pemungut pajak (Siti Resmi, 2016:1)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terusmenerus

dan

berkesinambungan

yang

bertujuan

untuk

meningkatkan

kesejahteraan rakyat, baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu berupa pajak (Waluyo, 2013:2). Pajak mempunyai kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan Negara non-migas.

Dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan dari sektor fiskal

mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan dalam APBN. Berbagai kebijakan dalam bentuk ekstensifikasi dan intensifikasi telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara dari sektor fiskal. Kebijakan-kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak lain sebagai pembayar/pemotong/pemungut pajak (Siti Resmi, 2016:1). Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 1 http://digilib.mercubuana.ac.id/

2

Sedangkan, Pohan (2016:2) mendefinisikan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan Negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat ikut berperan aktif dalam memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan Negara, sesuai dengan kemampuannya. Pembebanan pajak oleh pemerintah yang berbentuk pemungutan pajak terhadap wajib pajak, merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban

perpajakan

pembangunan nasional.

yang

diperlukan

untuk

pembiayaan

negara

dan

Padahal, dalam praktiknya membayar pajak bukan

merupakan tindakan sederhana, tetapi terdapat banyak hal yang bersifat emosional.

Sehingga, pada dasarnya tidak ada seorangpun yang senang

membayar pajak (Mohammad Zain, 2007:43). Wajib pajak termasuk perusahaan memandang pajak dari sisi yang berbeda. Pajak dianggap sebagai beban yang merugikan karena sifatnya yang menjadi pengurang laba. Hal ini karena besarnya pajak bergantung pada besarnya penghasilan yang didapat sehingga semakin besar penghasilan yang di dapat, semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan. Sehingga apabila pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah yang semestinya, akan mengakibatkan kerugian bagi wajib pajak yang bersangkutan (Pohan, 2016:3). Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk

membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian besar berasal dari penerimaan

http://digilib.mercubuana.ac.id/

3

pajak (Erly Suandy, 2011:1). Dilihat dari sudut pandang pemerintah, apabila pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang seharusnya dibayarkan, maka pendapatan Negara dari sektor pajak akan berkurang (Pohan, 2016:3). Adanya perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan Wajib Pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajaknya, baik secara legal maupun ilegal.

Hal ini dimungkinkan jika terdapat peluang yang dapat

dimanfaatkan, baik karena kelemahan peraturan pajak maupun sumber daya manusia (fiskus) (Erly Suandy, 2011:2). Untuk mengurangi beban pajaknya, wajib pajak termasuk perusahaan lazimnya menggunakan tax management atau manajemen pajak. Maka dari itu, perusahaan membutuhkan strategi perencanaan pajak yang tepat agar perusahaan dapat membayar pajak dengan efisien (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Strategi yang dapat dilakukan untuk mengefisienkan beban pajak perusahaan adalah dengan melakukan manajemen pajak. Manajemen pajak dapat dilakukan melalui penghindaran pajak, dimana perusahaan berusaha mengurangi beban pajaknya secara legal dan aman, serta tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan. Selain melakukan penghindaran pajak, manajemen pajak juga dapat dilakukan melalui penggelapan pajak, namun penggelapan pajak merupakan hal yang ilegal karena bertentangan dan tidak berada dalam koridor undang-undang maupun peraturan perpajakan (Pohan, 2016:23).


4

Upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan terjadi di berbagai Negara di dunia, salah satunya di Indonesia. Mantan Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, sebelum melepas jabatannya mengatakan bahwa terdapat ribuan perusahaan multinasional yang tidak menjalankan kewajibannya kepada Negara. Agus Martowardojo menyebut terdapat hampir 4.000 perusahaan yang tidak membayar pajaknya selama tujuh tahun.

Di Indonesia, peningkatan

pembayaran royalti ke perusahaan induk (parent company) berpotensi mengurangi PPh badan yang harus dibayarkan perusahaan. Dari laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia, sebuah perusahaan consumer goods harus membayar royalti kepada holding company di Belanda sebesar 3,5 persen yang kemudian meningkat menjadi 5 sampai 8 persen mulai tahun 2013-2015. Asumsi omset consumer goods tersebut pada tahun 2013-2015 stagnan di angka Rp 27 triliun, dengan kenaikan royalti sebesar 3,5 persen kemudian menjadi 8 persen, yang berarti terdapat kenaikan royalti sebesar 4,5 persen dikalikan Rp 27 triliun atau sekitar Rp 1.215 triliun. Sehingga, potential loss PPh badan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 1.215 triliun dikalikan 25 persen atau sebesar Rp 303 milyar. Hal tersebut menurut aturan adalah legal, namun kurang adil jika dilihat dari sisi pajak bagi Negara sumber penghasilan, karena 8 persen harga produk yang dibayarkan rakyat Indonesia, lari ke royalti holding company yang berada di luar Indonesia (www.pajak.go.id). Selain itu, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri peralatan rumah tangga dikabarkan telah melakukan upaya penghindaran pajak dengan nilai lebih dari $ 1 milyar. Upaya penghindaran pajak ini terjadi dalam


5

kurun waktu 2009 hingga 2014.

Dituduhkan bahwa perusahaan tersebut

melakukan pergeseran laba, dengan memindahkan miliaran euro labanya dari Negara-negara dengan pajak rendah ataupun tidak kena pajak.

Perusahaan

tersebut juga membebankan biaya royalti dari satu perusahaan ke perusahaan lain dalam lingkup kepemilikan yang sama dengan tujuan untuk meminimalisir pajak secara keseluruhan (www.forumpajak.org). Maka dari itu, manajemen pajak perlu diawasi agar usaha-usaha yang dilakukan tidak melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku. Tata kelola perusahaan dibentuk untuk mengawasi manajemen pajak ataupun perencanaan pajak, agar mampu berjalan dibawah hukum yang berlaku dan untuk memastikan agar perpajakan perusahaan tetap berada dalam koridor penghindaran pajak yang bersifat legal, bukan penggelapan pajak yang bersifat ilegal. Dalam penelitian ini, tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, komisaris independen, dan kompensasi eksekutif diyakini berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Shleifer dan Vishney (1986) menyatakan bahwa adanya pemegang saham yang besar seperti kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen perusahaan dengan pengawasan yang lebih optimal. Ngadiman dan Christiany Puspitasari (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Namun, Sabli dan Noor (2012) dalam


6

penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Komisaris independen dianggap sebagai mekanisme pemeriksa dan penyeimbang dalam meningkatkan efektivitas dewan komisaris. Fenny Winata (2014) dalam penelitiannya menemukan bahwa prosentase komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Sedangkan, Hashemi

Rodhian Hanum dan Zulaikha (2013) menemukan pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap Effective Tax Rate (ETR). Hal ini menunjukkan bahwa proporsi yang lebih banyak dalam dewan komisaris independen tidak dapat memberikan jaminan bahwa perusahaan akan berjalan dengan efektif dan baik sesuai dengan keinginan pihak manajemen perusahaan. Kompensasi yang diberikan kepada eksekutif akan membantu mengurangi biaya agensi yang dikeluarkan oleh perusahaan (Cheffins, 2003 yang dikutip Solomon, 2010:104). Penelitian yang dilakukan Titus Bayu Santoso dan Dul Muid (2014) menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, yang artinya bahwa besarnya kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi memicu kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Sedangkan, Silvia Ratih Puspita dan Puji Harto (2014) menemukan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Selain

itu,

terdapat

beberapa

faktor

lain

yang

diyakini

dapat

mempengaruhi usaha penghindaran pajak pada suatu perusahaan, seperti ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas. Ukuran perusahaan merupakan salah satu


7

faktor yang menjadi penentu dalam pengambilan tindakan penghindaran pajak perusahaan.

Silvia Ratih Puspita dan Puji Harto (2014) dalam penelitiannya

menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Christiany Puspitasari (2014) menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga semakin besar ukuran perusahaan maka Cash Effective Tax Rate (CETR) yang dihasilkan juga semakin rendah, yang ditandai dengan rendahnya beban pajak perusahaan. Leverage

merupakan

gambaran

kemampuan

perusahaan

dalam

menggunakan aktiva atau dana untuk memperbesar tingkat penghasilan bagi pemilik perusahaan.

Ngadiman dan Christiany Puspitasari (2014) dalam

penelitiannya menemukan bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, Ahmad Reza Dwi Permana dan Zulaikha (2015) menemukan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga semakin banyak penggunaan hutang dalam membiayai kegiatan perusahaan, maka semakin tinggi tarif pajak efektifnya, yang artinya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan cukup rendah. Perusahaan juga dapat menggunakan profitabilitas yang di gambarkan oleh Return On Assets (ROA) untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Telah diketahui bahwa besarnya pajak bergantung pada besarnya penghasilan, karena semakin besar penghasilan semakin besar pula pajaknya (Richardson dan Lanis, 2007). Namun penelitian yang dilakukan Silvia Ratih Puspita dan Puji Harto


8

(2014) menemukan bahwa ROA berpengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak, yang artinya semakin tinggi ROA yang dimiliki perusahaan maka perusahaan tersebut cenderung melakukan penghindaran pajak. Sedangkan Titus Bayu Santoso dan Dul Muid (2014) menemukan bahwa ROA memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Berdasarkan dengan data yang terus mengalami pembaharuan dan adanya hasil penelitian yang berbeda-beda, hal tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti kembali mengenai pengaruh tata kelola perusahaan (diproksikan dengan kepemilikan institusional, prosentase komisaris independen dan kompensasi eksekutif), ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Namun terdapat perbedaan pengambilan sampel pada

penelitian sebelumnya, dimana sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 – 2015. Berdasarkan dengan uraian diatas, maka judul dari penelitian ini adalah “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 – 2015)”. B. Rumusan Masalah Penelitian Pajak merupakan sumber pendapatan Negara terbesar yang digunakan untuk membiayai anggaran dan belanja Negara (APBN), sehingga dengan besarnya peran pajak bagi Negara, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif


9

dalam memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan Negara sesuai dengan kemampuannya. Namun, perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang merugikan perusahaan karena sifatnya yang menjadi pengurang laba. Pajak yang bersifat memaksa dan dapat mengurangi laba, membuat perusahaan mencari cara untuk mempertahankan laba mereka dengan mengurangi hutang pajaknya, salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak melalui manajemen pajak. Tata kelola perusahaan dibentuk untuk mengawasi manajemen pajak ataupun perencanaan pajak, agar mampu berjalan dibawah hukum yang berlaku dan untuk memastikan agar perpajakan perusahaan tetap berada dalam koridor penghindaran pajak yang bersifat legal, bukan penggelapan pajak yang bersifat ilegal. Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan bukti empiris mengenai pengaruh tata kelola perusahaan (kepemilikan institusional, prosentase komisaris independen dan kompensasi eksekutif), ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak perusahaan, sehingga hal tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut: 1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan? 2. Apakah prosentase komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan? 3. Apakah kompensasi eksekutif berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan?


10

4. Apakah

ukuran

perusahaan

berpengaruh

secara

signifikan

terhadap

penghindaran pajak perusahaan? 5. Apakah leverage berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan? 6. Apakah profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Berdasarkan dengan perumusan masalah yang telah disusun sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: a. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. b. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Prosentase Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. c. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. d. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. e. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. f. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.


11

2. Manfaat Penelitian Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, dan juga diharapkan dapat digunakan oleh pihak-pihak sebagai berikut, diantaranya yaitu sebagai berikut: a. Bagi Penulis Bagi penulis, skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata I untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi. Selain itu, skripsi ini juga diharapkan dapat menjadikan Penulis lebih memahami dan mengetahui masalah-masalah yang dibahas, serta dapat membandingkan teori-teori yang telah di dapat dari berbagai sumber dengan praktik secara nyata mengenai penganalisaan penghindaran pajak perusahaan. b. Bagi Pembaca Pihak lainnya yang ingin memperdalam ilmu dan melakukan penelitian lebih lanjut dalam permasalahan yang sama dapat menjadikan referensi atau untuk tujuan lain yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pembaca. c. Bagi Perusahaan Bagi perusahaan dapat dijadikan sebagai panduan dan masukan dalam melakukan usaha penghindaran pajak dan diterapkan sesuai dengan karakteristik perusahaan yang bersangkutan.


pemungut pajak (Siti Resmi, 2016:1)

Recommend Documents