MODEL KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN PANTAI UTARA JAKARTA SECARA BERKELANJUTAN
Sapto Supono
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2009
PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI DAN SUMBER INFORMASI
Saya yang tertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa disertasi yang berjudul: Model Kebijakan Pengembangan Kawasan Pantai Utara Jakarta Secara Berkelanjutan adalah karya saya sendiri dengan arahan komisi pembimbing dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir disertasi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.
Bogor,
Mei 2009
Sapto Supono
ABSTRAK Sapto Supono. 2009. Model Kebijakan Pengembangan Kawasan Pantai Utara Jakarta Secara Berkelanjutan. Dibimbing oleh: Hariadi Kartodihardjo sebagai ketua, Bambang Pramudya N, dan Siti Nurbaya Rusli sebagai anggota. Kawasan Pantai Utara (Pantura) Jakarta ditetapkan sebagai sebagai kawasan strategis nasional dalam wilayah Jabodetabekpunjur. Di kawasan ini telah berkembang berbagai kegiatan jasa, perdagangan dan usaha, serta perhubungan laut dan udara. Tujuan penelitian adalah memformulasikan model pengembangan kawasan Pantura Jakarta secara berkelanjutan yang meliputi: (1) Menganalisis status keberlanjutan pengembangan kawasan Pantura Jakarta, (2) Menganalisis nilai ekonomi total kawasan hutan mangrove di Pantura Jakarta, (3) Mengidentifikasi kebutuhan stakeholder dalam pemanfaatan ruang kawasan Pantura Jakarta, (4) Menganalisis keterkaitan antar aspek ekologi, ekonomi, dan sosial di kawasan Pantura Jakarta, dan (5) Menyusun arahan kebijakan pengembangan kawasan Pantura Jakarta yang berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan dengan lima tahapan yaitu: (1) mengkaji kondisi dan potensi kawasan Pantai Utara Jakarta dan mengidentifikasi status keberlanjutan kawasan Pantai Utara Jakarta berdasarkan empat dimensi pembangunan yakni ekologi, ekonomi, sosial, dan kelembagaan, (2) melakukan valuasi nilai ekonomi total kawasan Pantura, (3) mengidentifikasi kebutuhan stakeholder yang terkait dengan pengembangan kawasan Pantai Utara Jakarta, (4) menganalisis kecenderungan pengembangan kawasan secara dinamik, dan (5) menyusun arahan kebijakan dan merumuskan strategi implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pembangunan kawasan Pantura Jakarta belum berkelanjutan ditinjau dari aspek ekologi, ekonomi, sosial, teknologi, dan kelembagaan, (2) kawasan mangrove di Pantura Jakarta memiliki nilai ekonomi taotal yang relatif tinggi sehingga perlu dilestarikan, (3) kebutuhan stakeholder dalam kaitan dengan pengembangan kawasan Pantura Jakarta adalah kelestarian kawasan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, jaminan investasi, dan pelibatan stakeholder dalam pembangunan, (4) pengembangan ekonomi memiliki kecenderungan yang tinggi namun tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan cenderung mengancam kelestarian kawasan mangrove, (5) prioritas kebijakan pembangunan kawasan Pantura Jakarta adalah konservasi kawasan lindung, perluasan lahan mangrove, dan pengembangan ekonomi lokal melalui pemberdayaan masyarakat dalam usaha jasa dan pariwisata
Kata kunci : model, kebijakan, penggunaan lahan, berkelanjutan, Pantura Jakarta.
Abstract Sapto Supono. 2009. Sustainable Development Policy Model of Pantai Utara Jakarta Area. Under the direction of Hariadi Kartodihardjo sebagai ketua, Bambang Pramudya N, and Siti Nurbaya Rusli.
Pantai Utara Area (Pantura) of Jakarta has been known as national strategic area within Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, and Cianjur). This area has been developed many services activities, trading also sea and air transportation. The purpose of this research is to make sustainability development model in Pantura Jakarta. There are 5 step is this research, which are: (1) studying the condition and potention of Pantura Jakarta area and identify sustainability status of Pantura Jakarta which area based on 4 point of development dimensions, such as: ecology, economic, social and organization; (2) calculating Total economic score valuation of Pantura area; (3) identify stakeholder needs which related with development of Pantura Jakarta area; (4) analyze the tendency of dynamic area development; and (5) proposed the policy draft and determined the implementation strategy. There are five main result of this research. First, development of Pantura Jakarta area has yet sustainable if we saw from ecology, economic, social, technology, and organization aspects. Second, mangrove area in Pantura Jakarta is relatively high in total economic value. Third, stakeholder needs related with development of Pantura Jakarta area such as area conservations, increasing in social welfare, investment guarantee, and stakeholder involvement in development. Fourth, economic development has high movement but has yet followed by increasing in social welfare. The economic development, however threatening the existance of of mangrove area. Last, priority of Pantura Jakarta area‘s in its development policy are conservation area and mangrove field expansion and development of local economic through society empowerment in services and tourism business.
Key words: model, policy, spatial use, sustainability, Pantura Jakarta.
RINGKASAN Sapto Supono. 2009. Model Kebijakan Pengembangan Kawasan Pantai Utara Jakarta Secara Berkelanjutan. Dibawah bimbingan Hariadi Kartodihardjo sebagai ketua, Bambang Pramudya N, dan Siti Nurbaya Rusli sebagai anggota.
Sejak tahun 1994 kawasan Pantai Utara (Pantura) Jakarta ditetapkan sebagai kawasan andalan, yaitu kawasan yang mempunyai nilai strategis dipandang dari sudut ekonomi dan perkembangan kota (PemDKI Jakarta, 1995). Dalam RTRWN tahun 2008 ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional dalam wilayah Jabodetabekpunjur (PP 26/2008; Keppres 54/2008). Penetapan kawasan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa di kawasan ini telah tumbuh dan berkembang berbagai kegiatan jasa, perdagangan dan usaha, serta perhubungan laut dan udara. Selain itu, kawasan ini juga memiliki aspek-aspek historis yang memungkinkan menjadi pusat pariwisata yang potensial. Pengembangan Pantura Jakarta dapat pula dikaitkan dengan upaya meningkatkan kondisi lingkungan di daratan pantai dan menyiapkan lokasi dalam rangka menjadikan Jakarta sebagai Kota Pelayanan. Kebijakan mengembangkan wilayah utara yang berupa pesisir dilakukan melalui Kepres No. 52 Tahun 1995, yang akan mereklamasi wilayah pantai utara Jakarta ke arah laut 1,5 km dari bibir pantai dengan kedalaman sampai 8 meter. Pelaksanaan reklamasi kawasan pantai utara (Pantura) Jakarta dimaksudkan untuk mendapatkan lahan reklamasi seluas 2.700 ha dan akan dipadukan dengan rencana revitalisasi daratan pantai utara Jakarta seluas 2.500 ha yang mempunyai kualitas yang sangat kurang memadai dalam suatu Rencana Tata Ruang. Kawasan daratan pantai utara yang akan direvitalisasi pada banyak bagian terdapat kawasan pemukiman kumuh yang dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Pengembangan Sentra Primer Timur dan Sentra Primer Barat untuk menggerakan poros timur – barat dan menahan perkembangan arah selatan yang diperuntukkan sebagai daerah resapan, membuat wilayah utara mengalami penetrasi yang mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan. Kedudukan Jakarta sebagai pintu gerbang internasional yang harus berkompetisi dalam pertarungan global, memerlukan kebijakan pengembangan untuk mendapatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan memperbaiki kualitas lingkungan. Pengembangan kota untuk keberlanjutan kota adalah merupakan prinsip dan etik, sehingga diperlukan perekonomian yang mantap, lingkungan yang harmonis, kesetaraan/keadilan dalam kehidupan sosial, peran serta masyarakat yang tinggi, dan konservasi energi yang terkendali. Kecenderungan perkembangan dan pembangunan kota jangan sampai merusak sistem daya dukung lingkungan dan komunitas warganya dan perlu pengendalian agar kotakota memiliki masa depan (Hall, 1991). Namun demikian, kawasan Pantura Jakarta saat ini mengalami penurunan kualitas lingkungan, dan dengan geomorfologi kawasan yang tidak solid (lunak) membuat daya dukung tanah rendah dan intrusi air laut tinggi. Kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah pesisir ini juga memprihatinkan. Meskipun kondisi lahan untuk bermukim dan bekerja sangat terbatas, tetapi pertumbuhan penduduk sukar dibatasi, bahkan telah mencapai tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan kepadatan penduduk 8.451 jiwa/km2. Sebagian besar masyarakat di kawasan ini adalah pendatang yang
bermukim secara berkelompok dengan tingkat pendapatan dan pendidikan yang rendah. Angka pencari kerja di kawasan ini adalah 56.159 orang sedangkan kesempatan kerja yang tersedia hanya 6.740 orang (BPS Jakarta, 2008) sehingga umumnya penduduk bekerja sebagai buruh, pedagang sektor informal, jasa angkutan, dan pegawai rendahan. Di sisi lain, kawasan pantai semakin menarik bagi pertumbuhan permukiman modern dan tempat rekreasi serta bisnis sehingga berlangsung usaha-usaha reklamasi pantai yang tidak tertata dan mempersempit keberadaan pantai bagi kepentingan masyarakat. Perubahan penggunaan lahan terus berlangsung dan cenderung intensif khususnya di bagian barat laut dan timur laut. Sementara itu tingkat pelayanan infrastruktur seperti jalan, air minum, listrik, dan telepon di kawasan pantai belum memadai. Saat ini terdapat berbagai institusi, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta yang mengelola bagian-bagian kawasan Pantura Jakarta secara sendiri-sendiri dengan mekanisme yang tumpang tindih. Kegiatan yang ada seperti pembangunan industri, rekreasi, perumahan dan sebagainya belum menujukkan keterpaduan sebagaimana persyaratan pembangunan wilayah pesisir sebagai ekosistem yang kompleks. Dalam rangka pengembangan kawasan Pantura Jakarta guna mendukung keberlanjutan kota Jakarta diperlukan kebijakan pengembangan pusat dan jasa perdagangan, pembanguan perumahan beserta fasilitasnya, sarana wiasata bahari, preservasi obyek-obyek sejarah, peremajaan kota, dan pengembangan areal kegiatan pelabuhan samudera, sekaligus merevitalisasi kawasan daratan seluas 2.500 ha. Kebijakan tersebut hendaknya juga dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan dan melalui mengatasi degradasi kawasan pesisir dan masalah sosial yang dapat timbul sebagai dampak dari kegiatan ekonomi. Penelitian dilakukan di kawasan Pantai Utara Jakarta meliputi wilayah administrasi Jakarta Barat dan wilayah administrasi Jakarta Utara. Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena wilayah Pantura Jakarta mengalami perubahan lahan yang signifikan setelah dilakukannya reklamasi. Penelitian lapang dilakukan selama 6 bulan, mulai Nopember 2008 - April 2009. Penelitian ini dilakukan dengan lima tahapan yaitu: (1) mengkaji kondisi dan potensi kawasan Pantai Utara Jakarta dan mengidentifikasi status keberlanjutan kawasan Pantai Utara Jakarta berdasarkan empat dimensi pembangunan yakni ekologi, ekonomi, sosial, dan kelembagaan, (2) melakukan valuasi nilai ekonomi total kawasan Pantura, (3) mengidentifikasi kebutuhan stakeholder yang terkait dengan pengembangan kawasan Pantai Utara Jakarta, (4) menganalisis kecenderungan pengembangan kawasan secara dinamik, dan (5) menyusun arahan kebijakan dan merumuskan strategi implementasinya. Pada penelitian ini digunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melaui observasi dan wawancara langsung di lokasi penelitian. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelusuran berbagai pustaka, hasil penelitian, jurnal yang ada di berbagai instansi pemerintah dan swasta, seperti di Pemerintah DKI Jakarta (Dinas Perikanan, Dinas Tata Kota, Bappeda, Badan Pengembangan Pantura, BPLHD, Dinas Kehutanan), Departemen Kelautan dan Perikanan, Ditjen Perhubungan Laut, Badan Pusat Statistik, dan Lembaga Oceanografi. Teknik penentuan responden dalam rangka menggali informasi dan pengetahuan dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan karakterisitik data yang dibutuhkan dan respondennya. Responden penelitian dikelompokkan menurut jenis data yang dibutuhkan. Preferensi stakeholder ditentukan secara
sengaja (purposive sampling). Untuk responden masyarakat dan pengusaha dilakukan dengan metode cluster random sampling. Model analisis pengembangan kawasan pantai utara Jakarta yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kondisi keberlanjutan menggunakan multi dimensional scaling dan analisis kebutuhan stakeholder dengan metode need assesment, perhitungan nilai ekonomi total kawasan dengan menggunakan total economic valuation, analisis sistem dinamik, dan analytical hierarchy process untuk menentukan prioritas kebijakan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diperoleh beberapa kesimpulan. Pembangunan kawasan pantura Jakarta belum mencapai kondisi keberlanjutan. Dari 5 dimensi yang dianalisis, hanya dimensi kelembangaan yang telah mencapai status berkelanjutan sedangkan dimensi ekologi, ekonomi, sosial, dan teknologi belum berkelanjutan. Dari 54 atribut keberlanjutan yang digunakan, terdapat 18 faktor pengungkit yang perlu diperhatikan dalam mencapai keberlanjutan pembangunan kawasan Pantura Jakarta. Nlai ekonomi total kawasan pesisir Pantura Jakarta adalah sebesar Rp10,47 trilyun. Nilai ini diperoleh dari nilai ekowisata, nilai ekonomi air, nilai ekonomi penyerapan karbon, dan nilai keberadaan. Nilai ini termasuk cukup besar jika dibandingkan dengan panjang pesisirnya yang hanya 35 km dan luas hutan yang hanya 305,49 ha. Dalam penentuan penggunaan lahan kawasan Pantura Jakarta, kawasan mangrove perlu tetap dilestarikan status dan fungsinya sebagai kawasan lindung. Beberapa faktor kunci pemenuhan kebutuhan stakeholder di masa mendatang perlu diperhatikan dalam kaitan dengan pembangunan kawasan Pantura Jakarta. Pelibatan masyarakat dan pengusaha dalam penentuan kebijakan pengembangan kawasan Pantura Jakarta, pemanfaatan lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang di kawasan Pantura Jakarta dalam rangka menjamin keberlanjutan usaha dan investasi, jaminan kepastian hukum dalam berinvestasi dan berusaha di kawasan Pantura Jakarta, peningkatan akses masyarakat terhadap kegiatan ekonomi produktif di kawasan Pantura yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, keterpaduan pengelolaan sumberdaya air dari hulu hingga hilir guna mengantisipasi bencana banjir dan instrusi air laut, dan peningkatan kualitas lingkungan melalui penambahan ruang terbuka hijau, kawasan konservasi mangrove, dan sistem tata ruang yang terpadu. Hasil simulasi sistem dinamik menujukkan bahwa perubahan suatu faktor mempengaruhi nilai faktor lainnya. Pertumbuhan ekonomi kawasan Jakarta Utara mendorong pertumbuhan penduduk Jakarta Utara yang pesat. Hal ini mengakibatkan tingginya permintaan terhadap lahan untuk usaha dan permukiman. Permintaan terhadap lahan ini memicu terjadinya alih fungsi lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun. Kondisi ini semakin mengancam keberadaan lahan mangrove dan tambak dan sekitar Pantura Jakarta. Arahan kebijakan pembangunan kawasan berdasarkan prioritas berturutturut adalah: (1) Konservasi kawasan lindung dan perluasan lahan mangrove; (2) Pengembangan ekonomi lokal melalui pemberdayaan masyarakat dalam usaha jasa dan pariwisata; (3) Pengelolaan DAS dalam sistem tata air secara terpadu; (4) Pelibatan masyarakat, pengusaha, dan sektoral dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan (5) Mendorong sektor usaha dalam pengembangan kegiatan usaha unggulan di kawasan Pantura Jakarta.
Kata-kata kunci:
model, kebijakan, Pantura Jakarta
pemanfaatan
ruang,
berkelanjutan,
© Hak cipta milik Institut Pertanian Bogor, tahun 2009 Hak cipta dilindungi 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi IPB 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin IPB
MODEL KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN PANTAI UTARA JAKARTA SECARA BERKELANJUTAN
Oleh:
Sapto Supono P062040294
Disertasi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2009
