PENATAAN SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERDASARKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI TEPIAN SUNGAI KOTA PANGKALAN BUN ENY
RUSMITA (3210201002)
Pangkalan Bun adalah ibu kota Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah yang mulai berkembang sejak abad ke-19
Fungsi:
Terdapat sungai sebagai:
pusat pemerintahan
Jalur transportasi lokal
pusat perdagangan seluruh kabupaten
Sumber mata pencarian penduduk lokal
kawasan tepian sebagai area:
sungai
perdagangan dan jasa Permukiman Pasar kawasan wisata tepi air
permukiman tepian sungai masih terkesan kumuh
RDTRK 2004-2014
PERLU adanya upaya agar permukiman tepian sungai tidak berkembang menjadi permukiman kumuh.
Profil Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007
Permukiman tepian sungai merupakan sejarah awal berkembangnya permukiman di Kota Pangkalan Bun yang perlu dipertahankan dan fungsi sungai sebagai urat nadi kota Permukiman tepian sungai masih terkesan kumuh (RDTRK 2004-2014) Kondisi lingkungan permukiman diantaranya ditandai dengan : Tidak adanya pengelolaan persampahan
Fasilitas lingkungan memadai
yang
kurang
PERLU adanya penataan sarana dan prasarana lingkungan permukiman berdasarkan partisipasi masyarakat
Bagaimana penataan sarana dan prasarana lingkungan permukiman berdasarkan partisipasi masyarakat di tepian sungai Kota Pangkalan Bun?
Pentingnya partisipasi masyarakat karena: Partisipasi dapat menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi, tentang aspirasi kebutuhan dan kondisi daerah (Suhaeb, 1995) Keberhasilan KIP, dimana masyarakat dilibatkan secara nyata dalam proses perbaikan
Mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik fisik dan non-fisik permukiman di wilayah studi Menganalisis ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman di wilayah studi Mengidentifikasi dan menganalisis bentuk partisipasi masyarakat di wilayah studi Merumuskan partisipasi masyarakat yang sesuai, guna menyusun konsep penataan sarana dan prasarana lingkungan permukiman di wilayah studi
Menyusun penataan sarana dan prasarana lingkungan permukiman berdasarkan partisipasi masyarakat yang sesuai di wilayah studi
Kajian Pustaka
lingkungan permukiman terdiri dari beberapa elemen yaitu nature, society, man, shell dan network dalam hal ini prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur. lingkungan permukiman yang baik harus memenuhi kriteria bagi aspek fisik dan non fisik permukiman serta lingkungan tersebut mampu mewadahi cara hidup penghuninya yang berkaitan erat dengan variabel-variabel psikologis, sosio-kultural dan perilaku permukiman kumuh adalah kemunduran lingkungan fisik yang ditandai dengan kondisi perumahan yang buruk seperti, tempat tinggal yang kurang memadai, bangunan yang berdempet, penduduk yang padat dan fasilitas lingkungan yang kurang memadai.
kriteria
Sumber
(Doxiadis, 1968)
(Rapoport, 1979) dan (Silas, 1985) Lingkungan Permukiman Clinard, (1968); Tibaijuka, (2003); Sinulingga, 2005; dan Budihardjo, (2006)
Kajian Pustaka kriteria sarana dan prasarana adalah suatu fasilitas fisik yang merupakan faktor potensial untuk menentukan kesuksesan pembangunan suatu wilayah. Oleh karena itu, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai agar suatu pembangunan dapat berjalan dengan baik. keberadaan sarana dan prasarana sangat penting artinya sebagai penunjang bagi penghuni permukiman serta sebagai faktor yang harus diperhatikan dalam pembangunan permukiman tujuan pembangunan sarana dan prasarana adalah untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi penghuni permukiman serta mewujudkan kawasan kota yang ditata secara lebih baik sesuai dengan fungsinya keberadaan infrastruktur sosial sangat penting untuk mendukung Sarana dan Prasarana fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan Lingkungan Permukiman masyarakat jarak dan jumlah penduduk merupakan faktor utama dalam penentuan lokasi fasilitas umum
kriteria dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendidikan adalah aksesibilitas, jumlah penduduk dan kemudahan untuk mencapai tempat pendidikan kegiatan pengelolaan pembuangan sampah dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, baik teknis maupun non teknis
Sumber Grigg, (1988) dan Jayadinata (1992)
Sumaatmadja, (1988) dan Budiharjo, (1996) Rukmana, (1993) dan Komarudin (1997
kodoatie, (2005) dan Grigg, (1988)
Salim, (2005); Tarigan, (2005); Rushton,(1979); Supriharjo, (2007) dan Tarigan, (2005) Chiara, dkk. (1975); Sa’ud, (2006); Sinulingga, (2005) dan Branch, (1975) Sinulingga (2005); Azwar, (1979) dan Tschobanoglous, (1993)
Kajian Pustaka kriteria Perencanaan adalah suatu proses dasar yang kita gunakan untuk menguraikan bagaimana cara pencapaiannya melalui pengalokasian berbagai sumber daya yang tersedia Bentuk Perencanaan Dalam perencanaan partisipatif, terdapat peran serta masyarakat Pembangunan didalamnya sehingga informasi akan mudah didapat dan perumusan alternatif penyelesaian masalah lebih mudah untuk diterima Partisipasi telah melibatkan masyarakat untuk menentukan, merumuskan, melaksanakan dan mengawasi suatu proses pengambilan keputusan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengalokasian berbagai sumberdaya untuk penyusunan rencana pembangunan yang berpengaruh terhadap mereka Partisipasi dapat menciptakan suatu arus informasi tentang aspirasi kebutuhan, dengan demikian pembangunan akan dilaksanakan sesuai dengan prioritas dan aspirasi mereka. Dalam dimensi partisipasi, mulai dari pengambilan keputusan, Partisipasi Masyarakat pelaksanaan dan evaluasi sudah melibatkan partisipasi masyarakat didalamnya Tiga tingkatan terakhir yaitu kemitraan, pelimpahan kekuasaan dan kontrol masyarakat adalah apa yang sebenarnya ada dalam peran serta masyarakat Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan, meliputi keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan hasil pembangunan
Sumber Kusmiadi, (1995) dan Soekartawi, (2000) World Bank, (1994); Mitchel, dkk, (2003); Conyers, (1991) dan Alisjabana, (2001) Cornwall dan Gaventa, (2001); Sudirman (2006); Wibisana, (1989)
Skinner, (1983); Sastropoetro, (1988) dan Suhaeb, (1995) Uphoff, (1979) dan Alisjahbana, (200) Arnstein, (1969)
Cohen and Uphoff, (1977) dan Tjokroamidjojo, (1996)
Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan paradigma naturalistik dan jenis penelitian deskriptif kualitatif
Pengumpulan Data Primer
Wawancara Observasi langsung Kuisioner
Sampel penghuni yang terdapat di wilayah studi. Penentuan jumlah sampel dengan rumus (Slovin, 1990)
No. 1 2 3 4 5
Desa/Kelurahan Jumlah Penduduk (Jiwa) Mendawai Seberang 2.464 Mendawai 16.503 Raja 7.515 Raja seberang 1.902 Kelurahan Baru 17.511 Total 45.895 Sumber: BPS Kotawaringin Barat, 2009
wawancara dan kuisioner ditujukan kepada beberapa responden yang diperoleh melalui teknik sampel
keterangan: n =jumlah sampel. N =jumlah total populasi. e =Margin error atau tingkat kesalahan.
Nilai tingkat kesalahan/ margin error dalam penelitian ini yaitu sebesar 10%, hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan sebesar 90%.
kuisioner disebar di 5 kelurahan pada permukiman yang berada di tepian sungai
Pengumpulan Data Sekunder Teknik ini dilakukan melalui pengumpulan data dari organisasi/instansi terkait yang berhubungan dengan objek penelitian
No. Instansi 1 BAPPEDA 2 BPS 3
Kantor Kelurahan
Data RDTRK, RTRW, Peta Penduduk dalam angka Profil Kelurahan, Monografi Kelurahan
Analisis Karakteristik Fisik dan Non Fisik Permukiman
Metode analisis deskriptif kualitatif
Analisis Sarana dan Prasarana Metode analisis dengan teknik analisis faktor Analisis Partisipasi Masyarakat Metode analisis deskriptif kualitatif
Merumuskan partisipasi masyarakat untuk menyusun konsep penataan sarana dan prasarana lingkungan permukiman
Menyusun penataan sarana dan prasarana lingkungan permukiman berdasarkan partisipasi masyarakat
Metode analisis deskriptif kualitatif
Metode community mapping
Pertanyaan Penelitian Bagaimana penataan sarana dan prasarana lingkungan permukiman tepian sungai berdasarkan partisipasi masyarakat di wilayah studi ?
Survey primer Melalui kuisioner, observasi lapangan dan wawancara untuk memperoleh data tentang sarana dan prasarana serta bentuk partisipasi masyarakat di wilayah studi.
Survey Sekunder Perolehan data dari organisasi dan instansi terkait, berupa RTRW, RDTRK Kota Pangkalan Bun, peta dan Profil serta Monografi Kelurahan.
PENGUMPULAN DATA
ketersediaan sarana transportasi ketersediaan sarana pendidikan ketersediaan sarana peribadatan ketersediaan sarana perdagangan dan jasa ketersediaan sarana kesehatan ketersediaan sarana pemerintahan ketersediaan fasilitas umum dan ruang terbuka ketersediaan jaringan jalan ketersediaan jaringan telepon
ketersediaan jaringan listrik ketersediaan air bersih ketersediaan jaringan drainase ketersediaan sanitasi ketersediaan prasarana persampahan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial pengelolaan kelompok usaha kecil partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
VARIABEL
Analisis Karakteristik Fisik dan Non Fisik Permukiman Metode analisis deskriptif kualitatif
Analisis Sarana dan Prasarana Metode analisis dengan teknik analisis faktor
Analisis Partisipasi Masyarakat Metode analisis deskriptif kualitatif
Merumuskan partisipasi masyarakat untuk menyusun konsep penataan sarana dan prasarana lingkungan permukiman Metode analisis deskriptif kualitatif dan analisa triangulasi
ANALISIS
Menyusun penataan sarana dan prasarana lingkungan permukiman tepian sungai melalui partisipasi masyarakat di wilayah studi Metode community mapping dan analisa triangulasi Kesimpulan dan Saran
LOKASI PENELITIAN Kawasan permukiman tepian sungai Kota Pangkalan Bun merupakan daerah yang relatif datar dan tergenang secara periodik pada musim penghujan dengan tingkat kemiringan 0 sampai 15%.
Tingkat Pelayanan Sarana Perdagangan dan Jasa
KARAKTERISTIK SARANA DAN PRASARANA
3% 0%
Tingkat pelayanan sarana Pendidikan Dasar (TK, SD) di Wilayah Studi Sarana pendidikan dasar tersedia dengan kondisi baik dan dalam jangkauan pelayanan
0% 24%
76%
Sarana pendidikan dasar kondisinya kurang baik dan atau jauh dari jangkauan Tidak tersedia sarana pendidikan yang memadai
97%
Tingkat Pelayanan Sarana Kesehatan di Wilayah Studi Sarana kesehatan tersedia dengan kondisi baik dan dalam jangkauan pelayanan
0% 9%
Tingkat Pelayanan Sarana Peribadatan di Wilayah Studi 3% 0%
97%
Sarana perekonomian tersedia dengan kondisi baik dan dalam jangkauan Sarana perekonomian kondisinya kurang baik dan atau jauh dari jangkauan Tidak tersedia sarana perekonomian yang memadai
Sarana ibadah tersedia dengan kondisi baik dan dalam jangkauan pelayanan
Sarana kesehatan kondisinya kurang baik dan atau jauh dari jangkauan 91% Tidak tersedia sarana kesehatan yang memadai
Sarana ibadah kondisinya kurang baik dan atau jauh dari jangkauan
Tidak tersedia sarana ibadah yang memadai
Sekolah
Masjid
Warung
Posyandu
Kondisi Jalan Lingkungan 0% 42% 58%
Jalan kayu dan jalan diperkeras (paving/cor/aspal) dalam kondisi terawat baik jalan kayu dan jalan diperkeras dengan kondisi tidak terawat/rusak
Penggunaan Sumber Air Bersih yang dikonsumsi di Wilayah Studi 0% 52%
48%
Sumur bor atau pompa
Tidak diperkeras, masih berupa jalan tanah
Pengelolaan Persampahan di Wilayah Studi Dikelola sendiri dengan 26%
Jalan lingkungan
sungai
Pengelolaan limbah rumah tangga di Hunian yang memiliki KM/WC Wilayah Studi pribadi dengan septic tank
dibuang ke tempat sampah yang ada di jalan utama
31%
43%
Langsung dibuang ke sungai/lahan kosong di sekitar rumah
74%
Jaringan PDAM
Memiliki akses PDAM
26%
sampah
Hunian yang memiliki KM/WC pribadi dengan saluran langsung ke sungai Hunian yang tidak memiliki KM/WC pribadi dan melakukan kegiatan MCK di sungai
KM/WC Umum
KARAKTERISTIK NON FISIK PERMUKIMAN
Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan 8%
41%
Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan
51%
Kadang-kadang aktif
Ada dan rutin dilakukan setiap minggu/hari
6%
Terlibat dalam setiap kegiatan 38%
56% Tidak terlibat
Bentuk Partisipasi dalam kegiatan keagaman
Ada dilakukan, tetapi tidak rutin Tidak terlibat
Analisis Faktor Pada analisis faktor ini, akan diperoleh beberapa variabel yang berpengaruh terkait ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat dan bentuk partisipasi masyarakat di wilayah studi.
Berdasarkan hasil analisis, nilai KMO yang diperoleh yaitu 0,737 jadi analisis faktor layak untuk dilakukan (KMO ≥ 0,50 )
variabel yang berpengaruh terkait ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat dan bentuk partisipasi masyarakat
Analisis Ketersediaan Sarana dan Prasarana Permukiman
HASIL ANALISIS FAKTOR SARANA DAN PRASARANA YANG MASIH DIBUTUHKAN
•sarana pendidikan •prasarana persampahan •jaringan jalan •Sanitasi •ruang terbuka /tempat bermain •air bersih
Analisis Partisipasi Masyarakat
1
2
3
4 5 6 7 8
Tingkatan partisipasi masyarakat kontrol masyarakat (citizen control) pelimpahan kekuasaan (delegated power) Kemitraan (partnership) penenteraman (placation) konsultasi (consultation) informasi (information) therapi (therapy) manipulasi (manipulation)
Kriteria Peran serta masyarakat yang sesungguhnya, yaitu telah terjadi hak, tanggung jawab dan wewenang antara masyarakat dan pemerintah dalam pengambilan sebuah keputusan. Masyarakat sudah mulai diajak untuk berdiskusi tentang keinginan dan gagasannya tetapi keputusan apa yang akan diambil sepenuhnya berada di tangan pemerintah. masyarakat hanya dijadikan sebagai obyek suatu kegiatan dan bukan merupakan suatu bentuk peran serta masyarakat.
Berdasarkan tingkatan partisipasi masyarakat menurut Arstein (1969), maka kriteria tingkatan partisipasi masyarakat di wilayah studi berada di tingkatan nomor 4 (empat) yaitu penenteraman (placation)
Bentuk partisipasi masyarakat di wilayah studi bisa ditingkatkan ke nomor 3 (tiga) yaitu kemitraan (partnership).
Perumusan Partisipasi Masyarakat No.
Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan
Permasalahan
Perumusan Partisipasi Masyarakat
1
Prasarana Persampahan
Belum ada pengelolaan sampah secara terpadu Sebagian besar masyarakat masih membuang sampahnya ke sungai
2
Ketersediaan jaringan jalan
Masih terdapat jalan lingkungan dengan kondisi tidak terawat serta tidak dilengkapi lampu penerangan
3
Ketersediaan air bersih
Masyarakat mengeluh dengan kualitas air PDAM yang kurang baik yaitu sering terdapat endapan/kotoran pada air minum Jadwal penyaluran air PDAM hanya pada jam-jam tertentu/tidak setiap waktu (pukul 05.00-10.00 WIB dan pukul 15.00-23.00 WIB)
Masing-masing RT dapat melakukan rapat, terkait permasalahan yang ada di wilayah studi Perwakilan pemerintah terkait dapat diikutsertakan dalam rapat Pengelolaan persampahan dibahas dalam rapat RT dan masyarakat dapat mengemukakan pendapatnya untuk pemecahan masalah persampahan Masalah kondisi jalan lingkungan dibahas dalam rapat RT Perwakilan pemerintah terkait dapat diikutsertakan dalam rapat Masyarakat dapat melakukan pemetaan, lokasi jalan yang perlu mendapat perbaikan di wilayahnya Masyarakat dapat mengusulkan pendapatnya untuk pemecahan masalah terkait jalan lingkungan Masalah pelayanan PDAM dibahas dalam rapat RT Perwakilan dari PDAM dan pemerintah terkait dapat diikutsertakan dalam rapat Masyarakat dapat mengemukakan keluhannya terkait permasalahan kualitas dan penyaluran air PDAM Masyarakat dapat mengusulkan pendapatnya untuk pemecahan masalah terkait ketersediaan air bersih
Konsep Penataan Sarana dan Prasarana
Menerapkan sistem pengelolaan sampah secara terpadu mulai dari tingkat RT
Pada tiap kelurahan di wilayah studi, terdapat kelembagaan berupa RT yang dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengemukakan aspirasinya dalam setiap perencanaan yang akan diprogramkan oleh pemerintah terkait wilayah mereka. Selain itu, kelembagaan ini dapat menjadi media antara masyarakat dan pemerintah untuk saling bekerjasama dalam pemecahan masalah. Dengan demikian, posisi masyarakat dalam tingkatan kemitraan bisa berjalan.
Perbaikan pada jalan yang kondisinya tidak terawat/rusak, terutama jalan yang terletak di tepian sungai sebagai penghubung ke pusat perdagangan (pasar) di wilayah studi
Meningkatkan kualitas air PDAM dan meningkatkan pendistribusian air PDAM
Lanjutan… No.
Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan
Permasalahan
Perumusan Partisipasi Masyarakat
4
Ketersediaan sanitasi
Masyarakat menginginkan perbaikan kondisi KM/WC umum (jamban) yang kondisinya tidak layak pakai Sebagian besar masyarakat masih membuang limbah sanitasi langsung ke sungai
5
Ketersediaan ruang Kurangnya ruang terbuka untuk terbuka/tempat bermain tempat bermain anak-anak
6
Ketersediaan sarana pendidikan
Tidak tersedia sarana pendidikan TK
Masalah sanitasi dibahas dalam rapat RT Perwakilan dari pemerintah terkait dapat diikutsertakan dalam rapat Masyarakat dapat melakukan pemetaan terkait lokasi KM/WC umum yang perlu mendapat perbaikan Masyarakat dapat mengemukakan gagasan/keinginan mereka untuk pemecahan masalah terkait sanitasi Masalah ketersediaan ruang terbuka/tempat bermain dibahas dalam rapat RT Perwakilan dari pemerintah terkait dapat diikutsertakan dalam rapat Masyarakat dapat melakukan pemetaan terkait lokasi ruang terbuka yang dapat dimaksimalkan sebagai tempat bermain Masyarakat dapat mengemukakan gagasan/keinginan mereka untuk pemecahan masalah terkait ketersediaan ruang terbuka/tempat bermain Masalah ketersediaan sarana pendidikan TK dibahas dalam rapat RT Perwakilan dari pemerintah terkait dan pihak swasta (yayasan pendidikan) dapat diikutsertakan dalam rapat Masyarakat dapat mengemukakan gagasan/keinginan mereka untuk pemecahan masalah terkait ketersediaan sarana pendidikan TK
Konsep Penataan Sarana dan Prasarana
Tetap mempertahankan keberadaan KM/WC komunal (jamban) yang ada dan melakukan perbaikan pada bagian-bagian yang rusak. Sistem pembuangan limbah dapat dikembangkan dengan pembuatan septic tank terapung. Pada tiap kelurahan di wilayah studi, terdapat kelembagaan berupa RT yang dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengemukakan aspirasinya dalam setiap perencanaan yang akan diprogramkan oleh pemerintah terkait wilayah mereka. Selain itu, kelembagaan ini dapat menjadi media antara masyarakat dan pemerintah untuk saling bekerjasama dalam pemecahan masalah. Dengan demikian, posisi masyarakat dalam tingkatan kemitraan bisa berjalan
Memaksimalkan fungsi fasilitas umum yang tersedia seperti pos tempat bersantai di setiap RT, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai tempat bermain bagi anak-anak
Menyediakan sarana pendidikan TK dengan memaksimalkan fungsi SD terdekat
Penataan Sarana dan Prasarana berdasarkan Partisipasi Masyarakat
Air Bersih
Sanitasi
Prasarana Persampahan
Jalan Lingkungan
Sarana Pendidikan TK
Ruang Terbuka/Tempat Bermain
Perlunya penataan sarana dan prasarana permukiman di wilayah studi, karena untuk mempertahankan keberadaan permukiman tepian sungai sebagai sejarah awal berkembangnya permukiman, serta untuk menjaga agar permukiman tepian sungai tidak berkembang menjadi permukiman kumuh. Sarana dan prasarana yang perlu mendapat penataan yaitu: Ketersediaan Air Bersih Ketersediaan Sanitasi Prasarana Persampahan Jalan Lingkungan Sarana Pendidikan TK Ruang Terbuka/Tempat Bermain
pada wilayah studi bentuk partisipasi masyarakat berada pada tingkatan penentraman (placation). Pada perumusan partisipasi, tingkatan partisipasi masyarakat ditingkatkan pada kemitraan (partnership) Penataan Sarana dan Prasarana berdasarkan partisipasi masyarakat di tingkat kemitraan (partnership). Tujuannya, agar tumbuh rasa tanggung jawab dalam masyarakat dan rasa ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan
Perlunya perhatian dari pemerintah Kota Pangkalan Bun, khususnya untuk menangani masalah persampahan. Karena selama ini, wilayah permukiman tepian sungai tidak pernah terjangkau oleh pelayanan petugas sampah. Sehingga, masyarakat cendrung untuk membuang sampah ke sungai. Hal ini juga perlu untuk menjaga keberlangsungan sungai sebagai urat nadi kota. Perlunya memberi pemahaman kepada masyarakat tentang partisipasi yang sesungguhnya. Hal ini karena pada wilayah studi, masyarakat masih belum terlibat secara nyata dalam proses partisipasi yang sesungguhnya. Namun, besarnya keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan dapat menjadi faktor yang menunjang keberhasilan pengembangan partisipasi masyarakat. Pada wilayah studi, kterelibatan masyarakat dalam kegiatan sosial diantaranya dengan menyumbangkan tenaga dan dana untuk jalannya kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat bisa diterapkan baik partisipasi secara langsung maupun tidak langsung, tergantung dari kemampuan mereka.
