DAERAH PTMgnNGUNAN
RuangKawasan Pesisir, Laut Penataan Kecil,sertaHubungan danPulau-pulau denganPenataanRuangWlayah
HerryDarwantodanDwiagusStepantorox Pendahuluan 1. Dalam kawasan pesisir terdapat berbagai bentuk tipe ekologis, seperti terumbu karang, hutan mangrove, pantai berpasir dan berbatu, sampai suatu kedalaman tertentu di landas kontinen. Komponenkomponen abiotrk bergabung dengan komponen biotik membentuk suatu sistem kehidupan yang memberikan dukungan kehidupan bagi masyarakat manusia. 2. Suatu kawasan pantai dapat memiliki semua komponen abiotik dan biotik yang menunjukkan keanekaragaman biologis yang tinggi, suatu kawasan pantai lain hanya terdiri dari batu-batu saja yang terjal dan berombak keras dan hanya memberi kehidupan yang terbatas. 3. Dalam suatu ekosistem pantai setiap komponen merupakanbagian tak terpisahkan dari yang lain, saling mendukung dan interdependen. Masyarakat di pesisir berinteraksi dengan sistem pendukung tersebut, dan kualitas hidupnya erat dengan kualitas ekosistem yang mendukungnya. Lautan dan pesisir menjadi satu sistem yang saling terkait dan media air laut menjadi pemersafunya. 4. Pantai kepulauan Indonesia yang panjangnya lebih dari 80.000 km didiami oleh berbagai kelompok masyarakat, mulai dari yang paling padat dan berane-
* Dr. Heny Darwanto adalah Kepala Biro Penataan Ruang, P e r t a n a h a n ,d a n L i n g k u n g a n H i d u p B a p p e n a s ; d a n I r . D w i a g u s Stepantoro adalah Staf Sekretariat Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional(BKTRN) Bappenas.Pokok-pokok pikiran dalam tu'lisanini pernahdisampaikanpada Lokakarya PendekatanPenataanRuang dalam Menunjang PengembanganKawasan Pesisir,Laut dan Pulau-pulauKecil yang diselenggarakanoleh DepartemenKelautan dan Perikanan di .lakartapada tanggal 10 Oktober 2000-red.
20
karagam sumber kehidupannya seperti daerah perkotaan atau pelabuhan, sampai pada kelompok masyarakat yang hidup dari satu jenis sumber penghasilan dari laut yaitu masyarakat tradisional. Adapula kelompok masyarakat yang tinggal di daerah pesisir, tetapi tidak memperoleh sumber kehidupannya dari laut. 5. Sampai sekarang banyak di antara kita yang belum menyadari pentingnya sumber daya pesisir, Iaut dan pulau-pulau kecil bagi pembangunan terutama pembangunan di tingkat lokal, padahal kawasan tersebut merupakan lokasi utama bagi kegiatan-kegiatan beberapasektorpembangunanantaraiain: (1) penkanan budidaya maupun tangkapan; (2) pariwisata bahari dan pantai; (3) industri maritim seperti perkapalan; (4) pertambangan seperti minyak, gas, timah dan galian lainnya; (5) perhubungan laut dan alur pelayaran; dan yang paling utama adalah (6) kegiatan konservasi laut dan pesisir seperti mangrove, terumbu karang, dan biota laut lainnya. 6. Kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di segala pelosok dunia dalam sejarahnya telah menjadi salah satu kawasantempat eksploitasi sumber daya alam secara besar-besarankarena kandungan sumber daya alamnya yang kaya. Pemanfaatansumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang intensii optimal dan terkendali selain dapat mendorong adanya pertumbuhan ekonomi lokal yang tinggi juga dapat memberikan efek keuntungan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat pesisir, yang ironisnya pada saat ini sebagianbesar masih berada di bawah garis kemiskinan. 7. Oleh karena itu, apabila sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil akan menghidupi suatu
No.21, September/Oktober 2000 PEMBANGUNAN, PERENCANAAN
PrN/enNrcuNAN onrnnH kelompok masyarakat maka hubungan antara masyarakat dengan pesisir, pantai dan pulau-pulau kecil dengan lautnya menjadi bagian yang penting untuk diperhatikan. Masyarakat pesisir nelayan tradisional merupakan kelompok masyarakat yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaanpesisir, laut dan pulau-pulau kecil.
.
.
Pengelolaan TerpaduKawasanPesisir, Laut, dan Pulau-pulauKecil 8. Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan, adalah: . Adanya perbedaan kepentingan yang cenderung menjurus ke konflik kepentingan antar sektoral dan stakeholders lainnya. Konflik kepentingan ini tidak hanya terjadi antar sektoral dalam pemerintahan tetapi juga dengan masya-
.
sehingga kecenderungan dari pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan bersifat multi-use. Di dalam kawasan pesisir dan lautan terdapat beberapa ekosistem dan mempunyai keterkaitan secaraekologis baik itu antar ekosistemdi lahan atas, laut lepasmapun di dalam kawasanpesisr itLrsendiri. Di dalam kawasan pesisir dan lautan terdapat lebih dari satu kelompok masyarakat pengguna ruang dan manfaat dari sumber dayayangada di wilayah tersebut dengan latar belakang keahlian, ketrampilan dan kesenanganbekerja yang berbeda. Sifat dari kawasanpesisir dar-rlautan itu sendlri yang pada umumnya merupakan sumberdayamilik bersama yang dapatdiasesoleh semuaorang (open acces).
1 1 . Pengelolaankawasan pesisir dan lautan yang
terpadu ini menuntut adanya one plan rakat setempat dan pihak swasta. and one managemenl serta perlunya Lemahnya kerangka hukum dalam perhatian yang lebih besar bagi aspek Pengelolaan hal pengaturan sumber daya pesikeberlanjutan bagi berbagai kegiatan kuwasanpesisir sir dan iautan, sertaperangkat hupembangunan dalam pengoptimalan kum untuk penegakannyamenyepemanfaatan sumber daya pesisir dan dan lautun yang babkan masih banyaknya pemanlautan yang mengintegrasikan atau terpadu ini faatan sumberdaya ini yang tidak memperhatikan segala aspek ekologis, terkendali. Juga tidak adanya kernenuntut ekonomis dan sosial. kuatan hr-rkumdan pengakuan teradanya one plan hadap sistem-sistem tradisional Konsepsidan Pengertian and one serta wilayah ulayat laut dalam PenataanRuang pengelolaan sumberdaya pesisir 12. Pada dasamya, penataan rLldan lautan. ang bertujuan untuk terselenggaranya . Masih minimnya keikutsertaan penataan ruang yang berwawasan lingmasyarakatpesisir dalam pengelokungan, terselenggaranya pengaturan peiaan sumberdayapesisir dan lautan. Tidak mengmanfaatan ruang pada kawasan lindung dan budidaya, herankan apabila masyarakat tidak mempunyai tercapainyapemanfaatanruang yang berkualitas. Upaya rasa memiliki terhadap pesisir dan lautan yang penataan ruang ini juga dilakukan untuk menciptakan lestari serta pemahaman tentang pentingnya nilai pembangunan yang berkelanjutan yang sangat penting ekonomis dan non-ekonornis dari keberadaan dalam kaitannya denganpertumbuhan ekonomi. pesisir dan lautan yang perlu dijaga. 13. Penataanruang seca.raulnum memiliki pengertian sebagai suatu proses yang meliputi proses peren9 . Tujuan dari pengembanganpotensi sumberdaya canaan,pelaksanaan atau pemanfaatan tata ruang dan pesisir dan lautan tidak akan tercapai selamakonflik dan pengendalianpelaksanaanatau pemanfaatanruang yang permasalahantersebutmasih dibiarkan. Konsep pengelo- harus terkait satu sama lain. Jadi di dalam penataanruang laan sumberdaya pesisir dan lautan yang menjarnin terkandung pengertian mengenai tata ruang. terhindamya konflik dan permasalahan tersebut yaitu 14. Berdasarkan konsepsi penataan ruang tersekonseppengelolaanpesisir dan lautan terpadu. but, maka di dalam UU No. 24 Tahun 1992 tentang 10. Pendekatan keterpaduan dalam pengelolaan Penataan Ruang disebutkan bahwa penataan mang dan pemanfaatan kawasan pesisir dan lautan didasari adalah suatu upaya untuk mewujudkan tata ruang yang pada pemahaman bahwa: terencanamelalui suatu proses yang meliputi peren. Kawasan pesisir dan lautan itu sendiri di dalamnya canaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan terdapat berbagai macam sumber daya alam, serta ruang yang satu sama lainnya merupakan satu kesatuan yang saling terkait. berbagai macam kegiatan budidaya dan produksi
.::l:-.'T::.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, No. 21,September/Oktober 2000
21
-=PrrvaANGUNAru onrRnH Kawasan pesisir, laut dan pulaupulau kecil telah menjadi tempat eksploitasi sumber daya alant besarbesaran.
15. Penataan ruangdalamberbagaitingkatpeng- kan hasil dari suatuprosesyang mengalokasikan aturanitu dituntutuntukmemainkanperanyangpositif obyek-obyekfisik dan aktivitaske suatukawasandi dan efektif dalarn mencapaitujr"ranmewujudkan suatuwilayah.Wawasansistemtata rllang ini berdakualitashidup yang lebih baik untuk semuamanusia sarkanpada kerangkakonsepsualyang kesemuanya Indonesia,sekarangdan di masadatang,danpadasaat menekankanpada adanyakaitan antaratiga proses yangsamajuga mendukunngtercapainyapertumbuhan yangsalingbergantungan. ekonomi yang tinggi dalam menghadapipersaingan Pertama,prosesyang mengalokasikan aktivitaspada yangsemakinkerasdi masadepan. suatukawasansesuaidenganhubunganfungsional 16. Penataanruang yang dapat disederhanakan tertentu. menjadi aktivitas mengamhkankegiatanpembangunan Kedua, prosespengadaanatauketersediaanfisik yang yangdilal,ukanolehpemerintahdanmasyarakattermasuk menjawab kebutuhan akan ruang bagi aktivitas duniausaha,bukanlahsuatutujuan,melainkanalatunhrk seperti untuk tempat bekerja, tempat tinggal, mencapaitujuan. Dengan demikian, kegiatanpenataan transportasidan komunikasi.Prosesini seperti ruang tidak boleh berhentidengandi-Perda-kannya pengadaanbangunanjalan, utilitas umum dan rencanatataruangkebupaten,tetapipenataanruangharus sebagainyaakan merupakankendalabagi proses merupakanaktivitasyangterusmenerusdilakukanuntuk pengalokasianaktivitas tersebut.Dalam hal ini mengarahkan masyarakatsuahrwilayahmencapaitujuanprosespengalokasianaktivitas akan ditentukan tujuanpokoknyasepertimelakukanpekerjaan,berumah oleh ketersediaansumber daya alam dan buatan, Iangga,dan berekreasi,termasukpula kegiatanuntuk sertakondisi fisik di wilayah tersebut. memenuhikebutuhanspiritual seperti menikrnati kein- Ketiga, dalam prosespengadaandan pengalokasian dahanalamdantempat-tempatbersejarah. talanan ruang ini, kaitan anlara bagian-bagian 17. Usahapenataanruang diperlukan untuk mepermukaanbumi, tempatberbagaiaktivitas dilanyelenggarakanpengaturanpemanfaatanruang agar kukan,'denganbagian atasruang (angkasa)serta tercapaipembangunanyang optimal, serasi dan ke bagian dalam yang mengandungberbagai berkelanjutan.Melalui perencanaantata ruang dapat sumberdaya perlu dilihat dalam wawasanyang diwujudkan kesatuanruang untuk mencapaiketahanad integratif. nasionalyang tangguh,dan untuk menciptakanlingkunganhidup yang berkualitasbagi manusiamaupun 19. Jadi berfungsinyasuatu tatananruang akan makhluklainnya,sekarangmaupllnyangakandatang. sangatditentukanoleh komponen-komponen pemben18. Strukturtata ruang padahakekatnyamerupa- tuknyayangmerupakanpengejawantahan dari tatanan 22
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, No.21, September/Oktober 2000
aktivitas. Dengan kata lain, penataan ruang merupakan proses pengalokasian aktivitas atau kegiatan yang pada dasarnya kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari perkembanganekonomi. Penataan Ruang sebagai Alat dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir, Laut, dan Pulau-pulau Kecil 20. Untuk menjamin fungsi dan pemanfaatan dari kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang optimal dan berkelanjutan, kegiatan pengelolaan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil harus ditekankan pada upaya menjaga keseimb angan arftarapemanfaatan dan pelestarian wilayah tersebut. Rencana tata ruang merupakan rambu-rambu yang merupakan salah satu faktor yang dapat menghindarkan maupun mengantisipasi permasalahan-permasalahanpemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Berkaitan dengan hal tersebut, peranan tata ruang pada hakekatnya dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya secaraoptimal dengan sedapatmungkin rnenghindari adanya konfl ik p emanfaatan sumber daya sehinggatujuan dari pengelolaankawasanpesisir, laut, dan pulau-pulaukecil dapattercapai. 21 . Kattan antara sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam suatu ruang sangat erat, bahkan merupakan kesatuan yang tidak dapat terpisahkan satu sama lain. Dalam hal ini ruang yang tidak mengenal batas wilayah, meliputi komponen-komponen ruang darat,laul, dan udara, sementara itu sumber dayaalam yang terkandung dalam ketiga komponen tersebut meliputi komponen-komponen yang beranekaragam. Seiring dengan meningkatnya aktivitas dan penggunaan sumber daya alam karena meningkatnya kebutuhan manusia akan sumber-sumber tersebut, maka pengaturan penggunaan sumber-sumber daya alam tersebut perlu mendapat perhatian yang serius, mengingat sebagaibesar sumber daya alam yang ada merupakan sunrber daya yang tidak terbaharukan. Kegiatan penataanruang yang secaraLlmum mengacu pada UU No. 24 Tahun 7992, merupakan solusi yang tepat dalam kaitamya denganpengelolaandan pemanfaatan sumber dayaalam. 22. Untuk tujuan perencanaan secara praktis, kawasan pesisir, laut,dan pulau-pulau kecil merpakan kawasan khusus/spesial,memiliki karaktenstik unik dan dengan batas-bataskawasan yang sering ditentukan berdasarkanpermasalahanspesifik yang perlu ditangam. 23. Berkaitan dengan hal tersebut, peranan tata ruang pada hakekatnya dirnaksudkan untuk mencapai pemanfaatan surnberdaya optimal dengan sedapat
mungkin menghindari konflik pemanfaatan sumberdaya, serta dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup serta meningkatkan keselarasan perkembangan antara kawasan di dalam kawasan pesisir dan kawasanlain yang terkait di sekitamya. 24. Pendekatan penataan ruang ini merupakan pendekatanpengelolaan ruang yang harus merlamin adanya kepentingan sektoral yang terakomodir dan tenntegrasi dan dalam prosesnya (perencanaan,pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan) didukung oleh keterlibatan masyarakat serta didukung oleh sistem kelembagaan yang mengarah pada adanya forum komunikasi yang kuat antar stakeholders. 25. Kegiatan penataan ruang dapat dipilah ke dalam ti ga proses yaitu perencanaan, pemanfaatan tala ruang dan pengendalian pemanfaatan.
PerencanaanTata Ruang Kawasan pesisir, Laut, dan Pulau-pulau Kecil 26. Secaru umum perencanaan tata ruang adalah suatu proses penyusunan rencana tata ruang untuk meningkatkan kualitas lingkurngan hidup dan lranusianya serta kualitas pemanfaatan ruang yang secara struktural menggambarkan keterikatan fungsi lokasi yang terpadr"r bagi berbagai kegiatan.Perencanaantata ruang dilakukan melalui proses dan prosedur penyllsunan serta penetapan rencana tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (UU No. 24 Tahun l992,Pasal13 ayat l). 27. Rencanatataruang merupakan sllatu rencana yang mengikat semua pihak, yang berbentuk alokasi peruntukan ruang di suatu wilayah perencanaan. B entuk tata ruang pada dasarnya dapatberupa all o kasi letak, luas, dan atribut lain (misalnya jenis dan intensitas kegiatan) yang direncanakan dapat dicapai pada akhir periode rencana. Selain bentuk tersebut. tata ruang juga dapat berupa suatu prosedur belaka (tanpa menunjuk alokasi letak, luas, dan atribut lain) yang harus dipatuhi pleh para pelaku pengguna ruang di wilayah rencana.Namun tata ruang dapat pula terdiri atas gabungan kedua bentuk di atas, yaitu terdapat alokasi ruang danjuga terdapatprosedur. 28. Tujuan pengelolaan tata ruang di kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dapat tercapai dengan melalui perencanaantata ruang yang di dalamnya meliputi upaya-upaya: . Menemukenali kebutuhan dan urgensi akan adanya upaya perbaikan pengelolaantata ruang kawasan pesisir. . Mengumpulkan informasi dan data yang dibutuhkan meliputi data fisik, ekonomi, dan sosial sehins-
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, No, 21, September/Oktober 2OOO
23
I-
TEMBANGUNAN ga dapat memberikan gambaran karakteristik kawasanpesisir tersebut. Mempersiapkan model dan mekanisme pelibatan masyarakat dalam kegiatan penataan ruang di kawasanpesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Menentukanprioritas pemecahanmasalah. Melakukan analisafeusibility terhadap kemungkinan pembangunan ekonomi yang baru. M e m p e r t i m b a n g k a n b a t a s - b a t a sp e n g e l o l a a n kawasan. Melakukan identifikasi stakeholder yang terkait, analisa dan kajian terhadap kapasitas kelembagaan serta membangun mekanisme koordinasi antar badan dan stakeholder. 29. Pada akhirnya, rencana tata ruang kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil menjadi suatu hasil dari proses analisis yang memberikan arahan kepada pemerintah (terutama daerah) dalam hal penentuan prioritas, trade-offs,permasalahandan pemecahannya, yang memelihara ke seimbangan antara perlindungan terhadap ekosistem yang bernilai tinggi dan pembangunan ekonomi. 30. Dengan renc ana tata r oang y ang ada, ke giatanl r,rsahapengelolaan dan pemanfaatankawasan pesisir, Iaut dan puiau-pulau kecil dapat lebih terarah secara spasial dengan tetap menjaga fungsi dari kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil tersebut.Untuk itu, sangat penting untuk menjadikan rencana Iata ruang sebagaipedoman dalam pelaksanaanprogram-progmm pembangunan,pengelolaan,pengamarlan,eksploitasi, serta pemeliharaan kawasan pesisir, laut dan pulaupulau kecil sertadaerah sekitamya.
Pemanfaatan Ruang 3 i. Yang dimaksud dengan pemanfaatan ruang adalah rangkaian program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang. Menurut UU No. 24 Tahun 1992 tentang PenataanRuang, Pasal 15, pemanfaatanruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya, yang didasarkan atas rencana mta ruang. 32. Sedangkan dengan rencana tata ruang yang ada kegiatan/usaha pengelolaan dan pemanfaatan kawasanpesisir, laut dan pulau-pulau kecil dapat lebih terarah secaraspasial dengan tetap menjaga fungsi dari kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil tersebut. Untuk itu, sangat penting untuk menjadikan rencana tata ruang sebagai pedoman dalam pelaksanaan pro-
.,^
gram-program pembangunan, pengelolaan, pengamanan, eksploitasi, serta pemeliharaan kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dan daerah sekitamya. 33. Dalam rangka pencapaiansasaranpengaturan pemanfaatanruang di kawasanpesisir, laut dan pulaupulau kecil, dapat dirumuskan perangkat insentrf dan disinsentif untuk mengarahkan sekaligus mengendalikan perkembangan dan perubahan fungsi kawasan dan dikembangkan secara sektoral maupun lintas sektoral. Perangkat insentif tersebut bertujuan memberikan rangsanganterhadap kegiatan yang menuryang fungsi kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dan sesuai/seiringdengan tujuan penataan ruang yang dijabarkan dalam rencana tata ruang. Sedangkan perangkat disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang atau yang bersifat merusak atau mengganggu kelestarian lingkungan kawasanpesisir, laut dan pulau-pulau kecil. 34. Program-program pembangunan dalam rangka pemanfaatanruang di kawasan pesisir, laut dan pulaupulau kecil menjadi sangatefektif apabila: . Kebijakan-kebijakan yang ditindaklanjuti oleh program-programtersebuttergambardenganjelas dan bukan utopia. . Tujuan dan progftrm secarakeseluruhan serla tujuar-rh-rjuandari sub-sub prog:am terartikulasi denganjelas dan tergambar secarakuantitatif atau terukur. . Instansi terkait mempunyai penugasanyang jelas secara bertanggung jawab dan bertanggung gugat (accountable) . Sumber daya manusia dan pendanaan yang mencukupi dalam implementasi prograrn . Masyarakat di kawasan tersebut sadar secara penuh akan pentingnya penataanruang kawasan pesisir, Iaut dan pulau-pulau kecil sertatujuan dari kebijakan dan program-program yang disepakati bersama. . Sumber daya pendukung yang mencukupi dalam kegiatan pernantauan,evaluasi dan penertiban 35. Beberapaprogram pembangunandalam rangka pemanfaatan ruang di kawasan pesisir, laut dan pulau-pulaukecil misalnya adalah: . Perlindungan sumberdaya alam, termasuk lahan basah, daerah genangan, estuari, pantai, daerah berbukit pasir, habitat ikan dan biota laut, yang semuanya terdapat di kawasan pesisir dan lautan. . Pengelolaanpengembanganpesisir untuk memtnimasi hilangnya kehidupan dan bapgunan yang disebabkan oleh pembangunan yang sembarangan
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, No 21,September/Oktober 2000
PrMenNrGuNAN DAERAH,,di kawasan rawan banjir, rawan erosi, rawan sanaanpemanfaatanruang di sekitardanaur/waduk, bahayageologisdan gelombangbadai dan di area baik yangsesuaimaupunyangtidak sesuaidengan yang cenderungterpengaruhdanrentankerusakan rencanatataruang.Kegiatanpelaporandilakukan olehkenaikantingkatpermukaan,penurunanlahan secaraberkala oleh instansisektoralyang berdanintrusiair laut. kaitandanberwenang.Kegiatanpelaporanini juga . Penjaminanaksespublik terhadappesisir untuk dapatdilakukan oleh masyarakatsebagaikontrol keperluanrekreasi. sosial (masyarakatdapat berperanserta dalam . Pemberiankesempatankepadamasyarakatdan . kegiatanpenataanruang sesuaidenganPPNo. 69 institusipemerintahandaerahdalampengambilan Tahun 1996tentangPelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta keputusanmenyangkutpengelolaankawasan pesisirdanlautan. masyarakatdalam PenataanRuang). Hasil pela. Pengelolaanpengembangankawasanpesisir dan poran dapat ditindaklanjuti dangankegiatan lautan untuk meningkatkan,meryagadan mempemantauan. perbaiki kualitas air pesisir dan melindungi . Kegiatan pemantauan dilakukan untuk mesumberdayaalamdanpenggunaanairyangada. ngamati, mengawasi, dan memeriksa ketidak . Perbaikanlingkunganperkotaanpantai dan pelasesuaianatau kesesuaianpelaksanaankegiatan buhan dan perlindungan terhadap lingkungan pemanfaatanruangdenganrencanatataruangserta sejarah,kultur, pemandangan yangindah. perubahankualitastataruangdanlingkunganyang . Perencanaansecarakomprehensif, konservasidan tidak sesuaidenganrencanatata ruang.Kegiatan pengelolaanbagi kehidupanbiota laut termasuk pemantauanini merupakan tindak lanjut dari perencanaanuntuk penempatanfasilitas pengenpelaporanterhadappenyimpangandari rencana dalian polusi dan budidayaperairandalam katata ruang sebagaiakibat dari berubahnyafungsi pesisir wasan danlautandankoordinasiyanglebih ruangdanpemanfaatan ruang. . baik antarpemerintahandaerahinstansilainya. Kegiatan evaluasi merupakanusahamenilai . Pertimbanganprioritas yang diberikan untuk kemajuan kegiatan pemanfatanruang dalarn penggunaanyang bergantungpada pesisir dan mencapaitujuanrencanatataruang. prosespengaturanpenempatanfasilitashankam, energi,budidayaperikanan,rekreasi,pelabuhar-r yangdimaksuddenganpenertiban 38. Sedangkan perhubungan lokasi dan dan kegiatankomersildan adalahusahauntuk mengambiltindakanagar pemanindustri di dalam dan sekitar kawasandimana faatan ruang yang direncanakandapat terwujud dan pembangunan tersebuttelahada. terjaga. Kegiatan penertiban merupakan upaya pengambilantindakan berupa pengenaansanksi bark Pengendalian PemanfaatanRuang berupa sanksi administrasi(pembatalanizin. pen36.Menurut Pasal 18 UU No.24 Tahun 1992 cabutanhak), sanksiperdata(pengenaan denda,ganti tentang Penataan Ruang, pengendalian pemanfaatan rugi dll.), sanksipidana(penahanan/kurungan). ruang diselenggarakanmelalui kegiatan pengawasan 39. Selainkeduakegiatantersebut,hal lain yang dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang. Untuk mutlakperludilakukanadalahpengaturanlebihlar1ut menjamin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan renaanatataruangke dalamaturanaturanhukum yang rencana tata ruang yang telah dibuat terutama untuk mengikat.Dalam peraturantersebutdisebutkanketenkawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, maka tuan-ketentuan nnci yangmengaturbagaimanarencana harus dilakukan kegiatan pengendalian pemanfaatan tataruangditetapkantermasuksanksi-sanksinya. ruang di kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dengan rutin dan intensrf. 37. Yang dimaksud dengan pengawasan adalah usaha untuk men1aga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, kegiatan pengawasan dilakukan melalui mekanisme: . Kegiatan pelaporan meliputi kegiatan memberikan informasi secaraobyektif mengenai pelak-
Kebijakan Penataan Ruang Nasional dalam Pengelolaan Ruang Kawasan
Pesisir,Laut, dan Pulau-pulauKecil 40. Sampai saat ini telah terdapat beberapa perangkat kebijakan penataanrllang yang terkait dengankawasanpesisir,laut dan pulau-pulaukecil, diantaranyaPasal9 UU No. 24 Tahln 1992 tentang PenataanRuangyangmenyatakanbahwa: "Penataanruang wilayah Propinsi dan wilayah
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, No. 21, September/Oktober 2000
25
Kabupaten{l(otadisampingruangdaratan,juga mencakup ruanglautandanruangudarasampaibatastertentu yangdiaturdenganperaturanperundang-undangan."
RencanaTata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi
46. PemerintahDaerahPropinsi yang memiliki disebutkan kewenanganotonomiterbatassebagaimana 1999, berwenang dalam No. 22 Tahun tentang dalam UU 32 Tahun 1990 41. Dalam KeppresNo penataan propinsi daerah ruang PengelolaanKawasanLindung mengaturantaralain menetapkankebrjakan kriteria untuk menetapkangaris sempadanpantai, yang meliputi pengelolaandan perencanaanpemsebagaiupayamelindungi kawasanpesisir dan lautan bangunanyang bersifat lintas daerahkabupaten/kota, dari pemanfaatanyang merusak dan mengabaikan seperti wilayah aliran sungai,hutan lindung, serta kawasanpesisir,laut dan pulau-pulaukecil. Keweumum. kepentingan pusat nanganPemerintahDaerahPropinsidalampengelolaan ini ditingkat pada saat itu 42. Disamping sedangdilakukan penyusunanRUU PenataanRuang kawasanlaut adalahpada rentang wilayah yang Laut, yang memuat rambu-rambuyang perlu diper- berjarak 4-12 mll ditarik dari garispantai. ruangmenca47. Padatingkatpropinsi,penataan hatikanolehpemerintahdanmasyarakatdalammemankup hal-hal sebagaiberikut: ketentuandan peraturan faatkankawasanpesisirdan lautan.Sementaraitu UU No. 22 Tahun 1999tentangPemerintahDaerah,fungsi yang berlaku untuk wilayah propinsi, kebijakan dan ruangnya(dalamketerkaitansistemyang luas) diatur programpokok sesuaidengankewenanganPemerinath tanggungjawab dan Propinsi,standardanpanduan(guidelines)yangsesuai olehUU No.2411992sedangkan wewenangpengelolaannyasebagianwilayah diatur dengankarakterfisik, sosialdanbudayapropinsi. oleh UU No. 22 Tahun 7999 tentans Pemerintahan RencanaTata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah
KabupateniKota RencanaTata RuangWilayah Nasional
(RrRwN)
43. Ruang wilayah negara kesatuan Republik lndonesia dengan letak dan kedudukan yang strategis sebagai fiegara kepulauan merupakan sumber daya alam yang perlu dikelola secara terkoordinasi dan terpadu dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan dalam pola pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. 44. Sehubungan dengan hal tersebut, dan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, maka pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) merupakan pedoman perumusan kebijakan pokok pemanfataan nrang wilayah nasional. 45. Dalam RTRWN yang baru, sebagai revisi terhadap RTRWN 1997 tersebut, perlu dicantumkan prinsip-prinsip penataan ruang kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Prinsip-prinsip ini diturunkan dari kebijakan nasional mengenai penataan ruang atau pengelolaan kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang mungkin dimuat dalam Undang-Undang Penataan Ruang yang direvisi, atau Undang-Undang Penataan Ruang Wilayah Laut yang saat ini sedang dirumuskanolehBKTRN:
26
48. Secara lebih rinci, fungsi penataan ruang pemerintah daerahkabupatenlkota adalah meryLrsun arahan, tujuan dan kebijakan penataan ruang; merumuskan stnrktur dan proses-prosespenataanruang; menentukan peraturanhukLrmmengenai produk dan prosespenataan **g; mengkaji dan mengesahkan rencana tala ruafig kawasan-kawasan; membuat sistem impiementasi rencana tata ruang; dan membentuk dukungan informasi untuk penataan ruang yang dilakukan oleh masyarakat maupun institusi pemerintah. 49. Materi kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten{
No. 21, September/Oktober 2000 PEMBANGUNAN, PERENCANAAN
an rencana tata ruang kawasan dan cakupannya. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ini, sebagaimana jr"iga rencana tata ruang wilayah nasional dan propinsi, tidak harus memuat petayang menunjukkan lokasi persisnyaelemen-elemenrencanatata ruang. Rencana tata ruang kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil baru perlu disusun untuk skala kawasan, yaitu wilayah di dalam daerah kabupaten atau kota. Rencanatata rllal-lgkawasanpesisir, laut dan pulau-pulau kecil merupakan bagian dari rencana pengembangankawasan yang lebih hias yang meliputi rencana tata ruang kawasan darat, rencana transportasi. rencana prasarana, rencana perurnahan, d11.Cakupan rencana tata ruang kawasan pesisir, laut dan pulaupulau kecil mengandurrg uraian mengenai tujuan, s a s a r a n ,k e b i j a k a n d a n b a t a s a n l o k a s i k a w a s a n kawasan yang lebih mikro. Penentuan kawasan ini periu didasarkanatas suatu riset terlebih dahulu.
Penutup 52. Seperti telah disebutkan sebelumnya, pendekatan penataan ruang dalarn pengelolaan kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecii diharapkan mampu menghasilkan rencana-rencana tata rlrang kawasan pesisir, lar"rtdan pulau-pulau kecil yang metnpunyai daya antisipasi tinggi terhadap perkembangan dan tidak kalah cepat dengan kebutuhan pembangunan di kawasan tersebut.Disanrping itr: harus bersifat realistik operasional dan benar-benar mampu berfungsi sebagai instrumen koordinasi terhadap progmm program pembangunan dari berbagai sumber pendanaan. 53. Rencana tataruang kawasan pesisir, laut dan pulau-pulaukecil hendaknya juga dilihat sebagaiaspek prosedural dalam penyelenggaraan pernbangunan sebagai kegiatan yang dapat menunjang tercapainya pembangunandi kawasanpesisir, laut sasaran-sasaran dan pulau-pulau kecil dengan mewujudkan mekanisme proseduryang lebih tepat dan efektif. 54. Penataanmang di kawasan pesisir, laut dan pulau-pulaukecil juga memberikan peluang yang lebih luas dalam meningkatkan peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan. Di lain pihak adanya Llpaya-upayauntuk rnemasyarakatkan pengertian penataanruang bagi seluruirpelaku pembangunanagar tidak terjadi kesalahan interpretasi atau terdapat harapan-harapan yang tidak sesuai dengan tingkat kedalaman maupun isi dari tiap-tiap tingkatan penataan ruang. Keberhasilan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang trdak terlepas dari dukungan kelembagaan dan personil yang mewadahinya. Oleh
karena itu, peningkatan kemampuan maupun penyempumaan kelembagaan perlu tems dilakukan. Hal ini perlu didukung oleh peningkatan sumber daya manusla khususnya yang terlibat dalam penyusunan rencanatata ruang, misalnya melalui sertifikasi para ahli yang terlibat dalam penyusunan rencana tata ruang. 55. Dengan pengertian tersebut maka pengelolaan tata ruang kawasanpesisir, laut dan pulau-pulau kecil, yang mencakup tataguna sumberdaya alamnya, termasuk tataguna lahan, harus merupakan bagian tak terpisahkan dari sistim pengelolaan pembangunan nasional dan regional, yang memiliki visi masa depan y a n g j e l a s d a n t a h a p a n p e n c a p a i a n t u . ; u a ny a n g konsisten. 56. Tahap awal dari semua ini adalah penyamaan persepsimengenai konsep tataruang kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang kemudian diikuti dengan konsep keq'asamadan bukan konsep persaingan antar sektor untuk kinerja yang lebih unggul dalam pembangunan. 57. Harapan kita semua agar berbagai kajran menuju ke operasionalisasisistim penataan ruang di kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dapat dikembangkan lebih cepat untuk meningkatkan kinerja pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. 58. Dalam pembangunandaerah dengan era otonomi daerah yang semakin luas, peran pemerintah daerahkabupaten4
2000 No. 21, September/Oktober PEMBANGUNAN, PERENCANAAN
2l
