PENATAAN KAWASAN PANTAI UTARA JAKARTA
PENDAHULUAN Perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan Reklamasi Pantura dilakukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penataan Kawasan Pantura. (KEPPRES 52/95 Pasal 10 ayat 1)
berarti :
Reklamasi Pantura Jakarta selain merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penataan Kawasan Pantura Jakarta, juga harus memberikan nilai tambah dalam rangka penataan Kawasan Pantai Utara Jakarta (Revitalisasi).
LANDASAN HUKUM
LANDASAN HUKUM Keppres No. 17 Tahun 1994 tentang Repelita VI Keppres No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta Perpres No.54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan JABODETABEKPUNJUR Perda No. 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta Perda No. 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta Kepmeneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas No. KEP.920/KET/10/1997 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Pantai Utara Jakarta SK. Gubernur KDKI Jakarta No. 1090 Tahun 1996 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengendali Reklamasi Pantura Jakarta SK. Gubernur KDKI Jakarta No. 220 Tahun 1998 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelaksana Reklamasi Pantura Jakarta (jo. SK. Gub. No. 972 Tahun 1995) SK. Gubenur KDKI Jakarta No. 138 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara Jakarta
KEPPRES NO. 52/1995 Psl 3 Psl 4 Psl 9 Psl 10
-
Batas reklamasi sampai kedalaman – 8 meter Wewenang dan tanggung jawab reklamasi berada pada Gubernur areal hasil reklamasi diberikan status HPL a/n Pemda DKI Penataan kawasan Pantura sebagai bagian dari Tata Ruang DKI Jakarta Psl 11 - Persyaratan reklamasi Psl 12 - Penyelenggaraan reklamasi dilakukan secara Mandiri oleh Gubernur
Psl 5
Badan Pengendali •Ketua Gubernur KDKI Jakarta •Anggota Kanwil-kanwil dan Dinas terkait
Psl 8 (1)
Psl 8 (2)
Badan Pelaksana Dibentuk oleh Gubernur
Kerjasama Usaha dgn Pihak Lain Dilakukan oleh Badan Pelaksana
Tim Pengarah •Ketua Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas •Anggota Menteri-menteri terkait (sektoral)
Psl 7
LAMPIRAN KEPPRES NO. 52/1995
-8m
-8m
BACK
PERDA NO. 8/1995 Psl 2,3
Arah Kebijaksanaan
Psl 4,5,6
Psl 7 Psl 8 Psl 9
• • •
Psl 10 s/d 17 Psl 18 s/d 24 Psl 25 Psl 26 s/d 27
• • • •
Asas dan Tujuan
Rencana Tata Ruang Jenis Rencana Batas Wilayah Perencanaan Kebijaksanaan Pokok Tata Ruang Rencana Sub-Kawasan Sarana dan Prasarana Tahap Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
Psl 28 Psl 29 (1) Psl 29 (2) Psl 29 (3) Psl 29 (5) Psl 30 Psl 32 (2)
Kelembagaan dan Kerjasama Usaha • Badan Pengendali • Badan Pelaksana • Tugas & wewenang Badan Pelaksana • Subsidi Silang • Badan Pelaksana dpt membentuk Badan Usaha • HPL a/n Pemda • Pola Bagi Hasil
Psl 33 s/d 39
Penyelenggaraan Reklamasi dan Pengelolaan Tanah Hasil Reklamasi
Psl 40 s/d 42
Penataan Kembali Kawasan Daratan Pantai
Pembiayaan Psl 43 s/d 44 • Mandiri/digunakan langsung • Sumber-sumber yang sah
LAMPIRAN I PERDA NO. 8/1995
-8m -8m
-5m
-5m
KAWASAN TIMUR
KAWASAN BARAT KAWASAN TENGAH
BACK
PETA RTRW KOTAMADYA JAKARTA UTARA TAHUN 2010 (LAMPIRAN PERDA NO.6/99)
BACK
PETA ARAHAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN PANTURA JAKARTA TAHUN 2017 (BADAN KOORDINASI TATA RUANG NASIONAL) Kepmeneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas No. KEP.920/KET/10/1997
BACK
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGENDALI REKLAMASI PANTURA JAKARTA (SK.GUB.NO. 1090 / 1996) KETUA / PENANGGUNG JAWAB
:
GUBERNUR KEPALA DAERAH
WAKIL KETUA / PELAKSANA HARIAN
:
WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIS
:
KETUA BAPPEDA
ANGGOTA
:
1. ASISTEN ADBANG SEKWILDA 2. KEPALA KANWIL DEP. PERHUBUNGAN 3. KEPALA KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL 4. KEPALA KANWIL DEP. PEKERJAAN UMUM 5. KEPALA KANWIL DEP. KEHUTANAN 6. KEPALA KANWIL DEP. PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI 7. WALIKOTAMADYA JAKARTA UTARA 8. KEPALA DINAS TATA KOTA 9. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM 10. KEPALA DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA 11. KEPALA DINAS TATA BANGUNAN DAN PEMUGARAN
KEPALA SEKRETARIAT
BACK
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAKSANA REKLAMASI PANTURA JAKARTA (SK. GUB. NO. 220/1998)
KETUA WAKIL KETUA
Wagub Ekbang Walikota Jakarta Utara
KETUA HARIAN
SEKRETARIAT
BIDANG PERENCANAAN
BIDANG PENGAWASAN & PENGENDALIAN
BIDANG PEMBANGUNAN & PERIZINAN BACK