JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 1, No. 1, (2012) 1-6
1
Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh di Wilayah Kecamatan Semampir Kota Surabaya Melalui Pendekatan Partisipasi Masyarakat Penulis : Debora Catherine Butar Butar, dan Dosen Pembimbing : Rulli Pratiwi Setiawan, ST, M.Sc. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 E-mail:
[email protected]
Abstrak— Wilayah Kecamatan Semampir merupakan salah satu titik kawasan permukiman kumuh yang berada di utara Kota Surabaya. Kondisi permukiman kumuh di Wilayah Kecamatan Semampir ini sebenarnya sudah mendapat perhatian pemerintah dengan dilakukannya program penataan P2KP PNPM Mandiri yang juga sudah berusaha melibatkan masyarakat. Namun kenyataannya program tersebut kurang memberi hasil yang signifikan untuk perbaikan lingkungannya, karena rendahnya bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan arahan penataan lingkungan pemukiman kumuh di Wilayah Kecamatan Semampir dengan pendekatan partisipasi masyarakat. Analisis penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi secara deskriptif kuantitatif mengenai karakteristik permukiman kumuh, bentuk partisipasi yang ada dan perbaikan lingkungan yang diinginkan masyarakat. Kemudian mencari hubungan dari karakteristik masyarakat dengan bentuk partisipasi menggunakan analisis korelasi Crosstab, yang kemudian hasilnya akan digunakan dalam analisis triangulasi untuk menghasilkan arahan. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa terdapat beberapa karakteristik yang dapat mempengaruhi bentuk partisipasi, pada tahap perencanaan bentuk partisipsi dipengaruhi oleh pendidikan, pendapatan dan pekerjaan; pada tahap pelaksanaan dipengaruhi oleh pendidikan, pendapatan dan pengeluaran; sedangkan pada tahap pemeliharaan dipengaruhi oleh usia, pendidikan, pengeluaran dan lama tinggal. Untuk bentuk perbaikan yang diinginkan masyarakat, didapatkan tiga prioritas yaitu prasarana drainase, aksesbiltas dan sanitasi. Dan hasil akhir yang didapatkan berupa arahan peningkatan bentuk partisipasi masyarakat pada tiap tahap program penataan dan arahan penataan lingkungan permukiman kumuh Wilayah Kecamatan Semampir melalui pendekatan partisipasi. Kata Kunci— bentuk partisipasi, perbaikan lingkungan, permukiman kumuh, tahap partisipasi..
S
I. PENDAHULUAN
eiring dengan terjadinya pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, sedangkan jumlah ketersediaan lahan untuk pemukiman yang tetap maka tidak jarang menyebabkan pada lokasi pemukiman yang dekat dengan pusat kegiatan akan timbul beberapa titik konsentrasi pemukiman hunian yang padat. Permukiman hunian yang padat ini menimbulkan kesan kumuh bagi lingkungan sekitarnya. Kecamatan Semampir merupakan salah satu kecamatan di Kota Surabaya bagian utara yang di beberapa titik wilayahnya memiliki
pemukiman kumuh. Beberapa titik kumuh di Kecamatan Semampir di antaranya terletak di dua kelurahan yaitu Kelurahan Wonokusumo dan Kelurahan Ujung. Permukiman kumuh di Wilayah Semampir dapat dikategorikan termasuk dalam permukiman kumuh kota dengan tingkat kekumuhan yang dapat dikatakan sebagai kumuh ringan dan sedang (Laporan Data Dasar RP4D Kota Surabaya, 2008-2018). Kawasan kumuh di permukiman formal di Wilayah Kecamatan Semampir khususnya di Kelurahan Ujung dan Kelurahan Wonokusumo terdapat seluas 18,34 hektar. Kawasan kumuh tersebut timbul akibat banyaknya hunian padat yang berada di gang-gang sempit. Selain itu kawasan kumuh tersebut diperparah oleh adanya beberapa hunian padat tersebut yang dijadikan sebagai rumah kost bagi pekerja pendatang di sekitar Kecamatan Semampir. Keadaan tersebut menurunkan kualitas dari permukiman yang layak huni dan sehat, sehingga kondisi tersebut juga menyebabkan penurunan dari kualitas hidup masyarakatnya baik dari segi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakatnya. Sampai saat ini dari beberapa usaha berupa program penataan permukiman kumuh yang pernah dilakukan, seperti PNPM-P2KP masih belum memberikan hasil yang signifikan dikarenakan masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam program penataan yang pernah dilakukan. Padahal sebenarnya partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam usaha penataan permukiman kumuh agar penataan yang dilakukan akan sesuai dengan keinginan masyarakat. Maka dari itu diperlukan suatu arahan dalam penataan lingkungan permukiman kumuh tersebut untuk menghilangkan kekumuhan yang ada di pemukiman Wilayah Semampir. Dalam arahan penataannya, karakteristik permukiman kumuh baik secara sosial, ekonomi dan fisik perlu mendapatkan perhatian khusus dan partisipasi masyarakat perlu dijaring untuk mendapatkan arahan yang paling sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat itu sendiri. II. REVIEW LITERATUR 2.1 Pendekatan Upaya Penanganan Permukiman Kumuh Dalam penyelengaraan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh terdapat 3 pendekatan (Setijanti, 2010), yakni:
JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 1, No. 1, (2012) 1-6 1. Pendekatan partisipatori, yang mampu mengeksplorasi masukan dari komunitas, khususnya kelompok sasaran, yang mefokuskan pada permintaan lokal, perubahan prilaku dan yang mampu mengeksplorasi cara-cara inovatif untuk melaksanakan operasional dan pemeliharaannya. 2. Pembangunan berkelanjutan, yang dilaksanakan dengan menaruh perhatian utama pada pencapaian tujuan pembangunan lingkungan yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistem dengan pencapaian tujuan pembangunan sosial dan ekonomi. Pendekatan ini dilakukan dengan memadukan kegiatan-kegiatan penyiapan dan pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi dan komunitas dengan kegiatan pendayagunaan prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman sebagai satu kesatuan sitem yang tidak terpisahkan. 3. Pendekatan secara fisik dari sisi tata ruang, pendekatan ini pada peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh merupakan bagian dari rencana umum tata ruang kota dan merupakan suatu hal yang penting untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ruang kota secara integral. Bentukbentuk penanganan dengan pendekatan aspek keruangan dibedakan menjadi 2 bagian, yakni : Redefiasi merupakan penanganan permukiman dengan melakukan intervensi program permukiman tanpa merubah struktur ruang yang telah ada dan berjalan, yang terdiri dari kegiatan seperti : a. Revitalisasi b. Rehabilitasi Restrukturisasi merupakan suatu proses penstruktur kembali pola ruang atau struktur ruang yang telah ada, meliputi : a. Renewal b. Redevelopment c. Restorasi 2.2 Pendekatan Partisipasi dalam Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Menurut Setijanti (2010) Pendekatan partisipasi dalam upaya penataan lingkungan permukiman kumuh diperlukan karena mampu mengeksplorasi masukan dari komunitas, khususnya kelompok sasaran, yang mefokuskan pada permintaan lokal, perubahan prilaku dan yang mampu mengeksplorasi cara-cara inovatif untuk melaksanakan operasional dan pemeliharaannya. Selain itu menurut Siagian (1999), keberhasilan kegiatan pembangunan akan lebih terjamin apabila seluruh warga masyarakat membuat komitmen untuk turut berperan sebagai pelaku pembangunan dengan para anggota elite masyarakat sebagai panutan, pengarah, pembimbing dan motivator. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat luas mutlak diperlukan oleh karena mereka itulah yang pada akhirnya melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan tersebut. Pentingnya partisipasi dalam pembangunan dikemukakan juga oleh Sudriamunawar (2006) : 1. Dengan peran serta masyarakat akan lebih banyak hasil kerja yang dicapai 2. Dengan peran serta masyarakat pelayanan atau servis dapat diberikan dengan biaya murah
2 3. Peran serta masyarakat memiliki nilai dasar yang sangat berarti dalam menjalin persatuan dan kebersamaan dalam masyarakat. 4. Peran serta masyarakat merupakan katalisator untuk kelangsungan pembangunan selanjutnya 5. Peran serta masyarakat dapat menghimpun dan memanfaatkan berbagai pengetahuan di masyarakat. 6. Peran serta masyarakat lebih menyadarkan masyarakat itu sendiri terhadap penyebab dan kemiskinan sehingga menimbulkan kesadaran untuk mengatasinya. 2.3 Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Menurut Slamet (1993), faktor-faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan mata pencaharian. Faktor internal ini merupakan faktor yang berasal dari individu itu sendiri. Secara teoritis, tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh: 1. Jenis Kelamin Partisipasi yang diberikan oleh seorang pria dan wanita dalam pembangunan akan berbeda, hal ini disebabkan oleh adanya sistem pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat, yang menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita. Golongan pria memiliki hak istimewa dibandingkan golongan wanita. maka akan ada kecenderungan dimana kelompok pria akan lebih banyak berpartisipasi. 2. Usia Perbedaan usia juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat karena dalam masyarakat terdapat pembedaan atas dasar senioritas yang akan memunculkan golongan tua dan goongan muda, dimana dalam hal ini golongan tua yang dianggap lebih berpengalaman dan akan lebih banyak memberikan pendapat dalam hal menetapkan keputusan. 3. Tingkat Pendidikan Semakin tinggi latar belakang pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula pengetahuan yang luas tentang pembangunan dan bentuk serta tata cara partisipasi yang dapat diberikan. Faktor pendidikan dianggap penting karena dengan pendidikan yang diperoleh, seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar, dan cepat tanggap terhadap inovasi. 4. Tingkat Penghasilan Masyarakat yang berpenghasilan rendah cenderung berpartisipasi dalam hal tenaga, sedangkan masyarakat berpenghasilan tinggi lebih memilih berpartisipasi dalam hal uang. Besarnya tingkat penghasilan akan memberi peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Tingkat penghasilan ini mempengaruhi kemampuan finansial masyarakat untuk berinvestasi. 5. Mata Pencaharian Hal ini berkaitan dengan tingkat penghasilan seseorang. Hal ini disebabkan pekerjaan akan berpengaruh terhadap waktu luang seseoarang untuk terlibat alam pembangunan, misalnya dalam hal menghadiri pertemuan, kerja bakti dan sebagainya.
JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 1, No. 1, (2012) 1-6 2.4 Bentuk-Bentuk Patisipasi Masyarakat Menurut Holil (1980) meliputi: (1)Buah Pikiran; (2) Tenaga; (3) Sosial; (4) Keahlian; (5) Barang; dan (6) Uang; (7) Pengambilan Keputusan; (8) Partisipasi Representatif. Dari jenis-jenis partisipasi tersebut akan dijabarkan sebagai berikut: 1. Pikiran : pikiran merupakan jenis partisipasi yang menggunakan pikiran/ide seseorang atau kelompok yang bertujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, baik untuk menyusun program, memperlancar pelaksanaan program. 2. Tenaga : merupakan jenis partisipasi pada level kedua dimana partisipasi tersebut dengan mendayagunakan seluruh tenaga yang dimiliki secara kelompok maupun individu untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. 3. Partisipasi Sosial : merupakan jenis partisipasi yang dilakukan bersama-sama dalam suatu kelompok sebagai tanda paguyuban dalam mencapai tujuan yang sama. 4. Keahlian : merupakan bentuk partisipasi dimana dalam hal tersebut keahlian menjadi unsur yang paling diinginkan, memberikan bantuan melalui keahlian yang dimilikinya untuk melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya. 5. Barang : merupakan bentuk partisipasi dimana partisipasi dilakukan dengan menyumbang harta benda atau barang untuk membantu mencapai hasil yang diinginkan. 6. Uang : merupakan bentuk partisipasi dimana partisipasi tersebut menggunakan uang sebagai alat untuk mencapai kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan. Biasanya tingkat partisipasi tersebut dilakukan oleh orang-orang pada kalangan atas. 7. Pengambilan Keputusan : dalam partisipasi ini masyarakat dilibatkan dalam diskusi atau forum dalam rangka mengambil keputusan dalam suatu program. 8. Partisipasi Representatif : bentuk partisipasi yang dilakukan dengan cara memberikan mandat kepada wakil yang duduk di suatu organisasi. III. URAIAN PENELITIAN Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Untuk data primer didapatkan melalui penyebaran kuesioner, observasi,dan wawancara. Sedangkan data sekunder dilakukan dengan cara pengumpulan data dari instansi terkait dan studi literatur lain sesuai bahasan penelitian dan lokasi studi. Untuk teknik sampling, penelitian ini menggunakan dua jenis sampling yaitu : 1. Teknik Purposive Sampling Dilakukan dengan analisis stakeholder, digunakan untuk penentuan pihak-pihak yang berkompetensi dan terlibat dalam kondisi permukiman kumuh di wilayah Kecamatan Semampir, dimana konsensus pendapat dari seluruh stakeholders akan dijadikan sebagai salah satu sumber acuan dalam analisis triangulasi untuk mencapai sasaran terakhir yaitu merumuskan arahan 2. Teknik Proportional Random Sampling Diperlukan dalam menentukan jumlah sampel masyarakat untuk penyebaran kuesioner guna mengidentifikasi
3 karakteristik fisik dan masyarakat permukiman kumuh di Wilayah Kecamatan Semampir, juga mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat dalam tiap tahap program penataan lingkungan yang pernah ada. Jumlah sampel responden yang dihasilkan adalah sebanyak 100 sampel, dengan pembagian proporsi jumlah sampel untuk masingmasing kelurahan yaitu Kelurahan Wonokusumo sebanyak 62 KK dan Kelurahan Ujung 38 KK. Untuk tahapan teknik analisa yang digunakan, terdapat 3 tahapan teknik analisa yang diguanakan pada penelitian ini yaitu : a. Analisis Deskriptif Kuantitatif Analisis ini digunakan untuk mencapai 3 sasaran yaitu (1) mengidentifikasi karakteristik dari permukiman kumuh di Wilayah Kecamatan Semampir, (2) mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat yang ada dalam tiap tahap program penataan lingkungan permukiman kumuh yang pernah terlaksana, dan (3) mengeksplorasi perbaikan lingkungan permukiman kumuh yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. b. Analisis Korelasi Crosstabs Teknik analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi katerkaitan antara karakteristik masyarakat permukiman kumuh secara sosial dan ekonomi dengan bentuk partisipasi yang ada di masyarakat pada program yang pernah ada. Karakteristik masyarakat yang dianalisis keterkaitannya terhadap bentuk partisipasi antara lain yaitu jenjang usia, pendidikan masyarakat, status kependudukan, lama tinggal, jenis pekerjaan, pendapatan dan pengeluaran. Karakteristik tersebut dicari kaitan atau korelasinya dengan variabel bentuk partisipasi yaitu bentuk partisipasi berupa tenaga, pikiran, keahlian, uang, barang, dan representatif. c. Analisis Triangulasi Analisis ini digunakan untuk menentukan arahan yang paling relevan dalam melakukan penataan permukiman kumuh di Wilayah Kecamatan Semampir berdasarkan hasil analisis, tinjauan teori, dan pendapat para pakar. IV. HASIL DAN DISKUSI 3.1 Gambaran Umum Kawasan permukiman kumuh di Wilayah Kecamatan Semampir beberapa di antaranya terletak di dua kelurahan yaitu Kelurahan Wonokusumo dengan luas sebesar 11,17 Ha dan Kelurahan Ujung dengan luas sebesar 7,17 Ha. Secara umum Kelurahan Wonokusumo dan Kelurahan Ujung masingmasing memiliki luas 269 Ha dan 162 Ha, dimana Kelurahan Ujung terdiri dari 15 RW dan 117 RT, sedangkan Kelurahan Wonokusumo terdiri dari 16 RW dan 168 RT. Secara administratif, batas dari Kelurahan Wonokusumo dan Kelurahan Ujung yang di dalamnya memiliki permukiman kumuh adalah : Sebelah Utara : Kelurahan Perak Utara Sebelah Selatan : Kelurahan Pegirian / Kelurahan Ampel Sebelah Barat : Kelurahan Perak Timur Sebelah Timur : Kelurahan Bulak Banteng
JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 1, No. 1, (2012) 1-6 3.2 Identifikasi Karakteristik Permukiman Kumuh A. Karakteristik Sosial Berdasarkan jenjang usia, sebagian besar masyarakat di permukiman kumuh Wilayah Kecamatan Semampir merupakan masyarakat di jenjang usia produktif. Terlihat dari jenjang usia responden yang paling banyak berada di jenjang usia 40-44 tahun, sebesar 21%. Diikuti oleh jenjang usia di atas 55 tahun sebanyak 16%, jenjang usia 35-39 tahun sebesar 15%, jenjang usia 30-34 tahun sebesar 14%, jenjang usia 4549 tahun 12%, jenjang usia 25-29 tahun 10%, jenjang usia 5054 tahun sebanyak 9%, dan yang paling kecil adalah 20-24 tahun sebanyak 3%. Berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dikatakan bahwa tingkat masyarakat permukiman kumuh di Wilayah Kecamatan Semampir masih cukup rendah, Hal ini terlihat dari masih banyaknya responden yang tidak bersekolah dengan jumlah 18%, putus sekolah di tingkat SD, yaitu sebanyak 14% dan yang paling banyak adalah lulusan SD dengan persentase 39%. Untuk lama tinggal, sebanyak 62% responden tinggal di permukiman tersebut selama lebih 25 tahun, sehingga dapat dikatakan permukiman kumuh di Wilayah Kecamatan Semampir bukanlah kawasan permukiman kumuh baru. Hampir seluruh masyarakat (91%) sudah memiliki KTP Surabaya. Dan berdasarkan asal daerah sebanyak 52% responden mengaku berasal dari Surabaya, 35% dari Madura dan sisanya berasal dari daerah di sekitar Pulau Jawa seperti Solo, Madiun, Nganjuk, Jogja, Jakarta, Semarang, dan daerah laiinnya. B. Karakteristik Ekonomi Berdasarkan jenis pekejaan, maka dapat diketahui bahwa wirausaha merupakan jenis pekerjaan yang paling dominan diantara yang lain yaitu sebesar 23% responden. Jenis pekerjaan terbanyak selanjutnya yaitu becak, pegawai swasta, dan kuli, dengan jumlah masing-masing 17%, 15%, dan 14%. Meskipun sebagian besar responden memiliki pekerjaan, baik pekerjaan tetap ataupun tidak tetap, jumlah responden yang tidak bekerja juga masih cukup banyak yaitu sebanyak 18%. Sebagian besar responden yang tidak memiliki pekerjaan biasanya merupakan kaum wanita yang hanya berperan sebagai ibu rumah tangga. Berdasarkan tingkat pendapatan pendapatan total keluarga sebagian besar berada pada kelompok pendapatan antara Rp 750.000-Rp 1.000.000 yaitu sebesar 27%. Untuk kelompok pendapatan yang berada di atas batas Upah Minimum Regional (UMR) Kota Surabaya dengan nilai Rp 1.250.000, jumlahnya hanya sebanyak 22%. Sedangkan untuk rata-rata pendapatan keluarga di permukiman kumuh Wilayah Kecamatan Semampir adalah Rp 1.049.000 tiap bulannya. Berdasarkan data yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat di permukiman kumuh Wilayah Kecamatan Semampir memiliki tingkat pendapatan yang masih cukup jauh di bawah dari UMR Kota Surabaya, sehingga mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan tingkat pengeluaran masyarakat diketahui bahwa kelompok pengeluaran responden yang paling besar adalah pada kelompok pengeluaran Rp 750.000-Rp 1.000.000 yaitu sebanyak 36%. Dibandingkan dengan data pendapatan yang ada, sebagian besar memiliki tingkat pengeluaran yang
4 lebih besar daripada tingkat pendapatan yang diperoleh oleh responden. C. Karakteristik Fisik Karakteristik permukiman kumuh di Wilayah Kecamatan Semampir terlihat dari masih banyaknya bangunan rumah warga yang semi permansen, telihat dari sebanyak 42% berdinding ½ papan-1/2 tembok, lantai berupa semen sebanyak 62%, dan beratap genteng tua sebanyak 81%. Untuk kebutuhan air bersih, sebagian besar terpenuhi melalui sumur timba atau sumur pompa sebanyak 49%, sedangkan prasarana persampahan sudah cukup baik karena sebanyak 54% responden sudah memiliki prasarana persampahan pribadi. Untuk prasarana sanitasi, sebanyak 34% menggunakan kamar mandi umum dan sebanyak 61% responden menggunakan WC umum. Prasarana drainase dan aksesbilitas di permukiman kumuh Wilayah Kecamatan Semampir dapat dikatakan kurang baik, karena sebanyak 56% responden mengatakan drainase yang tersedia kurang berfungsi dan menyebabkan banjir, sedangkan untuk aksesbilitas sebanyak 68% responden menyatakan kondisi aksesbilitas rusak. 3.3 Indentifikasi Bentuk Partisipasi Masyarakat A. Tahap Perencanaan Pada tahap ini sebanyak 72% responden masyarakat tidak terlibat perencanaan program, sedangkan sisanya ada yang berpartisipasi melalui pikiran, barang, dan representatif. Hal ini dikarenakan dalam penyusunan program secara garis besar memang sudah ditentukan oleh pemerintah. Untuk pelaksanaan program di lapangan sendiri, pemerintah menyediakan sebuah BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat), yang berfungsi sebagai koordinator dan sarana informasi untuk program. B. Tahap Pelaksanaan Teridentifikasi bentuk partisipasi berupa partisipasi tenaga dengan jumlah paling banyak yaitu 65%, kemudian barang 22%, uang 6%, pikiran 3%, dan perwakilan 1%, sisanya yaitu 3% tidak berpartisipasi. C. Tahap Pemeliharaan. Pada tahap pemeliharaan bentuk partisipasi yang paling besar yaitu patisipasi tenaga melalui kerja bakti yaitu sebanyak 86%, kemudian partisipasi uang dan pikiran dengan masingmasing sebanyak 5%, 1 % partisipasi barang dan sisanya 3% tidak berpartisipasi. 3.4 Analisis Keterkaitan Antara Karakteristik Masyarakat dengan Bentuk Partisipasi Dari hasil analisis keterkaitan antara karekteristik masyarakat dengan bentuk partisipasi, didapatkan bahwa tidak semua kerakteristik masyarakat yang disebutkan teori berpengaruh terhadap bentuk partisipasi di tiap tahap program penataan yang pernah dilakukan yang ada di masyarakat permukiman kumuh di Wilayah Kecamatan Semampir. A. Tahap Perencanaan Karakteristik masyarakat yang mempengaruhi : 1. Pendidikan : Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, ada kecenderungan semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi melalui pikiran. 2. Pekerjaan : Mempengaruhi dari segi ketersediaan waktu dan kondisi perekonomian masyarakat.
JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 1, No. 1, (2012) 1-6 3. Pendapatan : Semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat, ada kecenderungan masyarakat lebih memilih berpartisipasi melelui barang dan uang. B. Tahap Pelaksanaan Karakteristik yang mempengaruhi : 1. Pendidikan : Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, ada kecenderungan semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi melalui pikiran. 2. Pendapatan : Semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat, ada kecenderungan masyarakat lebih memilih berpartisipasi melelui barang dan uang. 3. Pengeluaran : Erat kaitannya dengan kondisi pendapatan. Ada kecenderungan semakin besar pengeluaran, maka semakin besar pula pendapatan masyarakat. C. Tahap Pemeliharaan Karakteristik masyarakat yang mempengaruhi : 1. Usia : Semakin tua usia masyarakat, semakin membatasi kemampuan fisik, sehingga ada sebagian kecil masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam pemeliharaan. 2. Pendidikan : Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, ada kecenderungan semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi melalui pikiran. 3. Pengeluaran : Erat kaitannya dengan kondisi pendapatan. Ada kecenderungan semakin besar pengeluaran, maka semakin besar pula pendapatan masyarakat. Maka bagi KK dengan pengeluaran besar, bentuk partisipasi yang dilakukan semakin beragam. 4. Lama tinggal : Semakin lama masyarakat tinggal di permukiman tersebut, semakin besar rass memiliki akan lingkungannya sehingga masyarakat lebih mau memelihara hasil program. 3.5 Identifikasi Perbaikan Lingkungan Kumuh yang Harus Dilakukan Sesuai Kebutuhan Masyarakat Dari hasil analisis, perbaikan lingkungan yang paling diinginkan dan diperlukan masyarakat permukiman kumuh Wilayah Kecamatan Semampir adalah prasarana drainase dengan banyak responden yang memilih yaitu 78 responden dari 100 responden, yang kedua yaitu prasarana aksesbilitas dengan jumlah responden yang memilih sebanyak 76 responden, dan terakhir yaitu prasarana sanitasi umum dengan jumlah responden yang memilih yaitu 61 responden. 3.6 Analisis Arahan Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh di Wilayah Kecamatan Semampir Berdasarkan hasil analisis triangulasi di atas didapatkan arahan yang dapat dibagi menjadi dua yaitu arahan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dan arahan penataan lingkungan permukiman kumuh melalui pendekatan partisipasi. Penjelasan dari masing-masing arahan adalah sebagai berikut : A. Arahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Tiap Tahap Program Penataan. Arahan ini dikelompokkan pada masing-masing tahap program yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pemeliharaan.
5 Tahap Perencanaan 1) Pemberian sosialisasi dan penyuluhan secara intens khususnya pada masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah akan pentingnya partisipasi, kejelasan program dan edukasi tentang lingkungan yang sehat oleh ketua RT/RW dan dinas terkait. 2) Memberikan kesempatan masyakat untuk terlibat secara seluas-luasnya baik dalam pendanaan bagi masyarakat yang mampu, pikiran dan tenaga sesuai dengan keahlian pekerjaan sehari-hari masyarakat, dan bentuk partisipasi lain yang dapat diberikan masyarakat dan membuat keputusan dalam program. 3) Menyediakan dan mengoptimalkan lembaga seperti BKM yang berperan secara baik dalam menampung aspirasi. Tahap Pelaksanaan 1) Memberikan fasilitas kepada masyarakat baik berupa pendanaan ataupun tenaga konsultan untuk memudahkan proses pelaksanaan program. 2) Pemberian sosialisasi mengenai proses pelaksanaan program kepada masyarakat untuk menstimulasi keinginan berpartisipasi oleh ketua BKM. 3) Konsistensi pelaksanaan yang sesuai dengan hasil keputusan program yang dibuat melalui perencanaan partisipatif yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. 4) Mengoptimalkan bentuk partisipasi yang paling dominan di masyarakat yaitu tenaga dengan melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja utama dalam pelaksanaan perbaikan lingkungan. Tahap Pemeliharaan 1) Memberikan sosialisasi dan informasi secara intens khususnya pada masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah mengenai pentingnya menjaga hasil program oleh tokoh masyarakat dan ketua RT/RW. 2) Memberikan hak penuh kepada masyarakat untuk memanfaatkan dan mengatur pemeliharaan hasil program sesuai dengan swadaya masyarakat di Wilayah Kecamatan Semampir seperti tenaga bagi masyarakat di usia produktif, atau pendanaan bagi masyarakat dengan pendapatan lebih. 3) Melibatkan masyarakat pendatang baru di permukiman kumuh Wilayah Kecamatan Semampir untuk terlibat dalam kerja bakti pemeliharaan dan sebagai fungsi kontrol dari pihak masyarakat sendiri. 4) Memberdayakan peran lembaga BKM secara lebih lagi dalam melakukan evaluasi rutin dalam mengontrol pemeliharaan hasil program. B. Arahan Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Melalui Pendekatan Partisipasi 1) Perlu adanya upaya perbaikan fisik drainase dengan pemeliharaan drainase yang sudah ada dengan melakukan pengerukan sampah yang menghambat aliran air, penambahan saluran drainase di titik yang belum tersedia dan pengadaan sistem drainase yang terintegrasi, dimana pemerintah yang memfasilitasi baik secara dana dan barang, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat.
JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 1, No. 1, (2012) 1-6 2) Perlu adanya perbaikan kondisi aksesbilitas dengan melakukan pengerasan jalan pada jalan yang masih berupa jalan tanah, perbaikan pada jalan yang rusak dan berlubang, dimana pemerintah memfasilitasi sesuai dengan keinginan masyarakat dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. 3) Perlu perbaikan sanitasi yang tidak layak dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Berdasarkan arahan yang dihasilkan dalam analisis triangulasi yang dilakukan, maka dapat disimpulkan pembagian tanggung jawab antara pemerintah dengan mayarakat dalam penataan lingkungan permukiman kumuh di Wilayah Kecamatan Semampir dengan pendekatan partisipasi adalah sebagai berikut : Tanggung Jawab Pihak Pemerintah : 1) Memfasilitasi pelaksanaan program dengan memberikan pendanaan dan bantuan tenaga konsultan untuk membantu masyarakat dalam hal teknis pembangunan. 2) Melakukan pengontrolan secara rutin dan berkelanjutan terhadap fungsi dan kinerja BKM yang sudah dibuat di masing-masing kelurahan. 3) Memberikan sosialisasi tentang program yang dilaksanakan dan penyuluhan tentang lingkungan yang sehat dan pentingnya partisipasi kepada masyarakat agar masyarakat mau bekerja sama dalam membentuk lingkungan yang sehat di permukimannya. Tanggung Jawab Pihak Masyarakat : 1) Menentukan dan membuat keputusan bentuk perbaikan yang paling prioritas bagi lingkungannya. 2) Bertanggung jawab sebagai pelaksana kegiatan atau tenaga kerja utama dalam pelaksanaan perbaikan lingkungan yang dibutuhkan yaitu prasarana drainase, aksesbilitas, dan sanitasi umum. 3) Memberikan sumber daya sesuai sumber daya utama yang dimiliki oleh masyarakat permukiman kumuh di Wilayah Kecamatan Semampir, antara lain yaitu : a. Tenaga bagi masyarakat di usia produktif ataupun masyarakat dengan keterbatasan ekonomi dan pendidikan. b. Pendanaan swadaya bagi masyrakat yang mampu. c. Pikiran atau keahlian sesuai jenis pekerjaan harian masyarakat atau bagi masyarakat yang sudah lama tinggal di wilayah tersebut (tokoh masyarakat). 4) Bertanggung jawab penuh dalam pemeliharaan hasil sebagai pengatur penggunaan dan pemeliharaan baik dari aspek pendanaan dan tenaga kerja pemeliharaan. 5) Bertanggung jawab sebagai evaluator dalam menilai hasil kinerjanya sendiri baik dalam pelaksanaan dan pemeliharaan hasil program. V. KESIMPULAN/RINGKASAN Hasil dari analisis deskriptif kuantitatif didapatkan karakteristik masyarakat dari segi sosial sebagian besar merupakan masyarakat usia produktif, dengan tingkat pendidikan rendah, dan sudah menempati wilayah tersebut lebih dari 25 tahun. Dari segi ekonomi, masyarakat disana
6 memiliki penghasilan rata-rata di bawah UMR Kota Surabaya, dan pekerjaannya didominasi pekerjaan tidak tetap. Untuk bentuk partisipasi masyarakat dalam program terdahulu, didapatkan pada tahap perencanaan sebagian besar masyarakat tidak terlibat dalam perencanaan; pada tahap pelaksanaan bentuk partisipasinya berupa tenaga, pikiran, uang, barang, dan representatif; sedangkan tahap pemeliharaan bentuk partisipasi didominasi oleh partisipasi tenaga, sedangkan sisanya partisipasi pikiran, uang, dan barang. Analisis korelasi Crosstabs menghasilkan karakteristik yang dapat mempengaruhi bentuk partisipasi pada tahap perencanaan yaitu pendidikan, pendapatan dan pekerjaan; pada tahap pelaksanaan dipengaruhi oleh pendidikan, pendapatan dan pengeluaran; sedangkan pada tahap pemeliharaan dipengaruhi oleh usia, pendidikan, pengeluaran dan lama tinggal. Untuk bentuk perbaikan yang diinginkan masyarakat, didapatkan tiga prioritas yaitu prasarana drainase, aksesbiltas dan sanitasi. Dari hasil keseluruhan analisis, dilakukan analisis triangulasi dengan hasil berupa arahan peningkatan bentuk partisipasi masyarakat pada tiap tahap program penataan dan arahan penataan lingkungan permukiman kumuh Wilayah Kecamatan Semampir melalui pendekatan partisipasi. UCAPAN TERIMA KASIH Penulis D.C.B. mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Rulli Pratiwi Setiawan, ST, MSc sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan saran dan masukan untuk penlitian ini, kepada Bapak Prananda Navitas ST, M.Sc, Bapak Putu Gde Ariastita, ST, MT., dan Bapak Ardy Maulidy Navastara. ST, MT. selaku dosen PWK ITS yang juga memberikan masukan pada penelitian ini. Serta Dinas Bappeko, Dinas PU Bina Marga, pihak pemerintahan Kelurahan Ujung dan Kelurahan Wonokusumo yang membanntu pengumpulan data terkait. DAFTAR PUSTAKA [1] [2]
[3] [4] [5]
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah Kota Surabaya Tahun 2008-2018 Setijanti, P. (2010). Seminar Nasional Perumahan Permukiman dalam Pembangunan Kota 2010. Upaya Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Nelayan Pulau Baai Kota Bengkulu. Surabaya: Jurusan Arsitesitektur Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Sudriamunawar, H. (2006). Kepemimpinan, Peran Serta dan Produktivitas. Bandung: Mandar Maju. Slamet, Y. (1994). Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi. Surakarta: Penerbit Sebelas Maret University Press (UNS Press) Holil, S. (1980). Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial. Bandung.
