PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN YANG TELAH MENJADI EFEKTIF

INFORMASI TAMBAHAN

Tanggal Efektif Masa Penawaran Umum Tanggal Penjatahan

: : :

17 Juni 2014 05 Mei 2015 06 Mei 2015

Jadwal Emisi Tanggal Distribusi Secara Elektronik Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia

: :

08 Mei 2015 11 Mei 2015

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN. PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK Kegiatan Usaha: Bergerak di bidang perdagangan eceran dalam format minimarket dan jasa waralaba Berkedudukan di Tangerang, Indonesia Kantor Pusat: Jl. MH. Thamrin No. 9, Cikokol Tangerang 15117, Indonesia Telp: (021) 55755966, Fax: (021) 55744571-961 Situs Internet: www.alfamartku.com E-mail: [email protected]

Kantor Operasional: Perseroan memiliki 30 kantor cabang yang berlokasii di Cikokol, Serpong dan, Balaraja, Bogor, Cileungsi, Bekasi, Bandung (1 dan 2), Cilacap, Semarang, Klaten, Sidoarjo, Malang, Jember, Bali, Makassar, Lampung, Jambi, Palembang, Pekanbaru, Medan, Banjarmasin, Kotabumi, Rembang, Parung, Karawang, Plumbon, Lombok, Manado dan Pontianak.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I OBLIGASI BERKELANJUTAN I SUMBER ALFARIA TRIJAYA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH) DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I TERSEBUT, PERSEROAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I SUMBER ALFARIA TRIJAYA SECARA BERTAHAP SEBAGAI BERIKUT: PERSEROAN TELAH MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I SUMBER ALFARIA TRIJAYA TAHAP I TAHUN 2014 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I SUMBER ALFARIA TRIJAYA TAHAP II TAHUN 2015 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI”) Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri, yang diterbitkan tanpa warkat. Obligasi ini memberikan pilihan bagi Masyarakat untuk memiliki seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut: Seri A

: dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah)dan tingkat bunga sebesar 9,7% (sembilan koma tujuh persen) dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A.

Seri B

: dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) dan tingkat bunga sebesar 10% (sepuluh persen) dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 08 Agustus 2015, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK YANG BERGERAK MAUPUN YANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU (TANPA HAK PREFEREN) DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT DI BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI TENTANG PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I. SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI ATAS SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN OBLIGASI YANG DIBELI KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DAN PERUNDANG-PERUNDANGAN YANG BERLAKU. OBLIGASI YANG DIBELI KEMBALI OLEH PERSEROAN UNTUK DISIMPAN DIKEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DAN/ATAU DIBERLAKUKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI TIDAK BERHAK ATAS BUNGA OBLIGASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL PERMULAAN PENAWARAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEJAK DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PERIHAL PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT PADA 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA BERPEREDARAN NASIONAL. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT DI BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI TENTANG PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I. PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK DAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI. DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS UTANG JANGKA PANJANG DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA (“Fitch”): OBLIGASI AA-(idn) (Double A Minus) UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI TENTANG PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I. RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA YANG TIMBUL AKIBAT DARI KEGAGALAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DALAM MENGANTISIPASI DAN/ATAU MENCERMATI PERSAINGAN USAHA DISEKITARNYA, YANG MANA HAL TERSEBUT DAPAT BERDAMPAK NEGATIF TERHADAP KEUNTUNGAN, KINERJA KEUANGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK. RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT BCA SEKURITAS

PT HSBC SECURITIES INDONESIA

PT MANDIRI SEKURITAS

PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) WALI AMANAT PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 05 Mei 2015

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK di Jakarta dengan Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap I Tahun 2014 No. 002/SAT/PUOB/032014 tanggal 28 Maret 2014, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (“UUPM”). Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya secara bertahap. Total target dana yang dihimpun sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah). Pada Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap I Tahun 2014, Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap I Tahun 2014 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dan telah dicatatkan pada BEI sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek. Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I tersebut, Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap II dimana Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap II Tahun 2015 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,(satu triliun Rupiah) dan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-SP-001/BEI.PG2/03-2014 tanggal 26 Maret 2014 yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi maka Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap II akan batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap II ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, pendapat, dan laporan yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia, kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing. Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap II ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap II ini bukan merupakan pihak Afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek dapat dilihat pada Bab IX tentang Penjaminan Emisi Obligasi. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I OBLIGASI BERKELANJUTAN INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI BERKELANJUTAN INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT. PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK. PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO. IX.C.11 LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO. KEP-712/BL/2012 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 TENTANG PEMERINGKATAN ATAS EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..............................................................................................................................................i DEFINISI DAN SINGKATAN..................................................................................................................iii RINGKASAN........................................................................................................................................xiii I.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I................................................................................1

II.

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM

BERKELANJUTAN I TAHAP II...................................................................................................18

III.

PERNYATAAN UTANG...............................................................................................................20

IV.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING..................................................................................32

V.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.............................................36 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN......................................................................................36 2. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

SEJAK PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN I SUMBER ALFARIA

TRIJAYA TAHAP I TAHUN 2014..........................................................................................37

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN.................................................................................38 4. SUMBER DAYA MANUSIA..................................................................................................42 5. STRUKTUR ORGANISASI FUNGSIONAL PERSEROAN..................................................43 6. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN............44 7. KETERANGAN TAMBAHAN MENGENAI ENTITAS ANAK.................................................45 8. TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI......................................................................53 9. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK LAIN......................................59 10. PERKARA-PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN

KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA DEWAN KOMISARIS DAN

DIREKSI ENTITAS ANAK....................................................................................................63

11. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP............................................................................69 12. ASURANSI...........................................................................................................................72 13. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI).............................................................................78 VI.

KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.............................82 1. UMUM..................................................................................................................................82 2. JARINGAN KANTOR OPERASIONAL................................................................................82 3. KEGIATAN USAHA..............................................................................................................82 4. PROSPEK USAHA...............................................................................................................86

VII.

EKUITAS.....................................................................................................................................89

i

VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI...............................................................................................90 IX.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I..............................................................................91

X.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM...............................................................................................95

XI.

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI.......................................................123

XII.

KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT.............................................................................129

XIII. AGEN PEMBAYARAN..............................................................................................................136 XIV. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN

PEMBELIAN OBLIGASI...........................................................................................................137

ii

DEFINISI DAN SINGKATAN DEFINISI Afiliasi

Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 UUPM berarti: (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Agen Pembayaran

Berarti KSEI, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.

BAE

Berarti Biro Administrasi Efek.

Bank Kustodian

Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Bapepam atau Bapepam dan LK atau OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Bapepam

Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Bapepam dan LK

Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/ KMK.01/2005 tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember dua ribu lima) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober dua ribu sepuluh) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang pada saat ini fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dilaksanakan oleh OJK berdasarkan Undang-Undang OJK.

Bunga Obligasi

Berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Bursa Efek

Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”), berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

iii

Daftar Pemegang Rekening Obligasi

Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

Denda

Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) pertahun diatas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enampuluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Efek

Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif efek.

Emisi

Berarti penerbitan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan I.

Entitas Anak

Berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki secara langsung maupun tidak langsung kepemilikan saham di atas 50% (lima puluh persen) dan/atau perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan.

Fitch

Berarti PT Fitch Ratings Indonesia, selaku pihak yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan Perseroan.

Force Majeure

Berarti satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang terdapat pada Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Gudang

Berarti gudang atau Distribution Center (DC) yang didirikan di berbagai lokasi sebagai tempat penyimpanan produk dan pusat logistik untuk melayani pasokan produk bagi seluruh jaringan gerai-gerai yang dimiliki Perseroan atau Entitas Anak atau pihak penerima waralabanya.

Hari Bursa

Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.

Hari Kalender

Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun dalam Gregorius Calendar tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktuwaktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

Hari Kerja

Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suat keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

HGB

Berarti Hak Guna Bangunan.

Informasi Tambahan

Berarti Informasi Tambahan ini, dan yang diumumkan dalam surat kabar untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 36.

Jumlah Terutang

Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.

iv

Konfirmasi Tertulis

Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.

KTUR

Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.

Konsultan Hukum

Berarti konsultan hukum yang terdaftar di Bapepam atau Bapepam dan LK atau OJK.

KSEI

Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Kustodian

Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi dan harta yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima Bunga Obligasi dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

Laba sebelum PPh Badan

Berarti laba (rugi) sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak bersih dan dikurangi dengan bagian laba (rugi) yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali.

Laba (rugi) komprehensif Berarti laba (rugi) komprehensif selama periode/tahun berjalan-bersih – bersih setelah pajak yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Laporan Posisi Keuangan

Berarti neraca keuangan.

Masyarakat

Berarti perorangan dan/atau Badan Hukum, baik Warga Negara Indonesia/ Badan Hukum Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Hukum Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Menkumham

Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (semula bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, diubah menjadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, diubah kembali menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan perubahan terakhir menjadi Menkumham) atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Obligasi Berkelanjutan

Berarti Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya yang akan ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan I dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah).

v

Obligasi

Berarti surat berharga bersifat utang sesuai dengan Seri Obligasi, dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap II Tahun 2015, yang akan ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap II yang merupakan penawaran Obligasi Tahap II dari Penawaran Umum Berkelanjutan dan dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Tahap II dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI, dengan jumlah pokok Obligasi Tahap II sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) dan 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan ketentuan: Seri A

:

dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dan tingkat bunga sebesar 9,7% (sembilan koma tujuh persen) dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A.

Seri B :

dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp400.000.000.000,- sebesar 10% (sepuluh persen) dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B.

Jumlah pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan pokok Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. OJK

Berarti Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan disektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang OJK.

Pemegang Obligasi

Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: (a). Rekening Efek pada KSEI, atau (b). Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.

Pemegang Rekening

Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pemeringkat

Berarti Fitch atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK yang disetujui penggantinya oleh Wali Amanat.

Penawaran Umum

Berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Penawaran Umum Berkelanjutan I

Berarti kegiatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan.

vi

Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap II

Berarti kegiatan Penawaran Umum Berkelanjutan I atas Obligasi yang mengacu kepada Peraturan OJK No. 36.

Pengakuan Utang

Berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi sebagaimana termaktub dalam akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap II Tahun 2015, Nomor 24 tanggal 21 April 2015 yang dibuat di hadapan Kamelina SH, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahanpenambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh Perseroan di kemudian hari.

Penitipan Kolektif

Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penjamin Emisi Efek

Berarti pihak-pihak yang membuat dan menandatangani perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap II bagi kepentingan Perseroan dimana masing-masing menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) atas pembelian dan pembayaran sisa Obligasi yang tidak diambil oleh Masyarakat sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT HSBC Securities Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek

Berarti pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap II sesuai dengan ketentuan UUPM yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT HSBC Securities Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi.

Peraturan No. IX.A.2

Berarti Peraturan Nomor: IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.


Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.


Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.15, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-555/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan. Peraturan No. IX.A.15 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Peraturan OJK No. 36.

Peraturan No. IX.C.1

Berarti Peraturan Bapepam No.IX.C.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.


Berarti Peraturan Bapepam No.IX.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum.


Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.C.11, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Peraturan No. IX.I.5

Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.I.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

vii

Peraturan No. IX.J.1

Berarti Peraturan Bapepam No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Peraturan No. VI.C.3

Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan.

Peraturan No. VI.C.4

Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

Peraturan No. IX.E.1

Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan No. IX.E.2

Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Peraturan No. X.K.4

Peraturan Bapepam dan LK No.X.K.4, Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Peraturan OJK No. 33

Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.


Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.


Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.36/POJK.4/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.

Perjanjian Agen Pembayaran

Berarti perjanjian yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan KSEI, sebagaimana dimuat dalam akta Perjanjian Agen Pembayaran Nomor 26 tanggal 21 April 2015, yang dibuat di hadapan Kamelina SH, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahanpenambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI

Berarti perjanjian yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan KSEI perihal Pendaftaran Obligasi di KSEI tanggal 21 April 2015 Nomor: SP-0020/PO/KSEI/0415, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihakpihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

Berarti perjanjian yang dibuat oleh dan antara Perseroan, para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang termaktub dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap II Tahun 2015 Nomor 25 tanggal 21 April 2015, yang dibuat dihadapan Kamelina SH, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/ atau pembaharuan pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari.

viii

Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi

Berarti perjanjian yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Wali Amanat yang termaktub dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap II Tahun 2015 Nomor 23, tanggal 21 April 2015, yang dibuat di hadapan Kamelina SH, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahanpenambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek

Berarti perjanjian yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia yang termaktub dalam Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, No. SP-001/BEI.PG2/03-2014 tertanggal 26 Maret 2014 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.

Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan I

Berarti pernyataan yang dibuat oleh Perseroan yang termaktub dalam Akta Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahun 2014 Nomor 32 tanggal 26 Maret 2014, yang diubah dengan Akta Amandemen I Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahun 2014 Nomor 07 tanggal 09 Juni 2014, yang diubah dengan Akta Amandemen II Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Sumbar Alfaria Trijaya Tahap II Tahun 2015 Nomor 22 tanggal 21 April 2015 yang kesemuanya dibuat dihadapan Kamelina SH, Notaris di Jakarta, dan perubahan-perubahannya dan/atau penambahan penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh Perseroan di kemudian hari.

Pernyataan Pendaftaran Berarti penyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 19 UUPM juncto Peraturan No. IX.C.1, dan Peraturan No. IX.A.1 berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada Ketua OJK sebelum melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan I kepada Masyarakat, termasuk pengubahan-pengubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK. Perseroan

Berarti PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Tangerang.

Perusahaan Efek

Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Perusahaan Afiliasi

Berarti perusahaan yang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

Pokok Obligasi

Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan I, berdasarkan Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah), yang ditawarkan secara bertahap yaitu Obligasi Tahap I dan Obligasi Tahap II dimana: a) jumlah Pokok Obligasi Tahap I sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap I Tahun 2014 (“Pokok Obligasi Tahap I”); b) jumlah Pokok Obligasi Tahap II Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) dan 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi (“Pokok Obligasi”);

ix

Jumlah Pokok Obligasi Tahap I dan Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali (buyback) sebagai pelunasan Pokok Obligasi Tahap I dan Pokok Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Prospektus

Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 UUPM dan Peraturan No. IX.C.2 serta dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2 dan Peraturan OJK No. 36.

PSAK

Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Rekening Efek

Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi.

RUPO

Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

RUPS

Berarti Rapat Umum Pemegang Saham.

RUPSLB

Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Seri Obligasi

Berarti 2 (dua) Seri Obligasi yaitu: 1) Seri Obligasi A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang yang ditawarkan sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) sebesar 9,7% (sembilan koma tujuh persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. 2) Seri Obligasi B: Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang yang ditawarkan sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Ruiah) sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Satuan Pemindahbukuan Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Sertifikat Jumbo Obligasi Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam penitipan kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. SABH

Berarti Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Tanggal Distribusi

Berarti tanggal distribusi Obligasi kepada Pemegang Obligasi, yang akan disitribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan. Tanggal Distribusi adalah 08 Mei 2015.

Tanggal Emisi

Berarti tanggal pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, dengan memperhatikan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yaitu tanggal sebagaimana dimuat dalam Informasi Tambahan, yang dalam hal ini adalah tanggal 08 Mei 2015.

x

Tanggal Pelunasan

Berarti tanggal dimana Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran yaitu tanggal 08 Mei 2018 untuk Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A dan 08 Mei 2020 untuk Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Tanggal Pembayaran

Berarti tanggal pembayaran dana hasil emisi Obligasi kepada Perseroan yang akan disetor oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dalam hal ini adalah tanggal 08 Mei 2015.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi

Berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening Obligasi melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Tanggal Penjatahan

Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi yaitu pada tanggal 06 Mei 2015.

Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi

Berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening Obligasi, melalui Agen Pembayaran, yang dalam hal ini adalah tanggal 08 Mei 2018 untuk Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A dan 08 Mei 2020 untuk Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B.

Undang-Undang OJK

Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 Nopember 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan berikut segala perubahan dan peraturan pelaksanaannya.

UUPM

Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal berikut segala perubahan dan peraturan pelaksanaannya.

UUPT

Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut segala perubahan dan peraturan pelaksanaannya.

Undang-undang Perpajakan

Berarti Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 (seribu sembilan ratus Sembilan puluh empat) tentang Perubahan Atas Undangundang No. 6 Tahun 1983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) tentang Undang-undang dan Tata Cara Perpajakan, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2000 (dua ribu) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, berikut segala perubahan dan peraturan pelaksanaannya.

Wali Amanat

Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang dalam hal ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

xi

SINGKATAN MIDI

PT Midi Utama Indonesia Tbk.

SIL

PT Sumber Indah Lestari.

STL

PT Sumber Trijaya Lestari.

ARA

Alfamart Retail Asia Pte. Ltd.

xii

RINGKASAN Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca bersama-sama dengan keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN Perseroan adalah perseroran terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 21, tanggal 22 Februari 1989 yang dibuat di hadapan Gde Kertayasa, SH, Notaris di Jakarta dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C2-7158.HT.01.01.Th.89 tanggal 7 Agustus 1989 dan didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah No. 11/Leg/1999 tanggal 12 Juli 1999, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59 tanggal 23 Juli 1999, Tambahan No. 4414. Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian, telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat No. 03 tanggal 5 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H. MKn, Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah diberitahukan oleh Notaris tersebut kepada Menkumham dan diterima oleh Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-09512.40.21.2014 tanggal 10 Desember 2014, Daftar Perseroan No. AHU-0129571.40.80.2014 tanggal 10 Desember 2014. Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia akan dilakukan oleh Menkumham sesuai ketentuan UUPT. Berdasarkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 503/671-EKB/VII/2014 tertanggal 12 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang, Perseroan memiliki kantor pusat yang berkedudukan di Jl. MH Thamrin No. 9, Cikokol, Tangerang 15117, Indonesia. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MODAL SAHAM Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah) setiap saham Nilai Nominal per Saham Rp10,00 Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) Persentase (%) Modal Dasar 120.000.000.000 1.200.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 38.614.252.900 386.142.529.000 PT Sigmantara Alfindo 14.731.056.910 147.310.569.100 38,15 UBS AG Singapore Non S/A PT Sigmantara Alfindo (*) 5.662.425.000 56.624.250.000 14,66 Lawson Inc (**) 864.705.900 8.647.059.000 2,24 Solihin 180.000 1.800.000 0,00 Masyarakat dibawah 5% 17.355.885.090 173.558,850,900 44,95 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 38.614.252.900 386.142.529.000 100,00 Saham Dalam Portepel 81.385.747.100 813.857.471.000 (*) Saham milik PT Sigmantara Alfindo yang dimasukkan ke dalam penitipan pada UBS AG Singapore selaku Kustodian. (**) Saham yang diperoleh dari pengeluaran modal ditempatkan dan disetor tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan dalam bulan Desember 2014 dengan saham tersebut tidak dapat dipindah tangankan/dijual dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak diperolehnya saham tersebut. Keterangan

xiii

PROSPEK USAHA PERSEROAN Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (“Aprindo”) melaporkan bahwa penjualan seluruh anggotanya telah mencapai Rp168 triliun di tahun 2014, yang mencerminkan kenaikan sebesar 13,51% dibandingkan penjualan ritel pada tahun 2013 sebesar Rp148 triliun. Di sisi lain, pertumbuhan majemuk tahunan penjualan seluruh anggota Aprindo dari tahun 2010-2014 adalah sebesar 20,38%. Khusus bagi segmen minimarket, perkembangan bisnis dalam beberapa tahun ini terus melaju seiring dengan pergerakan dinamika kehidupan masyarakat moderen yang mengandalkan kebutuhan berbelanja sehari-hari yang praktis, cepat, dan dekat dengan kegiatan beraktivitas sehingga menumbuhkan banyak peluang pembukaan gerai baru. Hal tersebut tercermin dari semakin ramainya kehadiran minimarket dengan konsep yang berbeda-beda serta banyaknya pendatang baru yang turut meningkatkan persaingan bisnis. Bahkan, tidak sedikit bisnis waralaba berbasis internasional yang telah beroperasi saat ini. Aprindo memperkirakan bahwa pada tahun 2015 ini, penjualan seluruh anggotanya akan meningkat sebesar 10% dibandingkan dengan realisasi di tahun 2014. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan dalam Entitas Anak berikut: Nama Perusahaan

Kegiatan Usaha

Persentase Kepemilikan

MIDI

Perdagangan

86,72%

SIL

Perdagangan

82,50%

STL ARA

Perdagangan online Investasi

99,9% 100,00%

Tahun Dimulainya Penyertaan 2008 disertai penambahan penyertaan pada tahun 2013 dan 2014 2012 disertai penambahan penyertaan pada tahun 2014 2015 2013

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material pada posisi keuangan konsolidasian, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Laporan Keuangan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Purwantono, Suherman & Surja, akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang berisi paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 1 Januari 2012/ 31 Desember 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 sehubungan dengan transaksi restrukturisasi entitas sepengendali. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang berisi paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 sehubungan dengan transaksi restrukturisasi entitas sepengendali.

xiv

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN Keterangan Aset Lancar Aset Tidak Lancar TOTAL ASET Liabilitas Jangka Pendek Liabilitas Jangka Panjang TOTAL LIABILITAS TOTAL EKUITAS *) Disajikan kembali

2014 7.805.421 6.187.147 13.992.568 8.534.521 2.451.497 10.986.018 3.006.550

(dalam jutaan Rupiah)

2013 5.727.070 5.235.157 10.962.227 6.978.407 1.380.093 8.358.500 2.603.727

2012* 4.764.235 4.179.882 8.944.117 4.882.850 807.349 5.690.199 3.253.918

2011* 3.105.605 3.021.222 6.126.827 3.676.088 738.805 4.414.893 1.711.934

2010* 2.612.666 2.612.076 5.224.742 3.273.963 631.141 3.905.104 1.319.638

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN (dalam jutaan Rupiah) KETERANGAN Pendapatan neto Laba bruto Laba usaha Laba tahun berjalan *) Disajikan kembali

2014 41.773.316 7.671.700 1.168.507 572.318

2013 34.897.259 6.319.339 944.655 569.042

2012* 27.176.968 4.388.217 703.134 481.076

2011* 20.734.936 3.340.526 568.406 360.674

2010* 15.569.000 2.456.545 388.023 255.823

Ringkasan data keuangan penting Perseroan lebih lengkap dapat dilihat pada Bab IV Ikthisar Data Keuangan Penting dalam Informasi Tambahan ini. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI Nama Obligasi

:

Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap II Tahun 2015.

Jumlah pokok Obligasi

:

Sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), di mana Seri A sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dan Seri B sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah).

Jangka Waktu

:

Seri A : 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Seri B : 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga

:

Seri A : 9,7% (sembilan koma tujuh persen). Seri B : 10% (sepuluh persen).

Harga Penawaran

:

100% dari nilai Pokok Obligasi.

Satuan Pemesanan

:

Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan Pemindahbukuan

:

Rp1,- (satu Rupiah).

Pembayaran Kupon Bunga

:

Triwulanan.

Hasil Pemeringkatan Obligasi

:

AA-(idn) (Double A Minus) dari Fitch. RINGKASAN PERTIMBANGAN (RATIONALE) Efek utang dengan peringkat AA-(idn) mencerminkan ekspektasi akan resiko gagal bayar yang relatif rendah terhadap Perseroan atau Obligasi yang diterbitkan di negara yang sama. Resiko gagal bayar tersebut pada dasarnya hanya sedikit berbeda dari peringkat perusahaan atau obligasi tertinggi di negara yang bersangkutan.

xv

Jaminan

:

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu (tanpa hak preferen) dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari.

Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi (Sinking Fund)

:

Perseroan tidak melakukan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap II ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap II ini.

Pembelian Kembali Obligasi (Buy back)

:

Satu tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau disimpan dengan memperhatikan ketentuan dan perundangperundangan yang berlaku. Obligasi yang dibeli kembali oleh Perseroan untuk disimpan dikemudian hari dapat dijual kembali dan/atau diberlakukan sebagai pelunasan Obligasi dan Obligasi ini tidak berhak atas Bunga Obligasi. Rencana pembelian kembali diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal permulaan penawaran pembelian kembali Obligasi. Selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak dilakukannya pembelian kembali Obligasi, Perseroan wajib mengumumkan perihal pembelian kembali Obligasi tersebut pada 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran nasional. Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali diuraikan dalam Bab I Informasi Tambahan ini perihal Penawaran Umum Berkelanjutan I.

Wali Amanat

:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi. b. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran Denda. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. c. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

xvi

d. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya. f. Hak Pemegang Obligasi atas jaminan Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hakhak kreditur Perseoran lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I TAHAP II Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap II, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk: 1. Sekitar 50% digunakan untuk membayar sebagian jumlah utang jangka pendek (revolving) yang terutang kepada PT Bank Central Asia Tbk pada tanggal jatuh tempo. 2. Sekitar 50% digunakan untuk membayar sebagian jumlah utang jangka pendek (revolving) yang terutang kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada tanggal jatuh tempo. Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap II dapat dilihat pada Bab II Informasi Tambahan ini. PERPAJAKAN Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia. WALI AMANAT PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

xvii

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I OBLIGASI BERKELANJUTAN I SUMBER ALFARIA TRIJAYA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000,(DUA TRILIUN RUPIAH) DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I TERSEBUT, PERSEROAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I SUMBER ALFARIA TRIJAYA SECARA BERTAHAP SEBAGAI BERIKUT: PERSEROAN TELAH MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I SUMBER ALFARIA TRIJAYA TAHAP I TAHUN 2014 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I SUMBER ALFARIA TRIJAYA TAHAP II TAHUN 2015 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri, yang diterbitkan tanpa warkat. Obligasi ini memberikan pilihan bagi Masyarakat untuk memiliki seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut: Seri A

:

Seri B

:

dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dan tingkat bunga sebesar 9,7% (sembilan koma tujuh persen) dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A. dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp400.000.000.000,(empat ratus miliar Rupiah) dan tingkat bunga sebesar 10% (sepuluh persen) dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 08 Agustus 2015, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA. Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang (Obligasi) dari PT Fitch Ratings Indonesia (“Fitch”): AA-(idn) (Double A Minus)

PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK Kegiatan Usaha: Bergerak di bidang perdagangan eceran dalam format minimarket dan jasa waralaba Berkedudukan di Tangerang, Indonesia Kantor Pusat: Jl. MH. Thamrin No. 9, Cikokol Tangerang 15117, Indonesia Telp: (021) 55755966 - Fax: (021) 55744571-961 - Situs Internet: www.alfamartku.com - E-mail: [email protected] Kantor Operasional: Perseroan memiliki 30 kantor cabang yang berlokasi di Cikokol, Serpong, Balaraja, Bogor, Cileungsi, Bekasi, Bandung (1 dan 2), Cilacap, Semarang, Klaten, Sidoarjo, Malang, Jember, Bali, Makassar, Lampung, Jambi, Palembang, Pekanbaru, Medan, Banjarmasin, Kotabumi, Rembang, Parung, Karawang, Plumbon, Lombok, Manado dan Pontianak. RISIKO UTAMA RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA YANG TIMBUL AKIBAT DARI KEGAGALAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DALAM MENGANTISIPASI DAN/ATAU MENCERMATI PERSAINGAN USAHA DISEKITARNYA, YANG MANA HAL TERSEBUT DAPAT BERDAMPAK NEGATIF TERHADAP KEUNTUNGAN, KINERJA KEUANGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.

1

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITERBITKAN 1. UMUM Obligasi diterbitkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Penjelasan Obligasi yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok dari Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Informasi lebih lengkap, dapat dilihat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Pelunasan pokok Obligasi dan/atau pembayaran bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI, selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran, kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran sebagaimana yang telah ditentukan, seperti yang tertera pada Bab ini. Bilamana tanggal pembayaran oleh KSEI jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya. Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek yang lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memperlakukan setiap Pemegang Obligasi sebagai pemegang Obligasi yang sah sebagaimana dibuktikan dalam Konfirmasi Tertulis untuk menerima pelunasan pokok Obligasi, pembayaran bunga Obligasi dan hak-hak lainnya yang berhubungan dengan Obligasi. Penarikan Obligasi ke luar Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku di pasar modal Indonesia dan keputusan RUPO. 2. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan penawaran Umum berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK No. 36, sebagai berikut: 1. Penawaran umum berkelanjutan I dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap II disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I. 2. Perseroan merupakan emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun. 3. Selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I, Perseroan tidak sedang mengalami Gagal Bayar sebagaimana didefinisikan pada Peraturan OJK No. 36. 4. Efek yang diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan I adalah Efek bersifat utang (dalam hal ini adalah Obligasi) dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Pemeringkat.

2

3. SYARAT-SYARAT OBLIGASI Perseroan berjanji dan mengikat diri pada Wali Amanat, baik pada Wali Amanat untuk diri Wali Amanat sendiri maupun kepada Wali Amanat sebagai kuasa Pemegang Obligasi (janji dan pengikatan diri ini dibuat dan mengikat bagi Perseroan terhadap setiap Pemegang Obligasi) bahwa Perseroan akan mengeluarkan Obligasi atau melakukan Emisi dengan syarat-syarat sebagai berikut: a. Nama Obligasi:

Obligasi ini diberi nama Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap II Tahun 2015.

b. Utang Pokok Obligasi: 1) Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp1.000.000.000.000,(satu triliun Rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) seri, yakni: Seri A : sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah). Seri B : sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah). Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembelian kembali (buy back) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. 2) Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya. c. Jatuh Tempo Obligasi:

1) Jadwal Pelunasan Pokok Obligasi: Jatuh tempo Pokok Obligasi adalah sesuai dengan tanggal pelunasan Pokok Obligasi. Adapun Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut: Bunga Ke1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Seri A 08 Agustus 2015 08 Nopember 2015 08 Pebruari 2016 08 Mei 2016 08 Agustus 2016 08 Nopember 2016 08 Pebruari 2017 08 Mei 2017 08 Agustus 2017 08 Nopember 2017 08 Pebruari 2018 08 Mei 2018 -

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Seri B 08 Agustus 2015 08 Nopember 2015 08 Pebruari 2016 08 Mei 2016 08 Agustus 2016 08 Nopember 2016 08 Pebruari 2017 08 Mei 2017 08 Agustus 2017 08 Nopember 2017 08 Pebruari 2018 08 Mei 2018 08 Agustus 2018 08 Nopember 2018 08 Pebruari 2019 08 Mei 2019 08 Agustus 2019 08 Nopember 2019 08 Pebruari 2020 08 Mei 2020

2) Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

3

3) Tata cara pembayaran Pokok Obligasi: a) Pokok Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. b) Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. c) Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan. d. Bunga Obligasi: 1) Sifat dan besarnya tingkat bunga:

Tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap, yakni sebesar 9,7% (sembilan koma tujuh persen) pertahun untuk Seri A dan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk Seri B.

2) Jadwal dan periode pembayaran:

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Jadwal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah tanggal-tanggal sebagaimana dimuat dalam Informasi Tambahan, dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

3) Penghitungan bunga;

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

4) Tata cara pembayaran bunga: a) Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. b) Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening. Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. c) Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

4

e. Obligasi Merupakan Bukti Utang: 1) Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Obligasi merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. 2) Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan. f.

Pendaftaran Obligasi di KSEI: 1) Obligasi telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku. 2) Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

g. Penarikan Obligasi: Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO. h. Pengalihan Obligasi: Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi. i.

Satuan Perdagangan Obligasi: Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan/atau kelipatannya atau-dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

j.

Pembelian Kembali:

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar; 2) Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek; 3) Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.

5

4) Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; 5) Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO; 6) Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi. 7) Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar; 8) Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai; 9) Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8), paling sedikit memuat informasi tentang: a) Periode penawaran pembelian kembali; b) Jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali; c) Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali; d) Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi; e) Tata cara penyelesaian transaksi; f) Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual; g) Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi; h) Tata cara pembelian kembali Obligasi; dan i) Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi; 10) Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali; 11) Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi; 12) Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9) dengan ketentuan: a) Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan; b) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan c) Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi; 13) Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain: a) Jumlah Obligasi yang telah dibeli; b) Rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali; c) Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan d) Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi; 14) Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut; dan 15) Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan: a) Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau

6

b) Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali. 16) Dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin. 17) Dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut. k. Jaminan: Obligasi ini tidak dijamin secara khusus kecuali jaminan sebagaimana diatur dalam subbab 6 tentang Jaminan di bawah ini. l. Sanksi: Apabila Perseroan tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi antara lain apabila Perseroan lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan wajib membayar Denda. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya. m. Lain-lain: 1) Kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi pada setiap waktu merupakan kewajiban Perseroan yang sah dan yang tidak bersyarat serta bersifat mutlak. 2) Pembayaran Bunga Obligasi, Pokok Obligasi dan Denda (jika ada) merupakan hak dari para Pemegang Obligasi. 3) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang merupakan Pemegang Rekening dapat bertindak untuk dirinya sendiri atau berdasarkan surat kuasa bertindak untuk dan atas nama nasabahnya sebagai Pemegang Obligasi. 4) Bagi Pemegang Obligasi berlaku ketentuan perpajakan sesuai - dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, Perseroan melalui Agen Pembayaran harus memotong ajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran akan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Obligasi. 4. PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang yang harus dibayar oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa: a. Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut: 1) Melanggar pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (debt covenants) adalah sebagai berikut: a) memberikan pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan Afiliasi (kecuali Entitas Anak dan karyawan Perseroan) ataupun pihak ketiga lainnya dimana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman tersebut melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terakhir yang telah diaudit, kecuali pinjaman yang telah ada sebelum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi ditandatangani atau dalam rangka kegiatan usaha Perseroan.

7

b) menjual atau melepaskan aset tidak bergerak atau harta kekayaan Perseroan, kecuali: (a) dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari atau (b) yang berkaitan dengan transaksi yang telah ada sebelum tanggal penandatangan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. c) melakukan penggabungan dan/atau peleburan, kecuali penggabungan dan/atau peleburan yang dilakukan dengan atau pada perusahaan yang bidang usahanya sama atau dalam rangka kegiatan usaha Perseroan dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi. d) menjaminkan, menggadaikan dan/atau mengagunkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terakhir yang telah diaudit kepada pihak ketiga manapun, kecuali jaminan dan agunan yang telah diberikan sebelum tanggal penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. e) memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) kepada pihak lain dimana jumlah kewajiban/hutang yang dijamin tersebut setiap saat secara kumulatif melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan yang dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terakhir yang telah diaudit, kecuali apabila jaminan perusahaan tersebut diberikan untuk menjamin hutang/kewajiban Entitas Anak. f) melakukan pembayaran kewajiban yang terutang kepada pihak lain selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Pengakuan Utang, kecuali: (a) pembayaran kewajiban terutang yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari dan (b) kewajiban kepada kreditur lain berdasarkan perjanjian yang ditandatangani sebelum penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. g) melakukan perubahan dalam kegiatan usaha utama Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi. h) melakukan pengambilalihan perusahaan di luar kegiatan usaha utama Perseroan. i) melakukan penurunan modal dasar dan/atau modal ditempatkan dan/atau modal disetor Perseroan. j) membuat perjanjian atau mengadakan transaksi yang mempunyai syarat dan ketentuan yang memiliki dampak negatif material terhadap jalannya usaha Perseroan serta dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi. 2) Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a 1) di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut: a) Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; b) Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/ dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan c) Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

8

b. Perseroan berkewajiban untuk: 1) Menyetorkan dana (in good funds) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/ atau pelunasan Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran sesuai dengan surat keterangan Wali Amanat yang disampaikan kepada Perseroan yang didasarkan pada keterangan Agen Pembayaran mengenai Jumlah Terutang, paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran tersebut pada hari yang sama. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang tersebut pada angka 1) ini, maka Perseroan harus membayar Denda sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. 2) Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. 3) Memelihara secara konsisten sistem pembukuan, pengawasan internal dan pencatatan akutansi berdasarkan PSAK serta sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. 4) Memberitahukan dengan segera kepada Wali Amanat secara tertulis setelah terjadi kelalaian seperti tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau apabila ada kejadian atau perkembangan penting yang berpengaruh secara negatif dan material terhadap kinerja dan kemampuan Perseroan dalam melunasi Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi. 5) Memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis sebelum dilakukan pengambilalihan dalam kaitannya dengan kegiatan usaha utama Perseroan. 6) Membayar semua kewajiban pajak, restribusi dan kewajiban Perseroan lainnya kepada Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku. 7) Memelihara aset tetap dengan baik dan mengasuransikannya kepada perusahaan asuransi yang secara umum dikenal mempunyai reputasi baik. 8) Memelihara dan mempertahankan dari waktu ke waktu rasio keuangan Perusahaan yang dihitung dari laporan keuangan konsolidasi terakhir, yakni rasio antara jumlah kewajiban/ hutang yang berbeban bunga terhadap jumlah modal (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) tidak lebih dari 2,5 kali. 9) Mempertahankan dan menjaga Perseroan sebagai perseroan terbatas serta mempertahankan dan menjaga ijin-ijin, dan/atau persetujuan-persetujuan material yang dimiliki Perseroan. 10) Menyerahkan kepada Wali Amanat: a) Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibidang Pasar Modal yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek dan KSEI, salinan dari pemberitahuan atau suratsurat edaran kepada pemegang saham Perseroan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. b) Salinan resmi, akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Obligasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan. c) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK selambat-lambatnya dalam waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal. d) Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan kepada OJK, dan Bursa Efek atau selambat-lambatnya dalam waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal. e) Laporan keuangan triwulan Perseroan yang tidak diaudit yang harus diserahkan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah akhir tanggal triwulan. 11) Memberitahukan secara tertulis dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi dari salinan akta-akta yang terkait dengan perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, pembagian dividen dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan.

9

12) Mengijinkan Wali Amanat untuk sewaktu-waktu selama jam kerja dan Hari Kerja melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya dan Perseroan wajib memberi keteranganketerangan dan data-data yang diminta Wali Amanat sesuai dengan tugas dan fungsi Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. 13) Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. 14) Memberikan data, keterangan dan penjelasan yang sewaktu-waktu diminta Wali Amanat secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. 15) Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi termasuk pembaharuannya (apabila ada) dan menyampaikan fotokopi Sertifikat Jumbo Obligasi kepada Wali Amanat. 16) Perseroan wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. VI.C.4. 5. KEJADIAN KELALAIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA a. Salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai dan Wali Amanat dapat mengambil tindakan-tindakan yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi: 1) Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau 2) Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi (selain angka 1) dan angka 6)); atau 3) Fakta mengenai keadaan atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan dalam Informasi Tambahan maupun Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau 4) Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian utang antara Perseroan oleh salah satu krediturnya atau lebih (cross default), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian yang berkaitan jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang seluruhnya menjadi dapat ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum jatuh temponya pembayaran kembali berdasarkan perjanjian terkait dan keadaan tersebut berlangsung terus menerus selama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut yang disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau 5) Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau 6) Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau 7) Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; b. Ketentuan mengenai pernyataan default, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam: 1) Angka 1) bagian subbab ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau 10

2) Huruf a di atas (selain huruf a angka 1) di atas) subbab ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi. Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. c. Apabila Perseroan dicabut ijin usahanya oleh Instansi yang berwenang, atau Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya. d. Cara penyelesaian atas kondisi lalai atau Perseroan dinyatakan default adalah sebagai berikut: 1) Mengikuti keputusan RUPO mengenai cara penyelesaian atas kondisi lalai atau Perseroan dinyatakan default; atau 2) Jika RUPO memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan; atau 3) Dalam hal terdapat kejadian sebagaimana tersebut dalam huruf c di atas, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi. 6. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan Bursa Efek. 1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain: a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, Peraturan No. VI.C.4; b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;

11

c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; d. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam bagian 4 di atas dan Peraturan No. VI.C.4; e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan: a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat; b. Perseroan; c. Wali Amanat; atau d. OJK. 3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 poin a, poin b, dan poin d di atas wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO. 4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan. 5. Ketentuan pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO adalah sebagai berikut: a. Pengumumam RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan; b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum; d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain: 1) Tanggal, tempat dan waktu penyelenggaraan RUPO; 2) Agenda RUPO; 3) Pihak yang mengajukan usulan RUPO; 4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan 5) Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO. e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya. 6. Tata cara RUPO: a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;

12

b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI; c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat; d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO; e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya; f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain; g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran; h. Sebelum pelaksanaan RUPO: 1) Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasi Perseroan kepada Wali Amanat; 2) Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya; 3) Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan. i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat. j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat. k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO. l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO. 7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 6 huruf g diatas, kuorum dan pengambilan keputusan: a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, diatur sebagai berikut: 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO; (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua; (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO; (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga; 13

(e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO; (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua; (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO; (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga; (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO; (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua; (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO; (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga; (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO; b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua; c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO; d. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;

14

e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak. 8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat. 9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil. 10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjianperjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi. 11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan. 12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO. 13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek. 14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku. 7. JAMINAN Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus oleh Perseroan atau pihak ketiga lainnya akan tetapi, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Obligasi ini secara umum dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu (tanpa hak preferen) dengan hak kreditur-kreditur Perseroan lainnya. 8. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi;

15

b. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran Denda. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi; c. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat; d. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku; e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya; f.

Hak Pemegang Obligasi atas jaminan Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hakhak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI Untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.C.1 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia (“Fitch”). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Fitch No. RC56/DIR/IV/2015 tanggal 14 April 2015, Obligasi ini telah memperoleh peringkat: AA-(idn) (Double A Minus) Prospek dari peringkat Perseroan adalah “Stabil”. Peringkat tersebut mencerminkan ekspektasi akan resiko gagal bayar yang relatif rendah terhadap perusahaan atau obligasi yang diterbitkan di negara yang sama. Resiko gagal bayar tersebut pada dasarnya hanya sedikit berbeda dari peringkat perusahaan atau obligasi tertinggi di negara yang bersangkutan. Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Fitch yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi setiap tahun sekali selama jangka waktu Obligasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11.

16

HAK SENIORITAS ATAS UTANG Hak Pemegang Obligasi atas jaminan Obligasi adalah paripassu (tanpa hak preferen) dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN PADA MASA AKAN DATANG Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi dan atau Bunga Obligasi, Perseroan tidak akan melakukan pengeluaran obligasi, atau instrumen utang lain yang sejenis yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari Obligasi tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat.

17

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I TAHAP II Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap II Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk: 1. Sekitar 50% digunakan untuk membayar sebagian jumlah utang jangka pendek (revolving) yang terutang kepada PT Bank Central Asia Tbk pada tanggal jatuh tempo, berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 1 tertanggal 04 November 2008 dibuat di hadapan Frans Elsius Muliawan, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 18/2014 tertanggal 12 Juni 2014 di buat di hadapan Veronica Indrawati, SH, Notaris di Tangerang. Adapun total fasilitas pinjaman adalah Rp1.450.000.000.000,- yang kesemuanya digunakan untuk modal kerja. Pada saat ini, fasilitas pinjaman ini tidak dijamin dengan agunan. Jangka waktu fasilitas ini adalah 1 tahun. Tingkat suku bunga yang berlaku saat ini adalah sekitar 10,00% pertahun. Batas waktu penarikan fasilitas ini adalah tanggal 18 Oktober 2015. Adapun saldo terutang sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebesar Rp950.000.000.000,-. Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank Central Asia Tbk. 2. Sekitar 50% digunakan untuk membayar sebagian jumlah utang jangka pendek (revolving) yang terutang kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada tanggal jatuh tempo, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.JKO/282/KMK/2011 No. 63 tertanggal 23 Juni 2011 dibuat di hadapan Aliya Sriwendayani Azhar, SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 31 tertanggal 18 Juli 2014 di buat di hadapan Julius Purnawan,SH, MSi, Notaris di Jakarta. Adapun total fasilitas pinjaman adalah Rp1.000.000.000.000,- yang kesemuanya digunakan untuk modal kerja. Pada saat ini, fasilitas pinjaman ini tidak dijamin dengan agunan. Jangka waktu fasilitas ini adalah 1 tahun. Tingkat suku bunga yang berlaku saat ini adalah sekitar 10,00% pertahun. Batas waktu penarikan fasilitas ini adalah tanggal 17 Juli 2015. Adapun saldo terutang sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebesar Rp630.000.000.000,-. Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pelaksanaan transaksi sehubungan dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap II Obligasi ini akan mengikuti ketentuan yang berlaku di Pasar Modal. Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 3 bulan kepada OJK dan Wali Amanat sesuai dengan Peraturan No. X.K.4. Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap II ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK dengan mengemukakan alasan dan pertimbangannya dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah disetujui oleh RUPO sesuai dengan Peraturan No. X.K.4. Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap II yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dan/atau Peraturan No. IX.E.2.

18

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK Nomor SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan tanggal 12 Februari 2014, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,352% dari nilai emisi Obligasi yang meliputi: • Biaya jasa penjaminan emisi obligasi: 0,200% (yang terdiri dari imbalan jasa penyelenggaraan: 0,150%; imbalan jasa penjaminan emisi: 0,025% dan imbalan jasa penjualan: 0,025%). • Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: 0,055% (yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum: 0,035% dan Notaris: 0,020%). • Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal: 0,065% (yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat: 0,010% dan Perusahaan Pemeringkat Efek: 0,055%). • Biaya Pencatatan: 0,016% (terdiri dari Biaya KSEI: 0,001% dan BEI: 0,015%). • Biaya Lain-lain (percetakan, iklan dan audit penjatahan): 0,016%.

19

III. PERNYATAAN UTANG

Posisi Liabilitas Perseroan dan Entitas Anak yang disajikan di bawah ini diambil dari Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material pada posisi keuangan konsolidasian, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Saldo liabilitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp10.986.018 juta, dengan rincian sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) LIABILITAS Liabilitas Jangka Pendek Utang bank jangka pendek Utang usaha Pihak berelasi Pihak ketiga Utang lain-lain - pihak ketiga Utang pajak Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Beban akrual Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: Utang sewa pembiayaan Utang pembiayaan konsumen Utang bank Penghasilan ditangguhkan Total Liabilitas Jangka Pendek Liabilitas Jangka Panjang Liabilitas pajak tangguhan – neto Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: Utang sewa pembiayaan Utang pembiayaan konsumen Utang bank Penghasilan ditangguhkan Utang obligasi – neto Liabilitas imbalan kerja karyawan Total Liabilitas Jangka Panjang TOTAL LIABILITAS

2014 2.123.306 33.244 4.836.443 404.990 37.591 79.304 153.025 12.616 7.979 755.702 90.321 8.534.521 31.624 7.346 3.293 1.007.383 48.360 995.403 358.088 2.451.497 10.986.018

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenant) yang dapat merugikan hak-hak Pemegang Obligasi dan pemegang saham publik, sehingga tidak ada pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut. Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan tidak ada kewajiban Perseroan dan Entitas Anak yang telah jatuh tempo yang belum dilunasi.

20

1. Utang Bank Jangka Pendek Pada tanggal 31 Desember 2014, saldo Utang Bank Jangka Pendek Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar Rp2.123.306 juta yang terdiri dari: (dalam jutaan Rupiah) UTANG BANK JANGKA PENDEK Perseroan Pinjaman kredit lokal PT Bank Central Asia Tbk Pinjaman revolving PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Jakarta Entitas Anak Pinjaman revolving PT Bank Central Asia Tbk The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Jakarta Total Utang Bank Jangka Pendek

2014

10.900 855.000 598.219 250.000 200.000

109.187 100.000 2.123.306

Perseroan PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) Pada tanggal 26 Oktober 2007, Perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan BCA dimana perjanjian kredit tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan perubahan perjanjian kredit terakhir yang diaktakan dalam Akta Notartis Veronica Indrawati, S.H., No. 18 tanggal 12 Juni 2014, Perseroan dan BCA menyetujui untuk mengadakan perubahan atas perjanjian kredit, sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Jumlah plafon fasilitas kredit lokal (overdraft facility) adalah Rp150.000 juta. Jumlah plafon fasilitas time loan revolving 1 adalah Rp450.000 juta. Jumlah plafon fasilitas time loan revolving 2, uncommitted adalah Rp500.000 juta. Jumlah plafon fasilitas time loan revolving 3, uncommitted adalah Rp500.000 juta. Jumlah plafon fasilitas installment loan 1 adalah Rp900.000 juta. Jumlah plafon fasilitas installment loan 2 adalah Rp200.000 juta. Jumlah plafon fasilitas installment loan 3 adalah Rp500.000 juta.

Jangka waktu fasilitas kredit lokal dan time loan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015. Berdasarkan perubahan perjanjian kredit di atas, Perseroan harus memperoleh persetujuan tertulis dari BCA sebelum melakukan beberapa transaksi, antara lain, sebagai berikut: - - - - - - -

Memperoleh pinjaman uang atau kredit baru dari pihak lain dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain, kecuali apabila setelah memperoleh pinjaman tersebut Perseroan masih dapat memenuhi financial covenant sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Perseroan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari. Melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan Perseroan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau di luar praktek dan kebiasaan yang ada. Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada. Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran. Mengubah status kelembagaan dan Anggaran Dasar untuk penurunan modal Perseroan.

21

- -

Mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun. Membagikan dividen yang jumlahnya melebihi 30% dari laba neto tahun sebelumnya.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, Perseroan diharuskan untuk menjaga rasio keuangan tertentu, sebagai berikut: 1) Rasio antara laba usaha sebelum dikurangi kewajiban bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi terhadap jumlah pembayaran bunga tahun berjalan (EBITDA to Interest Ratio) tidak kurang dari 2 (dua) kali. 2) Rasio antara laba sebelum dikurangi bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi terhadap jumlah utang bunga dan angsuran pokok (EBITDA to Interest + Principal Installment Ratio) tidak kurang dari 1,2 (satu koma dua) kali. 3) Rasio antara jumlah utang yang berbeban bunga terhadap jumlah ekuitas (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali. 4) Rasio total piutang usaha, persediaan, uang muka sewa dan penambahan pembelanjaan modal (selain kendaraan) terhadap utang usaha dan pinjaman dari bank setelah dikurangi saldo kas dan deposito tidak boleh kurang dari 1 (satu) kali. Suku bunga tahunan dari pinjaman bank berkisar antara 9,00% sampai dengan 10,05% per tahun pada tahun 2014. Pada tanggal 31 Desember 2014, seluruh fasilitas pinjaman di atas tidak dijamin dengan agunan dari Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun (Negative Pledge). Pada tanggal 31 Desember 2014, fasilitas cerukan yang dipergunakan oleh Perseroan sebesar Rp10.900 juta. Pada tanggal 31 Desember 2014, fasilitas pinjaman revolving yang digunakan Perseroan sebesar Rp598.219 juta. Pada tanggal 24 Maret 2014, Perseroan menerima surat No. 10253/GBK/2014 dari BCA mengenai persetujuan atas rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap I Tahun 2014. Pada tanggal 31 Desember 2014, Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam perjanjian-perjanjian kredit diatas. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”) Berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja yang diaktakan dalam Akta Notaris Julius Purnawan, S.H., M.Si., No. 31 dan 32 tanggal 18 Juli 2014, Mandiri menyetujui untuk memberikan kembali fasilitas kredit dengan tujuan untuk membiayai modal atau gap/deficit arus kas jangka pendek sebagai berikut: 1) Fasilitas kredit modal kerja jangka pendek yang bersifat uncommitted dan revolving sebesar Rp1.000.000 juta. 2) Fasilitas kredit modal kerja revolving rekening koran yang bersifat committed dan revolving sebesar Rp500.000 juta. 3) Fasilitas supply chain financing dengan buyer’s limit Rp200.000 juta. Berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit di atas, Perseroan wajib melaksanakan beberapa hal, antara lain, sebagai berikut: - -

Mempertahankan kepemilikan mayoritas Djoko Susanto pada Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung. Mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh Perseroan, termasuk merek dagang “Alfamart”.

22

-

Mempertahankan dari waktu ke waktu rasio keuangan Perseroan yang akan ditinjau kembali setiap tahun, sebagai berikut: a. Rasio antara laba sebelum dikurangi biaya bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi terhadap jumlah kewajiban bunga (EBITDA to Interest Ratio) tidak kurang dari 2 (dua) kali. b. Rasio antara laba sebelum dikurangi biaya bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi (EBITDA) terhadap jumlah kewajiban bunga dan angsuran pokok (EBITDA to Interest + Principal Installment Ratio) tidak kurang dari 1,2 (satu koma dua) kali. c. Rasio antara jumlah utang yang berbeban bunga terhadap jumlah modal (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali.

Berdasarkan perjanjian kredit di atas, Perseroan harus memperoleh persetujuan tertulis dari Mandiri sebelum melakukan hal-hal sebagai berikut: - - -

Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit. Mengadakan merger, akuisisi, dan mengurangi permodalan. Melakukan transaksi derivatif.

Jangka waktu fasilitas kredit yaitu sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2015. Fasilitas kredit ini tidak dijamin dengan agunan dari Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun (Negative Pledge). Pada tanggal 25 Maret 2014, Perseroan menerima surat No. CBG.CB1/D01.221/2014 dari Mandiri mengenai persetujuan atas rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap I Tahun 2014. Pada tanggal 31 Desember 2014, fasilitas pinjaman revolving yang digunakan Perseroan sebesar Rp855.000 juta. Suku bunga tahunan dari pinjaman bank di atas berkisar antara 8,65% sampai dengan 11,00% per tahun pada tahun 2014. Pada tanggal 31 Desember 2014, Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam perjanjian - perjanjian kredit diatas. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Berdasarkan Perjanjian Kredit yang diaktakan dalam Akta Notaris Ny. Djumini Setyoadi, S.H., MKn., No. 03 tanggal 3 Desember 2014, Perseroan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari BNI yang bersifat revolving dengan jumlah plafon sebesar Rp350.000 juta untuk tambahan modal kerja usaha perdagangan retail. Jangka waktu fasilitas kredit 1 (satu) tahun yaitu sejak tanggal 3 Desember 2014 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015. Berdasarkan Perjanjian Kredit yang diaktakan dalam Akta Notaris Ny. Djumini Setyoadi, S. H., MKn., No. 04 tanggal 4 Desember 2014, Perseroan memperoleh fasilitas Term Loan dari BNI yang bersifat aflopend dengan jumlah plafon sebesar Rp400.000 juta untuk pembiayaan Gudang yang terletak di Karawang, Gunung Sindur, Lombok, Pontianak, Manado, Lampung dan Rembang, dengan porsi pembiayaan dari BNI maksimum 70% dari rencana anggaran dan biaya. Jangka waktu fasilitas kredit adalah 60 bulan untuk setiap pembiayaan 1 Gudang, tanpa masa tenggang, dengan angsuran tetap setiap bulannya yang dibayarkan secara pro rata. Fasilitas-fasilitas kredit ini tidak dijamin dengan agunan dari Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun (Negative Pledge). Pada tanggal 31 Desember 2014, fasilitas pinjaman revolving yang digunakan Perseroan sebesar Rp250.000 juta dan fasilitas pinjaman Term Loan tidak digunakan.

23

Suku bunga tahunan dari pinjaman bank ini adalah 9,80% per tahun pada tahun 2014. Berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit di atas, Perseroan wajib melaksanakan beberapa hal, antara lain, sebagai berikut: - - -

Mempertahankan kepemilikan mayoritas Djoko Susanto pada Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung. Mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh Perseroan, termasuk merek dagang “Alfamart”. Mempertahankan dari waktu ke waktu rasio keuangan Perseroan yang akan ditinjau kembali setiap tahun, sebagai berikut: a. Rasio antara laba sebelum dikurangi biaya bunga, pajak dan depresiasi terhadap jumlah kewajiban bunga (EBITDA to Interest Ratio) tidak kurang dari 2 (dua) kali. b. Rasio antara laba sebelum dikurangi biaya bunga, pajak dan depresiasi terhadap jumlah kewajiban bunga dan angsuran pokok (EBITDA to Interest + Principal Installment Ratio) tidak kurang dari 2 (dua) kali. c. Rasio antara jumlah utang yang terbeban bunga terhadap jumlah ekuitas (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali.

Pada tanggal 31 Desember 2014, Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam perjanjian - perjanjian kredit diatas. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Jakarta (“BTMU”) Tanggal 3 Desember 2013, Perseroan telah memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari BTMU dengan jumlah plafon sebesar Rp200.000 juta. Jangka waktu fasilitas kredit 1 (satu) tahun yaitu sejak tanggal 3 Desember 2013 sampai dengan tanggal 3 Desember 2014 dan telah diperpanjang sampai dengan 3 Desember 2015. Fasilitas kredit ini tidak dijamin dengan agunan dari Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun (Negative Pledge). Suku bunga tahunan dari pinjaman bank di atas adalah Cost of Fund ditambah dengan margin yang berlaku untuk pinjaman dalam Rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2014, fasilitas kredit yang digunakan Perseroan sebesar Rp200.000 juta. Berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit di atas, Perseroan wajib melaksanakan beberapa hal, antara lain, sebagai berikut: - - -

Mempertahankan kepemilikan mayoritas Djoko Susanto pada Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung. Mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh Perseroan. Mempertahankan dari waktu ke waktu rasio keuangan Perseroan yang akan ditinjau kembali setiap tahun, sebagai berikut: a. Rasio antara jumlah utang terhadap jumlah ekuitas (Debt to Equity Ratio) tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali. b. Rasio antara laba sebelum dikurangi biaya bunga, pajak dan depresiasi terhadap jumlah kewajiban bunga dan angsuran pokok (EBITDA to Interest + Principal Installment Ratio) tidak kurang dari 1,2 (satu koma dua) kali.

Suku bunga tahunan dari pinjaman bank di atas berkisar masing antara 8,85% sampai dengan 9,60% per tahun pada tahun 2014. Pada tanggal 17 Oktober 2014, Perseroan menerima surat No. 0453/BAU2/CLSD/14 dari BTMU mengenai persetujuan permohonan penambahan pernyertaan saham pada MIDI menjadi sebesar 86,72% kepemilikan.

24

Pada tanggal 25 Maret 2014, Perseroan menerima surat dari BTMU mengenai persetujuan atas rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap I Tahun 2014. Pada tanggal 31 Desember 2014, Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam perjanjian - perjanjian kredit diatas. Entitas Anak BCA Pada tanggal 3 September 2010, BCA telah setuju untuk memberikan fasilitas kredit baru berupa Time Loan Revolving (“TLR“) dan Time Loan Insidentil (“TLI“) dengan jumlah penarikan maksimum masingmasing sebesar Rp70.000 juta dan Rp50.000 juta. TLR dan TLI masing-masing akan jatuh tempo pada tanggal 3 September 2011 dan 6 (enam) bulan sejak tanggal penarikan. Pada tanggal 6 Mei 2011, BCA telah setuju mengubah fasilitas kredit TLI menjadi fasilitas kredit Installment Loan. Fasilitas TLR telah diperpanjang beberapa kali, terakhir diperpanjang sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015. Pada tanggal 11 Februari 2013, berdasarkan perubahan ke-8 dari perjanjian kredit, BCA telah setuju menambah batas maksimum penarikan fasilitas kredit TLR menjadi sebesar Rp170.000 juta. Pada tanggal 17 Desember 2013, BCA setuju untuk memberikan Time Loan Revolving - Uncommited (“TL-II”) dengan jumlah plafon sebesar Rp100.000 juta yang akan akan digunakan untuk pembiayaan hutang usaha ke pemasok, renovasi atau perbaikan gerai dan modal kerja Entitas anak tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Oktober 2014 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015. Fasilitas kredit ini dikenakan tingkat suku bunga mengambang. Pada tanggal 4 Desember 2014, berdasarkan perubahan ke-10 dari perjanjian kredit, BCA menggabungkan fasilitas TLR dan TLR-2 menjadi fasilitas TLR dan BCA setuju untuk memberikan fasilitas Time Loan Revolving tambahan sebesar Rp100.000 juta sehingga jumlah fasilitas TLR secara keseluruhan menjadi sebesar Rp370.000 juta yang akan jatuh tempo pada tanggal 18 Oktober 2015 dan dikenakan tingkat suku bunga mengambang. Fasilitas TLR diikat dengan jaminan serta kondisi dan persyaratan yang sama seperti halnya utang bank jangka panjang yang diperoleh dari bank yang sama. Tingkat bunga tahunan yang dikenakan berkisar antara 9,25% sampai dengan 10,00% per tahun di tahun 2014. Pada tanggal 31 Desember 2014, entitas anak tertentu telah melakukan penarikan atas fasilitas ini sebesar Rp109.187 juta. BTMU Pada tanggal 16 Juli 2014, berdasarkan perjanjian kredit, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd, setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman uncommitted dan tanpa jaminan kepada entitas anak dengan jumlah plafon sebesar Rp100.000 juta. Fasilitas kredit ini ditujukan untuk pembiayaan modal kerja seasonal dan akan jatuh tempo dalam waktu 6 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2014, fasilitas kredit yang digunakan entitas anak tertentu sebesar Rp100.000 juta. Tingkat bunga tahunan yang dikenakan berkisar antara 9,25% sampai dengan 9,90% per tahun.

25

2. Utang Usaha Pada tanggal 31 Desember 2014, saldo Utang Usaha Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar Rp4.869.687 juta. Pihak berelasi: Pada tanggal 31 Desember 2014, saldo Utang Usaha kepada Pihak berelasi adalah sebesar Rp33.244 juta yang merupakan utang atas pembelian barang dagangan. Pihak Ketiga: Pada tanggal 31 Desember 2014, saldo Utang Usaha kepada pihak ketiga adalah sebesar Rp4.836.443 juta yang merupakan utang atas pembelian barang dagangan. 3. Utang Pajak (dalam jutaan Rupiah) Pajak penghasilan Perseroan Pasal 4(2) Pasal 21 Pasal 23 Pasal 25 Pasal 29 Entitas Anak Pasal 4(2) Pasal 21 Pasal 23 Pasal 25 Pasal 29 Pajak Pembangunan 1 (PB-1) Total

2014 13.683 1.657 659 1.264 426 4.625 43 171 674 12.623 1.535 37.591

Pada tanggal 31 Desember 2014, saldo Utang pajak Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar Rp37.591 juta. 4. Utang Sewa Pembiayaan (dalam jutaan Rupiah) Utang sewa pembiayaan Total utang sewa pembiayaan Dikurangi: Bagian jangka pendek Bagian jangka panjang

2014 19.962 (12.616) 7.346

Perseroan dan Entitas Anak mengadakan beberapa perjanjian sewa pembiayaan untuk kendaraan dengan PT Dipo Star Finance, PT Mandiri Tunas Finance, PT Orix Indonesia Financing dan PT IBJ Verena Finance dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. 5. Utang Bank (dalam jutaan Rupiah) UTANG BANK JANGKA PANJANG Perseroan Investment loan PT Bank Central Asia Tbk Entitas Anak PT Bank Central Asia Tbk The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ., Ltd. Jakarta Total utang bank Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun Bagian jangka panjang

26

2014

976.878 726.717 59.490 1.763.085 (755.702) 1.007.383

Perseroan Berdasarkan perubahan perjanjian kredit terkahir yang diaktakan dalam Akta Veronica Indrawati, S.H., No. 18 tanggal 12 Juni 2014, Perseroan dan BCA menyetujui untuk mengadakan perubahan atas perjanjian kredit, sebagai berikut: - - -

Jumlah plafon fasilitas installment loan 1 sebesar Rp900.000 juta telah berakhir. Jumlah plafon fasilitas installment loan 2 sebesar Rp200.000 juta telah berakhir. Jumlah plafon fasilitas installment loan 3 sebesar Rp500.000 juta telah berakhir.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, Perseroan harus memperoleh persetujuan tertulis dari BCA sebelum melakukan beberapa transaksi tertentu dan wajib melaksanakan beberapa hal tertentu sebagaimana diatur juga dalam perjanjian pinjaman jangka pendek dari bank yang sama. Pada tanggal 31 Desember 2014, seluruh fasilitas pinjaman diatas tidak dijamin dengan agunan dari Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun (Negative Pledge). Pada tanggal 31 Desember 2014, Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam perjanjian-perjanjian kredit diatas. Suku bunga tahunan dari pinjaman bank diatas berkisar antara 9,00% sampai 10,00 % per tahun pada tahun 2014. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, Perseroan telah melakukan pembayaran pokok atas utang bank jangka panjang sebesar Rp371.657 juta. Pada tanggal 31 Desember 2014, fasilitas pinjaman yang digunakan Perseroan sebesar Rp976.878 juta. Entitas Anak BCA Kredit Investasi Kredit Investasi 4 dan 5 Pada tanggal 6 Mei 2011 berdasarkan perubahan ke-4 atas perjanjian fasilitas kredit, entitas anak tertentu memperoleh tambahan fasilitas kredit dari BCA berupa Kredit Investasi 4 (“KI - 4”) and Kredit Investasi 5 (“KI - 5”). Fasilitas KI - 4 ditujukan untuk pembiayaan kembali biaya investasi gerai toko Alfamidi dan Alfaexpress yang telah dibuka pada tahun 2010 dan belum dibiayai oleh fasilitas kredit investasi dari BCA. Batas maksimum penarikan fasilitas kredit adalah sebesar Rp50.000 juta. Pembayaran pinjaman ini diangsur setiap bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 Juni 2015. Fasilitas KI - 4 dikenakan tingkat suku bunga mengambang yang dibayarkan setiap bulan. Fasilitas KI - 5 adalah untuk pembiayaan gerai toko baru Alfamidi dan Alfaexpress pada tahun 2011. Batas maksimum penarikan fasilitas kredit adalah sebesar Rp100.000 juta, yang telah digunakan seluruhnya oleh entitas anak tertentu pada tahun 2011. Pembayaran pinjaman ini diangsur setiap bulan, dengan satu tahun masa tenggang untuk pembayaran pokok dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Desember 2015.

27

Fasilitas KI - 5 dikenakan tingkat suku bunga mengambang yang dibayarkan setiap bulan. Investment Loan Fasilitas Installment Loan yang diterima dari BCA ditujukan untuk pembiayaan modal kerja. Fasilitas kredit maksimum adalah sebesar Rp50.000 juta. Pembayaran pinjaman ini diangsur setiap bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 6 Mei 2015. Fasilitas Installment Loan dikenakan tingkat suku bunga mengambang yang terutang setiap bulan. Kredit Investasi 6 Pada tanggal 8 Maret 2012 berdasarkan entitas anak tertentu perubahan ke-6 atas perjanjian fasilitas kredit, memperoleh tambahan fasilitas Kredit Investasi 6 (“KI - 6”) dari BCA untuk pembiayaan capital expenditure pembukaan toko baru Alfamidi, Alfaexpress dan Lawson pada tahun 2012. Fasilitas kredit maksimum adalah sebesar Rp300.000 juta. Pinjaman ini diangsur setiap bulan, dengan satu tahun masa tenggang untuk pembayaran pokok dan akan jatuh tempo pada tanggal 8 Maret 2016. Fasilitas KI - 6 dikenakan tingkat suku bunga mengambang yang dibayarkan setiap bulan. Kredit Investasi 7 Pada tanggal 11 Februari 2013, berdasarkan perubahan ke-8 dari perjanjian fasilitas kredit, entitas anak tertentu memperoleh Kredit Investasi 7 (“KI-7”) dari BCA untuk pembiayaan pengeluaran modal termasuk pembukaan gerai baru Alfamidi, Alfaexpress, Lawson pada tahun 2013, perpanjangan sewa dan pembayaran sewa yang jatuh tempo. Fasilitas KI-7 memiliki batas maksimum penarikan fasilitas kredit adalah sebesar Rp300.000 juta. Pembayaran pinjaman ini diangsur setiap bulan, dengan satu tahun masa tenggang untuk pembayaran pokok dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Februari 2017. Fasilitas kredit ini dikenakan tingkat suku bunga mengambang yang dibayarkan setiap bulan. Kredit Investasi 8 Pada tanggal 17 Desember 2013, berdasarkan perubahan ke-9 dari perjanjian fasilitas kredit, entitas anak tertentu memperoleh Kredit Investasi 8 (“KI-8”) dari BCA dengan jumlah plafon sebesar Rp300.000 juta dan Time Loan Revolving - Uncommited (“TLR-2”). Fasilitas KI-8 akan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran modal termasuk pembukaan gerai baru Alfamidi, Alfaexpress, Lawson pada tahun 2014, perpanjangan sewa, pembayaran sewa yang jatuh tempo dan pembukaan gudang baru. Jangka waktu kredit adalah 4 (empat) tahun yaitu sejak tanggal pencairan pertama dengan masa tenggang selama 12 (dua belas) bulan. Fasilitas kredit ini dikenakan tingkat suku bunga mengambang. Fasilitas kredit ini dikenakan tingkat suku bunga mengambang yang dibayarkan setiap bulan. Kredit Investasi 9 Pada tanggal 4 Desember 2014, berdasarkan perubahan ke - 10 dari Perjanjian Fasilitas Kredit, Perseroan memperoleh Kredit Investasi 9 (KI-9) dari BCA dengan jumlah plafon sebesar Rp400.000 juta. Fasilitas KI-9 akan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran modal termasuk pembukaan gerai baru Alfamidi, Alfaexpress, Lawson pada tahun 2014, perpanjangan sewa, pembayaran sewa yang jatuh tempo dan pembukaan gudang baru. Pembayaran pinjaman ini diangsur setiap bulan dengan satu tahun masa tenggang untuk pembayaran pokok dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Desember 2018.

28

Fasilitas kredit ini dikenakan tingkat suku bunga mengambang yang dibayarkan setiap bulan. Seluruh fasilitas pinjaman dari BCA di atas ini dijamin sebagai berikut: -

- - -

Tanah seluas 37.902 m2 berlokasi di Jawa Barat dengan status Hak Milik atas nama Djoko Susanto, pihak berelasi (Catatan 27), tanah seluas 11.252 m2 berlokasi di Jakarta dengan status HGB atas nama PT Perkasa Internusa Mandiri, pihak berelasi (Catatan 27), tanah seluas 46.655 m2 berlokasi di Jakarta, Banten dan Jawa Barat dengan status HGB atas nama entitas anak tertentu. Persediaan sejumlah Rp670.000 juta dimana sebesar Rp400.000 juta secara paripassu antara BCA dan BTMU dimana porsi BCA adalah sebesar Rp300.000 juta. Hak sewa atas toko disewa dari pihak lain yang dibiayai oleh fasilitas KI-7. Tanah dan bangunan gudang yang dibiayai oleh fasilitas KI-8 dan KI-9.

Sehubungan dengan pinjaman di atas, hal-hal yang wajib dilakukan entitas anak tertentu antara lain: - - -

Tidak menjual dan mengalihkan merk yang dimiliki yaitu “Alfamidi” dan “Alfaexpress” kepada pihak lain Memastikan dan mempertahankan kepemilikan saham Djoko Susanto dan keluarganya, baik secara langsung ataupun tidak langsung sebagai pemegang saham mayoritas. Memelihara rasio keuangan tertentu sebagai berikut: a. Rasio Interest Bearing Debt terhadap ekuitas maksimal 2,5 kali. b. Rasio EBITDA terhadap pokok dan bunga pinjaman minimal 1 kali.

Suku bunga tahunan dari pinjaman bank berkisar antara 9,25% sampai dengan 10,00% per tahun pada tahun 2014. Pada tanggal 31 Desember 2014, entitas anak tertentu telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam perjanjian - perjanjian kredit dari BCA. BTMU Pada tanggal 10 Agustus 2012, berdasarkan perjanjian kredit, BTMU setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman committed term kepada entitas anak tertentu. Fasilitas kredit ini ditujukan untuk belanja modal dalam rangka untuk membuka gerai baru Alfamidi dan/atau gerai toko Lawson. Fasilitas kredit maksimum sebesar Rp100.000 juta dan tersedia dalam 2 (dua) tahap, masing-masing sebesar Rp50.000 juta. Pinjaman ini terutang dalam cicilan bulanan, dengan satu tahun masa tenggang untuk pembayaran pokok dan akan jatuh tempo pada masing-masing pada tanggal 5 September 2016 dan tanggal 19 Oktober 2016. Fasilitas committed term dikenakan bunga mengambang dibayar secara bulanan. Pinjaman ini dijamin dengan persediaan sebesar Rp100.000 juta secara paripassu antara BCA dan BTMU. Sehubungan dengan pinjaman dari BTMU diatas, hal-hal yang wajib dilakukan entitas anak tertentu antara lain: - - -

Memelihara dan mempertahankan seluruh hak, lisensi, izin, hak istimewa, waralaba, paten, hak cipta, merek dagang, nama dagang dan menjaga seluruh kekayaan serta memelihara aset-aset yang digunakan sebagai jaminan. Memastikan bahwa Djoko Susanto, baik secara langsung ataupun tidak langsung tetap sebagai pemegang saham mayoritas. Memelihara rasio keuangan tertentu sebagai berikut: a. Rasio Debt Service Coverage minimal 1,2 kali. b. Rasio hutang terhadap ekuitas maksimal 2,75 kali. c. Rasio hutang terhadap EBITDA maksimal 3,25 kali. d. Minimum kekayaan bersih sebesar Rp400.000 juta.

29

Suku bunga tahunan dari pinjaman bank berkisar antara 9,25% sampai dengan 9,90% per tahun pada tahun 2014. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, entitas anak tertentu telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam perjanjian - perjanjian kredit dari BTMU. 6. Utang Obligasi – Neto (dalam jutaan Rupiah) Utang Obligasi Nilai Nominal Dikurangi beban emisi utang yang belum diamortisasi Bagian jangka panjang

2014 1.000.000 (4.597) 995.403

Perseroan menerbitkan obligasi dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap I Tahun 2014 (“Obligasi Berkelanjutan I Tahap I”) sebesar Rp1.000.000. Wali amanat obligasi ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I tersebut telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dalam surat No. S-274/D.04/2014 tanggal 17 Juni 2014. Keterangan lebih lanjut mengenai Obligasi Berkelanjutan I Tahap I adalah sebagaimana yang telah disampaikan pada Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap I Tahun 2014. Sejak Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 30 April 2015, dengan rincian sebagai berikut: 1. 2. 3.

Utang Bank Jangka Pendek sebesar Rp 2.372 miliar Utang Bank Jangka Panjang Rp 101,55 miliar Utang Sewa Pembiayaan Rp 1,7 miliar

Utang Bank Jangka Pendek Perseroan Pinjaman kredit lokal yang diperoleh dari PT Bank Central Asia Tbk., merupakan pinjaman overdraft, dengan jangka waktu penarikan dan pembayaran pinjaman minimum satu hari kerja. Pinjaman revolving yang diperoleh dari PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Mandiri Tbk., PT Bank Negara Indonesia Tbk., dan PT Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ Ltd., Jakarta merupakan pinjaman dengan jangka waktu penarikan dan pembayaran pinjaman minimal satu minggu hingga empat minggu. Entitas Anak Pinjaman revolving yang diperoleh dari PT Bank Central Asia Tbk dan dan PT Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ Ltd., Jakarta merupakan pinjaman dengan jangka waktu penarikan dan pembayaran pinjaman minimal satu minggu hingga empat minggu. Utang Bank Jangka Panjang Perseroan PT Bank Central Asia Tbk. Installment Loan 1 dengan jumlah plafon fasilitas sebesar Rp 900 Miliar akan jatuh tempo pada bulan Desember 2016. Jumlah pembayaran cicilian adalah sebesar Rp 18,75 miliar per bulan.

30

Installment Loan 2 dengan jumlah plafon fasilitas sebesar Rp 200 Miliar akan jatuh tempo pada bulan Desember 2016. Jumlah pembayaran cicilian adalah sebesar Rp 4,2 miliar per bulan. Installment Loan 3 dengan jumlah plafon fasilitas sebesar Rp 500 Miliar akan jatuh tempo pada bulan Desember 2017. Jumlah pembayaran cicilian adalah sebesar Rp 10,9 miliar per bulan. Utang Sewa Pembiayaan Perjanjian sewa pembiayaan terdiri dari beberapa perjanjian pembiayaan untuk kendaraan dengan PT Dipo Star Finance, PT Mandiri Tunas Finance, PT Orix Indonesia Finance dan PT IBJ Verena Finance dengan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal perjanjian. Pembayaran cicilan sewa pembiayaan untuk 3 bulan ke depan adalah sebesar Rp 1,7 miliar. Pemenuhan kewajiban-kewajiban keuangan di atas akan dilakukan oleh Perseroan dan Entitas Anak dengan menggunakan dana internal terutama yang berasal dari arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan dan Entitas Anak, dan dana eksternal terutama yang berasal dari pinjaman bank. PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TIDAK MEMILIKI LIABILITAS – LIABILITAS LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DIATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. SAMPAI DENGAN INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TIDAK MEMILIKI KOMITMEN, KONTINJENSI, KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN/ATAU YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA DISAJIKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. SELURUH LIABILITAS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2014 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK. TIDAK TERDAPAT NEGATIVE COVENANTS YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI. DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

31

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material pada posisi keuangan konsolidasian, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Laporan Keuangan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang berisi paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 1 Januari 2012/31 Desember 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggaltanggal 31 Desember 2012 sehubungan dengan transaksi restrukturisasi entitas sepengendali. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang berisi paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 sehubungan dengan transaksi restrukturisasi entitas sepengendali. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN ASET Aset Lancar Kas dan setara kas Piutang Usaha Pihak ketiga Piutang Lain-lain Pihak berelasi Pihak ketiga Persediaan - neto Pajak dibayar di muka - neto Bagian lancar biaya sewa dibayar di muka Aset lancar lainnya Total Aset Lancar Aset Tidak Lancar Investasi pada Entitas Asosiasi Aset pajak tangguhan - neto Aset tetap - neto Uang muka pembelian aset tetap Biaya sewa dibayar di muka setelah dikurangi bagian lancar Beban ditangguhkan - neto Taksiran tagihan pajak penghasilan Aset tidak lancar lainnya Aset Tidak Lancar TOTAL ASET *) Disajikan kembali

2014

(dalam jutaan Rupiah) 2013

2012*

2011*

2010*

517.980

604.677

1.127.626

768.633

645.805

1.533.402

1.047.723

607.931

369.272

229.702

722 205.060 4.817.131 30.756

176.412 3.345.239 33.872

348 223.628 2.426.313 6.493

58.155 1.640.983 10.815

24.262 1.520.995 25.364

605.469

461.407

328.386

234.895

159.478

94.901 7.805.421

57.740 5.727.070

43.510 4.764.235

22.852 3.105.605

7.060 2.612.666

16.598 33.769 4.030.038 54.081

24.681 3.387.604 112.386

16.281 2.790.437 53.541

2.106.498 22.514

1.865.836 13.882

1.889.777

1.602.001

1.236.130

823.940

680.900

96.988

86.727

57.398

35.761

35.093

-

6

12.703

23.672

11.468

65.896 6.187.147 13.992.568

21.752 5.235.157 10.962.227

13.392 4.179.882 8.944.117

8.837 3.021.222 6.126.827

4.897 2.612.076 5.224.742

32

(dalam jutaan Rupiah) LIABILITAS DAN EKUITAS Liabilitas Jangka Pendek Utang bank jangka pendek Utang usaha Pihak berelasi Pihak ketiga Utang lain-lain - pihak ketiga Utang pajak Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Beban akrual Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: Utang sewa pembiayaan Utang pembiayaan konsumen Utang bank Penghasilan ditangguhkan Utang dividen Total Liabilitas Jangka Pendek Liabilitas Jangka Panjang Liabilitas pajak tangguhan - neto Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: Utang sewa pembiayaan Utang pembiayaan konsumen Utang bank Penghasilan ditangguhkan Utang obligasi – neto Liabilitas imbalan kerja karyawan Total Liabilitas Jangka Panjang TOTAL LIABILITAS

2014

2013

2012*

2011*

2010*

2.123.306

1.911.810

908.688

618.563

585.206

33.244 4.836.443 404.990 37.591 79.304 153.025

21.770 3.816.301 362.787 20.703 89.293 104.654

20.411 3.292.516 150.485 38.657 61.674 61.340

13.378 2.508.231 126.279 22.952 682 42.535

13.853 2.162.052 101.950 9.918 40.885

12.616 7.979 755.702 90.321 8.534.521

15.266 7.727 564.622 63.474 6.978.407

11.736 2.957 261.725 72.661 4.882.850

4.963 2.788 290.012 45.705 3.676.088

3.551 209.096 27.340 120.112 3.273.963

31.624

39.350

44.655

41.308

20.582

7.346 3.293 1.007.383 48.360 995.403 358.088 2.451.497 10.986.018

12.168 8.336 1.015.874 42.946 261.419 1.380.093 8.358.500

11.695 2.730 539.292 37.928 171.049 807.349 5.690.199

6.400 2.689 547.940 32.464 108.004 738.805 4.414.893

3.041 506.810 23.816 76.892 631.141 3.905.104

*) Disajikan kembali (dalam jutaan Rupiah) EKUITAS Modal saham Tambahan modal disetor - neto Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali Pendapatan komprehensif lainnya: Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan Saldo laba Telah ditentukan penggunaannya Belum ditentukan penggunaannya Sub-total Pro forma ekuitas yang timbul dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali Kepentingan Nonpengendali TOTAL EKUITAS

2014 386.143 975.192

2013 377.495 465.675

2012* 377.495 1.229.168

2011* 343.177 97.251

2010* 343.177 97.251

(383.913)

(38.622)

-

-

-

323

-

-

-

-

6.000 1.917.085 2.900.830

5.000 1.544.982 2.354.530

4.000 1.200.148 2.810.811

3.000 897.614 1.341.042

2.000 537.940 980.368

-

-

205.943

185.700

168.444

105.720 3.006.550

249.197 2.603.727

237.164 3.253.918

185.192 1.711.934

170.826 1.319.638

*) Disajikan kembali

33

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN (dalam jutaan Rupiah) KETERANGAN Pendapatan neto Beban pokok pendapatan Laba bruto Beban penjualan dan distribusi Beban umum dan administrasi Pendapatan Lainnya Beban Lainnya Laba usaha Pendapatan keuangan Beban keuangan Bagian atas rugi entitas asosiasi Laba sebelum pajak penghasilan badan Beban pajak penghasilan, neto Laba sebelum efek penyesuaian pro forma Efek penyesuaian pro forma Laba tahun berjalan Pendapatan komprehensif lain Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan Pajak penghasilan terkait Pendapatan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak Total Laba komprehensif tahun berjalan Laba per Saham Dasar

2014 41.773.316 (34.101.616) 7.671.700 (5.961.851) (800.799)

2013 34.897.259 (28.577.920) 6.319.339 (4.852.020) (706.267)

2012* 27.176.968 (22.788.751) 4.388.217 (3.295.724) (497.928)

2011* 20.734.936 (17.394.410) 3.340.526 (2.490.157) (360.050)

2010* 15.569.000 (13.112.455) 2.456.545 (1.841.057) (273.762)

277.313

203.652

122.158

86.145

64.448

(17.856)

(20.049)

(13.589)

(8.058)

(18.151)

1.168.507 8.686 (466.495) (7.744) 702.954 (130.636) 572.318 572.318

944.655 10.534 (288.163) 667.026 (107.188) 559.838 9.204 569.042

703.134 11.601 (106.192) 608.543 (82.466) 526.077 (45.001) 481.076

568.406 8.913 (130.804) 446.515 (54.220) 392.295 (31.621) 360.674

388.023 5.051 (92.663) 300.411 (34.384) 266.027 (10.204) 255.823

430 (107)

-

-

-

-

569.042 14,26

481.076 12,96

360.674 10,51

255.823 7,45

323 572.641 14,11

*) Disajikan kembali

RASIO KEUANGAN PENTING

(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN Rasio Pertumbuhan Aset (%) Liabilitas (%) Ekuitas (%) Pendapatan (%) Laba Bruto (%) Laba Usaha (%) Laba Komprehensif Tahun Berjalan (%) Rasio Keuangan Assets Turnover (X) Gearing Ratio (X) Times Interest Earned (X) Gross Margin (%) Operating Margin (%) Net Income Margin (%) ROAA (%) ROAE (%) *) Disajikan kembali

34

2014

2013

2012*

2011*

2010*

27,64 31,44 15,47 19,70 21,40 23,70 0,63 3,35 1,63 2,55 18,37 2,80 1,37 4,59 20,40

22,56 46,89 (19,98) 28,41 44,01 34,35 18,29

45,98 28,89 90,07 31,07 31,36 23,70 33,38

17,27 13,05 29,73 33,18 35,98 46,49 40,99

58,06 77,32 19,61 38,63 42,86 55,15 37,23

3,51 1,36 3,40 18,11 2,71 1,63 5,72 19,43

3,61 0,53 7,43 16,15 2,59 1,77 6,38 19,38

3,65 0,86 4,66 16,11 2,74 1,74 6,35 23,79

3,65 0,99 4,43 15,78 2,49 1,64 6,00 21,12

Rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang Perseroan dan Entitas Anak: (dalam x, kecuali dinyatakan lain) KETERANGAN Perseroan Rasio antara laba usaha sebelum dikurangi kewajiban bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi terhadap jumlah pembayaran bunga tahun berjalan (EBITDA to Interest Ratio) tidak kurang dari 2 (dua) kali. Rasio antara laba sebelum dikurangi bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi terhadap jumlah utang bunga dan angsuran pokok (EBITDA to Interest + Principal Installment Ratio) tidak kurang dari 1,2 (satu koma dua) kali. Rasio antara jumlah utang yang berbeban bunga terhadap jumlah ekuitas (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali. Rasio total piutang usaha, persediaan dan uang muka sewa terhadap utang usaha dan pinjaman dari bank setelah dikurangi saldo kas dan deposito tidak boleh kurang dari 1 (satu) kali. MIDI Rasio Interest Bearing Debt terhadap ekuitas maksimal 2,5 (dua koma lima) kali. Rasio EBITDA terhadap pokok dan bunga pinjaman minimal 1 (satu) kali. Rasio piutang usaha dan persediaan terhadap utang usaha dan pinjaman modal kerja dari bank dikurangi kas dan setara kas minimal 1 (satu) kali Rasio Debt Service Coverage minimal 1,2 kali. Rasio hutang terhadap ekuitas maksimal 2,75 (dua koma tujuh lima) kali Rasio hutang terhadap EBITDA maksimal 3,25 (tiga koma dua lima) kali. Minimum kekayaan bersih sebesar Rp400 miliar

2014

2013

2012

2011

2010

5,38

7,64

25,06

11,10

-

2,70

3,58

2,46

3,89

-

0,74

0,87

0,33

0,69

0,79

1,26

1,16

-

-

-

1,61

1,61

1,65

1,16

1,21

1,41

1,35

1,54

1,40

2,30

1,01

-

-

-

-

1,75

2,25

2,61

-

-

1,61

1,61

1,65

-

-

1,91

2,20

2,52

-

-

Rp619,27 miliar

Rp500,82 miliar

Rp444,74 miliar

-

-

35

V. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN Perseroan adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 21, tanggal 22 Februari 1989 yang dibuat di hadapan Gde Kertayasa, SH, Notaris di Jakarta dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C2-7158.HT.01.01.Th.89 tanggal 7 Agustus 1989 dan didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah No. 11/Leg/1999 tanggal 12 Juli 1999, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59 tanggal 23 Juli 1999, Tambahan No. 4414. Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat No. 03 tanggal 5 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H. MKn, Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah diberitahukan oleh Notaris tersebut kepada Menkumham dan diterima oleh Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU09512.40.21.2014 tanggal 10 Desember 2014, Daftar Perseroan No. AHU-0129571.40.80.2014 tanggal 10 Desember 2014. Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia akan dilakukan oleh Menkumham sesuai ketentuan UUPT. Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan menjalankan usahanya yakni di bidang perdagangan eceran dalam format minimarket dan jasa waralaba. Perseroan selaku badan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya telah dilengkapi dengan keterangan, pendaftaran dan izin usaha sebagai berikut: • • • • • •

•

•

Surat Keterangan Domisili Perusahan No. 503/671-EKB/VII/2014 tertanggal 12 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Sekretaris a/n Camat Tangerang yang berlaku sampai dengan 12 Agustus 2015; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan No. NPWP: 01.336.238.9-0544.000, sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Terdafat No.: Pem.00341/WPJ.08/KP.0803/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa pada tanggal 6 Juni 2012; Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.: PEM-00143/WPJ.08/KP.0703/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa tanggal 6 Juni 2012; Tanda Daftar Perusahaan, No. Pendaftaran 30.06.1.46.01725 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang pada tanggal 17 September 2014 yang berlaku hingga tanggal 20 Agustus 2018; Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor: 0025/PB/VII/BPPT/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tangerang pada tanggal 16 September 2014, yang wajib didaftar ulang tanggal 28 Juli 2016; Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Pemberi Waralaba Berasal Dari Dalam Negeri Nomor 09/UPP/STPW/3/2014 yang dikeluarkan oleh Koordinator Dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan Direkturat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atas nama. Menteri Perdagangan tanggal 6 Maret 2014, berlaku sampai dengan tanggal 5 Maret 2019, Merek “Alfamart”. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) sebagian besar gerai minimarket yang dimiliki Perseroan telah dilengkapi dengan IUTM. Untuk sebagian sisanya masih terkendala pengurusan IUTM pada lokasilokasi di mana penerapan IUTM belum dilaksanakan oleh instansi yang berwenang pada lokasilokasi tersebut; Izin Penyelenggaraan Pengiriman Uang sebagaimana tercantum dalam Tanda Izin Nomor: 14/112/DASP/46 tanggal 24 September 2012 dikeluarkan oleh Departemen Akunting Dan Sistim Pembayaran Bank Indonesia.

36

2. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN SEJAK PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN I SUMBER ALFARIA TRIJAYA TAHAP I TAHUN 2014 Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2015 berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 31 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan tanggal 2 April 2015, adalah sebagai berikut: MODAL SAHAM Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah) setiap saham Nilai Nominal per Saham Rp10,00 Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) Persentase (%) Modal Dasar 120.000.000.000 1.200.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 38.614.252.900 386.142.529.000 PT Sigmantara Alfindo 14.731.056.910 147.310.569.100 38,15 UBS AG Singapore Non S/A PT Sigmantara Alfindo (*) 5.662.425.000 56.624.250.000 14,66 Lawson Inc (**) 864.705.900 8.647.059.000 2,24 Solihin 180.000 1.800.000 0,00 Masyarakat dibawah 5% 17.355.885.090 173.558,850,900 44,95 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 38.614.252.900 386.142.529.000 100,00 Saham Dalam Portepel 81.385.747.100 813.857.471.000 (*) Saham milik PT Sigmantara Alfindo yang dimasukkan ke dalam penitipan pada UBS AG Singapore selaku Kustodian. (**) Saham yang diperoleh dari pengeluaran modal ditempatkan dan disetor tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan dalam bulan Desember 2014 dengan saham tersebut tidak dapat dipindah tangankan/dijual dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak diperolehnya saham tersebut. Keterangan

Berdasarkan Akta Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn. No. 03, pada tanggal 5 Desember 2014, Perusahaan telah melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan mengeluarkan saham baru sebanyak 864.705.900 saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp600,- (Rupiah penuh) per saham, dimana seluruh saham diambil oleh Lawson, Inc., Jepang. Pada tanggal 5 Desember 2014, penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu telah dicatatkan di BEI. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah dicatatkan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-09512.40.21.2014 tanggal 10 Desember 2014. Penambahan modal ini bertujuan untuk menambah kepemilikan di MIDI. Perseroan melalui Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Tentang Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang diterbitkan pada tanggal 09 April 2015 di Surat Kabar Harian Ekonomi Neraca dan Surat Kabar Harian Kontan (“Keterbukaan Informasi”) yang mana dibuat dan dilakukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/ POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tertanggal 29 Desember 2014 (“Peraturan OJK No. 38”), telah mengumumkan kepada Masyarakat, rencana untuk melakukan penerbitan sebanyak-banyaknya 2.910.248.800 (dua miliar sembilan ratus sepuluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus) saham biasa dengan nilai nominal Rp. 10 (sepuluh Rupiah) per saham, yang secara keseluruhan merupakan 7,71% (tujuh koma tujuh satu persen) dari seluruh modal ditempatkan dan modal disetor dalam Perseroan yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima oleh Menkumham pada saat pengumuman akan diselenggarakannya RUPSLB untuk menyetujui Transaksi Penambahan Modal Terdahulu atau setara dengan 7,54% (tujuh koma lima empat persen) dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan pada saat Keterbukaan Informasi ini diumumkan (“Rencana Transaksi”). Seluruh saham baru yang diterbitkan dikeluarkan tersebut akan dicatatkan di BEI dan tidak dapat diperdagangkan (lock-up) selama 1 (satu) tahun sejak dicatatkan di BEI sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/012014 tertanggal 20 Januari 2014 yang berlaku pada tanggal 30 Januari 2014 (“Peraturan BEI No. I-A”). Adapun harga pelaksanaan Rencana Transaksi di atas ditetapkan sekurang-kurangnya Rp. 510 (lima ratus sepuluh Rupiah).

37

Rencana Transaksi akan dilaksanakan setelah tanggal RUPSLB yang menyetujui Rencana Transaksi namun tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2014 dimana Perseroan menyelenggarakan RUPSLB yang menyetujui Transaksi Penambahan Modal Terdahulu. Perseroan akan melaksanakan Rencana Transaksi sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku, termasuk Peraturan OJK No. 38 dan Peraturan BEI No. I-A. Sehubungan dengan Rencana Transaksi, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pemesanan Saham dengan PT Sigmantara Alfindo dan PT Amanda Cipta Persada pada tanggal 14 April 2015 (“Perjanjian Pemesanan Saham”). Berdasarkan Perjanjian Pemesanan Saham, penyelesaian pengambilan-bagian atas saham tunduk pada terpenuhinya beberapa prasyarat, antara lain diperolehnya persetujuan RUPSLB Perseroan atas Rencana Transaksi, dan harga penawaran yang disepakati adalah Rp. 530 (lima ratus tiga puluh Rupiah) dimana PT Amanda Cipta Persada akan membeli sejumlah1.486.434.800 saham baru dan PT Sigmantara Alfindo akan membeli 1.423.814.000 saham baru Perseroan. Apabila persetujuan RUPSLB Perseroan diperoleh, Perseroan bermaksud untuk menyelesaikan transaksi berdasarkan Perjanjian Pemesanan Saham pada atau sekitar tanggal 5 Juni 2015. Perseroan akan mengumumkan tambahan informasi terkait dengan penandatanganan Perjanjian Pemesanan Saham (“Keterbukaan Informasi Tambahan”) pada tanggal 22 April 2015 di situs web Bursa Efek, situs web Perseroan dan 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia. Keterangan lebih lanjut terkait dengan Rencana Transaksi, termasuk mengenai struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan Rencana Transaksi telah dan akan diungkapkan oleh Perseroan pada Keterbukaan Informasi dan Keterbukaan Informasi Tambahan. 3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 25 Juni 2014, yang dinyatakan dalam akta nomor 58 tanggal 25 Juni 2014, dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Tangerang, pemberitahuan perubahan data Perseroan diterima oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam surat Menkumham kepada Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., MKn, tanggal 18 Juli 2014, Nomor: AHU-20559.40.22.2014, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, Daftar Perseroan Nomor: AHU-0074239.40.80 tanggal 18 Juli 2014, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen

: Feny Djoko Susanto : Budiyanto Djoko Susanto : Pudjianto : Fernia Rosalie Kristanto : Imam Santoso Hadiwidjaja : Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Dr. Ahwil Loetan S.H., MBA, MM : Mayor Jendral (Purn) Sudrajat

Direksi Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur Independen Direktur Direktur Direktur

: Anggara Hans Prawira : Bambang Setyawan Djojo : Soeng Peter Suryadi : Theignatius Agus Salim : Harryanto Susanto : Tomin Widian : Solihin

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat telah memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tertanggal 08 Desember 2014.

38

Berikut adalah informasi tambahan terkait dengan riwayat singkat mengenai beberapa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan: DEWAN KOMISARIS Feny Djoko Susanto, Presiden Komisaris Warga negara Indonesia, 38 tahun. Pada tahun 1997 memperoleh gelar Bachelor of Business Administration dari Ohio State University, Amerika Serikat dan pada tahun 1998 memperoleh gelar Master of Business Administration dari Cleveland State University, Amerika Serikat 1998. Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak tahun 2014. Pengalaman kerja: 1999 – 2002 2002 – 2014 2014 – sekarang

: Presiden Direktur PT Alfa Mitramart Utama. : Presiden Direktur Perseroan. : Presiden Komisaris Perseroan.

Budiyanto Djoko Susanto, Komisaris Warga negara Indonesia, 33 tahun. Pada tahun 2003 lulus dari San Fransisco State University, Amerika Serikat dengan gelar Bachelor of Business Administration, dan pada tahun 2005 lulus dari San Fransisco State University, Amerika Serikat dengan gelar Master of Business Administration. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2014. Pengalaman kerja: 2007 – 2009 2008 – sekarang 2010 – 2012 2012 – 2014 2012 – sekarang 2012 – sekarang 2011 – sekarang 2014 – sekarang

: Analis Northstar Pacific. : Ketua Dewan Pengawas Yayasan Bunda Mulia. : Komisaris Perseroan. : Presiden Komisaris Perseroan. : Presiden Komisaris MIDI. : Komisaris Utama SIL. : Direktur PT Sigmantara Alfindo. : Komisaris Perseroan.

Pudjianto, Komisaris Warga negara Indonesia, 61 tahun. Pada tahun 1979 lulus dari Fakultas Ekonomi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, jurusan Akuntansi. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2014. Pengalaman kerja: 1979 – 1982 1982 – 1985 1985 – 1994 1994 – 1998 1998 – 2000 2000 – 2001

: Financial Controller PT New Armada Group. : Assistant Manager PT Inti Salim Corpora. : Operation Executive PT Indomarco Adi Prima. : Corporate Merchandising Director PT Indomarco Perdana. : Executive Director PT Indomarco Prismatama. : Executive Director PT Inti Cakrawala Corporation.

39

2001 – 2002 : Managing Director PT Alfa Mitramart Corporation. 2002 – 2010 : Managing Director dan Direktur Operasional Perseroan. 2011 – 2014 : Direktur Perseroan. 2012 – sekarang : Komisaris SIL. 2014 – sekarang : Komisaris Perseroan. DIREKSI Anggara Hans Prawira, Presiden Direktur Warga negara Indonesia, 43 tahun. Pada tahun 1995 lulus dari Fakultas Ekonomi, Universitas Trisakti, Jakarta. Pada tahun 2001 memperoleh gelar Magister Manajemen dari IPMI Business School, dan pada tahun 2001 memperoleh Master of Business Administration dari Monash University, Melbourne, Australia. Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2014. Pengalaman kerja: 1994 – 2000 2001 – 2002 2002 – 2008 2008 – 2010 2011 – 2014 2014 – sekarang

: Konsultan Prasetio Utomo & Co. Arthur Andersen, Jakarta. : Direktur Keuangan PT Alfa Mitramart Utama. : Direktur Keuangan Perseroan. : Deputy Managing Director Perseroan. : Direktur (Managing Director) Perseroan. : Presiden Direktur.

Solihin, Direktur Warga negara Indonesia, 55 tahun. Pada tahun 2006, lulus Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia, Jakarta. Meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Jakarta pada tahun 2010 Menjabat sebagai Direktur Corporate Affair sejak tahun 2014 1986 – 1988 1989 – 2001 2001 – 2009 2009 – 2014 2014 - sekarang

: Sales Supervisor Kopi Gelatik : Franchise Manager PT Indomarco Adi Prima/PT Indomarco Prismatama : Operation General Manager/General Manager Franchise Perseroan : Pejabat Direktur Corporate Affair. : Direktur Corporate Affair.

Remunerasi yang telah dibayarkan kepada Dewan Komisaris untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp18.187 juta, Rp11.647 juta dan Rp9.481 juta. Adapun remunerasi yang telah dibayarkan kepada Direksi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp36.547 juta, Rp29.562 juta dan Rp25.127 juta. Adapun remunerasi untuk Dewan ditetapkan dalam RUPS tahunan, sedangkan remunerasi untuk Direksi diputuskan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris yang mana telah diberi kuasa oleh RUPS tahunan untuk menentukan remunerasi untuk Direksi setiap tahunnya.

40

Komite Audit Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik atau good corporate governance (“GCG”), Perseroan telah membentuk Komite Audit yang bertindak sebagai pengawas pengelolaan Perseroan. Ketua dan Anggota Komite Audit diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris diluar Rapat Dewan Komisaris Perseroan di Tangerang tertanggal 24 Juli 2014. Piagam Komite Audit Perseroan telah disahkan dan disetujui oleh Presiden Komisaris dan Komisaris Independen pada tanggal 25 November 2013. Piagam Komite Audit ini telah disesuaikan dengan Peraturan No. IX.I.5. Komite Audit Perseroan terdiri dari: Ketua : Komisaris Jenderal Polisi (Purnawirawan) Drs. Ahwil Loetan, S.H. MBA. MM Anggota : 1. Dr Timotius; dan 2. Wafaju. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah: 1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan baik yang telah maupun yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan yang terdapat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan; 2. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit dari auditor ekstern termasuk menelaah independensi dan objektivitas auditor ekstern serta menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukannya untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan; 3. Mengevaluasi laporan manajemen atas ketaatan Perseroan terhadap perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan; 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit intern serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Paling kurang dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap: • Pelaksanaan Tugas Divisi Internal Audit; • Kesesuaian Pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar yang berlaku; • Kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku; • Pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Divisi Internal Audit dan Kantor Akuntan Publik; • Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham; • Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan; • Mengusulkan kepada Dewan Komisaris untuk meminta Divisi Internal Audit melaksanakan audit khusus jika diperlukan; dan • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Agenda rapat Komite Audit antara lain membahas hal-hal seperti laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan dan hasil dari proses pengendalian internal, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan serta sistem dan implementasi tata kelola perusahaan yang baik. Komite Audit membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas hasil rapat, yang dilakukan melalui Komisaris Independen sebagai Ketua Komite Audit. Berdasarkan hasil laporan Komite Audit tersebut, Dewan Komisaris menjalankan tanggung jawabnya dalam memberikan rekomendasi dan masukan kepada Direksi dalam rangka upaya peningkatan aspek operasional dan korporasi Perseroan. Secara berkala, Komite Audit juga menghadiri rapat lainnya yang diadakan atas undangan Dewan Komisaris terkait pembahasan halhal penting dengan pihak manajemen. Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Audit: Komisaris Jenderal Polisi (Purnawirawan) Drs. Ahwil Loetan, S.H. MBA. MM Keterangan singkat tentang Komisaris Jenderal Polisi (Purnawirawan) Drs. Ahwil Loetan, S.H. MBA. MM adalah sebagaimana telah dijelaskan di bagian Pengurusan dan Pengawasan pada Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014. 41

Dr. Timotius Keterangan singkat tentang Dr. Timotius adalah sebagaimana telah dijelaskan di bagian Komite Audit pada Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014. Wafaju Warga Negara Indonesia, 44 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Trisakti Jakarta pada tahun 1994. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit berdasarkan Keputusan Komisaris Diluar Rapat pada tanggal 24 Juli 2014. Pengalaman kerja: 1992 – 1993 1993 – 1994 1994 – 1999 1999 – 2000 2000 – 2003 2004 – 2007 2007 – 2013 2013 – sekarang

: Accountant PT Chartis Cipta Pratama. : Senior Accountant KAP Amin Widjaja Tunggal. : Audit Supervisor KAP Prasetio Utomo & Co. Arthur Andersen. : Accounting Supervisor PT Dongsung Indonesia. : Accounting Manager PT Dankos Laboratories Tbk. : Financial Controller PT Semesta Persada. : Regional Head of Accounting, Budget and Tax Sampoerna Agro Group. : Komite Audit Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi Fungsi nominasi dan remunerasi Perseroan pada saat ini masih dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan. Perseroan saat ini masih mengkaji ketentuan dari Peraturan OJK No. 34 dan belum memutuskan mengenai pembentukan komite nominasi dan komite remunerasi Perseroan. 4. SUMBER DAYA MANUSIA Komposisi Jumlah Karyawan Seiring dengan perkembangan usaha Perseroan, sumber daya manusia yang ada terus mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Per 31 Desember 2014, jumlah karyawan tetap dan karyawan kontrak Perseroan masing-masing adalah sebanyak 24.840 orang dan 51.016 orang. Adapun komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang jabatan, pendidikan dan usia disajikan dalam tabel-tabel di bawah ini: Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Jabatan (dalam orang) Kategori Direksi dan Pejabat Direktur Manajer

2014 Tetap

2013 Total

Kontrak

Tetap

2012 Total

Kontrak

Tetap

Total

Kontrak

16

0

16

17

-

17

17

-

17

799

2

801

694

3

697

505

3

508

Supervisor

2.122

110

2.232

1.919

145

2.064

1.525

103

1.628

Pelaksana

21.903

50.904

72.807

18.584

52.293

70.877

13.656

44.951

58.607

Jumlah

24.840

51.016

75.856

21.214

52.441

73.655

15.703

45.057

60.760

42

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Pendidikan (dalam orang) Kategori

2014 Tetap

2013

Kontrak

Total

Tetap

2012

Kontrak

Total

Tetap

Total

Kontrak

Sarjana

3.032

1.110

4.142

2.795

815

3.610

1.991

575

2.566

Sarjana Muda (D3)

1.131

453

1.584

1.091

386

1.477

851

315

1.166

Non Sarjana

20.677

49.453

70.130

17.328

51.240

68.568

12.861

44.167

57.028

Jumlah

24.840

51.016

75.856

21.214

52.441

73.655

15.703

45.057

60.760

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Usia (dalam orang) Kategori <21

2014 Tetap

2013 Total

Kontrak

Tetap

2012 Total

Kontrak

Tetap

Kontrak

Total

898

25.301

26.199

706

16.782

17.488

360

14.894

15.254

21 – 30

19.641

24.956

44.597

17.025

34.642

51.667

12.710

29.275

41.985

31 – 40

3.909

538

4.447

3.144

771

3.915

2.369

692

3.061

41 – 50

370

154

524

320

184

504

245

147

392

56

78

19

51

70

19

39

58

51 – 60 >60 Jumlah

22 0

11

11

-

11

11

-

10

10

24.840

51.016

75.856

21.214

52.441

73.655

15.703

45.057

60.760

Hingga 31 Desember 2014, Perseroan tidak mempekerjakan karyawan asing dan tenaga ahli. 5. STRUKTUR ORGANISASI FUNGSIONAL PERSEROAN DEWAN KOMISARIS

KOMITE AUDIT

PRESIDENT DIREKTUR

INTERNAL AUDIT

PEJABAT DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA

DIREKTUR INTERNATIONAL BUSINESS & TECHNOLOGY

PEJABAT DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI

DIREKTUR FRANCHISE*

PEJABAT DIREKTUR MARKETING

DIREKTUR PROPERTY & DEVELOPMENT

PEJABAT DIREKTUR MERCHANDISING & PROCUREMENT

DIREKTUR KEUANGAN**

PEJABAT DIREKTUR OPERASIONAL

DIREKTUR CORPORATE AFFAIR

Keterangan: *) Merangkap hubungan investor

**)

Merangkap sekretaris perusahaan

43

6. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN Djoko Susanto 96,90%

Hanto Djoko Susanto 0,62%

Rita Djoko Susanto

Budiyanto Djoko Susanto

Feny Djoko Susanto

0,62%

0,62%

Harryanto Susanto

0,62%

PT Perdana Mulia Fajar

0,62%

Howard Sarmento Giam 0,01%

99,99%

CSA 37,07%

0,26%

62,68%

Solihin

SA

0,00%

Masyarakat <5%

52,81%

47,19% PT Atri Medikatama

PERSEROAN Masyarakat <5%

17,50% 86,72%

100,00%

82,50%

13,28% MIDI

99,90%

ARA

0,10%

SIL

STL

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan pihak yang menjadi pengendali Perseroan adalah PT Sigmantara Alfindo (SA). Tabel Hubungan Kepengurusan, Pengawasan, Kepemilikan Dan Afiliasi Antara Perseroan Dan Pemegang Saham Utama Perseroan: Nama Perseroan Feny Djoko Susanto PK Budiyanto Djoko Susanto K Pudjianto K Fernia Rosalie Kristanto K Imam Santoso Hadiwidjaja KI Kom. Jen Pol (Purn) Drs. Ahwil KI Loetan,SH, MBA May. Jen (Purn) Sudrajat KI Anggara Hans Prawira D Bambang Setyawan Djojo D Soeng Peter Suryadi D Theignatius Agus Salim DI Harryanto Susanto D Tomin Widian D Solihin D Lim Wan Hoon Keterangan: Perseroan : PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. SA : PT Sigmantara Alfindo. CSA : PT Cipta Selaras Agung. MIDI : PT Midi Utama Indonesia Tbk. SIL : PT Sumber Indah Lestari. STL : PT Sumber Trijaya Lestari. ARA : Alfamart Retail Asia Pte. Ltd. PD : Presiden Direktur. PK : Presiden Komisaris. K : Komisaris. KI : Komisaris Independen. D : Direktur. DI : Direktur Independen.

44

SA D -

CSA -

MIDI PK -

SIL PK K D -

-

-

-

-

-

D -

D -

-

STL K -

ARA -

D -

D D

-

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, pemegang saham perseroan yang berbentuk badan hukum dan kepemilikan sahamnya di atas 5% (lima persen) atau lebih adalah PT Sigmantara Alfindo. 7. KETERANGAN TAMBAHAN MENGENAI ENTITAS ANAK

7.1. PT Midi Utama Indonesia Tbk (“MIDI”) Riwayat Singkat MIDI didirikan pada tanggal 28 Juni 2007 berdasarkan akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Midimart Utama No. 37 tanggal 28 Juni 2007, dibuat di hadapan Frans Elsius Muliawan,S.H, Notaris di Jakarta dimohonkan pengesahan oleh Notaris tersebut kepada Menkumham dan disahkan oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menkumham tanggal 31 Juli 2007 No. W7-08522. HT.01.01-TH.2007 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II Kota Tangerang pada tanggal 13 Agustus 2007 Nomor 1429/BH.3006/VIII/2007 No. TDP 30061520396, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 21 September 2007 di bawah No. 76, Tambahan nomor 9559. Anggaran Dasar MIDI telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 16 tanggal 13 Juli 2011, dibuat di hadapan Kamelina,S.H, Notaris di Kotamadya Jakarta Jakarta Utara, perubahan pasal 3 ayat 3.2 butir c Anggaran Dasar, dimohonkan persetujuan oleh Notaris tersebut kepada Menkumham dan disetujui oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menkumham tanggal 22 November 2011 No. AHU-56961,AH,.01.02 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Daftar Perseroan Nomor AHU-0094452.AH.91.09Tahun 2011 Tanggal 22 November 2011, dan perubahan pasal 18 ayat 18.3. huruf f dan ayat 18.6 Anggaran Dasar, diberitahukan oleh Notaris tersebut kepada Menkumham dan penerimaan pemberitahuan oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam surat Menkumham kepada Notaris tersebut tanggal 27 Desember 2011 No. AHU-AH.01.10-423`2, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar MIDI. Daftar Perseroan Nomor AHU-0106252.AH.01.09 Tahun 2011 Tanggal 27 Desember 2011 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27 November 2012 di bawah nomor 96, Tambahan nomor 77904. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha MIDI berdasarkan Anggaran Dasar MIDI adalah: a. b. c. d. e. f. g. h.

Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum; Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian; Menjalankan usaha dalam bidang jasa; Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan; Menjalankan usaha dalam bidang pemborongan umum (general contractor); Menjalankan usaha dalam bidang pertanian; Menjalankan usaha dalam bidang percetakan, penjilidan, dan penerbitan; Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas MIDI: a. melakukan kegiatan perdagangan pada umumnya diantaranya perdagangan Supermarket/ Hypermarket (Toserba/Swalayan) dan minimarket yaitu perdagangan barang-barang keperluan sehari-hari termasuk tetapi tidak terbatas pada alat-alat rumah tangga, kebutuhan sandangpangan, berdagang segala macam merek rokok, obat-obatan, komputer berikut suku cadangnya dan lain-lain termasuk ekspor impor, interinsulair dan lokal baik atas perhitungan sendiri maupun atas perhitungan dengan pihak lain secara komisi, menjadi distributor, leveransir, supplier dan agen dari perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri (tidak termasuk agen perjalanan/ pariwisata);

45

b. menjalan usaha industri pada umumnya diantaranya industri pembuatan rokok, industri pakaian jadi/garmen, industri pembuatan makanan dan minuman, industri pembuatan barang-barang elektronik, mekanikal dan elektrikal serta kegiatan usaha terkait; c. melakukan kegiatan dalam bidang jasa pada umumnya termasuk jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pengiriman Uang (tidak termasuk jasa dalam bidang hukum dan konsultan pajak); d. melakukan kegiatan pemeliharaan dan perawatan (maintenance) untuk segala macam kendaraan bermotor; e. melakukan kegiatan sebagai pemborong umum (general contractor) diantaranya melakukan pemborongan dan membangun perumahan/real estate, rumah susun, kawasan industri (industrial estate), gedung perkantoran dan apartemen, kondomonium, kawasan perbelanjaan (mal dan plaza), menjadi developer tau pengembang, rumah sakit, gedung pertemuan, rumah ibadah, juga merencanakan dan melaksanakan segala macam pekerjaan pembangunan gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan, dermaga, instalasi listrik dan saluran, landasan pesawat, telekomunikasi, mesin, gas dan diesel, pengurukan dan penggalian tanah, pematangan tanah, perbaikan tanah dan pengembangan wilayah; f. melakukan kegiatan dalam bidang perkebunan, pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan dan pertambakan termasuk pembibitan udang; g. melakukan kegiatan dalam bidang percetakan, penjilidan dan penerbitan diantaranya membuat brosur, buku dan iklan; h. menjalan usaha dalam bidang pengangkutan di darat baik untuk orang maupun barang untuk menunjang kegiatan usaha tersebut. Kegiatan usaha utama MIDI adalah melakukan kegiatan perdagangan pada umumnya diantaranya perdagangan Supermarket/Hypermarket (Toserba/Swalayan) dan minimarket yaitu perdagangan barang-barang keperluan sehari-hari termasuk tetapi tidak terbatas pada alat-alat rumah tangga, kebutuhan sandang-pangan, berdagang segala macam merek rokok, obat-obatan, komputer berikut suku cadangnya dan lain-lain termasuk ekspor impor, interinsulair dan lokal baik atas perhitungan sendiri maupun atas perhitungan dengan pihak lain secara komisi, menjadi distributor, leveransir, supplier dan agen dari perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri (tidak termasuk agen perjalanan/pariwisata). Kegiatan usaha penunjang MIDI adalah yang mendukung kegiatan usaha utama MIDI yaitu melakukan kegiatan usaha Waralaba (Franchise). MIDI selaku badan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya telah dilengkapi dengan keterangan, pendaftaran dan izin usaha sebagai berikut: • • • • •

Surat Keterangan Nomor: 503/1005-EKB/XII/2014 dikeluarkan a/n Camat Tangerang tanggal 2 Desember 2014 berlaku sampai dengan tanggal 2 Desember 2015. Lokasi Jl. M.H. Thamrin No.9, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kantor pusat MIDI adalah No. NPWP: 02.672.7-054.000 sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar No.: PEM-04636/WPJ.08/KP.0903/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PajakPerusahaan Masuk Bursa tanggal 30 Mei 2012; Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.: PEM-03847/WPJ.08/KP.0903/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa tanggal 20 Mei 2012; Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP 30.06.1.46.04463 dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang tanggal 31 Juli 2013 berlaku s/d tanggal 28 Juli 2018; Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 0032/PB/VII//BPPMPT/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang pada tanggal 30 Juli 2013.

Permodalan Berdasarkan akta No. 03 tanggal 3 Agustus 2010, dibuat oleh di hadapan Kamelina, S.H. Notaris di Jakarta, dimohonkan persetujuan oleh Notaris tersebut kepada Menkumham dan disetujui oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menkumham tanggal 09 Agustus

46

2010 No. AHU-39216,AH,.01.02 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Daftar Perseroan Nomor AHU-0059523.AH.91.09Tahun 2010 Tanggal 09 Agustus 2010, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 2 September 2011 di bawah nomor 70, Tambahan nomor 27071,jo Akta No. 25 tanggal 19 Januari 2011, dibuat di hadapan Kamelina,S.H, Notaris di Kotamadya Jakarta Utara, diberitahukan oleh Notaris tersebut kepada Menkumham dan penerimaan pemberitahuan oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam surat Menkumham kepada Notaris tersebut tanggal 22 Maret 2011 No. AHU-AH.01.10-08650 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Midi Utama Indonesia. Daftar Perseroan Nomor AHU-0023132.AH.01.09 Tahun 2011 Tanggal 22 Maret 2011 dan untuk pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Menkumham sesuai dengan ketentuan UUPT jo Daftar Pemegang Saham MIDI tanggal 30 April 2014, yang diadministrasikan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek MIDI yang diterbitkan pada tanggal 02 Mei 2014, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MIDI sebagai berikut: MODAL SAHAM Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham Nilai Nominal per Saham Rp100,Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) Persentase (%) Modal Dasar 9.000.000.000 900.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 2.882.353.000 288.235.300.000 Perseroan 2.499.552.500 249.955.250.000 86,72 Masyarakat di bawah 5%* 382.800.500 38.280,050,000 13,28 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.882.353.000 288.235.300.000 100,00 Saham Dalam Portepel 6.117.647.000 611.764.700.000 *Saham masyarakat lainnya termasuk milik Rullyanto (Presiden Direktur) sejumlah 12.250.000 saham. Keterangan

Manajemen dan Pengawasan Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 21 Mei 2014 sebagaimana termaktub dalam akta nomor 44 tanggal 21 Mei 2014 dibuat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Tangerang, penerimaan pemberitahuan oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam surat Menkumham kepada Notaris tersebut tanggal 16 Juni 2014 No. AHU-13760.40.22.2014 tanggal 16 Juni 2014, Daftar Perseroan No. AHU-56961.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 16 Juni 2014, susunan Dewan Komisaris dan Direksi MIDI sebagai berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen

: : : : : :

Budiyanto Djoko Susanto. Hendra Djaya. Tetsu Yamada Teguh Pangestu. Kom Jend Polisi (Purn) Dadang Garnida, S.H., MBA. Nobutaka Kiyoshima.

: : : : :

Rullyanto. Ny. Maria Theresia Velina Yulianti. Harryanto Susanto. Katsuhiko Aihara Suantopo Po

Direksi Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Independen

47

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting MIDI yang diambil dari Laporan Keuangan MIDI pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material pada posisi keuangan, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang berisi paragraf penjelasan mengenai laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2012. (dalam jutaan Rupiah) Ikhtisar Data Keuangan Penting Aset Liabilitas Ekuitas Pendapatan Laba Kotor Laba Usaha Laba Bersih

2014 2.579.467 1.960.196 619.271 6.027.859 1.419.461 269.177 138.624

2013 2.108.897 1.608.074 500.823 4.962.851 1.077.750 147.733 67.326

2012 1.732.407 1.287.669 444.738 3.853.062 789.295 96.228 45.001

7.2. PT Sumber Indah Lestari (“SIL”) Riwayat Singkat SIL didirikan pada tanggal 5 November 2012 berdasarkan akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Sumber Indah Lestari No. 15 tanggal 5 November 2012, dibuat di hadapan Mala Mukti,S.H. LLM, Notaris di Jakarta dimohonkan pengesahan oleh Notaris tersebut kepada Menkumham dan disahkan oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menkumham tanggal 03 Desember 2012 Nomor: AHU-61623.AH.01.01. Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Daftar Perseroan Nomor: AHU-0104539.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 03 Desember 2012, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 Juni 2013 Nomor 46, Tambahan Nomor 68492. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha SIL berdasarkan Anggaran Dasar SIL adalah: a. Perdagangan secara umum; b. Perindustrian; c. Jasa; d. Perbengkelan; e. Pemborongan umum (general contractor); f. Agrobisnis; g. Percetakan, penjilidan, dan penerbitan; h. Pengangkutan; i. Jasa pertambangan; Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas SIL: a. melakukan kegiatan perdagangan pada umumnya termasuk tetapi tidak terbatas pada perdagangan peralatan kesehatan, pengadaan peralatan kesehatan, perdagangan super market/hypermarket (toserba/swalayan) dan minimarket yaitu memperdagangkan barang-barang keperluan seharihari termasuk tetapi tidak terbatas pada alat-alat rumah tangga, kebutuhan sandang-pangan, perdagangan, berdagang segala merek rokok, obat-obatan, computer berikut suku cadangnya dan lain-lain, termasuk ekspor-impor, interinsulair dan loka baik atas perhitungsn sendiri maupun atas perhitungan dengan pihak lain secara komisi, menjadi distributor, leveransier, supplier dan agen dari perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri (tidak termasuk agen perjalanan/ pariwisata);

48

b. menjalankan usaha industri pada umumnya diantaranya industri pembuatan rokok, industri pakaian jadi/garmen, industri pembuatan makanan dan minuman, industri pembuatan barang-barang elektronik, mekanikal dan elektrikal serta kegiatan usaha terkait; c. menjalankan kegiatan dalam bidang jasa pada umumnya termasuk jasa penyelenggara pengiriman uang (tidak termasuk jasa dalam bidang hukum dan konsultan pajak). d. melakukan kegiatan pemeliharaan dan perawatan (maintenance) untuk segala macam kendaraan bermotor; e. melakukan kegiatan sebagai pemborong umum (general contractor) diantaranya melakukan pemborongan dan membangun perumahan/real estate, rumah susun, kawasan industri (industrial estate), gedung perkantoran dan apartement, kondomonium, kawasan perbelanjaan (mal dan plaza), menjadi developer tau pengembang, rumah sakit, gedung pertemuan, rumah ibadah, juga merencanakan dan melaksanakan segala macam pekerjaan pembangunan gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan, dermaga, instalasi listrik dan saluran, landasan pesawat, telekomunikasi, mesin, gas dan diesel, pengurukan dan penggalian tanah, pematangan tanah, perbaikan tanah dan pengembangan wilayah. f. melakukan kegiatan dalam bidang perkebunan, pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan dan pertambakan termasuk pembibitan udang; g. menjalankan usaha dalam bidang percetakan, penjilidan dan penerbitan diantaranya membuat brosur, buku dan iklan; h. menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan di darat baik untuk orang maupun barang untuk menunjang kegiatan usaha tersebut; i. melakukan usaha dalam bidang jasa pertambangan yang meliputi jasa dalam bidang pertambangan nikel, batubara, timah dan logam, emas, perak, biji uranium dan thorium, pasir besi dan biji besi, penggalian batuan tambang, tanah liat, granit, gamping dan pasir, tambang non migas, tambang minyak dan gas alam (Izin Pertamina), peledakan areal pertambangan, eksplorasi dan eksploitasi air mineral, pengeboran, pendistribusian Gas dan BBM (Izin Pertamina), penyimpanan Gas dan BBM (Izin Pertamina), perdagangan kapasitas pipa transmisi Gas dan BBM (Izin Pertamina), teknologi perforasi dan barang-barang tambang lain yang diijinkan oleh pihak yang berwenang. Kegiatan Usaha Utama SIL saat ini adalah melakukan kegiatan perdagangan pada umumnya termasuk tetapi tidak terbatas pada perdagangan peralatan kesehatan, pengadaan peralatan kesehatan, perdagangan super market/hypermarket (toserba/swalayan) dan minimarket yaitu memperdagangkan barang-barang keperluan sehari-hari termasuk tetapi tidak terbatas pada alat-alat rumah tangga, kebutuhan sandang-pangan, perdagangan, berdagang segala merek rokok, obat-obatan, komputer berikut suku cadangnya dan lain-lain, termasuk ekspor-impor, interinsulair dan loka baik atas perhitungan sendiri maupun atas perhitungan dengan pihak lain secara komisi, menjadi distributor, leveransier, supplier dan agen dari perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri (tidak termasuk agen perjalanan/pariwisata). SIL selaku badan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya telah dilengkapi dengan keterangan, pendaftaran dan izin usaha sebagai berikut: • • • •

Surat Keterangan Nomor: 503/946-EKB/X/2014 dikeluarkan a/n Camat Tangerang tanggal 13 November 2014 berlaku sampai dengan tanggal 13 November 2015. Lokasi Jl. M.H. Thamrin No.9, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kantor pusat SIL adalah No. NPWP: 31.613.069.7-416.000 sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar No.: PEM-0918481ER/WPJ.08/KP.0903/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur tanggal 19 November 2012; Tanda Daftar Perusahaan Terbatas Nomor:30.06.1.46.07887 dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Penamanan Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang tanggal 13 Desember 2012 berlaku samapai dengan tanggal 13 Desember 2017; Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 053/PB/XII/BPPMPT/2012 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang pada tanggal 12 Desember 2012.

49

Permodalan Berdasarkan akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Sumber Indah Lestari No. 15 tanggal 5 November 2012, dibuat dihadapan Mala Mukti,S.H. LLM, Notaris di Jakarta dimohonkan pengesahan oleh Notaris tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 03 Desember 2012 Nomor: AHU-61623.AH.01.01. Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Daftar Perseroan Nomor: AHU-0104539.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 03 Desember 2012, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 Juni 2013 Nomor 46, Tambahan Nomor 68492 jo Akta nomor 01, tanggal 01 Oktober 2014, dibuat oleh Kamelina, S.H. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, perubahan pasal 4 ayat 4.2. anggaran dasar, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia oleh Notaris tersebut dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Notaris tersebut tanggal 16 Oktober 2014 nomor : AHU-07464,40,21,2014, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Sumber Indah Lestari, Daftar Perseroan Nomor AHU-0107312.40.80.2014, tangal 16 Oktober 2014 dan untuk pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas jo Daftar Pemegang Saham SIL tanggal 31 Desember 2014, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SIL sebagai berikut: MODAL SAHAM Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap saham Keterangan

Nilai Nominal per Saham Rp1.000.000,Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) Persentase (%)

Modal Dasar

400.000

400.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan PT Atri Medikatama Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel

200.000 165.000 35.000 200.000 200.000

200.000.000.000 165.000.000.000 35.000.000.000 200.000.000.000 200.000.000.000

82,50 17,50 100,00

Manajemen dan Pengawasan Berdasarkan akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Sumber Indah Lestari No. 15 tanggal 5 November 2012, dibuat di hadapan Mala Mukti,S.H. LLM, Notaris di Jakarta dimohonkan pengesahan oleh Notaris tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 03 Desember 2012 Nomor: AHU-61623.AH.01.01. Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Daftar Perseroan Nomor: AHU-0104539.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 03 Desember 2012 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 Juni 2013 Nomor 46, Tambahan Nomor 68492 yang ditegaskan dalam Risalah RUPS Luar Biasa tanggal 12 Desember 2012 dibuat di bawah tangan dan akta risalah rapat No. 01 tanggal 1 Oktober 2014, dibuat di hadapan Kamelina S.H., Notaris di Jakarta, penerimaan pemberitahuan dari Menkumham kepada Notaris tersebut pada tanggal 16 Oktober 2014 Nomor AHU-36098.40.22.2014, Daftar Perseroan No. AHU-0107213.40.80.2014 tanggal 16 Oktober 2014, susunan Dewan Komisaris dan Direksi SIL adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Budiyanto Djoko Susanto. Komisaris : Pudjianto.

50

Direksi: Direktur Utama Direktur

: Lo Fania : Fernia Rosalie Kristanto.

Tabel berikut ini menyajikan data keuangan penting SIL yang diambil dari Laporan Keuangan SIL pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material pada posisi keuangan, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. (dalam jutaan Rupiah) Ikhtisar Data Keuangan Penting Aset Liabilitas Ekuitas Pendapatan Laba Kotor Rugi Usaha Laba (Rugi) Bersih

2014

2013 181.515 12.831 168.685 30.061 9.939 (28.411) (23.999)

2012 106.181 13.507 92.674 2.886 903 (11.914) (7.669)

100.345 2 100.343 (88) 343

7.3. PT Sumber Trijaya Lestari (“STL”) Riwayat Singkat STL didirikan pada tanggal 1 April 2015 berdasarkan akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Sumber Trijaya Lestari No. 02 tanggal 1 April 2015, dibuat di hadapan Kamelina, SH, Notaris di Jakarta dimohonkan pengesahan oleh Notaris tersebut kepada Menkumham dan disahkan oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menkumham tanggal 06 April 2015 Nomor: AHU-0015263.AH.01.01.Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas, Daftar Perseroan Nomor: AHU-0039731.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 06 April 2015. Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia akan dilakukan oleh Menkumham sesuai ketentuan UUPT. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha STL berdasarkan Anggaran Dasar STL yang termuat dalam akta pendirian STL adalah: a. Perdagangan; b. Jasa c. Perindustrian; d. Perbengkelan; e. Pengangkutan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas STL: a. menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan; b. export dan import; c. melakukan perdagangan eceran melalui media (internet) diantaranya handphone berikut asesorisnya, digital kamera, barang-barang elektronik rumah tangga, tablet, laptop dan komputer, audio, televisi, printer dan tinta printer, aksesoris komputer, peralatan kantor, perawatan kulit dan rambut, make-up, perlengkapan dan peralatan mandi, alat kesehatan dan kecantikan, perlengkapan kecantikan, peralatan dan perlengkapan bayi, mainan anak, tas dan koper, pakaian dan asesoris fashion, perlengkapan dan peralatan rumah tangga, aksesoris motor dan mobil, perawatan motor dan mobil, perawatan dan perlengkapan olah raga; 51

d. jasa, meliputi menjalankan usaha-usaha di bidang jasa, jasa periklanan dan reklame serta promosi dan pemasaran, jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi, jasa franchise, kecuali jasa bidang hukum dan pajak tidak dijalankan; e. perindustrian, meliputi menjalankan usaha di bidang industri; f. pengangkutan darat, meliputi menjalankan usaha di bidang transportasi, transportasi pengangkutan. STL selaku badan hukum pada saat ini belum menjalankan kegiatan usahanya dan masih dalam tahap pengurusan perizinan yang diperlukan. Keterangan dan pendaftaran yang telah dimiliki STL sampai saat ini adalah sebagai berikut: • •

Surat Keterangan Nomor: 503/615-KPU/IV/2015 dikeluarkan a/n Camat Tangerang tanggal 13 April 2015 berlaku sampai dengan tanggal 13 April 2016. Lokasi Jl. M.H. Thamrin No.9, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kantor pusat STL adalah No. NPWP: 72.773.630.8-416.000 sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar No.: S-8621KT/WPJ.08/KP.0903/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur tanggal 15 April 2015;

Permodalan Berdasarkan akta pendirian STL, struktur permodalan dan susunan pemegang saham STL sebagai berikut: MODAL SAHAM Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap saham Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan MIDI Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel

Nilai Nominal per Saham Rp100.000,Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) Persentase (%) 500.000 50.000.000.000 125.000 12.500.000.000 124.875 12.487.500.000 99,9 125 12.500.000 0,1 125.000 12.500.000.000 100,00 375.000 37.500.000.000

Manajemen dan Pengawasan Berdasarkan akta No. 08 tanggal 8 April 2015, dibuat di hadapan Kamelina, SH, Notaris di Jakarta dimohonkan pengesahan oleh Notaris tersebut kepada Menkumham dan disahkan oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham tanggal 16 April 2015 Nomor: AHU-AH.01.03-0924769, Daftar Perseroan Nomor: AHU-3493027.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 16 April 2015, susunan Dewan Komisaris dan Direksi STL adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris

: Budiyanto Djoko Susanto.

Direksi: Direktur

: Bambang Setyawan Djojo.

52

7.4. Alfamart Retail Asia Pte. Ltd (“ARA”) Riwayat Singkat ARA didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Singapura pada tanggal 8 Oktober 2013 sebagaimana tercantum dalam: •

•

Certificate Confirming Incorporation of Company, Company No. 201327324W , dikeluarkan oleh Accounting And Corporate Regulatory Authority (ACRA) Biz File, tanggal 9 Oktober 2013, mengkonfirmasikan pendirian ARA, yang didirikan berdasarkan the Companies Act (Cap. 50), pada dan sejak tanggal 8 Oktober 2013, dan perusahaan adalah Private Company Limited By Shares (perusahaan privat terbatas oleh saham); Memorandum And Articles Of Association Of ARA, incorporated 8 October 2013, the Companies Act, Cap. 50, Private Company Limited By Shares, yang dilegalisir oleh Sriwi Bawana Nawaksari SH MKn. tanggal 3 Oktober 2013 dibawah No. 57A/Leg/X/2013, berisikan ketentuan anggaran dasar ARA.

Berdasarkan Memorandum And Articles Of Association Of ARA tersebut: • • •

ARA adalah perusahaan terdaftar yang berlokasi di Republik Singapura. ARA memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan atau bertanggungjawab suatu usaha atau kegiatan, melakukan suatu tindakan atau ikut suatu transaksi dan untuk maksud tersebut memiliki hak-hak, kekuasaan-kekuasaan dan priviledges yang penuh; Tanggung jawab para anggota adalah terbatas.

Berdasarkan Business Profile ARA dan BOD Resolution, ARA beralamat di 6 Temasek Boulevard #0905, Suntec Tower Four, Singapore 038986. Berdasarkan legal opinion tertanggal 7 April 2015 dari Prolegis LLC, sebuah lawfirm yang berkedudukan di 30 Raffles Place #17-00 Chevron House, Singapore 048622: • •

Modal disetor ARA per tanggal 7 April 2015 adalah sebesar SGD2.650.000 dengan jumlah saham 2.650.000 saham biasa (ordinary share); Pemegang Saham ARA per tanggal 7 April 2015 adalah: Perseroan, beralamat di Jl. MH Thamrin No. 9, Cikokol, Tangerang 15117, Indonesia, sebanyak 2.650.000 saham biasa (ordinary share) dengan nilai keseluruhan SGD2.650.000.

Manajemen Berdasarkan Business Profile ARA dan BOD Resolution dan Legal Opinion Prolegis tertanggal 7 April 2015, para direktur ARA per tanggal 7 April 2015 adalah sebagai berikut: • Direktur: Lim Wan Hoon, Warga Negara Singapura, beralamat di 321 Serangoon Avenue 2 #08390, Singapore (550321), tanggal penunjukan 8 Oktober 2013. • Direktur: Bambang Setyawan Djojo, Warga Negara Indonesia, beralamat di Taman Giri Loka Blok I/10 BSD, 001/004, Lengkong Wetan, Serpong, Indonesia, tanggal penunjukan 8 Oktober 2013. 8. TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI Dalam kegiatan usaha yang normal, Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihakpihak Terafiliasi, yang merupakan pihak-pihak Terafiliasi lainnya, berdasarkan persyaratan yang disetujui kedua belah pihak sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Keterangan Pendapatan neto PT Atri Distribusindo**

Total

2014 Persentase -

Total -

**) Persentase terhadap total pendapatan neto.

53

2013 Persentase -

Total -

2012 Persentase

2.684

0,01

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Keterangan Pembelian neto PT Atri Distribusindo** PT Yamazaki Indonesia**

Total

2014 Persentase

173.147 5.855 179.002

Total

0,49 0,02 0,51

2013 Persentase

121.331 121.331

2012 Persentase

Total

0,41% 0,41%

87.206 87.206

0,37 0,37

**) Persentase terhadap total pembelian neto. (dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Keterangan

Total

Pembelian aset tetap PT Delta Investama**

2014 Persentase 10

Total

0,00

2013 Persentase -

2012 Persentase

Total -

-

-

**) Persentase terhadap total pembelian aset tetap. (dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Keterangan Utang usaha PT Atri Distribusindo** PT Yamazaki Indonesia**

Total

2014 Persentase

27.923 5.321 33.244

Total

0,25 0,05 0,30

2013 Persentase

21.770 21.770

2012 Persentase

Total

0,26% 0,26%

20.411 20.411

0,36% 0,36%

**) Persentase terhadap total liabilitas konsolidasian. (dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Keterangan Piutang lain-lain PT Atri Distribusindo** PT Atri Pasifik** Total

Total

2014 Persentase 471 251 722

Total

0,00 0,00 0,00

2013 Persentase -

2012 Persentase

Total -

342 6 348

0,00 0,00 0,00

**) Persentase terhadap total aset konsolidasian. (dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Keterangan

2014 Persentase

Total

Penghasilan ditangguhkan PTAtri Distribusindo Koperasi Karyawan Perseroan PTAtri Pasifik PT Yamazaki Indonesia Total

697 51 41 789

0,01 0,00 0,00 0,01

2013 Persentase

Total 60 906 7 2 975

2012 Persentase

Total

0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01%

60 39 99

0,00% 0,00% 0,00%

**) Persentase terhadap total aset konsolidasian.

Perseroan juga melakukan transaksi di luar usaha pokok dengan Pihak Terafiliasi. Rincian transaksi Pihak Terafiliasi adalah sebagai berikut:

Keterangan Beban Akrual PT Atri Pasifik** **) persentase terhadap total liabilitas konsolidasian Pendapatan lainnya: PT Atri Distribusindo

Total

2014 Persentase*

Total

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2013 2012 Persentase* Total Persentase*

1.607

0,01%

-

-

-

-

224

1,38%

20

0,14%

230

1,79%

54

Keterangan PT Atri Distribusindo Lain-lain Total Pendapatan Lainnya Penghasilan Partisipasi Promosi PT Atri Distribusindo Pendapatan sewa bangunan: PT Atri Distribusindo Koperasi Karyawan Perseroan PT Atri Pasifik PT Yamazaki Indonesia Total Jasa manajemen konstruksi PT Perkasa Internusa Mandiri Penghasilan Sewa PT Atri Distribusindo Beban sewa bangunan PT Perkasa Internusa Mandiri Djoko Susanto PT Atri Distribusindo Lain-Lain Total Beban kebersihan Koperasi Karyawan Perseroan Beban transportasi Koperasi Karyawan Perseroan Beban distribusi dan penjualan PT Atri Pasifik

2014 Total Persentase* 200 1,24% 9 0,06% 433 2,68%

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2013 2012 Total Persentase* Total Persentase* 20 0,14% 230 1,79%

3.655

0,24%

2.517

0,42%

2.680

0,58%

932 223 210 2 1.367

1,53% 0,25% 0,24% 0,00% 2,02%

181 185 35 8 409

0,30% 0,31% 0,06% 0,01% 0,68%

181 42 6 9 238

0,42% 0,10% 0,01% 0,02% 0,56%

5.481

0,05%

5.873

0,07%

8.103

0,14%

2.800

0,25%

-

-

-

-

6.280 2.500 227 8.987

1,17% 0,47% 0,04% 1,68%

3.742 2.500 772 7.014

0,96% 0,64% 0,20% 1,80%

2.948 2.100 144 463 5.655

1,10% 0,79% 0,05% 0,17% 2,11%

11.432

14,25%

8.917

2,28%

5.771

2,16%

357

0,11%

292

0,07%

302

0,11%

9.601

3,08%

-

-

-

-

*) persentase terhadap total penghasilan/beban yang bersangkutan

Penjualan produk kepada Pihak Terafiliasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 berjumlah Rp2.684 juta merupakan penjualan kepada PT Atri Distribusindo (ATRI). Total penjualan kepada Pihak Terafiliasi adalah 0,01% dari pendapatan neto konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012. Pembelian persediaan dari Pihak Terafiliasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012 masing-masing sejumlah Rp179.002, Rp121.331 juta, dan Rp87.206 juta merupakan pembelian dari PT Atri Disribusindo dan PT Yamazaki Indonesia. Perseroan juga melakukan transaksi di luar usaha pokok dengan Pihak Terafiliasi. Rincian transaksi Pihak Terafiliasi adalah sebagai berikut: •

•

• •

Total pembelian persediaan kepada PT Atri Distribusindo masing-masing sebesar 0,49%; 0,41%; 0,37%; dari pembelian neto konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012. Adapun total pembelian persediaan kepada PT Yamazaki Indonesia pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar 0,02%. Pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, utang usaha yang timbul dari transaksi di atas masing-masing sejumlah Rp27.923 juta Rp21.770 juta, Rp20.411 juta merupakan utang usaha ke PT Atri Distribusindo. Adapun untuk PT Yamazaki Indonesia, utang usaha yang timbul dari transaksi di atas adalah sebesar Rp5.321 juta pada tanggal 31 Desember 2014. Utang usaha tersebut disajikan sebagai “Utang Usaha – Pihak Terafiliasi” dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012. Beban yang timbul sehubungan dengan jasa pengelolaan Gudang atas Gudang yang berlokasi di Bitung, adalah yang dibayarkan oleh Entitas Anak kepada PT Atri Pasifik sebesar Rp9.601 juta dan disajikan sebagai bagian dari akun beban penjualan dan distribusi – beban distribusi pada Mei 2014. Beban yang belum dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp1.607 juta dan dicatatkan pada akun beban akrual pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

55

•

Pada tanggal 22 Desember 2014, Perseroan membeli aset tetap berupa container box dari PT Delta Investama sebesar Rp10 juta dan disajikan sebagai bagian dari akun aset tetap pada laporan keuangan konsolidasian tahun 2014.

Imbalan kepada manajemen kunci adalah sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Imbalan Kerja Jangka Pendek Imbalan Kerja Jangka Panjang Total

2014

2013 54.734 65.240 119.974

2012 41.209 47.570 108.955

34.608 45.875 91.091

Transaksi-transaksi di atas dilakukan dengan persyaratan yang sama dengan yang berlaku umum. Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan Pihak Terafiliasi adalah sebagai berikut: No. Pihak-Pihak Terafiliasi 1. PT Atri Distribusindo 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10.

PT Perkasa Internusa Mandiri Koperasi Karyawan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT Yamazaki Indonesia PT Atri Pasifik Djoko Susanto, Sri Marjani Hartanto, Eva Setiaty Gunawan, Imelda Ristiani Gan PT Amanda Cipta Persada PT Lancar Distrindo Pudjianto PT Delta Investama

Sifat hubungan berelasi Entitas Sepengendali

Transaksi Penjualan dan pembelian persediaan dan sewa bangunan Entitas Sepengendali Sewa bangunan dan jasa manajemen konstruksi Entitas Sepengendali Sewa bangunan, jasa cleaning service dan jasa transportasi Entitas Sepengendali Sewa bangunan Entitas Sepengendali Sewa bangunan Anggota keluarga terdekat dari Sewa bangunan manajemen kunci Entitas Sepengendali Entitas Sepengendali Manajemen Kunci Entitas Sepengendali

Pembelian saham Sewa bangunan Sewa bangunan Pembelian aset tetap

Terdapat perubahan dan/atau tambahan informasi atas perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Pihak Terafiliasi yang diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014. Perubahan informasi tersebut sebagai berikut: a. Perjanjian Sewa Menyewa Antara Perseroan Dengan MIDI No. SAT-MUI/SEWA/VI/2010/128 tanggal 30 Juni 2010 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup telah diubah. Perubahan tersebut berturut-turut termaktub dalam Addendum I Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dan MIDI No. SAT-MUI/ADD-SEWA/IX/2013/091 tanggal 24 September 2013 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup dan dalam Addendum II Perjanjian Sewa Menyewa Antara Perseroan dan MIDI No. SAT-MUI/ADD II SEWA/X/2014/561 tanggal 20 Oktober 2014 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup. Perjanjian ini mengenai sewa menyewa ruangan di lantai 1 seluas +/- 987m2 dan lantai 4 seluas +/-160m2 di Gedung 1, Jl. MH Thamrin No. 9 Cikokol, Tangerang milik Perseroan oleh MIDI. Obyek sewa untuk dipergunakan sebagai kantor dan ruang simulasi MIDI. Jangka waktu sewa 5 tahun sejak 1 Juli 2010 hingga 30 Juni 2015. Harga sewa untuk periode 1 Juli 2014 hingga 30 Juni 2015 Rp75.000,-/m2/bulan ditambah PPN atau seluruhnya sebesar Rp1.896.300.000,- ditambah PPN. b. Perjanjian Sewa Menyewa Antara Perseroan Dengan Bapak Djoko Susanto No. SAT-DST/SEWA BANDUNG/XI/2012/285 tanggal 21 November 2012 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup yang berakhir 31 Desember 2014 telah diperpanjang. Perpanjangan tersebut termaktub dalam Addendum Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dan Bapak Djoko Susanto No. SAT-DST/ADD SEWA BANDUNG/I/2015/01 tanggal 6 Januari 2015 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup. Perjanjian ini mengenai sewa menyewa tanah dan bangunan seluas 37.902m2 yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No. 791, Desa Ciranten Wetan, Kec. Ujung

56

Berung, Kotamadya Bandung, Jawa Barat milik Bapak Djoko Susanto oleh Perseroan. Obyek sewa digunakan untuk kantor dan gudang Perseroan. Jangka waktu sewa 6 bulan sejak 1 Januari 2015 hingga 30 Juni 2015 dengan harga sewa seluruhnya Rp1.375.000.000,-. c. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Dengan PT Atri Pasifik No. SAT-ATP/SEWA-HO CIKOKOL/III/2013/020 tanggal 4 Maret 2013 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup yang berakhir tanggal 28 Februari 2015 telah diubah dan diperpanjang. Perubahan dan perpanjangan tersebut berturut-turut termaktub dalam Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Dengan PT Atri Pasifik No. ADD SEWAHO CIKOKOL/X/2014/562 tanggal 20 Oktober 2014 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup mengenai perubahan harga sewa, dan Addendum II Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Dengan PT Atri Pasifik No. SAT-ATP/ADD II SEWA-HO CIKOKOL/II/2015/078 tanggal 23 Februari 2015 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup mengenai perpanjangan jangka waktu. Perjanjian ini mengenai sewa menyewa ruangan seluas 271 m2 di lantai 3 Gedung A, Jl. MH Thamrin No. 9 Cikokol Tangerang milik Perseroan oleh PT Atri Pasifik untuk keperluan kantor PT Atri Pasifik. Jangka waktu sewa selama 1 tahun sejak 1 Maret 2015 hingga 29 Februari 2016 dengan harga sewa Rp75.000,-/m2/bulan atau seluruhnya Rp243.900.000,-, ditambah PPN 10 %. d. Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dan PT Lancar Distrindo yang termaktub dalam Akta No. 08 tanggal 05 Februari 2004 dibuat dihadapan Sri Lestari Roespinoedji SH Notaris di Kab. Tangerang yang berakhir 31 Maret 2009 yang diperpanjang dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT Lancar Distrindo Dengan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. No. SAT-LD/ SEWA-LATUMENTEN/I/2009/003 tanggal 7 Januari 2009 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup yang berakhir 31 Maret 2014 telah diperpanjang. Perpanjangan tersebut termaktub dalam Addendum II Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT Lancar Distrindo Dengan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. No. LD-SAT/ADD SEWA-LATUMENTEN/XI/2014/614 tanggal 3 Nopember 2014 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup. Perjanjian ini mengenai sewa menyewa tanah seluruhnya seluas 63 m2 berikut 1 unit ruko yang berlokasi di Jl. Prof Doktor Latumeten Raya No. 1 C, RT 07 RW 04 Kel. Jelambar, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat milik PT Lancar Distrindo oleh Perseroan. Obyek sewa digunakan untuk toko Alfamart Perseroan. Jangka waktu sewa 5 tahun, sejak 1 April 2014 berakhir 31 Maret 2019, dengan harga sewa seluruhnya sebesar Rp227.272.727,-. e. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Dengan PT Midi Utama Indonesia Tbk. No. SAT-MUI/SEWA GUDANG/XI/2013/251 tanggal 21 Nopember 2013 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup antara Perseroan selaku yang menyewakan dengan MIDI selaku penyewa untuk lokasi Jl. MH Thamrin No. 9, Cikokol, Tangerang seluas 506,96 m2 dengan peruntukan untuk Gudang Distribution Centre Fresh Food MIDI sudah berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan perjanjian ini tidak diperpanjang. f. Lokasi gudang Perseroan di Jl. Raya Serpong Km.8, Desa Pakulonan, Kecamatan Serpong, Tangerang yang disewa dari PT Perkasa Internusa Mandiri dipindahkan ke Gunung Sindur Bogor, sehingga Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT Perkasa Internusa Mandiri Dengan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. No. 001/PIM-SRP/PA/PS/I/14 tanggal 13 Januari 2014 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara PT Perkasa Internusa Mandiri selaku yang menyewakan dengan Perseroan selaku penyewa untuk lokasi tersebut yang berakhir 30 Juni 2014 tidak diperpanjang. e. Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dan Bapak Pudjianto, Akta No. 04 tanggal 02 April 2004 dibuat di hadapan Sri Lestari Roespinoedji, SH Notaris di Kab. Tangerang yang diubah dengan Akta No. 10 Tanggal 02 Mei 2009 dibuat di hadapan Suzanna Kaonang, SH Notaris di Kab. Bogor, terkait sewa menyewa tanah seluruhnya seluas 126 m2 berikut bangunan milik Bapak Pudjianto oleh Perseroan untuk toko Alfamart yang berlokasi di Perum Kota Wisata Blok SEE No.2 & 3, Ciangsana Kec. Gunung Puteri, Kec. Gunung Puteri, Kab. Bogor Prov. Jawa Barat. Jangka waktu sewa 5 tahun, sejak 02 April 2004 , berakhir 02 Mei 2009, diperpanjang 5 tahun, sejak 03 Mei 2009, berakhir 02 Mei 2014, dengan harga sewa seluruhnya sebesar Rp1.111.111.111,-.

57

Tambahan informasi tersebut sebagai berikut: a. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Dengan PT Atri Distibusindo No. SAT-ATRI/SEWA/VI/2014/219 tanggal 19 Juni 2014 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup. Perjanjian ini mengenai sewa menyewa tanah dan bangunan di seluruh lantai 2 Gedung A, Jl. MH Thamrin No. 9, Cikokol, Tangerang seluas +/- 1.143 m2 milik Perseroan oleh PT Atri Distribusindo. Obyek sewa digunakan untuk kantor penyewa. Jangka waktu sewa sejak 1 Mei 2014 hingga 30 April 2015. Harga sewa Rp 75.000,-/m2/bulan + PPN10% atau seluruhnya Rp 1.028.700.000,- + PPN10%. Perjanjian ini memperpanjang masa sewa berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Antara Perseroan dan PT Atri Distibusindo No. SAT-ATRI/SEWA/VI/2014/103 tanggal 28 Juni 2013 yang memiliki jangka waktu sewa sejak 1 Mei 2013 hingga 30 April 2014. b. Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Dengan PT Midi Utama Indonesia Tbk. No. SAT-MUI/ADD SEWA-GEDUNG SATRIAJI/X/2014/560 tanggal 20 Oktober 2014 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup. Perjanjian ini mengenai sewa menyewa yang terletak di sebagian Gedung Satriaji, Jl. MH Thamrin No. 9, Cikokol, Tangerang seluas +/- 189,45 m2 milik Perseroan oleh MIDI. Obyek sewa digunakan untuk kantor MIDI. Jangka waktu sewa 1 tahun sejak 1 Juli 2014 berakhir 30 Juni 2015. Harga sewa Rp75.000,-/m2/bulan ditambah PPN atau seluruhnya Rp492.012.000,- ditambah PPN. Addendum ini memperpanjang jangka waktu sewa berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Dengan PT Midi Utama Indonesia Tbk. No. SAT-MUI/ SEWA-GEDUNG SATRIAJI/IX/2013/190 tanggal 24 September 2013 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup yang memiliki masa sewa sejak 1 Juli 2013 hingga 30 Juni 2014dengan harga sewa Rp 75.000,-/m2/bulan + PPN10% atau seluruhnya sebesar Rp 492.012.000,- + PPN10%. c. Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Dengan PT Atri Distribusindo No. SAT-ATRI/SEWA/XI/2014/638 tanggal 17 Nopember 2014 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup. Perjanjian ini mengenai sewa menyewa tanah dan bangunan Gudang yang berlokasi di Jl. Kima Raya VIII Blok SS No. 23, Kawasan Industri Makasar, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamanlanrea, Kota Makassa milik Perseroan oleh PT Atri Distribusindo. Obyek sewa digunakan untuk Gudang PT Atri Distribusindo. Jangka waktu sewa 1 tahun sejak 1 Oktober 2014 berakhir 30 September 2015. Harga sewa seluruhnya sebesar Rp471.744.000,- ditambah PPN. d. Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Dengan PT Sumber Indah Lestari No. SAT-SIL/ADD SEWA-CIKOKOL/II/2015/072 tanggal 23 Februari 2015 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup. Perjanjian ini mengenai sewa menyewa sebagian lantai 3 Gedung A, Jl. MH Thamrin No. 9, Cikokol, Tangerang seluas +/- 168 m2 milik Perseroan oleh SIL. Obyek sewa digunakan untuk kantor SIL. Jangka waktu sewa 1 tahun sejak 6 November 2014 berakhir 5 November 2015. Harga sewa Rp75.000,-/m2/bulan atau seluruhnya sebesar Rp151.200.000,- ditambah PPN. Addendum ini memperpanjang jangka waktu sewa berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No. SAT-SIL/SEWA/XI/2013/246 tanggal 11 November 2013 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup yang berakhir tanggal 5 November 2014. e. Addendum II Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Dengan PT Midi Utama Indonesia Tbk. No. SAT-MUI/ADD II-SEWA/II/2015/073 tanggal 23 Februari 2015 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup. Perjanjian ini mengenai sewa menyewa sebagian lantai 3 Gedung A, Jl. MH Thamrin No. 9, Cikokol, Tangerang seluas +/- 148 m2 milik Perseroan oleh MIDI. Obyek sewa digunakan untuk Kantor MIDI. Jangka waktu sewa 1 tahun sejak 1 Maret 2015 berakhir 29 Februari 2019. Harga sewa Rp75.000,-/m2/bulan atau seluruhnya sebesar Rp 133.200.000,- + PPN10%. Addendum kedua ini memperpanjang jangka waktu sewa berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No. SAT-MUI/SEWA-HO CIKOKOL/III/2013/028 tanggal 27 Maret 2013 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup yang berakhir tanggal 28 Februari 2014 dan mengubah ketentuan masa sewa berdasarkan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No. SAT-MUI/ADD SEWA/VI/2015/218 tanggal 19 Juni 2014 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup yang berakhir tanggal 28 Februari 2015.

58

Informasi mengenai perjanjian antara Perseroan dengan Pihak Terafiliasi yang dimuat dalam Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014, sepanjang tidak diubah dan/atau tidak ditambah dalam Informasi Tambahan ini, tetap berlaku. 9. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK LAIN Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan beberapa perjanjian penting dengan beberapa pihak ketiga. Terdapat perubahan dan/atau tambahan informasi atas perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Pihak Lain yang diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014. Perubahan informasi untuk perjanjian kredit dengan bank sebagai berikut: a. Fasilitas kredit yang diterima Perseroan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO. JKO/282/KMK/2011 No. 63 tanggal 23 Juni 2011 dibuat dihadapan Aliya S. Azhar, SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta yang diubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.JKO.281/KMK/2011 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Kredit tanggal 21 Juni 2012 dibuat dibawah tangan, juncto Akta Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO. JKO/282/KMK/2011 No. 26 tanggal 26 Nopember 2011 dibuat dihadapan Aliya S. Azhar, SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta juncto Akta Addendum III (Ketiga) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO. JKO/282/KMK/2011 No. 01 tanggal 1 Februari 2013 dibuat dihadapan Aliya S. Azhar, SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta juncto Akta Addendum IV (Keempat) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.JKO/282/KMK/2011 No. 64 tanggal 30 Juli 2013 dibuat dihadapan Aliya S. Azhar, SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta, oleh dan antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta (“Bank Mandiri”) selaku Kreditur dengan Perseroan selaku Debitur telah berakhir. Selanjutnya Bank Mandiri selaku Kreditur dengan Perseroan selaku Debitur telah membuat dan menandatangani perjanjian untuk fasilitas yang baru terdiri dari fasilitas kredit modal kerja jangka pendek dan fasiltas kredit modal kerja. Untuk Fasilitas Kredit Modal Kerja Jangka Pendek dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Jangka Pendek (No. CRO.KP/161/KJP/14) No. 31 tanggal 18 Juli 2014 dibuat dihadapan Julius Purnawan SH, MS, Notaris di Jakarta oleh dan antara Bank Mandiri selaku Kreditur dengan Perseroan selaku Debitur. Perseroan mendapat Fasilitas Kredit Modal Kerja Jangka Pendek bersifat uncommitted dan revolving dan transaksi berifat eenmalig yang harus lunas pada saat jatuh tempo transaksi. Jumlah fasilitas tidak melebihi limit Rp 1.000.000.000.000,-. Jangka waktu fasilitas 12 bulan sejak 18 Juli 2014 dan berakhir 17 Juli 2015. Jangka waktu per penarikan kredit adalah 6 bulan. Penarikan kredit dengan menyerahkan promissory notes (promes). Bunga akan ditetapkan oleh Bank untuk setiap Penarikan Kredit. Pembayaran kembali jumlah terutang selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo promes untuk setiap Penarikan Kredit. Fasilitas ini tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda, pendapatan atau aktiva lain dari Debitur dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Pilihan domisili di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. Berdasarkan perjanjian ini Perseroan harus mengupayakan untuk menjaga financial ratio: (a) rasio antara laba sebelum dikurangi biaya bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi terhadap jumlah kewajiban bunga (EBITDA to Interest Ratio) tidak kurang dari 2 kali, (b) Rasio antara laba sebelum dikurangi biaya bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi terhadap jumlah kewajiban Bunga dan angsuran pokok (EBITDA to Interest + Principal Installment) tidak kurang dari 1,2 kali, dan (c) Rasio antara jumlah hutang yang berbeban Bunga terhadap jumlah modal (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) tidak boleh lebih dari 2 kali. Untuk Fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Jangka Pendek (No. CRO.KP/162/KMK/14) No. 32 tanggal 18 Juli 2014 dibuat dihadapan Julius Purnawan SH, MS, Notaris di Jakarta oleh dan antara Bank Mandiri selaku Kreditur dengan Perseroan selaku Debitur. Perseroan mendapat Fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran bersifat uncommitted dan revolving sehingga dalam hal Debitur telah membayar Baki Debet Pokok

59

atau sebagian daripadanya maka jumlah yang sudah dibayar tersebut dapat digunakan/dipinjam lagi oleh Debitur. Jumlah fasilitas tidak melebihi limit Rp 500.000.000.000,-. Jangka waktu fasilitas 1 tahun sejak 18 Juli 2014 dan berakhir 17 Juli 2015. Bunga 10,25% per tahun. Penarikan Kredit dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan Debitur dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Bank. Pembayaran kembali secara sekaligus seluruh jumlah terutang selambat-lambatnya pada tanggal berakhirnya jangka waktu fasilitas atau setiap saat yang ditentukan Bank apabila terdapat peristiwa Kejadian Kelalaian. Fasilitas ini tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda, pendapatan atau aktiva lain dari Debitur dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Pilihan domisili di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. Berdasarkan perjanjian ini Perseroan harus mengupayakan untuk menjaga financial ratio: (a) Rasio antara laba sebelum dikurangi biaya bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi terhadap jumlah kewajiban bunga (EBITDA to Interest Ratio) tidak kurang dari 2 kali, (b) Rasio antara laba sebelum dikurangi biaya bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi terhadap jumlah kewajiban Bunga dan angsuran pokok (EBITDA to Interest + Principal Installment) tidak kurang dari 1,2 kali, dan (c) Rasio antara jumlah hutang yang berbeban Bunga terhadap jumlah modal (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) tidak boleh lebih dari 2 kali. b. Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 4 Nopember 2008 dibuat di hadapan Frans Elsius Muliawan SH, Notaris di Jakarta antara Perseroan sebagai debitur dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai kreditur, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 35 tanggal 19 Desember 2013 dibuat di hadapan Kamelina SH, Notaris di Jakarta yang diubah kembali dengan Akta Perubahan Atas Perjanjian Kredit No. 18 tanggal 12 Juni 2014 dibuat dihadapan Veronica Indrawati SH, Notaris di Kota Tangerang. Dengan perjanjian kredit ini, bank memberikan fasilitas kredit sebagai berikut: • • •

• • • •

Kredit Lokal (Rekening Koran) maks. Rp150.000.000.000,-. Time Loan Revolving I maks. Rp450.000.000.000,-. Time Loan Revolving II Uncommited maks. Rp500.000.000.000,- dimana bank berhak untuk menyetujui atau menolak permohonan penarikan/penggunaan fasilitas uncommitted Time Loan Revolving yang diajukan Perseroan berdasarkan kondisi likuiditas atau kondisi pasar, dan dengan ketentuan bahwa BCA dapat sewaktu-waktu tanpa syarat membatalkan pemberian fasilitas tersebut. Time Loan Revolving III maks. Rp500.000.000.000,-. Installment Loan I maks. Rp900.000.000.000,-. Installment Loan II maks. Rp200.000.000.000,-. Installment Loan III maks. Rp500.000.000.000,-.

Tujuan pemberian kredit adalah: • • • •

Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dan fasilitas Time Loan Revolving adalah untuk membiayai modal kerja Debitur. Fasilitas Installment Loan I adalah untuk membiayai sewa outlet baru, membiayai kembali (refinancing) atas perpanjangan sewa outlet yang telah ada, serta merenovasi dan instalasi atas outlet baru dan lama. Fasilitas Installment Loan II adalah untuk membiayai kembali (refinancing) biaya pembukaan outlet (yaitu biaya sewa, inventaris, renovasi dan instalasi). Fasilitas Installment III adalah untuk membiayai kembali (refinancing) biaya pembukaan outlet (yaitu biaya sewa, inventaris, renovasi, dan instalasi) atas outlet yang dibuka setelah tanggal 30 April 2013.

Batas waktu penarikan fasilitas kredit: • • • • •

Kredit Lokal (Rekening Koran) sejak 18 Oktober 2014 berakhir 18 Oktober 2015. Time Loan Revolving sejak 18 Oktober 2014 berakhir 18 Oktober 2015. Installment Loan I telah berakhir. Installment Loan II telah berakhir. Installment Loan III terhitung sejak tanggal penandatanganan Akta No. 35 tanggal 19 Desember 2013 dan berakhir pada tanggal yang sama 6 bulan kemudian (yakni 19 Juni 2014). 60

Tingkat bunga: • • • • • •

Kredit Lokal (Rekening Koran) sebesar 9% per tahun dari hutang yang timbul dari fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran). Time Loan Revolving I sebesar 9% per tahun dari jumlah fasilitas tersebut yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Debitur. Time Loan Revolving II Uncommited sebesar 9% per tahun dari jumlah fasilitas tersebut yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Debitur. Time Loan Revolving III sebesar 9% per tahun dari jumlah fasilitas tersebut yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Debitur. Installment Loan I sebesar 9% per tahun dari jumlah fasilitas tersebut yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Debitur. Installment Loan II sebesar 9% per tahun dari jumlah fasilitas tersebut yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Debitur. Installment Loan III sebesar 9% per tahun dari jumlah fasilitas tersebut yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Debitur.

Pembayaran utang wajib dilakukan oleh Debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Fasilitas Kredit terkait sebagaimana diatur dalam Perjanjian. Pada saat ini, perjanjian kredit ini tidak dijamin dengan jaminan tertentu dari Perseroan maupun dari pihak lainnya. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan harus mempertahankan rasio keuangan berupa EBITDA to Interest Ratio minimal 2 kali, EBITDA to (Principal + Interest) Ratio minimal 1,2 kali, Interest Bearing Debt to Equity Ratio maksimal 2 kali dan rasio total piutang usaha, persediaan dan uang muka sewa dan penambahan capital (diluar kendaraan) terhadap utang usaha dan pinjaman dari bank setelah dikurangi saldo kas dan deposito minimal 1 kali. Selanjutnya, perjanjian kredit ini mensyaratkan Perseroan untuk mempertahankan status Perseroan sebagai perusahaan publik yang terdaftar di BEI dan untuk mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank sebelum melakukan beberapa tindakan tertentu, antara lain, memperoleh pinjaman/kredit baru dari pihak lain (kecuali setelah tambahan pinjaman tersebut Perseroan masih memenuhi financial covenant dalam perjanjian), meminjamkan uang termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari, melakukan pemisahan, peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran dan menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha seharihari. c. Perjanjian Kredit No. 13-0745LN tanggal 3 Desember 2013 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan sebagai debitur dan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd sebagai kreditur telah diubah, Perubahan tersebut termaktub dalam Perubahan Atas Perjanjian Kredit No. 14-0999LN tanggal 3 Desember 2014 dan Perubahan Atas Perjanjian Kredit No. 14-0999LN-1 tanggal 20 Maret 2015 keduanya dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup. Dengan perjanjian kredit ini, bank memberikan fasilitas kredit tanpa komitmen melalui mekanisme dana yang ditarik dimuka dengan limit Rp. 200.000.000.000,-. Jangka waktu fasilitas ini sejak 3 Desember 2014 sampai dengan 3 Desember 2015. Jangka waktu maksimal pinjaman adalah 1 bulan sejak tanggal penarikan. Tanggal pembayaran kembali yang terakhir adalah 3 Maret 2016. Suku bunga adalah ongkos pendanaan untuk jangka waktu bunga yang bersangkutan ditambah marjin yang berlaku untuk suatu pinjaman dalam Rupiah. Fasilitas kredit ini tidak dijamin dengan pemberian jaminan secara khusus atau agunan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan harus memastikan bahwa Debt to Equity maksimal 2 kali dan EBITDA to Interest Ratio minimal 2 kali. Selanjutnya, perjanjian mensyaratkan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank sebelum melakukan beberapa tindakan tertentu, antara lain, menjual, menyewakan atau dengan cara lain melepaskan aset tidak bergerak atau aset atau kekayaan substansial kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari atau memberikan kepentingan jaminan apapun atas salah satu dari aset-aset Perseroan, bergabung atau

61

melebur dengan pihak lainnya atau menurunkan permodalan Perseroan, memberikan pinjaman atau memperoleh pinjaman kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-harinya atau melakukan investasi atau meningkatkan partisipasi modal dalam pihak lainnya termasuk pada anak perusahaan atau perusahaan terafiliasinya. Tambahan informasi untuk perjanjian kredit dengan bank sebagai berikut: a. Akta Perjanjian Kredit No. 03 tanggal 3 Desember 2014 dibuat dihadapan Nyonya Djumini Setyoadi SH, MKn., Notaris di Jakarta, antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat selaku kreditur dengan Perseroan selaku debitur. Berdasarkan perjanjian kredit ini Perseroan memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja berbentuk revolving maks. sebesar Rp350.000.000.000,-. Tujuan kredit ini untuk tambahan modal kerja usaha perdagangan retail. Jangka waktu kredit 12 bulan sejak 3 Desember 2014 sampai dengan 2 Desember 2015. Fasilitas ini dapat digunakan untuk keperluan Supply Chain Financing dimana outstanding KMK dan Supply Chain Financing tidak boleh melebihi maks. fasilitas KMK sebesar Rp350.000.000.000,-. Bunga sebesar 9,75% per tahun dihitung dari Baki Debet. Fasilitas kredit ini tidak dijamin dengan pemberian jaminan secara khusus atau agunan. b. Akta Perjanjian Kredit No. 04 tanggal 3 Desember 2014 dibuat dihadapan Nyonya Djumini Setyoadi SH, MKn., Notaris di Jakarta, antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat selaku kreditur dengan Perseroan selaku debitur. Berdasarkan perjanjian kredit ini Perseroan memperoleh fasilitas Kredit Term Loan berbentuk afloepend kredit maks. sebesar Rp400.000.000.000,-. Tujuan kredit ini untuk pembiayaan Distribution Center (DC) yang terletak di Karawang, Gunung Sindur, Lombok, Pontianak, Manado, Lampung dan Rembang, dengan porsi pembiayaan bank maks. 70%. Jangka waktu kredit 60 bulan untuk setiap pembiayaan 1 DC, tanpa grace period, dengan angsuran tetap setiap bulannya dan yang dibayarkan secara pro rata setiap bulannya pada tanggal 25. Pelunasan baki debet selambat-lambatnya pada saat berakhirnya jangka waktu kredit. Bunga sebesar 9,75% per tahun dihitung dari Baki Debet. Fasilitas kredit ini tidak dijamin dengan pemberian jaminan secara khusus atau agunan. Perubahan informasi untuk perjanjian sewa menyewa dan sewa guna usaha sebagai berikut: a. Akta Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No. 49 tanggal 30 September 2014 dibuat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari SH, M.Kn, Notaris di Jakarta. Perjanjian ini mengenai sewa menyewa tanah dan bangunan milik Ariadi Wiharso oleh Perseroan yang terdiri dari tanah seluas +/- 18.116 m2 dan bangunan seluas +/- 10.644 m2, yang terletak di Jl. Letjen. MT Haryono No. 168, Mastirtodarmo, Kawasan Industri Cilacap, Kel. Lomanis, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap, Prov. Jawa Tengah. Jangka waktu perpanjangan selama 7 tahun sejak 1 Juli 2015 dan berakhir 1 Juli 2022. Harga sewa seluruh masa sewa Rp18.865.425.600,-. Obyek sewa digunakan untuk kantor cabang dan gudang Cilacap, Addendum ini mengubah perjanjian sewa menyewa dilokasi yang sama, yakni: (1) Akta Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dan Ariadi Wiharso No. 2 tanggal 12 Januari 2006 jo. Akta Addendum No. 7 tanggal 18 Desember 2008 dibuat di hadapan Christinus Rony Haryono, SH, Notaris di Cilacap, antara Perseroan dan Ariadi Wiharso untuk sewa menyewa tanah dan bangunan milik Ariadi Wiharso dengan luas tanah 11.700m2 dan luas bangunan 5.175m2 dan perpanjangan untuk luas tanah 9.920 m2 dan luas bangunan 4.804m2, dengan jangka waktu sewa tahap 1 adalah 1 April 2006 sampai dengan 1 Juli 2011 dan untuk tahap 2 perpanjangan adalah 1 Juli 2011 sampai dengan 1 Juli 2015 dengan harga sewa tahap 1 Rp. 3.881.250.000,- dan tahap 2 Rp. 4.227.443.126,-., dan (2) Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 6 tanggal 18 Desember 2006 dibuat di hadapan Christinus Rony Haryono, SH, Notaris di Cilacap, antara Perseroan dan Ariadi Wiharso untuk bidang tanah seluas 5.924m2 dan bangunan seluas 3.888 m2 dengan jangka waktu sewa adalah 1 Juli 2009 sampai dengan 1 Juli 2015. b. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 3 tanggal 4 Maret 2013 dibuat di hadapan Purnawaty, SH, Notaris di Kabupaten Tangerang, antara Perseroan dan Jenlie Sita untuk obyek sewa berupa tanah dan bangunan gudang diatas tanah seluas 3.168m2 yang berlokasi di Jl. Siak II Kel. Bukit, Kec. Rumbai, Pekanbaru sudah berakhir pada tanggal 3 Maret 2014 dan perjanjian ini tidak diperpanjang.

62

c. Perjanjian sewa menyewa kendaraan operasional Perseroan yang disewa dari dan berdasarkan perjanjian sewa menyewa antara PT CSM Corporattama dengan Perjanjian No. CSM/14419/07 tanggal 4 Desember 2006, sudah berakhir tanggal 13 September 2014 dan tidak diperpanjang. Tambahan informasi untuk perjanjian sewa menyewa, sewa guna usaha dan pembiayaan konsumen sebagai berikut: a. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 49 tanggal 12 Desember 2014 dibuat dihadapan Andreas Timothy SH, M.Kn., Notaris di Kota Batam, antara PT Startmara Pratama, berkedudukan di Tanjungpinang, dengan Perseroan, terkait sewa menyewa dua unit bangunan industry permanen dengan office bertingkat 3 lantai oleh Perseroan milik PT Startmara Pratama. Bangunan disewa terdiri dari (a) luas warehouse +/- 2.498 m2, (b) office lantai 1 +/- 544 m2, (c) office lantai 2 +/- 544 m2, (d) office lantai 3 +/- 544m2, (e) additional building +/- 270 m2; luas bangunan seluruhnya 4.229 m2, terletak di Komplek Industri Cammo Blok C1, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau. Jangka waktu sewa 2 tahun sejak 1 Januari 2015 dan berakhir 31 Desember 2016. Harga sewa seluruhnya SGD 336.000 sudah termasuk PPh pihak yang menyewakan yang harus dibayar dalam mata uang Rupiah. Peruntukan obyek sewa adalah untuk Kantor Cabang dan Gudang Batam. b. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 09 tanggal 21 November 2014 dibuat dihadapan Ferry Viddonius Tatuil SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Minahasa Utara, antara PT Putra Bintang Minahasa, berkedudukan di Kota Manado, dengan Perseroan, terkait sewa menyewa 7 unit bangunan gudang seluas 4.347 m2 yang berdiri diatas tanah seluas 6.983 m2 oleh Perseroan milik PT Putra Bintang Minahasa. Obyek sewa terletak di Jl. Raya Manado Bitung, Desa Kolongan Jaga VI, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara. Jangka waktu sewa 3 tahun sejak 1 Oktober 2014 sampai dengan 1 Oktober 2017. Harga sewa seluruhnya Rp17.500,-/m2/bulan, biaya keamanan dan kebersihan Rp1.500,-/m2/bulan, sehingga total keseluruhan Rp2.973.348,ditambah PPN10% dan PPh Pihak Yang Menyewakan 10%. Peruntukan obyek sewa adalah untuk Kantor Cabang dan Gudang Manado. c. Beberapa perjanjian sewa guna usaha dan pembiayaan konsumen atas kendaraan bermotor dengan PT Orix Finance Indonesia, PT Mandiri Tunas Finance dan PT IBJ Verena Finance, perjanjian-perjanjian mana berlaku hingga tahun 2017. Tidak ada satupun dari perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas yang dapat menghalangi Perseroan untuk dapat melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan I. Seluruh perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas masih berlaku dan mengikat Perseroan. Informasi mengenai perjanjian dan kontrak penting antara Perseroan dengan pihak lain yang dimuat dalam Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014, sepanjang tidak diubah dan/ atau tidak ditambah dalam Informasi Tambahan ini, tetap berlaku. 10. PERKARA-PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK Sejak tanggal Prospektus yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 hingga tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan Perseroan sedang menghadapi atau terlibat dalam beberapa perkara atau perselisihan hukum yang masih berjalan ataupun yang belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, dalam kapasitas sebagai suatu pihak, sebagaimana dijelaskan dibawah ini. Perkara dan perselisihan hukum ini tidak berpengaruh secara material terhadap keadaan keuangan ataupun kelangsungan usaha Perseroan.

63

A. Perkara Perdata 1. Perkara di Pengadilan Negeri Palembang No. 52/Pdt.G Penggugat: Darwin Heriyanto (Penggugat). Para Tergugat: Rusdy bin H. Tjek Dentjik (Tergugat I), Drs, Rochminhar bin H. Tjek Dentjik (Tergugat II), M. Tanwin SE bin H. Tjek Dentjik (Tergugat III), Ny. Emayana binti H. Tjek Dentjik (Tergugat IV), Lismahana SH binti H. Tjek Dentjik (Tergugat V), Drs. Kairani John SH CN bin H. Tjek Dentjik (Tergugat VI), Riduan Wantjik SH bin H. Tjek Dentjik (Tergugat VII), Ermawati binti H. Tjek Dentjik (Tergugat VIII), Maretha Juwita binti H. Tjek Dentjik (Tergugat IX), Perseroan (Tergugat X). Sejak tanggal Prospektus yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 hingga tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan tidak terdapat tambahan informasi atas perkara ini dengan status terakhir masih menunggu putusan Banding. 2. Perkara di Pengadilan Negeri Bekasi No. 482/Pdt.G/ 2010/PN.Bks jo. Pengadilan Tinggi Bandung No. 142/Pdt/ 2012/ PT.Bdg Penggugat: Sutijah binti Jeber (Djeber). Para Tergugat: Pr. Iceu (Itjeu) (Tergugat I), Ahli waris Minah binti Gamang (Tergugat II), Bupati KDT II Kab. Bekasi (Tergugat III), Kepala BP2T Kab. Bekasi (Tergugat IV), Camat Pabayuran, Bekasi (Tergugat V), Kepala Desa Sumber Sari, Pabayuran, Bekasi (Tergugat VI), Perseroan (Tergugat VII). Sejak tanggal Prospektus yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 hingga tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan tidak terdapat tambahan informasi atas perkara ini, dengan status terakhir masih dalam proses Banding. 3. Perkara di Pengadilan Negeri Purwodadi No. 05/Pdt.G/ 2009/PN.Pwi jo. Pengadilan Tinggi Semarang No. 142/Pdt/ 2012/ PT.Smg Penggugat: Ny. Siti Solichatun. Para Tergugat; H. Faizin (Tergugat I), Much Adib alias Muhammad Adib (Tergugat II), Agus Suyanto bin Hadi Utomo (Tergugat III), Hendro Prasetyo SH, Notaris/PPAT Kab. Grobogan (Tergugat IV), I Nyoman Surahatta SH Notaris/PPAT Kab. Grobogan (Tergugat V), Amin Iskandar (Tergugat VI), Ny. Rochanah (Tergugat VII), Kepala Kantor BPN Kab. Grobogan (Turut Tergugat I), Pemkab. Grobogan (Turut Tergugat II), Perseroan (Turut Tergugat III). Sejak tanggal Prospektus yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 hingga tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan tidak terdapat tambahan informasi atas perkara ini, dengan status terakhir masih menunggu putusan Kasasi. 4. Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 305/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR Penggugat: Badrudin bin H. Muhamad Dani. Para Tergugat: Wijanto (Tergugat I), Basri Susanto (Tergugat II), Abdul Razak Syahab SH (Turut Tergugat I), Perseroan (Turut Tergugat II). Sejak tanggal Prospektus yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 hingga tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan terdapat tambahan informasi atas perkara ini. Sehubungan perkara ini, Badrudin bin H. Muhamad Dani (Penggugat) dan Wijanto (Tergugat I) telah membuat dan menandatangani Akta Perdamaian (Dading) No. 76 tanggal 19 Juni 2014 dibuat dihadapan SUhardi Hadi Santoso SH, Notaris di Jakarta. Dengan perdamaian ini, Penggugat dan Tergugat I mengakhiri sengketa atas bangunan Ruko yang berdiri diatas tanah milik Penggugat yang masih dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dimana Penggugat bersedia membayar Rp 300.000.000,- kepada Tergugat, seluruh biaya pekerja bangunan sudah dibayar lunas oleh Tergugat I, Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 47 tanggal 26 Mei 2010 dibuat

64

dihadapan Notaris Baby Damayanthi Yunistia, SH sewa oleh Perseroan tetap berlaku dan tidak ada yang mempermasalahkannya, perjanjian sewa lainnya berakhir, Tergugat wajib mencabut laporannya ke Polres Metro Kota Tangerang tertanggal 19 Juni 2013, biaya perkara No. 305/ PDT.G/ 2013/PN. JKT.BAR dan No. 437/Pdt.G/ 2013/PN.Jkt.Bar menjadi beban Penggugat dan Tergugat I, dan para pihak menyepakati Akta Perdamaian ini masuk dalam Putusan perkara No. 305/PDT.G/ 2013/PN. JKT.BAR dan No. 437/Pdt.G/ 2013/PN.Jkt.Bar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. 5. Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 437/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar Penggugat: Wijanto. Para Tergugat: Badrudin bin H. Muhamad Dani (Tergugat I), Basri Susanto (Tergugat II), Perseroan (Tergugat III), Abdul Razak Syahab SH (Turut Tergugat I), Baby Damayanthi Yunistia SH (Turut Tergugat II). Sejak tanggal Prospektus yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 hingga tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan terdapat tambahan informasi atas perkara ini. Sehubungan perkara ini, Badrudin bin H. Muhamad Dani (Penggugat) dan Wijanto (Tergugat I) telah membuat dan menandatangani Akta Perdamaian (Dading) No. 76 tanggal 19 Juni 2014 dibuat dihadapan Suhardi Hadi Santoso SH, Notaris di Jakarta. Dengan perdamaian ini, Penggugat dan Tergugat I mengakhiri sengketa atas bangunan Ruko yang berdiri diatas tanah milik Penggugat yang masih dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dimana Penggugat bersedia membayar Rp 300.000.000,- kepada Tergugat, seluruh biaya pekerja bangunan sudah dibayar lunas oleh Tergugat I, Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 47 tanggal 26 Mei 2010 dibuat dihadapan Notaris Baby Damayanthi Yunistia, SH sewa oleh Perseroan tetap berlaku dan tidak ada yang mempermasalahkannya, perjanjian sewa lainnya berakhir, Tergugat wajib mencabut laporannya ke Polres Metro Kota Tangerang tertanggal 19 Juni 2013, biaya perkara No. 305/ PDT.G/ 2013/PN. JKT.BAR dan No. 437/Pdt.G/ 2013/PN.Jkt.Bar menjadi beban Penggugat dan Tergugat I, dan para pihak menyepakati Akta Perdamaian ini masuk dalam Putusan perkara No. 305/PDT.G/ 2013/PN. JKT.BAR dan No. 437/Pdt.G/ 2013/PN.Jkt.Bar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Catatan: Sejak tanggal Prospektus yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 hingga tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan terdapat tambahan informasi bahwa sehubungan dengan telah adanya perdamaian diantara pihakpihak berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan register No. 305/PDT.G/2013/PN. JKT.BAR dan register No. 437/Pdt.G/ 2013/PN.Jkt.Bar yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (Dading) No. 76 tanggal 19 Juni 2014 dibuat dihadapan Suhardi Hadi Santoso SH, Notaris di Jakarta, telah disepakati bahwa laporan Tuan Wijanto yang diajukan ke Kepolisian Republik Indonesia Resort Metro Tangerang Kota dicabut. Adapun terkait laporan tersebut Perseroan hanya dipanggil oleh pihak kepolisian sebagai saksi untuk dimintai keterangan dan belum terdapat proses penyidikan dari kepolisian. 6. Perkara di Pengadilan Negeri Garut No. 44/Pdt.Sus/2014/PN.Grt Alfamart Singaparna II, berkedudukan di Desa Singaparna, Kecamatan Singaparna, Kab. Tasikmalaya (Pemohon Keberatan, semula Pelaku Usaha/Teradu) melawan Winartie Sapta Arini, S.Sos. (Termohon Keberatan, semula Konsumen/ Pengadu). Perkara ini timbul setelah tanggal Prospektus yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014. Perkara ini mengenai keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Tasikmalaya No. 48/A/BPSK-Kota.Tsm/XI/2014 tanggal 26 November 2014. Perkara ini telah mendapat Putusan PN Garut yang diucapkan tanggal 28 Januari 2015 yang memutuskan antara lain, Pemohon Keberatan dinyatakan telah melanggar ketentuan Pasal 10 huruf a dan huruf d UU

65

No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan agar Pemohon Keberatan membayar selisih kelebihan pembayaran yang tidak sesuai dengan harga yang ditawarkan sebesar Rp 7.385,0, dan agar Pemohon Keberatan membuat pernyataan permohonan maaf dan mengumumkannya dengan menempelkan di pintu masuk utama toko Alfamart Singaparna 2 selama 30 hari berturutturut dengan ketentuan jika perintah tersebut tidak dilaksanakan dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka pihak Pemohon Keberatan harus membayar sanksi administrative sebesar Rp 2.000.000,-. B. Perkara Hubungan Industrial Terdapat lima perkara hubungan industrial sebagai berikut: 1. Perkara hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung yaitu No. 54/G/2013/PHI/PN.Bdg dimana Perseroan sebagai Penggugat dan sebagai Para Tergugat adalah Sugeng Riyanto, Rudi Hadiwibowo, Alik Subagiyo, Sarjono, Rohmat Wijaya, Jumirin, Japarudin, Hendra Budiara, Heru Wijayanto, Anto Oktavianus, Suripto. Sejak tanggal Prospektus yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 hingga tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan tidak terdapat tambahan informasi atas perkara ini, dengan status terakhir dalam proses Kasasi. 2. Perkara hubungan industrial pemutusan hubungan kerja di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang No. 24/G/2013/ PHI/PN.Smg dimana Bagiya sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat. Sejak tanggal Prospektus yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 hingga tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan tidak terdapat tambahan informasi atas perkara ini, dengan status terakhir dalam proses Kasasi. 3. Perkara hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung No. 92/G/2013/ PHI/PN.Bdg dimana Enday Munandar, Aris Gumilang, Dede Sumirat, Deni Yunaldi, Erliyanto, Hendra bin Pendi, Ilham Sagita, Imam Nuddin, Jaenal Ismail, Joko Paryanto, Sardi, Septian Dwi Cahyo, Suryadi, Usman Efendi sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat. Sejak tanggal Prospektus yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 hingga tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan terdapat tambahan informasi atas perkara ini, yakni dimana perkara ini sudah mendapat putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 132 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 29 April 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung No. 92/G/2013/ PHI/PN.Bdg tanggal 13 Nopember 2013 dan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. 4. Perkara hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung No. 112/G/2014/ PHI/PN.Bdg dimana Muhamad Sanusi Mustopa, Abdul Tolip, Aditya Perkasa, Asep Sanusi Komar, Hapidin, Irvan Andriana, Muhamad Yasin, Rahman, Zenal Mutaqin, Zubair Arham, Dani Syaiful Makna (Para Penggugat) melawan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Cabang Cileungsi (Tergugat). Perkara ini timbul setelah tanggal Prospektus yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014. Perkara ini sudah mendapat putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung yang diucapkan tanggal 16 September 2014 yang menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dimana atas putusan pengadilan negeri tersebut Para Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung tanggal 30 September 2014. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perkara ini belum mendapat putusan Kasasi.

66

5. Perkara hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang No. 17/Pdt.Sus-PHI/G/2014/PN.Smg dimana Wisnu Wardono (Penggugat) melawan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Cabang Klaten (Tergugat). Perkara ini timbul setelah tanggal Prospektus yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014. Perkara ini sudah mendapat putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang yang diucapkan tanggal 24 September 2014 yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dimana atas putusan pengadilan negeri tersebut Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung tanggal 13 Oktober 2014 dibawah No. 19/Pdt.Sus-PHI/K/2014/PN.Smg. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perkara ini belum mendapat putusan Kasasi. C. Sengketa Tata Usaha Negara Terdapat satu perkara sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yaitu No. 52/G./2013/ PTUN.SBY. Pihak Penggugat: Edy Soepriyanto SE (Penggugat I), Ir. Sardjono (Penggugat II), Drs. Mudji Setyowati (Penggugat III), Sardjuningsih (Penggugat IV), Siti Amriyah (Penggugat (V), Fataty Nuriana (Penggugat VI). Pihak Tergugat: Lurah Sumbersari, Kab. Jember (Tergugat I), Camat Sumbersari Kab. Jember (Tergugat II), Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jember (Tergugat III), Bupati Jember (Tergugat IV). Sejak tanggal Prospektus yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 hingga tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan tidak terdapat tambahan informasi atas perkara ini, dengan status terakhir telah adanya putusan PTUN Surabaya yang dibacakan tanggal 26 September 2013 namun belum ada salinan putusan majelis hakim yang berkekuatan hukum tetap. D. Sengketa Pajak 1. Terdapat dua belas perkara sengketa pajak terkait adanya dua belas surat keputusan Direktorat Jenderal Pajak tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB PPN Barang Dan Jasa yang telah diajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak. Setelah tanggal Prospektus yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 hingga tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan seluruh perkara tersebut telah mendapat putusan Banding dari Pengadilan Pajak, sebagai berikut: 1) Permohonan banding oleh Perseroan terhadap Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-696/WPJ/07/2013 tanggal 25 April 2013 Tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) PPN Barang Dan Jasa No. 00017/207/10/415/12 tanggal 8 Maret 2012 masa Januari 2010 sebesar Rp191.001.922,-. Perkara ini sudah mendapat putusan banding dari Pengadilan Pajak dalam putusannya No. 56057/PP/M.VIB/16/2014 tanggal 10 Oktober 2014 dengan jumlah PPN masa pajak Januari 2010 yang masih harus dibayar Perseroan sebesar Rp 58.588.982,-. 2) Permohonan banding oleh Perseroan terhadap Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-859/WPJ/07/2013 tanggal 22 Mei 2013 Tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB PPN Barang Dan Jasa No. 00018/207/10/415/12 tanggal 8 Maret 2012 masa Februari 2010 sebesar Rp106.261.554,-. Perkara ini sudah mendapat putusan banding dari Pengadilan Pajak dalam putusannya No. 56058/PP/M.VIB/16/2014 tanggal 10 Oktober 2014 dengan jumlah PPN masa pajak Februari 2010 yang masih harus dibayar Perseroan sebesar Rp 22.092.748,-. 3) Permohonan banding oleh Perseroan terhadap Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-765/WPJ/07/2013 tanggal 8 Mei 2013 Tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB PPN Barang Dan Jasa No. 00019/207/10/415/12 tanggal 8 Maret 2012 masa Maret 2010 sebesar Rp102.874.896,-. Perkara ini sudah mendapat putusan banding dari Pengadilan Pajak dalam putusannya No. 56059/PP/M.VIB/16/2014 tanggal 10 Oktober 2014 dengan jumlah PPN masa pajak Maret 2010 yang masih harus dibayar Perseroan sebesar Rp 78.416.990,-.

67

4) Permohonan banding oleh Perseroan terhadap Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-768/WPJ/07/2013 tanggal 8 Mei 2013 Tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB PPN Barang Dan Jasa No. 00020/207/10/415/12 tanggal 8 Maret 2012 masa April 2010 sebesar Rp237.230.764,-. Perkara ini sudah mendapat putusan banding dari Pengadilan Pajak dalam putusannya No. 56060/PP/M.VIB/16/2014 tanggal 10 Oktober 2014 dengan jumlah PPN masa pajak April 2010 yang masih harus dibayar Perseroan sebesar Rp 155.109.578,-. 5) Permohonan banding oleh Perseroan terhadap Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-698/WPJ/07/2013 tanggal 25 April 2013 Tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB PPN Barang Dan Jasa No. 00021/207/10/415/12 tanggal 8 Maret 2012 masa Mei 2010 sebesar Rp206.716.062,-. Perkara ini sudah mendapat putusan banding dari Pengadilan Pajak dalam putusannya No. 56056/PP/M.VIB/16/2014 tanggal 10 Oktober 2014 dengan jumlah PPN masa pajak Mei 2010 yang masih harus dibayar Perseroan sebesar Rp 52.875.302,-. 6) Permohonan banding oleh Perseroan terhadap Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-852/WPJ/07/2013 tanggal 21 Mei 2013 Tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB PPN Barang Dan Jasa No. 00022/207/10/415/12 tanggal 8 Maret 2012 masa Juni 2010 sebesar Rp197.502.372,-. Perkara ini sudah mendapat putusan banding dari Pengadilan Pajak dalam putusannya No. 56062/PP/M.VIB/16/2014 tanggal 10 Oktober 2014 dengan jumlah PPN masa pajak Juni 2010 yang masih harus dibayar Perseroan sebesar Rp 98.413.112,-. 7) Permohonan banding oleh Perseroan terhadap Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-697/WPJ/07/2013 tanggal 25 April 2013 Tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB PPN Barang Dan Jasa No. 00023/207/10/415/12 tanggal 8 Maret 2012 masa Juli 2010 sebesar Rp206.106.812,-. Perkara ini sudah mendapat putusan banding dari Pengadilan Pajak dalam putusannya No. 56063/PP/M.VIB/16/2014 tanggal 10 Oktober 2014 dengan jumlah PPN masa pajak Juli 2010 yang masih harus dibayar Perseroan sebesar Rp 114.129.904,-. 8) Permohonan banding oleh Perseroan terhadap Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-562/WPJ/07/2013 tanggal 25 Maret 2013 Tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB PPN Barang Dan Jasa No. 00024/207/10/415/12 tanggal 8 Maret 2012 masa Agustus 2010 sebesar Rp149.782.436,-. Perkara ini sudah mendapat putusan banding dari Pengadilan Pajak dalam putusannya No. 56056/PP/M.VIB/16/2014 tanggal 10 Oktober 2014 yang menolak banding Perseroan terkait dengan PPN masa pajak Agustus 2010. 9) Permohonan banding oleh Perseroan terhadap Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-764/WPJ/07/2013 tanggal 8 Mei 2013 Tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB PPN Barang Dan Jasa No. 00025/207/10/415/12 tanggal 8 Maret 2012 masa September 2010 sebesar Rp114.667.336,-. Perkara ini sudah mendapat putusan banding dari Pengadilan Pajak dalam putusannya No. 56064/PP/M.VIB/16/2014 tanggal 10 Oktober 2014 yang menolak banding Perseroan terkait dengan PPN masa pajak September 2010. 10) Permohonan banding oleh Perseroan terhadap Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-763/WPJ/07/2013 tanggal 8 Mei 2013 Tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB PPN Barang Dan Jasa No. 00026/207/10/415/12 tanggal 8 Maret 2012 masa Oktober 2010 sebesar Rp121.447.194,-. Perkara ini sudah mendapat putusan banding dari Pengadilan Pajak dalam putusannya No. 56065/PP/M.VIB/16/2014 tanggal 10 Oktober 2014 yang menolak banding Perseroan terkait dengan PPN masa pajak Oktober 2010. 11) Permohonan banding oleh Perseroan terhadap Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-775/WPJ/07/2013 tanggal 8 Mei 2013 Tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB PPN Barang Dan Jasa No. 00027/207/10/415/12 tanggal 8 Maret 2012 masa Nopember 2010 sebesar Rp251.932.966,-. Perkara ini sudah mendapat putusan banding dari Pengadilan Pajak dalam putusannya No. 56066/PP/M.VIB/16/2014 tanggal 10 Oktober 2014 dengan jumlah PPN masa pajak November 2010 yang masih harus dibayar Perseroan sebesar Rp 120.111.998,-. 12) Permohonan banding oleh Perseroan terhadap Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-857/WPJ/07/2013 tanggal 21 Mei 2013 Tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB PPN Barang Dan Jasa No. 00028/207/10/415/12 tanggal 8 Maret 2012 masa Desember 2010 sebesar Rp742.083.572,-. Perkara ini sudah mendapat putusan banding dari Pengadilan Pajak dalam putusannya No. 56067/PP/M.VIB/16/2014 tanggal 10 Oktober 2014 dengan jumlah PPN masa pajak Desember 2010 yang masih harus dibayar Perseroan sebesar Rp 102.633.954,-.

68

2. Terdapat delapan perkara sengketa pajak yang dihadapi MIDI terkait adanya dua belas surat keputusan Direktorat Jenderal Pajak tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB PPH dan PPN yang telah diajukan permohonan banding oleh MIDI kepada Pengadilan Pajak terkait dengan: 1) Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-1431/WPJ/07/2013 Tanggal 17 Juli 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) Final No. 00013/240/10/054/12 tanggal 20 April 2012 Masa Pajak Januari-Desember 2010 sebesar Rp1.985.429.412,-. 2) Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-273/WPJ/07/2013 Tanggal 15 Februari 2013 Tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB PPN No. 00039/207/10/648/12 tanggal 12 Juni 2012 Masa Pajak September 2010 sebesar Rp37.375.453,-. 3) Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-438/WPJ/07/2013 Tanggal 28 Februari 2013 Tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB PPN No. 00040/207/10/648/12 tanggal 12 Juni 2012 Masa Pajak Oktober 2010 sebesar Rp28.416.234,-. 4) Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-275/WPJ/07/2013 Tanggal 15 Februari 2013 Tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB PPN No. 00042/207/10/648/12 tanggal 12 Juni 2012. Masa Pajak Nopember 2010 sebesar Rp27.263.726,-. 5) Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-286/WPJ/07/2013 Tanggal 15 Februari 2013 Tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB PPN No. 00041/207/10/648/12 tanggal 12 Juni 2012 Masa Pajak Desember 2010 sebesar Rp25.676.296,-. 6) Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-280/WPJ/07/2013 Tanggal 15 Februari 2013 Tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB PPN No. 00016/207/10/645/12 tanggal 2 Mei 2012 Masa Pajak Oktober 2010 sebesar Rp53.960.149,-. 7) Surat Keputusan Yang Diajukan Banding: Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP253/WPJ/07/2013 Tanggal 15 Februari 2013 Tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB PPN No. 00017/207/10/645/12 tanggal 2 Mei 2012 Masa Pajak Nopember 2010 sebesar Rp54.797.853,-. 8) Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-283/WPJ/07/2013 Tanggal 15 Februari 2013 Tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB PPN No. 00018/207/10/645/12 tanggal 2 Mei 2012 Masa Pajak Desember 2010 sebesar Rp56.888.099,-. Setelah tanggal Prospektus yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 hingga tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan tidak terdapat tambahan informasi atas seluruh perkara pajak yang dihadapi MIDI tersebut. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, SIL tidak menghadapi dan/atau terlibat dalam suatu perkara, perselisihan maupun sengketa hukum. Perkara yang dihadapi dan/atau melibatkan Perseroan dan Entitas Anak tidak mempengaruhi rencana Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap II Tahun 2015 ini. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak ada perkara yang sedang dihadapi oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan, Entitas Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak tidak memiliki klaim yang telah dan/ atau yang mungkin timbul, yang secara material dapat mempengaruhi keadaan keuangan Perseroan dan Entitas Anak dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak. 11. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP Jumlah nilai buku aset tetap – bersih yang dimiliki Perseroan per tanggal 31 Desember 2014 adalah Rp3.387.604 juta. Sejak tanggal Prospektus yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 hingga tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan dan/atau tambahan informasi atas aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan yakni sebagai berikut: 69

A. Bidang Tanah Dengan Status Dimiliki Berikut Bangunan Yang Didirikan Diatasnya Terdapat perubahan dan/atau tambahan informasi atas aset tetap berupa bidang tanah dan bangunan Perseroan yang diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014, yakni •

Perubahan informasi terkait adanya Aset Tetap bidang tanah yang telah dilengkapi Sertipikat HGB atas nama Perseroan yang meliputi empat bidang tanah HGB yang berlokasi di Desa Wajok Hilir, Kecamatan Siantan, Kabupaten Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, dan terkait adanya Aset Tetap bidang tanah yang telah dilaksanakan penandatanganan Akta Jual Beli oleh Perseroan dan telah dilengkapi Sertipikat HGB atas nama Perseroan yang meliputi satu bidang tanah HGB yang berlokasi di Desa Karegesan, Kec. Kauditan, Kab. Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara.

•

Tambahan informasi terkait adanya penambahan Aset Tetap bidang tanah yang telah dilengkapi Sertipikat HGB atas nama Perseroan yang meliputi satu bidang tanah HGB yang berlokasi di Desa Karegesan, Kec. Kauditan, Kab. Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, dan terkait adanya penambahan Aset Tetap bidang tanah yang belum dilengkapi Sertipikat HGB atas nama Perseroan yang meliputi empat bidang tanah HGB yang berlokasi di Jalan Siak II No. 1, 2, 3, dan (tanpa nomor), Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau.

Dengan adanya perubahan dan/atau tambahan tersebut maka pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan informasi mengenai aset tetap berupa bidang tanah dan bangunan Perseroan tersebut menjadi sebagai berikut: A.1. Yang telah dilengkapi Sertipikat HGB Atas Nama Perseroan A.1.I. Di Wilayah Propinsi Kalimantan Barat

No.

Lokasi Bidang Tanah

Masa Hak Luas

Jangka Waktu

Tanggal Berakhir

1.

Desa Wajok Hilir, 16.025 Kecamatan Siantan, m2 Kabupaten Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat.

30 tahun

12 Desember 2043

2.

Desa Wajok Hilir, 18.240 Kecamatan Siantan, m2 Kabupaten Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat.

30 tahun

12 Desember 2043

3.

Jalan Raya Wajok Hilir – Pontianak, Desa Wajok Hilir, Kecamatan Siantan, Kabupaten Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat. Jalan Raya Wajok Hilir – Pontianak, Desa Wajok Hilir, Kecamatan Siantan, Kabupaten Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat.

2.407 m2

30 tahun

12 Desember 2043

6.686 m2

30 tahun

12 Desember 2043

4

70

Sertipikat Hak Atas Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Sertipikat HGB No. 228/Wajok Hilir diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pontianak tanggal 20 Agustus 1997. Sertipikat HGB No. 227/Wajok Hilir diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pontianak tanggal 20 Agustus 1997. Sertipikat HGB No. 230/Wajok Hilir diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pontianak tanggal 16 Mei 2013. Sertipikat HGB No. 229/Wajok Hilir diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pontianak tanggal 16 Mei 2013.

Nama Terdaftar Di Sertifikat Perseroan terdaftar pada tanggal 22 Juli 2014.

Perseroan terdaftar pada tanggal 22 Juli 2014.



Peruntukan

A.1.II. Di Wilayah Propinsi Sulawesi Utara

No. 1.

2

Lokasi Bidang Tanah

Sertipikat Hak Atas Tanah Tanggal Sebagai Bukti Berakhir Kepemilikan 22 Januari Sertipikat HGB No. 2044 00004/ Karegesan (bekas Hak Milik No. 00293/Karegesan) diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Minahasa Utara tanggal 23 November 2013. 16 Mei 2044 Sertipikat HGB No. 00005/ Karegesan (bekas Hak Milik No. 247/Karegesan) diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Minahasa Utara tanggal 14 Mei 2013.

Masa Hak Luas

Jangka Waktu

Desa Karegesan, Kec. Kauditan, Kab. Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara.

23.000 m2

30 tahun

Desa Karegesan, Kec. Kauditan, Kab. Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara.

1.721 m2

30 tahun

Nama Terdaftar Di Sertifikat

Peruntukan

Perseroan. Terdaftar tgl. 16 Juni 2014.

Perseroan. Terdaftar tgl. 20 Juni 2014.

A.2. Yang Belum dilengkapi Sertipikat HGB Atas Nama Perseroan Di Wikayah Propinsi Riau Bidang-bidang tanah di Jalan Siak II No. 1,2,3, dan tanpa nomor, Pekanbaru, Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Prop. Riau, total seluas 963 m2, dengan perincian: No. 1

2

3

4

Lokasi Bidang Tanah Jalan Siak II No. 2, Pekanbaru, Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Prop. Riau. Jalan Siak II No. 3, Pekanbaru, Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Prop. Riau. Jalan Siak II No. 1, Pekanbaru, Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Prop. Riau. Jalan Siak II, Pekanbaru, Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Prop. Riau.

Dokumen Bukti Perolehan Hak Atas Tanah Akta Jual Beli No. 103/2014 tanggal 1 Juli 2014 dibuat di hadapan Fransiskus Djoenardi SH, PPAT di Kota Pekanbaru, antara Ny. Mery Gunarti dengan persetujuan suaminya, selaku Penjual dengan Perseroan selaku Pembeli. Meliputi tanah dan bangunan. Akta Jual Beli No. 104/2014 tanggal 1 Juli 2014 dibuat di hadapan Fransiskus Djoenardi SH, PPAT di Kota Pekanbaru, antara Ny. Mery Gunarti dengan persetujuan suaminya, selaku Penjual dengan Perseroan selaku Pembeli. Meliputi tanah dan bangunan. Akta Jual Beli No. 105/2014 tanggal 1 Juli 2014 dibuat di hadapan Fransiskus Djoenardi SH, PPAT di Kota Pekanbaru, antara Ny. Mery Gunarti dengan persetujuan suaminya, selaku Penjual dengan Perseroan selaku Pembeli. Meliputi tanah dan bangunan. Akta Jual Beli No. 106/2014 tanggal 1 Juli 2014 dibuat di hadapan Fransiskus Djoenardi SH, PPAT di Kota Pekanbaru, antara Ny. Mery Gunarti dengan persetujuan suaminya, selaku Penjual dengan Perseroan selaku Pembeli. Meliputi sebidang tanah kosong.

71

Status Bidang Luas Tanah Sertipikat 200 m2 Hak HGB No. 4058, SU No. 00621/2013 tgl. 14/05/2013.

Peruntukan ?

Sertipikat Hak HGB No. 4059, SU No. 00620/2013 tgl. 14/05/2013.

200 m2

?

Sertipikat Hak HGB No. 4060, SU No. 00622/2013 tgl. 14/05/2013.

204 m2

?

Sertipikat 359 m2 Hak HGB No. 4138, SU No. 01651/Simpang Baru/2014 tgl. 25/03/2014.

?

12. ASURANSI Sejak tanggal Prospektus yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014, hingga tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki beberapa tambahan polis asuransi di antaranya adalah Perseroan telah memiliki polis asuransi sebagai berikut: a. Asuransi Kendaraan Bermotor Sehubungan telah berakhirnya masa pertanggungan kendaraan bermotor Perseroan pada tanggal 31 Maret 2015, Perseroan telah mengurus perpanjangan Asuransi Kendaraan Bermotor melalui broker asuransi, PT Mitra Iswara & Rorimpandey, sebagaimana ternyata dari: 1. Cover Note No. 2845-SAT MOTOR/CN/MV/JAE04/NK/JKT/04/2015 tanggal 31 Maret 2015, untuk tipe asuransi kendaraan bermotor, masa pertanggungan 31 Maret 2015 hingga 31 Maret 2016, mengkover risiko (a) all risks + strike, riot, civil commotion, terrorism and sabotage, dan (b) TLO + strike, riot, civil commotion, terrorism and sabotage + Acts of God, atas jaminan PT AIG Insurance Indonesia (100%), untuk sebanyak 4.510 kendaraan bermotor jenis sepeda motor, total harga pertanggungan Rp 30.365.287.500,-. 2. Cover Note No. 2847-Non Truck/CN/MV/JAE04/NK/JKT/04/2015 tanggal 31 Maret 2015, untuk tipe asuransi kendaraan bermotor, masa pertanggungan 31 Maret 2015 hingga 31 Maret 2016, mengkover risiko (a) all risks + strike, riot, civil commotion, terrorism and sabotage, dan (b) TLO + strike, riot, civil commotion, terrorism and sabotage + Acts of God, atas jaminan PT AIG Insurance Indonesia (100%), untuk sebanyak 392 kendaraan bermotor jenis mobil non-truk, total harga pertanggungan Rp 42.726.400.000,-. 3. Cover Note No. 2851-Pick Up/CN/MV/JAE04/NK/JKT/04/2015 tanggal 31 Maret 2015, untuk tipe asuransi kendaraan bermotor, masa pertanggungan 31 Maret 2015 hingga 31 Maret 2016, mengkover risiko (a) all risks + strike, riot, civil commotion, terrorism and sabotage, dan (b) TLO + strike, riot, civil commotion, terrorism and sabotage + Acts of God, atas jaminan PT AIG Insurance Indonesia (100%), untuk sebanyak 41 kendaraan bermotor jenis mobil pick up, total harga pertanggungan Rp 2.667.350.000,-. 4. Cover Note No. 2852-Truck/CN/MV/JAE04/NK/JKT/04/2015 tanggal 31 Maret 2015, untuk tipe asuransi kendaraan bermotor, masa pertanggungan 31 Maret 2015 hingga 31 Maret 2016, mengkover risiko (a) all risks + strike, riot, civil commotion, terrorism and sabotage, dan (b) TLO + strike, riot, civil commotion, terrorism and sabotage + Acts of God, atas jaminan PT AIG Insurance Indonesia (100%), untuk sebanyak 13 kendaraan bermotor atas nama Perseroan, jenis mobil truk, total harga pertanggungan Rp 3.568.330.500,-. Hingga tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan seluruh dokumen polis asuransi tersebut belum diterima Perseroan.. b. Asuransi Kendaraan Bermotor dengan ketentuan Banker’s Clause Sehubungan telah berakhirnya masa pertanggungan kendaraan bermotor yang memuat ketentuan Bankers/Leasing Clause pada tanggal 31 Maret 2015, dimana kendaraan bermotor tersebut menjadi jaminan Perseroan pada perusahaan pembiayaan tersebut, Perseroan telah mengurus perpanjangan Asuransi Kendaraan Bermotor melalui broker asuransi, PT Mitra, Iswara & Rorimpandey, sebagaimana ternyata dari: 1. Cover Note No. 2833-SAT-BCA/CN/MV/JAE04/NK/JKT/04/2015 tanggal 31 Maret 2015, tertanggung adalah PT BCA Finance qq PT Bank Central Asia Tbk. qq Perseroan, untuk tipe asuransi kendaraan bermotor, masa pertanggungan 31 Maret 2015 hingga 31 Maret 2016, mengkover risiko (a) all risks + strike, riot, civil commotion, terrorism and sabotage, dan (b) TLO + strike, riot, civil commotion, terrorism and sabotage + Acts of God, atas jaminan PT AIG Insurance Indonesia (100%), memuat Bankers/Leasing Clause kepada PT Bank Central Asia Tbk., untuk sebanyak 49 kendaraan bermotor jenis mobil, total harga pertanggungan Rp 11.512.400.000,-. 72

2. Cover Note No. 2835-SAT-DIPO/CN/MV/JAE04/NK/JKT/04/2015 tanggal 31 Maret 2015, tertanggung adalah PT Dipo Star Finance qq Perseroan, untuk tipe asuransi kendaraan bermotor, masa pertanggungan 31 Maret 2015 hingga 31 Maret 2016, mengkover risiko (a) all risks + strike, riot, civil commotion, terrorism and sabotage, dan (b) TLO + strike, riot, civil commotion, terrorism and sabotage + Acts of God, atas jaminan PT AIG Insurance Indonesia (100%), memuat Bankers/Leasing Clause kepada PT Dipo Star Finance, untuk sebanyak 178 kendaraan bermotor jenis mobil, total harga pertanggungan Rp 25.187.300.000,-. 3. Cover Note No. 2837-SAT-IBJV/CN/MV/JAE04/NK/JKT/04/2015 tanggal 31 Maret 2015, tertanggung adalah PT IBJ Verena Finance qq Perseroan, untuk tipe asuransi kendaraan bermotor, masa pertanggungan 31 Maret 2015 hingga 31 Maret 2016, mengkover risiko (a) all risks + strike, riot, civil commotion, terrorism and sabotage, dan (b) TLO + strike, riot, civil commotion, terrorism and sabotage + Acts of God, atas jaminan PT AIG Insurance Indonesia (100%), memuat Bankers/Leasing Clause kepada PT IBJ Verena Finance, untuk sebanyak 45 kendaraan bermotor jenis mobil, total harga pertanggungan Rp 9.312.550.000,-. 4. Cover Note No. 2846-SAT-MTF/CN/MV/JAE04/NK/JKT/04/2015 tanggal 31 Maret 2015, tertanggung adalah PT Mandiri Tunas Finance qq Perseroan, untuk tipe asuransi kendaraan bermotor, masa pertanggungan 31 Maret 2015 hingga 31 Maret 2016, mengkover risiko (a) all risks + strike, riot, civil commotion, terrorism and sabotage, dan (b) TLO + strike, riot, civil commotion, terrorism and sabotage + Acts of God, atas jaminan PT AIG Insurance Indonesia (100%), memuat Bankers/Leasing Clause kepada PT Mandiri Tunas Finance, untuk sebanyak 8 kendaraan bermotor jenis mobil, total harga pertanggungan Rp 1.183.000.000,-. 5. Cover Note No. 2849-SAT-ORIX/CN/MV/JAE04/NK/JKT/04/2015 tanggal 31 Maret 2015, tertanggung adalah PT Orix Indonesia Finance qq Perseroan, untuk tipe asuransi kendaraan bermotor, masa pertanggungan 31 Maret 2015 hingga 31 Maret 2016, mengkover risiko (a) all risks + strike, riot, civil commotion, terrorism and sabotage, dan (b) TLO + strike, riot, civil commotion, terrorism and sabotage + Acts of God, atas jaminan PT AIG Insurance Indonesia (100%), memuat Bankers/Leasing Clause kepada PT Orix Indonesia Finance, untuk sebanyak 177 kendaraan bermotor jenis mobil, total harga pertanggungan Rp 23.860.250.000,-. Hingga tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan seluruh dokumen polis asuransi tersebut belum diterima Perseroan.. c. Asuransi Property All Risks 1. Polis Property All Risks No. AI.12.0109.14.000756 oleh PT Asuransi Indrapura. Tertanggung adalah Perseroan. Kepentingan yang ditanggung terdiri dari bangunan, renovasi bangunan (termasuk fixture dan fittings), isi dan inventori (termasuk mesin) di toko dan/atau Distribution Center (DC) dan/atau gudang privat, dan/atau isi kantor dan perlengkapan, dan efek personal lainya, serta persediaan barang dagangan. Lokasi risiko berada di 6588 alamat toko. Total jumlah pertanggungan persediaan barang dagangan sebesar Rp 1.887.772.960 ribu, total jumlah pertanggungan perlengkapan termasuk mesin-mesin Rp 1.141.711.000 ribu, dan total jumlah pertanggungan bangunan Rp 2.503.991.375 ribu. Periode asuransi 27 Agustus 2014 hingga 27 Agustus 2015. 2. Polis Property All Risks No. AI.12.0109.14.000760 oleh PT Asuransi Indrapura. Tertanggung adalah Perseroan. Kepentingan yang ditanggung terdiri dari bangunan, renovasi bangunan (termasuk fixture dan fittings), isi dan inventori (termasuk mesin) di toko dan/atau Distribution Center dan/atau gudang privat, dan/atau isi kantor dan perlengkapan, dan efek personal lainya, serta persediaan barang dagangan. Periode asuransi 27 Agustus 2014 hingga 27 Agustus 2015. • Lokasi risiko di DC Jambi, Jl. Lintas Jambi Palembang KM 13,8, Desa Pondok Meja, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi, Jambi. Total jumlah pertanggungan persediaan barang dagangan Rp 13.400.000.000, total jumlah pertanggungan perlengkapan Rp 8.700.000.000,-, dan total jumlah pertanggungan bangunan Rp 33.400.000.000,-. • Lokasi risiko di DC Banjarmasin, Jl. A. Yani KM 15, Kel. Gambut, Kec. Gambut, Kab. Banjar Baru. Total jumlah pertanggungan persediaan barang dagangan Rp 11.900.000.000, total jumlah pertanggungan perlengkapan Rp 8.700.000.000,-.

73

• •

•

• •

•

• •

•

•

•

•

• • •

Lokasi risiko di DC Pontianak, Jl. Tritura Blok A No. 7,8,9, RT01/01, Kel. Tanjung Hilir, Kec. Pontianak Timur, Pontianak. Total jumlah pertanggungan persediaan barang dagangan Rp 6.000.000.000, total jumlah pertanggungan perlengkapan Rp 14.000.000.000,-. Lokasi risiko di DC Karawang, Jl. By Pass (Jl. Klari Tanjung Pura), Ds. Margasari, Kec. Klari, Karawan. Total jumlah pertanggungan persediaan barang dagangan Rp 51.600.000.000, total jumlah pertanggungan perlengkapan Rp 40.200.000.000,-, total jumlah pertanggungan bangunan Rp 58.700.000.000,-. Lokasi risiko di DC Bekasi / Jababeka, Kawasan Industri Jababeka II Jl. Industri Selatan 6 Blok PP No. 6, Cikarang, Jababeka. Total jumlah pertanggungan persediaan barang dagangan Rp 66.800.000.000.000, total jumlah pertanggungan perlengkapan Rp 62.200.000.000, dan total jumlah pertanggungan bangunan Rp 51.800.000.000,-. Lokasi risiko di Gudang Tambahan DC Jababeka, Jababeka II Blok KK No. 5C, Kec. Cikarang Baru, Kab. Bekasi, Jababeka. Total jumlah pertanggungan persediaan barang dagangan Rp 5.000.000.000,-. Lokasi risiko di DC Cileungsi 1, Kawasan Industri Menara Permai Kav. 18, Jl. Raya Narogong KM 23,8, Cileungsi, Bogor. Total jumlah pertanggungan persediaan barang dagangan Rp 46.000.000.000, total jumlah pertanggungan perlengkapan Rp 30.600.000.000, dan total jumlah pertanggungan bangunan Rp 23.700.000.000,-. Lokasi risiko di DC Cileungsi 2, Kawasan Industri Menara Permai Kav. 18, Jl. Raya Narogong KM 23,8, Cileungsi, Bogor. Total jumlah pertanggungan persediaan barang dagangan Rp 51.000.000.000, total jumlah pertanggungan perlengkapan Rp 31.500.000.000, dan total jumlah pertanggungan bangunan Rp 12.600.000.000,-. Lokasi risiko di Gudang Tambahan DC Cileungsi 2, Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 5 Cipinang Jakarta Timur. Total jumlah pertanggungan persediaan barang dagangan Rp 10.000.000.000, total jumlah pertanggungan perlengkapan Rp 200.000.000,-. Lokasi risiko di DC Cikokol, Jl. MH Thamrin No. 9 Cikokol Tangerang. Total jumlah pertanggungan persediaan barang dagangan Rp 55.000.000.000, total jumlah pertanggungan perlengkapan Rp 34.800.000.000,- dan total jumlah pertanggungan bangunan Rp 16.000.000.000,-. Lokasi risiko di DC Balaraja, Jl. Arya Jaya Santika No. 19, Kp. Seglog, Desa Pasir Bolang, Kec. Tiga Raksa, Kab. Tangerang, Banten. Total jumlah pertanggungan persediaan barang dagangan Rp 100.000.000.000,-, total jumlah pertanggungan perlengkapan Rp 64.400.000.000,- dan total jumlah pertanggungan bangunan Rp 63.300.000.000,-. Lokasi risiko di DC Bogor, Jl. Raya Pemda – Keradenan RT 04/10 Kel. Keradenan, Kec. Cibinong, Kab. Bogor. Total jumlah pertanggungan persediaan barang dagangan Rp 75.100.000.000, total jumlah pertanggungan perlengkapan Rp 41.900.000.000,- dan total jumlah pertanggungan bangunan Rp 63.700.000.000,-. Lokasi risiko di DC Parung, Jl. Raya Gunung Sindur, Kampung Tulang Kuning RT 01 RW 06 Desa Waru Kec. Parung Kab, Bogor. Total jumlah pertanggungan persediaan barang dagangan Rp 50.000.000.000, total jumlah pertanggungan perlengkapan Rp 45.000.000.000,- dan total jumlah pertanggungan bangunan Rp 70.700.000.000,-. Lokasi risiko di SAT HO, Kawasan Industri Menara Permai Kav. 18, Jl. Raya Narogong Km 23.8, Cileungsi, Bogor. Total jumlah pertanggungan perlengkapan Rp 11.900.000.000,dan total jumlah pertanggungan bangunan Rp 12.900.000.000,-. Catatan: Kantor Pusat Perseroan berada di Jl. MH Thamrin No. 9 Cikokol, Tangerang. Lokasi risiko di Gudang SAT HO, Jl. MH Thamrin No. 9 Cikokol Tangerang. Total jumlah pertanggungan perlengkapan termasuk mesin-mesin Rp 85.700.000.000,- dan total jumlah pertanggungan bangunan Rp 45.500.000.000,-. Lokasi risiko di Gedung SAT HO ex ARI, Jl. MH Thamrin No. 9 Cikokol Tangerang. Total jumlah pertanggungan perlengkapan termasuk mesin-mesin Rp 8.000.000.000,- dan total jumlah pertanggungan bangunan Rp 12.100.000.000,-. Lokasi risiko di HO-Lodan, Jl. Raya Lodan 2 Lodan Center Blok A No. 10-11 RT014/02, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara. Total jumlah pertanggungan perlengkapan termasuk mesin-mesin Rp 200.000.000,- dan total jumlah pertanggungan bangunan Rp 1.300.000.000,-.

74

3. Polis Property All Risks No. 890201010914110002 oleh PT Panin Insurance. Tertanggung adalah PT Putra Bintang Minahasa dan/atau Perseroan. Kepentingan yang ditanggung terdiri dari bangunan. Periode asuransi 20 Nopember 2014 hingga 27 Agustus 2015. Lokasi risiko di Komplek Pergudangan Olympic Group, Jl. Raya Manado Kitung KM 15, Kolongan Jaya, Kalawat, Kab. Minahasa Utara. Total jumlah pertanggungan Rp 7.500.000.000,-. 4. Polis Property All Risks & Earthquake Insurance No. 01001091400570 & 01001051400275 oleh PT Asuransi Asoka Mas. Tertanggung adalah Perseroan dan/atau PT Midi Utama Indonesia Tbk. dan/atau Alfa Group. Kepentingan yang ditanggung terdiri dari bangunan, renovasi, mesin dan/atau perlengkapan, pabrik dan suku cadang, serta persediaan barang dagangan. Periode asuransi 20 Nopember 2014 hingga 27 Agustus 2015. Lokasi risiko di 23 alamat lokasi. Okupasi meliputi Distribution Center dan/atau toko retail dan/atau toko grosir dan/atau gudang privat dan/atau kantor dan/atau sekolah dan/atau kegiatan penjualan dan/atau kegiatan operasi dan/ atau kegiatan lainnya. d. Asuransi Gempa Bumi 1. Polis Indonesian Standard Earthquake Insurance No. AI.12.0122.14.000619 oleh PT Asuransi Indrapura. Tertanggung adalah Perseroan. Kepentingan yang ditanggung terdiri dari bangunan, renovasi bangunan (termasuk fixture dan fittings), isi dan inventori (termasuk mesin) di toko dan/ atau Distribution Center dan/atau gudang privat, dan/atau isi kantor dan perlengkapan, dan efek personal lainya, serta persediaan barang dagangan. Lokasi risiko berada di 5990 alamat toko. Total jumlah pertanggungan persediaan barang dagangan sebesar Rp 1.718.283.700.000,-, total jumlah pertanggungan perlengkapan termasuk mesin-mesin Rp 1.027.675.900.000,-, dan total jumlah pertanggungan bangunan Rp 2.198.174.775.000,-. Periode asuransi 27 Agustus 2014 hingga 27 Agustus 2015. 2. Polis Indonesian Standard Earthquake Insurance No. 01001041400275 oleh PT Asuransi Asoka Mas. Tertanggung adalah Perseroan. Kepentingan yang ditanggung terdiri dari bangunan, renovasi bangunan (termasuk fixture dan fittings), isi dan inventori (termasuk mesin) di toko dan/atau Distribution Center dan/atau gudang privat, dan/atau isi kantor dan perlengkapan, dan efek personal lainya, serta persediaan barang dagangan. Lokasi risiko berada di di 23 alamat DC, meliputi DC Pekanbaru, DC Bandung, DC Surabaya, DC Semarang, Gudang Tambahan DC Semarang, DC Cilacap, Gudang Tambahan DC Cilacap I, Gudang Tambahan DC Cilacap II, DC Lampung, Gudang Tambahan DC Lampung, DC Malang, DC Bandung 2, DC Klaten, Gudang Tambahan DC Klaten, DC Palembang, DC Bali, DC Lombok, DC Makassar, DC Sidoarjo, Gudang Tambahan DC Sidoarjo, DC Plumbon, DC Medan dan DC Jember. Periode asuransi 27 Agustus 2014 hingga 27 Agustus 2015. 3. Polis Indonesian Standard Earthquake Insurance No. AI.12.0122.14.999623 oleh PT Asuransi Indrapura. Tertanggung adalah Perseroan. Kepentingan yang ditanggung terdiri dari bangunan, renovasi bangunan (termasuk fixture dan fittings), isi dan inventori (termasuk mesin) di toko dan/atau Distribution Center dan/atau gudang privat, dan/atau isi kantor dan perlengkapan, dan efek personal lainya, serta persediaan barang dagangan. Periode asuransi 27 Agustus 2014 hingga 27 Agustus 2015. • Lokasi risiko di DC Karawang, Jl. By Pass (Jl. Klari Tanjung Raya), Ds. Margasari, Kec. Klari, Karawang. Total jumlah pertanggungan persediaan barang dagangan Rp 51.600.000.000, total jumlah pertanggungan perlengkapan Rp 40.200.000.000, dan total jumlah pertanggungan bangunan Rp 58.700.000.000,-. • Lokasi risiko di DC Bekasi / Jababeka, Kawasan Industri Jababeka II Jl. Industri Selatan 6 Blok PP No. 6, Cikarang, Jababeka. Total jumlah pertanggungan persediaan barang dagangan Rp 66.800.000.000, total jumlah pertanggungan perlengkapan Rp 62.200.000.000, dan total jumlah pertanggungan bangunan Rp 51.000.000.000,-. • Lokasi risiko di Gudang Tambahan DC Bekasi / Jababeka, Kawasan Industri Jababeka II Jl. Industri Selatan 6 Blok PP No. 6, Cikarang, Jababeka. Total jumlah pertanggungan persediaan barang dagangan Rp 5.000.000.000,-.

75

•

•

• •

•

•

•

•

• • •

Lokasi risiko di DC Cileungsi 1, Kawasan Industri Menara Permai Kav. 18, Jl. Raya Narogong KM 23,8, Cileungsi, Bogor. Total jumlah pertanggungan persediaan barang dagangan Rp 46.000.000.000, total jumlah pertanggungan perlengkapan Rp 30.600.000.000, dan total jumlah pertanggungan bangunan Rp 23.700.000.000,-. Lokasi risiko di DC Cileungsi 2, Kawasan Industri Menara Permai Kav. 18, Jl. Raya Narogong KM 23,8, Cileungsi, Bogor. Total jumlah pertanggungan persediaan barang dagangan Rp 51.000.000.000, total jumlah pertanggungan perlengkapan Rp 31.500.000.000, dan total jumlah pertanggungan bangunan Rp 12.600.000.000,-. Lokasi risiko di Gudang Tambahan DC Cileungsi 2, Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 5 Cipinang Jakarta Timur. Total jumlah pertanggungan persediaan barang dagangan Rp 10.000.000.000, total jumlah pertanggungan perlengkapan Rp 200.000.000,-. Lokasi risiko di DC Cikokol, Jl. MH Thamrin No. 9 Cikokol Tangerang. Total jumlah pertanggungan persediaan barang dagangan Rp 55.000.000.000, total jumlah pertanggungan perlengkapan Rp 34.800.000.000,- dan total jumlah pertanggungan bangunan Rp 16.000.000.000,-. Lokasi risiko di DC Balaraja, Jl. Arya Jaya Santika No. 19, Kp. Seglog, Desa Pasir Bolang, Kec. Tiga Raksa, Kab. Tangerang, Banten. Total jumlah pertanggungan persediaan barang dagangan Rp 100.000.000.000,-, total jumlah pertanggungan perlengkapan Rp 64.400.000.000,- dan total jumlah pertanggungan bangunan Rp 63.300.000.000,-. Lokasi risiko di DC Bogor, Jl. Raya Pemda – Keradenan RT 04/10 Kel. Keradenan, Kec. Cibinong, Kab. Bogor. Total jumlah pertanggungan persediaan barang dagangan Rp 75.100.000.000, total jumlah pertanggungan perlengkapan Rp 41.900.000.000,- dan total jumlah pertanggungan bangunan Rp 63.700.000.000,-. Lokasi risiko di DC Parung, Jl. Raya Gunung Sindur, Kampung Tulang Kuning RT 01 RW 06 Desa Waru Kec. Parung Kab, Bogor. Total jumlah pertanggungan persediaan barang dagangan Rp 50.000.000.000, total jumlah pertanggungan perlengkapan Rp 45.000.000.000,- dan total jumlah pertanggungan bangunan Rp 70.700.000.000,-. Lokasi risiko di SAT HO, Kawasan Industri Menara Permai Kav. 18, Jl. Raya Narogong Km 23.8, Cileungsi, Bogor. Total jumlah pertanggungan perlengkapan Rp 11.900.000.000,dan total jumlah pertanggungan bangunan Rp 12.900.000.000,-. Catatan: Kantor Pusat Perseroan berada di Jl. MH Thamrin No. 9 Cikokol, Tangerang. Lokasi risiko di Gudang SAT HO, Jl. MH Thamrin No. 9 Cikokol Tangerang. Total jumlah pertanggungan perlengkapan termasuk mesin-mesin Rp 85.700.000.000,- dan total jumlah pertanggungan bangunan Rp 45.500.000.000,-. Lokasi risiko di Gedung SAT HO ex ARI, Jl. MH Thamrin No. 9 Cikokol Tangerang. Total jumlah pertanggungan perlengkapan termasuk mesin-mesin Rp 8.000.000.000,- dan total jumlah pertanggungan bangunan Rp 12.100.000.000,-. Lokasi risiko di HO-Lodan, Jl. Raya Lodan 2 Lodan Center Blok A No. 10-11 RT014/02, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara. Total jumlah pertanggungan perlengkapan termasuk mesin-mesin Rp 200.000.000,- dan total jumlah pertanggungan bangunan Rp 1.300.000.000,-.

4. Polis Indonesian Standard Earthquake Insurance No. 09020102214120002 oleh PT Panin Insurance. Tertanggung adalah Putra Bintang Minahasa dan/atau Perseroan. Kepentingan yang ditanggung terdiri dari bangunan, renovasi bangunan (termasuk fixture dan fittings), isi dan inventori (termasuk mesin) di toko dan/atau Distribution Center dan/atau gudang privat, dan/atau isi kantor dan perlengkapan, dan efek personal lainya, serta persediaan barang dagangan. Lokasi risiko berada di Komplek Pergudangan Olympic Group, Jl. Raya Manado Kitung KM 15, Kolongan Jaya, Kalawat, Kab. Minahasa Utara. Total jumlah pertanggungan bangunan Rp 7.500.000.000,-. Periode asuransi 20 Nopember 2014 hingga 27 Agustus 2015. e. Asuransi Terorisme dan Sabotase Polis Terrorism and Sabotage No. 0100116140007 oleh PT Asuransi Asoka Mas. Tertanggung adalah Perseroan dan/atau PT Midi Utama Indonesia dan/atau Alfa Group. Kepentingan yang ditanggung terdiri dari bangunan, renovasi bangunan (termasuk fixture dan fittings), perlengkapan kantor dan furnitures dan persediaan barang dagangan. Lokasi risiko berada di 23 alamat DC, meliputi DC Pekanbaru, DC Bandung, DC Surabaya, DC Semarang, Gudang Tambahan DC Semarang, DC 76

Cilacap, Gudang Tambahan DC Cilacap I, Gudang Tambahan DC Cilacap II, DC Lampung, Gudang Tambahan DC Lampung, DC Malang, DC Bandung 2, DC Klaten, Gudang Tambahan DC Klaten, DC Palembang, DC Bali, DC Lombok, DC Makassar, DC Sidoarjo, Gudang Tambahan DC Sidoarjo, DC Plumbon, DC Medan dan DC Jember. Total jumlah pertanggungan persediaan barang dagangan sebesar Rp 539.500.000.000,-, total jumlah pertanggungan perlengkapan termasuk mesin-mesin Rp 455.600.000.000,-, dan total jumlah pertanggungan bangunan Rp 512.300.00.000,-. Periode asuransi 27 Agustus 2014 hingga 27 Agustus 2015. f.

Asuransi Uang 1. Polis Cash In Safe Insurance No. 01015031400037 oleh PT Asuransi Asoka Mas. Tertanggung adalah Perseroan dan/atau MIDI dan/atau SIL dan/atau Alfa Group. di 23 alamat DC, meliputi DC Pekanbaru, DC Bandung, DC Surabaya, DC Semarang, Gudang Tambahan DC Semarang, DC Cilacap, Gudang Tambahan DC Cilacap I, Gudang Tambahan DC Cilacap II, DC Lampung, Gudang Tambahan DC Lampung, DC Malang, DC Bandung 2, DC Klaten, Gudang Tambahan DC Klaten, DC Palembang, DC Bali, DC Lombok, DC Makassar, DC Sidoarjo, Gudang Tambahan DC Sidoarjo, DC Plumbon, DC Medan dan DC Jember. Okupasi: distribution center, toko retail, toko grosir, gudang privat, kantor, toko retail dan/atau kegiatan penjualan dan/atau kegiatan operasi, dan/atau kegiatan lainnya terkait dengan usaha Tertanggung. Jangka waktu 27 Agustus 2014 hingga 27 Agustus 2015. Total jumlah pertanggungan Rp 275.500.000.000,-. 2. Polis Cash In Transit Insurance No. 01015031400014 oleh PT Asuransi Asoka Mas. Tertanggung adalah Perseroan dan/atau MIDI dan/atau SIL dan/atau Alfa Group. di 6556 alamat toko. Okupasi: distribution center, toko retail, toko grosir, gudang privat, kantor, toko retail dan/atau kegiatan penjualan dan/atau kegiatan operasi, dan/atau kegiatan lainnya terkait dengan usaha Tertanggung. Batas tanggung jawab untuk maks. Satu pengangkutan Rp 200.000.000,- dan estimasi maks. pengangkutan tahunan Rp 2.000.000.000.000,-. Jangka waktu 27 Agustus 2014 hingga 27 Agustus 2015.

g. Asuransi Fidelity Guarantee Polis Fidelity Guarantee No. 2010150214000011 oleh PT Asuransi Asoka Mas. Tertanggung adalah Perseroan dan/atau PT Midi Utama Indonesia dan/atau PT Sumber Indah Lestari termasuk subsidiarinya dan/atau perusahaan terkaitnya. Untuk Tertanggung yakni Perseroan, lokasi risiko adalah dimanapun di Indonesia, jabatan staf, keterangan staf keuangan, karyawan toko, kasir dan/ atau karyawan lain yang berkaitan dengan usaha Tertanggung. Kategori fidelity guarantee adalah kolektif.Jangka waktu 27 Agustus 2014 hingga 27 Agustus 2015. Jumlah pertanggungan untuk batas tanggung jawab Rp 10.000.000.000,-. h. Asuransi Tanggung Jawab Publik Polis Public Liability Insurance No. 01010011400020 oleh PT Asuransi Asoka Mas. Tertanggung adalah Perseroan. Lokasi risiko di 6588 alamat toko. Okupasi: distribution center, toko retail, toko grosir, gudang privat, kantor, kursus, sekolah, dwelling house, asrama, resort (villa), bangunan publik, auditorium dan/atau kegiatan penjualan dan/atau kegiatan operasi, dan/atau kegiatan lainnya terkait dengan usaha Tertanggung. Jangka waktu 27 Agustus 2014 hingga 27 Agustus 2015. Batas tanggung jawab untuk setiap satu kejadian untuk sebuah lokasi sebesar Rp 200.000.000.000,- dan untuk rata-rata sebesar Rp 10.000.000.000,-. Manajemen berpendapat bahwa penutupan polis asuransi tersebut telah mencerminkan keseluruhan aset material Perseroan, dan nilai pertanggungan yang dimiliki oleh Perseroan telah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang diasuransikan. PT AIG Insurance Indonesia, PT Asuransi Indrapura, PT Panin Insurance, dan PT Asuransi Asoka Mas tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

77

13. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) Sejak tanggal Prospektus yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014, hingga tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat tambahan informasi atas beberapa hak kekayaan intelektual yang dimiliki Perseroan yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan tambahan informasi atas adanya beberapa permintaan pendaftaran merek yang baru, yakni sebagai berikut: A. Tambahan informasi atas beberapa hak kekayaan intelektual milik Perseroan yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, meliputi: 1. Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual a/n Menkumham tanggal 02 Desember 2005, dengan Nomor: IDM000057792, tanggal penerimaan permohonan 25 Mei 2004, tanggal Pendaftaran Merek 02 Desember 2005, Kelas Barang/Jasa 28, perlindungan selama 10 tahun (merek ALBI). Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek “ALBI / lukisan tawon ciptaan” kelas 28 ini telah dicatat dalam Daftar Umum Merek sesuai surat Direktur Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. R013677/2013 tanggal 10 Mei 2014, untuk jangka waktu 10 tahun sejak 29 Juni 2014. 2. Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual a/n Menkumham tanggal 08 Maret 2006, dengan Nomor: IDM000066276, tanggal penerimaan permohonan 22 Juli 2004, tanggal Pendaftaran Merek 08 Maret 2006, Kelas Barang/Jasa 3, perlindungan selama 10 tahun (merek ALBI). Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek “ALBI” kelas 3 ini telah dicatat dalam Daftar Umum Merek sesuai surat Direktur Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. R013685/2013 tanggal 22 Juli 2014, untuk jangka waktu 10 tahun sejak 22 Juli 2014. 3. Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual a/n Menkumham tanggal 08 Maret 2006, dengan Nomor: IDM000066227, tanggal penerimaan permohonan 22 Juli 2004, tanggal Pendaftaran Merek 08 Maret 2006, Kelas Barang/Jasa 5, perlindungan selama 10 tahun (merek ALBI). Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek “ALBI” kelas 5 ini telah dicatat dalam Daftar Umum Merek sesuai surat Direktur Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. R013684/2013 tanggal 22 Juli 2014, untuk jangka waktu 10 tahun sejak 22 Juli 2014. 4. Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual a/n Menkumham tanggal 08 Maret 2006, dengan Nomor: IDM000066278, tanggal penerimaan permohonan 22 Juli 2004, tanggal Pendaftaran Merek 08 Maret 2006, Kelas Barang/Jasa 13, perlindungan selama 10 tahun (merek ALBI). Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek “ALBI” kelas 13 ini telah dicatat dalam Daftar Umum Merek sesuai surat Direktur Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. R013686/2013 tanggal 22 Juli 2014, untuk jangka waktu 10 tahun sejak 22 Juli 2014. 5. Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual a/n Menkumham tanggal 08 Maret 2006, dengan Nomor: IDM000066279, tanggal penerimaan permohonan 22 Juli 2004, tanggal Pendaftaran Merek 08 Maret 2006, Kelas Barang/Jasa 14, perlindungan selama 10 tahun (merek ALBI). Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek “ALBI” kelas 14 ini telah dicatat dalam Daftar Umum Merek sesuai surat Direktur Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. R013682/2013 tanggal 22 Juli 2014, untuk jangka waktu 10 tahun sejak 22 Juli 2014. 6. Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual a/n Menkumham tanggal 08 Maret 2006, dengan Nomor: IDM000066280, tanggal penerimaan permohonan 22 Juli 2004, tanggal Pendaftaran Merek 08 Maret 2006, Kelas Barang/Jasa 16, perlindungan selama 10 tahun (merek ALBI). Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek “ALBI” kelas 16 ini telah dicatat dalam Daftar Umum Merek sesuai surat Direktur Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. R013683/2013 tanggal 22 Juli 2014, untuk jangka waktu 10 tahun sejak 22 Juli 2014.

78

7. Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual a/n Menkumham tanggal 08 Maret 2006, dengan Nomor: IDM000066281, tanggal penerimaan permohonan 22 Juli 2004, tanggal Pendaftaran Merek 08 Maret 2006, Kelas Barang/Jasa 18, perlindungan selama 10 tahun (merek ALBI). Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek “ALBI” kelas 18 ini telah dicatat dalam Daftar Umum Merek sesuai surat Direktur Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. R013688/2013 tanggal 22 Juli 2014, untuk jangka waktu 10 tahun sejak 22 Juli 2014. 8. Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual a/n Menkumham tanggal 08 Maret 2006, dengan Nomor: IDM000066282, tanggal penerimaan permohonan 22 Juli 2004, tanggal Pendaftaran Merek 08 Maret 2006, Kelas Barang/Jasa 21, perlindungan selama 10 tahun (merek ALBI)). Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek “ALBI” kelas 21 ini telah dicatat dalam Daftar Umum Merek sesuai surat Direktur Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. R013679/2013 tanggal 22 Juli 2014, untuk jangka waktu 10 tahun sejak 22 Juli 2014. 9. Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual a/n Menkumham tanggal 08 Maret 2006, dengan Nomor: IDM000066283, tanggal penerimaan permohonan 22 Juli 2004, tanggal Pendaftaran Merek 08 Maret 2006, Kelas Barang/Jasa 24, perlindungan selama 10 tahun (merek ALBI). Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek “ALBI” kelas 24 ini telah dicatat dalam Daftar Umum Merek sesuai surat Direktur Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. R013678/2013 tanggal 22 Juli 2014, untuk jangka waktu 10 tahun sejak 22 Juli 2014. 10. Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual a/n Menkumham tanggal 08 Maret 2006, dengan Nomor: IDM000066284, tanggal penerimaan permohonan 22 Juli 2004, tanggal Pendaftaran Merek 08 Maret 2006, Kelas Barang/Jasa 26, perlindungan selama 10 tahun (merek ALBI). Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek “ALBI” kelas 26 ini telah dicatat dalam Daftar Umum Merek sesuai surat Direktur Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. R013680/2013 tanggal 22 Juli 2014, untuk jangka waktu 10 tahun sejak 22 Juli 2014. 11. Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual a/n Menkumham tanggal 08 Maret 2006, dengan Nomor: IDM000066285, tanggal penerimaan permohonan 22 Juli 2004, tanggal Pendaftaran Merek 08 Maret 2006, Kelas Barang/Jasa 30, perlindungan selama 10 tahun (merek ALBI). Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek “ALBI” kelas 30 ini telah dicatat dalam Daftar Umum Merek sesuai surat Direktur Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. R013681/2013 tanggal 22 Juli 2014, untuk jangka waktu 10 tahun sejak 22 Juli 2014. 12. Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual a/n Menkumham tanggal 08 Maret 2006, dengan Nomor: IDM000066510, tanggal penerimaan permohonan 27 Juli 2004, tanggal Pendaftaran Merek 08 Maret 2006, Kelas Barang/Jasa 20, perlindungan selama 10 tahun (merek ALBI). Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek “ALBI” kelas 20 ini telah dicatat dalam Daftar Umum Merek sesuai surat Direktur Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. R013687/2013 tanggal 27 Juli 2014, untuk jangka waktu 10 tahun sejak 22 Juli 2014. 13. Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual a/n Menkumham tanggal 16 Agustus 2006, dengan Nomor: IDM000084460, tanggal penerimaan permohonan 29 Juni 2004, Tanggal Pendaftaran Merek 16 Agustus 2006, Kelas Barang/Jasa 27, perlindungan selama 10 tahun (merek pas Alfamart Belanja puas,harga pas). Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek “pas Alfamart” kelas 27 ini telah dicatat dalam Daftar Umum Merek sesuai surat Direktur Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. R014428/2013 tanggal 9 Oktober 2014, untuk jangka waktu 10 tahun sejak 29 Juni 2014. 14. Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual a/n Menkumham tanggal 16 Agustus 2006, dengan Nomor: IDM000084461, tanggal penerimaan permohonan 29 Juni 2004, Tanggal Pendaftaran Merek 16 Agustus 2006, Kelas Barang/Jasa 22, perlindungan selama 10 tahun (merek pas Alfamart Belanja puas,harga pas), Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek “pas Alfamart” kelas 22 ini telah dicatat dalam Daftar Umum Merek sesuai surat Direktur Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. R014426/2013 tanggal 9 Oktober 2014, untuk jangka waktu 10 tahun sejak 29 Juni 2014. 79

15. Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual a/n Menkumham tanggal 16 Agustus 2006, dengan Nomor: IDM000084462, tanggal penerimaan permohonan 29 Juni 2004, Tanggal Pendaftaran Merek 16 Agustus 2006, Kelas Barang/Jasa 26, perlindungan selama 10 tahun (merek pas Alfamart Belanja puas,harga pas). Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek “pas Alfamart” kelas 26 ini telah dicatat dalam Daftar Umum Merek sesuai surat Direktur Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. R014427/2013 tanggal 9 Oktober 2014, untuk jangka waktu 10 tahun sejak 29 Juni 2014. 16. Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual a/n Menkumham tanggal 21 Maret 2007, dengan Nomor: IDM000113848, tanggal penerimaan permohonan 29 Juni 2004, Tanggal Pendaftaran Merek 21 Maret 2007, Kelas Barang/Jasa 33, perlindungan selama 10 tahun (merek pas Alfamart Belanja puas,harga pas). Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek “pas Alfamart” kelas 33 ini telah dicatat dalam Daftar Umum Merek sesuai surat Direktur Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. R014425/2013 tanggal 9 Oktober 2014, untuk jangka waktu 10 tahun sejak 29 Juni 2014. 17. Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual a/n Menkumham tanggal 05 Juli 2007, dengan Nomor: IDM000126332, tanggal penerimaan permohonan 29 Juni 2004, tanggal Pendaftaran Merek 05 Juli 2007, Kelas Barang/Jasa 04, perlindungan selama 10 tahun a.n. PT Alfa Retailindo Tbk (merek pas Alfamart Belanja puas,harga pas) pendaftaran pengalihan dari PT Alfa Retailindo Tbk kepada Perseroan dicatat oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual a/h Menkumham tanggal 30 November 2007, surat Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual a/h Menkumham tanggal 30 November 2007, No.:H4.HC.01.04.1230/07. Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek “pas Alfamart” kelas 4 ini telah dicatat dalam Daftar Umum Merek sesuai surat Direktur Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. R014429/2013 tanggal 9 Oktober 2014, untuk jangka waktu 10 tahun sejak 29 Juni 2014. 18. Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual a/n Menkumham tanggal 31 Juli 2007, dengan Nomor: IDM000131718, tanggal penerimaan permohonan 29 Juni 2004, tanggal Pendaftaran Merek 31 Juli 2007, Kelas Barang/Jasa 28, perlindungan selama 10 tahun a.n. PT Alfa Retailindo Tbk (merek pas Alfamart Belanja puas,harga pas) pendaftaran pengalihan dari PT Alfa Retailindo Tbk kepada Perseroan dicatat oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual a/h Menkumham tanggal 30 November 2007, surat Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual a/h Menkumham tanggal 30 November 2007, No.:H4.HC.01.04.1231/07. Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek “pas Alfamart” kelas 28 ini telah dicatat dalam Daftar Umum Merek sesuai surat Direktur Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. R014424/2013 tanggal 9 Oktober 2014, untuk jangka waktu 10 tahun sejak 29 Juni 2014. 19. Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual a/n Menkumham, Tanggal Penerimaan 10 Juni 2003, dengan Nomor Pendaftaran: IDM000008483, Tanggal Pendafaran Merek 1 Juni 2004, Kelas Barang/Jasa 36, perlindungan selama 10 tahun (merek Kartu Aku). Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek “AKU” kelas 36 ini telah dicatat dalam Daftar Umum Merek sesuai surat Direktur Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. R016201/2012 tanggal 18 Februari 2015, untuk jangka waktu 10 tahun sejak 10 Juni 2013. 20. Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual a/n Menkumham tanggal 9 Februari 2006, Tanggal Penerimaan 2 Juli 2004, dengan Nomor Pendaftaran: IDM000064428, Tanggal Pendafaran Merek 9 Februari 2006, Kelas Barang/ Jasa 29, perlindungan selama 10 tahun (merek PAROTI). Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek “PAROTI” kelas 29 ini telah dicatat dalam Daftar Umum Merek sesuai surat Direktur Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. R014871/2013 tanggal 16 Juli 2014, untuk jangka waktu 10 tahun sejak 2 Juli 2014 21. Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual a/n Menkumham tanggal 9 Februari 2006, Tanggal Penerimaan 2 Juli 2004, dengan Nomor Pendaftaran: IDM000064434, Tanggal Pendafaran Merek 9 Februari 2006, Kelas Barang/ Jasa 31, perlindungan selama 10 tahun (merek PAROTI). Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek “PAROTI” kelas 31 ini telah dicatat dalam Daftar Umum Merek sesuai 80

surat Direktur Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. R014873/2013 tanggal 16 Juli 2014, untuk jangka waktu 10 tahun sejak 2 Juli 2014. 22. Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual a/n Menkumham tanggal 9 Februari 2006, Tanggal Penerimaan 2 Juli 2004, dengan Nomor Pendaftaran: IDM000064435, Tanggal Pendafaran Merek 9 Februari 2006, Kelas Barang/ Jasa 28, perlindungan selama 10 tahun (merek PAROTI). Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek “PAROTI” kelas 28 ini telah dicatat dalam Daftar Umum Merek sesuai surat Direktur Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. R014874/2013 tanggal 16 Juli 2014, untuk jangka waktu 10 tahun sejak 2 Juli 2014. 23. Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual a/n Menkumham tanggal 23 Oktober 2008, Tanggal Penerimaan 2 Juli 2004, dengan Nomor Pendaftaran: IDM000150242, Tanggal Pendafaran Merek 18 Desember 2007, Kelas Barang/ Jasa 30, perlindungan selama 10 tahun (merek PAROTI). Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek “PAROTI” kelas 30 ini telah dicatat dalam Daftar Umum Merek sesuai surat Direktur Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. R014872/2013 tanggal 16 Juli 2014, untuk jangka waktu 10 tahun sejak 2 Juli 2014. B. Tambahan informasi atas beberapa permintaan pendaftaran merek yang baru meliputi: 1. Permintaan Pendaftaran Merek oleh Perseroan. Merek: “Promo JSM”. Warna etiket merah, kuning, biru. Kelas barang/jasa: 35. Diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan nomor penerimaan pendaftaran J002014053123 tanggal 18 Nopember 2014 pukul 09:59:34. 2. Permintaan Pendaftaran Merek oleh Perseroan. Merek “donasiku”. Warna etiket kuning, biru, merah. Kelas barang/jasa: 36. Diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan nomor penerimaan pendaftaran J002015001407 tanggal 15 Januari 2015 pukul 10:20:12.

81

VI. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 1. UMUM Perseroan memiliki visi yakni menjadi jaringan ritel terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global. Dalam mencapai visinya tersebut, Perseroan memiliki beberapa misi yakni: • Memberikan kepuasan kepada pelanggan/konsumen dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul; • Melakukan yang terbaik dalam segala hal dan menegakkan tingkah laku/etika bisnis yang tinggi; • Ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan menumbuh-kembangkan jiwa wiraswasta dan kemitraan usaha; dan • Membangun organisasi yang dapat bersaing di pasar global, organisasi yang terpercaya, sehat dan terus bertumbuh dan bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham dan masyarakat pada umumnya. Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya senantiasa berprinsip kepada nilai-nilai Perseroan yang diberi nama dengan istilah “2I 3K” yang terdiri dari: • Integritas yang Tinggi → jujur, disiplin dan konsisten dalam bekerja berlandaskan etika serta bertanggung jawab terhadap pekerjaan. • Inovasi Untuk Kemajuan yang Lebih Baik → kreatif dalam bekerja, berkomitmen untuk melakukan perbaikan cara kerja secara terus-menerus. • Kualitas dan Produktivitas yang Tertinggi → mampu menjalankan tugas serta fokus pada pencapaian hasil kerja yang lebih baik. • Kerja Sama Tim → terlibat aktif serta mendorong terciptanya semangat dan kekompakan dalam tim. • Kepuasan Pelanggan Melalui Pelayanan yang Terbaik → berinisiatif tinggi memenuhi kebutuhan dan memastikan terciptanya kepuasan pelanggan. 2. JARINGAN KANTOR OPERASIONAL Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, jaringan kantor operasional Perseroan terdiri dari Kantor Pusat di Cikokol dan 30 Kantor Cabang di Cikokol, Serpong, Balaraja, Bogor, Cileungsi, Karawang, Bekasi, Bandung (1 dan 2), Cilacap, Semarang, Klaten, Sidoarjo, Malang, Jember, Bali, Makassar, Lampung, Jambi, Palembang, Pekanbaru, Medan, Pontianak, Banjarmasin, Kotabumi, Rembang, Parung, Plumbon, Lombok, Manado. Berikut dibawah ini tambahan informasi mengenai perincian jaringan kantor operasional Perseroan tersebut berikut status kepemilikan tanah dan gedungnya yakni sebagai berikut: No. 3.

Lokasi Kp. Baru Selatan KM.8 RT.04,RW.02, Pakulonan, Serpong, Tangerang

Status Operasional Kantor Cabang Serpong

Luas Tanah (m2) 77

Status Kepemilikan Sewa

Masa Sewa 01/01/2014 s/d 30/06/2014*

3. KEGIATAN USAHA Sampai dengan 31 Desember 2014, Perseroan telah mengoperasikan 30 Gudang dan 9.861 gerai minimarket yang tersebar di pulau Jawa, Bali, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. Di sisi lain, MIDI telah mengoperasikan 6 Gudang dan 843 gerai minimarket. Adapun, SIL juga telah mengoperasikan 1 Gudang dan 54 gerai minimarket.

82

Pendapatan Usaha Pendapatan usaha Perseroan dan Entitas Anak diperoleh dari perolehan hasil penjualan barang dagangan di gerai dan pendapatan usaha lain-lain yang terdiri dari penyewaan gondola, partisipasi promosi dan kegiatan waralaba. Tabel berikut menggambarkan hasil Pendapatan usaha Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan geografis untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011, dan 2010: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Jabodetabek Jawa dan Bali (di luar Jabodetabek) Luar Jawa dan Bali Total

2014 19.852.335

% 2013 47,52 16.917.201

31 Desember % 2012* % 2011* 48,48 13.994.808 51,50 11.269.516

14.950.003

35,79 13.223.294

37,89 10.694.877

6.970.978 16,69 4.756.764 13,63 2.487.283 41.773.316 100,00 34.897.259 100,00 27.176.968

% 54,35

2010* 8.906.537

% 57,21

39,16

5.968.040

38,33

9,15 1.344.967 6,49 694.423 100,00 20.734.936 100,00 15.569.000

4,46 100,00

39,35

8.120.453

*) disajikan kembali

Tabel di bawah ini menggambarkan hasil Pendapatan usaha Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan segmen produk untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012,2011, dan 2010 sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Makanan Bukan Makanan Total

2014 29.931.653

% 2013 71,65 24.604.796

31 Desember % 2012* % 2011* 70,50 19.302.925 71,03 14.913.279

11.841.663 41.773.316

28,35 10.292.463 100,00 34.897.259

29,50 7.874.043 28,97 5.821.657 100,00 27.176.968 100,00 20.734.936

% 2010* 71,92 10.965.595

% 70,43

28,08 4.603.405 100,00 15.569.000

29,57 100,00

*) disajikan kembali

Proses Kegiatan dan Operasional Gudang Pada tahun 2014, Perseroan telah membangun 6 gudang baru yang berlokasi di Karawang, Kotabumi, Rembang, Pontianak, Manado, Lombok dan 1 gudang di Parung sebagai pengganti gudang Serpong yang dinilai sudah tidak memadai. Gudang baru ini dibangun selain untuk mendukung ekspansi pembangunan gerai Perseroan di luar Jawa juga untuk memperkuat efektifitas layanan di setiap gerai. Sampai saat ini Perseroan telah mengoperasikan 30 Gudang untuk melayani gerai Perseroan di berbagai wilayah di Indonesia.

83

Jaringan Gudang Perseroan dan Entitas Anak 2010-2014 Perseroan

22 17

18

23

MIDI 27 21

SIL 24

Total

5

5

6

6

2010

2011

2012

2013

37

30

31

1

6

1

2014

Sumber: Perseroan Dalam lima tahun terakhir, Perseroan dan Entitas Anak telah mengembangkan jaringan Gudang secara konsisten dan per 31 Desember 2014, Perseroan, MIDI dan SIL memiliki masing-masing 30, 6 dan 1 Gudang yang tersebar di pelbagai wilayah di Indonesia. SIL memiliki 1 Gudang seiring dengan kegiatan usaha komersil SIL sejak awal tahun 2013. Di sisi lain, pertumbuhan majemuk tahunan dari Gudang Perseroan dan Entitas Anak sejak tahun 2010 hingga 2014 adalah 13,88%. Waralaba Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus berjalan baik dalam beberapa tahun terakhir, diiringi adanya peningkatan daya beli masyarakat, turut berimbas positif pada industri ritel dalam negeri, termasuk usaha minimarket dan convenience store. Selama tahun 2014, Perseroan menambah sebanyak 413 gerai waralaba. Jumlah gerai waralaba Perseroan tersebut meningkat sebesar 16,43% dari total jumlah gerai waralaba Perseroan di tahun 2013, sehingga posisi akhir Desember 2013 menjadi 2.927 gerai waralaba. Adapun posisi akhir per 31 Desember 2014 untuk gerai waralaba di bawah naungan MIDI adalah 19 gerai waralaba. SIL yang baru memulai kegiatan usahanya di tahun 2013 sampai dengan saat ini masih belum memiliki gerai waralaba. Meskipun tahun 2014 merupakan tahun yang menggembirakan bagi perkembangan industri ritel di Indonesia, namun pertumbuhan gerai Perseroan dan Entitas Anak tidak luput dari kendala yang dapat menghambat dan mempengaruhi ekspansi penambahan jumlah gerai. Tantangan utama adalah tingginya angka pertumbuhan gerai waralaba minimarket menyebabkan pencarian lokasi yang prospektif, terutama di Jawa menjadi tantangan tersendiri. Selain itu komponen biaya operasional khususnya pada gaji karyawan (naiknya UMP pada awal tahun) dan biaya sewa di wilayah Jabodetabek juga cukup tinggi. Perseroan mengatasi kendala tersebut dengan melakukan ekspansi pembangunan gerai dan Gudang ke luar Jawa, seperti Pekanbaru, Jambi, dan Banjarmasin. Persaingan ketat dalam industri ritel menjadi tantangan bagi Perseroan dan Entitas Anak untuk selalu berinovasi dan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan sehingga dapat menjadi pemimpin dalam industri ritel.

84

Jaringan Gerai Perseroan dan Entitas Anak 2010-2014 Perseroan

5.221 4.812

6.306 5.797

MIDI 7.715 7.063

SIL

Total 9.302

9.861

10.758

8.557

409

509

652

719

2010

2011

2012

2013

26

843

54

2014

Sumber: Perseroan Sejak tahun 2010, total gerai yang dikelola Perseroan mengalami kenaikan dengan pertumbuhan majemuk tahunan yang mencapai 19,65% menjadi 9.861 gerai per 31 Desember 2014. Di samping itu, jumlah gerai yang dimiliki oleh Perseroan maupun yang dimiliki oleh franchisees (gerai waralaba) telah bertumbuh masing-masing dengan pertumbuhan majemuk tahunan yang mencapai 18,40% dan 22,88% menjadi 6.934 gerai dan 2.927 gerai per 31 Desember 2014.

Komposisi Gerai Perseroan dan Entitas Anak 2010-2014 Dikelola Sendiri

Dikelola Lewat Waralaba

24,71%

26,83%

26,88%

27,21%

27,38%

75,29%

73,17%

73,12%

72,79%

72,62%

2010

2011

2012

2013

2014

Sumber: Perseroan Sementara itu, selama periode 2010-2014, total gerai yang dikelola MIDI mengalami kenaikan dengan pertumbuhan majemuk tahunan yang mencapai 19,82% menjadi 843 per 31 Desember 2014. Di samping itu, jumlah gerai yang dimiliki oleh MIDI maupun yang dimiliki franchisees (gerai waralaba) telah bertumbuh masing-masing dengan pertumbuhan majemuk tahunan yang mencapai 19,58% dan 33,40% menjadi 824 gerai dan 19 gerai per 31 Desember 2014. Adapun SIL pada periode yang sama telah memiliki 54 gerai atau naik sebesar 107,69% di bandingkan tahun 2013, dan kesemuanya masih dimiliki sendiri. Perseroan dan Entitas Anak mendukung Peraturan Menteri Perdagangan tentang usaha waralaba dan ketentuan mengenai batasan komposisi gerai waralaba dan gerai yang dimiliki sendiri. Hal ini sejalan dengan misi Perseroan dan Entitas Anak agar gerai-gerai Perseroan dan Entitas Anak dapat dimiliki secara luas oleh masyarakat. Perseroan dan Entitas Anak secara aktip mempromosikan dan menambah jumlah gerai waralaba secara signifikan dengan pertumbuhan majemuk tahunan sebesar

85

22,93% selama kurun waktu 5 tahun sejak 2010. Per 31 Desember 2014 persentase gerai waralaba terhadap total gerai yang dikelola Perseroan dan Entitas Anak adalah kurang lebih 27,38%. Perseroan dan Entitas Anak yakin akan mampu mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu 40,00% komposisi gerai waralaba dalam kurun waktu lima tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan terkait dengan usaha waralaba. Merchandising Pada tahun 2014, Perseroan memberlakukan kebijakan Product Mix dengan komposisi 70% makanan dan 30% bukan makanan. Perseroan mempunyai lebih dari 400 pemasok aktif yang memasok lebih dari 4.000 Stock Keeping Unit (SKU’s) untuk seluruh gerainya. Adapun MIDI dan SIL masing-masing memiliki lebih dari 600 dan 170 pemasok aktif yang masing-masing memasok lebih dari 7.000 SKUs. 4. PROSPEK USAHA Pada tahun 2014, perekonomian Indonesia kembali mencetak kinerja yang relatip baik di tengah kondisi perekonomian global yang masih belum sepenuhnya pulih dari krisis keuangan yang melanda beberapa negara-negara besar di dunia, kendati pencapaian tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi 2013 sebesar 5,58%. Tingkat permintaan domestik yang kuat, terutama konsumsi rumah tangga dan investasi, kembali menjadi motor pertumbuhan ekonomi sedangkan volume ekspor menurun seiring masih lesunya kinerja transaksi perdagangan dunia sebagai imbas dari masih lemahnya aktivitas perekonomian akibat krisis global. Untuk tahun 2014, PDB naik 5,02% dari Rp9.084,0 triliun di tahun 2013 menjadi Rp10.542,7 triliun (sumber: Biro Pusat Statistik atau BPS, Februari 2015).

7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00

6,10

Produk Domestik Bruto (PDB) dan Pertumbuhan PDB Indonesia 2010 - 2014 6,50 6,23 5,58

5,02

12.000,0 10.000,0 8.000,0

6.422,9

7.427,1

8.241,9

9.084,0

10.542,7

6.000,0 4.000,0 2.000,0 0,0

2010

2011

Pertumbuhan (%)

2012

2013

2014

Produk Domestik Bruto (Rp triliun)

Sumber: BPS, Februari 2015 Kebijakan moneter yang terkendali mendukung tingkat inflasi dan suku bunga yang relatif stabil, sehingga masih kondusif untuk mendukung kebutuhan pendanaan ekspansi bisnis. Peringkat Indonesia yang berada dalam kategori investment grade juga turut berperan menopang tingkat aliran dana investasi yang masuk ke perekonomian nasional. Dalam kondisi makro ekonomi yang prospektif, sektor ritel, terutama segmen yang berkaitan erat dengan konsumsi rumah tangga, terus mampu memperlihatkan perkembangan yang cerah. Selama lima tahun terakhir, konsumsi rumah tangga masih memberikan kontribusi yang terbesar selama lebih dari 50% dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

86

Tabel di bawah ini menunjukkan persentase Persentase Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan selama tahun 2010-2014: (dalam persentase) Keterangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto Perubahan Inventory Ekspor Barang dan Jasa Impor Barang dan Jasa Total

2014 56,12 8,98 31,70 2,49 23,08 (24,84) 100,00

2013 55,82 9,11 31,66 1,98 23,74 (25,74) 100,00

2012 54,64 8,91 32,67 2,07 24,29 (25,86) 100,00

2011 54,63 9,02 31,95 0,95 26,36 (24,95) 100,00

2010 56,51 9,11 32,03 0,28 24,58 (22,90) 100,00

Sumber: BPS, Februari 2015

Aprindo melaporkan bahwa penjualan seluruh anggotanya telah mencapai Rp168 triliun di tahun 2014, yang mencerminkan kenaikan sebesar 13,51% dibandingkan penjualan ritel pada tahun 2013 sebesar Rp148 triliun. Di sisi lain, pertumbuhan majemuk tahunan penjualan seluruh anggota Aprindo dari tahun 2010-2014 adalah sebesar 20,38%. Khusus bagi segmen minimarket, perkembangan bisnis dalam beberapa tahun ini terus melaju seiring dengan pergerakan dinamika kehidupan masyarakat moderen yang mengandalkan kebutuhan berbelanja sehari-hari yang praktis, cepat, dan dekat dengan kegiatan beraktivitas sehingga menumbuhkan banyak peluang pembukaan gerai baru. Hal tersebut tercermin dari semakin ramainya kehadiran minimarket dengan konsep yang berbeda-beda serta banyaknya pendatang baru yang turut meningkatkan persaingan bisnis. Bahkan, tidak sedikit bisnis waralaba berbasis internasional yang telah beroperasi saat ini. Aprindo memperkirakan bahwa pada tahun 2015 ini, penjualan seluruh anggotanya akan meningkat sebesar 10% dibandingkan dengan realisasi di tahun 2014.

Pertumbuhan Pendapatan Industri Ritel Nasional 2010-2014 (dalam miliar Rupiah)

135.000 80.000

2010

148.000

168.000

100.000

2011

2012

2013

2014

Sumber: Aprindo, Desember 2014 Pada tahun 2012 telah diberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 68 Tahun 2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Moderen (“Permendag 68/2012). Kebijakan tersebut memberikan stimulus bagi industri ritel untuk membuka kesempatan yang lebih besar dalam rangka pemberdayaan masyarakat luas untuk memiliki waralaba dan mendorong peluang bagi pebisnis UKM untuk semakin berkembang. Dengan pertimbangan pada jumlah dan demografi penduduk yang relatip muda, pendapatan per kapita dan pertumbuhan pendapatan pada tahun 2014 yang masih positif serta mobilitas masyarakat moderen yang membutuhkan fasilitas berbelanja dan gaya hidup yang nyaman dan mudah, maka potensi pertumbuhan minimarket masih besar di tahun 2015 dan di tahun-tahun selanjutnya. Pada tahun 2015 ini, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) melalui APBN 2015 yang telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,7% atau lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai di tahun 2014. 87

Di sisi lain, dalam beberapa tahun terakhir ini perkembangan sektor ritel minimarket bergerak sangat pesat, terlihat dari banyaknya minimarket berupa gerai independen, merek waralaba nasional maupun internasional yang hadir di tengah masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir ini mulai tumbuh minimarket yang beradaptasi pada format convenience store yang tidak hanya menjajakan barang dagangan namun juga menyediakan ragam jenis layanan dan fitur sesuai dengan kebutuhan konsumen dan masyarakat moderen yang mengandalkan mobilitas dan memerlukan berbagai kemudahan dalam kehidupan sehari-hari serta kebutuhan gaya hidup yang semakin beragam. Menyikapi hal-hal tersebut di atas, Perseroan menyadari bahwa pelayanan yang terbaik serta inovasi merupakan faktor kunci untuk memenuhi tuntutan pelanggan yang bervariasi tersebut dan memenangkan loyalitas masyarakat serta mempertahankan dan meningkatkan kinerja usaha dan keuangan yang selama ini telah tercapai dengan baik. Sudah barang tentu pula bahwa seiring dengan perkembangan industri ritel tersebut, pengembangan jaringan Perseroan diharapkan bertumbuh makin baik di tahun-tahun mendatang. Dengan perluasan jaringan tentunya akan makin mempermudah Perseroan dalam terus mengembangkan bisnis Value Added Services yang berbasis jaringan. Perseroan juga berharap untuk terus dapat mengembangkan penjualan produk-produk berkualitas dengan private label.

88

VII. EKUITAS Tabel berikut ini menyajikan posisi ekuitas Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material pada posisi keuangan konsolidasian, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Laporan Keuangan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang berisi paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 sehubungan dengan transaksi restrukturisasi entitas sepengendali. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang berisi paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 sehubungan dengan transaksi restrukturisasi entitas sepengendali. (dalam jutaan Rupiah) EKUITAS Modal saham Tambahan modal disetor - neto Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali Pendapatan komprehensif lainnya: Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan Saldo laba Telah ditentukan penggunaannya Belum ditentukan penggunaannya Sub-total Pro forma ekuitas yang timbul dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali Kepentingan Nonpengendali TOTAL EKUITAS *) Disajikan kembali

89

2014 386.143 975.192 (383.913) 323 6.000 1.917.085 2.900.830

2013 377.495 465.675 (38.622) 5.000 1.544.982 2.354.530

2012* 377.495 1.229.168 4.000 1.200.148 2.810.811

-

-

205.943

105.720 3.006.550

249.197 2.603.727

237.164 3.253.918

VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap II Tahun 2015 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah). Perjanjian-perjanjian tersebut diatas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Emisi Efek adalah sebagai berikut: (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) No. 1. 2. 3.

Penjamin Emisi Efek PT BCA Sekuritas PT HSBC Securities Indonesia PT Mandiri Sekuritas TOTAL

Seri A 200.000.000.000 220.000.000.000 180.000.000.000 600.000.000.000

Seri B 134.000.000.000 113.000.000.000 153.000.000.000 400.000.000.000

Total 334.000.000.000 333.000.000.000 333.000.000.000 1.000.000.000.000

% 33,40 33,30 33,30 100,00

Selanjutnya Para Penjamin Emisi Efek yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT HSBC Securities Indonesia. Berdasarkan UUPM yang dimaksud dengan Afiliasi adalah Pihak (orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai: a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; d. Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang memiliki Afiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

90

IX. LEMBAGA DAN PROFESI MODAL DALAM RANGKA BERKELANJUTAN I

PENUNJANG PENAWARAN

PASAR UMUM

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan I ini adalah sebagai berikut: Wali Amanat: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Gedung BRI II Lantai 3, Jl. Jend. Sudirman, Kav 44-46 P.O.BOX 1094 Jakarta 10210 – Indonesia. Nomor STTD: 08/STTD-WA/PM/1996 tertanggal 11 Juni 1996 atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Keanggotaan Asosiasi: Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI), sesuai surat Keterangan No. AWAI/03/12/2008 tertanggal 17 Desember 2008. Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan No. B-17 DIM/IPM/01/2014 tanggal 16 Januari 2014. Tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selaku Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi, menyatakan bahwa selama menjadi Wali Amanat, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tidak akan mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Obligasi yang diwaliamanati;dan/atau merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Obligasi oleh Perseroan; serta menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Obligasi, dimana pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Perseroan tidak memiliki hubungan kredit dengan Wali Amanat.

91

Notaris: Kamelina, S.H. Jl. Danau Sunter Utara Blok G – 7 No. 6 Jakarta 14350 Indonesia. Nomor STTD: 246/BL/STTD-N/2008 tanggal 24 Oktober 2008. Keanggotaan Asosiasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) Nomor: 011.005.042.190966. Pedoman Kerja: Pernyataan Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan No. SAT/CL-Not/III/2014/009 tanggal 04 Maret 2014. Tugas pokok Notaris adalah membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I, antara lain Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Pengakuan Utang, Perjanjian Agen Pembayaran, Pengikatan Jaminan Fidusia, dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, serta akta-akta pengubahannya. Akuntan Publik : Purwantono, Suherman dan Surja (a member of Ernst dan Young) Gedung BEI Menara II Lantai 7 Jl. Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190 Nomor STTD: 129/BL/STTD-AP/2011 tertanggal 10 Februari 2011 atas nama Sinarta. Keanggotaan Asosiasi Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No.C-000472. Pedoman Kerja: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan No. 04739/PSS-AS/2013 tanggal 10 September 2013. Tugas pokok Akuntan Publik adalah melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saja yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

92

Konsultan Hukum: Da Silva, Subandi, Suhardiadi Artha Graha Building, Lantai 23 Jl. Jend.Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Nomor STTD : 62/STTD/KH/PM/1996 atas nama Moses Fernandez da Silva, SH, CN. 240/PM/STTD-KH/1999 atas nama Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, SH, Mkn. Keanggotaan Asosiasi Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 95010 dan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) No. G.96.10878 atas nama Moses Fernandez da Silva, SH, CN dan HKHPM dan PERADI atas nama Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, SH, Mkn. Pedoman Kerja: Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor CAP/01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005. Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan No. SAT/CL-DSS/I/2014/0003 tanggal 23 Januari 2014. Tugas pokok Konsultan Hukum adalah memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I ini. Konsultan Hukum melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan Fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan disini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan. Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

93


X. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

95


98

99

100

101

102

103

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121


XI. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI 1. Pemesan Yang Berhak Perorangan warga negara Indonesia dan perorangan warga negara asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan. 2. Pemesanan Pembelian Obligasi Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO”) dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum pada Bab XIV Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Efek yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani. 3. Jumlah Minimum Pemesanan Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya. 4. Masa Penawaran Masa Penawaran Obligasi adalah pada tanggal 05 Mei 2015 pukul 09.00-16.00WIB. 5. Pendaftaran Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap II ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut: 1. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap II akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 08 Mei 2015. 2. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi. dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi. 3. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening. 4. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.

123

5. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. 6. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO . 7. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan. 6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi Pemesanan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Efek yang tercantum dalam Bab XIV Informasi Tambahan ini mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi. 7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi Para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. 8. Penjatahan Obligasi Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 06 Mei 2015. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari 1 (satu) FPPO pada Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap II ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu FPPO yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap II kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 dan Peraturan OJK No. 36. Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT HSBC Securities Indonesia, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan Nomor VIII.G.12 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-17/ PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap II.

124

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau cek yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek: PT Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang Korporasi Menara BCA Nomor rekening: 205 003 0728 Atas nama: PT BCA Sekuritas

Bank HSBC Kantor Cabang World Trade Center Nomor Rekening: 001-345503-068 Atas nama: PT HSBC Securities Indonesia

PT Bank Internasional Indonesia Tbk Cabang Jakarta Thamrin Nomor rekening: 2-003-561766 Atas nama: PT Mandiri Sekuritas

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 07 Mei 2015 pukul 13:00WIB (in good funds) pada rekening tersebut diatas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi. 10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 08 Mei 2015, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan KSEI. Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Efek, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan. 11. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum Tanpa mengurangi ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek mulai berlaku pada tanggal hari ini dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berakhir dengan sendirinya apabila: (a) Perseroan dengan dibantu Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak menyampaikan Informasi Tambahan dan dokumen pendukungnya kepada OJK serta tidak mengumumkan Informasi Tambahan dimaksud dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa efek dan situs web Perseroan, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum dimulainya masa penawaran yang direncanakan; (b) Dalam jangka waktu sejak dimulainya Penawaran Umum sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan membatalkan Penawaran Umum, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka 6 Peraturan No. IX.A.2; (c) Pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek; atau (d) Seluruh hak dan kewajiban para pihak telah dipenuhi sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dapat diakhiri pada setiap waktu sampai dengan diterbitkannya Informasi Tambahan dan/atau perbaikan atas Informasi Tambahan dengan cara memberikan pemberitahuan tertulis untuk mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Efek oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, apabila: a) Perseroan lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan Perseroan tidak melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki kelalaian itu dalam jangka waktu yang disepakati bersama dengan memperhatikan

125

peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan; dan b) terjadi suatu perubahan penting yang material atas keadaan keuangan Perseroan yang menurut pendapat Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan telah didiskusikan dengan Perseroan, dapat merugikan calon investor. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dapat diakhiri setiap waktu sampai dengan diterbitkannya Informasi Tambahan dan/atau perbaikan atas Informasi Tambahan dengan cara memberikan pemberitahuan tertulis oleh Perseroan mengenai niatnya untuk mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Efek kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, apabila Penjamin Pelaksana Emisi Efek lalai untuk memenuhi syaratsyarat dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Obligasi tidak melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk memperbaiki kelalaian itu dalam jangka waktu yang disepakati bersama sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Dalam jangka waktu sejak dimulainya Masa Penawaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Masa Penawaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan terjadi suatu keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu: a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut turut; b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No. IX.A.2. Keputusan Perseroan untuk menunda ataupun membatalkan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan Tahap II tersebut harus diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya melalui: a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional atau situs web Bursa Efek; dan b) Situs web Perseroan; selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah keputusan pembatalan Penawaran Umum tersebut. Apabila pada suatu waktu sebelum diterbitkannya Informasi Tambahan dan/atau perbaikan atas Informasi Tambahan terjadi Force Majeure, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Perseroan berhak untuk menunda Penawaran Umum atau mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain mengenai diakhirinya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah suatu atau lebih kejadian di bawah ini, yang dapat mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kewajiban-kewajiban dari para pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek: a) banjir, gempa bumi, gunung meletus, bencana gelombang pasang tsunami, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia atau adanya tindakan terorisme di dalam dan/atau di luar Indonesia, atau keadaan darurat atau bencana nasional atau internasional yang dapat mempunyai akibat negatif secara material terhadap Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap II; atau b) perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia pada umumnya dihentikan oleh instansi yang berwenang, yang dapat memberikan dampak negatif yang material terhadap minat investor untuk membeli Obligasi; atau c) terjadinya penurunan indeks harga saham gabungan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia pada tingkat tertentu, yang dapat memberikan dampak negatif yang material terhadap minat investor untuk membeli Obligasi; atau

126

d) terjadi krisis perbankan yang di akui oleh industri keuangan secara umum di Republik Indonesia yang dapat memberikan dampak negative yang material terhadap minat investor untuk membeli Obligasi; atau e) terjadi perubahan dalam bidang ekonomi, pasar modal dan moneter baik didalam maupun diluar Indonesia atau diberlakukannya peraturan di bidang valuta asing dapat mempunyai akibat negative secara material terhadap Penawaran Umum dan minat beli Obligasi; atau f) terjadi kegagalan dalam sistem administrasi dan transaksi efek di KSEI yang dapat mempunyai akibat negatif secara material terhadap Penawaran Umum. Dalam hal terjadi Force Majeure, maka pihak yang mengalami Force Majeure wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis mengenai terjadinya peristiwa Force Majeure tersebut selambatlambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal terjadinya Force Majeure kepada pihak lainnya secara tertulis mengenai terjadinya peristiwa Force Majeure tersebut disertai dengan buktibukti pendukungnya. Apabila tidak ada pemberitahuan mengenai peristiwa Force Majeure tersebut maka mengakibatkan Force Majeure tersebut tidak diakui oleh pihak lainnya. Kecuali sebagaimana ditetapkan pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, jika Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berakhir, maka Perseroan tidak wajib membayar imbalan-imbalan yang harus dibayarkan menurut ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. Perseroan bagaimanapun juga bertanggung jawab untuk pembayaran biaya-biaya yang harus mereka bayar atau bayar kembali kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek menurut Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan yang telah terhutang sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku. Jika terjadi pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sesuai ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka: a) Apabila uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal keputusan pembatalan tersebut. Apabila uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek, maka Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut. b) Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan ketentuan Perseroan telah menerima dana hasil Emisi dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dari segala tanggung jawabnya; c) Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke 3 (ke-tiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dihitung secara harian. d) Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perseroan dan/ atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

127

Pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek karena sebab apapun juga sesuai dengan yang tertuang di Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berlaku tanpa diperlukan keputusan suatu badan peradilan dan pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan ini melepaskan ketentuan dalam Pasal 1266, Pasal 1267 ayat (2) dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang diperlukan keputusan badan peradilan untuk pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek melepaskan semua tuntutan untuk ganti rugi berupa apapun juga, berkenaan dengan pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. 12. Lain-lain Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

128

XII.

KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap II Tahun 2015, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (“BRI”) bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM. BRI sebagai Wali Amanat telah terdaftar di Bapepam dan LK dengan No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996. BRI sebagai Wali Amanat menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. BRI tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah Obligasi yang diwaliamanati dan/atau tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Obligasi, sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Penerbit (Perseroan). BRI sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (due diligence) terhadap Emiten, dengan Surat Pernyataan No. B. 287-DIS/TCS/04/2015 tanggal 7 April 2015 sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-412/BL/2010 Peraturan Nomor VI.C.4 Tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang. 1. Riwayat Singkat Pada awalnya BRI didirikan dengan nama De Poerwokertosche Sparbank der Inslandsche Hoofden (Bank Penolong dan Tabungan bagi Priyayi Poerwokerto) atau Bank Priyayi yang didirikan oleh Raden Wiriadmadja dan kawan-kawan pada tanggal 16 Desember 1895. Seiring dengan perubahan jaman dan perkembangan keadaan, maka Anggaran dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. Setelah Indonesia merdeka, maka Pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan dan integrasi dari BRI, PT Bank Tani Nelayan Nederlansche Handel Mij (NMH) dengan bentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan disingkat BKTN berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) No. 41 tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960. BKTN tersebut selanjutnya diubah namanya menjadi Bank Negara Indonesia Unit II berdasarkan penetapan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1965. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 1968, maka Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural ditetapkan menjadi Bank Rakyat Indonesia. BRI berubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992. Dengan Akta No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, SH., Notaris di Jakarta, maka BRI diberi nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia atau disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155-1992 tanggal 15 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3a tahun 1992. Anggaran Dasar BRI tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, dan perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat di Akta No. 38 tanggal 24 November 2010 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar BRI No. AHU-AH.01.10-33481 tanggal 29 Desember 2010. 2. Permodalan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia No. 38 tertanggal 24-11-2010, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, telah ditetapkan Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split) dan Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia terkait dengan Pemecahan Nominal Saham.

129

Atas hal tersebut diatas, berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek per 31 Desember 2014, maka komposisi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh BRI menjadi sebagai berikut: Nilai Nominal Rp250,- per Saham Jumlah Lembar Jumlah Nilai Saham Saham (Rp)

Keterangan Modal Dasar - Saham Seri A Dwiwarna - Saham Biasa Seri B Jumlah Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Negara Republik Indonesia - Saham Seri A Dwiwarna - Saham Biasa Seri B Publik (masing-masing dibawah 5%) - Saham Biasa Seri B Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel

Persentase Kepemilikan Saham (%)

1 59.999.999.999 60.000.000.000

250 14.999.999.999.750 15.000.000.000.000

0,00 100,00 100,00

1 13.999.999.999 10.669.162.000 24.669.162.000 35.330.838.000

250 3.499.999.999.750 2.667.290.500.000 6.167.290.500.000 8.832.709.500.000

0,00 56,75 43,25 100,00

3. Pengurusan Dan Pengawasan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi BRI pada tanggal 31 Maret 2015 ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BRI tanggal 19 Maret 2015 yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 11/PT-GP/Ket/II/2015 adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama/Independen : Mustafa Abubakar* Wakil Komisaris Utama : Gatot Trihargo* Komisaris Independen : Fuad Rahmany* Komisaris Independen : Ahmad Fuad Komisaris Independen : Adhyaksa Dault Komisaris Independen : Sony Keraf* Komisaris : Vincentius Sonny Loho Komisaris : Jeffry W. Wurangian* Komisaris : Gatot M. Suwondo* Direksi Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur

: Asmawi Syam* : Sunarso* : Djarot Kusumayakti : Gatot Mardiwasisto : A. Toni Soetirto : Randi Anto : Susy Liestiowaty* : Zulhelfi Abidin* : Donsuwan Simatupang* : Haru Koesmahargyo* : Mohammad Irfan*

* Efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

130

4. Kegiatan Usaha Dalam rangka mendukung dan mengembangkan kegiatan usahanya, BRI juga melakukan penyertaan pada entitas anak sebagai berikut: Nama Perusahaan PT Bank BRISyariah PT Bank Agroniaga BRIngin Remittance Company, Ltd

Bidang Usaha Perbankan Perbankan Lembaga Keuangan Bukan Bank

Prosentase Kepemilikan (%) 99,99% 80,43% 100%

Tahun 2011, Nusantara Finance II Dalam rangka mengembangkan Fee Based Income dan pengembangan Pasar Modal di Indonesia, BRI saat ini melayani jasa Wali Amanat (Trustee), Agen Pembayaran (Paying Agent), Agen Jaminan (Security Agent), Sinking Fund Agent dan Jasa Kustodian. A. Jasa Wali Amanat (Trustee) Obligasi yang menggunakan Jasa Wali Amanat BRI posisi per 31 Maret 2015 adalah sebagai berikut: Telecommunication • Obligasi Indosat V tahun 2007 • Obligasi Indosat VI Tahun 2008 • Obligasi Indosat VII Tahun 2009 • Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009 • Obligasi Indosat VIII Tahun 2012 • Sukuk Ijarah Indosat V Tahun 2012 • Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 • Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 • Obligasi TBIG Berkelanjutan I Tahap 1 2013 Financial Company • Obligasi Berkelanjutan I ASF Tahap I Tahun 2012 • Obligasi Berkelanjutan I ASF Tahap III Tahun 2013 • Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap I Tahun 2013 • Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap II Tahun 2013 • Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap III Tahun 2014 • Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap IV Tahun 2014 • Obligasi XII ASF Tahun 2011 • Medium Term Notes III BFI Tahun 2015 • Medium Term Notes I Buana Finance Tahun 2013 • Medium Term Notes II Buana Finance Tahun 2015 • Obligasi Berkelanjutan I FIF Tahap I Tahun 2012 • Obligasi Berkelanjutan I FIF Tahap II Tahun 2013 • Obligasi Berkelanjutan I FIF Tahap III Tahun 2014 • Obligasi Berkelanjutan II FIF Tahap I Tahun 2015 • MTN I ICBC 2014 • Obligasi MFIN Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012 • Obligasi MFIN Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2014 • MTN II MFIN Tahun 2014 • Obligasi I PNM Tahun 2012 • MTN SAN F III Tahun 2012 • MTN SAN F IV Tahun 2013 • MTN SANF V Tahun 2013 • MTN SANF VI Tahun 2014 • MTN SANF VII Tahun 2015 • Obligasi SAN F Berkelanjutan I Tahap 1 2013

131

• • • • • • • • • •

Obligasi SAN F II Tahun 2012 Obligasi SAN F Berkelanjutan I Tahap II 2014 Obligasi SMF Berkelanjutan I Tahap I 2011 Obligasi SMF Berkelanjutan I Tahap II 2012 Obligasi SMF Berkelanjutan II Tahap 1 2012 Obligasi SMF Berkelanjutan II Tahap II 2013 Obligasi SMF Berkelanjutan II Tahap III 2014 Obligasi SMF Berkelanjutan II Tahap IV 2014 Obligasi TAF II Tahun 2012 Obligasi TAF III Tahun 2013

Infrastructure • Obligasi Jasa Marga JORR II Tahun 2005 Property & Construction • Obligasi I APLN Tahun 2011 • Obligasi II APLN Tahun 2012 • Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap I Tahun 2013 • Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap II Tahun 2014 • Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap III Tahun 2014 • Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap IV Tahun 2015 • MTN Adhi Persada Properti I Tahun 2015 Food & Beverage • Obligasi Fast Food Indonesia I Tahun 2011 • MTN Forisa Nusapersada II Tahun 2012 • Obligasi SAT Berkelanjutan I Tahap I 2014 Shipping • Obligasi APOL II Tahun 2008 • MTN Syariah Ijarah APOL II Tahun 2008 Entertainment • Obligasi I Global Mediacom Tahun 2012 Transportation • Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 Bank • Sukuk Mudharabah BNI Syariah I Tahun 2015 B. Jasa Agen Pembayaran (Paying Agent) Berkewajiban membantu Emiten melaksanakan pelunasan jumlah pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi dengan cara melakukan pembayaran-pembayaran atas nama Emiten menurut ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan Perjanjian Perwaliamanatan. Obligasi yang menggunakan Jasa Agen Pembayaran BRI dan masih outstanding sampai dengan saat ini sebagai berikut: • Obligasi Jasa Marga JORR II Tahun 2005

132

C. Jasa Agen Jaminan (Security Agent) Fungsi Agen Jaminan adalah membantu Wali Amanat dalam pengawasan nilai jaminan Obligasi, mendaftarkan jaminan kepada Kantor Fidusia setempat dan memelihara dokumen jaminan obligasi dengan baik. Obligasi yang menggunakan Jasa Agen Jaminan BRI per 31 Desember 2014 sebagai berikut: • Obligasi I Global Mediacom Tahun 2012 • MTN Adhi Persada Properti I Tahun 2015 • Obligasi Berkelanjutan I ASF Tahap I Tahun 2012 • Obligasi Berkelanjutan I ASF Tahap III Tahun 2013 • Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap I Tahun 2013 • Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap II Tahun 2013 • Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap III Tahun 2014 • Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap IV Tahun 2014 • Obligasi XII ASF Tahun 2011 Seri D • Medium Term Notes III BFI Tahun 2015 • Medium Term Notes I Buana Finance Tahun 2013 • Medium Term Notes II Buana Finance Tahun 2015 • Obligasi Berkelanjutan I FIF Tahap I Tahun 2012 • Obligasi Berkelanjutan I FIF Tahap II Tahun 2013 • Obligasi Berkelanjutan I FIF Tahap III Tahun 2014 • Obligasi Berkelanjutan II FIF Tahap I Tahun 2015 • Obligasi MFIN Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012 • Obligasi MFIN Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2014 • MTN II MFIN Tahun 2014 • MTN SAN F III Tahun 2012 • MTN SAN F IV Tahun 2013 • MTN SAN F IV Tahun 2013 • MTN SANF V Tahun 2013 • MTN SANF VI Tahun 2014 • MTN SANF VII Tahun 2015 • Obligasi SAN F Berkelanjutan I Tahap 1 2013 • Obligasi SAN F II Tahun 2012 • Obligasi SMF Berkelanjutan I Tahap 1 2011 • Obligasi SMF Berkelanjutan I Tahap II 2012 • Obligasi SMF Berkelanjutan II Tahap 1 2012 • Obligasi SMF Berkelanjutan II Tahap II 2013 • Obligasi SMF Berkelanjutan II Tahap III 2014 • Obligasi SMF Berkelanjutan II Tahap IV 2014 • Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap I Tahun 2013 • Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap II Tahun 2014 • Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap III Tahun 2014 • Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap IV Tahun 2015 • Obligasi I APLN Tahun 2011 • Obligasi II APLN Tahun 2012 • Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 • MY Bond of Tuban Petro D. Produk dan Jasa Lainnya Saat ini, BRI juga telah menjalani dan mengembangkan jasa Pasar Modal lainnya, antara lain: Jasa Trust & Corporate Services lainnya: • • • •

Jasa Agen Sinking Fund Jasa Agen Escrow Jasa Agen Konversi Jasa Arranger Sindikasi 133

Custodian Services Jasa Trustee 5. Kantor Cabang BRI Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional BRI terus meluas. Data per 31 Januari 2015 BRI memiliki kantor yang terdiri 1 (satu) kantor pusat, 19 kantor wilayah, 18 kantor inspeksi, 461 kantor cabang, 584 kantor cabang pembantu, 971 kantor kas, 1 kantor cabang khusus, 103 Sentra Layanan Prioritas, 5.293 BRI unit, 2.457 Teras BRI, 610 Teras keliling BRI, 31 Airport Lounge, 20.708 Agen BriLink, 1 kantor New York Agency, 1 kantor cabang Cayman Island, dan 1 kantor perwakilan Hongkong. 6. Perizinan BRI a. Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, perihal status BRI menjadi Perusahaan Perseroan b. Anggaran Dasar BRI No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, SH., Notaris di Jakarta c. Surat Tanda Terdaftar dari Bapepam dan LK No.08/STTD-WA/PM/1996, tanggal 11 Juni 1996, perihal Pemberian Ijin BRI sebagai Wali Amanat d. SK Bank Indonesia No. 5/117/DPwB24, tanggal 15 Oktober 2003, perihal Pemberian Ijin BRI sebagai Bank Devisa e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) BRI dari Pemerintah Propinsi DKI Jakarta Nomor 09.05.1.65.37895 tanggal 7 Maret 2011, masa berlaku ijin usaha s.d 11 Februari 2016 7. Tugas Pokok Wali Amanat Sesuai dengan Pasal 51 UUPM, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap II Tahun 2015, tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuanketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal. 8. Penunjukan, penggantian dan berakhirnya tugas Wali Amanat Berdasarkan Peraturan No. VI.C.4, ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut: a. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan; b. Penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab sebagai berikut: - Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut; - Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal; - Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan; - Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang; - Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya; - Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/ atau peraturan perundangundangan Pasar Modal; - Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; - Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. VI.C.3; atau - Diberhentikan oleh RUPSU sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

134

c. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat: - Obligasi telah dilunasi baik Pokok Obligasi, Bunga termasuk Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran; - Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo pokok Obligasi; - Setelah diangkatnya Wali Amanat baru. 9. Ikhtisar Laporan Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Berikut ini adalah kutipan dari Ikhtisar Laporan Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk per 31 Desember 2012, 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman& Surja, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk NERACA KONSOLIDASIAN (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Total Aset Total Liabilitas Total Ekutias Total Liabilitas dan Ekuitas

2012 551.336.790 486.455.011 64.881.779 551.336.790

31 Desember 2013 626.182.926 546.855.504 79.327.422 626.182.926

2012 22.682.538 1.177.034 23.859.572 5.172.192 18.687.380

31 Desember 2013 26.127.577 1.782.489 27.910.066 6.555.736 21.354.330

2014 801.955.021 704.217.592 97.737.429 801.955.021

LABA RUGI (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Laba (Rugi) Operasional Penghasilan Non Operasional Bersih Laba (rugi) Sebelum Pajak Beban Pajak Laba (Rugi) Tahun Berjalan Setelah Pajak Bersih

2014 28.364.415 2.494.658 30.859.073 6.605.228 24.253.845

RASIO-RASIO PENTING (dalam %) Keterangan

31 Desember 2013

2012

Capital Adequate Ratio (CAR) Return On Asset (ROA) Return On Equity (ROE) Net Interest Margin Non Performing Loan Ratio (Gross) Loan To Deposit Ratio

16,95 5,15 38,66 8,42 1,78 79,85

Alamat Wali Amanat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Divisi Investment Services Bagian Trust & Corporate Services Gedung BRI II lt.30 Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46 Jakarta 10210 Telp: (021) 5752362, 5752343, 5758130 Fax: (021) 5752444, 251031

135

2014 16,99 5,03 34,11 8,55 1,55 88,54

18,31 4,74 31,22 8,51 1,69 81,68

XIII. AGEN PEMBAYARAN Agen Pembayaran adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), berkedudukan di Jakarta yang telah ditunjuk sesuai dengan Perjanjian Agen Pembayaran. Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari Minggu atau hari libur lainnya maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya. Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telepon: (021) 5299 1099 Faksimili: (021) 5299 1199

136

XIV. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek di Indonesia berikut ini: PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK PT BCA Sekuritas

PT HSBC Securities Indonesia

PT Mandiri Sekuritas

Menara BCA Grand Indonesia, Lantai 41 Jl. MH Thamrin No. 1 Jakarta 10310 Tel: (021) 2358 7222 Fax: (021) 2358 7300/ 7250 www.bcasekuritas.co.id

World Trade Center, Lantai 4 Jl. Jendral Sudirman Kav. 29 – 31 Jakarta 12920 Tel: (021) 2927 7080/ 3048 7580 Fax: (021) 521 1043 www.hsbc.co.id

Plaza Mandiri, Lantai 28 Jl. Jend Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta 12190 – Indonesia Tel. (021) 526 3445 Fax. (021) 526 3507 www.mandirisekuritas.co.id

137


PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN YANG TELAH MENJADI EFEKTIF

Recommend Documents