rp500 juta, membuat transaksi tidak wajar, menjadi penjamin, menjaminkan harta kekayaan, merger, konsolidasi dan akuisisi, melunasi utang kepada pemegang saham, membagikan dividen. 6

Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 13 tanggal 13 Oktober 2011, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta

Para Kreditur memberikan kredit kepada PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ- Perusahaan Tekendali dari Perseroan) selaku Debitur dengan jumlah seluruhnya maksimal sebesar Rp1.544.000.000.000,- yang terdiri dari: a. Kredit Investasi maksimal sebesar Rp1.386.000.000.000,atau maksimal 70% dari Biaya proyek, jumlah mana yang rendah. b. Kredit Investasi During Construction sampai dengan maksimal 100% dari bunga KI selama Masa Konstruksi dan KI IDC dengan perhitungan Agen Fasilitas atau maksimal sebesar Rp168.000.000.000,- jumlah mana yang lebih rendah. Jangka waktu kredit maksimum 15 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit ini, termasuk Masa Tenggang. Suku bunga tetap (fixed rate) selama 1 (satu) tahun sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun, dan Debitur wajib membayar Bunga kepada para kreditur dengan suku bunga sebesar Acuan Suku Bunga ditambah margin 4% (empat persen) per tahun. Per 30 Juni 2014, saldo pinjaman berdasarkan perjanjian kredit ini adalah Rp828.435.031.268,Jaminan kredit berupa: 1. Hak Konsesi atas PPJT Penerusan JORR W2 Utara diikat secara notarial berupa akta Pengalihan Hak Pengelolaan Jalan Tol (cessie) sebagai jaminan; 2. Seluruh tagihan dan pendapatan operasional dari Pengoperasian Jalan Tol, termasuk Pendapat Tol dan Pendapatan Usaha Lain selama Masa Konsesi, diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar 100% (seratus persen) dari Biaya Proyek atau sebesar Rp2.149.000.000.000,- (dua triliun seratus empat puluh sembilan miliar Rupiah); 3. Rekening Penampungan (Escrow Account), yang terdiri dari Rekening Konstruksi (Contruction Account), Rekening Pengumpulan (Collection Account), Rekening Pembayaran Utang (Debt Service Reserve Account), semuanya diikat dengan akta gadai atas rekening secara notarial; 4. Tagihan atas pendapatan dari hasil klaim asuransi, bank garansi (dari Kontraktor) dan penggantian dana (kompensasi) dari Pemerintah, diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar 100% (seratus persen) dari Biaya Proyek atau sebesar Rp2.149.000.000.000,(dua triliun seratus empat puluh sembilan miliar Rupiah);

55

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pihak Terafiliasi) sebagai Kreditur dan PT Bank DKI sebagai Kreditur. Terafiliasi karena kepemilikan saham Negara RI.

No.

7

Nama Perjanjian

Isi Pokok Perjanjian Pembatasan dalam perjanjian ini, antara lain bahwa tanpa ijin tertulis dari Kreditur Mayoritas Debitur tidak diperkenankan (1) merubah komposisi kepemilikan saham Debitur, kecuali perubahan komposisi kepemilikan saham tersebut tidak mengubah kepemilikan saham Jasa Marga sebagai Pemegang Saham mayorita Debitur. Jasa Marga harus tetap menjadi pemegang saham mayoritas Debitur dengan kepemilikan minimum sebesar 51% saham Debitur, dan Jasa Marga menempatkan wakilnya sebagai Direksi dan Dewan Komisaris Debitur; (2) mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris, mengubah bentuk, status hukum dan lingkup usaha perusahaan Debitur; (3) melakukan investasi atau penyertaan baik kepada group sendiri maupun perusahaan lainnya diatas Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah).; (4) mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin utang atau kewajiban lainnya terhadap pihak lain berkaitan dengan atau dengan cara apapun menjadi bertanggung jawab baik langsung maupun bersyarat dengan cara apapun sehubungan dengan sesuatu utang atau kewajiban lainnya dari pihak lain, Perusahaan afiliasi dan anak perusahaan; (5) Menjaminkan sebagian atau semua harta kekayaan atau pendapatan perusahaan Debitur, menjual, melepaskan atau dengan cara lain mengalihkan seluruh atau sebagian dari usahanya; (6) Melakukan merger, konsolidasi, akuisisi, Mengajukan moratorium, membubarkan perusahaan, melikuidasi atau mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan pembayaran kepada instansi yang berwenang.

Pihak Terafiliasi

Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No.38 tanggal 12 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. sebagaimana diubah dengan Akta Adendum I Perjanjian Kredit Sindikasi No. 11 tanggal 6 Nopember 2012, dibuat dihadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito

Para Kreditur memberikan Kredit kepada PT Jasamarga Pandaan Tol d/h PT Margabumi Adhikaraya (JPT - Perusahaan Terkendali dari Perseroan) selaku Debitur dengan jumlah seluruhnya maksimum sebesar Rp 817.000.000.000,00dengan rincian sebagai berikut: (1) Kredit Investasi yang terdiri dari: a. Tranche I (GempoI-Pandaan) maksimum sebesar Rp621.600.000.000,00; b. Tranche II (Pandaan-Karang Jati) maksimum sebesar Rp111.400.000,000,00; Dengan total limit Kredit Investasi maksimum sebesar Rp733.000.000.000,00 atau maksimum sebesar 70% dari Biaya Proyek, jumlah mana yang lebih rendah. (2) Kredit Investasi Interest During Construction yang terdiri dari: a. Tranche I (Gempol-Pandaan) maksimum sebesar Rp77.000.000.000,00; b. Tranche II (Pandaan-Karang Jati) maksimum sebesar Rp7.000.000.000,00; Dengan total limit Kredit Investasi Interest During Construction maksimum sebesar Rp84.000.000.000,00 atau maksimum sebesar 70% dari beban Bunga selama Masa Konstruksi, jumlah mana yang lebih rendah.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, (Pihak Terafiliasi) sebagai Pengatur (Arranger); Agen Fasilitas; Agen Jaminan; Agen Penampungan, dan Kreditur; PT Bank DKI, sebagai Kreditur; PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Bantens Tbk, sebagai Kreditur. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, sebagai Kreditur

Jangka waktu kredit maksimum 15 tahun sejak tanggal Terafiliasi karena penandatanganan Perjanjian Kredit, yaitu tanggal 12 Juni k e p e m i l i k a n 2012, termasuk Masa Tenggang. saham Negara RI. Per 30 Juni 2014, saldo pinjaman berdasarkan perjanjian kredit ini adalah Rp514.831.501.804,Suku bunga tetap (fixed rate) selama 1 (satu) tahun sebesar 10,50% per tahun, dan setelahnya Debitur wajib membayar Bunga sebesar Acuan Suku Bunga ditambah margin 5,25% per tahun.

56

No.

Nama Perjanjian

Isi Pokok Perjanjian Jaminan kredit berupa: (1) Hak Konsesi atas PPJT Gempol-Pandaan diikat secara notariil berupa akta Pengalihan Hak Pengelolaan Jalan Tol (cessie) sebagai jaminan; (2) Seluruh tagihan dan pendapatan operasional dari Pengoperasian Jalan Tol, termasuk Pendapatan Tol dan Pendapatan Usaha Lain selama Masa Konsesi, diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar 100% (seratus persen) dari Biaya Proyek atau sebesar Rp1.202.242.000.000; (3) Rekening-rekening Debitur berupa Rekening Konstruksi (Construction| Account), Rekening Pengumpulan (Collection Account), Rekening Cadangan Pembayaran Utang (Debt Service Reserve Account), Rekening Pembayaran Utang (Debt Service Account)dan Rekening Operasional (Operational Account), semuanya diikat dengan akta gadai atas rekening secara notariil, (4) Tagihan atas pendapatan dari hasil klaim asuransi, bank garansi (dari Kontraktor) dan penggantian dana (kompensasi) dari Pemerintah, diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar 100% (seratus persen) dari Biaya Proyek atau sebesar Rpl.202.242.000.000,00 (5) Seluruh saham di Debitur yang dimiliki oleh PT Margabumi Matraraya dan PT Jalan Tol Kabupaten Pasuruan diikat dengan akta gadai atas saham secara notariil. (6). Letter of undertaking dari PT Jalan Tol Kabupaten Pasuruan (7) Jaminan perusahaan (corporate guarantee) dari PT Jalan Tol Kabupaten Pasuruan. Pembatasan dalam perjanjian ini, antara lain bahwa tanpa ijin tertulis dari Kreditur Mayoritas Debitur tidak diperkenankan (1) merubah komposisi kepemilikan saham Debitur, kecuali perubahan komposisi kepemilikan saham tersebut tidak mengubah kepemilikan saham Jasa Marga sebagai Pemegang Saham mayorita Debitur. Jasa Marga harus tetap menjadi pemegang saham mayoritas Debitur dengan kepemilikan minimum sebesar 51% saham Debitur, dan Jasa Marga menempatkan wakilnya sebagai Direksi dan Dewan Komisaris Debitur; (2) mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris, mengubah bentuk, status hukum dan lingkup usaha perusahaan Debitur; (3) melakukan investasi atau penyertaan baik kepada group sendiri maupun perusahaan lainnya diatas Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah).; (4) mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin utang atau kewajiban lainnya terhadap pihak lain berkaitan dengan atau dengan cara apapun menjadi bertanggung jawab baik langsung maupun bersyarat dengan cara apapun sehubungan dengan sesuatu utang atau kewajiban lainnya dari pihak lain, Perusahaan afiliasi dan anak perusahaan; (5) Menjaminkan sebagian atau semua harta kekayaan atau pendapatan perusahaan Debitur, menjual, melepaskan atau dengan cara lain mengalihkan seluruh atau sebagian dari usahanya; (6) Melakukan merger, konsolidasi, akuisisi, Mengajukan moratorium, membubarkan perusahaan, melikuidasi atau mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan pembayaran kepada instansi yang berwenang.

57

Pihak Terafiliasi

No. 8

Nama Perjanjian Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 79 tanggal 22 Juni 2012, dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H.,

Isi Pokok Perjanjian Para Kreditur memberikan kredit kepada PT Jasamarga Bali Tol (JBT- Perusahaan Terkendali dari Perseroan) selaku Debitur dengan jumlah seluruhnya maksimum sebesar Rp1.739.300.000.000,- yang terdiri dari: a. Kredit Investasi maksimum sebesar Rp1.622.000.000.000,- atau maksimal 70% dari Biaya Proyek, jumlah mana yang lebih rendah. b. Kredit Investasi During Construction sampai dengan maksimum sebesar Rp117.300.000.000,atau maksimum sebesar 70% dari beban Bunga selama Masa Konstruksi, jumlah mana yang lebih rendah. Per 30 Juni 2014, saldo pinjaman berdasarkan perjanjian kredit ini adalah Rp1.157.420.108.960,Jangka waktu kredit maksimum 15 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit ini, termasuk Masa Tenggang. Suku bunga tetap (fixed rate) selama 1 (satu) tahun sebesar 10% per tahun, dan Debitur wajib membayar Bunga sebesar Acuan Suku Bunga ditambah margin 5% per tahun.

Pihak Terafiliasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pihak Terafiliasi) sebagai Agen Fasilitas dan Kreditur; PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (Pihak Terafilliasi) sebagai Agen Penampungan dan Kreditur; PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Pihak Terafiliasi) sebagai Agen Jaminan dan Kreditur; PT Bank Central Asia Tbk. sebagai Kreditur; PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (Pihak Terafiliasi) sebagai Kreditur; PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai Kreditur.

Jaminan kredit berupa: 1. Hak Konsesi atas PPJT Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa diikat secara notarial berupa akta Pengalihan Hak Pengelolaan Jalan Tol (cessie) sebagai jaminan; 2. Seluruh tagihan dan pendapatan operasional dari Pengoperasian Jalan Tol, termasuk Pendapat Tol dan Pendapatan Usaha Lain selama Masa Konsesi, diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar 100% (seratus persen) dari Biaya Proyek atau sebesar Rp2.484.780.000.000,-; Terafiliasi karena 3. Rekening Penampungan (Escrow Account), yang kepemilikan terdiri dari Rekening Konstruksi (Contruction Account), saham Negara RI. Rekening Pengumpulan (Collection Account), Rekening Cadangan Pembayaran Utang (Debt Service Reserve Account), Rekening Pembayaran Utang (Debt Service Account) Rekening Operasional (Operational Account) dan Rekening Ekses (Excess Account), semuanya diikat dengan akta gadai atas rekening secara notarial, 4. Tagihan atas pendapatan dari hasil klaim asuransi, bank garansi (dari Kontraktor) dan penggantian dana (kompensasi) dari Pemerintah, diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar 100% (seratus persen) dari Biaya Proyek atau sebesar Rp2.484.780.000.000,-

58

No.

9.

Nama Perjanjian

Isi Pokok Perjanjian Pembatasan dalam perjanjian ini, antara lain bahwa tanpa ijin tertulis dari Kreditur Mayoritas Debitur tidak diperkenankan: (i) merubah komposisi kepemilikan saham Debitur, kecuali perubahan komposisi kepemilikan saham tersebut tidak mengubah kepemilikan saham Jasa Marga sebagai Pemegang Saham mayorita Debitur. Jasa Marga harus tetap menjadi pemegang saham mayoritas Debitur dengan kepemilikan minimum sebesar 51% saham Debitur, dan Jasa Marga menempatkan wakilnya sebagai Direksi dan Dewan Komisaris Debitur; (ii) mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris, mengubah bentuk, status hukum dan lingkup usaha perusahaan Debitur; (iii) melakukan investasi atau penyertaan baik kepada group sendiri maupun perusahaan lainnya diatas Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah).; (iv) mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin utang atau kewajiban lainnya terhadap pihak lain berkaitan dengan atau dengan cara apapun menjadi bertanggung jawab baik langsung maupun bersyarat dengan cara apapun sehubungan dengan sesuatu utang atau kewajiban lainnya dari pihak lain, Perusahaan afiliasi dan anak perusahaan; (v) Menjaminkan sebagian atau semua harta kekayaan atau pendapatan perusahaan Debitur, menjual, melepaskan atau dengan cara lain mengalihkan seluruh atau sebagian dari usahanya; (vi) Melakukan merger, konsolidasi, akuisisi, Mengajukan moratorium, membubarkan perusahaan, melikuidasi atau mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan pembayaran kepada instansi yang berwenang.

Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 5 tanggal 1 Juni 2012 dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito SH, Notaris di Jakarta, yang telah diubah dengan Akta Addendum No. 74 tanggal 22 April 2013 dan Akta Addendum Ke II (Kedua) No. 68 tanggal 21 Mei 2014 jo Akta Pernyataan Menundukan Diri Atas Addendum Ke II (Kedua) No. 69 tanggal 22 Mei 2014, yang semuanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi SH., Notaris di Jakarta;

Para Kreditor memberikan kepada PT Transmarga Jatim Pasuruan (TJP - Perusahaan Terkendali dari Perseroan) selaku Debitur fasilitas kredit investasi Sindikasi Pembiayaan Proyek Jalan Tol Ruas Gempol-Pasuruan maksimum sebesar Rp 1.937.600.000.000,- atau maksimal 70% dari total biaya proyek, yang terdiri dari : - Fasilitas Kredit Investasi (KI-Pokok) : Rp 1.801.100.000.000,terdiri dari : a. Seksi 1 Gempol-Rembang Rp 660.870.000.000,b. Seksi 2 Rembang-Pasuruan Rp 393.147.000.000,c. Seksi 3 Pasuruan-Grati Rp 747.083.000.000,- Fasilitas Kredit Investasi Interest During Contruction (KI-IDC) : Rp136.500.000.000,- terdiri dari : a. Seksi 1 Gempol-Rembang Rp 47.559.000.000,b. Seksi 2 Rembang-Pasuruan Rp 41.891.000.000,c. Seksi 3 Pasuruan-Grati Rp 47.050.000.000,-

Pihak Terafiliasi

-PT Bank Rakyat I n d o n e s i a (Persero) Tbk (Pihak Terafiliasi) sebagai Agen Fasilitas, Agen Jaminan dan Krediur; -PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pihak Terafiliasi), sebagai Kreditur; -PT Bank Negara I n d o n e s i a (Persero) Tbk (Pihak Terafiliasi) sebagai Kreditur; Per 30 Juni 2014, saldo pinjaman berdasarkan perjanjian -PT Bank kredit ini adalah Rp 273.186.167.200,Pembangunan Jawa Jangka waktu kredit maksimum 180 bulan sejak Daerah (Pihak penandatanganan kredit atau selambat-lambatnya sampai Timur Te r a f i l i a s i ) dengan 30 Juni 2027 sebagai Kreditur Suku bunga Weighted Average Time Deposit (WATD) ditambah margin 5,25% per tahun selama masa konstruksi Terafiliasi karena dan margin sebesar 5% pertahun sejak tanggal pengoperasian kepemilikan untuk Seksi yang bersangkutan. saham Negara RI.

Jaminan kredit berupa : b. Segala harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi pelunasan hutang dan biaya-biaya lain yang timbul berdasarkan dokumen transaksi. b. Hak Konsesi atas pengusahaan Jalan Tol berdasarkan PPJT diikat secara notarial berupa akta pengalihan hak pengelolaan jalan tol sebagai jaminan, termasuk didalamnya terdapat kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada para kreditur untuk menunjuk pihak ketiga sebagai operator jalan tol sebagaimana dimaksud dalam PPJT

59

No.

Nama Perjanjian

Isi Pokok Perjanjian c. Seluruh tagihan dan pendapatan dari pengusahaan Jalan Tol termasuk pendapatan tol dan tagihan atas pendapatan usaha lain selama masa konsesi yang diikat secara fiducia d. rekening-rekening TJP e. tagihan atas pendapatan dari hasil klaim asuransi, bank garansi (dari kontraktor) dan penggantian dana (kompensasi) dari pemerintah yang diikat secara fiducia.

Pihak Terafiliasi

Pembatasan dalam perjanjian ini, antara lain bahwa tanpa ijin tertulis dari Kreditur Mayoritas Debitur tidak diperkenankan: (i) merubah komposisi kepemilikan saham Debitur, kecuali perubahan komposisi kepemilikan saham tersebut tidak mengubah kepemilikan saham Jasa Marga sebagai Pemegang Saham mayorita Debitur. Jasa Marga harus tetap menjadi pemegang saham mayoritas Debitur dengan kepemilikan minimum sebesar 51% saham Debitur, dan Jasa Marga menempatkan wakilnya sebagai Direksi dan Dewan Komisaris Debitur; (ii) mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris, mengubah bentuk, status hukum dan lingkup usaha perusahaan Debitur; (iii) melakukan investasi atau penyertaan baik kepada group sendiri maupun perusahaan lainnya diatas Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah).; (iv) mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin utang atau kewajiban lainnya terhadap pihak lain berkaitan dengan atau dengan cara apapun menjadi bertanggung jawab baik langsung maupun bersyarat dengan cara apapun sehubungan dengan sesuatu utang atau kewajiban lainnya dari pihak lain, Perusahaan afiliasi dan anak perusahaan; (v) Menjaminkan sebagian atau semua harta kekayaan atau pendapatan perusahaan Debitur, menjual, melepaskan atau dengan cara lain mengalihkan seluruh atau sebagian dari usahanya; (vi) Melakukan merger, konsolidasi, akuisisi, Mengajukan moratorium, membubarkan perusahaan, melikuidasi atau mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan pembayaran kepada instansi yang berwenang. 10

Akta Perjanjian Penggunaan Dana Bergulir Untuk Penggantian Pembelian Tanah Dalam Rangka Pengusahaan Ruas Jalan Tol Gempol-Pasuruan No. 02 tanggal 6 Juni 2007, dibuat dihadapan Suzy Anggraini Muharam, S.H., Notaris di Jakarta, dan perubahaanya, terakhir diubah dengan Amandemen II Perjanjian Layanan Dana Bergulir tanggal 24 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Trie Sulistowarni, SH, Notaris di Jakarta.

Maksud dan tujuan pinjaman ini adalah untuk pembayaran ganti rugi/ penggantian pembelian tanah guna pembangunan Jalan Tol Ruas Gempol-Pasuruan yang terbagi dalam 3 Seksi : (i) Seksi 1 : Gempol-Rembang, (ii) Seksi 2 : RembangPasuruan, (iii) Seksi 3 : Pasuruan-Grati Jumlah dana yang tersedia yang diberikan oleh BLU-BPJT kepada PT Trans Jatim Pasuruan (TJP – Perusahaan Terkendali dari Perseroan) semula setinggi-tingginya Rp100.000.000.000, kemudian menjadi setinggi-tingginya Rp256.000.000.000,- yang akan dipergunakan untuk Pengadaan Tanah Ruas Gempol-Pasuruan dengan rincian : (a) Seksi 1 Rp97.647.500.000,-, (b) Seksi 2 Rp86.538.750.000,-, (c) Seksi 3 Rp71.813.750.000,Jangka waktu pinjaman berlaku terhitung sejak 24 Juli 2013 sampai dengan 24 Desember 2014. Jangka waktu pinjaman Revisi : berlaku terhitung sejak 24 Juli 2013 sampai dengan 31 Desember 2014 Nilai Tambah penggunaan dana sebesar suku bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ditambah 1%. Per 30 Juni 2014, Rp42.473.511.347.-

saldo

pinjaman

TJP

adalah

Pembatasan perjanjian ini antara lain bahwa tanpa persetujuan tertulis dari BLU BPJT, TJP tidak dapat melakukan merger, mengalihkan perusahaan kepada pihak lain, membayar utang kepada pemegang saham, memberikan pinjaman kecuali transaksi dagang, menerima pinjaman kecuali transaksi dagang, membubarkan perusahaan atau dinyatakan pailit. Pinjaman ini diberikan tanpa jaminan

60

Badan Layanan Umum-Badan Pengatur Jalan Tol-Departemen Pekerjaan Umum RI

No. 11

Nama Perjanjian Akta Perjanjian Layanan Dana Bergulir Untuk Penggantian Pembelian Tanah Dalam Rangka Pengusahaan Ruas Jalan Tol Semarang – Solo Seksi 3 (BawenSalatiga), Seksi 4 (SalatigaBoyolali) dan Seksi 5 (BoyolaliKaranganyar) No. 3 tanggal 31 Mei 2012, sebagaimana diubah dengan Akta Amandemen I No. 1 tanggal 10 Januari 2013 dan Akta Amandemen II No. 6 tanggal 23 Desember 2013, dibuat Tri Sulistiowarni, SH, Notaris di Jakarta.

Isi Pokok Perjanjian Maksud dan tujuan pemberian pinjaman adalah untuk pembayaran ganti rugi/penggantian pembelian tanah guna kepentingan Pembangunan Jalan Tol Ruas Semarang Solo yang dibagi dalam 3 Seksi, yaitu (i) Seksi 3 (BawenSalatiga), Seksi 4 (Salatiga-Boyolali) dan Seksi 5 (BoyolaliKaranganyar).

Pihak Terafiliasi Badan Layanan Umum-Badan Pengatur Jalan Tol-Departemen Pekerjaan Umum RI

Jumlah pinjaman dana begulir yang tersedia yang diberikan oleh BLU BPJT kepada PT Trans Marga Jateng (TMJ, Perusahaan Terkendali dari Perseroan) setinggi-tingginya Rp558.800.000.000,- yang digunakan untuk pengadaan tanah ruas Semarang-Solo, dengan rincian : (i) Seksi 3 (Bawen-Salatiga) sebesar Rp196.500.000.000,(ii) Seksi 4 (Salatiga-Boyolali) sebesar Rp241.308.000.000,(iii) Seksi 5 (Boyolali-Karanganyar) sebesar Rp120.992.000.000,Jangka waktu pencairan pinjaman adalah sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan selesainya pengadaan tanah, namun tidak lebih dari 31 Desember 2014 Nilai Tambah penggunaan dana sebesar suku bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ditambah 1%. Per 30 Juni 2014, Rp80.429.170.816,-

saldo

pinjaman

TMJ

adalah

Pembatasan perjanjian ini antara lain bahwa tanpa persetujuan tertulis dari BLU BPJT, TMJ tidak dapat melakukan merger, mengalihkan perusahaan kepada pihak lain, membayar utang kepada pemegang saham, memberikan pinjaman kecuali transaksi dagang, menerima pinjaman kecuali transaksi dagang, membubarkan perusahaan atau dinyatakan pailit. 12

Perjanjian Layanan Dana Bergulir Untuk Penggantian Pembelian Tanah Dalam Rangka Pengusahaan Jalan Tol Ruas Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran Nomor: 7 tanggal 18 Januari 2012, sebagaimana diubah dengan Amandemen I No. 5 tanggal 24 April 2013, yang keduanya dibuat dihadapan Trie Sulistiowarni, SH, Notaris di Jakarta.

Maksud dan tujuan pemberian Pinjaman adalah untuk membayar ganti rugi/pergantian pembelian tanah guna kepentingan Pembangunan Jalan Tol Ruas Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran yang dibagi kedalam 4 (empat) Seksi, yaitu: (i). Seksi 1 (Simpang Susun Kunciran Inter Change Sultan Ageng Tirtayasa) (ii) Seksi 2 (Inter Change Simpang Susun Sultan Ageng Tirtayasa – on/off Ramp. Benteng Betawi) (iii) Seksi 3 (on/off Ramp. Benteng Betawi-Simpang Susun Husein Sastranegara) (iv) Seksi 4 (Simpang Susun Husein Sastranegara Benda Juction) Jumlah Pinjaman dana bergulir yang tersedia yang diberikan oleh BLU-BPJT kepada PT Marga Kunciran Cengkareng (MKC-Perusahaan Terkendali dari Perseroan) setinggitingginya Rp1.191.745.000,- dengan rincian: (i) Seksi 1 Rp235.242.000.000,(ii) Seksi 2 Rp265.583.000.000,-. (iii) Seksi 3 Rp492.736.000.000,- . (iv) Seksi 4 Rp197.914.000.000,Jangka waktu Pinjaman adalah sejak tanggal 25 April 2013 , sampai dengan selesainya proses pengadaan tanah, namun tidak lebih dari tanggal 31 Desember 2014, Nilai Tambah penggunaan dana sebesar suku bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ditambah 1%. Pembatasan perjanjian ini antara lain bahwa tanpa persetujuan tertulis dari BLU BPJT, MKC tidak dapat melakukan merger, mengalihkan perusahaan kepada pihak lain, membayar utang kepada pemegang saham, memberikan pinjaman kecuali transaksi dagang, menerima pinjaman kecuali transaksi dagang, membubarkan perusahaan atau dinyatakan pailit.

61

Badan Layanan Umum-Badan Pengatur Jalan To l - D e p a r te m e n Pekerjaan Umum RI

No. 13.

Nama Perjanjian Akta Perjanjian Layanan Dana Bergulir Untuk Penggantian Pembelian Tanah Dalam Rangka Pengusahaan Jalan Tol SurabayaMojokerto No. 01 tanggal 7 Juni 2007; sebagaimana diubah dengan Akta Amandemen I No. 14 tanggal 22 April 2009, Akta Amandemen II No. 11 tanggal 6 Mei 2010 dan No. 01 tanggal 6 Juli 2010, yang dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta, dan terakhir diubah berdasarkan dengan Amandemen IX No. 11 tanggal 31Mei 2013 yang dibuat dihadapan Trie Sulistiowarni, SH, Notaris di Jakarta.

Isi Pokok Perjanjian BLU BPJT akan melaksanakan pembayaran terlebih dahulu dana Pembelian Tanah untuk pembangunan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto yang merupakan kewajiban dari PT Marga Nujyasumo Agung (Perusahaan Terkendali Perseroan) kepada Pemerintah sebagaimana diatur dalam PPJT (“Pembelian Tanah”), dengan mempergunakan dana dalam Perjanjian ini.

Pihak Terafiliasi Badan Layanan Umum-Badan Pengatur Jalan To l - D e p a r te m e n Pekerjaan Umum RI

Jumlah dana yang tersedia sebesar Rp373.716.401.000,menjadi Rp376,867.341.000,- dengan rincian: i. Seksi IA (Waru-Sepanjang) sebesar Rp67.161.310.000,ii. Seksi IB (Sepanjang Western Ring Road/WRR) sebesar Rp138.978.440.000,iii. Seksi II (Western Ring Road/WRR-Driyorejo) sebesar Rp39.324.475.000,- menjadi Rp42.475.415.000.iv. Seksi III (Driyorejo-Krian) sebesar Rp33.643.786.000,v. Seksi IV (Krian-Mojokerto) sebesar Rp94.608.390.000,Jangka waktu penggunaan dana adalah sampai dengan selesainya proses pengadaan tanah terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini, namun tidak lebih dari bulan Desember 2014 Nilai Tambah penggunaan dana sebesar suku bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ditambah 1%. Per 30 Juni 2014, Rp334.314.161.391,-

saldo

pinjaman

MNA

adalah

Pembatasan perjanjian ini antara lain bahwa tanpa persetujuan tertulis dari BLU BPJT, MNA tidak dapat melakukan merger, mengalihkan perusahaan kepada pihak lain, membayar utang kepada pemegang saham, memberikan pinjaman kecuali transaksi dagang, menerima pinjaman kecuali transaksi dagang, membubarkan perusahaan atau dinyatakan pailit. 14

Akta Perjanjian Layanan Dana Bergulir Untuk Penggantian Pembelian Tanah Dalam Rangka Pengusahaan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi W2 Utara No. 08 tanggal 28 Juli 2009, yang kemudian dialihkan oleh Perseroan kepada PT Marga Lingkar Jakarta berdasarkan Perjanjian Pengalihan No. 06 tanggal 6 Mei 2010, dan diubah dengan Akta Amandemen I No. 08 tanggal 6 Mei 2010, dan terakhir diubah dengan Akta Amandemen V No. 5 tanggal 11 Februari 2013, dibuat dihadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta

Jumlah pinjaman dana bergulir (“Pinjaman”) yang tersedia yang diberikan BLU BPJT kepada PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ - Perusahaan Terkendali dari Perseroan) setinggitingginya sebesar Rp610.170.000.000,- untuk dipergunakan pengadaan tanah ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi W2 Utara Jangka waktu Pinjaman adalah maksimum sampai dengan selesainya proses pengadaan tanah jalan tol ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi W2 Utara, namun tidak lebih dari bulan Desember 2013. Besarnya Nilai Tambah Pinjaman didasarkan pada tingkat suku bunga LPS ditambah 1%. Per 30 Juni 2014, Rp493.482.172.891,-

saldo

pinjaman

MLJ

adalah

Pembatasan perjanjian ini antara lain bahwa tanpa persetujuan tertulis dari BLU BPJT, MLJ tidak dapat melakukan merger, mengalihkan perusahaan kepada pihak lain, membayar utang kepada pemegang saham, memberikan pinjaman kecuali transaksi dagang, menerima pinjaman kecuali transaksi dagang, membubarkan perusahaan atau dinyatakan pailit.

62

Badan Layanan Umum-Badan Pengatur Jalan To l - D e p a r te m e n Pekerjaan Umum RI

No. 15

Nama Perjanjian 13 Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) masing-masing untuk: 1. Ruas Jakarta-Bogor-Ciawi No. 246/PPJT/VII/Mn/2006 tanggal 7 Juli 2006; 2. Ruas Surabaya-Gempol No. 248/ PPJT/VII/Mn/2006 tanggal 7 Juli 2006; 3. Ruas Jakarta-Cikampek Nomor 249/PPJT/VII/ Mn/2006 tanggal 7 Juli 2006; 4. Ruas Padalarang-Cileunyi No. 250/PPJT/VII/ Mn/2006 tanggal 7 Juli 2006; 5. Ruas Palimanan-Kanci No. 256/ PPJT/VII/Mn/2006 tanggal 7 Juli 2006; 6. Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) Nomor 257/ PPJT/ VII/Mn/2006 tanggal 7 Juli 2006 yang diubah dengan Akta Amandemen I Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) No. 09, tanggal 28 Juli 2009 dibuat dihadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta; 7. Ruas Cikampek-Padalaran No. 258/PPJT/VII/ Mn/2006 tanggal 7 Juli 2006; 8. Ruas Belawan-Medan-Tanjung Morawa No. 253/ PPJT/VII/ Mn/2006 tanggal 7 Juli 2006; 9. Tol Semarang Seksi A, B, C Nomor 254/PPJT/VII/ Mn/2006 tanggal 7 Juli 2006; 10 Ruas Pondok Aren-Bintaro Viaduct-Ulujami No. 255/PPJT/ VII/Mn/2006 tanggal 7 Juli 2006; 11 Ruas Cawang-Tomang-Pluit No. 252/PPJT/VII/ Mn/2006 tanggal 7 Juli 2006; 12 Ruas Jakarta-Tanggerang No. 247/PPJT/VII/ Mn/2006 tanggal 7 Juli 2006; 13 Ruas Prof. DR. Ir. Soedijatmo No. 251/PPJT/VII/ Mn/2006 tanggal 7 Juli 2006.

Isi Pokok Perjanjian Pihak Terafiliasi Pemerintah menunjuk dan memberikan kepada Perseroan Pemerintah RI hak konsesi Pengusahaan Jalan Tol untuk: 1. Ruas Jakarta-Bogor-Ciawi 2. Ruas Surabaya-Gempol 3. Ruas Jakarta-Cikampek 4. Ruas Padalarang- Cileunyi 5. Ruas Palimanan-Cileunyi 6. Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) 7. Ruas Cikampek Padalarang 8. Belawan-Medan-Tanjung Morawa 9. Tol Semarang Seksi A, B, C 10. Ruas Pondok Aren-Bintaro Viaduct-Ulujami; 11. Ruas Cawang-Tomang-Pluit 12. Ruas Jakarta-Tanggerang 13. Ruas Prof. DR. Ir. Soedijatmo Masa konsesi untuk 13 Ruas tersebut masing-masing adalah 40 tahun terhitung sejak 1 Januari 2005. Khusus untuk Jalan Tol Lingkar Luar Seksi Pondok PinangJagorawi (JORR “S”), berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tanggal 25 Pebruari 2013 Nomor 80.1/ KPTS/M/2013 Tentang Pengoperasian Sementara Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi Pondok Pinang-Jagorawi (JORR “S”), Perseroan ditugaskan oleh pemerintah untuk melaksanakan pengoperasian sementara dan pemeliharaan Jalan Tol JORR “S” sampai dengan ditetapkan Badan Usaha Jalan Tol sebagai operator tetap. Berdasarkan Perjanjian Pengalihan Pengusahaan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi W2 Utara (Ulujami-Kebon Jeruk) No. 5 tanggal 6 Mei 2010, dibuat dihadapan Notaris Rina Utami Djauhari, S.H., Pengusahaan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi W2 Utara telah beralih dari Perseroan kepada PT Marga Lingkar Jakarta.(Perusahaan Terkendali dari Perseroan) Lingkup Pengusahaan Jalan Tol Perseroan harus bertanggung jawab untuk melaksanakan Pengusahaan Jalan Tol, yang meliputi Pendanaan, Perencanaan Teknik, Pelaksanaan Konstruksi, Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan PPJT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepemilikan Jalan Tol: (a) Jalan Tol merupakan milik Pemerintah, maka oleh karenanya setelah berakhirnya Masa Konsesi atau pengakhiran PPJT oleh salah satu pihak sesuai dengan ketentuan PPJT, Perseroan harus mengembalikan dan menyerahkan kembali Jalan Tol kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT); dan (b) pemberian hak Pengusahaan Jalan Tol kepada Perseroan tidak berarti beralihnya hak milik atas Jalan Tol kepada Perseroan, melainkan selama Masa Konsesi, Perseroan hanya memiliki hak untuk menguasai seluruh tanah yang dibutuhkan bagi Pengusahaan Jalan Tol dan melaksanakan Pengusahaan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan dalam PPJT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

63

No.

Nama Perjanjian

Isi Pokok Perjanjian Pemeliharaan: Perseroan harus melaksanakan Pemeliharaan yang mengacu pada pedoman Pemeliharaan yang ditetapkan BPJT, sebagai syarat minimum yang harus diikuti oleh Perseroan. Pedoman Pemeliharaan dapat diubah dari waktu ke waktu oleh BPJT karena kebutuhan pelayanan, peraturan perundangundangan dan ketentuan yang berlaku.

Pihak Terafiliasi

Jaminan Pemeliharaan: Perseroan wajib menyerahkan jaminan Pemeliharaan Jalan Tol kepada Pemerintah melalui BPJT dalam waktu 6 bulan sebelum Masa Konsesi berakhir dan jaminan Pemeliharaan ini tetap berlaku sampai dengan 12 bulan setelah berakhirnya Masa Konsesi. Penghasilan Perseroan: Penghasilan Perseroan yang berasal dari Pendapatan Tol, Pendapatan Usaha Lain, Utilitas dan penempatan iklan selama Masa Konsesi akan menjadi hak sepenuhnya dari Perseroan. Pembatasan dalam PPJT ini antara lain bahwa selama masa konsesi Perseroan tidak boleh menjalankan usaha lain dalam pengusahaan jalan tol kecuali yang ditentukan dalam perjanjian, membuat perjanjian yang tidak sesuai dengan PPJT, dan mengalihkan hak pengusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Pemerintah. Apabila Perseroan cidera janji terhadap PPJT dan dalam waktu yang ditentukan Perseroan gagal memperbaiki, Pemerintah berhak mengakhir PPJT. 16

Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Gempol-Pasuruan No. 195/PPJT/V/ Mn/2006 tanggal 29 Mei 2006, yang dialihkan oleh Perseroan kepada PT Transmaga Jatim Pasuruan berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan No. 14 tanggal 25 Agustus 2010, dan diubah dengan Akta Amandemen I No. 16 tanggal 25 Agustus 2010 serta diubah seluruhnya dan dinyatakan kembali dengan Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Gempol-Pasuruan, No. 5 tanggal 7 Juni 2011, yang semuanya dibuat dihadapan Rina Utami Djauhari S.H., Notaris di Jakarta

Pemerintah menunjuk dan memberikan kepada Pemerintah RI PT Transmarga Jatim Pasuruan (Perusahaan Terkendali dari Perseroan) (Badan Usaha Jalan Tol) hak konsesi Pengusahaan Jalan Tol Ruas Gempol-Pasuruan dengan masa konsesi 45 tahun. Lingkup Pengusahaan Jalan Tol: Badan Usaha Jalan Tol harus bertanggung jawab untuk melaksanakan Pengusahaan Jalan Tol, yang meliputi Pendanaan, Perencanaan Teknik, Pelaksanaan Konstruksi, Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan PPJT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepemilikan Jalan Tol: a. Jalan Tol merupakan milik Pemerintah, maka oleh karenanya setelah berakhirnya Masa Konsesi atau pengakhiran PPJT oleh salah satu pihak sesuai dengan ketentuan PPJT, Badan Usaha Jalan Tol harus mengembalikan dan menyerahkan kembali Jalan Tol kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT); dan b. pemberian hak Pengusahaan Jalan Tol kepada Badan Usaha Jalan Tol tidak berarti beralihnya hak milik atas Jalan Tol kepada Perseroan, melainkan selama Masa Konsesi, Badan Usaha Jalan Tol hanya memiliki hak untuk menguasai seluruh tanah yang dibutuhkan bagi Pengusahaan Jalan Tol dan melaksanakan Pengusahaan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan dalam PPJT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeliharaan: Badan Usaha Jalan Tol harus melaksanakan Pemeliharaan yang mengacu pada pedoman Pemeliharaan yang ditetapkan BPJT, sebagai syarat minimum yang harus diikuti oleh Badan Usaha Jalan Tol. Pedoman Pemeliharaan dapat diubah dari waktu ke waktu oleh BPJT karena kebutuhan pelayanan, peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

64

No.

Nama Perjanjian

Isi Pokok Perjanjian Pemberian Hak Pengusahaan Jalan Tol:

Pihak Terafiliasi

Jaminan Pemeliharaan: Badan Usaha Jalan Tol wajib menyerahkan jaminan Pemeliharaan Jalan Tol kepada Pemerintah melalui BPJT dalam waktu 6 bulan sebelum Masa Konsesi berakhir dan jaminan Pemeliharaan ini tetap berlaku sampai dengan 12 bulan setelah berakhirnya Masa Konsesi. Penghasilan Badan Usaha Jalan Tol: Penghasilan Badan Usaha Jalan Tol yang berasal dari Pendapatan Tol, Pendapatan Usaha Lain, Utilitas dan penempatan iklan selama Masa Konsesi akan menjadi hak sepenuhnya dari Perseroan. Pembatasan dalam PPJT ini antara lain bahwa selama masa konsesi Badan Usaha Jalan Tol tidak boleh menjalankan usaha lain dalam pengusahaan jalan tol kecuali yang ditentukan dalam perjanjian, membuat perjanjian yang tidak sesuai dengan PPJT, dan mengalihkan hak pengusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Pemerintah. Apabila Badan Usaha Jalan Tol cidera janji terhadap PPJT dan dalam waktu yang ditentukan Badan Usaha Jalan Tol gagal memperbaiki, Pemerintah berhak mengakhiri PPJT. 17

Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Bogor Ring Road No. 194/PPJT/V/Mn/2006 tanggal 29 Mei 2006 yang telah dialihkan oleh Perseroan kepada PT Marga Sarana Jabar berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan No. 03 tanggal 2 April 2008, dan diubah berdasarkan Akta Amandemen I No. 05 tanggal 2 April 2008, dan terakhir diubah seluruhnya berdasarkan Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Bogor Ring Road No. 04 tanggal 08 Agustus 2011, yang dibuat dihadapan Rina Utami Djauhari S.H., Notaris di Jakarta.

Pemerintah menunjuk dan memberikan kepada PT Marga Pemerintah RI Sarana Jabar (Perusahaan Terkendali dari Perseroan) (Badan Usaha Jalan Tol) hak konsesi Pengusahaan Jalan Tol Ruas Bogor Ring Road dengan masa konsesi 45 tahun Lingkup Pengusahaan Jalan Tol: Badan Usaha Jalan Tol harus bertanggung jawab untuk melaksanakan Pengusahaan Jalan Tol, yang meliputi Pendanaan, Perencanaan Teknik, Pelaksanaan Konstruksi, Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan PPJT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepemilikan Jalan Tol: a. Jalan Tol merupakan milik Pemerintah, maka oleh karenanya setelah berakhirnya Masa Konsesi atau pengakhiran PPJT oleh salah satu pihak sesuai dengan ketentuan PPJT, Badan Usaha Jalan Tol harus mengembalikan dan menyerahkan kembali Jalan Tol kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT); dan b. pemberian hak Pengusahaan Jalan Tol kepada Badan Usaha Jalan Tol tidak berarti beralihnya hak milik atas Jalan Tol kepada MSJ, melainkan selama Masa Konsesi, MSJ hanya memiliki hak untuk menguasai seluruh tanah yang dibutuhkan bagi Pengusahaan Jalan Tol dan melaksanakan Pengusahaan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan dalam PPJT dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pemeliharaan: Badan Usaha Jalan Tol harus melaksanakan Pemeliharaan yang mengacu pada pedoman Pemeliharaan yang ditetapkan BPJT, sebagai syarat minimum yang harus diikuti oleh Badan Usaha Jalan Tol. Pedoman Pemeliharaan dapat diubah dari waktu ke waktu oleh BPJT karena kebutuhan pelayanan, peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

65

No.

Nama Perjanjian

Isi Pokok Perjanjian Pemberian Hak Pengusahaan Jalan Tol:

Pihak Terafiliasi

Jaminan Pemeliharaan: Badan Usaha Jalan Tol wajib menyerahkan jaminan Pemeliharaan Jalan Tol kepada Pemerintah melalui BPJT dalam waktu 6 bulan sebelum Masa Konsesi berakhir dan jaminan Pemeliharaan ini tetap berlaku sampai dengan 12 bulan setelah berakhirnya Masa Konsesi. Penghasilan Badan Usaha Jalan Tol: Penghasilan Badan Usaha Jalan Tol yang berasal dari Pendapatan Tol, Pendapatan Usaha Lain, Utilitas dan penempatan iklan selama Masa Konsesi akan menjadi hak sepenuhnya dari MSJ. Pembatasan dalam PPJT ini antara lain bahwa selama masa konsesi Badan Usaha Jalan Tol tidak boleh menjalankan usaha lain dalam pengusahaan jalan tol kecuali yang ditentukan dalam perjanjian, membuat perjanjian yang tidak sesuai dengan PPJT, dan mengalihkan hak pengusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Pemerintah. Apabila Badan Usaha Jalan Tol cidera janji terhadap PPJT dan dalam waktu yang ditentukan Badan Usaha Jalan Tol gagal memperbaiki, Pemerintah berhak mengakhiri PPJT. 18

Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Semarang–Solo No. 269/PPJT/V/Mn/2006 tanggal 15 Desember 2006 sebagaimana diubah dengan Akta Amademen I No 09 tanggal 14 Nopember 2008, dan dialihkan oleh Perseroan kepada PT Trans Marga Jateng berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan No. 04 tanggal 3 Desember 2008, serta diubah dengan Akta Amandemen II No 06 tanggal 3 Desember 2008 dan Amademen III No 15 tanggal 11 September 2009, yang telah diubah seluruhnya berdasarkan Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Semarang-Solo No.10 tanggal 30 Maret 2012, dan kemudian diubah dengan Akta Amandemen I No. 23 tanggal 24 Desember 2013, Yang seluruhnya dibuat dihadapan Rina Utami Djuhari, S.H., Notaris di Jakarta,

Pemberian Hak Pengusahaan Jalan Tol: Pemerintah RI Pemerintah menunjuk dan memberikan kepada PT Trans Marga Jateng (Perusahaan Terkendali dari Perseroan) (Badan Usaha Jalan Tol) hak konsesi Pengusahaan Jalan Tol Ruas Semarang–Solo dengan masa konsesi 45 tahun. Lingkup Pengusahaan Jalan Tol: Badan Usaha Jalan Tol harus bertanggung jawab untuk melaksanakan Pengusahaan Jalan Tol, yang meliputi Pendanaan, Perencanaan Teknik, Pelaksanaan Konstruksi, Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan PPJT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepemilikan Jalan Tol: a. Jalan Tol merupakan milik Pemerintah, maka oleh karenanya setelah berakhirnya Masa Konsesi atau pengakhiran PPJT oleh salah satu pihak sesuai dengan ketentuan PPJT, Badan Usaha Jalan Tol harus mengembalikan dan menyerahkan kembali Jalan Tol kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT); dan b. pemberian hak Pengusahaan Jalan Tol kepada Badan Usaha Jalan Tol tidak berarti beralihnya hak milik atas Jalan Tol kepada Badan Usaha Jalan Tol, melainkan selama Masa Konsesi, Badan Usaha Jalan Tol hanya memiliki hak untuk menguasai seluruh tanah yang dibutuhkan bagi Pengusahaan Jalan Tol dan melaksanakan Pengusahaan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan dalam PPJT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeliharaan: Badan Usaha Jalan Tol harus melaksanakan Pemeliharaan yang mengacu pada pedoman Pemeliharaan yang ditetapkan BPJT, sebagai syarat minimum yang harus diikuti oleh Badan Usaha Jalan Tol. Pedoman Pemeliharaan dapat diubah dari waktu ke waktu oleh BPJT karena kebutuhan pelayanan, peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Jaminan Pemeliharaan: Badan Usaha Jalan Tol wajib menyerahkan jaminan Pemeliharaan Jalan Tol kepada Pemerintah melalui BPJT dalam waktu 6 bulan sebelum Masa Konsesi berakhir dan jaminan Pemeliharaan ini tetap berlaku sampai dengan 12 bulan setelah berakhirnya Masa Konsesi.

66

No.

Nama Perjanjian

Isi Pokok Perjanjian Penghasilan Badan Usaha Jalan Tol: Penghasilan Badan Usaha jalan Tol yang berasal dari Pendapatan Tol, Pendapatan Usaha Lain, Utilitas dan penempatan iklan selama Masa Konsesi akan menjadi hak sepenuhnya dari Badan Usaha Jalan Tol.

Pihak Terafiliasi

Pembatasan dalam PPJT ini antara lain bahwa selama masa konsesi Badan Usaha Jalan Tol tidak boleh menjalankan usaha lain dalam pengusahaan jalan tol kecuali yang ditentukan dalam perjanjian, membuat perjanjian yang tidak sesuai dengan PPJT, dan mengalihkan hak pengusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Pemerintah. Apabila Badan Usaha Jalan Tol cidera janji terhadap PPJT dan dalam waktu yang ditentukan Badan Usaha Jalan Tol gagal memperbaiki, Pemerintah berhak mengakhiri PPJT. 19

Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto No. 131/ PPJT/IV/Mn/2006 tanggal 6 April 2006, sebagaimana diubah dengan “Amandemen-I No. 764A/KU.08.10Sj/2006 tanggal 10 Nopember 2006, Akta Amandemen II No. 13 tanggal 22 April 2009, dan Akta Amandemen III No. 10 tanggal 6 Mei 2010, yang diubah seluruhnya dengan Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto No. 2 tanggal 7 Juni 2011, dan diubah dengan Akta Amandemen I No. 1 tanggal 8 Maret 2012, yang dibuat dihadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta;

Pemberian Pengusahaan Jalan Tol: Pemerintah RI Pemerintah menunjuk dan memberikan kepada PT Marga Nujyasumo Agung (Perusahaan Terkendali Perseroan) (“Badan Usaha Jalan Tol”) hak konsesi Pengusahaan Jalan Tol Ruas Surabaya-Mojokerto dengan masa konsesi 35 tahun. Lingkup Pengusahaan Jalan Tol: Badan Usaha Jalan Tol harus bertanggung jawab untuk melaksanakan Pengusahaan Jalan Tol, yang meliputi Pendanaan, Perencanaan Teknik, Pelaksanaan Konstruksi, Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan PPJT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepemilikan Jalan Tol: a. Jalan Tol merupakan milik Pemerintah, maka oleh karenanya setelah berakhirnya Masa Konsesi atau pengakhiran PPJT oleh salah satu pihak sesuai dengan ketentuan PPJT, Badan Usaha Jalan Tol harus mengembalikan dan menyerahkan kembali Jalan Tol kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT); dan b. pemberian hak Pengusahaan Jalan Tol kepada Badan Usaha Jalan Tol tidak berarti beralihnya hak milik atas Jalan Tol kepada Badan Usaha Jalan Tol, melainkan selama Masa Konsesi, Badan Usaha Jalan Tol hanya memiliki hak untuk menguasai seluruh tanah yang dibutuhkan bagi Pengusahaan Jalan Tol dan melaksanakan Pengusahaan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan dalam PPJT dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pemeliharaan: Badan Usaha Jalan Tol harus melaksanakan Pemeliharaan yang mengacu pada pedoman Pemeliharaan yang ditetapkan BPJT, sebagai syarat minimum yang harus diikuti oleh Badan Usaha Jalan Tol Pedoman Pemeliharaan dapat diubah dari waktu ke waktu oleh BPJT karena kebutuhan pelayanan, peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Jaminan Pemeliharaan: Badan Usaha Jalan Tol wajib menyerahkan jaminan Pemeliharaan Jalan Tol kepada Pemerintah melalui BPJT dalam waktu 6 bulan sebelum Masa Konsesi berakhir dan jaminan Pemeliharaan ini tetap berlaku sampai dengan 12 bulan setelah berakhirnya Masa Konsesi. Penghasilan Badan Usaha Jalan Tol: Penghasilan Badan Usaha Jalan Tol yang berasal dari Pendapatan Tol, Pendapatan Usaha Lain, Utilitas dan penempatan iklan selama Masa Konsesi akan menjadi hak sepenuhnya dari Badan Usaha Jalan Tol.

67

No.

Nama Perjanjian

Isi Pokok Perjanjian Pembatasan dalam PPJT ini antara lain bahwa selama masa konsesi Badan Usaha Jalan Tol tidak boleh menjalankan usaha lain dalam pengusahaan jalan tol kecuali yang ditentukan dalam perjanjian, membuat perjanjian yang tidak sesuai dengan PPJT, dan mengalihkan hak pengusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Pemerintah.

Pihak Terafiliasi

Apabila Badan Usaha Jalan Tol cidera janji terhadap PPJT dan dalam waktu yang ditentukan Badan Usaha Jalan Tol gagal memperbaiki, Pemerintah berhak mengakhiri PPJT. 20

Akta “Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi W2 Utara” No. 03 tanggal 7 Juni 2011 sebagaimana diubah dengan Amandemen I No 24 tanggal 18 November 2011, dan Amandemen II No. 22 tanggal 24 Desember 2013, yang semuanya dibuat dihadapan RINA UTAMI DJAUHARI, SH, Notaris di Jakarta Utara :

Pemberian Hak Pengusahaan Jalan Tol: Pemerintah RI Pemerintah menunjuk dan memberikan kepada PT Marga Lingkar Jakarta (Perusahaan Terkendali dari Perseroan) (Badan Usaha Jalan Tol) hak konsesi Pengusahaan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi W2 Utara (Ulujami Kebon Jeruk) dengan masa konsesi 40 tahun. Lingkup Pengusahaan Jalan Tol: Badan Usaha Jalan Tol harus bertanggung jawab untuk melaksanakan Pengusahaan Jalan Tol, yang meliputi Pendanaan, Perencanaan Teknik, Pelaksanaan Konstruksi, Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan PPJT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepemilikan Jalan Tol: a. Jalan Tol merupakan milik Pemerintah, maka oleh karenanya setelah berakhirnya Masa Konsesi atau pengakhiran PPJT oleh salah satu pihak sesuai dengan ketentuan PPJT, Badan Usaha Jalan Tol harus mengembalikan dan menyerahkan kembali Jalan Tol kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT); dan b. pemberian hak Pengusahaan Jalan Tol kepada Badan Usaha Jalan Tol tidak berarti beralihnya hak milik atas Jalan Tol kepada Badan Usaha Jalan Tol melainkan selama Masa Konsesi, Badan Usaha Jalan Tol hanya memiliki hak untuk menguasai seluruh tanah yang dibutuhkan bagi Pengusahaan Jalan Tol dan melaksanakan Pengusahaan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan dalam PPJT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeliharaan: Badan Usaha Jalan Tol harus melaksanakan Pemeliharaan yang mengacu pada pedoman Pemeliharaan yang ditetapkan BPJT, sebagai syarat minimum yang harus diikuti oleh Badan Usaha Jalan Tol. Pedoman Pemeliharaan dapat diubah dari waktu ke waktu oleh BPJT karena kebutuhan pelayanan, peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Jaminan Pemeliharaan: Badan Usaha Jalan Tol wajib menyerahkan jaminan Pemeliharaan Jalan Tol kepada Pemerintah melalui BPJT dalam waktu 6 bulan sebelum Masa Konsesi berakhir dan jaminan Pemeliharaan ini tetap berlaku sampai dengan 12 bulan setelah berakhirnya Masa Konsesi. Penghasilan Badan Usaha Jalan Tol: Penghasilan Badan Usaha Jalan Tol yang berasal dari Pendapatan Tol, Pendapatan Usaha Lain, Utilitas dan penempatan iklan selama Masa Konsesi akan menjadi hak sepenuhnya dari Badan Usaha Jalan Tol. Pembatasan dalam PPJT ini antara lain bahwa selama masa konsesi Badan Usaha Jalan Tol tidak boleh menjalankan usaha lain dalam pengusahaan jalan tol kecuali yang ditentukan dalam perjanjian, membuat perjanjian yang tidak sesuai dengan PPJT, dan mengalihkan hak pengusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Pemerintah. Apabila Badan Usaha Jalan Tol cidera janji terhadap PPJT dan dalam waktu yang ditentukan Badan Usaha Jalan Tol gagal memperbaiki, Pemerintah berhak mengakhiri PPJT.

68

No. 21

Nama Perjanjian Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road II (JORR II) Ruas Kunciran-Serpong No.71 tanggal 22 September 2008, dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta juncto Akta No. 07 tanggal 07 Juni 2011 tentang Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Kunciran Serpong, , dibuat dihadapan Rina Utami Djauhari, SH.

Isi Pokok Perjanjian Pihak Terafiliasi Pemberian Pengusahaan Jalan Tol: Pemerintah RI Pemerintah menunjuk dan memberikan kepada PT Marga Trans Nusantara (Perusahaan Terkendali Perseroan) (Badan Usaha Jalan Tol) hak konsesi Pengusahaan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road II (JORR II) Ruas Kunciran-Serpong) dengan masa konsesi 35 tahun. Lingkup Pengusahaan Jalan Tol: Badan Usaha Jalan Tol harus bertanggung jawab untuk melaksanakan Pengusahaan Jalan Tol, yang meliputi Pendanaan, Perencanaan Teknik, Pelaksanaan Konstruksi, Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan PPJT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepemilikan Jalan Tol: a. Jalan Tol merupakan milik Pemerintah, maka oleh karenanya setelah berakhirnya Masa Konsesi atau pengakhiran PPJT oleh salah satu pihak sesuai dengan ketentuan PPJT, Badan Usaha Jalan Tol harus mengembalikan dan menyerahkan kembali Jalan Tol kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT); dan b. pemberian hak Pengusahaan Jalan Tol kepada Badan Usaha Jalan Tol tidak berarti beralihnya hak milik atas Jalan Tol kepada Badan Usaha Jalan Tol, melainkan selama Masa Konsesi, MTN hanya memiliki hak untuk menguasai seluruh tanah yang dibutuhkan bagi Pengusahaan Jalan Tol dan melaksanakan Pengusahaan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan dalam PPJT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeliharaan: Badan Usaha Jalan Tol harus melaksanakan Pemeliharaan yang mengacu pada pedoman Pemeliharaan yang ditetapkan BPJT, sebagai syarat minimum yang harus diikuti oleh Badan Usaha Jalan Tol. Pedoman Pemeliharaan dapat diubah dari waktu ke waktu oleh BPJT karena kebutuhan pelayanan, peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Jaminan Pemeliharaan: Badan Usaha Jalan Tol wajib menyerahkan jaminan Pemeliharaan Jalan Tol kepada Pemerintah melalui BPJT dalam waktu 6 bulan sebelum Masa Konsesi berakhir dan jaminan Pemeliharaan ini tetap berlaku sampai dengan 12 bulan setelah berakhirnya Masa Konsesi. Penghasilan Badan Usaha Jalan Tol: Penghasilan Badan Usaha Jalan Tol yang berasal dari Pendapatan Tol, Pendapatan Usaha Lain, Utilitas dan penempatan iklan selama Masa Konsesi akan menjadi hak sepenuhnya dari Badan Usaha Jalan Tol. Pembatasan dalam PPJT ini antara lain bahwa selama masa konsesi Badan Usaha Jalan Tol tidak boleh menjalankan usaha lain dalam pengusahaan jalan tol kecuali yang ditentukan dalam perjanjian, membuat perjanjian yang tidak sesuai dengan PPJT, dan mengalihkan hak pengusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Pemerintah. Apabila Badan Usaha Jalan Tol cidera janji terhadap PPJT dan dalam waktu yang ditentukan Badan Usaha Jalan Tol gagal memperbaiki, Pemerintah berhak mengakhiri PPJT.

69

No. 22

Nama Perjanjian Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road II (JORR II) Ruas CengkarengBatu Ceper-Kunciran No.01 tanggal 2 Maret 2009, yang telah diubah seluruhnya dengan Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Cengkareng-Batu CeperKunciran No. 06 tanggal 7 Juni 2011, keduanya dibuat dihadapan Rina Utami Djauhari, SH, Notaris di Jakarta,

Isi Pokok Perjanjian Pihak Terafiliasi Pemberian Hak Pengusahaan Jalan Tol: Pemerintah RI Pemerintah menunjuk dan memberikan kepada PT Marga Kunciran Cengkareng (Perusahaan Terkendali Perseroan) (Badan Usaha Jalan Tol) hak konsesi Pengusahaan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road II (JORR II) Ruas Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran) dengan masa konsesi 35 tahun. Lingkup Pengusahaan Jalan Tol: Badan Usaha Jalan Tol harus bertanggung jawab untuk melaksanakan Pengusahaan Jalan Tol, yang meliputi Pendanaan, Perencanaan Teknik, Pelaksanaan Konstruksi, Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan PPJT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepemilikan Jalan Tol a. Jalan Tol merupakan milik Pemerintah, maka oleh karenanya setelah berakhirnya Masa Konsesi atau pengakhiran PPJT oleh salah satu pihak sesuai dengan ketentuan PPJT, Badan Usaha Jalan Tol harus mengembalikan dan menyerahkan kembali Jalan Tol kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT); dan b. pemberian hak Pengusahaan Jalan Tol kepada Badan Usaha Jalan Tol tidak berarti beralihnya hak milik atas Jalan Tol kepada Badan Usaha Jalan Tol, melainkan selama Masa Konsesi, Badan Usaha Jalan Tol hanya memiliki hak untuk menguasai seluruh tanah yang dibutuhkan bagi Pengusahaan Jalan Tol dan melaksanakan Pengusahaan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan dalam PPJT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeliharaan: Badan Usaha Jalan Tol harus melaksanakan Pemeliharaan yang mengacu pada pedoman Pemeliharaan yang ditetapkan BPJT, sebagai syarat minimum yang harus diikuti oleh Badan Usaha Jalan Tol. Pedoman Pemeliharaan dapat diubah dari waktu ke waktu oleh BPJT karena kebutuhan pelayanan, peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Jaminan Pemeliharaan: Badan Usaha Jalan Tol wajib menyerahkan jaminan Pemeliharaan Jalan Tol kepada Pemerintah melalui BPJT dalam waktu 6 bulan sebelum Masa Konsesi berakhir dan jaminan Pemeliharaan ini tetap berlaku sampai dengan 12 bulan setelah berakhirnya Masa Konsesi. Penghasilan Badan Usaha Jalan Tol: Penghasilan Badan Usaha Jalan Tol yang berasal dari Pendapatan Tol, Pendapatan Usaha Lain, Utilitas dan penempatan iklan selama Masa Konsesi akan menjadi hak sepenuhnya dari Badan Usaha Jalan Tol. Pembatasan dalam PPJT ini antara lain bahwa selama masa konsesi Badan Usaha Jalan Tol tidak boleh menjalankan usaha lain dalam pengusahaan jalan tol kecuali yang ditentukan dalam perjanjian, membuat perjanjian yang tidak sesuai dengan PPJT, dan mengalihkan hak pengusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Pemerintah. Apabila Badan Usaha Jalan Tol cidera janji terhadap PPJT dan dalam waktu yang ditentukan Perseroan gagal memperbaiki, Pemerintah berhak mengakhir PPJT.

70

No. 23

Nama Perjanjian Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah RaiBenoa No. 10 tanggal 16 Desember 2011, dibuat dihadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta

Isi Pokok Perjanjian Pihak Terafiliasi Pemberian Hak Pengusahaan Jalan Tol: Pemerintah RI Pemerintah menunjuk dan memberikan kepada PT Jasamarga Bali Tol (Perusahaan Terkendali Perseroan) (Badan Usaha Jalan Tol) hak konsesi Pengusahaan Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa dengan masa konsesi 35 tahun. Lingkup Pengusahaan Jalan Tol: Badan Usaha Jalan Tol harus bertanggung jawab untuk melaksanakan Pengusahaan Jalan Tol, yang meliputi Pendanaan, Perencanaan Teknik, Pelaksanaan Konstruksi, Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan PPJT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepemilikan Jalan Tol: a. Jalan Tol merupakan milik Pemerintah, maka oleh karenanya setelah berakhirnya Masa Konsesi atau pengakhiran PPJT oleh salah satu pihak sesuai dengan ketentuan PPJT, Badan Usaha Jalan Tol harus mengembalikan dan menyerahkan kembali Jalan Tol kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT); dan b. pemberian hak Pengusahaan Jalan Tol kepada Badan Usaha Jalan Tol tidak berarti beralihnya hak milik atas Jalan Tol kepada Badan Usaha Jalan Tol, melainkan selama Masa Konsesi, Badan Usaha Jalan Tol hanya memiliki hak untuk menguasai seluruh tanah yang dibutuhkan bagi Pengusahaan Jalan Tol dan melaksanakan Pengusahaan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan dalam PPJT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeliharaan: Badan Usaha Jalan Tol harus melaksanakan Pemeliharaan yang mengacu pada pedoman Pemeliharaan yang ditetapkan BPJT, sebagai syarat minimum yang harus diikuti oleh Badan Usaha Jalan Tol. Pedoman Pemeliharaan dapat diubah dari waktu ke waktu oleh BPJT karena kebutuhan pelayanan, peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Jaminan Pemeliharaan: Badan Usaha Jalan Tol wajib menyerahkan jaminan Pemeliharaan Jalan Tol kepada Pemerintah melalui BPJT dalam waktu 6 bulan sebelum Masa Konsesi berakhir dan jaminan Pemeliharaan ini tetap berlaku sampai dengan 12 bulan setelah berakhirnya Masa Konsesi. Penghasilan Badan Usaha Jalan Tol: Penghasilan Badan Usaha Jalan Tol yang berasal dari Pendapatan Tol, Pendapatan Usaha Lain, Utilitas dan penempatan iklan selama Masa Konsesi akan menjadi hak sepenuhnya dari Badan Usaha Jalan Tol. Pembatasan dalam PPJT ini antara lain bahwa selama masa konsesi Badan Usaha Jalan Tol tidak boleh menjalankan usaha lain dalam pengusahaan jalan tol kecuali yang ditentukan dalam perjanjian, membuat perjanjian yang tidak sesuai dengan PPJT, dan mengalihkan hak pengusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Pemerintah. Apabila Badan Usaha Jalan Tol cidera janji terhadap PPJT dan dalam waktu yang ditentukan Perseroan gagal memperbaiki, Pemerintah berhak mengakhir PPJT.

71

No. 24

Nama Perjanjian Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Gempol – Pandaan No. 04 tanggal 7 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta

Isi Pokok Perjanjian Pihak Terafiliasi Pemberian Hak Pengusahaan Jalan Tol: Pemerintah RI Pemerintah menunjuk dan memberikan kepada PT Jasamarga Pandaan Tol dahulu PT Margabumi Adhikaraya (Perusahaan Terkendali Perseroan) (Badan Usaha Jalan Tol) hak konsesi Pengusahaan Jalan Tol Gempol-Pandaan dengan masa konsesi 35 tahun. Lingkup Pengusahaan Jalan Tol: Badan Usaha Jalan Tol harus bertanggung jawab untuk melaksanakan Pengusahaan Jalan Tol, yang meliputi Pendanaan, Perencanaan Teknik, Pelaksanaan Konstruksi, Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan PPJT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepemilikan Jalan Tol: a. Jalan Tol merupakan milik Pemerintah, maka oleh karenanya setelah berakhirnya Masa Konsesi atau pengakhiran PPJT oleh salah satu pihak sesuai dengan ketentuan PPJT, Badan Usaha Jalan Tol harus mengembalikan dan menyerahkan kembali Jalan Tol kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT); dan b. pemberian hak Pengusahaan Jalan Tol kepada Badan Usaha Jalan Tol tidak berarti beralihnya hak milik atas Jalan Tol kepada Badan Usaha Jalan Tol, melainkan selama Masa Konsesi, Badan Usaha Jalan Tol hanya memiliki hak untuk menguasai seluruh tanah yang dibutuhkan bagi Pengusahaan Jalan Tol dan melaksanakan Pengusahaan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan dalam PPJT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeliharaan: Badan Usaha Jalan Tol harus melaksanakan Pemeliharaan yang mengacu pada pedoman Pemeliharaan yang ditetapkan BPJT, sebagai syarat minimum yang harus diikuti oleh Badan Usaha Jalan Tol. Pedoman Pemeliharaan dapat diubah dari waktu ke waktu oleh BPJT karena kebutuhan pelayanan, peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Jaminan Pemeliharaan: Badan Usaha Jalan Tol wajib menyerahkan jaminan Pemeliharaan Jalan Tol kepada Pemerintah melalui BPJT dalam waktu 6 bulan sebelum Masa Konsesi berakhir dan jaminan Pemeliharaan ini tetap berlaku sampai dengan 12 bulan setelah berakhirnya Masa Konsesi. Penghasilan Badan Usaha Jalan Tol: Penghasilan Badan Usaha Jalan Tol yang berasal dari Pendapatan Tol, Pendapatan Usaha Lain, Utilitas dan penempatan iklan selama Masa Konsesi akan menjadi hak sepenuhnya dari Badan Usaha Jalan Tol. Pembatasan dalam PPJT ini antara lain bahwa selama masa konsesi Badan Usaha Jalan Tol tidak boleh menjalankan usaha lain dalam pengusahaan jalan tol kecuali yang ditentukan dalam perjanjian, membuat perjanjian yang tidak sesuai dengan PPJT, dan mengalihkan hak pengusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Pemerintah. Apabila Badan Usaha Jalan Tol cidera janji terhadap PPJT dan dalam waktu yang ditentukan Perseroan gagal memperbaiki, Pemerintah berhak mengakhir PPJT.

72

No. 25

Nama Perjanjian Perjanjian Kerjasama Pengembangan Sistem Pembayaran Elektronik (Electronic Payment) Dengan Teknologi Kartu Nir Sentuh (Contactless Smartcard) Nomor 68/KONTRAK-DIR/2008; Nomor 75/SPJK-HK.04/X/2008; Nomor 152/PJ/M-1/X/2008; Nomor 0 0 6 / B S D T- D I R / S K B / X / 2 0 0 8 ; Nomor DIR.PKS/038/2008 tanggal 31 Oktober 2008

Isi Pokok Perjanjian Perusahaan Jalan Tol (Perseroan, CMNP, MMS dan BSD) menunjuk Bank selaku mitra dalam Kerjasama Pengembangan Sistem Pembayaran Elektronik (Electronic Payment) Dengan Teknologi Kartu Nir Sentuh (Contactless Smartcard).

Pihak Terafiliasi PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (“CMNP”). PT Marga Mandalasakti Jangka waktu Perjanjian adalah selama 10 tahun terhitung (“MMS”). sejak Perjanjian ditandatangani oleh Para Pihak. PT Bintaro Serpong Damai Hak Perusahaan Jalan Tol adalah: (“BSD”). a. Menerima pendapatan tol yang menjadi hak masingmasing Perusahaan Jalan Tol sesuai dengan Nilai PT Bank Mandiri Transaksi Tol melalui transfer dari Bank ke rekening (Persero) Tbk Bank Pengumpulan Tol dari masing-masing Perusahaan (“BANK”) (Pihak Jalan Tol. Terafiliasi) b. Mendapatkan Nilai Komersial terbaik bagi Perusahaan Jalan Tol untuk Transaksi Tol dan Transaksi Non Tol Terafiliasi karena (misalnya pembayaran parkir, pembelian BBM) yang kepemilikan dinyatakan dalam presentasi terhadap Nilai Transaksi saham Negara RI. sesuai dengan Surat Penawaran Akhir yang diajukan oleh Bank. c. Memperoleh bagian keuntungan dari segala perkembangan bisnis yang berkaitan dengan Kartu Prabayar Perusahaan Jalan Tol. Hak Bank adalah: a. Mendapatkan hasil pengelolaan uang yang mengendap. b. Memproduksi dan menjual Kartu Prabayar Perusahaan Jalan Tol. c. Mengembangkan Kartu Prabayar Perusahaan Jalan Tol menjadi Multi Purpose dan Multi Merchant dalam tahap selanjutnya. Tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian ini.

Seluruh transaksi dengan pihak afiliasi di atas sebagai bentuk pelaksanaan yang menunjang kegiatan usaha Perseroan. Manajemen Perseroan menyatakan bahwa seluruh transaksi dengan pihak afiliasi dilakukan dengan tingkat harga dan syarat-syarat normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Dengan melakukan transaksi dengan pihak afiliasi, Perseroan mengharapkan terciptanya sebuah sinergi antara perusahaan BUMN yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat tidak hanya kepada Perseroan, namun juga dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan perkonomian di Indonesia.

73

I.

Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

Manajemen Perseroan berpendapat bahwa seluruh transaksi dengan pihak ketiga dilakukan dengan tingkat harga dan syarat-syarat normal. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan membuat perjanjian penting yang bersifat material dengan pihak ketiga sebagai berikut: No 1

Nama Perjanjian Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Jasa Marga XII Seri Q Tahun 2006 Dengan Bunga Tetap No. 66 tanggal 18 Mei 2006, yang diubah dengan: Akta Addendum I No. 74 tanggal 19 Juni 2006, dan Akta Addendum II No. 89 tanggal 26 Juni 2006, yang dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah S.H., dan Akta Adendum III No. 30 tanggal 4 Juni 2008 dan Akta Addendum IV No. 28 tanggal 20 Nopember 2009, dibuat dihadapan Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H.

Isi Pokok Perjanjian Jumlah Fasilitas: Perseroan menerbitkan Obligasi dengan Rp1.000.000.000.000,-

jumlah

Pihak Ketiga PT Bank Mega pokok Tbk sebagai Wali Amanat

Tujuan penggunaan dana Obligasi adalah untuk refinancing pinjaman bank. Jangka waktu 10 tahun sejak tanggal emisi dan tanggal pelunasan pokok Obligasi adalah 6 Juli 2016. Tingkat bunga sebesar 13,5% pertahun yang dibayarkan setiap 3 bulan. Per 30 Juni 2014, saldo pokok pinjaman Obligasi ini Rp1.000.000.000.000,Pembatasan dalam perjanjian ini antara lain, bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat Perseroan tidak dapat menjaminkan harta kekayaannya, menjadi penanggung, melakukan penggabungan, konsolidasi dan akuisisi sesuai syarat yang ditentukan, mengubah kegiatan pokok bidang usahanya, menerbitkan obligasi yang mempunyai kedudukan lebih tinggi, mengurangi modal dasar dan modal disetor, melakukan penjualan atau pengalihan aktiva sesuai dengan syarat yang ditentukan, melakukan transaksi dengan pihak afiliasi sesuai dengan syarat yang ditentukan, memberikan pinjaman, investasi kecuali sesuai dengan kegiatan usaha.

2

Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Jasa Marga XIII Seri R Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 26 tanggal 4 Mei 2007 yang diubah dengan Akta “Addendum I No. 10 tanggal 6 Juni 2007, keduanya dibuat dihadapan Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H.

Perseroan menerbitkan Obligasi dengan jumlah pokok Rp1.500.000.000.000,-. Tujuan penggunaan dana Obligasi adalah untuk refinancing pinjaman bank sebagai berikut: 1. sekitar 48 % untuk melunasi sebagian pinjaman pada PT Bank Central Asia Tbk; 2. sekitar 25 % untuk melunasi sebagian pinjaman pada PT Bank Mandiri Tbk (Persero); 3. sekitar 10 % untuk melunasi sebagian pinjaman pada PT Bank Bukopin Tbk; 4. sekitar 14 % untuk melunasi sebagian pinjaman pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat. 5. sekitar 3 % untuk melunasi sebagian Utang Bantuan Pemerintah Indonesia/SLA. Jangka waktu 10 tahun sejak tanggal emisi. Tingkat bunga tetap sebesar 10,25% per tahun dan akan dibayarkan setiap 3 bulan sekali. Per 30 Juni 2014, saldo pokok pinjaman Obligasi ini Rp1.500.000.000.000,Pembatasan dalam perjanjian ini antara lain, bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat Perseroan tidak dapat menjaminkan harta kekayaannya, menjadi penanggung, melakukan penggabungan, konsolidasi dan akusisi sesuai syarat yang ditentukan, mengubah kegiatan pokok bidang usahanya, menerbitkan obligasi yang mempunyai kedudukan lebih tinggi, mengurangi modal dasar dan modal disetor, melakukan penjualan atau pengalihan aktiva sesuai dengan syarat yang ditentukan, melakukan transaksi dengan pihak afiliasi sesuai dengan syarat yang ditentukan, memberikan pinjaman, investasi kecuali sesuai dengan kegiatan usaha.

74

PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat

No 3.

Nama Perjanjian Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Jasa Marga XIV Seri JM10 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 08 tanggal 4 Agustus 2010, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I No. 44 tanggal 26 Agustus 2010, dan Akta “Addendum II No. 21 tanggal 27 September 2010, ketiganya dibuat dihadapan Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H.,

Isi Pokok Perjanjian Perseroan menerbitkan Obligasi dengan jumlah pokok Rp1.000.000.000.000,Tujuan penggunaan dana Obligasi adalah: 1. Sekitar 43 % untuk pelunasan obligasi Jasa Marga X Seri O Tahun 2002 Dengan Tingkat Bunga Tetap 2. Sekitar 27 % untuk percepatan pelunasan Kredit Investasi dari PT Bank Central Asia Tbk (tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan). 3. Sekitar 25 % untuk pengembangan investasi pada bidang usaha Non Tol, antara lain: -Bidang Properti: Pengembangan Kawasan Koridor Jalan Tol sekitar 15 % Pengembangan Tempat Istirahat dan Pelayanan sekitar 5% -Bidang Teknologi Informasi & Komunikasi: Pengembangan Usaha Teknologi Informasi & Komunikasi sekitar 3 %

Pihak Ketiga PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat

- Bidang Engineering: Pemeliharaan Jalan Tol dan Konstruksi lainnya sekitar 2 % 4. Sekitar 5 % untuk pembiayaan modal kerja Perseroan, antara lain untuk pembiayaan pelebaran TomangTangerang sekitar 2 % serta perbaikan stabilitas konstruksi jalan tol Cipularang sekitar 3 %. Jangka waktu 10 tahun sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi tingkat bunga tetap besarnya 9,35% per tahun dan akan akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali,. Per 30 Juni 2014, saldo pokok pinjaman Obligasi ini Rp1.000.000.000.000,Pembatasan dalam perjanjian ini antara lain, bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat Perseroan tidak dapat menjaminkan harta kekayaannya, menjadi penanggung, melakukan penggabungan, konsolidasi dan akusisi sesuai syarat yang ditentukan, mengubah kegiatan pokok bidang usahanya, menerbitkan obligasi yang mempunyai kedudukan lebih tinggi, mengurangi modal dasar dan modal disetor, melakukan penjualan atau pengalihan aktiva sesuai dengan syarat yang ditentukan, melakukan transaksi dengan pihak afiliasi sesuai dengan syarat yang ditentukan, memberikan pinjaman, investasi kecuali sesuai dengan kegiatan usaha. 4.

Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S No.07 tanggal 3 Juli 2013 sebagamana diubah dengan Addendum I No. 62 tanggal 30 Juli 2013 dan Addendum II No. 18 tanggal 16 September 2013, ketiganya dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta

Perseroan menerbitkan Obligasi dengan jumlah pokok sebesar PT Bank Mega Rp2.100.000.000.000,- (dua triliun seratus miliar rupiah) yang Tbk selaku Wali terdiri dari : Amanat i. Obligasi Seri A dalam jumlah pokok sebesar Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah) ii. Obligasi Seri B dalam jumlah pokok sebesar Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah) ; iii. Obligasi Seri C dalam jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah).

75

No

Nama Perjanjian

Isi Pokok Perjanjian Tujuan penggunaan dana Obligasi adalah: 1. Sekitar 84,36% digunakan untuk pelunasan Obligasi Perseroan, yaitu : a. Obligasi Jasa Marga XI Seri P Tahun 2003 senilai Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah), yang diterbitkan pada tanggal 10 Oktober 2003 yang akan jatuh tempo pada tanggal 10 Oktober 2013, dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,30% per tahun untuk Bunga Obligasi I (satu) sampai dengan Bunga Obligasi ke 20 (dua puluh) dan 13% per tahun untuk Bunga Obligasi ke 21 (dua puluh satu) sampai dengan Bunga Obligasi ke 40 (empat puluh); b. Obligasi Jasa Marga I Seri JM-10 Tanpa Bunga (zero coupon) senilai Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) yang diterbitkan pada tanggal 12 Oktober 2010 yang akan jatuh tempo pada tanggal 12 Oktober 2013; dan c. Obligasi Jasa Marga JORR I senilai Rp271.616.920.188,16 (dua ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh delapan koma enam belas Rupiah) yang diterbitkan pada tanggal 19 Nopember 2003 yang akan jatuh tempo pada tanggal 19 Nopember 2013 dengan tingkat bunga mengambang (floating). 2. Sekitar 7,48 % digunakan untuk kegiatan pengembangan usaha Perseroan melalui Penyertaan Modal dengan rincian sebagai berikut: a. Sekitar 2,36% dari dana hasil Penawaran Umum akan digunakan untuk penyertaan modal pada PT Marga Nujyasmo Agung, Entitas Anak Perseroan, yang akan digunakan untuk pembebasan lahan dan biaya konstruksi pada Ruas Jalan Tol Surabaya-Mojokerto. b. Sekitar 2,26% dari dana hasil Penawaran Umum akan digunakan untuk penyertaan modal pada PT Marga Lingkar Jakarta, Entitas Anak Perseroan, yang akan digunakan untuk pembebasan lahan dan biaya konstruksi Ruas Jalan Lingkar Luar Jakarta Seksi W2 Utara. c. Sekitar 2,86% dari dana hasil Penawaran Umum akan digunakan untuk penyertaan modal pada PT Margabumi Adhikaraya, Entitas Anak Perseroan, yang akan digunakan untuk pembebasan lahan dan biaya konstruksi Ruas Jalan Jol Gempol-Pandaan. 3. Sekitar 8,16 % digunakan untuk modal kerja Perseroan dalam bentuk peningkatan kapasitas jalan. Jatuh tempo Obligasi adalah : i. Obligasi Seri A pada hari ke 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu tanggal 2 Oktober 2014; ii. Obligasi Seri B pada tanggal hari ulang tahun ke 3 (tiga) terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu tanggal 27 September 2016; iii. Obligasi Seri C pada tanggal hari ulang tahun ke 5 (lima) terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 27 September 2018. Per 30 Juni 2014, saldo pokok pinjaman Obligasi ini Rp2.100.000.000.000,-

76

Pihak Ketiga

No

5

Nama Perjanjian

Akta Perjanjian Kredit No. 54 tanggal 28 April 2006 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, antara lain diubah dengan Akta Perubahan Atas Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 8 Juli 2010, yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Akta Perubahan Atas Perjanjian Kredit No. 07 tanggal 12 Agustus 2013 dan terakhir diubah dengan Akta Perubahan Atas Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 12 Agustus 2014], dibuat dihadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

Isi Pokok Perjanjian Pembatasan dalam perjanjian ini antara lain, bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat Perseroan tidak dapat menjaminkan harta kekayaannya, menjadi penanggung, melakukan penggabungan, konsolidasi dan akusisi sesuai syarat yang ditentukan, mengubah kegiatan pokok bidang usahanya, menerbitkan obligasi yang mempunyai kedudukan lebih tinggi, mengurangi modal dasar dan modal disetor, melakukan penjualan atau pengalihan aktiva sesuai dengan syarat yang ditentukan, melakukan transaksi dengan pihak afiliasi sesuai dengan syarat yang ditentukan, memberikan pinjaman, investasi kecuali sesuai dengan kegiatan usaha.

Pihak Ketiga

BCA memberikan Fasilitas Kredit Time Loan Revolving PT Bank Central kepada Perseroan dengan jumlah pokok maksimum Asia Tbk (BCA) Rp636.000.000.000,Tujuan penggunaan pinjaman adalah untuk pembiayaan modal kerja. Batas waktu penarikan fasilitas kredit sejak tanggal 12 Agustus 2014 dan berakhir pada tanggal 13 Agustus 2015. Bunga mengacu pada suku bunga deposito Rupiah untuk jangka waktu 3 bulan yang berlaku di BCA (Suku Bunga) ditambah 3,9% per tahun dihitung dari jumlah fasilitas kredit yang ditarik dan belum dibayar oleh Perseroan. Per 30 Juni 2014, saldo pinjaman berdasarkan perjanjian kredit ini adalah Rp636.000.000.000,Pembatasan dalam perjanjian kredit ini antara lain, bahwa tanpa persetujuan tertulis dari BCA Perseroan tidak dapat menjaminkan harta kekayaannya, menjadi penanggung, melakukan penggabungan, konsolidasi dan akusisi sesuai syarat yang ditentukan, mengubah kegiatan pokok bidang usahanya, menerbitkan obligasi atau instrumen utang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi, mengurangi modal dasar dan modal disetor, melakukan penjualan atau pengalihan aktiva sesuai dengan syarat yang ditentukan, melakukan transaksi dengan pihak afiliasi sesuai dengan syarat yang ditentukan, memberikan pinjaman, investasi kecuali sesuai dengan kegiatan usaha. Perseroan dapat membayar kembali sebagian atau seluruh jumlah uang yang terutang berdasarkan penarikan Fasilitas Kredit sebelum tanggal pembayaran kembali sebagaimana ditentukan dalam Surat Permohonan Penarikan Fasilitas Kredit/Perpanjangan Pembayaran, tanpa dikenakan denda, sepanjang mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a. Perseroan menyampaikan surat pemberitahuan kepada BCA sekurang-kurangnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum dilakukan pembayaran kembali yang dipercepat, dengan tegas menyebutkan jumlah dan tanggal pembayaran akan dilaksanakan, b. Surat Pemberitahuan tersebut bersifat mengikat dan tidak dapat ditarik kembali maupun diubah isinya oleh Perseroan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari BCA, c. Dilakukannya pada Tanggal Pembayaran Bunga, d. Jumlah yang telah dibayarkan tersebut dapat ditarik kembali dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 6.2 Perjanjian Kredit.

77

No 6

7

Nama Perjanjian Perjanjian Pengumpulan Tol Terpadu Akta No. 265 tanggal 22 Desember 1990 yang dibuat dihadapan Notaris Mudofir Hadi, S.H., sebagaimana diubah dengan Akta No. 126 tanggal 31 Oktober 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., serta Perjanjian No. 07/SPK-DIR/2003 dan No. 14/SPJKHK.04/III/2003 tanggal 19 Maret 2003

Isi Pokok Perjanjian Perseroan dan CMNP sepakat bahwa pengumpulan tol pada Jalan Lingkar Dalam Kota Jakarta, yaitu ruas Tomang-CawangTanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga-Pluit-Grogol-Tomang dilaksanakan dengan menggunakan sistem transaksi terbuka dan pembayaran tol dilaksanakan satu kali untuk semua ruas Jalan Tol Lingkar Dalam Kota Jakarta

Pihak Ketiga PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP)

Akta Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Jalan Tol Jakarta-Cikampek Ruas Cikampek Cibitung No.109 tanggal 16 Oktober 1992 yang dibuat dihadapan Ny. Lely Roostiati Yudo Paripurno S.H., pengganti Notaris Yudo Paripurno S.H. dengan PT Bangun Tjipta Sarana

Dalam kerjasama ini BTS berkewajiban untuk menyediakan PT Bangun dana yang diperlukan untuk pembiayaan penyelesaian Tjipta Sarana konstruksi dan supervisi jalan tol Jakarta- Cikampek Ruas (BTS) Cikampek- Cibitung dan setelah pembangunan jalan tol selesai, maka harus diserahkan kepada Perseroan untuk dioperasikan dan dipelihara oleh Perseroan.

Jangka Waktu perjanjian ini adalah hingga berakhirnya masa konsesi (tahun 2023) Tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian ini.

Jangka waktu kerjasama bagi hasil berlangsung selama 26 tahun terhitung sejak tanggal membangun. Selama masa operasi Perseroan memberikan 69% dari hasil Jalan Tol kepada BTS, sedangkan 31% menjadi hak Perseroan.

8

9

Akta Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Pelebaran Jalan Tol JakartaCikampek Ruas Cawang-Cibitung No. 171 tanggal 17 Maret 1993 yang dibuat dihadapan Ny. Lely Roostiati Yudo Paripurno, S.H., pengganti Notaris Yudo Paripurno, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Ke-1 No.139 tanggal 15 Pebruari 1996, dibuat dihadapan Notaris Yudo Paripurno S.H., Akta Addendum Ke-2 No. 111 tanggal 29 September 1997, dibuat dihadapan Notaris Abdullah Ashal S.H., dan Akta Addendum III No. 23 tanggal 23 September 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Joko Suryanto, S.H. Perjanjian Pelaksanaan Pengumpulan Tol dan Perhitungan Hasil Tol serta Tata Cara Penghitungan Hasil Tol Atas Pelebaran Jalan Tol JakartaCikampek Ruas Cawang-Cibitung No.012/SP/1997 tanggal 30 September 1997,

Perseroan menunjuk dan memberi wewenang BTS atas biaya PT Bangun dan tanggung jawabnya sendiri untuk untuk mengadakan Tjipta Sarana pelebaran Jalan Tol yang merupakan tambahan lajur pada ruas (BTS) Jalan Tol Cawang-Cibitung, yaitu dari arah Cawang-Cibitung sebanyak 2 lajur dan dari arah Cibitung-Cawang sebanyak 2 lajur beserta sarana penunjangnya, termasuk pelapisan ulang atas Jalan Tol yang sudah ada 2 x 2 lajur. Jangka waktu Kerjasama 15 September 1994.

selama

22

tahun

terhitung

Tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian ini.

Dalam Perjanjian ini pada pokoknya disepakati bahwa PT Bangun pelaksanaan pengumpulan Hasil Tol dilakukan oleh Perseroan Tjipta Sarana dan para pihak akan membuka rekening bersama untuk (BTS) penampungan Hasil Tol. Hasil Tol yang berada dalam rekening tersebut akan dipindahbukukan kedalam rekening bank yang ditunjuk masing-masing pihak sebesar 59% untuk Perseroan dan 41% untuk BTS. Jangka waktu perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 16 Pebruari 1996 dan berakhir sampai dengan berakhirnya Masa Kerjasama Bagi Hasil Pelebaran Jalan Tol JakartaCikampek Ruas Cawang Cibitung. Tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian ini.

78

No 10

11

Nama Perjanjian Akta Perjanjian Kerjasama Bagi hasil Pembangunan Pelebaran Jalan Tol Jakarta-Merak Ruas Kebun JerukTangerang No.10 tanggal 3 April 1993, yang diubah dengan Akta Addendum I No.17 tanggal 20 Oktober 1994, Akta Addendum II No.42 tanggal 15 Pebruari 1996, dan Akta Addendum III No.24 tanggal 5 Juli 1996, yang dibuat dihadapan Notaris Ny.Tawangningrum Purwono S.H., serta Akta Perubahan No. 80 tanggal 28 Peburari 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Sugito Tedjamulja S.H.,

Isi Pokok Perjanjian Pihak Ketiga Perseroan menunjuk dan memberi wewenang kepada AP untuk PT Adhika mengadakan pelebaran jalan tol yang merupakan tambahan Prakarsatama lajur pada ruas Jalan Tol Kebon Jeruk-Tangerang Barat dari (“AP”). arah Kebon Jeruk sebanyak 1 lajur dan dari arah Tangerang sebanyak 1 lajur dibangun beserta sarana penunjangnya.

Akta Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Dalam Rangka Pembangunan Modifikasi Simpang Susun Karawang Timur Jalan Tol JakartaCikampek No. 50 tanggal 13 Juli 1998 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I No.171 tanggal 30 September 1998, Akta Perubahan II No.1 tanggal 1 Maret 1999 dan Akta Perubahan III No.25 tanggal 06 Maret 2000, yang dibuat dihadapan Notaris Agus Madjid S.H.,

Perseroan menunjuk dan memberi wewenang kepada PT Suryacipta Suryacipta untuk melaksanakan pembangunan modifikasi Swadaya Simpang Susun Karawang Timur (“Proyek”) atas tanggungan (Suryacipta) dan biaya Suryacipta dan Perseroan akan mengoperasikan serta memelihara Proyek.

Jangka waktu kerjasama ini berlaku selama 17 tahun 9 bulan terhitung sejak Tanggal Membangun. Perseroan setuju selama Masa Operasi memberikan sebesar 81 % dari Hasil Tol Proyek atau Hasil Tol Bagian Ruas Proyek atau sama dengan 27 % dari Hasil Tol atau Bagian Hasil Tol kepada AP. Tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian ini.

Jangka waktu kerjasama berlaku selama 16 tahun 4 bulan terhitung sejak Proyek dioperasikan dan berakhir tanggal 31 Januari 2015.Perseroan akan melakukan Bagi Hasil kepada Suryacipta mulai tahun 1999 sebesar 4% s/d 2015 sebesar 14%. Tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian ini.

J. Penghargaan yang pernah diterima selama sejak tahun 2009 – Saat ini Tahun

2009 2010

Penghargaan Perusahaan terpercaya berdasarkan survey penilaian investor dan analis Perusahaan terpercaya berdasarkan penilaian Corporate Governance Perception Index Penghargaan Service Quality Award pada konvensi mutu Penghargaan Service Quality Award kategori penyelenggara jalan tol Penghargaan Best Listed Companies sektor infrasturktur Investor Awards Best Listed Companies 2010 Sektor Infrastruktur

2010

Call Center Award 2010 for Service Excellence

2010

Service Quality Award 2010

2010

Trusted Company berdasarkan Corporate Governance Perception Index (CGPI)

2010

Trusted Company berdasarkan Survei Penilaian Analis dan Investor

2009 2009 2009 2009

2011

2011

2011

2011

Call Center Award 2011 for service excellence, Kategori Public Service atas Keberhasilan Meraih “GOOD” Service Performance. Service Quality Award 2011, Kategori Penyedia Jalan Tol atas Keberhasilan dalam Memberikan Excellence Total Service Quality Satisfaction Berdasarkan Customer Perception Survey ISSI 2011 (SQ Golden Award 2011) Corporate Image Award 2011 Indonesia’s Most Admired Companies, Kategori Infrastruktur Jalan Tol, The Best in Building and Managing Corporate Image. Penghargaan BUMN Kategori Industri Non-Keuangan yang berpredikat SANGAT BAGUS atas Kinerja Keuangan 2010 (Rating 113 BUMN Tahun 2011 pada The 2nd Infobank BUMN Awards 2011).

79

Pemberi Penghargaan Majalah SWA Majalah SWA dan Institut for Corporate Governance (IICG) Indonesia Quality Management Association Customer Perception Survey ISSI Majalah Investor Majalah Investor Carre-Center for Customer Satisfaction & Loyalty (CCSL) dan Majalah Marketing. Carre-Center for Customer Satisfaction & Loyalty (CCSL) dan Majalah Marketing. IICG (Indonesian Institute for Corporate Governance) bekerja sama dengan Majalah SWA pada tahun 2010. IICG (Indonesian Institute for Corporate Governance) bekerja sama dengan Majalah SWA pada tahun 2010 Majalah Marketing dan Carre (the Customer Company) Majalah Marketing dan Carre (the Customer Company) Bloomberg Bussinessweek dan Frontier Consulting Group

Majalah Infobank

Tahun 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

2011

2012

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Penghargaan Penghargaan Indonesia Green Awards 2011 Visi Biru Aksi Hijau Penghargaan Penginspirasi Bumi. Penghargaan Anugerah Business Review 2011 sebagai The Best Corporation for Learning Organization of the Year 2011 Peringkat 3. Penghargaan Anugerah Business Review 2011 sebagai The Best GCG of the Year 2011 Peringkat 3. Indonesian Quality Award 2011 based on Malcolm Baldridge Criteria kategori penilaian “Good Performance” Penghargaan Anugerah BUMN 2011 Inovasi untuk Kinerja Unggul sebagai Juara II Inovasi GCG BUMN Terbaik. Penghargaan Corporate Governance Award 2011, kategori “The Best Most Improve” on IICD CG Conference and Award 2011. Penghargaan Best of the Best Awards 2011 kategori The A list The Top 40 Top Performing Small & Midsized Companies. Penghargaan Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2010 “The Most Trusted Company Award 2011”, kategori Trusted Company Berdasarkan Corporate Governance Perception Index 2010 dan Trusted Company Berdasarkan Investors and Analysts’ Assessment Survey. Penghargaan Badan SAR Nasional kepada Tim Rescue Jasa Marga atas partisipasi dalam penanganan korban kecelakan pesawat Sukhoi SJ 100 di kawasan Gunung Salak, Bogor

Pemberi Penghargaan Kementerian Kehutanan, Majalah Bisnis & CSR dan La TOFI School. Business Review Business Review IQA Foundation Majalah BUMN Track Indonesian Institute for Corporate Directorship dan Business Review Majalah Forbes

IICG (Indonesian Institute for Corporate Governance) bekerja sama dengan Majalah SWA pada tahun 2010

Badan SAR Nasional Centre Customer Satisfaction and Loyalty (CARRECCSL) dan Majalah Service Excellence (Marketing Group)

Predikat sebagai operator jalan tol terbaik di ajang Service Quality Award 2012 Piagam Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia atas Rekor Pemasangan Lampu Solar Cell terbanyak Penghargaan dari Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI)

Museum Rekor Dunia Indonesia Indonesian Biodiversity Foundation National Customer Service (CS) Championship 2012

Penghargaan Brand Championship Kesetiakawanan Sosial Nasional (KSN) Awards 2012 kategori Korporasi Peduli Lingkungan Infobank BUMN Awards 2012 Kategori BUMN Non Keuangan yang Berpredikat Sangat Bagus atas Kinerja Keuangan 2011, Penghargaan The 4th Indonesian Institute Corporate Directorship (IICD) sebagai Best Corporate Governance kategori Best Equitable Treatment of Shareholders Anugerah Peduli Pendidikan Kategori Perusahaan/BUMN Terbaik, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anugerah BUMN Juara III untuk GCG BUMN Terbaik Good Corporate Governance Award sebagai Indonesia Trusted Companies Based on Investors and Analyst’s Assessment Survey and Indonesia Trusted CompaniesBased on Corporate Governance Perception Index (CGPI) Indonesia Quality & Productivity Award dengan predikat Emerging Industry Leader Penghargaan atas kepeduliannya terhadap mantan atlet berprestasi Indonesia Penghargaan Contact Center Service Excellent 2013 Penghargaan atas pencapaian kinerja dan terobosan yang dilakukan dalam Pembangunan Kilat Jalan Tol Benoa di atas Laut Penghargaan atas pencapaian kinerja dan terobosan yang dilakukan dalam Penggagas Proyek Monorel Penghargaan atas pencapaian kinerja dan terobosan yang dilakukan dalam Pelaksanaan Program BUMN Peduli Penghargaan Service Quality Award 2013 memperoleh Service Quality Gold Award 2013 untuk kategori Toll Road

80

Kesetiakawanan Sosial Nasional (KSN) Infobank BUMN Awards 2012 The 4th Indonesian Institute Corporate Directorship (IICD) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan BUMN Majalah SWA Indonesia Quality & Productivity Management Association (IQPMA) Komite Olahraga Nasional Indonesia Carre-Center for Customer Satisfaction & Loyalty (CCSL) dan Majalah Marketing Kementerian BUMN Kementerian BUMN Kementerian BUMN Carre-Center for Customer Satisfaction & Loyalty (Carre – CCSL) dan Majalah Service Excelence

Tahun 2013

2013

2013 2013 2013

2013 2013

2013

2013 2013 2013 2013 2013 2013

2014

2014

2014 2014 2014 2014

2014

Penghargaan Pemberi Penghargaan Penghargaan dari ajang bergengsi Wealth Added Creator Award 2013 untuk kategori The 1st Rangking of Indonesia The Best Public Companies Based On Wai dan 19th Rangking of Indonesia Majalah SWA dan Stern Steward & Co The Best Public Companies Based on Wai (overall) 2013 Category Transportation Penghargaan dalam rangka memberikan apresiasi terhadap emiten selama 1 tahun. Jasa Marga mendapat penghargaan untuk Harian Bisnis Indonesia kategori Transportasi Infrastruktur dan Utilitas. Penghargaan The 9th National Customer Service Championship Carre Centre for Customer Satisfaction & 2013 untuk kategori Most Empowered Team Leader, Most Loyalty (Carre CCSL) Improved Frontliner, serta Case Study of The Year 2013 Penghargaan untuk kategori Sustainable and Responsible Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia Invesment Index (SRI) KEHATI Appreciation 2013 (KEHATI) Penghargaan untuk Bronze kategori tactical and silver winner Majalah BUMN Track kategori strategic dalam BUMN Marketing Award 2013 Direktur Keuangan Reynaldi Hermansjah menerima penghargaan MNC Bussiness Award Kategori The Best Emiten Transportation. MNC Business Communication, Electric, Gas Services, Highway Management Services Industry Penghargaan Indonesia’s Top 50 Company Excellent Achievement Koran Sindo Penghargaan Anugerah Business Review 2013 untuk kategori The Best Potential CEO of The Year 2013 Category Visionary, The Best Operation Management of The Year 2013 Peringkat III, The Best GCG Implementation of The Year 2013 Peringkat III, The Best Majalah Business Review Corporation for Learning Organization of The Year 2013 Peringkat III, serta penghargaan sebagai The Best Corporate of The Year 2013 Peringkat III Penghargaan The 5th IICD Corporate Governance Conference and Indonesian Institute for Corporate Directorship Award, Best State Owned Enterprises 2013 Penghargaan The 4th Infobank 2013, BUMN Kategori Industri Non Keuangan dengan predikat Sangat Bagus atas kinerja keuangan Majalah Infobank 2013 Penghargaan Global Performance Excellent Award, World Class Asia Pacific Quality Organization (APQO) Large Service Organization. 19th Asia Pacific Quality Conference Penghargaan Anugerah BUMN 2013, Peringkat III BUMN Majalah BUMN Track Infrastruktur Berdaya Saing Terbaik Penghargaan Anugerah BUMN 2013, Peringkat III GCG Terbaik Majalah BUMN Track Kategori BUMN Terbuka (Tbk) Penghargaan CGPI 2013 dengan tema “GCG dalam Perspektif Pengetahuan” Jasa Marga berhasil memperoleh peringkat Indonesian Institute for Corporate Directorship “Perusahaan Terpercaya” dengan peningkatan score menjadi 84.5 Contact Center Service Exellence Award (CCSEA) tahun 2014, Carre Center for Customer Satisfaction and predikat Excellent dalam Service Performance untuk kategori Loyalty (Carre CCSL) dan Majalah Service Public Service Excellence Indonesia Green Awards 2014, kategori pengembangan dan penggunaan energi baru dan terbarukan (untuk penggunaan Light Emiting Diode (LED) untuk penerangan jalan umum, Green The La Tofi School of CSR Building, dan penggunaan BBM rendah oktan serta pelopor pencegahan polusi (program penghutanan jalan tol untuk menyerap CO2 yang dihasilkan oleh kendaraan di Jalan Tol) Bisnis Indonesia Award 2014, Kategori Perusahaan Emiten Terbaik Bisnis Indonesia Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi Corporate Image Award 2014, kategori Toll Road Infrastructure, Tempo Media Group dan Frontier Consulting The Best Building and Managing Corporate Image Group BUMN Internal Media Awards 2014 (BIMA) Majalah BUMN Track Social Business Innovation Award 2014 untuk kategori Infrastruktur sebagai Best Sustainable Business Innovation Company in Toll Majalah Warta Ekonomi Road Green Development - State Owned Infrastructure Company Category SWA 100 Indonesia’s Best Wealth Creator 2014 menggunakan Majalah SWA metode Wealth added index (WAI)

81

K. Aset Tetap Per tanggal 30 Juni 2014, Perseroan memiliki Aset tetap senilai Rp599.006 juta yang berupa tanah dan bangunan. Aset tetap Perseroan adalah sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6

7

8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20. 21

Sertifikat (Tanda Bukti Hak) /Bukti Kepemilikan HGB No. 4278/Katulampa, tanggal 27 Agustus 2009 HGB No. 72/Puspanegara, tanggal 30 Maret 2007 HGBNo.1284/Tanah Baru, tanggal 28 Desember 2009 HGB No. 2/Undar-Andir, tanggal 28 Desember 2009 HGB No. 985/Drangong, tanggal 28 Desember 2009 HGB No. 2127/Pluit, tanggal 15 Pebruari 1989

Luas dan Lokasi

453 m , terletak di Desa Katulampa, Kec. Bogor, Kab. Bogor, Jawa Barat. 248 m2, terletak di Desa Puspanegara, Kec Citeurreup, Kab. Bogor, Jawa Barat 450 m2, terletak di Desa Tanah Baru, Kec. Kedunghalang, Kab. Bogor, Jawa Barat 9.895 m2, terletak di Desa Undar-Andir, Kec. Kragilan, Kab. Serang, Banten 2.060 m2, terletak di Desa Dragong, Kec. Taktakan, Kota Serang, Banten 120 m2, terletak di Jl. Pluit Karang Permai V No. 13 Blok D 9 Barat Kav. No. 15, Kelurahan Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara HGB No. 2146/Pluit, tanggal 120 m2, terletak di Jl. Pluit Karang Permai VII No. 6 Blok 15 Pebruari 1989 D-9-B Kav. No. 12, Kelurahan Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara HGB No. 458/Kampung Dukuh, tanggal 232 m2, terletak di Jl. Bangun Cipta I Blok F, Kav. 24, 30 Juli 2009 Kelurahan Dukuh, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur HGB No. 459/Kampung Dukuh, tanggal 210 m2, terletak di Jl. Bangun Cipta I Blok F Kav. No.25, 30 Juli 2009 Kelurahan Dukuh, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur HGB No. 1/Mandakasari, tanggal 2.200 m2, terletak di Jl. Toll Rajamandala, 13 Januari 1995 Desa Mandalasari, Kec. Cipatat, Bandung, Jawa Barat HGB No. 1/Haurwangi tanggal 10.000 m2, terletak di Desa Haurwangi, 12 Nopember 1994 Kec. Bojongpicung, Kab. Cianjur, Jawa Barat HGB No. 5/Miriprowo tanggal 1.742 m2, terletak di Desa Miriprowo, Kec. Tarik, 13 Oktober 1993 Kab. Sidoarjo, Jawa Timur

HGB No. 3219/Cikokol tanggal 30 September 2000 HGB No. 3220/Cikokol tanggal 30 September 2000 HGB No. 3221/Cikokol tanggal 30 September 2000 HGB No. 3222/Cikokol tanggal 30 September 2000 HGB No. 3223/Cikokol tanggal 30 September 2000 HGB No. 3224/Cikokol tanggal 30 September 2000 HGB No. 3225/Cikokol tanggal 30 September 2000 HGB No.1143/Citaringul tanggal 29 September 2009 Akta Jual Beli No. 05/2012 tanggal 27 Maret 2012, dibuat dihadapan Romunda Kesuma Lubis, S.H., PPAT Jakarta Timur, antara Ny. Hj Muhaya Dkk (Ahli waris almarhumah Hj Sawiyah) selaku Penjual dan Perseroan selaku Pembeli

2

Masa Berlaku 27 Agustus 2029 27 Mei 2027 28 Desember 2029 27 Januari 2030 27 Januari 2030 19 Juli 2029

19 Januari 2029

24 Agustus 2039 24 Agustus 2039 29 Nopember 2024 30 tahun

12 Oktober 2013 (Perseroan akan mengurus permohonan perpanjangan HGB) 135 m2, terletak di Kelurahan Cikokol, Kec. Tangerang, 29 September 2030 Kotamadya Tangerang, Jawa Barat 135 m2, terletak di Kelurahan Cikokol, Kec.Tangerang, 29 September 2030 Kotamadya Tangerang,Jawa Barat 135 m2, terletak di Kelurahan Cikokol, Kec Tangerang, 29 September 2030 Kotamadya Tangerang, Jawa Barat 135 m2, terletak di Kelurahan Cikokol, Kec.Tangerang, 29 September 2030 Kotamadya Tangerang, Jawa Barat 141 m2, terletak di Kelurahan Cikokol, Kec. Tangerang, 29 September 2030 Kotamadya Tangerang, Jawa Barat 150 m2, terletak di Kelurahan Cikokol, Kec.Tangerang, 29 September 2030 Kotamadya Tangerang, Jawa Barat 9 m2, terletak di Kelurahan Cikokol, Kec.Tangerang, 29 September 2030 Kotamadya Tangerang, Jawa Barat 93 m2, terletak di Jalan Taman Equator, di Kelurahan 29 September 2030 Citaringul, Kec. Citereup, Kabupaten Bogor 716 m2 tanah milik adat Pesil No. 26 a dan 26 b Blok S II dan S III Kohir No. C354, Kel. Dukuh, Kec. Kramatjati, Jakarta Timur

82

No 22

23

Sertifikat (Tanda Bukti Hak) /Bukti Kepemilikan Akta Jual Beli No. 36/2011 tanggal 30 Desember 2011, dibuat dihadapan Romunda Kesuma Lubis, S.H., PPAT Jakarta Timur, antara Ny. Siti Fatimah Dkk (Ahli waris almarhum Taswil bin Haji Taim) selaku Penjual dan Perseroan selaku Pembeli Akta Jual Beli No. 95/2013 tanggal 9 Juni 2013, dibuat dihadapan Romunda Kesuma Lubis, S.H., PPAT Jakarta Timur, antara Ny. Nandalish Sumawidjaja Dkk (Ahli waris almarhum Subrahim Sumawijaya) selaku Penjual dan Perseroan selaku Pembeli

Luas dan Lokasi

Masa Berlaku

2.089 m2 tanah milik adat Pesil No. 26 A Blok S II, Kel. Dukuh, Kec. Kramatjati, Jakarta Timur

669 m2 tanah milik adat Pesil No.32 Blok D III, Kohir No. C 457 Kel. Dukuh, Kec. Kramatjati, Jakarta Timur

Perseroan memiliki tanah seluas 32.137 meter persegi di berbagai lokasi dengan Hak Guna Bangunan. Tidak terdapat perkara yang sedang dihadapi oleh Perseroan terkait Aset Tetap milik Perseroan. L. Asuransi Seluruh aset tetap gedung dan peralatan Perseroan telah diasuransikan terhadap risiko gempa bumi, kebakaran, pencurian dan risiko lainnya, kepada pihak yang memiliki hubungan Afiliasi yaitu PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebesar Rp303.814.872.021 (Rupiah penuh) dan PT Jasa Raharja Putera 98.889.600.000 serta kepada pihak yang tidak terafiliasi yaitu PT Asuransi Staco Mandiri sebesar Rp89.986.391.802 (Rupiah penuh), PT Asuransi Raya sebesar Rp44.264.491.388, PT Asuransi Mega Pratama sebesar Rp27.509.692.370 dan PT Asuransi Takaful Umum Tbk sebesar Rp4.252.049.050 (Rupiah penuh) per 30 Juni 2014. Sebagai informasi, tidak ada perbedaan syarat dan kondisi yang berlaku antara PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dengan Perseroan dibandingkan perusahaan asuransi lainnya. Perseroan menyatakan bahwa nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutup kemungkinan resiko terhadap aset material Perseroan. Perusahaan Asuransi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

Jenis Asuransi dan Obyek Pertanggungan Asuransi Property All Risks atas Bangunan Gedung Kantor Pusat, Lantai 1, 2, 3, Lantai Dasar, Gedung JMDC, Gedung BMMR, Gedung Koperasi, Ruang Genset, Ruang Parkir Motor, Bangunan Masjid, Bangunan Kantor PJR/Gapura, Gedung Workshop, Aula Workshop, Ruang Pool, Ruang Parkir Mobil, Poliklinik, Gedung Arsip Bekasi 2 Lantai, Gedung Arsip Bekasi 3 Lantai, dan inventaris kantor

Nilai Lokasi Jangka Waktu Pertanggungan Pertanggungan Rp 77.412.044.524 25 Februari 2014 Kantor Pusat s/d 25 Februari 2015

2.

PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

Asuransi Property All Risk atas peralatan ERPyang berada dalam bangunan terletak di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah Jakarta.

Rp. 5.759.256.512 24 Mei 2014 s/d Kantor Pusat 24 Mei 2015

3.

PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero

Asuransi Property All Risk atas Jakarta Outer Ring Road (Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta) Seksi W2, S, E1, E2, E3 dan Ulujami-Pondok Ranji, meliputi Guard Rail, PJU Median, PJU Ramp/Gerbang, Sorth Booth, Long Booth, Long Booth + WC, Flashing Light, Genset Pool Derek, Pool Ruas dan Pos Pantau Polisi, dan Rambu

Rp69.693.291.785 28 Februari 2014 Kantor Pusat s/d 28 Februari 2015

No 1.

83

No 4.

Perusahaan Jenis Asuransi dan Obyek Asuransi Pertanggungan PT Jasa Raharja Asuransi kebakaran atas Bangunan Putera Gedung Kantor dan Kantor Cabang, Gerbang Tol Padalarang-Cileunyi, Pos Jaga, Tempat Ibadah, Aula Kantor Cabang Pasteur, Kantin Kantor Cabang Pasteur, Kantin dan Mushola Cileunyi, Rumah Dinas, Rumah Genset, Rumah Pompa Air, Gudang Bengkel, Inventaris Kantor Cabang Purbaleunyi, Invebtaris Kantor Gerbang Tol, Bangunan Kantor Cabang Tol, Pool DLLJR, Rumah Dinas Sadang, Inventaris Gerbang Tol, dan Inventaris Rumah Dinas Sadang.

Nilai Jangka Waktu Pertanggungan Rp81.119.000.000 13 Maret 2014 s/d 13 Maret 2015

Lokasi Pertanggungan Kantor Cabang Purbaleunyi

5.

PT Jasa Raharja Asuransi Gempa Bumi atas Putera Inventaris Gardu Tol dan kelengkapan Ruas Jalan Tol Padalarang-Cileunyi, dan Cipularang.

Rp8.885.300.000 20 Desember 2013 s/d 20 Desember 2014

Kantor Cabang Purbaleunyi

6.

PT Jasa Raharja Asuransi Property All Risks Putera atas Inventaris Gardu Tol dan kelengkapan Ruas Jalan Tol Padalarang-Cileunyi, dan Cipularang.

Rp8.885.300.000 20 Desember 2013 s/d 20 Desember 2014

Kantor Cabang Purbaleunyi

7.

PT Asuransi Staco Mandiri

Asurasi kebakaran atas Bangunan Kantor Cabang, Rumah Dinas, Bangunan ATM, Gerbang Tol haji Arif, Gerbang Tol Belawan, Gerbang Tol Mabar, Gerbang Tol Tanjung Mulia, Gerbang Tol Bandar Selamat, Gerbang Tol Amplas, Gerbang Tol Tanjung Morawa, gedung genset, dan pos jaga.

Rp.22.326.391.802 14 Februari 2014 Kantor Cabang s/d 14 Februari Belmera 2015

8.

PT Asuransi Staco Mandiri

Asuransi peralatan elektronik atas monitor CCTV dan instalasi di kantor cabang dan gerbang tol .

Rp1.000.000.000 14 Februari 2014 Kantor Cabang s/d 14 Februari Belmera 2015

9.

PT Asuransi Takaful Umum

Asuransi Property All Risk terhadap Kantor Cabang Gedung 2 (dua) lantai, Rumah Dinas, Rumah Jaga, Rumah Genset, Rumah Pompa, Ruang Ganti Kantor, Bengkel dan Pos Polisi, Musholla, barangbarang inventaris kantor, instalasi listrik, telephone, ac, Furniture di Kantor Cabang Palikanci Gerbang Tol Ciperna, Gerbang Tol Kanci, Gerbang Tol Plumbon.

Rp4.252.049.050 27 Mei 2014 s/d 27 Mei 2015

10.

PT Asuransi Staco Mandiri

Asuransi Property All Risk terhadap Bangunan Kantor Cabang, Gerbang Tol Cililitan, Gerbang Tol Halim, Gerbang Tol Wilayah Barat, Gerbang Tol Kapuk, Gerbang Tol Cengkareng, Gerbang Tol Tomang.

Rp.33.330.000.000 21 Februari 2014 Kantor Cabang s/d 21 Februari Cawang-Tomang2015 Cengkareng

11.

PT Asuransi Staco Mandiri

Asuransi Gempa Bumi (Earthquake) terhadap Bangunan Kantor Cabang, Gerbang Tol Cililitan, Gerbang Tol Halim, Gerbang Tol Wilayah Barat, Gerbang Tol Kapuk, Gerbang Tol Cengkareng, Gerbang Tol Tomang.

Rp33.330.000.000 21 Februari 2014 Kantor Cabang s/d 21 Februari Cawang-Tomang2015 Cengkareng

84

Kantor Cabang Palikanci-Cirebon

Perusahaan Asuransi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

Jenis Asuransi dan Obyek Pertanggungan Asuransi Property All Risks terhadap Gedung Kantor Cabang Kantor Cabang Jagorawi, Gedung Workshop, Gerbang Tol dan Rumah Dinas.

Nilai Jangka Waktu Pertanggungan Rp13.890.000.000 31 Januari 2014 s/d 31 Januari 2015

Lokasi Pertanggungan Kantor Cabang Jagorawi

13.

PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

Asuransi Property All Risks terhadap Gedung Kantor Cabang Kantor Cabang Jagorawi, Gedung Workshop, Gerbang Tol dan Rumah Dinas.

Rp13.890.000.000 31 Januari 2014 s/d 31 Januari 2015

Kantor Cabang Jagorawi

14.

PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

Asuransi Property All Risk atas bangunan Aula Janger (Workshop), bangunan pos tol Tangerang, bangunan genset gerbang Bitung, bangunan genset Karawaci, bangunan genset tol Tangerang, bangunan ruang betta, koperasi, ruang SKJM, bangunan genset gerbang Tangerang, Tangerang Barat dan Karawaci Barat.

Rp8.456.000.000 31 Mei 2014 s/d 31 Mei 2015

Kantor Cabang Jakarta-Tangerang

15.

PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

Rp6.304.000.000 31 Mei 2014 s/d 31 Mei 2015

Kantor Cabang Jakarta-Tangerang

16.

PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

Asuransi Property All Risk atas bangunan Gerbang Tol Karang Tengah, bangunan Gerbang Tol Satelit Karang Tengah, bangunan rumah genset Karang Tengah, bangunan gedung kantor Karang Tengah, bangunan rumah dinas Karang Tengah dan kantin Asuransi Property All Risk atas bangunan baru Gerbang Tol Meruya Utara dan Selatan, bangunan gerbang satelit Meruya, bangunan gerbang tol Meruya Kembangan, bangunan genset Meruya.

Rp1.840.000.000 31 Mei 2014 s/d 31 Mei 2015

Kantor Cabang Jakarta-Tangerang

17.

PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

Asuransi Property All Risk atas bangunan kantor Staf PML, PGSRPLapangan, bangunan gerbang tol karawaci Timur, bangunan kantor gerbang tol Tangerang Barat, bangunan gudang.

Rp. 2.524.000.000 31 Mei 2014 s/d 31 Mei 2015

Kantor Cabang Jakarta-Tangerang

18.

PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

Asuransi Property All Risk atas bangunan baru gerbang Meruya, kantor gerbang Meruya II, bangunan ruang genset Meruya, bangunan kantor Kembangan, bangunan dinas gerbang Meruya.

Rp. 3.416.000.000 31 Maret 2014 s/d 31 Maret 2015

Kantor Cabang Jakarta-Tangerang

19.

PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

Asuransi Property All Risk atas bangunan gedung kantor ATK dan gedung kantor Tangerang Pusat, kantor pemeliharaan (PPL), bangunan genset PAP, ruang rapat Shinta dan Ramadan gerbang tol Tangerang, bangunan bengkel alat berat, bengkel koperasi dan workshop, bangunan rumah dinas Tangerang 5 unit, rumah dinas Permata Mulia Tangerang 8 unit dan rumah dinas Cikokol, bangunan masjid Sirotol Mustaqim dan tempat wudlu.

Rp18.320.000.000 31 Maret 2014 s/d 31 Maret 2015

Kantor Cabang Jakarta-Tangerang

No 12.

85

Perusahaan Asuransi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

Jenis Asuransi dan Obyek Pertanggungan Asuransi Property All Risk atas bangunan gedung kantor dan gedung kantor ramp Kebon Jeruk, rumah dinas ramp Kebon Jeruk, dan gedung mushollah.

Nilai Jangka Waktu Pertanggungan Rp. 3.124.000.000,- 31 Maret 2014 s/d 31 Maret 2015

Lokasi Pertanggungan Kantor Cabang Jakarta-Tangerang

21.

PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

Asuransi Property All Risk atas bangunan gedung kantor ATK dan gedung kantor Tangerang Pusat, kantor pemeliharaan (PPL), bangunan genset PAP, ruang rapat Shinta dan Ramadan gerbang tol Tangerang, bangunan bengkel alat berat, bengkel koperasi dan workshop, bangunan rumah dinas Tangerang 5 unit, rumah dinas Permata Mulia Tangerang 8 unit dan rumah dinas Cikokol, bangunan masjid Sirotol Mustaqim dan tempat wudlu.

Rp18.320.000.000 31 Maret 2014 s/d 31 Maret 2015

Kantor Cabang Jakarta-Tangerang

22.

PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

Asuransi Property All Risk atas bangunan gerbang tol, rumah genset, gedung kantor dan rumah dinas Karang Tengah, bangunan kantin.

Rp6.304.000.000 31 Maret 2014 s/d 31 Maret 2015

Kantor Cabang Jakarta-Tangerang

23.

PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

Asuransi Property All Risk terhadap bangunan kantor gerbang dan kantor cabang, perabot kantor, bangunan rumah dinas, perabot rumah dinas, banguna rumah genset, bangunan gardu dan gerbang tol di Pondok Gede Barat, Pondok Gede Timur, Cikunir, Bekasi Barat, Bekasi Timur, Cibitung, Cikarang, Karawang, Kahuripan dan Ds Sepajang Jaya.

Rp27.281.139.600,- 17 Januari 2014 Kantor Cabang s/d 17 Januari Jakarta Cikampek 2015

24.

PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

Asuransi Gempa Bumi terhadap bangunan kantor gerbang dan kantor cabang, perabot kantor, bangunan rumah dinas, perabot rumah dinas, banguna rumah genset, bangunan gardu dan gerbang tol di Pondok Gede Barat, Pondok Gede Timur, Cikunir, Bekasi Barat, Bekasi Timur, Cibitung, Cikarang, Karawang, Kahuripan dan Ds Sepajang Jaya.

Rp27.281.139.600,- 17 Januari 2014 Kantor Cabang s/d 17 Januari Jakarta Cikampek 2015

25.

PT Asuransi Raya

Rp. 12.414.382.000 1 Maret 2014 s/d Kantor Cabang 1 Maret 2015 Semarang

26.

PT Asuransi Raya

Asuransi Kebakaran terhadap sarana pelengkap jalan tol (PJU dan Perambuan) di Gerbang Tol Muktiharjo, Gerbang Tol Gayamsari, dan Gerbang Tol Manyaran Asuransi Kebakaran terhadap sarana pelegkap tol (guarddraill) di gerbang tol Muktiharjo dan Gayamsari.

No 20.

86

Rp. 21.836.380.000 1 Maret 2014 s/d Kantor Cabang 1 Maret 2015 Semarang

No 27.

Perusahaan Asuransi PT Asuransi Raya

28.

PT Asuransi Mega Pratama

29.

PT Asuransi Mega Pratama

Jenis Asuransi dan Obyek Pertanggungan Asuransi Kebakaran terhadap rumah dinas kantor Murbei dan Mess, kantorf cabang, workshop, gudang, kantin, kantor PJR, Poliklinik, gerbang tol dan rumah genset dan rumah pompa Manyaran, rumah dinas, gerbang tol dan rumah genset Tembalang, gerbang tol, rumah dinas dan rumah pompan, rumah dinas Gayamsari, gerbal tol, rumah genset dan rumah pompa, rumah dinas Muktiharjo, Pos Jaga, Kios, Musholla, dan Cafe Asuransi Property All Risk terhadap perangkat peralatan & kelengkapan pengumpul Tol, bangunan pelengkap Jalan Tol, dan bangunan gedung kantor cabang Surabaya Gempol Asuransi Gempa Bumi terhadap perangkat peralatan & kelengkapan pengumpul Tol, bangunan pelengkap Jalan Tol, dan bangunan gedung kantor cabang Surabaya Gempol

Nilai Lokasi Jangka Waktu Pertanggungan Pertanggungan Rp. 10.013.729.388 1 Maret 2014 s/d Kantor Cabang 1 Maret 2015 Semarang

Rp13.754.846.185 31 Maret 2014 Kantor Cabang s/d 31 Maret Surabaya Gempol 2015

Rp13.754.846.185 31 Maret 2014 Kantor Cabang s/d 31 Maret Surabaya – Gempol 2015

M. Perkara-Perkara Yang Dihadapi Perseroan dan yang Berhubungan dengan Perseroan Berikut disampaikan penjelasan tentang perkara-perkara penting yang sedang dihadapi oleh Perseroan dan yang berhubungan dengan Perseroan, yaitu sebagai berikut: a. Perkara pembebasan tanah proyek jalan tol Jakarta-Serpong ruas Pondok Aren-Ulujami, yaitu: (1) Perkara No.202/Pdt.G/2003/PN.TNG. antara Sri Supartini Cs (Para Penggugat) melawan Bupati Tangerang (Tergugat I), Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah (Tergugat II), Perseroan (Tergugat III).

Dalam Perkara ini Pengadilan Negeri Tangerang dalam Putusannya No.202/Pdt.G/2003/ PN.Tng. tanggal 26 Mei 2004 pada pokoknya mengabulkan gugatan Para Penggugat dan menghukum Tergugat I, II dan III secara bersama-sama membayar ganti rugi sebesar Rp9.400.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus juta Rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) kepada Para Penggugat. Dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan Putusannya No.425/Pdt/2004/PT.BDG. tanggal 8 Nopember 2004 telah menguatkan putusan tersebut. Dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung RI dengan Putusannya No.1426 K/PDT/2005 tanggal 22 Pebruari 2006 telah menjatuhkan putusan dengan menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi. Dalam tingkat Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 490PK/PDT/2008 juga telah menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (Perseroan). Putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada tanggal 27 Maret 2013 Para Penggugat telah mengajukan permohonan pelaksanaan (eksekusi) Putusan tersebut. Perseroan sedang mempertimbangkan untuk mengajukan perlawanan terhadap permohonan eksekusi Putusan tersebut.

87

(2) Perkara No.1081/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel, antara Ny. Muisah (Penggugat) melawan Perseroan (Tergugat), Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Proyek Jalan Tol Jakarta-Serpong (Turut Tergugat I), H. Saleh Ba’asyir (Turut Tergugat II) dan Hj. Maryam (Penggugat Intervensi).

Dalam perkara ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusannya No.1081/ Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 24 April 2007 pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan perbuatan Tergugat menguasai obyek sengketa adalah tanpa alas hak dan melawan hukum dan menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp2.358.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah). Dalam tingkat Banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor: 201/PDT/2008/PT.DKI tanggal 25 Agustus 2008 telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1081/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel tanggal 24 April 2007 yang dimohonkan banding. Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 951 K/Pdt/2009 tanggal 22 Maret 2010 telah menolak kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi (Perseroan).



Dalam pelaksanaan eksekusi Putusan tersebut, Perseroan telah mengajukan perlawanan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar dalam perkara No. 031/ Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel antara Perseroan (Pelawan) melawan Ny. Muisah (Terlawan), Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Proyek Jalan Tol Jakarta-Serpong (Turut Terlawan I), Ahli Waris H. Saleh Ba’syir (Turut Terlawan II) dan Hj. Maryam (Terlawan Intervensi). Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan No. No. 031/Pdt.G/2013/PN.Jkt. Sel tanggal 18 Desember 2013 telah mengeluarkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan perlawanan Pelawan sebagian dan menyatakan amar Putusan Pengadilan Negeri Selatan No.1081/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 24 April 2007 yang menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp2.358.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah), tidak dapat dilaksanakan. Atas putusan dimaksud, Ny Muisah telah menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan sampai saat diterbitkan Informasi Tambahan ini belum ada putusan banding atas perkara perlawanan ini.

(3) Perkara No.204/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel, antara Perseroan selaku Tergugat melawan Mat Sani bin Samin dan Aminah binti Samin (Ahli Waris Kiha binti Kasim) sebagai Penggugat.

Dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menghukum Tergugat untuk mencairkan uang yang di Consignati sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 07/Cons/2003/PN. Jak. Sel tanggal 24 Juli 2003 Jo. Berita Acara Serah Terima Uang No. 07/Cons/2003/PN.Jak.Sel tanggal 29 Juli 2003, dan menyerahkan uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp3.817.288.000,- (tiga miliar delapan ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah), dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) setiap hari lalai melaksanakan isi putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam perkara ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Putusan Nomor 204/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel tanggal 15 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Atas putusan tersebut, Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 26 Juli 2013 dan sampai dengan diterbitkan Informasi Tambahan, Perseroan belum menerima Pemberitahuan Putusan Banding.

88

(4) Perkara No.205/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel antara Perseroan selaku TERGUGAT melawan Urip bin Nasar dan Onih binti Ridi (Ahli Waris Ridi bin Kadir) sebagai PENGGUGAT. Dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menghukum TERGUGAT untuk mencairkan uang yang di Consignati sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 07/Cons/2003/PN. Jak. Sel tanggal 24 Juli 2003 Jo. Berita Acara Serah Terima Uang No. 07/Cons/2003/PN.Jak. Sel tanggal 29 Juli 2003, dan menyerahkan uang ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp13.892.624.000,(tiga belas miliar delapan ratus Sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu Rupiah) seketika dan sekaligus tunai dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) setiap hari lalai melaksanakan isi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam perkara ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Putusan Nomor 205/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel tanggal 15 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Dalam tingkat Banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan No 75/PDT/2014/PT.DKI tanggal 25 Maret 2014 telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 205/Pdt.G/2012/ PN.JKT.Sel tanggal 15 Juli 2013 yang dimohonkan Banding. (5) Perkara No.303/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel, antara Moch Soleh bin Damin (PENGGUGAT) melawan Perseroan (TERGUGAT III), Wali Kota Administratif Jakarta Selatan (TERGUGAT I), Gubernur Propinsi DKI Jakarta (TERGUGAT II), Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan (TERGUGAT IV) dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama (TERGUGAT V).

Dalam perkara ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Putusan Nomor 303/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel tanggal 19 Juni 2012 yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian, menyatakan ahliwaris dari almarhum DAMIN bin SERIN berhak atas ganti rugi terhadap digunakannya tanah milik adat Girik C No. 168 persil 30 SV (yang sekarang uangnya dititipkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) dan memerintahkan kepada Tergugat I,Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar uang ganti rugi penggunaan tanah tersebut sebesar Rp4.988.298.000,- (empat miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta duaratus sembilanpuluh delapan ribu rupiah) kepada penggugat, serta menghukum Tergugat I,Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran ganti rugi tersebut. Dalam tingkat Banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengeluarkan Putusan Banding Nomor 410/PDT/2013/PT.DKI tanggal 31 Oktober 2013 yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan memperbaiki Putusan Putusan Nomor 303/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel tanggal 19 Juni 2012 dengan menolak gugatan pembayaran uang paksa atas keterlambatan pembayaran ganti rugi tersebut. Atas putusan tersebut, Perseroan telah mengajukan upaya hukum Kasasi dan telah menyampaikan Memori Kasasi pada tanggal 30 Mei 2014 Sampai dengan diterbitkannya Informasi Tambahan Perseroan belum menerima pemberitahuan Putusan Kasasi

89

b. Perkara pembebasan tanah proyek jalan tol JORR ruas TMII-Cikunir, yaitu: (1) Perkara No. 273/Pdt.G/2009/PN.Jak.Tim antara Musthafa Rachman (Penggugat) melawan Departemen Pekerjaan Umum (Tergugat I), Walikota Jakarta Timur (Tergugat II) dan Perseroan (Tergugat III).

Dalam perkara ini Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Putusan No. 273/Pdt.G/2009/ PN.Jak.Tim tertanggal 26 Mei 2010 pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar harga tanah kepada Penggugat sebesar Rp10.005.000.000,- (Sepuluh milyar lima juta rupiah) dan ganti rugi secara immateril sebesar Rp3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah). Dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta telah mengeluarkan Putusan No. 32/Pdt/2011/PT.DKI tanggal 10 Oktober 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 273/Pdt.G/2009/PN.Jak.Tim tanggal 26 Mei 2010 yang dimohonkan banding. Di tingkat Kasasi, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Putusan Nomor 1173 K/pdt/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang isinya menyatakan menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi, yaitu Perseroan, Departemen PU dan Walikota Jakarta Timur. Atas putusan kasasi dimaksud, Perseroan telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dan menyampaikam Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Desember 2013 ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan sampai dengan diterbitkannya Informasi Tambahan ini, Perseroan belum menerima pemberitahuan putusan Peninjauan Kembali.

(2) Perkara No.128/Pdt.G/2006/PN.Bks, antara Miad bin Kemad Cs (Para Penggugat) melawan Perseroan (Tergugat I); Direktorat Jenderal Bina Marga cq Pelaksana Operasi Pengadaan Tanah Proyek Jalan Tol JORR Cikunir Seksi I (Tergugat II); Ny. Ipah binti Kemad dan Niah binti Kemad (Turut Tergugat).

Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Bekasi dengan Putusan No.128/Pdt.G/2006/ PN.Bks. tertanggal 19 September 2006 pada pokoknya mengabulkan gugatan Para Penggugat dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian tanah/obyek sengketa sebesar Rp8.750.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) kepada Para Penggugat. Namun dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Bandung telah mengeluarkan Putusan No. 103/pdt/2007/PT.Bdg tanggal 20 Juni 2007 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 26 September 2006 Nomor: 128/Pdt.G/PN.Bks tersebut dan menyatakan gugatan Para Penggugat (Para Terbanding) tidak dapat diterima (Niet Onvan Klijke Verklraard). Kemudian dalam tingkta kasasi, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Putusan Nomor 799 K/Pdt/2008 tanggal 8 Desember 2009 yang pada pokoknya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi No. 103/pdt/2007/PT. Bdg tanggal 15 Mei 2007 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 125/Pdt.G/2006/PN.Bks tanggal 26 September 2008, dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian, dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian tanah/obyek sengketa sebesar Rp8.750.000.000,- (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun. Dalam tingkat Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 604. PK/PDT/2011 tanggal 20 Mei 2013 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Penijauan Kembali (Perseroan) dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 799 K/Pdt/2008 tanggal 8 Desember 2009, serta menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

90

c. Perkara pembebasan tanah jalan tol Prof Dr. Sedyatmo Km 29, yaitu:

Perkara No. 504/Pdt.G/2008/PN.JKT.BRT, antara Dadang Dkk (Para Penggugat) melawan Dirjen Bina Marga (Tergugat I), Perseroan (Tergugat II), PT Istaka Karya (Tergugat III), dan Lurah Kamal (Tergugat IV).



Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Putusan Nomor: 504/Pdt.G/ 2008/PN.JKT.BAR tanggal 28 Oktober 2009 pada pokoknya mengabulkan gugatan Para Pengggat untuk sebagian dan menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah hak milik adat seluas + 27.685 M2 (dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima meter persegi), yang terletak di Jalan Tol Sedyatmo (Tol Bandara Soekarno-Hatta) Km 29, serta menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat secara tanggung renteng dengan tunai dan sekaligus serta untuk menghentikan segala kegiatan diatas tanah tersebut. Dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 229/PDT/2010/PT. DKI tanggal 22 Nopember 2010 telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 504/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR tanggal 28 Oktober 2009 yang dimohonkan banding tersebut dan menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima. Dalam tingkat Kasasi, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1086 K/PDT/2012 tanggal 15 Januari 2013 pada pokoknya mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi (Dadang dkk) dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 229/PDT/2010/PT. DKI tanggal 22 Nopember 2010 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 504/Pdt.G/2008/ PN.JKT.BAR tanggal 28 Oktober 2009, dan menyatakan Para Pengugat sebagai pemilik yang sah atas tanah hak milik adat seluas lebih kurang 27.685 meter persegi yang terletak di Jalan Tol Sedyatmo Km 29, dan menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat secara tanggung renteng dengan tunai dan sekaligus serta memerintahkan untuk menghentikan segala kegiatan diatas tanah tersebut Atas putusan Kasasi dimaksud, Perseroan akan menggunakan upaya hukum Peninjauan Kembali. Sampai dengan diterbitkannya Informasi Tambahan ini, Perseroan sedang mengumpulkan bukti untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

d. Perkara pembebasan tanah Kantor Cabang Perseroan Belmera-Medan, yaitu: (1) Perkara No.14/Pdt.G/2002/PN-Mdn., antara Perseroan (Pelawan) melawan Drs. T Syarfina T. Siti Munajd) (Terlawan I), H.T. Muhammad Daniel (Terlawan II), Ahli Waris Tengku Ramli Dkk (Terlawan III s/d Terlawan X), Ahli Waris Aman Daulath (Terlawan XI s/d Terlawan XIV),Kandece Boru Pakpahan (Terlawan XV), Efendy Pakpahan (Terlawan XVI), Lince Boru Pakpapan (Terlawan XVII), Idaria Boru Pakpahan (Terlawan XVIII), Taripar Pakpahan (Terlawan XIX), Luat Raja Pakpahan (Terlawan XX), Daulat Pakpahan (Terlawan XXI), Alboin Pakpahan (Terlawan XXII), Camat Kecamatan Medan Deli (Terlawan XXIII), Kepala Kantor Pertanahan Kotamadaya Medan (Terlawan XXIV), Notaris Roesli (Terlawan XXV), Hisar Pardede (Turut Terlawan I), Johnny Pardede (Turut Terlawan II) dan Direktur Bina Jalan Kota (Turut Terlawan III).

Perkara ini terkait dengan pelaksanaan ekskusi Putusan Pengadilan Negeri Medan No 89/Pdt.G/1985/PN.Mdn tanggal 9 Oktober 1986 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang amar putusannya pada pokoknya menghukum Para Tergugat bersama-sama setiap orang yang memperoleh hak dari mereka untuk untuk mengosongkan bagian tanah sengketa. Pelawan tidak menjadi pihak dalam perkara tersebut. Dalam perkara perlawanan ini, Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan nomor 14/Pdt.G/ 2002/PN-Mdn tanggal 16 September 2002 pada pokoknya telah menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak benar dan menolak gugatan perlawanan Pelawan seluruhnya.

91



Namun dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 151/ PDT/2003/PT-MDN tanggal 6 Agustus 2003 pada pokoknya telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 September 2002 No. 14/Pdt.G/2002/PN-Mdn dan mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk sebahagian, menyatakan Pelawan adalah pelawan yang benar dan menyatakan jual beli (pelepasan hak dengan ganti rugi) atas tanah terperkara antara Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II selaku penjual dengan Turut Terlawan III selaku pembeli adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.



Dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 197 K/PDT/2008 tanggal 31 Juli 2008 pada pokoknya mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi (Drs. T Syarfina T. Siti Munajd Dkk), dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 151/PDT/2003/PT-MDN tanggal 6 Agustus 2003 tersebut dan menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak benar dan menolak gugatan perlawanan Pelawan seluruhnya.



Dalam tingkat Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 705 PK/PDT/2010 tanggal 9 Maret 2011 juga telah menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (Perseroan).

(2) Perkara No. 52/Pdt.G/2004/PN.LP, antara Perseroan (Tergugat I), Direktorat Jenderal Bina Marga (Tergugat II), Direktorat Pembinaan Jalan Kota (Tergugat III), Gubernur Propinsi Propinsi Sumatera Utara (Tergugat IV), Kepala Dinas Bina Marga (Tergugat V), Kepala Bapeda Propinsi Sumatera Utara (Tergugat VI), PT Perkebunan Negara IX (Persero) (Tergugat VII), Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara (Tergugat VIII), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang (Tergugat IX), Direktur PT Kawasan Industri (KIM) Medan (Tergugat X), Bupati Kabupaten Deli Serdang (Tergugat XI), Camat Kecamatan Percu Sei Tuan (Tergugat XII), Kepala Desa Saentis (Tergugat XIII), Tansri Chandra (Tergugat XIV), Ir Nazarudin (Tergugat XV), dan Liberti Manurung (Tergugat XVI) melawan Benua Chandra (Penggugat).

Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Putusan nomor 52/Pdt.G/ 2004/PN.LP tanggal 21 Februari 2005 pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dan menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah perkara seluas 3.603 M2 diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 151/Desa Saentis, dan menyatakan para Tergugat I s/d XIII telah melakukan perbuatan melawan hukum, serta menghukum Tergugat I dan Tergugat VII untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp1.207.005.000,- dan sebesar Rp300.000,- per hari, terhitung sejak 25 Pebruari 1993 sampai perkara ini diputus berkekuatan hukum tetap.

Dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 56/PDT/2006/ PT-MDN tanggal 29 Juni 2006 telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut. Kemudian dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 704 K/PDT/2007 tanggal 26 September 2007 menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi.



Pada tanggal 1 Oktober 2009, Perseroan mohon Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan tersebut diatas, dan sampai dengan Penerbitan Informasi Tambahan ini Perseroan belum menerima pemberitahuan putusan perkara Peninjauan Kembali tersebut.

92



e. Perkara terkait perpanjangan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Pelebaran Jalan tol Jakarta Merak Ruas Kebon Jeruk-Tangerang Barat, yaitu:

Perkara No.64/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM, antara Perseroan (Tergugat), Menteri Pekerjaan Umum RI (Turut Tergugat) melawan PT Tirtobumi Prakarsatama (Penggugat).



Perkara ini terkait dengan perkara sebelumnya yang telah diputus Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perkara No.406/VI/ARB-BANI/2011 tanggal 05 Januari 2012, yang pada pokoknya mewajibkan Termohon (Perseroan) untuk menyampaikan dan membicarakan kajian yang telah dilakukannya dengan Pemohon (PT Tirtobumi Prakarsatama) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkan dan mewajibkan Termohon dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak putusan diucapkan, untuk meneruskan permohonan Pemohon, disertai hasil kajian Termohon mengenai perpanjangan masa Perjanjian Kerjsama Bagi Hasil tanggal 03 April 1993 kepada pihak yang berwenang, in casu Menteri Pekerjaan Umum sebagai pihak yang berwenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui permohonan tersebut. Oleh karena Perseroan dianggap tidak melaksanakan Putusan BANI tersebut, maka Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas dasar perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Atas perkara ini, Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Putusan Nomor: 64/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM tanggal 10 Desember 2012 telah mengeluarkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dan menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat serta menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian berupa kehilangan pendapatan Ruas Tol sebesar Rp1.247.576.000.000,- (satu trilyun dua ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh enam juta Rupiah) atau setara dengan tambahan waktu Kerjasama Bagi Hasil selama 24 (dua puluh empat) tahun 2 (dua) bulan.



Dalam tingkat Banding, Putusan Banding Nomor 180/PDT/2013/PT.DKI tanggal 26 September 2013 yang pada pokoknya menerima Permohonan Banding dari Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat dan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.64/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM tanggal 10 Desember 2012 yang dimohonkan Banding, serta menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara ini.



Atas putusan tersebut Penggugat telah menyatakan Kasasi sampai dengan diterbitkan Informasi Tambahan ini, Perseroan belum menerima Putusan Kasasi.

93

f.

Perkara terkait eksekusi putusan perkara pidana No. 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001, yaitu:



Perkara No. 94/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim antara Kejaksaan Agung RI cq Jaksa Penuntut Umum (Tergugat I), Kementrian Pekerjaan Umum RI (Tergugat II), Perseroan (Tergugat III), PT Marga Nurindo Bhakti ( Turut Tergugat I), PT Hutama Karya (Turut Tergugat II), PT Yasa Patria Perkasa (d/h PT Yala Perkasa Internasional) (Turut Tergugat III), dan Konsorsium Hutama Karya (Turut Tergugat IV) melawan Ir. Thamrin Tanjung (Penggugat).



Dalam perkara ini Penggugat yang sebelumnya adalah mantan pegawai PT Hutama Karya dan mantan General Super Intendent pada Konsorsium Hutama Yala, serta mantan terpidana dalam perkara korupsi pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Karena Tergugat I belum mengembalikan kepada Penggugat kelebihan pembayaran denda dan uang pengganti sebagai pelaksanaan amar/ diktum b dan c Putusan Mahkamah Agung RI No. 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001. Selain itu, Penggugat juga mendalilkan pelaksanaan eksekusi barang bukti berupa hak konsesi atas 1 (satu) unit Jalan Tol Pondok Pinang – Jagorawi JORR “S” oleh Tergugat I yang diserahkan kepada Tergugat II yang selanjutnya Tergugat II menyerahkan wewenang penyelenggaraan Jalan Tol Pondok Pinang – Jagorawi JORR “S” kepada Tergugat III bertentangan dengan amar / diktum keenam huruf a.2 Putusan Mahkamah Agung RI No. 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001. dimana disebutkan bahwa penyelenggaraan Jalan Tol Pondok Pinang – Jagorawi JORR “S” dioperasikan oleh Turut Tergugat I untuk melunasi Kredit Sindikasi dan setelah itu hak pengelolaan/konsesi dan hasil pengoperasiannya dikelola dan diserahkan kepada Negara cq. Turut Tergugat II.



Berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur antara lain agar :(i) menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum ; (ii) menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 20.975.000.000,- (dua puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah); (iii) menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan penyelenggaran Jalan Tol Pondok Pinang – Jagorawi JORR ‘S’ sampai dengan lunasnya kredit Bank BNI kepada Turut Tergugat I dan selanjutnya hak pengelolaan / konsesi serta penghasilan operasionalnya dikelola dan diserahkan kepada Turut Tergugat II sesuai amar / diktum keenam huruf a. 2 Putusan Mahkamah Agung R.I No. 270 K / Pid / 2001 tanggal 11 Oktober 2001 ; dan (iv) meletakan sita jaminan terhadap Hak Konsesi atas 1 (satu) Unit Jalan Tol Pondok Pinang – Jagorawi JORR ‘S’ yang saat ini dalam pengelolaan Tergugat III.



Perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan dan sampai dengan diterbitkannya Informasi Tambahan ini belum ada putusan atas perkara tersebut.



Selain dari perkara-perkara yang disebutkan diatas, tidak ada perkara-perkara penting lainnya yang sedang dihadapi oleh Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Entitas Anak, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak.



Tidak terdapat somasi yang diajukan oleh pihak ketiga kepada Perseroan dan Entitas Anak.



Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, berikut Direksi dan Komisarisnya, tidak terlibat atas sengketa hukum/perselisihan lain diluar pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.



Sehubungan dengan perkara-perkara yang sedang dihadapi Perseroan, Perseroan menyatakan bahwa terhadap perkara-perkara yang sedang dihadapi Perseroan tersebut, tidak mempunyai dampak negatif yang material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Perseroan. TIDAK TERDAPAT NEGATIVE COVENANTS YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK DAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI.

94

IV. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK A. Umum Didirikan tanggal 1 Maret 1978, Perseroan adalah perintis penyelenggaraan jalan tol di Indonesia. Dengan pengalaman selama 36 tahun, Perseroan tetap menjadi pemimpin pasar di industri jalan tol di Tanah Air. Pada awal berdirinya, Perseroan berperan tidak hanya sebagai operator tetapi memikul tanggung jawab sebagai otoritas jalan tol di Indonesia. Hingga tahun 1987 Perseroan adalah satusatunya penyelenggara jalan tol di Indonesia yang pengembangannya dibiayai Pemerintah dengan dana berasal dari pinjaman luar negeri serta penerbitan obligasi Perseroan. Sebagai jalan tol pertama di Indonesia yang dioperasikan oleh Perseroan, Jalan Tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi) merupakan tonggak sejarah bagi perkembangan industri jalan tol di Tanah Air yang mulai dioperasikan sejak tahun 1978. Hingga saat ini Perseroan telah mengoperasikan 576,10 km jalan tol atau 73,54% dari total panjang jalan tol di Tanah Air. Pada akhir dasawarsa tahun 1980-an Pemerintah Indonesia mulai mengikutsertakan pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan jalan tol melalui mekanisme Build, Operate and Transfer (BOT). Pada dasawarsa tahun 1990-an Perseroan lebih berperan sebagai lembaga otoritas yang memfasilitasi investor-investor swasta yang sebagian besar ternyata gagal mewujudkan proyeknya. Beberapa jalan tol yang diambil alih Perseroan antara lain adalah JORR (Jakarta Outer Ring Road) dan Cipularang. Dengan terbitnya Undang Undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan yang menggantikan Undang Undang No. 13 tahun 1980 serta terbitnya Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 yang mengatur lebih spesifik tentang jalan tol, terjadi perubahan mekanisme bisnis jalan tol diantaranya adalah dibentuknya Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebagai regulator industri jalan tol di Indonesia, serta penetapan tarif tol oleh Menteri Pekerjaan Umum dengan penyesuaian setiap dua tahun. Dengan demikian peran otorisator dikembalikan dari Perseroan kepada Pemerintah. Sebagai konsekuensinya, Perseroan menjalankan fungsi sepenuhnya sebagai sebuah perusahaan pengembang dan operator jalan tol yang akan mendapatkan ijin penyelenggaraan tol dari Pemerintah. Pembangunan dan pengoperasian jalan tol sejak saat itu didasarkan kepada konsep investasi dimana Perseroan sebagai investor akan berinvestasi pada jalan-jalan tol yang mempunyai tingkat kelayakan pengembalian secara finansial sesuai dengan masa konsesi. Proses untuk mendapatkan konsesi jalan tol baru juga harus melalui pembentukan entitas bisnis usaha tersendiri. Melalui Entitas Anak yang dibentuk Perseroan dengan beberapa partner usaha, sampai dengan akhir tahun 2013, Perseroan memiliki tambahan sembilan ruas jalan tol baru dengan panjang 211 km dimana Perseroan mempunyai kepemilikan mayoritas lebih dari 51%. Perubahan ini mendorong Perseroan untuk lebih fokus dalam mengembangkan bisnis jalan tol, mulai dari perencanaan, pembangunan hingga pengoperasian jalan tol. Perseroan pun semakin mendapatkan kepercayaan terutama investor karena Perseroan dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan nilai Perseroan. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 12 September 2007 tentang perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor, perubaha nilai nominal dan klasifikasi saham, perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan perubahan nama Perseroan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga (Indonesia Highway Corporatama) Tbk. atau PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Keputusan mengenai perubahan seluruh Anggaran Dasar tersebut dinyatakan dalam Akta No. 27 tanggal 12 September 2007 dari Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito SH. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. W7-10487 HT.01.04-TH.2007 tanggal 21 September 2007.

95

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan Anggaran Dasar terakhir telah diumumkan dalam Tambahan No. 27404 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal 12 Desember 2008 No. 100 dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 33 tanggal 05 April 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Wasito, SH., Notaris di Jakarta sebagaimana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya No. AHU-20228.AH.01.02 tahun 2011 tanggal 21 April 2011, dan terakhir diubah sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 95 tanggal 21 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta dan telah mendapat surat penerimaan pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10-25313 tanggal 10 Juli 2012. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan di bidang pengusahaan jalan tol dengan sarana penunjangnya dengan menerapkan prinsip-prinsip perusahaan terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan melaksanaka kegiatan usaha utama sebagai berikut: 1. Melakukan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan/atau pemeliharaan jalan tol. 2. Mengusahakan lahan di ruang milik jalan tol (Rumijatol) dan lahan yang berbatasan dengan Rumijatol untuk tempat istirahat dan pelayanan, berikut dengan fasilitas-fasilitas dan usaha lainnya. Kegiatan usaha tersebut dilakukan Perseroan melalui proses merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara jalan tol serta sarana kelengkapannya agar jalan tol dapat berfungsi sebagai jalan bebas hambatan yang memberikan manfaat lebih tinggi daripada jalan umum bukan tol. Melalui Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) yang ditandatangani pada tanggal 07 Juli 2006, 13 (tiga belas) ruas jalan tol Perseroan yang sudah beroperasi saat itu mempunyai masa konsesi selama 40 tahun berlaku efektif sejak 01 Januari 2005, dengan pengecualian PPJT JORR Seksi S yang pada tahun 2013, Jasa Marga telah ditunjuk sebagai operator sementara berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.80.1/KPTS/M/2013 tentang Pengoperasian Sementara Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi Pondok Pinang-Jagorawi (JORR S). Dalam perkembangannya, Perseroan terus melakukan upaya untuk menambah kepemilikan konsesi jalan tol baru. Sejak tahun 2006, Perseroan telah menandatangani 6 perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) yaitu Jalan Tol Bogor Outer Ring Road yang konsesinya dipegang oleh PT Marga Sarana Jabar, Jalan Tol Semarang-Solo oleh PT Trans Marga Jateng, Jalan Tol Gempol-Pasuruan oleh PT Trans Marga Jatim Pasuruan, PPJT Gempol-Pandaan oleh PT Jasamarga Pandaan Tol, Jalan Tol JORR W2 Utara oleh PT Marga Lingkar Jakarta, dan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto oleh PT Marga Nujyasumo Agung. Untuk mendukung ekspansi dan pengembangan Perseroan, pada tahun 2007, Perseroan menjadi perusahaan terbuka dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta) sejak Pemerintah melepas 30% sahamnya kepada masyarakat pada tanggal 12 November 2007. Dengan demikian statusnya pun berubah dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh sahamnya dimiliki Negara menjadi perusahaan BUMN terbuka yang 30% sahamnya dimiliki publik. Dengan harga perdana sebesar Rp1.700 per lembar saham, Perseroan memperoleh dana ekuitas sebesar Rp3,4 triliun. Dana tersebut dipakai untuk pengembangan lima ruas jalan tol, yaitu Bogor Ring Road, Semarang-Solo, GempolPasuruan, Serpong-Kunciran, Kunciran-Cengkareng. Di tahun 2009, Perseroan melakukan RUPSLB mengenai perubahan rencana penggunaan dana IPO untuk akuisisi MNA yang memiliki konsesi jalan tol ruas Surabaya-Mojokerto dan menambah pernyertaan saham di JLB yang memiliki konsesi jalan tol ruas JORR W1 (Kebon Jeruk-Penjaringan).

96

Selain terus berupaya menambah jumlah konsesi jalan tol baru, Perseroan juga menambah porsi kepemilikan di anak Entitas Anak pemegang konsesi jalan tol. Tahun 2009, Perseroan meningkatkan penyertaan kepemilikan saham dan menjadi pemegang saham mayoritas pada PT Marga Kunciran Cengkareng, pemegang konsesi Jalan Tol Cengkareng-Kunciran; PT Marga Trans Nusantara, pemegang konsesi Jalan Tol Kunciran-Serpong; dan PT Marga Nujyasumo Agung, pemegang konsesi Jalan Tol Surabaya-Mojokerto yang mempunyai masa konsesi 35 tahun. Sehubungan dengan rencana Perseroan dalam mengembangkan kegiatan usahanya dalam bidang non-tol, Perseroan telah mengakuisisi SMU pada akhir tahun 2010 yang beroperasi dalam bidang jasa konstruksi, perdagangan dan persewaan kendaraan. Tahun 2011, Perseroan meningkatkan penyertaan kepemilikan saham hingga menjadi pemegang saham mayoritas dengan melakukan pembelian saham pemegang saham eksisting pada PT Marga Bumi Adhikaraya sebagai pemilik konsesi Jalan Tol Gempol-Pandaan dengan masa konsesi 35 tahun. Selain itu, bersama konsorsium 4 (empat) BUMN, BUMD dan Pemerintah Daerah, Perseroan ditunjuk sebagai pemrakarsa proyek Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa di Bali dengan masa konsesi 45 tahun. Sehingga sampai denga akhir tahun 2013 Perseroan mempunyai tambahan 9 konsesi ruas jalan tol baru melalui Entitas Anak dimana Perseroan menjadi pemegang saham mayoritas. Selain itu, pada awal tahun 2013, Perseroan juga mendirikan JMP yang bergerak dibidang pembangunan, perdagangan dan jasa terkait properti. Hal ini sejalan dengan strategi pengembangan Perseroan dalam rangka mengoptimalkan aset yang berada di koridor jalan tol yang dioperasikan dengan melakukan pengembangan bisnis yang memanfaatkan kompetensi Perseroan. Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, lima dari sembilan proyek baru yang dimiliki Perseroan telah memasuki tahap konstruksi, yaitu Jalan Tol Semarang-Solo ruas Bawen-Salatiga (17,5 Km), Jalan Tol Surabaya-Mojokerto ruas Krian-Mojokerto (18,5 Km), Jalan Tol Gempol-Pasuruan ruas GempolRembang (13,9 Km), Jalan Tol Gempol-Pandaan (13,6 Km), Jalan Tol Bogor Outer Ring Road ruas Kedung Badak-Yasmin (2,2 Km); dua diantaranya telah beroperasi secara penuh yaitu JORR W2 Utara sepanjang 7,7 km dan Nusa Dua-Ngurah Rai- Benoa sepanjang 10 km. Seluruh proyek baru tersebut merupakan ruas-ruas potensial dan berprospek bagi Perseroan. Melalui 9 Cabang dan 10 Entitas Anak bidang usaha jalan tol dan operator jalan tol, Perseroan adalah pemegang konsesi untuk 22 ruas jalan tol yang 18 ruas diantaranya sepanjang 560 km telah beroperasi, termasuk empat ruas baru yang dioperasikan secara bertahap yaitu Jalan Tol Bogor Outer Ring Road Seksi 1 Ruas Sentul Selatan-Kedung Halang (3,8 km), Jalan Tol Semarang-Solo Seksi 1 Ruas Semarang-Ungaran (10,8 km), Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi 1A Ruas Waru-Sepanjang (2,3 km), Jalan Tol JORR W2 Utara Ruas Kebon Jeruk-Ciledug (5,7 km) dan mengoperasikan secara penuh Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa (10 km), sehingga sampai dengan akhir tahun 2013, Perseroan menguasai 73,54% pangsa pasar industri jalan tol dari segi panjang jalan (km) di Indonesia. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan juga melakukan kegiatan usaha penunjang, yaitu: 1. Bidang pengembangan properti di wilayah yang berdekatan dengan koridor jalan tol. 2. Bidang pengembangan jasa untuk usaha-usaha yang terkait dengan moda-moda/sarana transportasi, pendistribusian material cair/padat/gas, jaringan sarana informasi, teknologi dan komunikasi, terkait dengan koridor jalan tol. 3. Bidang jasa dan perdagangan untuk layanan konstruksi, pemeliharaan dan pengoperasian jalan tol. Hal ini dilakukan untuk mensinergikan dan memaksimalkan pengembangan aset-aset yang dimiliki Perseroan. Kegiatan usaha penunjang diperkuat dengan mendirikan dua entitas Entitas Anak yaitu PT Sarana Marga Utama yang didirikan pada tahun 1988 dan diakuisisi sejak tahun 2010 bergerak dalam bidang jasa konstruksi, perdagangan dan persewaan kendaraan serta PT Jasamarga Properti yang didirikan pada tahun 2013 dan bergerak dalam bidang pembangunan, perdagangan dan jasa terkait properti. Pada kedua entitas tersebut, Perseroan merupakan pemegang saham mayoritas.

97

Pendapatan utama Perseroan berasal dari transaksi kendaraan yang melewati jalan tol (pendapatan tol). Selain itu pendapatan Perseroan juga berasal dari pendapatan usaha non tol yang terdiri dari sewa lahan, pendapatan iklan, tempat peristirahatan dan jasa pengoperasian jalan tol pihak lain serta jasa pemeliharaan. Pendapatan usaha Perseroan sebagian besar diperoleh dari pendapatan hasil pembayaran tol untuk jalan tol yang dimiliki. Pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2009 Perseroan membukukan pendapatan tol sebesar Rp3.631,5 miliar, EBITDA sebesar Rp2.022,2 miliar dan mencatat total laba komprehensif periode/tahun berjalan sebesar Rp845,3 miliar, yang termasuk keuntungan kontribusi pendapatan bunga dari optimalisasi dana hasil IPO yang belum digunakan sebesar Rp296,5 miliar dan kontribusi pendapatan pos luar biasa sebesar Rp125,0 miliar yang berasal dari hasil penyertaan saham kepada Entitas Anak secara in-kind berupa penyerahan Simpang Susun Penjaringan. Pada periode yang berakhir 31 Desember 2010, Perseroan membukukan pendapatan tol sebesar Rp4.306,1 miliar, EBITDA sebesar Rp2.693,7 miliar dan mencatat total laba komprehensif periode/tahun berjalan sebesar Rp1.040,6 miliar. Pada periode yang berakhir 31 Desember 2011, Perseroan membukukan pendapatan tol sebesar Rp4.843,2 miliar, EBITDA sebesar Rp3.118,3 miliar dan mencatatkan total laba komprehensif periode/tahun berjalan sebesar Rp1.180,4 miliar. Pada periode yang berakhir 31 Desember 2012, Perseroan membukukan pendapatan tol sebesar Rp5.581,8 miliar, EBITDA sebesar Rp3.502,3 miliar dan mencatat total laba komprehensif periode/tahun berjalan sebesar Rp1.536,3 miliar. Pada periode yang berakhir 31 Desember 2013, Perseroan membukukan pendapatan tol sebesar Rp5.825,9 miliar, EBITDA sebesar Rp3.462,6 miliar dan mencatat total laba komprehensif periode/tahun berjalan sebesar Rp1.236,6 miliar. Sedangkan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 juni 2014, Perseroan membukukan pendapatan tol sebesar Rp3.174,0 miliar, EBITDA sebesar Rp2.008,7 miliar dan total laba komprehensif periode/tahun berjalan sebesar Rp740,9 miliar. Selama periode tahun 2009 sampai dengan 2013, pendapatan tol Perseroan menunjukan pertumbuhan rata-rata (CAGR) sebesar 12,54%. Dengan pengalaman selama 36 tahun di industri jalan tol di Indonesia, Perseroan telah menempatkan diri sebagai salah satu perusahaan operator jalan tol terbesar di Indonesia dan memiliki jalan tol terbanyak dibandingkan operator lainnya (Laporan Tahunan Perseroan, 2013). Perseroan juga diuntungkan oleh potensi pertumbuhan lalu lintas kendaraan seiring dengan kondisi perekonomian di Indonesia yang menunjukan angka pertumbuhan signifikan. Antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, volume lalu lintas tol menunjukkan pertumbuhan (CAGR) sebesar 8,20%. Pada tahun 2013, volume lalu lintas pada jalan tol Perseroan meningkat sebesar 4,76% dibandingkan tahun 2012 yang dimana hal ini tercermin dalam peningkatan jalan tol beberapa ruas jalan tol Perseroan, seperti pada (1) Ruas Jalan Tol Jagorawi yang meningkat sebesar 4,69% atau senilai 8,90 juta kendaraan dibandingkan tahun sebelumnya, (2) Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang meningkat sebesar 3,45% atau senilai 6,73 juta kendaraan, (3) Ruas Jalan Tol Surabaya-Gempol yang meningkat sebesar 7,90% atau senilai 5,96 juta kendaraan. Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014, volume lalu lintas Perseroan yaitu 637,25 juta kendaraan yang mengalami peningkatan sebesar 2,70% atau senilai 18,78 juta kendaraan dibandingkan tahun 2013. Dengan pengalaman Perseroan selama 36 tahun dan telah mengalami pertumbuhan hingga yang ada saat ini, pertumbuhan Perseroan akan diperkokoh dengan upaya mentransformasikan Perseroan yang pada tahun 2013 telah dimulai dengan penetapan Visi baru yaitu: Menjadi Perusahaan yang Terkemuka pada tahun 2022. Dengan visi yang baru, akan menjadi landasan bagi Perseroan untuk terus melakukan ekspansi dan akan terus meningkatkan hak pengusahaan jalan tol melalui akuisisi, tender dan inisiasi. Dengan didukung kompetensi, kapasitas dan pengalaman, jalan tol baru yang dimiliki Perseroan akan terus bertambah. Dari sisi pengoperasian, Perseroan juga terus melakukan peningkatan dan pelayanan serta upaya-upaya efisiensi. Selain itu, Perseroan juga berupaya meningkatkan pendapatan usaha melalui pengembangan usaha lain yang terkait dengan bisnis jalan tol.

98

B. Keunggulan Bersaing

Sumber: Perseroan, 2014

Keunggulan Bersaing Perseroan yang utama terletak pada faktor-faktor berikut: a. Mitra yang menarik dalam investasi Jalan Tol di Indonesia Dengan pengalaman selama 35 tahun, Jasa Marga adalah pengembang dan operator Jalan Tol yang pertama di Indonesia dan memiliki keunggulan sebagai “first mover” dibandingkan dengan para pesaingnya. Hal ini menjadikan Perseroan memiliki daya tarik bagi Perusahaan lainnya untuk bermitra dalam pengembangan Jalan Tol di Indonesia. Mitra Perseroan dalam pengembangan Jalan Tol melalui Entitas Anak sangat bervariasi dari Pihak BUMD dan Swasta baik dalam maupun luar negeri. b. Menguasai Jalan Tol yang menguntungkan dan konsesi yang panjang Perseroan memiliki ruas-ruas Jalan Tol yang menguntungkan dengan konsesi yang panjang, yang mayoritas berada pada jaringan Jalan Tol dalam dan di sekitar Jabodetabek yang memiliki tingkat volume lalu lintas yang tinggi. Perseroan menguasai ruas-ruas tersebut dengan masa konsesi hingga Tahun 2044, dan merupakan sumber mayoritas pendapatan Perseroan. Penguasaan ruasruas memberikan kekuatan fundamental keuangan Perusahaan yang kuat sehingga memungkinkan Perseroan melakukan ekspansi pembangunan Jalan Tol Baru. c. Kondisi Keuangan yang Cukup Kuat Kondisi Keuangan Perseroan sampai dengan saat ini dirasakan cukup kuat, hal ini tercermin dari proyeksi rasio hutang terhadap modal (DER) hingga 2022 maksimal 2,49 kali di tahun 2016, pada saat seluruh Jalan Tol baru yang dibangun Perseroan beroperasi. Sementara itu, Interest Coverage Ratio (ICR) hingga Tahun 2022 minimum sebesar 3,06 di tahun 2016. Posisi tersebut masih jauh dari batas yang dipersyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan (covenant), yaitu sebesar 5 kali untuk DER dan 1,25 untuk ICR. Dengan kondisi ini, maka Perseroan masih memiliki ruang yang cukup besar untuk investasi dalam Jalan Tol maupun usaha lain. Kekuatan keuangan ini tercermin dalam rating yang dimiliki Perseroan, walaupun Perseroan tengah melakukan kegiatan ekspansi, namun masih dapat mempertahankan rating pemeringkatan Hutang AA Stable Outlook. id 99

d. Manajemen berpengalaman dengan komitmen pada Tata Kelola Perseroan Dengan adanya perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Tbk, mengharuskan Perseroan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatannya, dibuktikan dengan komitmen Manajemen Perseroan untuk menjadikan GCG sebagai bagian dari budaya Perusahaan. Hal ini tercermin dalam Nilai Assessment GCG dan Nilai Assestmen KPKU yang terus meningkat. e. Jaringan Jalan Tol yang Panjang dan Terdiversifikasi Perseroan menguasai hak pengusahaan Jalan Tol yang panjang dan terdiversifikasi hampir di seluruh Pulau Jawa. Disamping itu, Perseroan juga masih mengembangkan bisnis usaha selain Jalan Tol yang meliputi: membangun dan mengoperasikan sejumlah tempat istirahat, menyewakan ruang iklan, membangun kabel fiber optic, jasa Pengoperasian Jalan Tol dan mengembangkan properti. C. Strategi Usaha I.

Strategi Utama Untuk mencapai sasaran-sasaran pokok tersebut, Perseroan menetapkan 3 strategi utama sebagai berikut: a. Pengembangan Bisnis Jalan Tol Menambah panjang Jalan Tol untuk meningkatkan Nilai Perseroan dan untuk tetap mempertahankan Pangsa Pasar paling sedikit 50% Panjang Jalan Tol. b. Pengoperasian Jalan Tol • Mengoperasikan Jalan Tol yang efisien, aman, dan bermutu tinggi untuk meningkatkan kinerja operasional, • Memberikan pelayanan yang ekselen bagi pengguna jalan, Masyarakat, dan Pemerintah. c. Pengembangan Bisnis Lain • Mengembangkan usaha lain yang secara strategis memperkuat strategi pengembangan dan pengoperasian Jalan Tol. • Meningkatkan Pendapatan Usaha dengan memanfaatkan Sumber Daya Perusahaan.

II. Strategi Pendukung a. Pengendalian Keuangan Pengendalian Keuangan untuk meningkatkan Nilai Perseroan, mendukung pertumbuhan Perseroan dan mempertahankan Financial Sustainability. b. Organisasi dan SDM Peningkatan kompetensi dan penyiapan kader pimpinan serta karyawan bertalenta yang mendukung transformasi organisasi untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan Perseroan. c. Teknologi Informasi dan Rekayasa Teknik Rekayasa teknik dan implementasi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kinerja Perseroan. d. Kepatuhan dan Manajemen Risiko Pengelolaan risiko dan penerapan tata kelola Perseroan yang baik untuk meningkatkan kepercayaan dan Nilai Perseroan.

100

D. Jaringan Tol Perseroan Berikut adalah peta pengoperasian jalan tol di seluruh Indonesia yang dioperasikan oleh Perseroan:

Sumber: Perseroan 2014

Catatan: (1) Konsesi baru Jasa Marga, belum beroperasi (kecuali BORR Seksi 1, 3,85 km, beroperasi sejak 23 November 2009, BORR Seksi 2A, 2,0 km, beroperasi sejak 04 Juni 2014; Surabaya-Mojokerto Seksi 1A, 2 km, beroperasi sejak 05 September 2011; Semarang-Solo Seksi 1, 10,8 km, beroperasi sejak 17 November 2011, Seksi 2, 12,3 km, beroperasi sejak 04 April 2014; Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa, 10 km, beroperasi sejak 01 Oktober 2013; dan JORR W2 Utara Seksi Kebon Jeruk-Ciledug, 5,7 km, beroperasi sejak 04 Januari 2014, Seksi Ciledug-Ulujami, 2,0 km beroperasi sejak 22 Juli 2014).

101

Pencapaian Volume Lalu Lintas (Juta Kendaraan) No

Cabang

1

Jagorawi

2

Jakarta-Cikampek

3

Jakarta-Tangerang

4

Cawang-TomangCengkareng

Ruas

Surabaya-Gempol Semarang

∆

2011

∆

2012

∆

2013

30 Juni 2014

4,06%

125,22

35,75%

169,99

11,72%

189,92

4,69%

198,82

98,25

Jakarta-Cikampek

125,10

6,00%

132,60

32,99%

176,35

10,50%

194,87

3,45%

201,60

100,00

Jakarta-Tangerang

85,39

6,41%

90,86

7,73%

97,88

10,22%

107,88

4,57%

112,81

57,82

Cawang-Tomang-Pluit

180,75

4,16%

188,27

4,44%

196,63

4,46%

205,40

1,09%

207,64

102,10

71,38 -18,27%

58,34

14,06%

66,54

8,37%

72,11

3,44%

74,58

37,81

54,02

6,35%

57,45

-8,02%

52,84

4,05%

54,98

5,07%

57,76

29,31

(CikampekPurwakartaPadalarang)

11,24

8,36%

12,18 -51,23%

5,94 -10,10%

5,34

9,68%

5,86

3,00

Surabaya-Gempol

60,37

4,82%

63,28

6,95%

67,68

11,57%

75,51

7,90%

81,47

40,58

Semarang seksi A,B,C

28,59

12,17%

32,07

17,62%

37,72

20,02%

45,27

7,36%

48,61

23,88

16,95

1,53%

17,21

13,25%

19,49

11,24%

21,68

10,46%

23,95

12,64

15,37

0,46%

15,44

7,45%

16,59

16,46%

19,32

3,99%

20,09

8,81

6,75%

139,93

4,16%

145,75

72,04

Prof. Dr. Sedyatmo

Cipularang

Purbaleunyi

7

2010

120,34

(Padalarang-Cileunyi)

6

∆

Jakarta-Bogor-Ciawi

Padaleunyi 5

2009

Belmera

 

8

Belmera

9

Palikanci

(Belawan-MedanTanjung Morawa) Palikanci (Palimanan-Kanci) JORR

112,54

6,09%

119,39

9,79%

131,08

10 JLJ

Pondok Aren-Bintaro Viaduct-Ulujami

33,76

10,37%

37,26

10,87%

41,31

7,31%

44,33

5,18%

46,62

23,42

11 MSJ

BORR

0,68 975,00%

7,31

24,21%

9,08

23,79%

11,24

11,45%

12,52

6,52

12 TMJ

Semarang-Solo

-

-

-

-

0,52 853,85%

4,96

32,69%

6,58

4,29

13 MNA

Surabaya-Mojokerto

-

-

-

-

2,12 306,60%

8,62

23,13%

10.61

5,97

14 JBT

Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa

-

-

-

-

-

-

-

-

3,24

6,59

15 MLJ

Lingkar Luar Jakarta Seksi W2 Utara

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,22

916,48

4,41%

956,88

4,76% 1.256,02

637,25

TOTAL

 

14,10% 1.091,76

10,04% 1.201,36

Sumber: Perseroan, 2014 Keterangan: - Data Volume Lalu lintas Transaksi 30 Juni 2014 merupakan data per tanggal 11 Agustus 2014 - Pada tanggal 5 April 2014, GT Cibatu mulai dioperasikan - Pada tanggal 5 Juli 2014, GT Bekasi Barat 3 mulai dioperasikan.

Sebagian besar jalan tol yang dimiliki Perseroan telah menjadi jalur utama transportasi strategis bagi pengguna jalan, khususnya di wilayah ibukota Jakarta dan sekitarnya. Hal ini ditunjukan dengan meningkatnya pendapatan tol Perseroan sebesar 4,37% dibandingkan tahun 2012, yang disebabkan adanya kenaikan volume lalu lintas pada tahun 2013 mencapai 1,26 miliar kendaraan, meningkat sebesar 4,76% dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 1,20 miliar kendaraan serta dampak dari kenaikan tarif 2 ruas pada tahun 2012 dan 11 ruas pada tahun 2013. Pada tahun 2012, volume lalu lintas tahun pada jalan tol Perseroan meningkat sebesar 10,04% yang dimana hal ini tercermin dalam peningkatan jalan tol beberapa ruas jalan tol Perseroan, seperti pada (1) cabang Semarang yang disebabkan oleh adanya pembangunan jalan layang non-tol di Kali Banteng yang menyebabkan pengguna jalan memilih Jalan Tol untuk menghindari kemacetan; (2) cabang CawangTomang-Cengkareng yang disebabkan oleh Kebijakan pembatasan waktu truk masuk tol sehingga memperlancar arus lalu lintas dalam kota yang menyebabkan kenaikan volume lalin, diberlakukannya jemput transaksi dan pengaturan lalin di gerbang yang macet, serta pemberlakuan contra flow mulai 1 Mei 2012; (3) cabang Jakarta-Tangerang yang disebabkan beroperasinya Tangerang City (Mall, Apartement, Hotel, Trade Center), pertumbuhan pemukiman Alam Sutra. Adanya pembatasan jam operasi kendaraan besar yang melintasi jalan raya Serpong, mengakibatkan kendaraan besar tersebut mengambil jalur alternatif yaitu: ruas tol Dalam Kota-ruas tol Sedyatmo-ruas JORR W1-ruas tol JakartaTangerang; dan (4) cabang Jagorawi yang disebabkan adanya pertumbuhan properti di kawasan Cibubur, Sentul & Sentul Selatan. Selain itu adanya bangkitan volume lalu lintas akibat beroperasinya ruas tol Cinere-Jagorawi yang tidak diperhitungkan pada proyeksi tahun 2012. Pada tahun 2013, hal-hal yang mendukung pencapaian volume lalu lintas dapat dilihat dari meningkatnya volume lalu lintas beberapa ruas jalan tol Perseroan, yaitu diantaranya (1) cabang Jagorawi yang disebabkan oleh adanya Peningkatan volume lalu lintas dan pertumbuhan jumlah kendaraan akibat perkembangan wilayah di daerah Sentul dan Bogor. Selain itu juga oleh adanya peningkatan volume lalu lintas akibat beroperasinya Jalan Tol Cinere-Jagorawi yang terkoneksi dengan jalan tol Jagorawi; (2) cabang Jakarta-Cikampek yang disebabkan oleh peningkatan jumlah kendaraan akibat perkembangan 102

wilayah di daerah Bekasi dan Karawang; (3) cabang Cawang-Tomang-Cengkareng yang disebabkan oleh kebijakan pembatasan waktu truk masuk tol sehingga memperlancar arus lalu lintas dalam kota, adanya pemukiman baru di sekitar jalan tol Prof. Dr. Ir. Sedyatmo dan terintegrasinya jalan tol tersebut dengan JORR W1. Selain itu diberlakukannya PUTTRA (Petugas Jemput Transaksi) dan contra flow mulai 1 Mei 2012 turut menyumbang pencapaian kenaikan volume lalu lintas transaksi; dan (4) cabang Purbaleunyi yang disebabkan adanya peningkatan aktivitas lalu lintas dan pertumbuhan jumlah kendaraan dari Jakarta menuju Bandung dan sekitarnya; (5) Jakarta Outer Ring Road yang disebabkan oleh adanya pertumbuhan lalu lintas di jalan tol Jakarta-Cikampek serta Jalan tol Jagorawi yan terintegrasi dengan JORR; (6) cabang JakartaTangerang yang disebabkan adanya pertumbuhan wilayah yang didorong peningkatan pembangunan property kawasan Tangerang. Adanya pembatasan jam mengakibatkan kendaraan besar mengambil jalur alternative yaitu: ruas Jalan Tol Dalam Kota, Prof. Dr. Ir. Sedyatmo, JORR W1 dan Jakarta-Tangerang; (7) cabang Surabaya-Gempol yang disebabkan oleh perkembangan wilayah di sekitar jalan tol SurabayaGempol dan adanya arteri Porong sejak April 2012 yang berdampak tumbuhnya lalu lintas ke arah Surabaya dan sebaliknya; (8) cabang Semarang disebabkan oleh perkembangan wilayah disekitar jalantol Semarang. Selain itu, adanya perbaikan jalan arteri (jalan Setiabudi dan Pudak Payung) dari bulan Juni sampai dengan Agustus 2013 yang mengakibatkan kendaraan beralih ke jalan tol; (9) cabang Belmera disebabkan oleh adanya adanya kawasan Industri Medan (KIM), beroperasinya bandara Kuala Namu sejak Juli 2013 dan tumbuhnya lalu lintas kea rah luar kota Medan menuju daerah Tebing Tinggi dan sekitarnya; (10) cabang Palikanci disebabkan oleh perkembangan wilayah di sekitar jalan tol Palikanci. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014, Perseroan melayani volume lalu lintas transaksi sebesar 637,25 juta kendaraan yang lebih tinggi 2,70% dari realisasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 sebesar 620,52 juta kendaraan. Namun hal tersebut lebih rendah dari perkiraan Perseroan untuk akhir semester I tahun 2014, dimana terjadinya volume lalu lintas yang lebih rendah dari perkiraan terutama diakibatkan oleh banjir yang mengganggu pergerakan arus barang dan jasa. Dampak banjir yang meluas juga turut mempengaruhi kualitas layanan jalan tol, namun Perseroan telah melakukan langkah-langkah penanganan untuk selalu memenuhi SPM (Standar Pelayanan Minimal), seperti tercermin pada pemenuhan kondisi jalan tol kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas (kecepatan transaksi rata-rata dan jumlah gardu tol), kecepatan penanganan hanmbatan lalu lintas, sarana pengaturan lalu lintas serta kendaraan operasional pelayanan lalu lintas yang telah sesuai dengan SPM. Berikut adalah peta jaringan jalan tol di wilayah Jakarta dan sekitarnya yang dioperasikan oleh Perseroan:

Sumber: Perseroan, 2014

103

Berikut adalah jaringan jalan tol di pulau Jawa yang dioperasikan oleh Perseroan:

Sumber: Perseroan, 2014

Volume dan Pendapatan Perseroan sejak tahun 2009 sampai dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014, adalah sebagai berikut: 10,294.677 9,070.22

6,553.96

6,485.77

4,485.633

4,352.28

916.48

2009

1,091.76

956.88

2010

2011

1,201.36

2012

Total Volume V Kendaraan (Juuta Unit Kendaraan)

104

1,256.02

2013 Total Pendapaatan (Rp Miliar)

637.25 30 Juni 2014

E. Pendapatan Tol (Rp Juta, kecuali yang dinyatakan dalam persentase) No

Cabang

Ruas

2009

∆

2010

∆

2011

∆

2012

∆

2013

18,49%

508.088

7,90%

548.248

299.035

806.842

11,08%

896.245

8,96%

976.573

486.089

374.015 13,45%

323.711

17,26%

379.581

7,49%

408.011

224.237

19,40%

528.525 10,81%

585.655

15,22%

674.790

1,78%

686.795

381.417

1 Jagorawi

Jakarta-BogorCiawi

346.775

18,43%

410.673

4,41%

428.786

Jakarta2 Cikampek

Jakarta-Cikampek

606.778

12,19%

680.722 18,53%

JakartaTangerang

Jakarta-Tangerang

312.360

19,74%

Cawang-TomangPluit

442.668

3

Cawang4 TomangCengkareng Prof. Dr. Sedyatmo

30 Juni 2014

272.745

19,40%

325.645 10,81%

360.845

7,74%

388.781

8,84%

423.161

215.667

Padaleunyi (PadalarangCileunyi)

159.907

19,86%

191.660 14,47%

219.401

22,82%

269.473

2,53%

276.295

155.961

Cipularang (Cikampek-Purwakarta-Padalarang)

428.908

19,86%

514.078 14,47%

588.486

11,37%

655.380

13,08%

741.089

417.168

Surabaya-Gempol

162.009

16,20%

188.253

9,55%

206.231

16,76%

240.801

12,32%

270.468

151375

7 Semarang

Semarang seksi A,B,C

49.906

32,84%

66.294 20,30%

79.752

21,85%

97.178

7,81%

104.770

53.300

8 Belmera

Belmera (Belawan-MedanTanjung Morawa)

46.553

16,75%

54.352 14,53%

62.248

17,61%

73.210

11,41%

81.566

45.820

9 Palikanci

Palikanci (Palimanan-Kanci)

65.468

18,33%

77.466

6,46%

82.470

21,91%

100.541

6,91%

107.487

51.227

JORR

663.487

18,49%

786.184 22,07%

959.682

14,64% 1.100.170

-13,98%

946.375

485.779

Pondok ArenBintaro ViaductUlujami

71.853

18,49%

85.141 22,07%

103.930

11,21%

14,08%

131.848

65.457

2.086 1007,29%

23.098 25,79%

29.055

5 Purbaleunyi

6

SurabayaGempol

10 JLJ

115.577

11 MSJ

BORR

41,33%

41.064

10,93%

45.554

25.594

12 TMJ

Semarang-Solo

-

-

-

-

2.861 859,73%

27.458

32,88%

36.485

43.263

13 MNA

Surabaya-Mojokerto

-

-

-

-

3.274 309,74%

13.415

30,85%

17.554

9.243

14 JBT

Nusa Dua-Benoa

-

-

-

-

-

-

-

-

23.651

48.680

15 MLJ

Ulujami-Kebon Jeruk

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.659

4,37% 5.825.932

3.173.971

TOTAL

3.631.503

18,58% 4.306.106 12,47% 4.843.230

15,25% 5.581.753

Sumber: Perseroan, 2014 Keterangan: - Data Pendapatan Tol Tahun 2008 s.d. 2009 adalah data berdasarkan Annual Report - Data Pendapatan Tol hingga 2010 s.d 31 Maret 2013 adalah data berdasarkan Laporan Keuangan Audited

Pendapatan tol untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 mencapai Rp3.173.971 juta dimana Ruas jalan tol Jakarta Cikampek memberikan kontribusi terbesar sebesar 15,31% (Rp486.089 juta), JORR memberikan kontribusi sebesar 15,31% (Rp485.779 juta), Cipularang memberikan kontribusi sebesar 13,14% (Rp417.168 juta) dan Cawang-Tomang-Pluit memberikan kontribusi sebesar 12,02% (Rp381.417 juta). Pendapatan tol tahun 2013 mencapai Rp5.825.932 juta, tumbuh sebesar 4,37% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp5.581.753 juta. Peningkatan pendapatan tol seiring dengan peningkatan volume lalu lintas Perseroan pada tahun 2013. Ruas jalan tol yang memberikan kontribusi terbesar untuk pendapatan tol Perseroan pada tahun 2013 yaitu dari ruas jalan tol Jakarta-Cikampek dengan mengkontribusi 16,76% (Rp976.573 juta), JORR dengan kontribusi 16,24% (Rp946.375 juta), Cipularang dengan kontribusi 12,72% (Rp741.089 juta) dan Cawang-Tomang-Pluit memberikan kontribusi sebesar 11,79% (Rp686.795 juta). Pendapatan tol tahun 2012 mencapai Rp5.581.753 juta, tumbuh sebesar 15,25% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp4.843.230 juta. Ruas jalan JORR (Jakarta Outer Ring Road) menyumbang pendapatan tertinggi Tahun 2012, dengan nilai Rp1.100.170 juta, naik 14,64% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp959.682 juta. Penyumbang tol kedua terbesar adalah ruas tol Jakarta-Cikampek, yang menyumbang pendapatan sebesar Rp896.245 juta, naik 11,08% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp806.842 juta.

105

Penambahan Panjang Jalan Salah satu fokus usaha Perseroan sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah menambah panjang jalan tol dengan cara mempercepat pengerjaan proyek jalan tol yang dimiliki Perseroan. Hingga akhir Juli 2014, Perseroan mengoperasikan 13 ruas jalan tol dengan panjang 576,1 km. Sesuai dengan peran sebagai pengembang jalan tol, Perseroan merealisasikan proyek-proyek jalan tol baru melalui Entitas Anak dengan bekerjasama dengan investor lain-swasta atau perusahaan daerah (BUMD). Beberapa proyek jalan tol baru yang dikembangkan sampai Juli 2014 adalah: •

Bogor Ring Road Bogor Ring Road memiliki panjang 11 kilometer diusahakan oleh Entitas Anak PT Marga Sarana Jabar dan dibagi menjadi tiga seksi, yaitu Seksi 1, Sentul-Kedung Halang (3,8 km); Seksi 2, menghubungkan Kedung Halang dan SImpang Yasmin (4,2 km) yang dibagi menjadi dua sub seksi yaitu Seksi 2-A d(Kedung Halang-Kedung Badak) dan Seksi 2-B (Kedung BadakSimpang Yasmin) dan Seksi 3, menghubungkan Simpang Yasmin dan Darmaga (3 km). Seksi 1 telah beroperasi tanggal 23 November 2009, berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 585/KPTS/M/2009 tanggal 23 November 2009. lnvestasi tahap I memerlukan biaya sekitar Rp377 miliar. Seksi 2-A telah beroperasi tanggal 4 Juni 2014, berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 258/KPTS/M2014 tanggal 28 Mei 2014. lnvestasi Seksi 2-A memerlukan biaya sekitar Rp483,80 miliar. Perseroan memegang saham sebesar 55,00% di PT Marga Sarana Jabar dan sisanya 30,00% oleh PT Citra Marga Nusapala Persada (CMNP) dan 15,00% oleh PT Jasa Sarana. Pengoperasian Bogor Ring Road memberikan kemudahan bagi warga Bogor khususnya yang berada di wilayah Utara dan Barat Kota Bogor yang hendak menuju jalan tol Jagorawi. Kehadiran jalan tol Bogor Ring Road ini membantu masyarakat yang tinggal di daerah ini, karena jalur yang ditempuh menuju Jagorawi atau sebaliknya menjadi lebih pendek dan waktu perjalanan pun lebih singkat.

•

Semarang-Solo Ruas Jalan Tol Semarang-Solo dengan panjang 72,64 km dikembangkan oleh PT Trans Marga Jateng. Untuk Tahap I (Semarang-Bawen) terbagi dalam 2 seksi, yaitu Seksi 1 Semarang-Ungaran (10,8 km) dan Seksi 2 Ungaran-Bawen (12,3 km). Tahap II Bawen-Solo terdiri dari 3 Seksi, yaitu Seksi 1 Bawen-Salatiga (17,6 km), Seksi 2 Salatiga-Boyolali (24,4 km) dan Seksi 3 Boyolali-Solo (7,64 km). Sampai dengan Maret 2013, yang telah dioperasikan adalah ruas Semarang-Ungaran sepanjang (10,8 Km). Tahap I telah beroperasi untuk Seksi 1 (Semarang-Ungaran sepanjang 10,8 km) dan Seksi 2 (Ungaran-Bawen sepanjang 12,3 km) pada tanggal 17 November 2011, berdasarkan putusan Menteri Pekerjaan Umum No. 334/KTPS/M/2011 tanggal 10 November 2011. lnvestasi Tahap I memerlukan biaya sekitar Rp3.287,79 miliar 2014 Perseroan memiliki saham 69,90% di Entitas Anak ini dan sisanya sebesar 30,10% dimiliki oleh PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah.

106

•

Gempol-Pasuruan Ruas tol Gempol-Pasuruan dengan panjang 34,2 km diusahakan Perusahaan Patungan PT Trans Marga Jatim Pasuruan. Pembangunan Jalan Tol ini dibagi menjadi tiga bagian, yakni Seksi 1 Gempol¬Rembang (13,9 km), Seksi 2 Rembang-Pasuruan (8,1 km), seksi 3 Pasuruan-Grati (12,2 km). Mayoritas saham Trans Marga Jatim dimiliki oleh Perseroan sebesar 96,39% dan sisanya dipegang oleh PT Jatim Marga Utama (3,61%).

•

Cengkareng-Kunciran Ruas tol Cengkareng-Kunciran dengan panjang 14,19 km diusahakan Perusahaan Patungan PT Marga Kunciran Cengkareng. Mayoritas saham PT Marga Kunciran Cengkareng dimiliki oleh Perseroan sebesar 76,15% dan sisanya dipegang oleh CMS Works International Limited (21,00%), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2,10%), PT Nindya Karya (Persero) (0,33%) dan PT Istaka Karya (Persero) (0,42%)

•

Kunciran-Serpong Ruas tol Kunciran-Serpong dengan panjang 11,20 km diusahakan Perusahaan Patungan PT Marga Trans Nusantara. Mayoritas saham PT Marga Trans Nusantara dimiliki oleh Perseroan sebesar (60,00%) dan sisanya dipegang oleh PT Astratel Nusantara (30,00%) dan PT Transutama Arya Sejahtera (10,00%).

•

JORR W2 Utara Ruas tol JORR W2 Utara (Kebon Jeruk-Ulujami) dengan panjang 7,67 km, dikembangkan oleh PT Marga Lingkar Jakarta. Ruas JORR W2 Utara telah beroperasi secara penuh pada tanggal 21 Juli 2014, berdasarkan putusan Menteri Pekerjaan Umum No. JL.03.04-P/73 tanggal 18 Juli 2014. lnvestasi JORR W2 Utara menelan biaya sekitar Rp1.894 miliar. Perseroan memiliki 65,00% saham dalam proyek jalan tol ini dan sisanya dimiliki oleh PT Jakarta Marga Jaya sebesar 35,00%.

•

Surabaya-Mojokerto Ruas tol Surabaya-Mojokerto dengan panjang 36,27 km diusahakan Perusahaan Patungan PT Marga Nujyasumo Agung. Pembangunan Jalan Tol ini dibagi menjadi lima seksi, yakni Seksi 1 A Waru-Sepanjang (2,3 km), Seksi 1 B Sepanjang-WRR (Western Ring Road) (4 km), Seksi 2 WRR-Driyorejo (5,1 km), Seksi 3 Driyorejo-Krian (5,1 km) dan Seksi 4 Krian-Mojokerto (19,5 km). Mayoritas saham PT Marga Nujyasumo Agung dimiliki oleh Perseroan sebesar (55,00%), PT Moeladi (25,00%) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (20,00%).

•

Gempol-Pandaan Ruas tol Gempol Pandaan dengan panjang 13,60 km, dikembangkan oleh PT Jasamarga Pandaan Tol (d/h PT Margabumi Adhikaraya). Pembangunan Jalan Tol ini dibagi menjadi dua seksi, yakni Seksi 1 Gempol-Pandaan (12,0 km) dan Seksi 2 Pandaan-arah Malang (1,6 km). Perseroan memiliki 76,48% saham dalam proyek jalan tol ini dan sisanya dimiliki oleh Perusahaan Daerah Jalan Tol Kabupaten Pasuruan (13,00%) dan PT Margabumi Matraraya (10,52%).

107

Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa

•

Ruas tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa dengan panjang 10,00 km, dikembangkan oleh PT Jasamarga Bali Tol. Ruas Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa telah beroperasi secara penuh pada tanggal 1 Oktober 2013, berdasarkan putusan Menteri Pekerjaan Umum No. UM.0111-P/369 tanggal 17 September 2013. lnvestasi Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa memerlukan biaya sekitar Rp 1.802 miliar. Perseroan memiliki 55,00% saham dalam proyek jalan tol ini dan sisanya dimiliki oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (17,58%), PT Angkasa Pura I (Persero) (8,00%), PT Pengembangan Pariwisata Bali (1,00%), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (0,40%), PT Adhi Karya (Persero) Tbk (1,00%) dan PT Hutama Karya (Persero) (1,00%), Pemerintah Provisi Bali (8,01%), Pemerintah Kabupaten Badung (8,01%). Pada tahun 2014, Perseroan menargetkan untuk menyelesaikan konstruksi Bogor Ring Road tahap II Seksi 2-A ruas Kedung Halang-Kedung Badak (2,00 km), Semarang Solo Seksi 2 ruas Ungaran-Bawen (12,3 km) dan JORR W2 Utara Paket IV ruas Ciledug-Ulujami (2,05 km). Panjang Jalan Tol yang Sudah Beroperasi oleh Perseroan*)

NO

RUAS JALAN TOL

CABANG

1 Jakarta-Bogor-Ciawi 2 Jakarta-Tangerang Pondok Aren-Viaduct-Ulujami 3 Surabaya-Gempol 4 Jakarta-Cikampek 5 Cikampek-Padalarang Padalarang-Cileunyi 6 Cawang-Tomang-Cengkareng

7 8 9 10

Jagorawi Jakarta-Tangerang Surabaya-Gempol Jakarta-Cikampek Purbaleunyi

PANJANG JALAN TOL TELAH BEROPERASI (KM) 59,00 33,00 5,55 49,00 83,00 58,50 64,40

7,53% 4,21% 0,71% 6,26% 10,60% 7,47% 8,22%

14,30 23,55 42,70 24,75 26,30 0,00

1,83% 3,01% 5,45% 3,16% 3,36% 0,00%

8,40 4,00 9,07 3,10 3,70 8,80 6,03

1,07% 0,51% 1,16% 0,40% 0,47% 1,12% 0,77%

3,85 2,00

0,49% 0,25%

10,80 12,30 2,30

1,38% 1,67% 0,29%

10,00 7,70 576,10

1,28% 0,98% 73,54%

%

Cawang-TomangCengkareng

• Prof Dr Ir Sedijatmo • Cawang-Tomang-Pluit Belawan-Medan-Tanjung Morawa Semarang Seksi A,B,C Palimanan-Kanci Lingkarluar Jakarta (JORR)

Belmera Semarang Palikanci PT Jalantol Lingkarluar Jakarta

• Seksi E1 Utara (Hankam Raya-Cikunir) • Seksi E1 Selatan (Taman Mini IC-Hankam Raya) • Seksi E2 (Cikunir-Cakung) • Seksi E3 (Cakung-Cilincing) • Seksi W2 Selatan (Pondok Pinang-Ulujami) • Seksi S (Pondok Pinang-Lenteng Agung) • Seksi S (Lenteng Agung-Kp Rambutan+Ramp Pasar Rebo) 11 Bogor Ring Road • Sentul Selatan-Kd. Halang • Kd. Halang-Kd. Badak 12 Semarang-Solo (Semarang-Ungaran) • Semarang-Ungaran • Ungaran-Bawen 13 Surabaya-Mojokerto (Waru-Sepanjang)

PT Marga Sarana Jabar

PT Trans Marga Jateng

PT Marga Nujyasumo Agung 14 Mandara (Bali Tol) PT Jasamarga Bali Tol 15 Kebon Jeruk-Ulujami (JORR W2 Utara) PT Marga Lingkar Jakarta Total Panjang Tol yang sudah Beroperasi oleh Perseroan

108

Panjang Jalan Tol Diluar Perseroan NO.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RUAS JALAN TOL

PERUSAHAAN PENGELOLA

Yang sudah beroperasi   Jakarta-Harbor Road PT Citra Marga Nusa Pala Persada Pondok Aren Serpong PT Bintaro Serpong Damai Surabaya-Gresik PT Marga Bumi Matra Raya Tangerang-Merak PT Marga Mandala Sakti Makassar Harbor Road PT Bosowa Marga Nusantara Waru Juanda PT Citra Marga Surabaya Kanci Pejagan PT MNC JORR W1 PT Jakarta Lingkar Baratsatu Jembatan Tol Suramadu *) Kementrian PU Cinere-Jagorawi PT Trans Lingkar Kita Jaya Total Panjang Jalan Tol Diluar Perseroan TOTAL PANJANG JALAN TOL SELURUH INDONESIA

PANJANG JALAN TOL TELAH BEROPERASI (KM)     28,80 7,25 22,80 72,40 10,40 12,80 34,00 9,70 5,40 3,70 207,25 783,35

%

3,68% 0,93% 2,91% 9,24% 1,33% 1,63% 4,34% 1,24% 0,69% 0,47% 26,46% 100,00%

Catatan: *) Jasa Marga hanya sebagai operator

Peningkatan Penyertaan Saham dan Akuisisi Sektor jalan tol merupakan sektor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Walaupun demikian, tingkat pertumbuhan dan panjang jalan tol di Indonesia masih rendah. Oleh karena itu, Perseroan yang merupakan pemimpin pasar dalam pengusahaan jalan tol di Indonesia selalu meneari peluang untuk menambah jalan tol dengan tingkat kelayakan baik di dalam portofolionya. Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk meningkatkan aset jalan tol serta meningkatkan pendapatan dan laba Perseroan, maka Perseroan meningkatkan penyertaan saham dan melakukan penambahan modal di beberapa perusahaan serta pengambilan hak opsi untuk menjadi pemegang saham mayoritas: 1. PT Jasamarga Pandaan Tol (d/h PT Margabumi Adhikaraya) Perseroan melakukan pembelian saham PT Entrada Utama sebesar 3.000.000.lembar (1,07%) saham senilai Rp 3,74 miliar. 2. PT Marga Kunciran Cengkareng (MKC) Pada bulan Maret 2013, Perseroan meningkatkan penyertaan kepemilikan saham dan menambah modal pada PT Marga Kunciran Cengkareng (MKC), perusahaan pemegang konsesi jalan tol Jakarta Outer Ring Road II (JORR II) ruas Cengkareng-Kunciran. Kepemilikan saham Perseroan di perusahaan ini adalah 76,15%. Peningkatan penyertaan saham diperoleh dari PT Istaka Karya (Persero). Ruas jalan tol Cengkareng-Kunciran memiliki panjang 15,2 km. 3. PT Trans Lingkar Kita Jaya (TLKJ) Pada tahun 2012, Perseroan telah melakukan akuisisi kepemilikan saham PT Trans Lingkar Kita Jaya sebesar 21,24% dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Dan PT Jalantol Lingkarluar Jakarta. PT Trans Lingkar Kita Jaya mengoperasikan ruas Jalan Tol Cinere-Jagorawi yang memiliki panjang 3,7 km. Ruas jalan tol Cinere-Jagorawi memiliki panjang 14,64 km. 4. PT Margabumi Adhikaraya (MBAR) Pada tahun 1996, Perseroan telah mendirikan PT Margabumi Adhikaraya perusahaan pemegang konsesi jalan tol Gempol-Pandaan. Selanjutnya pada tahun 2012, Perseroan telah meningkatkan penyertaan kepemilikan saham dan menambah modal pada PT Margabumi Adhikaraya sehinga menjadi 74,75%. Ruas Jalan Tol Gempol Pandaan memiliki panjang 13,60 km.

109

Dengan meningkatkan kepemilikan saham di MKC, TLKJ dan MBAR, Perseroan mengambil peluang usaha jalan tol terutama yang terhubung dengan jalan tol eksisting yang telah dimiliki oleh Perseroan, serta memiliki tingkat kelayakan yang baik. Peningkatan saham di keempat ruas tersebut sejalan dengan peningkatan sinerji dengan jaringan jalan tol Perseroan yang ada saat ini, yaitu jalan tol Sedyatmo, Jakarta-Tomang dan JORR. Proyek jalan tol ruas Cengkareng-Kunciran akan mendukung terintegrasinya jaringan jalan tol di Jakarta dan sekitarnya. Sinergi yang diperoleh adalah peningkatan bisnis (economies of scope) dan skala ekonomis (economies of scale) Perseroan. Sementara itu, akuisisi kepemilikan saham di TLKJ bertujuan untuk mengambil peluang usaha jalan tol yang terintegrasi dengan ruas Jalan Tol Jagorawi dan JORR II. Pertumbuhan lalu lintas jalan tol ruas-ruas tersebut (Jabotabek) diyakini akan tinggi seiring dengan meningkatnya pertumbuhan industri di daerah tersebut. Demikian juga, akuisisi kepemilikan saham di MBAR bertujuan untuk mengambil peluang usaha jalan tol yang teintegrasi dengan ruas Jalan Tol Surabaya-Gempol dan Gempol-Pandaan. Pertumbuhan lalu lintas pada ruas tersebut akan meningkat seiring dengan pertumbuhan industri di daerah sekitar Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), Waru, Driyorejo, dan Krian. Alasan peningkatan penyertaan dan akuisisi di perusahaan tersebut adalah sebagai berikut: •

Pemenuhan Visi dan Misi Perseroan untuk tetap mempertahankan posisi Perseroan sebagai pemimpin dalam industri jalan tol di Indonesia dan target pertumbuhan pendapatan yang signifikan dalam lima tahun ke depan; Mengingat lokasi empat jalan tol tersebut (MKC, TLKJ, dan MBAR) berada di wilayah kota-kota terbesar di Indonesia, yakni di Jakarta dan Surabaya, diharapkan akan meningkatkan nilai (value) Perseroan;

•

Perpanjangan jalan tol Perseroan akan meningkatkan efisiensi pengoperasian jalan tol, diantaranya melalui pendistribusian SDM yang ada ke ruas jalan tol baru sehingga meningkatkan rasio produktivitas SDM Perseroan. Penambahan panjang jalan tol ini juga akan menambah skala ekonomi Perseroan.

Peningkatan penyertaan saham di beberapa perusahaan tersebut akan memberi manfaat baik langsung maupun tidak langsung pada usaha Perseroan. Manfaat yang diperoleh Perseroan antara lain: •

Peningkatan pendapatan Peningkatan kepemilikan akan meningkatkan pendapatan Perseroan dengan melihat potensi kepadatan lalu lintas dari dan ke pusat komersial, industri dan perumahan di daerah-daerah; (i) Jabodetabek; dan (ii) SIERR (Jawa Timur).

•

Peningkatan keunggulan bersaing Perseroan Peningkatan kepemilikan menjadi mayoritas akan meningkatkan keunggulan bersaing Perseroan dengan penambahan penguasaan jalan tol yang potensial dan peningkatan kekuatan posisi keuangan Perseroan

•

Peningkatan investasi Perseroan di aset-aset yang berkualitas Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan pemegang konsesi jalan tol di kota besar, yaitu Jakarta dan Surabaya, yang juga merupakan pusat ekonomi Indonesia. Tingginya tingkat hunian dan pertumbuhan ekonomi, industri dan komersial di kota besar tersebut akan mendorong kebutuhan sarana infrastruktur jalan tol dan potensi pertumbuhan volume lalu Iintas yang tinggi. Sehingga diharapkan ruas jalan tol yang baru tersebut dapat menjadi aset Perseroan yang berkualitas dengan tingkat kelayakan investasi yang tinggi.

•

Peningkatan kualitas pelayanan kepada pengguna jalan tol Peningkatan penyertaan pada Entitas Anak tersebut membantu meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jalan tol Perseroan sebagai jalan tol alternatif bagi pengguna jalan yang menuju dan dari Bandara. Ruas jalan tol tersebut akan memperbesar kapasitas jaringan transportasi dan meningkatkan kelancaran jaringan jalan tol yang sudah ada. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada pengguna jalan yang merupakan salah satu faktor pendukung Perseroan untuk memperoleh persetujuan kenaikan tarif jalan tol setiap dua tahun sekali.

110

•

Peningkatan sinergi usaha dengan jalan-jalan tol yang ada Dengan beroperasinya ruas jalan tol yang dioperasikan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, Perseroan akan memperoleh manfaat peningkatan sinergi usaha, khususnya sinergi pendapatan dan sinergi efisiensi biaya, dengan jaringan jalan tol yang ada, termasuk dengan Jalan Tol Jagorawi, Jalan Tol JORR II dan Jalan Tol Surabaya-Gempol.

•

Peningkatan kapasitas keuangan Seiring dengan meningkatnya pendapatan, penambahan investasi Perseroan di jalan tol tersebut akan meningkatkan kas dan EBITDA Perseroan di masa depan, yang merupakan kapasitas keuangan Perseroan. Hal ini penting, karena kapasitas keuangan Perseroan mempengaruhi kapasitas pinjaman Perseroan yang sehat (sustainable debt level) untuk mendukung pertumbuhan investasi dan usaha Perseroan di masa depan.

F. Pendapatan Non Tol (Rp Juta, kecuali yang dinyatakan dalam persentase) No

Keterangan

2009

∆

2010

∆

2011

∆

2012*

∆

2013*

30 Juni 2014

1

Sewa Lahan

12.056 132,00%

27.970

108,78%

58.396

28,82%

75.228

19,72%

90.060

46.570

2

Pendapatan Iklan

19.311

-25,68%

14.352

-0,65%

14.258

-59,48%

5.778

16,32%

6.721

2.820

3

Jasa Pengoperasioan Jalan Tol Pihak Lain

20.484

-49,67%

10.309

5,47%

10.873 101,73%

21.934

47,74%

32.406

26.185

-

-

-

-

-

-

-

-

153.072

87.364

8.664 309,38%

35.469

77,01%

62.783

-35,45%

40.528 457,48%

225.937

96.253

4

Pendapatan BBM SPBU

5

Lainnya

Total 60.517 45.58% 88.100 66,07% 146.310 -1.94% 143.469 541,26% 508.196 259.192 Sumber: Perseroan *) Pada tahun 2012, pendapatan TIP Km 88 A/B Purbaleunyi dan TIP 226 A Palikanci sepanjang Triwulan I sampai Triwulan III dicatat secara net di Entitas Anak. Sejak Triwuan IV 2012, pendapatan tersebut dicatat secara gross di Induk. Apabila pendapatan Triwulan I – Triwulan III 2012 tersebut dicatat secara gross di Induk, maka nilainya mencapai Rp49 miliar.

Dalam rangka meningkatkan nilai tambah, Perseroan melakukan pengembangan usaha non tol yang terkait dengan pengembangan dan pengoperasian jalan tol melalui optimalisasi aset pada koridor jalan tol dan pengembangan bisnis dengan memanfaatkan kompetensi Perseroan. Hal ini dilakukan dengan mengkapitalisasi lahan yang ada menjadi area komersil, seperti properti atau jaringan fiber optic. Kerja sama usaha non tol ini dilakukan baik secara mandiri atau dikerjasamakan dengan mitra strategus. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014, Perseroan telah membukukan Rp259 miliar yang dikontribusikan oleh pendapatan BBM SPBU sebesar 33,71% dan pendaptan lainnya sebesar 37,14% di periode 6 (enam) bulan tersebut. Pada tahun 2013, usaha non tol menyumbang Rp508 miliar yang dikontribusikan oleh pendapatan BBM SPBU sebesar 30,12% dan pendapatan lainnya sebesar 44,46% di tahun tersebut, dimana hal ini meningkat sebesar 541,26% dibandingkan tahun 2012. Pada tahun 2013 tersebut Perseroan telah mendirikan (1) 3 (tiga) SPBU yang bekerjasama dengan pihak PT Pertamina (Persero) retail pada km 88 a dan km 88 b di ruas jalan tol Purbaleunyi serta pada km 226 di ruas tol Palikanci dan (2) Perseroan telah menyediakan 29 tempat istriahat dan pelayanan yang tersebar di seluruh cabang Perseroan. Pada tahun 2012, usaha non tol menyumbang pendapatan sebesar Rp143 miliar dan telah menyediakan 28 tempat istirahat dan pelayanan yang tersebar di seluruh cabang Perseroan. Terkait pengoperasian jalan tol pihak lain, tahun 2012, Perseroan kembali mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah untuk mengoperasikan dan memelihara Jalan Tol Jembatan Suramadu untuk 6 (enam) tahun kedepan. Jembatan Suramadu, dengan panjang 5,4 kilometer, menghubungkan Surabaya dan Madura. Jembatan ini menjadi prasarana yang memudahkan transportasi antara Jawa dan Madura sebagai alternatif sarana ferry yang selama ini digunakan. Dengan mengoperasikan Jembatan Suramadu, Perseroan turut berpartisipasi dalam memajukan ekonomi, masyarakat Jawa Timur, sehingga pada akhirnya memberi kontribusi positif pada ekonomi nasional.

111

G. Tarif Tol Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, berikut merupakan kebijakan terkait tarif tol yang berlaku: 1. Penyesuaian tarif tol tahun 2012 berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 311/ KPTS/M/2012 tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Tarif tol telah diinformasikan dalam Prospektus Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2014 Seri S.

2. Penyesuaian tarif tol tahun 2012 berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 212/ KPTS/M/2012 tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Ruas Jalan Tol Prof. Dr. Ir. Sedyatmo.

Tarif tol telah diinformasikan dalam Prospektus Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2014 Seri S.

3. Penyesuaian tarif tol tahun 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 394/ KPTS/M/2013 tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Beberapa Ruas Jalan Tol antara lain: - Jalan Tol Jakarta – Bogor – Ciawi - Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) - Jalan Tol Jakarta – Serpong ruas Serpong – Pondok Aren – Ulujami - Jalan Tol Jakarta – Tangerang - Jalan Tol Tangerang – Merak - Jalan Tol Cikampek – Purwakarta – Padalarang - Jalan Tol Padalarang – Cileunyi - Jalan Tol Palimanan – Kanci - Jalan Tol Semarang Seksi A, B dan C - Jalan Tol Surabaya – Gempol - Jalan Tol Belawan – Medan – Tanjung Morawa - Jalan Tol Ujung – Pandang 4. Penyesuaian tarif tol tahun 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 490/ KPTS/M/2013 tentang Penyesuaian Tarif Tol Ruas Dalam Kota Jakarta. Berikut merupakan penyesuaian tarif tol yang berlaku saat ini: Nama Ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta

Gol. I

Gol. II 8.000

Besarnya Tarif Tol (Rp) Gol. III

10.000

13.000

Gol. IV 16.000

Gol. V 19.000

5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tanggal 28 Maret 2014 No. 171/KPTS/M/2014 tentang Penetapan Simpang Susun Cibatu sebagai Bagian dari Jalan Tol Jakarta-Cikampek. H.

Properti

Sebagian besar dari aktiva yang digunakan oleh Perseroan tidak dimiliki oleh Perseroan. Pada umumnya, menurut PPJT, kepemilikan atas jalan tol Perseroan dan infrastruktur terkait seperti gerbang tol dan pos pengawasan tetap menjadi milik Pemerintah selama periode konsesi. Selama periode ini, Perseroan berhak untuk menggunakan jalan tol dan infrastruktur terkait yang terdiri atas aktiva konsesi dan berhak atas pendapatan yang diterima atas hal tersebut. Pada saat berakhirnya masa konsesi, Perseroan diharuskan untuk mengalihkan aktiva konsesi kepada Pemerintah tanpa kompensasi.

112

I.

Prospek Usaha

Perseroan adalah perusahaan tol berpengalaman, dan saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan menjadi salah satu perusahaan jalan tol yang mengoperasikan 576,10 km tol, Perseroan saat ini menguasi 73,54% jalan tol di Indonesia. Total panjang jalan tol yang telah beroperasi di Indonesia mencapai 783,35 km. Saat ini Perseroan sedang membangun 9 (sembilan) ruas tol, sebagai berikut: No.

Konsesi/Ruas

1 2

BORR Semarang-Solo

3

Gempol-Pasuruan

4

JORR2 (Cengkareng-Kunciran)

5

JORR2 (Kunciran-Serpong)

6 7

JORR W2 Utara Surabaya-Mojokerto

8

Gempol-Pandaan

9

Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa

Konsesi Berakhir 2054 2054 45 tahun dari tanggal efektif 35 tahun dari tanggal efektif 35 tahun dari tanggal efektif 2044 2049 35 tahun dari tanggal efektif 45 tahun dari tanggal efektif

Panjang (km) 11,00 69,64

BUMD BUMD

Kepemilikan JSMR 55,00% 69,90%

34,20

BUMD

96,39%

14,19

BUMN & Swasta

76,07%

11,20

Swasta

60,00%

7,70 36,30

BUMD BUMN & Swasta BUMN, BUMD & Swasta

65,00% 55,00%

BUMN & BUMD

55,00%

13,60 10,00

Mitra

74,75%

Sumber: Perseroan, 2014

Dari 9 (sembilan) ruas tol tersebut, beberapa diantaranya dalam tahap konstruksi, dan tiga diantaranya telah beroperasi sebagian yang terdiri dari Bogor Ring Road Seksi I & II sepanjang 5,85 km, SemarangSolo Seksi I & II (Semarang-Ungaran-Bawen) sepanjang 23,10 km dan Surabaya-Mojokerto Seksi I A (Waru-Sepanjang) sepanjang 2,30 km; dua diantaranya telah beroperasi secara penuh yaitu JORR W2 Utara sepanjang 7,7 km dan Nusa Dua-Ngurah Rai- Benoa sepanjang 10 km. Pengoperasian ruas-ruas tol tersebut akan mendorong pertumbuhan pendapatan Perseroan di tahun-tahun mendatang. Perseroan menargetkan seluruh ruas jalan tol baru tersebut dapat beroperasi pada periode 2013-2017, meskipun target tersebut sangat dipengaruhi pembebasan lahan oleh Pemerintah. Adapun ruas jalan tol baru yang saat ini dalam proses konstruksi dan pembebasan lahan adalah sebagai berikut: • Jalan Tol Semarang-Solo ruas Bawen-Salatiga (17,5 km); • Jalan Tol Surabaya-Mojokerto ruas Krian-Mojokerto (18,5 km); • Jalan Tol Gempol-Pasuruan ruas Gempol-Rembang (13,9 km); • Jalan Tol Gempol-Pandaan (13,6 km); • Jalan Tol Bogor Outer Ring Road ruas Kedung Badak-Yasmin (2,2 km). Setelah ruas tol yang baru tersebut selesai, maka Perseroan akan menambah jalan tol baru melalui tender, menambah penyertaan saham serta mengakuisisi ruas-ruas baru yang potensial, yang pemegang konsesinya memiliki hambatan untuk membangun jalan tol tersebut, terutama jalan tol yang terletak di kota-kota besar yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan sedapat mungkin terhubung dengan jalan tol existing Perseroan/Entitas Anak. Perseroan juga mengusulkan adanya pembangunan ruas tol baru untuk dibangun (unsolicited). Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014, volume lalu lintas adalah sebesar 637,21 juta kendaraan. Untuk posisi per 31 Desember 2013, volume lalu lintas mengalami peningkatan sebesar 4,76% dibandingkan akhir tahun 2012, dimana posisi per 31 Desember 2013 sebesar 1.256,02 juta kendaraan dan posisi per 31 Desember 2012 sebesar 1.201,36 juta kendaraan. Hal ini seiring dengan beroperasinya ruas-ruas jalan tol yang baru, akan mendorong peningkatan pendapatan usaha Perseroan dalam jangka menengah-panjang.

113

Kebijakan pokok Perseroan dalam pengembangan ruas-ruas tol baru, yaitu: 1. Perseroan harus menjadi pemegang saham mayoritas di Perusahaan Patungan (Joint Venture) jalan tol baru; 2. Ruas tol baru tersebut harus memiliki tingkat kelayakan finansial yang baik; dan 3. Ruas tol baru tersebut sedapat mungkin merupakan kelanjutan dari ruas jalan tol yang dikelola oleh Perseroan atau Entitas Anak. Sejalan dengan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), jalan tol sebagai salah satu infrastruktur jalan merupakan salah satu prioritas pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah saat ini. Pembangunan jalan tol terbukti memberikan multiplier effect untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Dengan kondisi seperti ini, maka prospek industri jalan tol ke depan akan tetap cerah, apalagi Pemerintah telah menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu program prioritas. Perseroan, sebagai salah satu pengembang dan operator jalan tol terbesar di tanah air, berada pada posisi yang strategis untuk mendukung program Pemerintah tersebut. Saat ini konsep tol dalam penyediaan infrastruktur jalan masih sangat dibutuhkan mengingat kondisi anggaran Pemerintah yang terbatas dalam penyediaan dan pengoperasian infrastruktrur jalan. Partisipasi BUMN dan swasta dalam pembangunan jalan tol di masa yang akan datang masih sangat dibutuhkan karena alokasi pembangunan infrastruktur tidak lagi bertumpu pada alokasi anggaran Pemerintah. Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan tol diperlukan dukungan regulasi yang kondusif dari Pemerintah, terutama yang terkait dengan pembebasan lahan. Perbaikan regulasi mengenai pengadaan lahan yang telah dilakukan Pemerintah saat ini adalah kebijakan untuk menyediakan dana bergulir dimana Pemerintah terlebih dahulu mendanai pembebasan lahan. Setelah lahan untuk satu seksi jalan tol selesai dibebaskan, investor jalan tol berkewajiban untuk membayar kembali dana tersebut ke Pemerintah. Selanjutnya Pemerintah dapat menggunakan dana tersebut untuk pembebasan lahan pada seksi berikutnya atau untuk jalan tol lainnya. Pemerintah juga menjamin biaya tanah maksimum dengan menyediakan dukungan biaya terhadap risiko kenaikan harga tanah. Land capping adalah kebijakan Pemerintah menanggung kelebihan biaya pembebasan lahan apabila melebihi biaya yang disepakati dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol. Kelebihan dihitung dengan dua cara, yakni jika lebih besar 110% dari biaya pengadaan tanah yang diperjanjikan atau 2%, dari biaya investasi, diambil angka terbesar. Kebijakan tersebut diatas sangat membantu investor jalan tol dalam pengendalian cash flow maupun kepastian biaya pengadaan tanah sehingga dapat memitigasi risiko yang timbul dalam pembiayaan pengadaan lahan. Kebijakan ini sudah terbukti berhasil diterapkan dengan baik pada beberapa ruas baru yang dikembangkan oleh Perseroan antara lain Bogor Ring Road, Semarang-Solo dan GempolPasuruan. Undang-Undang No. 2 tahun 2012 dan Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012 juga menambah kondusif iklim investasi di industri ini. Ketentuan mengenai pengadaan tanah yang diatur dalam Perpres tersebut menyatakan bahwa pengadaan tanah dilaksanakan oleh Pemerintah sebelum investor ditetapkan Pemerintah. Saat ini Pemerintah juga sedang menyiapkan Undang-Undang baru mengenai pembebasan lahan bagi kepentingan umum, yang diharapkan dapat mempercepat proses pembebasan tanah oleh Pemerintah. Dengan demikian risiko pembebasan tanah kedepan menjadi hilang karena investor baru masuk setelah lahan tersedia.

114

Prospek Usaha Perseroan secara Makro Disamping panjang jalan tol yang terus bertambah, ada beberapa faktor lain yang membuat prospek industri jalan tol yang dikembangkan Perseroan semakin menarik. Faktor-faktor tersebut antara lain: 1. Volume lalu lintas pada ruas tol yang dikelola Perseroan diperkirakan akan tetap tumbuh secara positif, sehingga memberikan jaminan pertumbuhan pendapatan berkesinambungan; 2. Masa konsesi yang masih panjang dengan mayoritas akan berakhir pada tahun 2044 untuk 13 ruas yang sedang dioperasikan Perseroan; 3. Jalan tol baru yang terkoneksi dengan jalan tol yang sudah ada, sehingga memberi jaminan volume lalu lintas yang telah terbentuk; 4. Adanya potensi penambahan konsesi penguasan jalan tol melalui rencana untuk mengambil alih ruas-ruas jalan tol investor lain yang terhenti proses investasinya (akuisisi); 5. Posisi Perseroan sebagai pemimpin dalam industri jalan tol lndonesia; 6. Perkembangan penduduk yang pesat; 7. Perkembangan industri properti; 8. Pertumbuhan penjualan kendaraan roda empat yang merupakan pasar terbesar dari pengguna jalan tol.

115

V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya dikutip dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014. Untuk Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggaltanggal 31 Desember 20092010 dan 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013, yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (RSM AAJ), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf (1) Penekanan pada suatu hal: (a) Mengenai audit untuk penyajian kembali sehubungan dengan penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 16 “Perjanjian Konsesi Jasa” dan ISAK 22 “Perjanjian Konsesi Jasa” dan (b) Mengenai penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian interim dengan tambahan penyajian dan tambahan pengungkapan atas laporan keuangan konsolidasian interim terdahulu serta tambahan lampiran atas laporan keuangan tersendiri entitas induk; (2) Hal-hal lain: (a) Mengenai laporan keuangan entitas induk yang disajikan sebagai informasi tambahan yang merupakan bagian dari prosedur audit dan (b) Mengenai laporan audit diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam Informasi Tambahan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan PT Jasa Marga (Persero) di Bursa Efek Indonesia. Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 tidak diaudit. Untuk Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan dan ditandatangani oleh Drs. Djarwoto, Ak., sedangkan untuk Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan dan ditandatangani oleh Drs. Hartono, Ak, CPA. Serta Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (RSM AAJ) dan ditandatangani oleh Saptoto Agustomo. POSISI KEUANGAN (dalam ribuan Rupiah) Keterangan

Per 30 Juni (Unaudited) 2014

2013

Per 31 Desember 2013

2012

2011*

2010

2009*

ASET Aset Lancar 3.471.059.609

3.909.658.137

3.514.061.335

4.302.382.487

3.764.008.591

4.011.558.162

3.314.002.735

Investasi Jangka Pendek

Kas dan setara kas

6.845.017

7.073.688

6.627.910

7.821.744

38.787.728

27.470.020

41.475.806

Piutang lain-lainLancar

245.650.227

130.832.258

177.197.911

50.267.652

70.431.914

22.691.027

63.733.467

78.809.874

38.976.697

47.356.940

155.529.466

101.985.146

22.740.587

8.353.271

Biaya dibayar dimuka Pajak dibayar dimuka Total Aset Lancar

2.202.586

4.254.700

1.100.643

1.291.131

3.965.464

4.710.614

1.834.754

3.804.567.313

4.090.795.480

3.746.344.739

4.517.292.480

3.979.178.843

4.089.170.410

3.429.400.033

116

Keterangan

Per 30 Juni (Unaudited) 2014

Per 31 Desember

2013

2013

2012

2011*

2010

2009*

Aset Tidak Lancar Piutang Lain-lainTidak Lancar

4.486.214

-

19.750.666

13.824.674

17.561.679

938.779

938.177

Dana ditetapkan penggunaannya

582.720.847

277.487.433

459.315.101

165.044.677

45.200.244

49.189.394

98.607.687

Investasi pada Entitas Asosiasi

175.014.636

176.264.630

192.095.078

175.745.092

200.921.819

201.270.895

207.587.610

Aset Keuangan Lainnya

244.607.444

241.607.444

241.607.444

241.607.444

114.797.944

116.147.942

116.147.942

Aset Tetap-Bersih

599.006.418

515.962.763

593.028.346

422.506.867

397.098.595

297.810.130

244.078.450

23.187.100.590 19.989.492.406 22.300.271.393 18.547.705.598 15.571.088.046 13.050.234.367

11.471.575.616

Aset Tak Berwujud Hak pengusahaan jalan tol-bersih Lainnya Goodwill Aset lain-lain

1.062.557.890

437.106.613

641.118.538

362.097.252

213.190.107

360.268.986

41.848.567

41.848.567

41.848.567

41.848.567

41.848.567

42.533.786

44.178.328 36.879.508

171.888.923

366.749.983

130.965.456

265.878.790

335.004.723

261.127.251

143.702.769

Total aset tidak lancar

26.069.231.529 22.046.519.839 24.620.000.589 20.236.258.961 16.936.711.724 14.379.521.530 12.363.696.087

Total Aset

29.873.798.842 26.137.315.319 28.366.345.328 24.753.551.441 20.915.890.567 18.468.691.940 15.793.096.120

LIABILITAS DAN EKUITAS Liabilitas Jangka Pendek Utang usaha

77.403.457

49.862.328

80.668.899

92.043.627

136.141.780

130.307.565

103.690.158

1.191.743.113

1.014.865.113

1.153.448.281

1.325.014.167

608.921.041

384.048.181

277.458.356

282.042.944

275.896.932

164.329.238

281.375.171

84.534.137

164.291.799

99.775.049

Utang lain-lain

44.003.209

43.865.558

66.267.404

36.384.038

42.632.202

31.786.337

53.447.787

Beban Akrual

389.970.234

329.962.439

464.678.613

437.317.112

480.072.443

328.465.740

248.522.641

Utang bank

957.104.150

1.664.279.697

951.057.511

1.640.778.297

1.631.876.383

1.291.579.145

1.158.278.443

Utang obligasi

700.000.000

1.771.616.920

700.000.000

1.771.616.920

-

-

650.000.000

Utang bantuan pemerintah

-

-

-

5.886.734

14.442.902

14.442.902

14.442.902

Utang kontraktor Utang pajak

Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun

Liabilitas kerjasama operasi

820.300

820.300

820.300

820.300

820.302

820.302

820.302

Liabilitas pembebasan tanah

1.156.714.907

797.880.109

1.112.701.093

809.430.952

867.271.758

121.906.851

347.605.733

Utang Sewa Pembiayaan Usaha

15.484.840

14.336.787

19.776.022

18.471.092

12.121.937

10.630.440

12.313.913

Provisi Pelapisan Jalan Tol

254.750.147

318.827.970

206.136.188

229.025.982

190.666.107

246.274.202

150.539.768

5.070.037.301

6.282.214.153

4.919.883.549

6.648.164.392

4.069.500.992

2.724.553.464

3.116.895.052

Total Liabilitas Jangka Pendek

117

Keterangan

Per 30 Juni (Unaudited) 2014

Per 31 Desember

2013

2013

2012

2011*

2010

2009*

Liabilitas Jangka Panjang Pendapatan yang diterima dimuka

67.481.552

64.282.794

71.028.456

57.119.855

49.295.196

43.400.613

24.889.114

520.265.222

476.206.218

522.668.019

466.565.928

422.310.725

323.764.212

358.815.035

Utang bank

6.002.013.306

4.339.467.770

5.320.197.953

3.046.235.536

1.550.702.483

1.233.334.913

508.217.717

Utang Obligasi

5.145.984.793

3.752.358.445

5.144.375.988

3.749.446.582

5.516.485.411

5.513.020.037

4.013.532.549

Utang bantuan pemerintah

-

-

-

-

5.886.734

20.329.636

34.772.538

Liabilitas pajak tangguhan Liabilitas jangka panjang-setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:

Liabilitas kerjasama operasi

21.385.913

21.385.913

21.385.913

21.385.913

23.983.532

26.520.711

28.986.501

Liabilitas pembebasan tanah

758.079.613

426.552.057

566.171.896

374.102.952

307.928.457

398.281.854

-

Utang Sewa Pembiayaan Usaha

42.230.664

17.858.629

47.125.235

27.356.411

54.642.148

66.305.484

58.051.508

Provisi pelapisan jalan tol

171.090.008

136.393.178

124.954.213

95.773.316

108.852.653

90.620.773

117.050.476

Liabilitas jangka panjang lainnya

616.639.339

319.934.169

435.465.081

202.454.407

202.454.407

202.454.407

202.454.407

Liabilitas imbalan kerja

356.819.556

311.290.065

326.108.985

277.160.581

243.338.174

206.716.721

181.721.728

9.865.729.238 12.579.481.739

8.317.601.431

8.485.879.920

Total Liabilitas Jangka Panjang

13.701.989.966

8.124.749.361

5.528.491.573

TOTAL LIABILITAS

18.772.027.267 16.147.943.391 17.499.365.288 14.965.765.873 12.555.380.912 10.849.302.825

8.645.386.625

EKUITAS Modal saham

3.400.000.000

3.400.000.000

3.400.000.000

3.400.000.000

3.400.000.000

3.400.000.000

3.400.000.000

Tambahan modal disetor

2.453.890.100

2.453.890.100

2.453.890.100

2.453.890.100

2.335.525.034

2.335.525.034

2.335.525.034

Keuntungan (Kerugian) yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual Saldo laba

2.315.367

2.544.038

2.098.260

3.292.095

2.758.079

1.540.370

3.067.656

3.726.511.066

2.874.443.665

3.449.445.821

2.753.965.166

1.714.448.962

1.270.036.637

858.032.946

-

-

-

-

(12.261.750)

(12.261.750)

(12.261.750)

9.582.716.533

8.730.877.803

9.305.434.181

8.611.147.361

7.440.470.325

6.994.840.291

6.584.363.886

1.519.055.042

1.258.494.123

1.561.545.859

1.176.638.207

920.039.330

624.548.824

563.345.609

9.989.371.926 10.866.980.040

9.787.785.568

8.360.509.655

7.619.389.115

7.147.709.495

Modal Saham Diperoleh Kembali Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Kepentingan Non Pengendali Total Ekuitas

11.101.771.575

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

29.873.798.842 26.137.315.317 28.366.345.328 24.753.551.441 20.915.890.567 18.468.691.940 15.793.096.120

Catatan: *) Disajikan kembali

118

LAPORAN RUGI LABA (KOMPREHENSIF) (dalam ribuan Rupiah) Keterangan

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni (Unaudited) 2014

2013*

Untuk tahun yang berakhir pada tahun 31 Desember 2013

2012

2011

2010

2009*

Pendapatan Usaha Pendapatan Tol

3.173.970.723

2.784.681.781

5.825.932.269

5.581.752.793

4.843.229.958

4.306.105.746

3.631.483.330

Pendapatan Konstruksi

1.052.466.706

1.821.030.956

3.960.538.543

3.344.997.734

1.496.232.562

2.159.749.269

660.281.934

Pendapatan Usaha Lainnya

259.191.544

154.767.367

508.196.823

143.468.547

146.309.385

88.100.023

60.516.992

Total Pendapatan Usaha

4.485.628.973

4.760.480.104

10.294.667.635

9.070.219.074

6.485.771.905

6.553.955.038

4.352.282.256

Penghasilan Lainlain

146.203.407

155.217.771

254.728.826

400.171.550

243.745.479

254.714.386

420.991.515

Beban Pengumpulan Tol

(463.283.890)

(364.310.121)

(872.702.807)

(705.621.185)

(628.519.717)

(576.297.995)

(545.078.306)

Beban Pelayanan Pemakai Jalan Tol

(255.176.545)

(169.995.282)

(481.739.923)

(276.506.441)

(257.964.092)

(222.339.482)

(214.204.063)

Beban Pemeliharaan Jalan Tol

(629.636.679)

(494.998.284) (1.143.307.645)

(882.245.033)

(757.363.791)

(737.772.841)

(672.161.894)

(149.955.708)

(149.512.544)

(285.225.065)

(307.390.971)

(273.300.712)

(262.063.137)

(1.039.124.966) (1.799.817.381) (3.914.452.489) (3.310.946.174) (1.483.262.077) (2.147.774.896)

(658.495.797)

Beban Kerjasama Operasi Beban Konstruksi Beban Umum & Administrasi

(494.310.265)

Beban Lain-lain

(14.673.608)

(308.000.582)

(465.004.044) (1.087.820.721) (30.781.767)

(78.195.152)

(974.916.052)

(906.293.154)

(747.629.481)

(647.795.080)

(59.694.757)

(58.258.714)

(3.524.485)

23.164.624

(2.899.958.254) (3.319.201.652) (7.631.490.493) (6.094.983.157) (4.155.307.037) (4.453.925.506) (2.555.642.138) Laba Usaha

1.585.670.719

1.441.278.452

2.663.177.142

2.975.235.917

2.330.464.868

2.100.029.532

1.796.640.118

Biaya Keuangan

(557.007.992)

(450.985.871)

(944.219.190)

(916.145.910)

(740.400.368)

(763.845.131)

(742.024.439)

Bagian Laba (Rugi) Bersih Entitas Asosiasi

(3.072.597)

519.537

(4.302.810)

(3.833.305)

110.658

812.403

529.906

(560.080.589)

(450.466.334)

(948.522.000)

(919.979.215)

(740.289.710)

(763.032.728)

(741.494.533)

Laba Sebelum Pajak

1.025.590.130

990.812.118

1.714.655.142

2.055.256.702

1.590.175.158

1.336.996.804

1.055.145.585

Beban Pajak

(284.872.449)

(259.997.668)

(476.834.608)

(519.444.502)

(410.893.321)

(294.846.754)

(212.182.037)

740.717.681

730.814.450

1.237.820.534

1.535.812.200

1.179.281.837

1.042.150.050

842.963.548

217.107

(748.057)

(1.193.835)

534.016

1.217.709

(1.527.286)

2.355.699

740.934.788

730.066.393

1.236.626.699

1.536.346.216

1.180.499.546

1.040.622.764

845.319.247

Pemilik Entitas Induk

811.592.173

761.314.586

1.336.316.735

1.602.090.230

1.196.308.926

1.047.327.843

827.910.730

Kepentingan Nonpengendali

(70.874.492)

(30.500.136)

(98.496.201)

(66.278.030)

(17.027.089)

(5.177.793)

15.052.818

740.717.681

730.814.450

1.237.820.534

1.535.812.200

1.179.281.837

1.042.150.050

842.963.548

Laba Periode/ Tahun Berjalan Pendapatan Komprehensif Lain: Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi dari Efek Tersedia untuk Dijual Total Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan Laba Periode/ Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:

119

Keterangan

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni (Unaudited) 2014

2013*

Untuk tahun yang berakhir pada tahun 31 Desember 2013

2012

2011

2010

2009*

Total Laba Komprehensif Periode/ Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: Pemilik Entitas Induk

811.809.280

760.566.529

Kepentingan Nonpengendali

(70.874.492)

(30.500.136)

(98.496.201)

(66.278.030)

(17.027.089)

(5.177.793)

15.052.818

740.934.788

730.066.393

1.236.626.699

1.536.346.216

1.180.499.546

1.040.622.764

845.319.247

119,35

111,96

196,52

235,91

176,56

154,57

122

Laba Bersih Per Saham (Rupiah Penuh)

1.335.122.900

1.602.624.246

1.197.526.635

1.045.800.557

830.266.429

Catatan: *) Disajikan kembali

Rasio Keuangan (dalam persentase, kecuali dinyatakan lain) Keterangan Rasio Keuangan Marjin Laba Bersih (%) Marjin Operasi (%) Marjin EBITDA (%) EBITDA terhadap Beban Bunga (x) Tingkat Pengembalian atas Ekuitas (ROE) (%) Tingkat Pengembalian atas Aset (ROA) (%) Rasio Lancar (%) Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas (%) Rasio Liabilitas Terhadap Aset (%) Rasio Pertumbuhan Pendapatan (%) Laba Operasi (%) Laba Bersih (%) Total Aset (%) Total Liabilitas (%) Total Ekuitas (%)

Per 30 Juni 2014

2013

Per 31 Desember 2012 2011 2010

18,09 35,35 58,51 3,82 7,31 2,72 75,04 169,09 62,84

12,98 25,87 54,67 3,67 12,30 4,71 76,15 161,03 61,69

17,66 32,8 61,17 419,45 16,37 6,47 67,95 152,9 60,46

18,45 35,93 62,63 422,04 14,31 5,72 97,78 150,17 60,03

15,98 32,04 63,91 367,64 13,75 5,67 150,09 142,39 58,74

19,02 41,28 66,8 332.38 11,58 5,24 110,03 120,95 54,74

-5,77 10,02 6,60 14,30 16,25 11,14

13,50 -10,49 -16,59 14,60 16,93 11,03

39,85 27,67 33,92 18,35 19,20 17,07

-1,04 10,97 14,22 13,25 15,73 9,73

50,59 16,89 26,50 16,94 25,49 6,60

7,39 48,24 227,63 9,81 9,00 10,81

2009*

Catatan: *) Disajikan kembali

Rasio Keuangan Perjanjian Kredit Atau Kewajiban Lainnya dan Pemenuhannya Rasio Keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2014 1,69 Debt to Equity ratio tidak melebihi 5,0x 1) 3,61 Interest Coverage Ratio tidak kurang dari 1,25x 2) 1) Perhitungan Debt to Equity ratio yaitu Total Liabilitas dibagi Total Ekuitas 2) Perhtiungan Coverage ratio yaitu EBITDA dibagi dengan beban bunga Perseroan Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Kewajiban Lainnya

Rasio Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 1,61 3,67

PERSEROAN TELAH MEMENUHI RASIO TOTAL LIABILITAS/ JUMLAH EKUITAS YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG YANG TELAH DIUNGKAPKAN PERSEROAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

120

VI. EKUITAS Tabel berikut ini menggambarkan Ekuitas Perseroan yang angka-angkanya dikutip dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014. Untuk Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2010 dan 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013, yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (RSM AAJ), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf (1) Penekanan pada suatu hal: (a) Mengenai audit untuk penyajian kembali sehubungan dengan penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 16 “Perjanjian Konsesi Jasa” dan ISAK 22 “Perjanjian Konsesi Jasa” dan (b) Mengenai penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian interim dengan tambahan penyajian dan tambahan pengungkapan atas laporan keuangan konsolidasian interim terdahulu serta tambahan lampiran atas laporan keuangan tersendiri entitas induk; (2) Hal-hal lain: (a) Mengenai laporan keuangan entitas induk yang disajikan sebagai informasi tambahan yang merupakan bagian dari prosedur audit dan (b) Mengenai laporan audit diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam Informasi Tambahan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan PT Jasa Marga (Persero) di Bursa Efek Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 tidak diaudit. Untuk Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan dan ditandatangani oleh Drs. Djarwoto, Ak., sedangkan untuk Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan dan ditandatangani oleh Drs. Hartono, Ak, CPA. Serta Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (RSM AAJ) dan ditandatangani oleh Saptoto Agustomo. (dalam ribuan Rupiah) Keterangan

Per 30 Juni (Unaudited)

2010

2009*

Modal saham

3.400.000.000

3.400.000.000

3.400.000.000

3.400.000.000

3.400.000.000

3.400.000.000

3.400.000.000

Tambahan Modal Disetor

2.453.890.100

2.453.890.100

2.453.890.100

2.453.890.100

2.335.525.034

2.335.525.034

2.335.525.034

Modal saham yang diperoleh kembali

-

-

-

-

-12.261.750

-12.261.750

-12.261.750

Keuntungan yang belum direalisasi dari efek tersedia dijual

2014

Per 31 Desember 

2013

2013

2012

2011

2.315.367

2.544.038

2.098.260

3.292.095

2.758.079

1.540.370

3.067.656

Saldo Laba

3.726.511.066

2.874.443.665

3.449.445.821

2.753.965.166

1.714.448.962

1.270.036.637

858.032.946

Total Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk

9.582.716.533

8.730.877.803

9.305.434.181

8.611.147.361

7.440.470.325

6.994.840.291

6.584.363.886

Kepentingan Non Pengendali

1.519.055.042

1.258.494.123

1.561.545.859

1.176.638.207

920.039.330

624.548.824

563.345.609

Total Ekuitas

11.101.771.575

9.989.371.926

10.866.980.040

9.787.785.568

8.360.509.655

7.619.389.115

7.147.709.495

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan.

121

VII. PENJAMIN EMISI OBLIGASI Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T No. 07 tanggal 1 September 2014, yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat sebesar bagian penjaminannya dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) yang dijamin secara dengan Kesanggupan Penuh (full commitment). Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya dan setelah itu tidak ada perjanjian lain yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut: No.

Porsi Penjaminan (Rp)

Penjamin Emisi Obligasi

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi 1 PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi) Total

1.000.000.000.000 1.000.000.000.000

Persentase (%) 100,00 100,00

Selanjutnya, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-48/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, yang telah diubah dengan No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi) selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan negara Republik Indonesia. Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi).

122

VIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut: Konsultan Hukum : Soemarjono, Herman & Rekan Jl. Sultan Agung No.62 Jakarta 12970 Telp: (021) 8294960/8303400 Faks: (021) 8280530 Nomor STTD : 03/STTD-KH/PM/1992 atas nama Soemarjono Tanggal STTD : 1 Desember 1992 Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsutan Hukum Pasar Modal dengan No. Assosiasi 92003 Surat Perintah Kerja : No. BA.KU09.02.693 Tanggal 4 Juli 2014 Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Tugas Pokok

: Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk Menara Bank Mega, Lantai 16 Jl. Kapten Tendean Kav.12-14 A Jakarta 12790 Telp: (021) 79175000 Faks: (021) 7990720 Nomor STTD : 20/STTD-WA/PM/2000 Tanggal STTD : 2 Agustus 2000 Keanggotaan Asosiasi : Anggota Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI) sesuai Surat Keterangan AWAI No. AWAI/06/12/2008 tanggal 17 Desember 2008 Surat Penunjukan : No. BA.KU09.02.711 tanggal 11 Juli 2014 Pedoman Kerja : Standar prosedur operasi Wali Amanat PT. Bank Mega Tbk. Tugas Pokok

: Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar Pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan peraturan KSEI sehubungan dengan Emisi.

123

Notaris : Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Jl. Panglima Polim V / 11 Kebayoran Baru, Jakarta Telp: (021) 724 4650/739 2801/720 9542 Faks: (021) 726 5090 Nomor STTD : 450/BL/STTD-N/2011 Tanggal STTD : 23 Maret 2011 Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) dengan No. Assosisi 06 Surat Perintah Kerja : No. BA.KU09.02.694 Tanggal 4 Juli 2014 Pedoman Kerja : Undang-undang dan Kode Etik Notaris Tugas Pokok

: Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, antara lain Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Pengakuan Utang Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, serta akta-akta pengubahannya.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal. PT Bank Mega Tbk., selaku Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini menyatakan bahwa selama menjadi Wali Amanat, PT Bank Mega Tbk., tidak akan: 1. Mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam peraturan Bapepam dan LK tentang Hubungan Kredit Dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan. 2. Merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan. 3. Menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang, dimana pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

124

IX. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM Berikut ini adalah salinan Pendapat Dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T melalui Informasi Tambahan ini, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Soemarjono, Herman & Rekan.

125

Halaman ini sengaja dikosongkan

SOEMARJONO, HERMAN & REKAN Kantor Advokat

(Law Office)

Jl. Sultan Agung No. 62 Jakarta 12970 - Indonesia Telepon : 8294960, 8303400, Telefax : 8280530 Email : [email protected] SOEMARJONO S. SH. HERMAN ZAKARIA SH. SAHALA PANE SH.

No. : 02/SS/02/IX/2014

Jakarta, 1 September 2014

Hal : Pendapat dari Segi Hukum mengenai PT JASA MARGA (Persero) Tbk dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T. __________________________________ Kepada Yang Terhormat, Direksi PT JASA MARGA (Persero) Tbk Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah JAKARTA 13550 u.p.: Bapak Ir ADITYAWARMAN Direktur Utama

Dengan hormat, Sehubungan dengan rencana Perusahaan Perseroan (Persero) PT JASA MARGA (INDONESIA HIGHWAY CORPORATAMA) Tbk atau disingkat PT JASA MARGA (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur, dengan alamat Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur (13550), (untuk selanjutnya disebut “Perseroan”) melakukan penerbitan dan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), diperlukan pendapat dari segi hukum. TUJUAN Perseroan telah menunjuk kami, SOEMARJONO S. SH, Advokat, Rekan Sekutu, yang berkantor pada Kantor Advokat (Law Office) "SOEMARJONO, HERMAN & REKAN", Jalan Sultan Agung No. 62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Perseroan No.BA.KU09.02.693 tanggal 4 Juli 2014 bertindak selaku Konsultan Hukum sehubungan dengan rencana penerbitan dan penawaran umum kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp.1.000.000.000.000,(satu triliun Rupiah) yang diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi, dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,85% (sembilan koma delapan lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi (untuk selanjutnya disebut “Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri T”), yang akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, dengan Wali Amanat, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) oleh Penjamin Emisi Efek sebagaimana diuraikan di bawah ini : Wali Amanat : - PT BANK MEGA Tbk Penjamin Pelaksana Emisi Efek : - PT MANDIRI SEKURITAS (terafiliasi) Penjamin Emisi Efek : - PT MANDIRI SEKURITAS (terafiliasi)”

Sebelum………………………../2.

127

Sebelum Perseroan melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri T, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan “Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga” dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 5.950.000.000.000 (lima triliun sembilan ratus lima puluh miliar Rupiah) dimana pada tahap yang pertama Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan “Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S” yang diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dan Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp 2.100.000.000.000 (dua triliun seratus miliar Rupiah), dalam 3 (tiga) seri dengan rincian sebagai berikut: - Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% (delapan koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah) dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment). - Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,70% (delapan koma tujuh nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah) dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment). - Obligasi Seri C dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,90% (delapan koma sembilan nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment). (untuk selanjutnya disebut “Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri S”). Pernyataan Pendaftaran atas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri S tersebut telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan suratnya No S-269/D.04/2013 tanggal 20 September 2013. Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri T ini merupakan kelanjutan dari Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap I Seri S. Atas permintaan dan untuk kepentingan Perseroan, kami SOEMARJONO S. SH, Advokat, Rekan Sekutu, yang berkantor pada Kantor Advokat (Law Office) "SOEMARJONO, HERMAN & REKAN", Jalan Sultan Agung No. 62, Jakarta Selatan sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, terdaftar sebagai Konsultan Hukum dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No.03/ STTD-KH/PM/1992 tanggal 1 Desember 1992 dan Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 92003, bertindak selaku Konsultan Hukum Perseroan, dengan ini menyampaikan pendapat dari segi hukum terhadap Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri T, pendapat mana didasarkan pada Uji Tuntas dari Segi Hukum yang telah dilakukan berdasarkan Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S sebagaimana dimuat dalam surat kami No.42/SS/37/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013, Perubahan atau Tambahan Informasi atas Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum mengenai PT JASA MARGA (Persero)Tbk dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S sebagaimana dimuat dalam surat kami No.22/SS/17/IX/2013 tanggal 16 September 2013 dan Informasi Tambahan atas Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum mengenai PT JASA MARGA (Persero) Tbk dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T sebagaimana dimuat dalam surat kami No 01/SS/01/IX/2014, (untuk selanjutnya seluruhnya disebut “Laporan Uji Tuntas”), yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini.

Asumsi….…………..…………../3.

SSC-2711 (SS-SR-PR) LO JM (PR)

128

ASUMSI Pendapat Segi Hukum ini kami berikan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut: (a) surat asli yang diperlihatkan adalah otentik; (b) surat-surat yang disampaikan dalam bentuk fotocopy yang berkaitan dengan penyertaan Perseroan sebesar 50% atau lebih pada perusahaan lain adalah sesuai dengan aslinya; (c) tandatangan yang tertera pada surat-surat asli dan atau fotocopy tersebut adalah benarbenar tandatangan dari pihak yang menandatangani surat/surat-surat tersebut; (d) keterangan lisan yang disampaikan kepada kami adalah sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena pihak yang menyampaikannya adalah memang berhak memberikan keterangan sebagaimana yang diberikan atas nama Perseroan; (e) Dokumen yang diperiksa dan disampaikan serta informasi yang disampaikan oleh Perseroan atau wakil dari Perseroan kepada kami adalah lengkap dan akurat dan sesuai dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya dan bukan sebagai informasi yang menyesatkan atau tidak lengkap; (f) Pihak ketiga dan atau instansi yang memberikan informasi dan atau yang membuat Perjanjian dengan Perseroan dan atau instansi yang berwenang yang mengeluarkan ijin terhadap Perseroan dan atau terhadap aset Perseroan adalah pihak yang berhak melaksanakan tindakan-tindakan tersebut. KUALIFIKASI/PEMBATASAN Pendapat Hukum ini diberikan dengan pembatasan sebagai berikut: 1. Pendapat Hukum ini dibuat dan didasarkan ketentuan hukum perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Republik Indonesia; 2

Pendapat Hukum ini diberikan terbatas pada hal-hal yang disebutkan di dalam surat ini dan tidak dapat ditafsirkan untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan Pendapat Hukum kami;

3. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dan mandiri untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum dan memberikan pendapat hukum sehubungan rencana Perseroan adalah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 80 UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; 4. Kami melakukan uji tuntas dari segi hukum dan memberikan pendapat hukum sesuai dengan Standar Uji Tuntas Dari Segi Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang merupakan bagian dari Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal;

5. Pendapat ..……..….………../4.

SSC-2711 (SS-SR-PR) LO JM (PR)

129

5. Pendapat Hukum ini tidak mencakup hal-hal sehubungan dengan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi. Kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya terkait. Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas dan mengacu pada asumsi-asumsi tersebut diatas, dengan ini kami memberikan Pendapat Hukum sebagai berikut: 1. Bahwa Perseroan didirikan dengan nama PT JASA MARGA (PERSERO), berkedudukan di Jakarta Timur, adalah suatu Badan Usaha Milik Negara berbentuk perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasarnya, Perseroan bergerak dibidang Pengusahaan Jalan Tol. 2. Bahwa Perseroan didirikan dengan Akta No.1 tanggal 1 Maret 1978 dengan judul “PERSEROAN TERBATAS”, kemudian diubah berdasarkan Akta No. 187 tanggal 19 Mei 1981 dengan judul “PERUBAHAN NASKAH PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT JASA MARGA (PERSERO)”, yang keduanya dibuat dihadapan Kartini Muljadi, SH, pada saat itu Notaris di Jakarta, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.Y.A.5/130/1 tertanggal 22 Pebruari 1982 dan didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No.766 dan No.767 tanggal 2 Maret 1982 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73 tanggal 10 September 1982, Tambahan No.1138. Anggaran Dasar Perseroan kemudian mengalami beberapa kali perubahan sebagai berikut : (i) Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 8 Pebruari 1984 antara lain telah disetujui perubahan atas seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Keputusan tentang perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut dinyatakan dalam Akta No. 7 tanggal 4 Oktober 1985 dengan judul “PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT JASA MARGA (PERSERO)” yang dibuat dihadapan Winnie Hadiprojo, SH, pengganti Kartini Muljadi, SH, pada saat itu Notaris di Jakarta, kemudian diperbaiki berdasarkan Akta No.112 tanggal 29 Oktober 1985 dengan judul “PEMBETULAN” yang dibuat dihadapan Kartini Muljadi, SH, pada saat itu Notaris di Jakarta, dimana pembetulan dilakukan terhadap pasal 1 mengenai nama dan tempat kedudukan, pasal 2 mengenai saat permulaan dan lamanya berdiri, pasal 6 ayat 3, pasal 10 ayat 3, pasal 17 sub 2, 3 dan sub 6, pasal 18 ayat 3 dan pasal 33 Anggaran Dasar Perseroan. Kedua Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-7339.HT.01.04.TH.85 tertanggal 15 Nopember 1985 dan didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat berturut-turut di bawah No.1329/1985 dan No.1330/1985 tanggal 19 Nopember 1985 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.4 tanggal 14 Januari 1986, Tambahan No.53.

(ii) Berdasarkan.…..…………../5.

SSC-2711 (SS-SR-PR) LO JM (PR)

130

(ii)

(iii)

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 7 Januari 1998 telah disetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, termasuk peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan/disetor. Keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dinyatakan dalam Akta No. 52 tanggal 16 Maret 1998 dengan judul ”Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga (Indonesian Highway Corporation)” dan diperbaiki dengan Akta No. 5 tanggal 2 April 1998, judul: “Perbaikan”, kedua Akta tersebut dibuat dihadapan Imas Fatimah SH, Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusannya Nomor C2-3192.HT.01.04.Th.98 tanggal 3 April 1998 dan Laporan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat dengan Nomor C2-HT.01.04-A.2558 tanggal 3 April 1998, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Timur Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor agenda 947/BH.09.04/X/98 tanggal 30 Oktober 1998, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 104 tanggal 29 Desember 1998, Tambahan Nomor 7650. Terhadap perubahan Anggaran Dasar yang diumumkan dalam Berita Negara Nomor 104 tersebut terdapat beberapa kesalahan cetak yang kemudian diadakan ralat sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 72 tanggal 7 September 1999, Tambahan Nomor 7650 a. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 12 September 2007 antara lain telah menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor, perubahan nilai nominal dan klasifikasi saham, perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, dan perubahan nama Perseroan menjadi “Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga (Indonesia Highway Corporatama) Tbk” atau disingkat “PT Jasa Marga (Persero) Tbk”. Keputusan tentang perubahan seluruh Anggaran Dasar tersebut dinyatakan dalam Akta No. 27 tanggal 12 September 2007 judul “Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Marga (Persero)” yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito SH, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusannya Nomor W7-10487 HT.01.04 - TH.2007 tanggal 21 September 2007 dan pemberitahuan atas perubahan pasal 5 sampai pasal 30 Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database di Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dari Surat Kepala Kanwil DKI Jakarta a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. W7-HT.01.10-13313 tanggal 24 September 2007 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Timur No. 269/RUB.09.04/X/07 tanggal 4 Oktober 2007 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 30 Oktober 2007, Tambahan No. 10676 (untuk selanjutnya disebut “Akta No. 27 tanggal 12 September 2007”).

(iv) Berdasarkan...……………../6.

SSC-2711 (SS-SR-PR) LO JM (PR)

131

(iv)

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 12 September 2007 antara lain telah menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut peraturan perundangan lainnya yang terkait. Keputusan tentang perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut dinyatakan dalam Akta No. 28 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-54231.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008, dan telah didaftar dalam Perseroan No.AHU-0074564.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 100 tanggal 12 Desember 2008, Tambahan No. 27404 (untuk selanjutnya disebut “Akta No.28 tanggal 8 Agustus 2008”). (v) Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 17 Maret 2011 yang kemudian dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 33 tanggal 5 April 2011 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, telah disetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna memenuhi Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 dan Perubahan Pasal 18 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-20288.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 21 April 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0032223.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 21 April 2011 dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-13334 tanggal 4 Mei 2011 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0035754.AH.01.09.Tahun 2011 Tanggal 04 Mei 2011, serta telah diumumkan dalam Berita Negera Republik Indonesia No. 69 tanggal 28 Agustus 2012, Tambahan No. 41164, (untuk selanjutnya disebut ”Akta No 33 tanggal 5 April 2011”); (vi) Terakhir berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 9 Mei 2012 yang kemudian dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 95 tanggal 21 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Ny Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, telah disetujui perubahan Pasal 12 ayat 6 huruf j, Pasal 12 ayat 7, Pasal 12 ayat 13, Pasal 16 ayat 1 huruf b, Pasal 18 ayat 2 dan 3, serta Pasal 20 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-25313 tanggal 10 Juli 2012, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU0062735.AH.01.09.tahun 2012 tanggal 10 Juli 2012 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 29 Nopember 2013 No. 96, Tambahan No. 7845/ L (untuk selanjutnya disebut ”Akta No 95 tanggal 21 Juni 2012”).

Pendirian Perseroan telah dilakukan secara sah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Perubahan-perubahan………../7.

SSC-2711 (SS-SR-PR) LO JM (PR)

132

Perubahan-perubahan terhadap anggaran dasar Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangundangan yang berlaku yang berkaitan dengan anggaran dasar. Anggaran dasar Perseroan telah disesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik (“Peraturan No. IX.J1”). Anggaran dasar Perseroan saat ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-udangan yang berlaku. 3. Bahwa berdasarkan Akta No.28 tanggal 8 Agustus 2008 tersebut, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut : - Modal Dasar

: Rp 9.520.000.000.000,- (sembilan triliun lima ratus dua puluh miliar Rupiah) terbagi atas 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan 19.039.999.999 (sembilan belas miliar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp 500,(lima ratus Rupiah) per saham.

- Modal Ditempatkan

: Rp 3.400.000.000.000,- (tiga triliun empat ratus miliar Rupiah) terdiri atas 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan 6.799.999.999 (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B.

- Modal Disetor

: Rp 3.400.000.000.000,- (tiga triliun empat ratus miliar Rupiah).

Adapun susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut : NAMA

NEGARA REPUBLIK INDONESIA

JUMLAH SAHAM @ Rp.500,-

JUMLAH NOMINAL (Rp)

%

1 saham seri A Dwiwarna 4.759.999.999 saham seri B

500 2.379.999.999.500

70

MASYARAKAT

2.040.000.000 saham seri B

1.020.000.000.000

30

JUMLAH

1 saham seri A Dwiwarna 6.799.999.999 saham seri B

3.400.000.000.000

100

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseron per 31 Juli 2014 yang diterbitkan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Nama………………….………../8.

SSC-2711 (SS-SR-PR) LO JM (PR)

133

NAMA NEGARA REPUBLIK INDONESIA Dewan Komisaris dan Direksi Ir Agoes Widjanarko, MIP Ibnu Purna Muchtar, SE, MA Ir Adityawarman Ir Hasanudin Ir Abdul Hadi H.S MM Ir Reynaldi Hermansjah Ir Muhammad Najib Fauzan MSc MASYARAKAT

JUMLAH

JUMLAH SAHAM @ Rp.500,-

JUMLAH NOMINAL (Rp)

%

1 saham seri A Dwiwarna 4.759.999.999 saham seri B

500 2.379.999.999.500

80.000 saham seri B 10.500 saham seri B 134.500saham seri B 8.500 saham seri B 260.500 saham seri B 360.000 saham seri B 107.500 saham seri B

40.000.000 5.250.000 67.250.000 4.250.000 130.250.000 180.000.000 53.750.000

0,0012 0,0001 0,0020 0,0001 0,0038 0,0053 0,0016

2.039.038.500 saham seri B

1.019.519.250.000

29,9859

3.400.000.000.000

100

1 saham seri A Dwiwarna 6.799.999.999 saham seri B

70

Tidak ada pemegang saham dalam Masyarakat yang memiliki saham dalam Perseroan lebih dari 5%. Seluruh modal yang ditempatkan tersebut telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia dan para pemegang saham lainnya pada saat Perseroan melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat. Perubahan terhadap struktur permodalan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku. 4. Bahwa saham-saham yang dikeluarkan Perseroan terdiri dari Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B. Saham Seri A Dwiwarna hanya dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dapat dipindahtangankan dan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar pemegang Saham Seri A Dwiwarna mempunyai hak khusus/istimewa apabila dibandingkan dengan pemegang saham Seri B yaitu : (i) mempunyai hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan Komisaris, pencalonan mana mengikat RUPS; (ii) mempunyai hak khusus dalam RUPS sehubungan dengan (a) peningkatan modal, (b) perubahan anggaran dasar, (c) penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, (d) pembubaran dan likuidasi; serta (e) pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris; dimana dalam RUPS tersebut harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna. Sepanjang dalam Anggaran Dasar tidak ditetapkan lain, pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B mempunyai hak sama. 5. Bahwa berdasarkan Akta No. 80 tanggal 30 Januari 2012 yang dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-06484 tanggal 23 Februari 2012 dan didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU0016347.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 23 Februari 2012 juncto Akta No. 94 tanggal 21 Juni 2012 dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta,

Yang…………………..………../9.

SSC-2711 (SS-SR-PR) LO JM (PR)

134

yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-24046 tanggal 02 Juli 2012 dan didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0059996.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 02 Juli 2012 juncto Akta No. 72 tanggal 14 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-08419.40.22.2014 tanggal 14 Mei 2015 dan didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-20288.AH.01.02.Tahun 2014 Tanggal 14 Mei 2014, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen

: ; : : : :

AGOES WIDJANARKO IBNU PURNA MUCHTAR AKHMAD SYAKHROZA. BOEDIARSO TEGUH WIDODO SAMSOEDIN. Drs. MICHAEL DENDRON PRIMANTO

DIREKSI Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur

: : : : :

ADITYAWARMAN. HASANUDIN. ABDUL HADI H.S. REYNALDI HERMANSJAH. MUHAMMAD NAJIB FAUZAN.

Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 1 Peraturan Bapepam No. IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik. Sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. KEP-0010/I/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Pengangkatan Kembali Pejabat Komite Audit Perseroan, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut : Ketua merangkap Anggota Anggota Anggota

: MICHAEL DENDRON PRIMANTO : AGITA WIDJAJANTO. : RUSTAM WAHJUDI.

Pembentukan Komite Audit Perseroan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam No.IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Pengangkatan……..………../10.

SSC-2711 (SS-SR-PR) LO JM (PR)

135

Pengangkatan Sekretaris Perusahaan dari Perseroan telah memenuhi Peraturan No.IX.1.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan.

ketentuan

Perseroan telah membentuk Internal Audit Charter (Piagam Audit Internal) yang disusun sesuai dengan Peraturan No. IX.1.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. 6. Bahwa kegiatan usaha dibidang Pengusahaan Jalan Tol yang dijalankan oleh Perseroan pada saat ini adalah sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pengungkapan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.J.I. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (“Perpres No. 39/2014”), bidang usaha Pengusahaan Jalan Tol, seperti kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan, termasuk bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan kepemilikan modal asing maksimal 95%. Dalam ketentuan Pasal 5 Perpres No. 39/2014 diatur bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 tidak berlaku bagi penanaman modal tidak langsung atau portofolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri. 7. Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan usahanya di Indonesia dan izin yang dimiliki oleh Perseroan masih berlaku sampai dengan saat ini. Berdasarkan pemeriksaan kami, Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia yang berpengaruh secara berarti terhadap usaha Perseroan. 8. Bahwa Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (“PPJT”) yang telah dibuat oleh Perseroan dengan Pemerintah adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat Perseroan. 9. Bahwa harta kekayaan Perseroan baik yang berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang ada pada saat ini, setelah diteliti bukti pemilikan dan penguasaannya yang berhubungan dengan itu adalah dikuasai dan atau dimiliki secara sah oleh Perseroan dan didukung dengan dokumen pemilikan dan atau penguasaan yang sah. Penguasaan dan pemilikan atas barang-barang tersebut, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Harta Kekayaan Perseroan pada saat ini tidak sedang dibebani Hak Tanggungan dan tidak dalam status sengketa/perkara, kecuali perkara yang diuraikan dalam butir 18 dibawah ini. Pada saat ini sebagian harta kekayaan bergerak Perseroan berupa dana dalam rekening penampungan atas pendapatan proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR) dan klaim asuransi terhadap asset yang berkaitan dengan proyek JORR sedang dijaminkan dalam bentuk fidusia guna menjamin pelunasan Obligasi Jasa Marga JORR II Tahun 2005. Penjaminan tersebut telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar dan tidak bertentangan dengan perjanjian kredit/pembiayaan yang telah dibuat Perseroan dengan para kreditur.

10. Bahwa…………..………../11.

SSC-2711 (SS-SR-PR) LO JM (PR)

136

10. Bahwa dari pemeriksaan atas dokumen yang disampaikan kepada kami, sebagian dari harta kekayaan Perseroan telah diasuransikan kepada perusahaan asuransi. Polis asuransi atas harta kekayaan Perseroan adalah sah dan mengikat sesuai dengan syarat yang tercantum pada masing-masing polis pertanggungan yang bersangkutan dan dalam jumlah dan jangka waktu yang memadai untuk menampung resiko atas harta kekayaan Perseroan yang diasuransikan. 11. Bahwa dari pemeriksaan kami mengenai Sumber Daya Manusia pada Perseroan, tidak terdapat pelanggaran terhadap dan atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang dapat berakibat mempengaruhi secara berarti kegiatan usaha Perseroan. 12. Bahwa Perseroan telah memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP) tahun buku 2010, 2011, 2012 dan 2013 kepada Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Departemen Perdagangan Republik Indonesia. 13. Bahwa Perseroan dalam menjalankan kegiatan pengusahaan dan pembangunan jalan tol telah memenuhi persyaratan yang wajib dipenuhi Perseroan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya yang berkaitan dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Perseroan telah memenuhi kewajiban pelaporan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) atas semua ruas Jalan Tol yang diusahakan oleh Perseroan secara berkala setiap 6 bulan yang terakhir untuk periode tahun 2013 kepada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH). 14. Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri T ini, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya. Penandatanganan dan pelaksanaan semua Perjanjian Perwaliamanatan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan perjanjian-perjanjian lain yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri T ini telah dibuat secara sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat sebelumnya, dimana Perseroan menjadi pihak atau terkait. 15. (a) Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri T , Perseroan tidak memberikan jaminan khusus. (b) Bahwa dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk : (1) sekitar 70 % (tujuh puluh persen) digunakan untuk pelunasan Obligasi Perseroan, yaitu Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S Seri S-A yang diterbitkan pada tanggal 27 September 2013 yang akan jatuh tempo pada tanggal 2 Oktober 2014, dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,4 % per tahun ; (2) sisanya sekitar 30 % (tiga puluh persen) digunakan untuk pembayaran sebagian pinjaman bank, yaitu :

a) Sekitar…………..………../12.

SSC-2711 (SS-SR-PR) LO JM (PR)

137

a)

sekitar 25 % (dua puluh lima persen) akan digunakan untuk pembayaran kredit modal kerja di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, pihak yang terafilasi dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negera Republik Indonesia, dan (b) sekitar 5 % (lima persen) akan digunakan untuk pembayaran kredit modal kerja di PT Bank Central Asia Tbk, pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. (c) Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri T, Perseroan telah menunjuk PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat, yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. Tidak ada hubungan kredit antara Perseroan dengan Wali Amanat tersebut. (d) Bahwa Perseroan telah menunjuk PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”) untuk melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri T, yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. Berdasarkan Surat Pefindo No. 889’PEF-Dir/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014 Perihal : Surat Keterangan Peringkat Obligasi Jasa Marga Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I Tahap II yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), Pefindo memberikan konfirmasi bahwa untuk pelaksanaan rencana penerbitan Obligasi Jasa Marga Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Tahap II senilai maksimum Rp 2.100.000.000.000,- (dua trilyun seratus milyar rupiah), berlaku peringkat sebagaimana dicantumkan dalam Sertipikat Pemeringkatan Nomor 884/PEFDir/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014 atas Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahun 2013 Seri S, yaitu id AA (Double A). Peringkat tersebut berlaku untuk periode 3 Juni 2014 sampai dengan 1 Juni 2015. Perolehan peringkat dari PT Pefindo, yaitu id AA (Double A) untuk Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri T ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A. 15 angka 3 huruf a. (e) Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri T telah sesuai dengan ketentuan Peraturan No. VI.C.4 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang. Perseroan telah memenuhi ketentuan persyaratan pihak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A. 5 angka 2. (f)

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri T tidak diperlukan suatu persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat atas obligasi yang telah diterbitkan oleh Perseroan sebelumnya, dan dengan diperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam angka 14 Pendapat Hukum ini, maka Perseroan telah memperoleh seluruh persetujuan diperlukan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri T ini.

16. Bahwa…………..………../13.

SSC-2711 (SS-SR-PR) LO JM (PR)

138

16. Bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dan perjanjian hutang/kredit dimana Perseroan sebagai debitur adalah mengikat Perseroan dan pihak lain dengan siapa Perseroan membuat perjanjian-perjanjian tersebut, diantara perjanjian-perjanjian tersebut tidak saling bertentangan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, serta tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian tersebut sehubungan dengan hak-hak pemegang Obligasi, pemegang saham publik, penggunaan dana maupun larangan bagi Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri T . 17. Bahwa berkaitan dengan proyek Jalan Tol Cikampek-Padalarang telah terjadi pengakhiran oleh Perseroan terhadap Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan Jalan Tol yang dibuat berdasarkan Akta No.297 tanggal 21 Desember 1994 dengan judul ”Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan Jalan Tol Cikampek-Padalarang (Authorization Agreement of Cikampek-Padalarang Toll Road)” dibuat dihadapan Ny. Siti Pertiwi Henny Shidki SH, Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dengan PT CITRA GANESHA MARGA NUSANTARA (“CGMN”) (untuk selanjutnya Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan tersebut disingkat “PKP”). Pengakhiran PKP tersebut karena Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan No. 417/ KPTS/M/2001 tanggal 18 Juli 2001 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 321/KPTS/1994 Tentang Pemberian Izin Kerjasama Penyelenggaraan Jalan Tol Cikampek-Padalarang Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT JASA MARGA Dalam Bentuk Usaha Patungan PT CITRA GANESHA MARGA NUSANTARA. Sampai dengan saat dikeluarkannya surat ini, antara Perseroan dengan CGMN masih terdapat perbedaan pendapat mengenai alasan pengakhiran PKP. Menurut Perseroan pencabutan izin konsesi dalam PKP dikategorikan sebagai peristiwa Force Majeure, sedangkan menurut CGMN peristiwa tersebut merupakan keadaan kelalaian Perseroan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas para pihak sedang dalam proses perundingan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berdasarkan pasal 14.1.c PKP dinyatakan, bahwa apabila pengakhiran PKP terjadi berdasarkan Force Majeure, maka Perseroan harus membayar kepada CGMN sejumlah uang dalam mata uang Rupiah yang sama dengan Nilai Buku Jalan Tol pada tanggal pengakhiran, sebagaimana telah diperiksa oleh Ahli, dikurangi jumlah seluruh kewajiban yang harus diambil alih oleh Perseroan. Sedangkan berdasarkan pasal 14.1.b PKP dinyatakan bahwa apabila pengakhiran PKP terjadi karena kelalaian Perseroan, maka Perseroan harus membayar kepada CGMN suatu jumlah uang yang nilainya sama dengan Nilai Pasar Wajar sehubungan dengan hak untuk mengembangkan dan mengoperasikan Jalan Tol untuk sisa Masa Penyelenggaraan dengan persangkaan bahwa penghasilan Jalan Tol sebagaimana diproyeksikan dalam laporan keuangan akan tercapai, termasuk suatu jumlah yang sama dengan Nilai Buku Jalan Tol pada tanggal pengakhiran, dikurangi jumlah seluruh kewajiban yang telah diambil alih oleh Perseroan. Nilai Pasar Wajar atas hak untuk mengembangkan dan mengoperasikan Jalan Tol untuk sisa Masa Penyelenggaraan Jalan Tol harus ditentukan oleh Ahli dalam waktu 60 hari sejak pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak kepada ahli tersebut. Sehubungan dengan hal diatas, kecuali para wasit berpendapat lain, pencabutan izin konsensi Jalan Tol Cikampek-Padalarang dapat dikategorikan sebagai suatu keadaan memaksa (Force Majeure). Dengan demikian Perseroan dapat dibebani kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada CGMN sebagaimana telah diuraikan diatas. Perseroan telah mencatat dalam Laporan Keuangan mengenai kewajiban atas klaim CGMN sehubungan dengan pengakhiran PKP sebesar nilai buku sesuai dengan Pasal 14.1.c. Apabila Perseroan diwajibkan untuk membayar klaim tersebut, maka pelaksanaan kewajiban tersebut akan berpengaruh terhadap arus kas Perseroan, akan tetapi tidak berpengaruh secara berarti terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

18. Bahwa…………..……….…../14.

SSC-2711 (SS-SR-PR) LO JM (PR)

139

18. Bahwa pada saat ini Perseroan sedang menghadapi perkara-perkara sebagaimana diuraikan dalam Laporan Uji Tuntas. Dari perkara-perkara tersebut terdapat perkaraperkara penting yang dapat mempunyai dampak terhadap kinerja keuangan Perseroan, yaitu sebagai berikut: a. Perkara pembebasan tanah proyek jalan tol Jakarta-Serpong ruas Pondok Aren-Ulujami, yaitu: (1) Perkara No.202/Pdt.G/2003/PN.TNG. antara Sri Supartini Cs (Para Penggugat) melawan Bupati Tangerang (Tergugat I), Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah (Tergugat II), Perseroan (Tergugat III). Dalam Perkara ini Pengadilan Negeri Tangerang dalam Putusannya No.202/Pdt.G/2003/ PN.Tng. tanggal 26 Mei 2004 pada pokoknya mengabulkan gugatan Para Penggugat dan menghukum Tergugat I, II dan III secara bersamasama membayar ganti rugi sebesar Rp 9.400.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus juta Rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) kepada Para Penggugat. Dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan Putusannya No.425/Pdt/2004/PT.BDG. tanggal 8 Nopember 2004 telah menguatkan putusan tersebut. Dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung RI dengan Putusannya No.1426 K/PDT/2005 tanggal 22 Pebruari 2006 telah menjatuhkan putusan dengan menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi.Dalam tingkat Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 490PK/PDT/2008 juga telah menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (Perseroan). Putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada tanggal 27 Maret 2013 Para Penggugat telah mengajukan permohonan pelaksanaan (eksekusi) Putusan tersebut. Perseroan sedang mempertimbangkan untuk mengajukan perlawanan terhadap permohonan eksekusi Putusan tersebut. (2) Perkara No.1081/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel,antara Ny. Muisah (Penggugat) melawan Perseroan (Tergugat), Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Proyek Jalan Tol Jakarta-Serpong (Turut Tergugat I), H. Saleh Ba’syir (Turut Tergugat II) dan Hj. Maryam (Penggugat Intervensi). Dalam perkara ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusannya No.1081/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 24 April 2007 pada pokoknya telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan perbuatan Tergugat menguasai obyek sengketa adalah tanpa alas hak dan melawan hukum dan menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 2.358.000.000,- (dua miliar tiga ratus lima puluh delapan juta Rupiah). Dalam tingkat Banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan No. 201/PDT/2008/PT.DKI tanggal 25 Agustus 2008 telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1081Pdt.G/2006/ PN.Jak.Sel. tanggal 24 April 2007 yang dimohonkan banding. Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung RI dengan Putusan No. 951 K/Pdt/2009 tanggal 22 Maret 2010 telah menolak kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi (Perseroan). Dalam pelaksanaan eksekusi Putusan tersebut, Perseroan telah mengajukan perlawanan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar dalam perkara No. 031/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel antara Perseroan (Pelawan) melawan Ny. Muisah (Terlawan), Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Proyek Jalan Tol JakartaSerpong (Turut Terlawan I), Ahli Waris H. Saleh Ba’syir (Turut Terlawan II) dan Hj. Maryam (Terlawan Intervensi).

Pengadilan…………..………../15.

SSC-2711 (SS-SR-PR) LO JM (PR)

140

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan No. No. 031/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Desember 2013 telah mengeluarkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan perlawanan Pelawan sebagian dan menyatakan amar Putusan Pengadilan Negeri Selatan No.1081/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 24 April 2007 yang menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 2.358.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah), tidak dapat dilaksanakan. Atas putusan dimaksud, Ny Muisah telah menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan sampai dengan saat diterbitkan Pendapat Hukum ini belum ada putusan banding atas perkara perlawanan tersebut. (3) Perkara No.204/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel, antara Perseroan selaku Tergugat melawan Mat Sani bin Samin dan Aminah binti Samin (Ahli Waris Kiha binti Kasim) sebagai Penggugat. Dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menghukum Tergugat untuk mencairkan uang yang di Consignati sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 07/Cons/2003/PN. Jak. Sel tanggal 24 Juli 2003 Jo. Berita Acara Serah Terima Uang No. 07/Cons/2003/PN.Jak. Sel tanggal 29 Juli 2003, dan menyerahkan uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 3.817.288.000,- (tiga miliar delapan ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah), dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) setiap hari lalai melaksanakan isi putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam perkara ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Putusan Nomor 204/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel tanggal 15 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Atas putusan tersebut, Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 26 Juli 2013 dan sampai dengan diterbitkan Informasi Tambahan, Perseroan belum menerima Pemberitahuan Putusan Banding. (4) Perkara No.205/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel antara Perseroan selaku Tergugat melawan Urip bin Nasar dan Onih binti Ridi (Ahli Waris Ridi bin Kadir) sebagai Penggugat. Dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menghukum Tergugat untuk mencairkan uang yang di Consignati sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 07/Cons/2003/PN. Jak. Sel tanggal 24 Juli 2003 Jo. Berita Acara Serah Terima Uang No. 07/Cons/2003/PN.Jak. Sel tanggal 29 Juli 2003, dan menyerahkan uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 13.892.624.000,- (tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu Rupiah) seketika dan sekaligus tunai dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 50.000.000,(lima puluh juta Rupiah) setiap hari lalai melaksanakan isi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam perkara ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Putusan Nomor 205/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel tanggal 15 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Dalam tingkat Banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan No 75/PDT/2014/PT.DKI tanggal 25 Maret 2014 telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 205/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel tanggal 15 Juli 2013 yang dimohonkan Banding.

(5) Perkara…………..………../16.

SSC-2711 (SS-SR-PR) LO JM (PR)

141

(5) Perkara No.303/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel, antara Moch Soleh Bin Damin (Penggugat) melawan Perseroan (Tergugat III), Wali Kota Administratif Jakarta Selatan (Tergugat I), Gubernur Propinsi DKI Jakarta (Tergugat II), Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan (Tergugat IV) dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama (Tergugat V). Dalam perkara ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Putusan Nomor 303/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel tanggal 19 Juni 2012 yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian, menyatakan ahliwaris dari almarhum DAMIN bin SERIN berhak atas ganti rugi terhadap digunakannya tanah milik adat Girik C No. 168 persil 30 SV (yang sekarang uangnya dititipkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) dan memerintahkan kepada Tergugat I,Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar uang ganti rugi penggunaan tanah tersebut sebesar Rp 4.988.298.000,- (empat miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah) kepada penggugat, serta menghukum Tergugat I,Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran ganti rugi tersebut. Dalam tingkat Banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengeluarkan Putusan Banding Nomor 410/PDT/2013/PT.DKI tanggal 31 Oktober 2013 yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan memperbaiki Putusan Putusan Nomor 303/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel tanggal 19 Juni 2012 dengan menolak gugatan pembayaran uang paksa atas keterlambatan pembayaran ganti rugi tersebut. Atas putusan tersebut, Perseroan telah mengajukan upaya hukum Kasasi dan telah menyampaikan Memori Kasasi pada tanggal 30 Mei 2014 Sampai dengan diterbitkannya Pendapat Hukum Perseroan belum menerima pemberitahuan Putusan Kasasi b. Perkara pembebasan tanah proyek jalan tol JORR ruas TMII-Cikunir, yaitu: (1) Perkara No.273/Pdt.G/2009/PN.Jak.Tim antara Musthafa Rachman (Penggugat) melawan Departemen Pekerjaan Umum (Tergugat I), Walikota Jakarta Timur (Tergugat II) dan Perseroan (Tergugat III). Dalam perkara ini Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Putusan No.273/Pdt.G/2009/ PN.Jak.Tim. tertanggal 26 Mei 2010 pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar harga tanah kepada Penggugat sebesar Rp 10.005.000.000 (sepuluh miliar lima juta Rupiah) dan ganti secara immateriil sebesar Rp 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta Rupiah). Dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta telah mengeluarkan Putusan No. 32/Pdt/2011/PT. Jkt tanggal 10 Oktober 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 273/Pdt.G/2009/PN.Jkt. Tim tanggal 26 Mei 2010 yang dimohonkan banding. Dalam tingkat Kasasi, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Putusan Nomor 1173 K/pdt/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang isinya menyatakan menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi, yaitu Perseroan, Departemen PU dan Walikota Jakarta Timur. Atas putusan kasasi dimaksud, Perseroan telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dan menyampaikam Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Desember 2013 ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan sampai dengan diterbitkannya Pendapat Hukum ini, Perseroan belum menerima pemberitahuan putusan Peninjauan Kembali.

(2) Perkara…………..………../17.

SSC-2711 (SS-SR-PR) LO JM (PR)

142

(2) Perkara No.128/Pdt.G/2006/PN.Bks, antara Miad bin Kemad Cs (Para Penggugat) melawan Perseroan (Tergugat I); Direktorat Jenderal Bina Marga cq Pelaksana Operasi Pengadaan Tanah Proyek Jalan Tol JORR Cikunir Seksi I (Tergugat II); Ny. Ipah binti Kemad dan Niah binti Kemad (Turut Tergugat). Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Bekasi dengan Putusan No.128/Pdt.G/2006/PN.Bks. tertanggal 19 September 2006 pada pokoknya mengabulkan gugatan Para Penggugat dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian tanah/obyek sengketa sebesar Rp 8.750.000.000,- (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) kepada Para Penggugat. Namun dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Bandung telah mengeluarkan Putusan No. 103/pdt/2007/PT.Bdg tanggal 20 Juni 2007 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 26 September 2006 Nomor : 128/Pdt.G/PN.Bks tersebut dan menyatakan gugatan Para Penggugat (Para Terbanding) tidak dapat diterima (niet onvanklijk verklrard). Kemudian dalam tingkat Kasasi, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Putusan Nomor 799 K/Pdt/2008 tanggal 8 Desember 2009 yang pada pokoknya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi No. 103/pdt/2007/PT. Bdg tanggal 15 Mei 2007 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 125/Pdt.G/2006/PN.Bks tanggal 26 September 2008, dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian, dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian tanah/obyek sengketa sebesar Rp 8.750.000.000,- (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun. Dalam tingkat Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 604.PK/PDT/2011 tanggal 20 Mei 2013 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Penijauan Kembali (Perseroan) dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 799 K/Pdt/2008 tanggal 8 Desember 2009, serta menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima. c. Perkara pembebasan tanah jalan tol Prof Dr. Sedyatmo Km 29, yaitu: Perkara No. 504/Pdt.G/2008/PN.JKT.BRT, antara Dadang Dkk (Para Penggugat) melawan Dirjen Bina Marga (Tergugat I), Perseroan (Tergugat II), PT Istaka Karya (Tergugat III) dan Lurah Kamal (Tergugat IV). Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Putusan Nomor : 504/Pdt.G/ 2008/PN.JKT.BAR tanggal 28 Oktober 2009 pada pokoknya mengabulkan gugatan Para Pengggat untuk sebagian dan menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah hak milik adat seluas + 27.685 M2 (dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima meter persegi), yang terletak di Jalan Tol Sedyatmo (Tol Bandara Soekarno-Hatta) Km 29, serta menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat secara tanggung renteng dengan tunai dan sekaligus serta untuk menghentikan segala kegiatan diatas tanah tersebut. Dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 229/PDT/2010/PT. DKI tanggal 22 Nopember 2010 telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 504/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR tanggal 28 Oktober 2009 yang dimohonkan banding tersebut dan menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam………………..………../18.

SSC-2711 (SS-SR-PR) LO JM (PR)

143

Dalam tingkat Kasasi, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1086 K/PDT/2012 tanggal 15 Januari 2013 pada pokoknya mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi (Dadang dkk) dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 229/PDT/2010/PT. DKI tanggal 22 Nopember 2010 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 504/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR tanggal 28 Oktober 2009, dan menyatakan Para Pengugat sebagai pemilik yang sah atas tanah hak milik adat seluas lebih kurang 27.685 meter persegi yang terletak di Jalan Tol Sedyatmo Km 29, dan menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat secara tanggung renteng dengan tunai dan sekaligus serta memerintahkan untuk menghentikan segala kegiatan diatas tanah tersebut Atas putusan Kasasi dimaksud, Perseroan akan menggunakan upaya hukum Peninjauan Kembali. Sampai dengan diterbitkannya Pendapat Hukum ini, Perseroan sedang mengumpulkan bukti untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. d. Perkara pembebasan tanah Kantor Cabang Perseroan Belmera - Medan, yaitu: (1) Perkara No.14/Pdt.G/2002/PN-Mdn., antara Perseroan (Pelawan) melawan Drs. T Syafrina (ahli waris T. Siti Munajd) (Terlawan I), H.T. Muhammad Daniel (Terlawan II), Ahli Waris Tengku Ramli Dkk (Terlawan III s/d Terlawan X), Ahli Waris Aman Daulath (Terlawan XI s/d Terlawan XIV),Kandece Boru Pakpahan (Terlawan XV), Efendy Pakpahan (Terlawan XVI), Lince Boru Pakpapan (Terlawan XVII), Idaria Boru Pakpahan (Terlawan XVIII), Taripar Pakpahan (Terlawan XIX), Luat Raja Pakpahan (Terlawan XX), Daulat Pakpahan (Terlawan XXI), Alboin Pakpahan (Terlawan XXII), Camat Kecamatan Medan Deli (Terlawan XXIII), Kepala Kantor Pertanahan Kotamdaya Medan (Terlawan XXIV), Notaris Roesli (Terlawan XXV), Hisar Pardede (Turut Terlawan I), Johnny Pardede (Turut Terlawan II) dan Direktur Bina Jalan Kota (Turut Terlawan III). Perkara ini terkait dengan perlawanan atas pelaksanaan ekskusi Putusan Pengadilan Negeri Medan No 89/Pdt.G/1985/PN.Mdn tanggal 9 Oktober 1986 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang amar putusannya pada pokoknya menghukum Para Tergugat bersama-sama setiap orang yang memperoleh hak dari mereka untuk untuk mengosongkan bagian tanah sengketa. Pelawan tidak menjadi pihak dalam perkara tersebut. Dalam perkara perlawanan ini, Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan nomor 14/Pdt.G/ 2002/PN-Mdn tanggal 16 September 2002 yang pada pokoknya telah menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak benar dan menolak gugatan perlawanan Pelawan seluruhnya.Namun dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor: 151/ PDT/2003/PT-MDN tanggal 6 Agustus 2003 pada pokoknya telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 September 2002 No. 14/Pdt.G/2002/PN-Mdn dan mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk sebahagian, menyatakan Pelawan adalah pelawan yang benar dan menyatakan jual beli (pelepasan hak dengan ganti rugi) atas tanah terperkara antara Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II selaku penjual dengan Turut Terlawan III selaku pembeli adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.

Dalam………………..………../19.

SSC-2711 (SS-SR-PR) LO JM (PR)

144

Dalam tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor: 197 K/PDT/2008 tanggal 31 Juli 2008 pada pokoknya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 151/PDT/2003/PT-MDN dan menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak benar dan menolak gugatan perlawanan Pelawan seluruhnya. Dalam tingkat Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 705 PK/PDT/2010 tanggal 9 Maret 2011 juga telah menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (Perseroan). (2) Perkara No. 52/Pdt.G/2004/PN.LP, antara Perseroan (Tergugat I), Direktorat Jenderal Bina Marga (Tergugat II), Direktorat Pembinaan Jalan Kota (Tergugat III), Gubernur Propinsi Propinsi Sumatera Barat (Tergugat IV), Kepala Dinas Bina Marga (Tergugat V), Ketua Bapeda Propinsi Sumatera Utara (Tergugat VI), PT Perkebunan Negara IX (Persero) (Tergugat VII), Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara (Tergugat VIII), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang (Tergugat IX), Direktur PT Kawasan Industri (KIM) Medan (Tergugat X), Bupati Kabupaten Deli Serdang (Tergugat XI), Camat Kecamatan Percu Sei Tan (Tergugat XII), Kepala Desa Saentis (Tergugat XIII), Tansri Chandra (Tergugat XIV), Ir Nazarudin (Tergugat XV), dan Liberti Manurung (Tergugat XVI) melawan Benua Chandra (Penggugat). Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Putusan nomor: 52/Pdt.G/ 2004/PN.LP tanggal 21 Februari 2005 pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dan menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah perkara seluas 3.603 M2 (tiga ribu enam ratus tiga meter persegi) diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 151/Desa Saentis, dan menyatakan para Tergugat I s/d XIII telah melakukan perbuatan melawan hukum, serta menghukum Tergugat I dan Tergugat VII untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 1.207.005.000,- (satu miliar dua ratus tujuh juta lima ribu Rupiah) dan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per hari, terhitung sejak 25 Pebruari 1993 sampai perkara ini diputus berkekuatan hukum tetap. Dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 56/PDT/2006/ PT-MDN tanggal 29 Juni 2006 telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut. Kemudian dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor: 704 K/PDT/2007 tanggal 26 September 2007 menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi. Pada tanggal 1 Oktober 2009, Perseroan mohon Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan tersebut diatas, dan sampai dengan diterbitkan Pendapat Hukum ini Perseroan belum menerima pemberitahuan atas putusan perkara Peninjauan Kembali tersebut.

e. Perkara…………..………../20.

SSC-2711 (SS-SR-PR) LO JM (PR)

145

e. Perkara terkait perpanjangan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Pelebaran Jalan tol Jakarta Merak Ruas Kebon Jeruk-Tangerang Barat, yaitu : Perkara No.64/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM, antara Perseroan (Tergugat), Menteri Pekerjaan Umum RI (Turut Tergugat) melawan PT Tirtobumi Prakarsatama (Penggugat). Perkara ini terkait dengan perkara sebelumnya yang telah diputus Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perkara No.406/VI/ARB-BANI/2011 tanggal 05 Januari 2012, yang pada pokoknya mewajibkan Termohon (Perseroan) untuk menyampaikan dan membicarakan kajian yang telah dilakukannya dengan Pemohon (PT Tirtobumi Prakarsatama) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkan dan mewajibkan Termohon dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak putusan diucapkan, untuk meneruskan permohonan Pemohon, disertai hasil kajian Termohon mengenai perpanjangan masa Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil tanggal 03 April 1993 kepada pihak yang berwenang, in casu Menteri Pekerjaan Umum RI sebagai pihak yang berwenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui permohonan tersebut. Oleh karena Perseroan dianggap tidak melaksanakan Putusan BANI tersebut, maka Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas dasar perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Atas perkara ini, Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Putusan Nomor: 64/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM tanggal 10 Desember 2012 telah mengeluarkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dan menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat serta menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian berupa kehilangan pendapatan Ruas Tol sebesar Rp 1.247.576.000.000,- (satu triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh enam juta Rupiah) atau setara dengan tambahan waktu Kerjasama Bagi Hasil selama 24 (dua puluh empat) tahun 2 (dua) bulan. Dalam tingkat Banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 180/PDT/2013/PT.DKI tanggal 26 September 2013 pada pokoknya menerima Permohonan Banding dari Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.64/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM tanggal 10 Desember 2012 yang dimohonkan Banding, serta menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara ini. Atas putusan tersebut Penggugat telah menyatakan Kasasi ke Mahkamah Agung dan sampai dengan diterbitkan Pendapat Hukum ini, Perseroan belum menerima pemberitahuan Putusan Kasasi. f.

Perkara terkait eksekusi putusan perkara pidana No. 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001, yaitu : Perkara No. 94/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim antara Kejaksaan Agung RI cq Jaksa Penuntut Umum (Tergugat I), Kementrian Pekerjaan Umum RI (Tergugat II), Perseroan (Tergugat III), PT Marga Nurindo Bhakti ( Turut Tergugat I), PT Hutama Karya (Turut Tergugat II), PT Yasa Patria Perkasa (d/h PT Yala Perkasa Internasional) (Turut Tergugat III), dan Konsorsium Hutama Karya (Turut Tergugat IV) melawan Ir. Thamrin Tanjung (Penggugat).

Dalam………………..………../21.

SSC-2711 (SS-SR-PR) LO JM (PR)

146

Dalam perkara ini Penggugat yang sebelumnya adalah mantan pegawai PT Hutama Karya dan mantan General Super Intendent pada Konsorsium Hutama Yala, serta mantan terpidana dalam perkara korupsi pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Karena Tergugat I belum mengembalikan kepada Penggugat kelebihan pembayaran denda dan uang pengganti sebagai pelaksanaan amar/ diktum b dan c Putusan Mahkamah Agung RI No. 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001. Selain itu, Penggugat juga mendalilkan pelaksanaan eksekusi barang bukti berupa hak konsesi atas 1 (satu) unit Jalan Tol Pondok Pinang – Jagorawi JORR “S” oleh Tergugat I yang diserahkan kepada Tergugat II yang selanjutnya Tergugat II menyerahkan wewenang penyelenggaraan Jalan Tol Pondok Pinang – Jagorawi JORR “S” kepada Tergugat III bertentangan dengan amar / diktum keenam huruf a.2 Putusan Mahkamah Agung RI No. 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001, dimana disebutkan bahwa penyelenggaraan Jalan Tol Pondok Pinang – Jagorawi JORR “S” dioperasikan oleh Turut Tergugat I untuk melunasi Kredit Sindikasi dan setelah itu hak pengelolaan/konsesi dan hasil pengoperasiannya dikelola dan diserahkan kepada Negara cq. Turut Tergugat II. Berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur antara lain agar : (i) menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum ; (ii) menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 20.975.000.000,(dua puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah); (iii) menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan penyelenggaran Jalan Tol Pondok Pinang – Jagorawi JORR ‘S’ sampai dengan lunasnya kredit Bank BNI kepada Turut Tergugat I dan selanjutnya hak pengelolaan / konsesi serta penghasilan operasionalnya dikelola dan diserahkan kepada Turut Tergugat II sesuai amar / diktum keenam huruf a. 2 Putusan Mahkamah Agung R.I No. 270 K / Pid / 2001 tanggal 11 Oktober 2001 ; dan (iv) meletakan sita jaminan terhadap Hak Konsesi atas 1 (satu) Unit Jalan Tol Pondok Pinang – Jagorawi JORR ‘S’ yang saat ini dalam pengelolaan Tergugat III. Perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan dan sampai dengan diterbitkannya Pendapat Hukum ini belum ada putusan atas perkara tersebut. Bahwa berdasarkan pemeriksaan kami, terhadap perkara-perkara yang sedang dihadapi Perseroan tidak mempunyai dampak negatif yang material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Obligasi ini. Bahwa berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terlibat perkara pidana dan atau perdata dan atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan atau di lembaga perwasitan di Indonesia atau perselisihan administratif dengan pihak instansi pemerintah yang berwenang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan, peranan dan kelangsungan usaha Perseroan, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari Perseroan bahwa Perseroan tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung, berikut Direksi dan Komisarisnya, atas sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

19. Bahwa…………..………../22.

SSC-2711 (SS-SR-PR) LO JM (PR)

147

19. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaaan Umum RI No. 276/KPTS/M/2005 tanggal 9 Juni 2005 wewenang penyelenggaraan atas Jalan Tol JORR Seksi S diberikan oleh Pemerintah kepada Perseroan untuk melunasi kredit yang dipergunakan untuk membangun Jalan Tol JORR Seksi S dari Kreditur Sindikasi dan berakhir setelah seluruh kredit tersebut dilunasi. Obligasi Jasa Marga JORR II yang diterbitkan oleh Perseroan untuk kepentingan Kreditur Sindikasi dalam rangka penyelesaian sebagian hutang JORR “S” berjangka waktu selama 15 tahun. Berdasarkan Berita Acara Hasil Kesepakatan Masa Konsesi 13 Ruas Jalan Tol Yang Dioperasikan PT Jasa Marga (Persero) No. 378A/BA-PPJT/KE/BJPT/2006 tanggal 8 Juni 2006 yang dibuat oleh Perseroan dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) disepakati bahwa PPJT untuk JORR “S” akan dibuat tersendiri dengan masa penyelenggaraan selama 15 tahun terhitung sejak 1 Januari 2006 atau sampai dengan seluruh kredit dari Kreditur Sindikasi JORR “S” lunas. Akan tetapi pada tanggal 6 Pebruari 2013 sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Kembali Pelaksanaan (Eksekusi) Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001 (Terkait Perampasan Barang Bukti Berupa Hak Konsesi Jalan Tol JORR ‘S) tanggal 6 Pebruari 2013, Menteri Pekerjaan Umum RI telah menyerahkan kembali pelaksanaan (eksekusi) yang belum terlaksana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 720K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001 terkait barang bukti berupa : Hak Konsesi atas satu unit jalan tol Pondok PinangJagorawi (JORR “S”) kepada Jaksa Eksekutor.Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 720K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001, pada tanggal 6 Pebruari 2013 Jaksa Eksekutor telah melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001 dengan cara menyerahkan kepada PT Marga Nurindo Bhakti dan PT Hutama Karya (Persero) barang bukti berupa : “Hak konsesi atas satu unit Jalan tol Pondok Pinang – Jagorawi (JORR “S”) berikut bangunan dan pintu-pintu gerbang dinyatakan dirampas untuk Negara,dengan ketentuan setelah kredit dari Bank BNI sudah terlunasi dari penghasilan operasional jalan tol oleh PT Marga Nurindo Bhakti, selanjutnya hak pengelolaan/konsesi dan hasil pengoperasiannya dikelola dan diserahkan kepada Negara c.q. PT.Hutama Karya”. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI tanggal 25 Pebruari 2013 Nomor 80.1/KPTS/M/2013 tentang Pengoperasian Sementara Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi Pondok Pinang – Jagorawi (JORR “S”), Pemerintah antara lain telah memutuskan : Menugaskan PT Jasa Marga (Persero) Tbk untuk melaksanakan pengoperasian sementara dan pemeliharaan Jalan Tol JORR “S” sampai dengan ditetapkan Badan Usaha Jalan Tol sebagai operator tetap. Konsesi Jalan Tol JORR “S” akan ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum secara proporsional berdasarkan hasil audit dari auditor yang ditunjuk dan disepakati bersama oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero) dan PT Marga Nurindo Bhakti. Dengan berlakunya Keputusan tersebut, maka Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI, Nomor: 276/KPTS/M/2005 tentang Perubahan Wewenang Penyelenggaraan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi Pondok Pinang-Jagorawi (JORR “S”) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 20. Bahwa Perseroan memiliki penyertaan saham pada 12 (dua belas) Anak Perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan, yaitu : i. PT JALAN TOL LINGKARLUARJAKARTA (“JLJ”), sebesar 99%; ii. PT MARGA SARANA JABAR (“MSJ”).sebesar 55%; iii. PT TRANS MARGA JATENG (‘TMJ”) sebesar 69,90%; iv. PT MARGA TRANS NUSANTARA (”MTN”) sebesar 60%; v. PT MARGA NUJYASUMO AGUNG (“MNA”) sebesar 55%; vi. PT MARGA LINGKAR JAKARTA (”MLJ”) sebesar 65%; vii. PT TRANSMARGA JATIM PASURUAN (”TJP”) sebesar 96,39%; viii. PT MARGA KUNCIRAN CENGKARENG (”MKC”) sebesar 76,15%; ix. PT.………………..………../23.

SSC-2711 (SS-SR-PR) LO JM (PR)

148

ix. x. xi. xii.

PT SARANA MARGA UTAMA (”SMU”) sebesar 99%; PT JASAMARGA PANDAAN TOL (”JPT”) sebesar 74,75%; PT JASAMARGA BALI TOL (”JBT”) sebesar 55 %; PT JASAMARGA PROPERTI (“JMP”) sebesar 99%.

Selain itu, Perseroan juga memiliki penyertaan saham minoritas pada perusahaanperusahaan tersebut dibawah ini, yaitu : i. PT MARGA MANDALASAKTI (“ MMS”), sebesar 1,94%; ii. PT MARGABUMI MATRARAYA (“MBM”), sebesar 6,47%; iii. PT BOSOWA MARGA NUSANTARA (“BMN”), sebesar 1,47%; iv. PT CITRA MARGATAMA SURABAYA (“CMS”), sebesar 5,26%; v. PT MARGARAYA JAWA TOL (“MJT”), sebesar 2,44%; vi. PT ISMAWA TRIMITRA, (“IT”) sebesar 25,00%; vii. PT JATIM MARGA UTAMA, (“JMU”) sebesar 26,00%; viii. PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU (“JLB”) sebesar 19,10%; ix. PT TRANSLINGKAR KITA JAYA (“TLKJ”) sebesar 21,24 %. Penyertaan saham pada Anak Perusahaan dan perusahaan-perusahaan lain sebagaimana diuraikan tersebut diatas tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, Anak Perusahan atau perusahaan-perusahaan tersebut, serta tidak bertentangan dan/atau melanggar ketentuan pembatasan dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga, khususnya perjanjian kredit. Penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud tidak dalam kondisi dibebankan sebagai jaminan dan tidak sedang dalam keadaan dipersengketakan. ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN Selanjutnya disampaikan pendapat dari segi hukum mengenai keadaan dan kenyataan yang ada pada Anak Perusahaan yang didasarkan pada uji tuntas dari segi hukum mengenai Anak Perusahaan tersebut. Dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan itu, kami berpendapat sebagai berikut : 1. Bahwa pendirian Anak Perusahaan telah dilakukan sah berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku, dan menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam Anggaran Dasarnya. Perubahan-perubahan terhadap anggaran dasar masing-masing Anak Perusahan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan anggaran dasar. Anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan saat ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2. Bahwa struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas adalah benar dan telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh modal yang ditempatkan masing-masing Anak Perusahaan telah disetor penuh oleh para pemegang saham kepada masing-masing Anak Perusahaan. Perubahan terhadap struktur permodalan masing-masing Anak Perusahaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku. 3. Bahwa……………….……../24.

SSC-2711 (SS-SR-PR) LO JM (PR)

149

3. Bahwa pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan yang sedang menjabat sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Anak Perusahaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Bahwa setiap pemilik saham Anak Perusahaan mempunyai kewenangan untuk mempergunakan hak yang diberikan kepadanya atas dasar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Anak Perusahaan termasuk hak untuk menerima dividen, untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan memperhatikan ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, setiap pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan terbatas dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan terbatas yang melebihi saham yang dimiliki. 5. Bahwa berdasarkan pemeriksaan kami mengenai Sumber Daya Manusia pada Anak Perusahaan, tidak terdapat pelanggaran terhadap dan atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali untuk : a. MNA yang belum memenuhi kewajiban melaporkan kembali Wajib Lapor Ketenagakerjaan dan mengurus pengesahan Peraturan Perusahaan. b. JBT yang belum memenuhi kewajiban melaporkan kembali Wajib Lapor Ketenagakerjaan dan membuat Peraturan Perusahaan; c. TMJ yang belum memenuhi kewajiban melaporkan kembali Wajib Lapor Ketenagakerjaan dan mengurus pengesahan atas Peraturan Perusahaan; d. MSJ yang belum memenuhi kewajiban melaporkan kembali Wajib Lapor Ketenagakerjaan; Belum dipenuhinya kewajiban menyampaikan laporan Wajib Lapor Ketenagakerjaan tersebut, melanggar ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No.7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan, dengan ancaman pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah), dan perbuatan dimaksud merupakan pelanggaran. Kemudian belum dipenuhinya kewajiban membuat Peraturan Perusahaan tersebut, melanggar ketentuan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor : KEP-MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, yang dikenakan sanksi pidana denda dan merupakan tindakan pelanggaran terhadap ketentuan UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 6

Bahwa harta kekayaan Anak Perusahaan yang ada pada saat ini, setelah diteliti bukti pemilikan dan penguasaannya berdasarkan bahan-bahan yang ada dan berhubungan dengan itu adalah dikuasai dan atau dimiliki secara sah oleh Anak Perusahaan dan didukung dengan dokumen pemilikan dan atau penguasaan yang sah. Penguasaan dan pemilikan atas barang-barang yang merupakan harta kekayaan Anak Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Harta Kekayaan Anak Perusahaan pada saat ini tidak sedang dalam keadaan dipersengketakan. Pada saat ini harta kekayaan Anak Perusahaan, yaitu MSJ, MNA, MLJ, TMJ, TJP, JPT dan JBT berupa hak konsesi pengusahaan jalan tol, seluruh tagihan dan pendapatan dari pengusahaan jalan tol, dana dalam rekening penampungan bank, dan tagihan atas klaim asuransi sedang dijaminkan dalam bentuk cessie, jaminan fidusia dan kuasa pengalihan hak pengusahaan jalan tol guna menjamin pelunasan pinjaman/kredit sindikasi oleh masing-masing Anak

Perusahaan………..………../25.

SSC-2711 (SS-SR-PR) LO JM (PR)

150

Perusahaan tersebut kepada para kreditur. Demikian juga harta kekayaan SMU berupa tanah dan bangunan serta kendaraan bermotor sedang dijaminkan dalam bentuk hak tanggungan dan jaminan fidusia guna menjamin pelunasan pinjaman/kredit SMU kepada kreditur. Penjaminan tersebut telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar masingmasing Anak Perusahaan tersebut dan tidak bertentangan dengan perjanjian kredit/pembiayaan yang telah dibuat oleh Anak Perusahaan dengan para kreditur. 7. Bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Anak Perusahaan dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Anak Perusahaan dan perjanjian hutang/kredit dimana Anak Perusahaan sebagai debitur adalah mengikat Anak Perusahaan dan pihak lain dengan siapa Anak Perusahaan membuat perjanjianperjanjian tersebut, diantara perjanjian-perjanjian tersebut tidak saling bertentangan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, serta tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian tersebut sehubungan dengan hak-hak pemegang Obligasi, pemegang saham publik, penggunaan dana maupun larangan bagi Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri T ini. 8. Bahwa berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataaan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan yang terlibat perkara pidana dan atau perdata dan atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan atau di lembaga perwasitan di Indonesia atau perselisihan administratif dengan pihak instansi pemerintah yang berwenang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan, peranan dan kelangsungan usaha Anak Perusahaan, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit. 9. Bahwa berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataaan dari masing-masing Anak Perusahaan, tidak ada Anak Perusahaan yang terlibat perkara pidana dan atau perdata dan atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan atau di lembaga perwasitan di Indonesia atau perselisihan administratif dengan pihak instansi pemerintah yang berwenang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan, peranan dan kelangsungan usaha Anak Perusahaan. Berdasarkan Surat Pernyataan dari masingmasing Anak Perusahaan bahwa Anak Perusahaan tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung, berikut Direksi dan Komisarisnya atas sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Anak Perusahaan. 10. Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya, masing-masing Anak Perusahaan telah memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan usahanya di Indonesia dan izin yang dimiliki oleh masing-masing Anak Perusahaan masih berlaku sampai dengan saat ini, kecuali Tanda Daftar Perusahaan JPT yang telah berakhir masa berlakunya. Berdasarkan pemeriksaan kami, masingmasing Anak Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia yang berpengaruh secara berarti terhadap usaha Perseroan. 11. Bahwa Anak Perusahaan yang menjalankan usaha di bidang Pengusahaan Jalan Tol, dalam menjalankan kegiatan pengusahaan dan pembangunan jalan tol telah memenuhi persyaratan yang wajib dipenuhi Anak Perusahaan dalam peraturan perundangundangan di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya yang berkaitan dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Anak Perusahaan yang usahanya………..………../26.

SSC-2711 (SS-SR-PR) LO JM (PR)

151

152

X. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI 1. Umum Obligasi dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) yang saat ini ditawarkan dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T, diterbitkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri TNo. 05 tanggal 1 September 2014, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Penjelasan Obligasi yang akan diuraikan dibawah ini merupakan pokok-pokok Perjanjian Perwaliamanatan dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI pada Daftar Pemegang Rekening pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Yang menjadi bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek kepada Pemegang Obligasi. Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memperlakukan Pemegang Rekening sebagai Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi. Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO. 2. Nama Obligasi, Jumlah Pokok, Harga Penawaran, Bunga Obligasi, Satuan Pemindahbukuan Dan Satuan Perdagangan Nama Obligasi Obligasi diterbitkan dengan nama OBLIGASI BERKELANJUTAN I JASA MARGA TAHAP II TAHUN 2014 SERI T. Jenis Obligasi Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perseroan Efek atau Bank Kustodian.

153

Utang Pokok Obligasi Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) yang merupakan 100% (seratus persen) dari harga Pokok Obligasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan, sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan. Jumlah mana dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan. Harga Penawaran Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah Pokok Obligasi. Satuan Pemindahbukuan Obligasi a. Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. b. Satu Satuan Pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO. Satuan Perdagangan Obligasi. Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan memakai syarat-syarat dan ketentuanketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek. Jumlah Pokok Obligasi Dan Bunga Obligasi Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,85% (sembilan koma delapan lima persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik, di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan akan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan). Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 19 Desember 2014, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu pada tanggal 19 September 2019. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

154

Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan KSEI. Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut: Bunga Ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Obligasi 19 Desember 2014 19 Maret 2015 19 Juni 2015 19 September 2015 19 Desember 2015 19 Maret 2016 19 Juni 2016 19 September 2016 19 Desember 2016 19 Maret 2017 19 Juni 2017 19 September 2017 19 Desember 2017 19 Maret 2018 19 Juni 2018 19 September 2018 19 Desember 2018 19 Maret 2019 19 Juni 2019 19 September 2019

3. Jangka Waktu dan Jatuh Tempo Obligasi Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yaitu tanggal 19 September 2019 dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. 4. Jaminan Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan pasal 1132 kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

155

5. Pembelian Kembali Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. b. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek. c. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. d. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan. e. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO. f. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah g. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar. h. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai. i. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h di atas, paling sedikit memuat informasi tentang: 1) periode penawaran pembelian kembali; 2) jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali; 3) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali; 4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi; 5) tata cara penyelesaian transaksi; 6) persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual; 7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi; 8) tata cara pembelian kembali Obligasi; dan 9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi; j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali; k. Perseroan wajib menjaga kerahasian atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi; l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf i di atas, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan; 2) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah; dan 3) Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali. dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir Hari Kerja ke 2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi; m. Perseroan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi tersebut meliputi antara lain: 1) jumlah nominal Obligasi yang telah dibeli; 2) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali; 3) Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan 4) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi. n. dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin.

156

o. dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut; p. dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis atas pembelian kembali obligasi tersebut; dan q. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan: 1) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau 2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali. 6. Pembatasan-Pembatasan Dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan Sebelum dilunasinya Jumlah Terutang. Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa: a. Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat (yang tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas oleh Wali Amanat dan jika jawaban tersebut tidak diperoleh dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah pengajuan persetujuan tersebut diterima oleh Wali Amanat, maka persetujuan dianggap telah diberikan), tidak melakukan hal-hal atau tindakan tindakan sebagai berikut: 1. Menjaminkan dan/atau menggadaikan baik sebagian maupun seluruh harta kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, kecuali agunan atau jumlah yang: a. telah diberikan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan dengan ketentuan bahwa apabila aktiva yang dijaminkan tersebut telah dilepaskan maka aktiva tersebut tidak dapat diikat lagi menjadi agunan; b. termasuk dalam agunan atau jaminan yang diijinkan sebagai berikut: 1. Jaminan yang diperlukan untuk mengikuti tender, menjamin pembayaran bea masuk atau untuk pembayaran sewa, selama dipergunakan dalam operasi Perseroan seharihari. 2. Agunan yang timbul karena keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 3. Agunan untuk pembiayaan perolehan aktiva melalui bentuk pinjaman sewa guna usaha (leasing) dimana aktiva tersebut akan menjadi objek agunan untuk pembiayaan tersebut; 4. Agunan yang diberikan sehubungan dengan penerusan kelanjutan utang atau novasi yang diberikan dalam rangka beralihnya perjanjian pengusahaan jalan tol sepanjang agunannya diambil dari hasil jalan tol atas perjanjian pengusahaan jalan tol. Dalam hal Wali Amanat menyetujui permohonan Perseroan untuk menjaminkan sebagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan terhadap utang-utang yang ditarik oleh Perseroan, maka jaminan-jaminan yang sama juga wajib diberikan untuk pembayaran Obligasi, untuk keperluan mana Perseroan dan Wali Amanat wajib membuat dan menandatangani perjanjian jaminan yang berkaitan. 2. Memberikan jaminan-jaminan kepada pihak lain (penanggungan) atas kewajiban-kewajiban pihak lain tersebut; 3. Mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan, atau mengijinkan Anak Perusahaan untuk melakukan penggabungan, konsolidasi dan/atau akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Anak Perusahaan kecuali hal-hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dilakukan dalam program privatisasi Pemerintah Republik Indonesia; atau b. Semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (surviving company), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sahkepada perusahaan penerus, dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi; atau

157

4. 5. 6. 7.

8.

9.

c. Perusahaan penerus tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam pengusahaan/ pengoperasian jalan tol; atau d. Akuisisi pada perusahaan jalan tol; atau e. Akuisisi pada perusahaan non tol tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari seluruh aktiva Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir. Melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen utang lain yang sejenis yang mempunyai kedudukan lebih tinggi, atau pembayarannya didahulukan dari Obligasi; Melaksanakan pengubahan yang pokok dari bidang usaha dan/atau memberikan ijin atau persetujuan kepada Anak Perusahaan untuk mengadakan pengubahan yang pokok dari bidang usahanya; Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan; Melakukan atau mengijinkan Anak Perusahaan melakukan penjualan atau pengalihan aktiva, baik sebagian atau seluruhnya, kecuali: a. penjualan atau pengalihan tersebut baik dalam satu transaksi atau gabungan transaksi yang dalam 1 (satu) tahun berjalan tidak melebihi 5 % (lima persen) dari seluruh aktiva Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit; atau b. penjualan atau pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka program privatisasi Pemerintah Republik Indonesia; atau c. Pengalihan aktiva yang dikuasai oleh Perseroan sebagai akibat pengakhiran dan/atau pengalihan perjanjian pengusahaan jalan tol. Melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi atau mengijinkan Anak Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi, kecuali bila: a. transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan Perseroan dan/ atau Anak Perusahaan atau setidak-tidaknya sama dengan persyaratan yang diperoleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dari pihak ketiga yang bukan terafiliasi dalam transaksi yang lazim; atau b. transaksi tersebut wajib dilakukan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan sebagai akibat dari pengakhiran dan/atau pengalihan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol. Memberi pinjaman atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain dan mengijinkan Anak Perusahaan memberi pinjaman atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain, kecuali: a. Penyertaan saham pada Perusahaan di jalan tol; atau b. Penyertaan saham pada Perusahaan di sektor non tol yang dilakukan baik dalam satu transaksi atau gabungan transaksi tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aktiva Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir; atau c. Pemberian pinjaman kepada Anak Perusahaan dan atau pihak lain; atau d. Pemberian pinjaman kepada karyawan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan dan/ atau karyawan koperasi dan yayasan karyawan Anak Perusahaan serta PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) sesuai dengan Program Pemerintah.

b. Perseroan berkewajiban untuk: 1. Memenuhi kewajiban keuangan konsolidasi berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tahunan terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di Bapepam atau Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Memelihara perbandingan antara Laba Sebelum Bunga, Pajak, Penyusutan dan Amortisasi dengan Beban Bunga Yang Disesuaikan sedikitnya 1,25 : 1 (satu koma dua puluh lima berbanding satu). b. Memelihara perbandingan antara “Utang” dengan “Modal” tidak lebih dari 5 : 1 (lima berbanding satu). 2. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. 3. Menyetorkan dalam dana yang sudah tersedia (in good funds) jumlah-jumlah uang untuk pembayaran Bunga Obligasi dan /atau Pokok Obligasi yang jatuh tempo, selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dilakukan kepada Agen Pembayaran melalui rekening Perseroan dan menyerahkan salinan bukti transfer kepada Wali Amanat pada hari yang sama.

158



4. 5.

6. 7.

8. 9.

10. 11.

Apabila lewat tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi dan/atau jumlah Pokok Obligasi, Perseroan belum menyerahkan dana-dana tersebut di atas, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian membayar jumlah Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien serta sesuai dengan praktek keuangan dan perdagangan sebagaimana mestinya dan peraturan yang berlaku. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasiloperasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Segera memberikan kepada Wali Amanat keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lainlain. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 12 (dua belas) Hari Kerja sejak terjadinya hal-hal sebagai berikut: a. Membuat Utang baru baik secara langsung maupun tidak langsung; b. Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting dan/atau buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi ini; c. Setiap pengubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, pembagian dividen, yang diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan rapat umum pemegang saham Perseroan, setelah akta-akta tersebut diterima oleh Perseroan; d. Perkara pidana, perdata, administrasi dan perburuhan yang dihadapi Perseroan dan/atau Anak Perusahaan yang secara material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan/atau Anak Perusahaan. Membayar kewajiban pajak Perseroan atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya. Menyerahkan kepada Wali Amanat laporan yang disyaratkan Otoritas Jasa Keuangan dan persetujuan-persetujuan berdasarkan anggaran dasar Perseroan untuk penerbitan dan penawaran Obligasi, untuk pembuatan dan pelaksanaan setiap perjanjian yang berhubungan dengan itu,termasuk tetapi tidak terbatas menyerahkan: a. Laporan keuangan tahunan Perseroan (konsolidasi) selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan konsolidasi ke Otoritas Jasa Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di Bapepam atau Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan. b. Laporan keuangan tengah tahunan Perseroan (konsolidasi) selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan, atau selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) harisetelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan AkuntanPublik Perseroan yang telah terdaftar di Bapepam atau Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penelaahan terbatas, atau selambat-lambatanya dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari setelah tanggal tengah tahun buku, jka disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di Bapepam atau Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. c. Neraca laba rugi triwulanan Perseroan (konsolidasi) yang tidak diaudit yang harus disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah berakhirnya triwulanan bersangkutan. Memelihara harta kekayaannya agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat setelah menyadari terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan atau setiap peristiwa yang potensial yang dapat menimbulkan kelalaian atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan.

159

12. Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEIuntuk kepentingan Pemegang Obligasi termasuk pembaharuannya dan menyampaikan photo copy Sertifikat Jumbo Obligasi kepada Wali Amanat. 13. Memberikan ijin kepada Wali Amanat untuk sewaktu-waktu pada Hari Kerja melakukan kunjungan langsung ke Perseroan, selambat-lambatnya 6 (enam) Hari Kerja setelah pemberitahuan tertulis dari Wali Amanat diterima oleh Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas perizinan-perizinan dan catatan keuangan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dengan pemberitahuan terlebih dahulukepada Perseroanyangdiajukan sebelum kunjungan dilakukan dan Perseroan wajib memberikan keterangan dan data yang diminta oleh Wali Amanat sesuai dengan tugas dan fungsi Wali Amanat dan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal. 14. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan No.: IX.C.11 yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan apabila ada perubahan terhadap Peraturan No.: IX.C.11. 15. Dalam hal Obligasi telah jatuh tempo, maka Perseroan bersedia dandiwajibkanuntukbertanggung jawab secara finansial dan hukummengenai pelunasan keseluruhan atas PokokObligasi dan Bunga Obligasi. 7. Kelalaian Perseroan a. Dalam hal terjadi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam: i.

Huruf b butir (a), (d) dan (g) di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terusmenerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan itu atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut,yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

ii. Huruf b butir (b), (c), (e), (f), (h) dan (i) di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan itu atau tanpa adanya upaya perbaikanuntuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

Maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa tersebut kepada Pemegang Obligasi dengan cara-memuat pengumuman di dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional. Wali Amanat berhak memanggil RUPO menurut cara-cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dalam RUPO tersebut Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaian tersebut.



Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.



Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Bilamana dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO tersebut untuk dipenuhinya tagihan yang bersangkutan Perseroan belum juga memenuhi kewajibannya untuk membayar, maka Wali Amanat wajib segera memanggil RUPO berikutnya. Wali Amanat wajib melaksanakan hak-hak berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali RUPO berikutnya tersebut masih memberi waktu kepada Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya yang telah dilalaikan tersebut dengan jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja.

160

b. Kelalaian atau cidera janji yang dimaksud adalah salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini: (a). Perseroan lalai membayar Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi. (b). Selain ketentuan huruf b butir (a) tersebut diatas, apabila Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan. (c). Apabila keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan/status Perseroan dan/atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan usaha Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, kecuali ketidak benaran tersebut disebabkan oleh ketidak sengajaan dan tidak didasarkan atas itikad buruk dari Perseroan. (d). Apabila Perseroan dinyatakan bubar, bubar karena sebab lain dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.1 (iii) Perjanjian Perwaliamanatan atau dinyatakan dalam keadaan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau diberikan penundaan pembayaran utang oleh badan peradilan yang berwenang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (e). Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Akta Pengakuan Utang, serta perjanjian-perjanjian dan dokumendokumenlainnya yang dibuat atau diterbitkan berkenaan dengan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan, karena suatu pihak yang berwenang secara hukum telah menyita atau merampas dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar dari harta benda Perseroan yang mengakibatkan Perseroan tidak dapat menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya. (f). Jika terjadi peristiwa kelalaian (event of default) pada perjanjian utang/ utang yang dibuat Perseroan baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari sebagai utang menjadi jatuh tempo dan tidak dibayar oleh Perseroan yang mengakibatkan perjanjian utang/utang menjadi berakhir atau jumlah yang terutang oleh Perseroan yang dapat ditagih oleh kreditur sebelum waktunya untuk membayar kembali tiba (akselerasi pembayaran kembali) tidak dibayar oleh Perseroan, dengan ketentuan peristiwa kelalaian tersebut terjadi dalam 1 (satu) tahun buku dengan jumlah utang yang wajib dibayar adalah lebih besar atau sama dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah). (g). Apabila hak, ijin dan/atau persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah atau Perseroan tidak mendapat ijin dan/ atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku yang mengakibatkan Perseroan tidak dapat lagi melanjutkan usahanya. (h). Perseroan atau Anak Perusahaan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material jalannya usaha Perseroan dan kewajiban ini tidak diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pengadilan tersebut. (i). Apabila suatu penundaan kewajiban pembayaran utang/Utang disetujui atau diumumkan sehubungan dengan utang/Utang Perseroan dan/atau Anak Perusahaan. c. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pada Pasal 6 ayat 1.(iii) Perjanjian Perwaliamanatan, apabila Perseroan dibubarkan karena-sebab apapun atau terdapat keputusan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan PemegangObligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Wali Amanat dapat langsung melakukan penagihan kepada Perseroan dan Obligasi menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih sebelum waktunya (akselerasi pembayaran kembali).

161

8. Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Repubik Indonesia serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana Obligasi dicatatkan: 1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain: a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan dengan memperhatikan Peraturan No. VI.C.4. b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanatmemberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian; c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuanketentuan Perjanjian Perwaliamanatan; d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan No. VI.C.4; e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan: a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat; b. Perseroan; c. Wali Amanat; atau d. Otoritas Jasa Keuangan. 3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 huruf a, huruf b dan huruf d di atas, wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO. 4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan. 5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaran RUPO: a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan. b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

162

c. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain: - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO; - agenda RUPO; - pihak yang mengajukan usulan RUPO; - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO. e. RUPO kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya. 6. Tata cara RUPO: a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya. b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI. c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat. d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO. e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya. f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain. g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran. h. Sebelum pelaksanaan RUPO: - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) kepada Wali Amanat. - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia). - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia). i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat. j RUPO dipimpin oleh Wali Amanat. k Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO. l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakan RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO. 163

7. Dengan memperhatikan ketentuan angka 6 huruf g, kuorum dan pengambilan keputusan: a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 diatas diatur sebagai berikut: 1. Bila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua. (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga. (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. 2. Bila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua. (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga. (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. 3. Bila RUPO dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua. (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga. (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

164

b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. 2. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua. 3. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. 4. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga. 5. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak. 8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, kecuali biaya penyelenggaraan RUPO yang terjadi sebagai akibat dari pengunduran diri Wali Amanat yang disebabkan oleh timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.3, dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Wali Amanat dan apabila RUPO dilaksanakan atas permintaan Pemegang Obligasi maka biaya akan dibebankan kepada Pemegang Obligasi. 9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil. 10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Obligasi. 11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan dengan memperhatikan angka 8. 12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO. 13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek. 14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal, tersebut yang berlaku. 165

9. Hak-Hak Pemegang Obligasi a. Menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi. b. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan. c. Menerima pembayaran Denda apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian membayar jumlah Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan Obligasi yang dimilikinya. d. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terutang (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afilliasi Perseroan) berhak untuk mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan photo copy KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR dari kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. 10. Pemberitahuan Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut dibawah ini secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili. Perseroan PT Jasa Marga (Persero) Tbk Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13550 Telp.: (021) 8413526, 841360 Fax.: (021) 8413540 Situs Internet: www.jasamarga.com Wali Amanat PT Bank Mega Tbk Menara Bank Mega, Lantai 16 Jl. Kapten Tendean Kav.12-14 Jakarta 12790 Telp.: (021) 79175000 Fax.: (021) 7990720 Situs Internet: www.bankmega.com Up: Capital Market Services 11. Hukum yang berlaku Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia. 166

XI. KETERANGAN TENTANG PEMERINGKAT OBLIGASI 1. Hasil Pemeringkatan Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.C.11 tentang Pemeringkatan Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat No. 884/PEF-Dir/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014, dengan hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T adalah: Obligasi AA id (Double A)

Hasil pemeringkatan ini berlaku untuk periode 3 Juni 2014 sampai dengan 1 Juni 2015. Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I UUPM. Perseroan akan menyampaikan peringkat tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada OJK paling lambat 10 hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. 2. Uraian Pefindo atas Hasil Pemeringkatan Obligasi Efek utang jangka panjang dengan peringkat idAA didukung oleh Perseroan yang memiliki kemampuan yang sangat kuat dibanding perusahaan lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial atas efek utang tersebut. Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial atas efek utang tersebut tidak terlalu terpengaruh oleh memburuknya perkembangan perekonomian bisnis dan keuangan. Faktor yang dapat memperkuat dan memperlemah pemeringkatan efek (rating rationale) adalah hal-hal yang terkait oleh risiko usaha utama yang dihadapi Perseroan yaitu perihal pembebasan lahan atau pengadaan tanah dalam melakukan perluasan jalan tol di Indonesia. RATING RATIONALE Pefindo menetapkan peringkat “idAA” untuk PT Jasa Marga (Persero) Tbk (Perseroan) untuk Obligasi XII Seri Q tahun 2006, Obligasi XIII Seri R tahun 2007 dan Obligasi XIV Seri JM-10 tahun 2010. Pefindo juga menegaskan peringkat “idAA” untuk Perseroan dan obligasinya yang beredar I/2013 senilai total Rp5,95 triliun. Prospek untuk peringkat Perusahaan adalah “Stabil”. Peringkat tersebut mencerminkan posisi Perseroan yang dominan pada industri jalan tol, pertumbuhan pendapatan jalan tol yang stabil terutama didorong oleh meningkatnya volume lalu lintas dan struktur tarif yang lebih baik, kuatnya indicator profitabilitas, serta fleksibilitas keuangan yang kuat. Namun, peringkat tersebut dibatasi oleh struktur modal Perseroan yang agresif dalam jangka pendek hingga menengah dan risiko bisnis sterkait pembangunan jalan tol baru.

167

Perseroan adalah operator jalan tol terbesar di Indonesia dengan portofolio jalan tol termasuk Jagorawi, Tol Dalam Kota Jakarta, Prof Dr. Ir. Sedyatmo, Jakarta-Cikampek, Jakarta-Tangerang, Ulujami-Pondok Aren, jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR), Padalarang-Cileunyi, Cipularang, Surabaya-Gempol, Semarang, Belmera, Palikanci, Jalan Tol Lingkar Luar Bogor (BORR), Semarang-Solo, dan SurabayaMojokerto. Nusa Dua-Benoa, dan JORR West 2 North/W2N. Pemegang saham Perseroan pada akhir Juni 2014 meliputi Pemerintah Indonesia (70%), Manajemen dan Karyawan (0,20%), BPJS Ketenagakerjaan - JHT (1,26%), dan Publik sebesar kurang dari 2% untuk setiap pemegang sahamnya (dengan total 28,54%). Rating Perseroan didukung oleh faktor-faktor dibawah ini: -

Posisi dominan dalam sektor bisnis jalan tol. Perseroan adalah pemain dominan pada sektor jalan tol di Indonesia dengan total panjang tol yang beroperasi sekitar 576.1 km, mewakili 73,54% dari seluruh jalan tol di Indonesia. Dengan lebih dari 3,4 juta transaksi volume lalu lintas per hari pada tahun 2014 (Triwulan-1 2014), rata-rata lalu lintas harian mewakili lebih dari 81% dari total rata-rata lalu lintas harian jalan tol di Indonesia. Posisi Perseroan akan tetap dominan didukung oleh baiknya kemampuan ekonomi wilayah jalan tol Perseroan yang beroperasi yang terletak di Jakarta dan sekitarnya serta kota-kota besar di pulau Jawa, yang menghasilkan volume lalu lintas yang tinggi. Jalan-jalan tol Perseroan di masa mendatang diharapkan memiliki prospek bisnis yang baik karena mereka tersambung dengan jalan tol Perseroan yang telah beroperasi, yang dapat menghasilkan volume lalu lintas yang bertumbuh.

-

Pertumbuhan pendapatan jalan tol yang stabil terutama didorong oleh meningkatnya volume lalu lintas dan struktur tarif yang lebih baik. Perseroan berhasil membukukan pertumbuhan pendapatan jalan tol yang stabil selama lima tahun terakhir (2009-2013) dengan tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan/compound annual growth rate (CAGR) sebesar 12,5%. Pada Triwulan-1 2014 pendapatan jalan tol pada bertumbuh sebesar 11% dibandingkan dengan tahun lalu, menjadi Rp1,5 triliun disebabkan oleh penyesuaian tariff berkala dan volume lalu lintas yang lebih tinggi dari 16 ruas jalan tol yang beroperasi dan kontribusi dari dua jalan tol baru yang beroperasi di akhir tahun 2013 dan diawal tahun 2014. Pada tahun 2014, pendapatan jalan tol diharapkan meningkat didukung oleh lima ruas jalan tol baru, khususnya JORR Barat 2 Utara (W2N) yang melengkapi jaringan JORR. Selain itu, Perusahaan akan menikmati efek satu tahun dari Triwulan-4 2013 untuk penyesuaian tarif pada 11 dari 13 jalan tol di bawah pengelolaan langsung, serta tambahan dari penyesuaian tarif tahun ini pada dua ruas jalan tol yang lain.

-

Kuatnya indikator profitabilitas. Perseroan berhasil mempertahankan indicator profitabilitas yang kuat tercermin dari stabilnya EBITDA terhadap pendapatan jalan tol sebesar lebih dari 55%. Perseroan diharapakan dapat mempertahankan profitabilitas yang kuat, didukung oelh kombinasi dari pertumubhan pendapatan jalan tol yang stabil dan usaha-usaha efisiensi terutama pada kegiatan operasional jalan tol dengan menggunakan fasilitas dan teknologi yang modern.

-

Kuatnya fleksibilitas keuangan. Penerbitan obligasi Perseroan sejak 1983, suksesnya penawaran umum perdana pada tahun 2007, dan kuatnya hubungan dengan pihak perbankan yang menghasilkan kuatnya fleksibilitas keuangan untuk memperoleh dana dari pasar obligasi, pasar modal, dan pinjaman bank. Kemampuan tersebut terutama didukung oleh rekam jejak Perseroan yang baik dalam memenuhi kewajiban keuangannya, menghasilkan arus kas yang stabil dan posisi bisnis yang superior pada sektornya.

Faktor-faktor yang membatasi peringkat di atas adalah: -

Struktur modal yang agresif dalam jangka pendek hingga menengah. Struktur modal Perseroan akan lebih agresif dalam jangka pendek hingga menengah, sejalan dengan pengembangan ruas jalan tol baru, yang sebagian besar akan didanai oleh pinjaman eksternal yang akan ditarik oleh Entitas Anak sebagai pemegang konsesi. Oleh sebab itu, Pefindo memandang struktur modal Perseroan akan lebih agresif dengan rasio utang terhadap ekuitas dan utang terhadap EBITDA secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan 1,4x dan 3,5x pada akhir Maret 2014.

168

Risiko bisnis yang berhubungan dengan pengembangan jalan tol baru. Rencana Perseroan untuk mengembangkan delapan ruas jalan tol baru secara simultan memiliki tingkat ketidakpastian tertentu terutama dalam hal volume lalu intas. Walaupun strategi Perseroan dengan jalan tol yang saling terhubung dapat meningkatkan lalu lintas, risiko rendahnya volume lalu lintas pada jalan tol baru disebabkan oleh tingkat pengembangan di area sekitar. Rendahnya volume lalu lintas dapat memberikan efek negatif pada arus kas.

-

Outlook “stabil” ditetapkan untuk peringkat korporat Perseroan. Peringkat akan dinaikkan bila ruas jalan tol baru Perseroan berhasil dioperasikan sesuai jadwal dan terbukti secara konsisten menghasilkan volume lalu lintas yang tinggi sesuai dengan diproyeksikan, serta memperbaiki struktur modalnya. Sebaliknya, peringkat akan diturunkan bila struktur modal yang agresif tidak disertai oleh kinerja bisnis yang membaik, yang dapat memperlemah indikator proteksi arus kasnya. 3. Skala Pemeringkatan Efek Utang Jangka Panjang Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat Perseroan atau efek utang jangka panjang untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi. AAA

id

AA

id

A

id

BBB

id

BB

id

B

id

CCC

id

D

id

Efek Utang dengan peringkat idAAA merupakan Efek Utang dengan peringkat tertinggi dari Pefindo yang didukung oleh kemampuan Obligor yang superior relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Efek Utang dengan peringkat idAA memiliki kualitas kredit sedikit dibawah peringkat tertinggi, didukung oleh kemampuan Obligor yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, relatif dibanding entitas Indonesia lainnya. Efek Utang dengan peringkat idA memiliki dukungan kemampuan Obligor yang kuat dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun cukup peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan. Efek Utang dengan peringkat idBBB didukung oleh kemampuan Obligor yang memadai relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun kemampuan tersebut dapat diperlemah oleh perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan. Efek Utang dengan peringkat idBB menunjukkan dukungan kemampuan Obligor yang agak lemah relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta peka terhadap keadaan bisnis dan perekonomian yang tidak menentu dan merugikan. Efek Utang dengan peringkat idB menunjukkan parameter perlindungan yang sangat lemah. Walaupun Obligor masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya, namun adanya perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan akan memperburuk kemampuan tersebut untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Efek Utang dengan peringkat idCCC menunjukkan Efek Utang yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya, serta hanya bergantung kepada perbaikan keadaan eksternal. Efek Utang dengan peringkat idD menandakan Efek Utang yang macet atau Perseroannya sudah berhenti berusaha.

Sebagai tambahan, tanda Tambah (+) atau Kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari “AA” hingga “CCC”. Tanda Tambah (+) menunjukkan bahwa suatu kategori peringkat lebih mendekati kategori peringkat di atasnya. Tanda Kurang (-) menunjukkan suatu kategori peringkat tetap lebih baik dari kategori peringkat di bawahnya, walaupun semakin mendekati.

169

XII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI Setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif, calon pembeli mengajukan pemesanan pembelian yang harus diajukan pada masa Penawaran Umum dengan menggunakan formulir pemesanan pembelian Obligasi yang dicetak untuk keperluan ini. Pemesanan yang diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. 1. Pemesan Yang Berhak Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat. 2. Pemesanan Pembelian Obligasi Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang diajukan dengan menggunakan fotokopi formulir tersebut ataupun bentuk lainnya akan ditolak. 3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya. 4. Masa Penawaran Umum Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 15 September 2014 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 16 September 2014 pukul 16.00 WIB. 5. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi Pemesan harus mengajukan FPPO atau menukarkan fotokopi FPPO dengan FPPO asli selama jam kerja yang umum berlaku, kepada Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XV Informasi Tambahan pada tempat dimana Pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. 6. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. 7. Penjatahan Obligasi Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal penjatahan adalah pada tanggal 17 September 2014. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat lima Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

170

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum. Apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka penjatahan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Setiap Pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap I ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap I ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. 8. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Efek melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya tanggal 18 September 2014 pukul 10.00 WIB (in good fund). Selanjutnya Penjamin Emisi Efek harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek selambat-lambatnya tanggal 18 September 2014 (in good fund) pukul 11.00 WIB ditujukan pada rekening di bawah ini. PT Mandiri Sekuritas Bank Internasional Indonesia No. Rekening:   2-003-561766 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi. 9. Distribusi Obligasi Secara Elektronik Pada Tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, KSEI, dan Perseroan dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sehubungan dengan pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi. Dalam hal terjadi keterlambatan dalam penerbitan Sertifikat Jumbo Obligasi dan pemberian instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi, untuk Jumlah Pokok Obligasi yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh Perseroan, ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI, maka Perseroan wajib membayar denda kepada Pemegang Obligasi sebesar Bunga Obligasi, yang dihitung secara harian (sesuai dengan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan penerbitan Sertifikat Jumbo Obligasi dan pemberian instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi) dan dengan ketentuan bahwa 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Segera setelah Obligasi dikreditkan pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberikan instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi kedalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan penyetoran yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Obligasi menurut Bagian Penjaminan. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi selanjutnya kepada Pemegang Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan. 171

10. Pendaftaran Obligasi pada Penitipan Kolektif Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-0031/PO/KSEI/0914 tanggal 1 September 2014, yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya Tanggal Emisi. b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perseroan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek. c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening. d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran bunga, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi. e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran bunga maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan PerjanjianAgen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran bunga dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas bunga adalah Pemegang Rekening yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga (P-4). f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi di Rekening Efek pada Hari Kerja ketiga sebelum pelaksanaan RUPO (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO, seluruh Obligasi di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO. g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perseroan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI. 11. Penundaan Masa Penawaran Umum dan Pembatalan Penawaran Umum Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi kondisi-kondisi sebagai berikut: (i) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut; (ii) bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11. Keputusan Perseroan untuk menunda ataupun membatalkan Penawaran Umum tersebut harus diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penundaan atau pembatalan.

172

Penundaan atau Pembatalan Penawaran Umum dapat dilakukan Perseroan dengan mengikuti ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2 lampiran Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum. 12. Pengembalian Uang Pemesanan Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sesudah tanggal penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini. Dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi, melalui KSEI dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sesudah tanggal penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian ini. Jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan Obligasi, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar denda sebesar tingkat suku bunga Obligasi pertahun kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan. Denda tersebut dikenakan sejak hari ketiga setelah tanggal penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian ini. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian ini, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda tersebut kepada para pemesan Obligasi. 13. Lain-Lain Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

173

XIII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T telah ditandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T No. 05 tanggal 1 September 2014, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk, selaku Wali Amanat. Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T adalah PT Bank Mega Tbk, yang telah terdaftar di Bapepam (sekarang OJK) dengan No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Wali Amanat telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010, dan telah menandatangani Surat Pernyataan bahwa Wali Amanat telah melakukan penelahaan uji tuntas dengan surat No. 854/CAMS-WA/14 tanggal 25 Agustus 2014. 1. Riwayat Singkat PT Bank Mega Tbk, didirikan dengan nama PT Bank Karman berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, pada waktu itu Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah No. 94/1970 tanggal 4 Pebruari 1970 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 13 Pebruari 1970. Tambahan No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan. PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat oleh Eddy Widjaja. SH, Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman diubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No.741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat No.S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992. Perubahan Anggaran Dasar PT Mega Bank dalam rangka penawaran umum (go public) untuk disesuaikan dengan UUPM dan peraturan pelaksanaannya tercantum dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 17 Januari 2000, dibuat di hadapan Imas Fatimah S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-682HT.01.04-TH.2000 tanggal 21 Januari 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 077/RUB.09.03/II/2000 tanggal 3 Februari 2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 10 Maret 2000, Tambahan No. 1240/2000. Perubahan tersebut termasuk perubahan nama dan status PT Mega Bank sehingga sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tersebut nama PT Mega Bank berganti menjadi PT Bank Mega Tbk. PT Bank Mega Tbk memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.3/1/KEP.DGS/2001 tanggal 31 Januari 2001.

174

Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk, telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undangundang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk. No. 3 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Masjuki, SH, pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah. SH. Notaris di Jakarta. akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 23 Juni 2009, Tambahan No. 16490. Anggaran dasar PT Bank Mega Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Mega Tbk tertanggal 27 Maret 2014 No. 11, dibuat dihadapan Dharma Akhyuzi, SH, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00098.40.21.2014 tanggal 28 Maret 2014. 2. Ekuitas Susunan Pemegang Saham PT Bank Mega Tbk, per 30 Juli 2014 berdasarkan Laporan Bulanan yang diterbitkan dan disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek kepada PT Bank Mega Tbk, berdasarkan Surat No. DE/VIII/2014-4053 tanggal 4 Agustus 2014 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham

Jumlah Saham

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: - PT Mega Corpora - Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel

27.000.000.000

Nilai Nominal Per Saham (Jumlah Penuh) 500

Jumlah Nilai Saham (Rp)

(%)

13.500.000.000.000

4.026.599.755 2.937.175.451

500 500

2.013.299.877.500 1.468.587.725.500

57,82 42,18

6.963.775.206 20.036.224.794

500 500

3.481.887.603.000 10.018.112.397.000

100,00

3. Pengurus Dan Pengawasan Susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi PT Bank Mega Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Tbk No.3 tanggal 2 April 2014, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, SH, Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut: Komisaris Komisaris Utama Komisaris (Independen) Komisaris (Independen) Komisaris

: Chairul Tanjung : Achjadi Ranuwisastra : Rachmat Maulana : Johanes Bambang Kendarto

Direksi Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Independen

: Kostaman Thayib : Max Kembuan : Madi Darmadi Lazuardi : Tati Hartawan : Indivara Erni : Suparman Kusuma : YB Hariantono : Martin Mulwanto : Yuni Lastianto

175

Pengangkatan nyonya Indivara Erni, tuan Suparman Kusuma, tuan YB Hariantono dan tuan Martin Mulwanto, masing-masing selaku Direktur PT Bank Mega Tbk, baru akan berlaku efektif setelah yang bersangkutan lulus uji Fit & Proper dari OJK (dahulu Bank Indonesia). Bahwa terhitung mulai tanggal 16 Mei 2014, tuan Chairul Tanjung resmi mengundurkan diri dari jabatan selaku Komisaris Utama, dan pengunduran diri tersebut telah dilaporkan ke OJK berdasarkan surat No. 080/DIRBM-COAF/14 tanggal 16 Mei 2014 perihal Pengunduran Diri Komisaris Utama PT Bank Mega Tbk, namun untuk saat ini Rapat Umum Pemegang Saham belum dilakukan. 4. Kegiatan Usaha Selaku Bank Umum, PT Bank Mega Tbk. menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. PT Bank Mega Tbk. juga terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 20/STTDWA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000. Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, diantaranya dengan penyediaan Jasa Mega Transactional Banking, Mega Internet Banking, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas), Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, International Transaction (Remittance, Collection, Trade Finance), Treasury/Global Service (Foreign Exchange Transaction, Money Market, Marketable Securities, SBI), Mega Visa Card, Debit and ATM Card (MegaPass), Mega Payroll, Mega Call, Mega SDB, Mega O, Mega Cash, Mega Ultima, Program Free Talk, Pembayaran Tagihan Listrik serta peluncuran produk-produk simpanan. Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT Bank Mega Tbk. berpegang teguh pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini. Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional PT Bank Mega Tbk hingga pada akhir 31 Desember 2013 PT Bank Mega Tbk. telah memiliki Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas sebanyak 344 Cabang. 5. Dalam Pengembangan Pasar Modal selama 11 tahun terakhir (2003-2014), PT. Bank Mega Tbk. ikut berperan aktif, antara lain bertindak sebagai: A. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Wali Amanat (Trustee): Obligasi II Adhi Karya Tahun 2003 Obligasi Panin Sekuritas I Tahun 2003 Obligasi Arpeni Pratama Ocean Line I Tahun 2003 Obligasi Unggul Indah Cahaya I Tahun 2003 Obligasi Amortisasi I Indo Jasa Pratama Tahun 2003 Obligasi Central Sari Finance I Tahun 2003 Obligasi I Waskita Karya Tahun 2003 Obligasi Astra Graphia I Tahun 2003 Obligasi Clipan Finance I Tahun 2003 Obligasi Amortisasi Plaza Adika Lestari I Tahun 2003 Obligasi Amortisasi Beta Inti Multifinance I Tahun 2004 Obligasi Ultrajaya III Tahun 2004 Obligasi Semen Baturaja I Tahun 2004 Obligasi Tunas Baru Lampung I Tahun 2004 Obligasi III Adhi Karya Tahun 2004 Obligasi Konversi Suba Indah I Tahun 2004 Obligasi Inti Fasindo International I Tahun 2002 Obligasi Great River International I Tahun 2003 Obligasi Clipan Finance II Tahun 2004

176

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Obligasi Infoasia Teknologi Global I Tahun 2004 Obligasi Panin Sekuritas II Tahun 2005 Obligasi Apexindo Pratama Duta I Tahun 2005 Obligasi Syariah Ijarah Apexindo Pratama Duta I Tahun 2005 Obligasi Bank Ekspor Indonesia II Tahun 2005 Obligasi Citra Marga Nusaphala Persada III Tahun 2005 Obligasi PLN VIII Tahun 2006 Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006 Obligasi XII Bank BTN Tahun 2006 Obligasi BCA Finance II Tahun 2007 Obligasi I Matahari Putra Prima Tahun 2002 Obligasi II Matahari Putra Prima Tahun 2004 Obligasi Syariah Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004 Obligasi Tunas Financindo Sarana IV Tahun 2007 Obligasi II Bank Victoria Tahun 2007 Obligasi Subordinasi I Bank Victoria Tahun 2007 Obligasi I BNI Securities Tahun 2007 Obligasi I Bank Danamon Indonesia Tahun 2007 Obligasi Kresna Graha Sekurindo I Tahun 2007 Obligasi Bank Mayapada II Tahun 2007 Obligasi Subordinasi Bank Mayapada II Tahun 2007 Obligasi Panin Sekuritas III Tahun 2007 Obligasi Indofood Sukses Makmur IV Tahun 2007 Obligasi I Radiant Utama Interinsco Tahun 2007 Obligasi IV Adhi Tahun 2007 Sukuk Mudharabah I Adhi Tahun 2007 Obligasi Japfa I Tahun 2007 Obligasi Jasa Marga VIII Seri M Tahun 2000 Obligasi Jasa Marga X Seri O Tahun 2002 Obligasi Jasa Marga XI Seri P Tahun 2003 Obligasi Jasa Marga XIII Seri R Tahun 2007 Obligasi BFI Finance Indonesia Tahun 2007 Obligasi II Danareksa Tahun 2007 Obligasi Bhakti Finance II Tahun 2007 Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008 Obligasi Subordinasi II Bank NISP Tahun 2008 Obligasi V Bank DKI Tahun 2008 Obligasi Subordinasi I Bank DKI Tahun 2008 Obligasi IV Bank DKI Tahun 2004 Obligasi Lautan Luas III Tahun 2008 Obligasi Bhakti Securities I Tahun 2008 Obligasi III Danareksa Tahun 2008 Sukuk Ijarah Metrodata Electronics I Tahun 2008 Obligasi Aneka Gas Industri I Tahun 2008 Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri I Tahun 2008 Obligasi Matahari Putra Prima III Tahun 2009 Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009 Obligasi IV Danareksa Tahun 2009 Obligasi XIII Bank BTN Tahun 2009 Obligasi Indofood Sukses Makmur V Tahun 2009 Obligasi Bank Ekspor Indonesia IV Tahun 2009 Obligasi Apexindo Pratama Duta II Tahun 2009 Obligasi XIII Perum Pegadaian Tahun 2009 Sukuk Ijarah I Bakrieland Development Tahun 2009 Obligasi VI Bank Jabar Banten Tahun 2009 Obligasi Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009 Sukuk Ijarah Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009

177

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Obligasi Jasa Marga XII Seri Q Tahun 2006 Obligasi SMS Finance I Tahun 2009 Obligasi BFI Finance Indonesia II Tahun 2009 Obligasi BCA Finance III Tahun 2010 Obligasi Subordinasi BCA Finance I Tahun 2010 Obligasi IX Perum Pegadaian Tahun 2002 Obligasi X Perum Pegadaian Tahun 2003 Obligasi XI Perum Pegadaian Tahun 2006 Obligasi XII Perum Pegadaian Tahun 2007 Obligasi Bank Sulut IV Tahun 2010 Obligasi Subordinasi Bank Sulut I Tahun 2010 Obligasi Subordinasi III Bank OCBC NISP Tahun 2010 Obligasi Wajib Konversi Bank ICB Bumiputera Tahun 2010 Obligasi XIV Bank BTN Tahun 2010 Obligasi XIV Jasa Marga Seri JM-10 Obligasi I Jasa Marga Seri JM-10 Tanpa Bunga Obligasi V Danareksa Tahun 2010 Obligasi VII Bank BJB Tahun 2011 Obligasi Mandiri Tunas Finance VI Tahun 2011 Obligasi Indomobil Finance Indonesia IV Tahun 2011 Obligasi BCA Finance IV Tahun 2011 Obligasi XV Bank BTN Tahun 2011 Obligasi MNC Securities II Tahun 2011 Obligasi Serasi Autoraya II Tahun 2011 Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011 Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap I Tahun 2011 Obligasi BFI Finance Indonesia III Tahun 2011 Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap II Tahun 2011 Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap I Tahun 2011 Obligasi Clipan Finance Indonesia III Tahun 2011 Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap II Tahun 2011 Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012 Obligasi Panorama Transportasi I Tahun 2012 Obligasi Indofood Sukses Makmur VI Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2012 Obligasi Medco Energi Internasional III Tahun 2012 Obligasi Indomobil Wahana Trada I Tahun 2012 Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012 Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Obligasi Serasi Autoraya III Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap I Tahun 2012 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap I Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap III Tahun 2012 Obligasi I CIMB Niaga Auto Finance Tahun 2012 Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012 Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2012 Obligasi I AKR Corporindo Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap Obligasi Berkelanjutan I Danareksa Tahap I Tahun 2012 Obligasi I Bima Multi Finance Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013

178

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013 Obligasi TPS Food I Tahun 2013 Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap II Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Lautan Luas Tahap I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap I Tahun 2013 Obligasi Subordinasi Bank Mayapada III Tahun 2013 Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013 Obligasi Batavia Prosperindo Finance I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2013 Obligasi II PNM Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap III Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap II Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2014 Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014 Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2014

B. • • • • • • • • • • • • • • •

Agen Jaminan (Security Agent) Obligasi Panin Sekuritas I Tahun 2003 Obligasi Panin Sekuritas II Tahun 2005 Obligasi Tunas Baru Lampung I Tahun 2004 Obligasi I Matahari Putra Prima Tahun 2002 Obligasi II Matahari Putra Prima Tahun 2004 Obligasi Syariah Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004 Obligasi Tunas Financindo Sarana IV Tahun 2007 Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008 Obligasi IV Bank DKI Tahun 2004 Obligasi Panorama Transportasi I Tahun 2012 Obligasi TPS Food I Tahun 2013 Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap I Tahun 2013 Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013

179

6. TUGAS POKOK, HAK DAN KEWAJIBAN WALI AMANAT Sesuai dengan Peraturan No. VI.C.4 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T No. 05 tanggal 1 September 2014, yang semuanya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, tugas pokok, hak dan kewajiban Wali Amanat adalah: Tugas pokok dan tanggung jawab Wali Amanat adalah: a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan- kepada Pemegang Obligasi; c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan; dan d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK. Kewajiban Wali Amanat adalah: a. memantau perkembangan pengelolaan kegiatan usaha Perseroan, berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung. b. mengawasi dan memantau pelaksanaan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan. c. mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi penurunan hasil pemeringkatan Obligasi, jika hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak mampu melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan tindakan tersebut baru dapat dilakukan oleh Wali Amanat apabila Wali Amanat telah menerima surat dari Perseroan yang melampirkan bukti hasil pemeringkatan tersebut dan data-data yang berkaitan dengan ketidak mampuan Perseroan melaksanakan kewajiban tersebut. d. memantau pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi. e. mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. f. menyajikan informasi lengkap secara terbuka mengenai kualifikasinya sebagai Wali Amanat dalam Informasi Tambahan. g. memanggil serta menyelenggarakan RUPO sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan. h. melaksanakan hasil keputusan RUPO sesuai dengan tanggung jawabnya dan Wali Amanat dilarang mengambil tindakan yang bertentangan dengan keputusan RUPO. i. Mengambil tindakan yang sah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana diputuskan oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO. j. Memberikan semua keterangan dan perhitungan sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya yang sewaktu-waktu diminta oleh RUPO, Bursa Efek dan Otoritas Jasa Keuangan. k. memberitahukan secara tertulis mengenai telah berakhirnya pelaksanaan RUPO kepada KSEI selambat-lambatnya pada Hari Kerja berikutnya untuk dilakukan pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI. l. Mempercayai setiap dokumen yang dianggap asli dan sah serta telah ditandatangani, dikirim atau dibuat oleh seorang atau orang-orang yang betul-betul berhak mewakili Perseroan atau bertindak atas nasehat dari konsultan hukum atau ahli-ahli yang dipilih oleh Perseroan mengenai segala hal menurut Perjanjian Perwaliamanatan, sepanjang mengenai keaslian dan keabsahan dokumen yang bersangkutan.

180

m. Mempercayai setiap dokumen yang dianggapnya asli dan sah atau dibuat oleh seorang atau orangorang yang betul-betul berhak mewakili dan/atau yang berwenang mewakili KSEI mengenai segala hal yang berkaitan dengan Konfirmasi Tertulis dan/atau KTUR yang diterbitkan dan sesuai dengan spesifikasi yang dikeluarkan oleh KSEI menurut Perjanjian Perwaliamanatan dan tidak bertanggung jawab terhadap pihak lainnya atas segala akibat dari kepercayaan tersebut. n. memberikan nasehat yang diperlukan Perseroan sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan. o. Wali Amanat wajib bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada Pemegang Obligasi atas kerugian karena kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Wali Amanat berhak dan berwenang untuk: a. meminta dokumen dan informasi yang diperlukan dari Perseroan dalam rangka menjalankan tugas pemantauan perkembangan pengelolaan perusahaan dan pengawasan pelaksanaan kewajibankewajiban yang wajib dipenuhi Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan. b. memegang kuasa untuk mewakili Pemegang Obligasi dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi, termasuk melakukan penuntutan hak-hak Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari Pemegang Obligasi dimaksud. c. menunjuk Profesi Penunjang Pasar Modal untuk membantu melakukan pemeriksaaan apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap kondisi lalai/default. Segala biaya yang timbul atas penunjukan tersebut menjadi beban Perseroan. d. menolak permintaan untuk diselenggarakannya RUPO yang diajukan oleh Pemegang Obligasi atau Perseroan apabila permintaan tersebut tidak sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang penolakan dan alasan penolakan. e. menerima fotocopy bukti pembayaran dari Perseroan sehubungan dengan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi pada hari yang sama saat dilakukan pembayaran tersebut. f. menerima pemberitahuan secara tertulis dari KSEI mengenai jumlah dana yang wajib dibayar oleh Perseroan untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi selambatlambatnya 2 (dua) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. g. menerima pemberitahuan secara tertulis dari KSEI mengenai pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi, termasuk dalam hal tidak dilaksanakannya pembayaran karena kegagalan atau keterlambatan Perseroan dalam menyediakan dana yang cukup, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/ atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. h. menerima daftar dari KSEI yang memuat rincian KTUR berikut spesifikasi dan spesimen KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum pelaksanaan RUPO. i. mendapatkan imbalan jasa dalam jumlah dan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian Perwaliamanatan. j. tidak bertanggung jawab kepada Perseroan atau Pemegang Obligasi atau pihak lain manapun karena alasan yang menyatakan keabsahan suatu Konfirmasi Tertulis dan/atau KTUR yang diajukan oleh Pemegang Obligasi namun ternyata kemudian diketahui palsu atau tidak sah setelah Wali Amanat melakukan verifikasi sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh KSEI. k. tidak bertanggung jawab kepada Perseroan atau Pemegang Obligasi atau pihak lain manapun mengenai penggunaan dana sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Perjanjian Perwaliamanatan.

181

3. PENUNJUKKAN, PENGGANTIAN DAN BERAKHIRNYA WALI AMANAT Berdasarkan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T No. 05 tanggal 1 September 2014, yang semuanya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, dengan keterangan untuk Penunjukan, penggantian dan berakhirnya tugas Wali Amanat adalah sebagai berikut: a. penunjukkan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Perjanjian Perwaliamanatan. b. penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut: i. Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut. ii. Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal. iii. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. iv. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang. v. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. vi. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal. vii. Atas permintaan para Pemegang Obligasi. viii. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah. ix. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.3. x. atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat. c. Apabila terjadi penggantian Wali Amanat karena salah satu sebab sebagaimana tersebut dalam huruf b angka 1 sampai dengan angka 4 diatas maka Perseroan berkewajiban untuk segera mencari pengganti wali amanat baru, dengan menunjuk wali amanat pengganti dalam waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kalender sejak kejadian tersebut dan dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak kejadian tersebut Perseroan harus melakukan pengumuman RUPO untuk menyelenggarakan RUPO dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan, untuk pengukuhan atau penggantian wali amanat pengganti tersebut. d. Penggantian Wali Amanat yang terjadi karena salah satu sebab sebagaimana tersebut dalam huruf b angka 5 sampai dengan angka 7 diatas maka Perseroan berkewajiban untuk segera mencari pengganti wali amanat baru, penggantian wali amanat tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari RUPO sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan. e. Dalam hal Wali Amanat mengajukan permohonan berhenti sebagaimana tersebut dalam huruf b angka 8 sampai dengan angka 10 diatas atau dalam hal Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Perjanjian Perwaliamanatan, setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturutturut kepada Perseroan, maka Wali Amanat dapat mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan. Permohonan pengunduran diri tersebut harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya. Atas hal pengunduran diri tersebut Perseroan bertanggung jawab untuk menunjuk wali amanat pengganti selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari kalender setelah diterima surat pengunduran diri tersebut, dalam hal Perseroan belum menunjuk wali amanat pengganti, maka selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah

182

disampaikannya surat pengunduran diri Wali Amanat tersebut, Wali Amanat berhak mengusulkan wali amanat pengganti dirinya dan kemudian segera mungkin menyelenggarakan RUPO. Perseroan berkewajiban menyelenggarakan RUPO, untuk melaporkan kepada Pemegang Obligasi mengenai rencana pengunduran diri Wali Amanat dan mengajukan penunjukan wali amanat pengganti yang harus siap memangku jabatannya pada saat efektifnya pengunduran diri Wali Amanat, Wali Amanat baru dapat berhenti bertugas selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan setelah permohonan berhenti tersebut diterima oleh RUPO dan wali amanat yang menggantikannya mulai memangku jabatannya, dan Perseroan wajib melunasi imbalan jasa yang masih terutang kepada Wali Amanat. f.

berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat: 1) Obligasi telah dilunasi baik Pokok Obligasi, Bunga Obligasi termasuk Denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran; 2) tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo Pokok Obligasi; atau 3) setelah diangkatnya wali amanat baru.

Dalam hal terjadi pemberhentian Wali Amanat, Perseroan harus dengan segera melakukan pengangkatan pengganti Wali Amanat, yang telah disetujui oleh RUPO, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat 7 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sedemikian rupa sehingga pada setiap waktu ada Wali Amanat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Dalam hal Wali Amanat berhenti menjadi Wali Amanat karena sebab-sebab tersebut dalam Pasal 3 ayat 7 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan maka Perjanjian Perwaliamanatan dengan sendirinya berakhir terhadap Wali Amanat yang sekarang, tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 3 ayat 11 Perjanjian Perwaliamanatan. Pengganti Wali Amanat yang telah diangkat dengan sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, wajib menandatangani, mengakui serta menyerahkan kepada Perseroan suatu surat yang menyatakan menerima atas pengangkatan tersebut dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan setuju menggantikan kedudukan hukum Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, selanjutnya pengganti Wali Amanat tanpa suatu tindakan atau akta lebih lanjut akan terikat sepenuhnya sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dengan semua hak, wewenang, kepercayaan, tugas serta kewajiban pendahulunya dengan akibat yang sah seperti disebutkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Wali Amanat bersama-sama Perseroan wajib mengumumkan perihal pengakhiran tugas Wali Amanat tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 7 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan sekurangkurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah pengganti Wali Amanat menjadi efektif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 10 Perjanjian Perwaliamanatan. Biaya pengumuman pengakhiran tugas Wali Amanat tersebut harus ditanggung oleh Perseroan. Segera setelah terjadi salah satu hal tersebut dalam Pasal 3 ayat 7 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan, Wali Amanat wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan tugas dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan kepada RUPO dan Perseroan serta melaporkan hasil keputusan RUPO tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan. Selama pertanggung-jawaban belum diterima baik oleh RUPO dan Perseroan, Wali Amanat belum diberi pembebasan dari tanggung jawab oleh Perseroan dan RUPO, maka Wali Amanat tetap bertanggung jawab secara hukum atas tugas dan kewajiban selaku Wali Amanat.

183

Untuk proses pelaporan yang dilaksanakan antara Wali Amanat dan Perseroan sesuai dengan Pasal 16 Perjanjian Perwaliamanatan adalah sebagai berikut: 1. Wali Amanat wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah ditemukan adaya indikasi kelalaian Perseroan. Indikasi Kelalaian Perseroan tersebut harus diperoleh Wali Amanat dengan adanya bukti yang cukup menurut analisa Wali Amanat. 2. Perseroan wajib menyampaikan laporan penggantian Wali Amanat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diangkatnya wali amanat baru. 3. Wali Amanat yang digantikan wajib menyampaikan laporan penggantian wali amanat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diangkatnya wali amanat baru. 4. Laporan penggantian Wali Amanat wajib paling kurang memuat : a. Alasan penggantian; dan b. Wali amanat baru. 5. Seluruh kewajiban penyampaian laporan yang terkait dalam Perjanjian Perwaliamanatan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, secara tertulis. 6. Dalam hal kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 jatuh tempo pada hari Sabtu atau hari Libur, maka penyampaian laporan dimaksud wajib disampaikan pada Hari Kerja pertama berikutnya. 3. Laporan Keuangan Wali Amanat Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting PT Bank Mega Tbk, yang informasi keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 diambil dari laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (penanggung jawab: Sinarta), auditor independen,dengan opini audit wajar tanpa pengecualian dalam laporannya tertanggal 28 Februari 2014 dan 6 Maret 2013. PT BANK MEGA Tbk NERACA Per 31 Desember 2013 dan 2012 (dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham) 31 Desember

Keterangan

2013

ASET Kas Giropada Bank Indonesia Giropada bank lain - Pihak berelasi - Pihak ketiga Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - Pihak berelasi - Pihak ketiga Efek-efek - Pihak berelasi - Pihak ketiga Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali Tagihan derivatif - Pihak ketiga Kredit yang diberikan - Pihak berelasi - Pihak ketiga Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai Kredit yang diberikan - neto Tagihan akseptasi - Pihak ketiga Aset pajak tangguhan

184

2012

1.430.545 4.848.144

1.355.207 4.666.818

11.129 1.299.723

13.283 912.249

170.000 11.070.890

8.493.576

17.646 14.213.258 -

20.964 17.454.798 2.019.332

2.163

19.987

303.794 29.869.070

358.911 26.627.284

(393.562) 29.779.302

(335.897) 26.650.298

235.362 27.827

321.252 58.527

31 Desember

Keterangan

2013

Aset tetap Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.200.249 (2013) dan Rp1,019,576 (2012) Aset lain-lain Setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai Sebesar Rp4.813 (2013) danRp24.023 (2012) - Pihak berelasi - Pihak ketiga JUMLAH ASET LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS Liabilitas segera - Pihak ketiga Simpanan dari nasabah Giro - Pihak berelasi - Pihak ketiga Tabungan - Pihak berelasi - Pihak ketiga Deposito berjangka - Pihak berelasi - Pihak ketiga Simpanan dari bank lain - Pihak berelasi - Pihak ketiga Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali Liabilitas derivatif - Pihak ketiga Utang pajak penghasilan Utang akseptasi - Pihak ketiga Pinjaman yang diterima - Pihak ketiga Obligasi subordinasi - Pihak ketiga Liabilitas imbalan pasca-kerja Beban yang masih harus di bayar dan Liabilitas lain-lain - Pihak berelasi - Pihak ketiga JUMLAH LIABILITAS EKUITAS Modal saham - nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per saham Modal dasar - 27.000.000.000 saham (2013) dan 6.400.000.000 saham (2012) Modal saham ditempatkan dan disetor penuh 6.963.775.206 saham (2013) 3.645,956,050 saham (2012) Tambahan modal disetor Cadangan umum Saldo laba Pendapatan komprehensif lain JUMLAH EKUITAS JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

185

2012

1.891.934

1.887.302

7.994 1.469.781 66.475.698

3.933 1.341.582 65.219.108

526.042

366.984

546.295 6.770.723

345.093 7.133.936

136.885 11.660.757

130.026 13.268.580

3.030.202 30.227.181

2.154.992 27.232.768

35.225 3.413.900 2.940.474

56.498 5.468.525 640.146

646 4.504

1.424 18.255

235.362

321.252

121.700

192.750

309.593

999.942 291.067

23.428 374.276 60.357.193

17.971 316.078 58.956.287

3.481.888 2.048.761 993 542.000 44.863 6.118.505 66.475.698

1.822.978 1.374.627 881 3.043.108 21.227 6.262.821 65.219.108





PT BANK MEGA Tbk. LAPORAN LABA RUGI Per 31 Desember 2013 dan 2012 (dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham) 31 Desember

Keterangan

2013

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL Pendapatan bunga Beban bunga PENDAPATAN BUNGA, BERSIH Pendapatan operasional lainnya Provisi dan komisi Keuntungan transaksi mata uang asing - neto (Kerugian) keuntungan penjualan efek-efek, bersih Kerugian perubahan nilai wajar instrumen keuangan - neto Lain lain Jumlah pendapatan operasional lainnya Beban operasional lainnya Provisi dan komisi Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan danaset non keuangan Beban umum dan administrasi Beban keryawan Jumlah beban operasional lainnya PENDAPATAN OPERASIONAL – NETO PENDAPATAN NON OPERASIONAL – NETO LABA SEBELUM BEBAN PAJAK Beban Pajak LABA TAHUN BERJALAN Pendapatan komprehensif lain Keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai Wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual – neto TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN LABA PER SAHAM DASAR (Rupiah penuh)

4.865.437 (2.169.386) 2.696.051

5.581.049 (2.238.937) 3.342.112

1.148.670 17.562 (83.994)

881.710 36.217 68.711

(198.852) 20.261 903.647

(46.987) 27.911 967.562

(23.906)

(25.424)

(343.520) (1.502.235) (1.122.177) (2.991.838) 607.860 24.690 632.550 (107.770) 524.780

(207.856) (1.373.710) (1.164.165) (2.771.155) 1.538.519 27.495 1.566.014 (188.602) 1.377.412

23.636 548.416 75

9.021 1.386.433 198

PT BANK MEGA Tbk Direksi S.E & O. Alamat PT Bank Mega Tbk adalah sebagai berikut : PT BANK MEGA Tbk Menara Bank Mega, Lantai 16 Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14 A Jakarta 12790 Telepon : (021) 79175000 Faksimili : (021) 7990720 Up: Capital Market Services

186

2012

XIV. AGEN PEMBAYARAN Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T No. 08 tanggal 1 September 2014, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI. Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari Minggu atau hari libur lainnya maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bank berikutnya. Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I, Lantai 5 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Tel. (021) 529-91099 Fax. (021) 529-91199

187

XV. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI Informasi Tambahan serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini: PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI/PENJAMIN EMISI OBLIGASI PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi) Plaza Mandiri Lantai 28 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190 Telp.: (021) 526 3445 Fax.: (021) 526 3507 Website: www.mandirisek.co.id

188