1
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perpajakan di Indonesia dimulai sebelum kedatangan bangsa Eropa, kerajaan seperti mataram, Kediri, majapahit dan pajang sudah mengenal bentuk pajak tanah dan pajak tidak langsung terhadap barang dagangan. Pejabat kerajaan pemungut pajak tidak digaji oleh kerajaan maka seringkali mereka menerapkan pajak secara berlebihan. Upeti perorangan ataupun kelompok orang yang diberikan kepada raja atau penguasa sebagai suatu bentuk penghormatan dan tunduk patuh kepada kekuasaan raja atau penguasa suatu wilayah di Indonesia merupakan bentuk pada zaman kerajaan – kerajaan di Indonesia tumbuh. Upeti tersebut berupa hasil bumi, dan pemajakan barang perdagangan. Sebagai imbalannya maka rakyat mendapat pelayanan keamanan dan jaminan ketertiban. Kerajaan mataram raja – raja sudah melaksanakan hidup swasembada dan otonom(Muh. Bakhrun Effendi:2006, dalam Siti Kurnia Rahayu:2009:12) Kesadaran dalam membayar pajak memang sudah ada pada seluruh lapisan masyarakat Indonesia karena pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang digunakan
untuk
pembiayaan
pemerintah
dan
pembangunan,
kemudian
administrasi perpajakan yang pada saat ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu instansi pemerintah dan secara struktural berada dibawah Kementerian Keuangan, memberikan kontribusi dalam melakukan penerimaan pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah sangat besar sekali. 1
2
Selanjutnya tingkat kepatuhan dari masyarakat dalam membayar pajak sangat menentukan sekali, seperti
catatan Dalam publication of the international
bureau of fiscal documentation (1980 : 107) dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang berbeda – beda pada setiap Negara. Pandangan dalam sejarah perpajakan di Indonesia
selaras dengan yang
dikatakan Forrest dan Shefrin bahwa Sistem administrasi perpajakan yang sederhana akan berpengaruh pada ketidak patuhan wajib pajak, meskipun system perpajakan yang sederhana juga tidak menjamin wajib pajak akan patuh(Suryadi, 2006 : 17) Sejalan dengan yang diungkapkan Siti Kurnia Rahayu (2010:141) bahwa: kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah – masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak,
teknis pemeriksaan,
penyidikan,
penerapan sanksi perpajakan,
dan
pelayanan kepada wajib pajak selaku pihak pemberi dana bagi Negara dalam hal membayar pajak. Disamping itu juga tergantung pada keamanan wajib pajak juga, sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan perundang – undangan perpajakan. Dalam hal administrasi, Khususnya administrasi pajak masih banyak orang yang mempertentangkan antara pengertian administrasi dengan tata usaha, ada yang mengatakan bahwa pengertian administrasi adalah lebih luas cakupannya dengan tata usaha, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa administrasi itu tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia.
3
Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwodarminto dikatakan bahwa pengertian administrasi adalah tata usaha, Pendahuluan tata mengarah kepada pengertian yang biasanya untuk kata majemuk, misalnya
tata
kota, tata bahasa, dan sebagainya yang berarti aturan. Tata usaha perpajakan adalah administrasi perpajakan yaitu suatu kegiatan yang melaksanakan fungsi (berbagai fungsi) Direktorat Jenderal Pajak untuk pengumpulan dana pajak melalui tindakan pelayanan, pengawasan dan pembinaan sesuai dengan fungsi aparatur pajak dalam rangka pelaksanaan perpajakan yang menganut self assessment system. Kemudian
dengan
adanya
modernisasi
pajak
dilakukan
dengan
mengutamakan pemberian pelayanan prima kepada wajib pajak yang diimbangi dengan pengawasan intensif, sekaligus menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) diseluruh unit kerja dilingkungan DJP” (Siti Kurnia Rahayu, 2009:118) Meskipun demikian modernisasi pajak dalam kegiatan tata usaha perpajakan modern bukan hanya merupakan bagian dari system administrasi perpajakan modern yang mudah untuk dilaksanakan terutama dalam memberikan pelayanan. Menurut data yang penulis temukan dari hasil observasi awal dan wawancara dilapangan,
diperoleh gambaran terhadap peningkatan pelayanan
pajak modern ternyata masyarakat lebih banyak melakukan kegiatan tata usaha secara manual seperti menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui Electronik – filling(E-Filling), yaitu wajib pajak dapat menyampaikan SPT secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi atau Application service
4
providers (ASP) yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak ada 8 daftar ASP yang sudah ditentukan yaitu sebagai berikut 1. www.layananpajak.com 2. www.laporpajak.com 3. www.pajakku.com 4. www.spt.co.id 5. www.setorpajak.com 6. www.onlinepajak.com 7. www.pajakmandiri.com 8. www.taxreport.web.id Dari sekian banyak ASP ternyata masyarakat dalam hal ini wajib pajak lebih memilih
menyelesaikan
seluruh
kegiatan
administrative
secara
manual
dikarenakan lebih rumitnya prosedur yang ditawarkan dengan system online yang hanya digunakan oleh orang – orang tertentu begitupun dengan wajib pajak yang ada dikantor pelayanan pajak. Masalah dilapangan seperti 1. Masih
sering
permohonan
terjadinya
elektrronik
berkas filing
surat
yang
identification
menumpuk number
mengenai
(e-FIN) yang
mengakibatkan pemberian pelayanan e-FIN terhambat yang tidak sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak Nomor 47/PJ/2008 pasal 5 ayat 4 yang seharusnya
pemberian
e-FIN
paling
lambat
dua
hari kerja
sejak
permohonan e-FIN tersebut diterima KPP, sepanjang permohonan tersebut diisi lengkap dan benar.
5
2. Kurangnya perlindungan data terhadap wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak secara modern, mengingat data dan informasi yang dilaporkan
oleh
wajib
pajak
dikirim
melalui
internet
sehingga
memungkinkan setiap orang dengan keterampilan yang memadai dapat mengubah data dikomputer tanpa jejak. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pengaruh dari adanya sistem administrasi perpajakan modern dalam hal teknis tata usaha perpajakan modern
yang diformulasikan dalam judul penelitian (Pengaruh
tata usaha perpajakan modern Terhadap peningkatan pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas).
1.2
Identifikasi Masalah Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka
penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut : 1. Direktorat jenderal pajak Jawa Barat 1 hanya melakukan bimbingan kepada pegawai kantor pelayanan pajak pratama Bandung Cicadas terhadap kegiatan tata usaha, tanpa adanya pengawasan yang inten. 2. Perilaku
pegawai
yang
mencerminkan
kegiatan
kegiatan
tata
usaha
konvensional didalam menyelesaikan beberapa arsip 3. Belum maksimalnya kegiatan tata usaha perpajakan modern terhadap kualitas pelayanan di kantor pelayanan pajak pratama Bandung Cicadas
6
dibuktikan dengan penyelesaian pembayaran dari beberapa orang di lakukan pada hari selanjutnya. 4. Masih adanya keluhan wajib pajak dalam hal mutu pelayanan pembayaran pajak. 5. Wajib Pajak belum merasakan pelayanan yang diberikan seksi pelayanan secara maksimal. 6. Masih terdapat kegiatan perpajakan yang belum sesuai dengan tugas dan fungsi serta wewenang seksi pelayanan. 7. Kegiatan tata usaha masih kurang sesuai dengan konsep tata usaha yang menjadi tugas pokok dan fungsi seksi pelayanan 8. Terkadang ada off-line dikomputer para petugas penerima pembayaran. 9. Kepastian waktu yang diberikan oleh petugas pajak dalam penyelesaian layanan kepada WP terkadang tidak tepat waktu.
1.3
Rumusan Penelitian Dalam penyusunan proposal usulan penelitian ini penulis merumuskan
masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Seberapa
perpajakan
modern
terhadap
peningkatan pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama
Cicadas
Bandung?
besar
pengaruh
tata
usaha
7
1.4
Tujuan Penelitian
1. Untuk
mengetahui besarnya pengaruh tata usaha perpajakan modern
terhadap peningkatan pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas Bandung
1.5 Kegunaan Penelitian Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 1.5.1
Akademis:
1
Sebagai wahana aplikasi teori yang telah diperoleh diperguruan tinggi.
2
Menambah
wawasan
keilmuan
bagi
mahasiswa
tentang
system
modernisasi perpajakan 3
Sebagai acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis diharapkan dapat memberikan input tentang Dunia perpajakan dan halhal yang berkaitan dengan Pajak.
4
Memperoleh pengetahuan tentang usaha peningkatan pajak khususnya system administrasi perpajakan modern di kantor pelayanan pajak Bandung Cicadas.
1.5.2 1
Praktis. Sebagai bahan masukan yang dapat dipertimbangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas Bandung
2
Bagi
pengembangan
administrasi
ilmu
perpajakan,
Administrasi
dapat
Negara
memberikan
khususnya
bukti
nyata
dalam tentang
8
keterkaitan antara sistem administrasi perpajakan, khususnya tata usaha perpajakan modern terhadap peningkatan pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak 3
Bagi peneliti, sebagai uji kemampuan dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh diperkuliahan terkait dengan perpajakan dan kinerja pegawai sebagai pelayan publik.
1.6
Kerangka Pemikiran Dalam
kerangka
pemikiran
penulis
memfokuskan
pada
pengaruh
ketatausahaan perpajakan modern, yaitu pemikiran yang mengemukakan tentang Penilaian pelayanan kerja pada seksi pelayanan, merupakan satu masalah yang dapat diselesaikan serta dampaknya dibutuhkan oleh wajib pajak. Namun demikian,
pelayanan
yang
memuaskan
tidak
terjadi
secara
otomatis,
kecenderungan akan terjadi dengan menggunakan sistem penilaian manajemen yang baik. Berikut beberapa indikator tata usaha yang mempunyai peran terhadap peningkatan pelayanan. 1.6.1
Indikator Tata Usaha Indicator dari kegiatan – kegiatan tata usaha mencakup 6 (Enam) pola perbuatan (Fungsi), yaitu: 1. Menghimpun: yaitu
kegiatan-kegiatan
mencari data,
mengusahakan
tersedianya segala keterangan yang tadinya belum ada, sehingga siap untuk dipergunakan bilamana diperlukan.
9
2. Mencatat: yaitu kegiatan membubuhkan dengan pelbagai peralatan tulis keterangan yang diperlukan sehingga terwujud tulisan yang dapat dibaca, dikirim dan disimpan. Dalam perkembangan teknologi modern, maka dapat termasuk alat-alat perekam suara. 3. Mengolah:
bermacam
kegiatan
mengerjakan
keterangan-keterangan
dengan maksud menyajikan dalam bentuk yang lebih berguna. 4. Menggandakan: yaitu kegiatan memperbanyak dengan pelbagai cara dan alat. 5. Mengirim: yaitu kegiatan
menyampaikan dengan pelbagai cara dan
alat dari satu pihak kepada pihak lain. 6. Menyimpan: yaitu kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu yang aman. (Sumber: depdiknas.go.id) Sistem manajemen (management system) disini adalah proses-proses untuk mengidentifikasi,
mendorong,
mengukur,
mengevaluasi,
meningkatkan,
dan
memberi penghargaan terhadap pelayanan yang dilakukan kepada wajib pajak. pelayanan pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan serta berdampak kepada pelayanan tersebut, optimal atau tidak atas kinerja yang dilakukan. Kinerja karyawan adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi kontribusi kepada organisasi yang antara lain termasuk : kuantitas output, kualitas output, jangka waktu output, kehadiran ditempat kerja, sikap kooperatif. (Robert L. Mathis and John H. Jackson, 2002)
10
Stoner dan Focerman (1989) dalam Muhammad Cholil (1999) menjelaskan Pengaruh adalah setiap tindakan atau contoh perilaku pihak tertentu yang dapat menyebabkan pihak lain merubah sikap dan atau perilakunya. Dalam konsep pengaruh berkaitan erat dengan kekuasaan yang sering diartikan sebagai kemampuan untuk memahami, memiliki dan menggunakan pengaruh yang berarti pula kemampuan untuk mengubah sikap dan perilaku pihak lain termasuk untuk menyadari fungsi dan peranannya sebagai bagian integral ke titik tujuan bersama. Kerangka pemikiran adalah jalan pikiran peneliti yang berkaitan dengan proses penelitian (Heri Jauhari, 2008:30) Dalam penelitian ini akan dibahas tentang seberapa besar pengaruh tata usaha perpajakan modern sebagai variable X terhadap peningkatan pelayanan sebagai variable Y. Dalam kerangka pemikiran peneliti mencantumkan pula pengertian dan teori tentang implementasi kebijakan yaitu Menurut Van Meter dan Van Horn, “Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah menggariskan dalam putusan kebijakan(Leo Agustino, 2008:139).
11
Ada Perbedaan Tata usaha
Uji Beda
Kesimpulan
Tingkat pelayanan Tidak ada Perbedaan Gambar kerangka pemikiran
1.7
Hipotesis Hipotesis
merupakan
jawaban
sementara
terhadap
rumusan
masalah
penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk format pertanyaan(Sugiono,2009:70). Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, terdapat pengaruh dua variabel penelitian. Peneliti mengasumsikan bahwa: Jawaban sementara yang penulis kemukakan pada penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas Bandung sebagai pembuktian adalah ada (Ha) yang berarti diterima dan tidak ada (H0) berarti nol atau ditolak, yang merupakan sebuah penjabaran sebagai berikut. Ha :
Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara tata usaha terhadap
peningkatan pelayanan di kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas Bandung
12
Ho :
Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara tata usaha terhadap
peningkatan pelayanan di kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas Bandung.
13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 1.1 Pengertian tata usaha perpajakan modern Dewasa ini perpajakan modern mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam setiap tindakan pada pelayanan, sebagai contoh perilaku pihak tertentu dapat menyebabkan pihak lain merubah sikap serta perilakunya. Dalam konsep ini pengaruh berarti berkaitan erat dengan kekuasaan yang sering diartikan sebagai kemampuan untuk memahami, memiliki dan menggunakan pengaruh yang berarti pula kemampuan untuk mengubah sikap dan perilaku pihak lain termasuk untuk menyadari fungsi dan peranannya sebagai bagian integral ketitik tujuan bersama. Pada
organisasi-organisasi
efektifitas layanan masyarakat pimpinannya
mampu
publik,
reputasi
organisasi,
efisiensi
dan
hanya akan dapat ditingkatkan apabila para
mengelola
organisasi tersebut
secara
adaptif dengan
memanfaatkan segenap informasi yang berguna bagi organisasi sehingga tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang modern dan komplek. Bagi organisasi publik keseluruhan,
terutama
yang
yang menggantikan kepentingan umum secara melakukan
kontak
dan
berhubungan
dengan
masyarakat, maka pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat menjadi sesuatu yang sangat penting. Hal ini sesuai dengan tujuan administrasi negara yaitu
memberikan
service
yang
sebaik
–
baiknya
terhadap
kepentingan
masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh S. Pamudji sebagai berikut: “Tujuan yang hendak dicapai dalam proses administratif itu di dalam pemerintah disebut dengan satu atau dua istilah yaitu pondok service. 13
14
Dengan demikian yang dimaksud administrasi negara sebagai proses adalah serangkaian kegiatan – kegiatan yang meliputi membuat rencana-rencana, mengambil keputusan-keputusan,
dan tindakan-tindakan yang ditujukan
untuk melaksanakan atau menyelenggarakan publik servis (dinas publik). Dinas-dinas publik tersebut bertugas melayani anggota masyarakat dan karenanya
dinas
publik
kadang-kadang
diartikan
“abdi rakyat.” (S.
Pamudji,1993:31) Sejalan dengan perkembangan jaman muncul perubahan paradigma ilmu administrasi publik.
Saat ini administrasi publik
lebih menyangkut kepada
kegiatan pengelolaan pelayanan publik, seperti yang diungkapkan oleh Philips J. Cooper yaitu: Administration of public Paradigma ini menekankan kajian pada negara (the state) yang dipandang sebagai agen tunggal implementasi fungsi dan kebijakan pemerintah. Administration for public Kajian paradigma kedua ini lebih diorientasikan pada bagaimana peran negara atau pemerintahan lebih berfungsi dalam melayani masyarakat (public service). Paradigma kedua ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari paradigma pertama, namun disini lebih ditekankan pada bagaimana pemerintah memberikan pelayanan dan jasa untuk kepuasan publik (public good and services). Administration by public Paradigma
ketiga
ini lebih
menekankan
pada
public
demand
are
differenciated yaitu negara lebih berfungsi sebagai fasilitator, katalisator, dan
15
berorientasi pada strategi, output bernuansa pada pola kerja kemitraan dan privatization. (cooper,2004:1-2) Miftah
Thoha
mengemukakan
ciri
–
ciri dalam mengidentifikasikan
pelayanan administrasi negara yaitu, pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara
lebih
bersifat
organisasi-organisasi monopoli.
urgen
dibandingkan
swasta.
Administratornya
pelayanan
Pada
umumnya
juga
relatif
bersifat
berdasarkan
yang
diberikan oleh
monopoli atau
semi
undang-undang
dan
peraturan. Serta tidak dikendalikan oleh harga pasar sehingga mendasarkan dirri bukan pada penghitungan laba tetapi pada rasa pengabdian kepada masyarakat umum.
Seluruh
usaha
yang
dilakukan
bergantung
kepada
mata
rakyat
banyak.(Thoha,2002:2). Pemberian pelayanan yang baik sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi yang melaksanakan tugas utama melayani publik, tetapi selain itu juga merupakan hak
yang dapat diperoleh oleh masyarakat, yaitu hak untuk
mendapatkan pelayanan maksimal.dengan pelayanan maksimal diharapkan akan mendapatkan dampak positif bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat H. A. S Moenir sebagai berikut : “Pelayanan publik yang maksimal akan membeikan dampak positif kepada masyarakat antara masyaraat akan merasa bangga dan menghargai korp pegawai, patuh terhadap peraturan pelayanan, terciptanya kegairahan usaha dalam masyarakat, serta peningkatan dan pengembangan masyarakat secara dinamis.” (Moenir,2001:31)
16
Berdasarkan penjelasan diatas, maka pelayanan umum (public service) merupakan tugas utama yang harus dilakukan oleh suatu organisasi pemerintah serta harus memperhatikan kualitas pelayanannya kepada masyarakat, karena melalui pelayanan kependudukan yang memadai dan baik penyelenggaraannya oleh pemerintahan, maka akan dapat berjalan lancar dan dinamika masyarakat berjalan maju. 1.2
Pengertian Perpajakan Modern Konsep perpajakan modern adalah pelayanan prima dan pengawasan
intensif
dengan
Tujuannya,
pelaksanaan pemerintahan
yang
baik
(good
governance).
meningkatkan kepatuhan pajak. Juga meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap administrasi perpajakan, serta produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Negara
mempunyai kewajiban mengantarkan seluruh rakyatnya untuk
mencapai keadilan dan kemakmuran. Sudah sepantasnya negara juga menuntut haknya untuk memungut pajak guna menyediakan dana bagi pengeluaran dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Dengan demikian, secara otomatis, negara mempunyai tugas yang harus dilaksanakan baik yang bersifat administratif maupun pelayanan (service). Penyelenggaraan tugas dan kewajiban negara tersebut, tentunya sumber dana yang tidak kecil jumlahnya. Sumber dana tersebut dapat digali dari berbagai sektor
antara
lain
penjualan
barang
dan
jasa
milik
negara,
pinjaman,
penciptaan/pencetakan uang kertas, bantuan/pemberian dari negara lain, dan pajak. Dalam hal ini, sektor pajak merupakan sektor yang diandalkan untuk
17
mengisi kas negara sebab disamping mempunyai sifat yang rutin juga tidak terlampau
sulit
memprediksinya.
Sebagai
negara
yang
menuju
ke
tingkat
kemandirian, sektor pajak mutlak diperlukan. 1.3 Definisi Pajak Definisi pajak Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. Yaitu: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” Dalam definisi pajak yang telah dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, yang memberikan kesan bahwa pajak semata-mata sebagai sumber dana bagi pelaksanaan tugas negara tanpa ada timbal balik. Sebenarnya tidak secara keseluruhan untuk membiayai pelaksanaan tugas negara dalam hal teknis, karena pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dari berbagai lini terutama ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan. Secara pengertian diatas dapat dikatakan kembali kepada masyarakat yang menjadi wajib pajak, maka suatu hal yang pantas dalam pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak
sudah maksimal dilaksanakan
mengingat pajak yang dipungut tanpa harus dikembalikan kepada wajib pajak, dapat
diperuntukan
perpajakan.
beberapa
bagian
dalam
hal pelaksanaan
administrasi
18
1.4 Macam Pajak 1. Pajak pusat Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. 2. Pajak Daerah Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang di lakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan undang-undang
yang
berlaku,
yang
digunakan
untuk
membiayai
penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pemahaman tentang macam – macam pajak dapat menyimpulkan bahwa yang akan ditinjau oleh peneliti adalah pada pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah untuk membiayai rumah tangga negara, sementara secara fokus kajiannya terhadap sub sistem administrasi yaitu ketatausahaan pada seksi tata usaha dan perpajakan dikantor pelayana pajak pratama dalam pencapaian segi pelayanan yang berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak. 2.5 Tinjauan tentang pelayanan pajak Pelayananan
merupakan
kebutuhan rakyatnya.
ujung
tombak
pemerintah
dalam
memenuhi
Dari pelayanan inilah masyarakat dapat memberikan
pelayanan mengenai kualitas kerja pemerintah. Sesuai dengan pendapat Ndraha (1997:70), yang menyatakan bahwa “pemerintah memegang tanggung jawab atas kepentingan rakyat”. Jadi pemerintah merupakan pelayanan bagi kepentingan rakyatnya. Pengertian pelayanan tidak terlepas dari masalah kepentingan umum.
19
Pelayanan
yang
diberikan
kepada
masyarakat
berlaku
untuk
setiap
perusahaan baik itu milik swasta ataupun pemerintah. Setiap perusahaan tentu mempunyai tujuan untuk memberikan pelayanan yang sebaik – baiknya kepada masyarakat (public service) sebagai bukti keberhasilan usaha kerja mereka. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Handayaningrat (1988:5) bahwa “Administrasi Negara bertujuan untuk memberikan pelayanan sebaik – baiknya kepada masyarakat (public service). Menurut Moenir (1998:17), yang dinamakan pelayanan adalah “Proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung diawasi”. Hal senada diungkapkan B.Boediono (2003:11) bahwa: “Pelayanan pelanggan adalah upaya atau proses yang secara sadar dan terencana dilakukan organisasi atau badan usaha agar produk/jasanya menang dalam persaingan melalui pemberian /penyajian pelayanan kepada pelanggan, sehingga tercapai kepuasan optimal bagi pelanggan”. Selanjutnya pelayanan
adalah
dari
pengertian
suatu
definisi
keseluruhan
diatas
aktivitas
dapat yang
dijelaskan
bahwa
memberikan
usaha.
Selanjutnya Moenir (1998:20), menyatakan “Layanan sebagai aktivitas yang berlangsung berurutan dapat diukur dari segi penggunaan waktu. Pengukuran ini penting karena dari pengukuran yang berulang – ulang dapat diambil waktu rata – rata yang diperlukan menyelesaikan suatu rangkaian aktivitas (proses) dan menjadi standar”. Layanan yang diperlukan oleh manusia itu sendiri, pada dasarnya ada dua jenis yaitu layanan fisik yang sipatnya pribadi sebagai manusia dan layanan
20
administratif yang diberikan oleh orang lain selaku anggota organisasi (organisasi massa atau organisasi negara). Begitu pula dengan halnya jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Pemerintah sebagai pelayanan diharapkan dapat memberikan pemenuhan akan hidup dan kesejahteraan bagi warganya. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh
Pramudji (1994:21-22),
yang
mengemukakan
bahwa jasa pelayanan
pemerintah sebagai berikut : “Jasa pelayanan pemerintah yaitu berbagai kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang – barang dan jasa – jasa. Jenis pelayanan publik dalam arti jasa – jasa yaitu seperti pelayanan kesehatan,
pelayanan
keluarga,
pelayanan
pendidikan,
pelayanan
angkutan umum (darat, sungai, laut, udara) dan lain – lain”. Dalam pelayanan umum yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat merupakan suatu proses penyelenggaraan kegiatan organisasi yang berorientasi kepada kepentingan umum. Menurut Gie yang diterjemahkan oleh Ibrahim (1997:37) bahwa : “Batasan – batasan tentang kepentingan umum adalah segenap hal yang mendorong terciptanya ketentraman, kestabilan ekonomi dan kemajuan dalam
kehidupan
masyarakat
disamping
urusan
–
urusan
yang
menyangkut negara dan rakyat seluruhnya dalam suatu kesatuan”. Pengertian pelayanan publik menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang disebutkan dalam pasal I ayat (1), adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan
21
sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Disebutkan pula dalam UU No. 25/2009 ini bahwa dalam asas pelayanan publik harus berasaskan: 1. Kepentingan umum 2. Kepastian hukum 3. Kesamaan hak dan kewajiban 4. Keprofesionalan 5. Partisipatif 6. Persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif 7. Keterbukaan 8. Akuntabilitas 9. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan 10. Ketepatan waktu 11. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. (Sumber: Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik) Bagi organisasi publik yang mengutamakan kepentingan umum secara keseluruhan, terutama yang melakukan kontak dan berhubungan langsung dengan masyarakat, maka pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat menjadi sesuatu yang sangat penting. Hal ini sesuai dengan tujuan administrasi negara yaitu memberikan pelayanan yang sebaik – baiknya terhadap kepentingan
22
masyarakat, seperti yang dikemukakan Pamudji bahwa “tujuan yang hendak dicapai dengan proses administratif itu didalam pemerintah disebut dengan satu atau dua istilah yaitu dinas publik (publik services).” (Pamudji,2008:2) Selain itu terdapat definisi pelayanan yang sangat simpel diberikan oleh Ivancevich, Lorenzo, Skinner, dan Crosby (1997:44) yang dikutif dari buku ratminto yang berjudul manajemen pelayanan, yaitu: “Pelayanan adalah produkproduk yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha – usaha manusia dan menggunakan peralatan.” (Ratminto,2008:2) Sedangkan definisi yang lebih rinci diberikan oleh Gronroos (1990:27) dalam buku yang sama yaitu Manajemen Pelayanan, mendefinisikan pelayanan sebagaimana dikutif dibawah ini: “Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan.” (Radminto,2008:2) Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan
manusia.
Hal senada
juga
dikemukakan
Budiman
Rusli yang
berpendapat bahwa selama hidupnya, manusia selalu membutuhkan pelayanan. Pelayanan menurutnya sama dengan life cycle theory of leadership (LCTL) bahwa
23
pada awal kehidupan manusia (bayi) pelayanan secara Fisik sangat tinggi, tetapi seiring dengan usia manusia pelayanan yang dibutuhkan akan semakin menurun.
24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1
Metode Penelitian Metode Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan
metode penelitian survai, yang dipakai untuk tujuan eksplorasi dalam arti tindakan mencari atau melakukan perjalanan sehingga menemukan yang dimaksud meliputi pengetahuan yang tidak umum supaya dapat dipahami dan dijelaskan. “Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu(Sugiono,2009:1)”. Dengan menggunakan cara ilmiah berarti penelitian merupakan kegiatan yang dilandasi oleh prinsip-prinsip keilmuan. Metode yang merupakan gabungan antara
pendekatan
rasional yaitu
pendekatan
yang
memberikan
kerangka
pengujian dalam memastikan suatu kebenaran, digabung dengan pendekatan empiris. Penelitian bertujuan untuk menggali informasi tentang pengaruh sistem administrasi perpajakan modern dikantor pelayanan pajak pratama Bandung Cicadas. Dengan menggunakan metode penelitian survai, yaitu: “menjelaskan perbedaan, hubungan, serta pengaruh antar variabel. Salah satunya menggunakan sampel. Metode
penelitian
survei
dimaksudkan
untuk
memperoleh
kejelasan
hubungan sebab-akibat dua atau lebih variabel, menguji hipotesis dan menarik sampel dari suatu populasi
24
25
3.2
Populasi dan Sampel
3.2.1 Populasi Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pemerintahan di kantor pelayanan pajak pratama Bandung Cicadas yang berjumlah
79 (Tujuh puluh
sembilan) Diantaranya: 1. Kepala Kantor (1) 2. Subag Umum (9) 3. Seksi pengolahan data dan informasi (8) 4. Seksi pelayanan (13) 5. Seksi pengawasan dan konsultasi I (7) 6. Seksi pengawasan dan konsultasi II (6) 7. Seksi pengawasan dan konsultasi III (7) 8. Seksi pengawasan dan konsultasi IV (7) 9. Seksi ekstensifikasi (7) 10. Seksi pemeriksaan (2) 11. Kelompok Fungsional (12)
3.2.2 Sampel Sampel adalah adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut(Sugiono,2009:91).
Dalam penelitian ini peneliti akan
menggunakan penelitian sensus dimana seluruh populasi dijadikan dalam sampel penelitian karena keterbatasannya populasi. Tehnik yang digunakan dalam menentukan sample pada penelitian ini yaitu menggunakan sampling jenuh. Menurut sugiono sampling jenuh adalah tehnik
26
penentuan
sampel
bila
semua
anggota
populasi
digunakan
sebagai
sampel(Sugiono,2012:18) 3.3
Variabel Penelitian Variable penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai orang, obyek
atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan(Sugiono,2009:39). Berikut variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Tata usaha perpajakan sebagai variable bebas (independent) 2. Pelayanan pajak sebagai variable terikat (dependent) Variabel bebas (independent) dalam penelitian ini adalah tata usaha perpajakan modern sementara yang menjadi variabel terikat (dependent) adalah peningkatan pelayanan pajak. Kemudian untuk mempermudah dalam pembagiannnya penulis jabarkan ke dalam bentuk operasional variabel sebagai berikut: Tabel 3.1 Operasional Variabel Variabel
Dimensi
Indikator
Nomor Butir
Variabel (X) Tata usaha
Ketatausahaan Pajak
Proses tata usaha
1. Kelengkapan data wajib
1
pajak 2. Catatan pengisian berkas
2
3. Pengecekan data
3
1. Pengklasifikasian data
4
27
Pelayanan ketatausahaan
2. Pemahaman pegawai
5
1. Perbandingan pelayanan
6
elektronik dan manual 2. Kesesuaian dengan prosedur
7 8
3. Penggunaan komputerisasi Variabel (Y) Pelayanan
Peningkatan
1. Persediaan data
9
Pelayanan
2. Kemudahan memperoleh
10
data 3. Jumlah pengaduan
11
4. Respon masyarakat
12
5. Tanggung jawab tugas
13
6. Pelayanan pada jam kerja
14
7. Memperkecil resiko
15
8. Kesigapan di waktu sibuk
16
(Sumber:Penelitian 2012) 3.4
Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Studi Kepustakaan Dalam menunjang tekhnik pengumpulan data maka studi kepustakaan sebagai usaha yang dilakukan oleh peneliti dalam menghimpun informasi ter-update sesuai dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti serta seluruh sumber yang didapat dari buku, laporan ilmiah, laporan
28
penelitian,
karangan-karangan
ilmiah,
tesis
dan
disertasi,
peraturan-
peraturan, ketetapan-ketetapan dan lain sebagainya yang bersumber dari media elektronik dan cetak. 2. “Kuesioner(angket), dilakukan
dengan
merupakan
tekhnik
pengumpulan
data
yang
memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan
tertulis terhadap responden untuk dijawabnya(Sugiyono,2009:162)” 3. Observasi Mengumpulkan
data
dengan
jalan
mengadakan
pengamatan
secara
langsung ke lapangan dan mencatat semua peristiwa, kegiatan serta kejadian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas Bandung 3.5
Analisis Data Menurut Moh. Nazir, bahwa analisis data adalah mengelompokan, membuat
suatu urutan, memanipulasi, serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca (Moh. Nazir, 2006:358) Untuk menganalisa data dalam penelitian ini digunakan analisa kuantitatif (J.
Supranto,2003:204),
selanjutnya
dipaparkan
atau
dideskripsikan
secara
kualitatif. Dengan analisa kuantitatif, dapat diperoleh gambaran bagaimana data primer disandingkan untuk memperoleh perbandingan Variable dari data primer dan data sekunder sehingga kemudian data/fakta dikonstruksikan sebagai bagian dari analisis data. Sedangkan metode pengkonstruksian data dilakukan secara deduktif, sehingga data yang umum kemudian akan menjadi lebih terfokus.
29
Dalam skala pengukuran yang dilakukan peneliti dengan menggunakan “skala
likert
digunakan untuk
mengukur sikap, pendapat seseorang atau
sekelompok orang tentang fenomena sosial yang ditetapkan secara spesifik oleh penulis yang selanjutnya disebut variabel penelitian(Sugiyono,2009:107)” maka akan menghasilkan instrument dari setiap jawaban yang dipertanyakan dan jawaban dapat diberi skor, seperti: Tabel 3.2 Tabel Jawaban Responden No
Instrumen Jawaban
Skor
1
Sangat setuju
5
2
Setuju
4
3
Ragu-ragu
3
4
Tidak setuju
2
5
Sangat tidak setuju
1
(Sumber: Sugiyono,1992:73-74) Adapun untuk perolehan data dari keusioner berupa pertanyaan berdasarkan skala likert yaitu dengan cara memberikan nilai bobot yang formatnya sama dengan instrumen jawaban dan skor dengan mengubahnya menjadi alternatif jawaban dan bobot nilai. Kemudian dalam menganalisis data yang diperoleh dari hasil penyebaran angket atas berbagai item pernyataan yaitu dengan menarik kesimpulan dan diinterpretasikan berdasarkan skor pada daerah interval tertentu yang secara kontinum dapat dikategorikan.
30
3.5.2 Uji kecukupan data Dalam melakukan uji kecukupan data yang di tempuh oleh peneliti adalah dengan menggunakan rumus bernauli, yaitu : ( ⁄ )
n
Keterangan: n Z(
= Jumlah sampel (kuesioner) yang sah /2)
= Nilai
distribusi normal (terdapat dalam lampiran)
e
= Tingkat kesalahan
p
= Proporsi jumlah kuesioner yang dianggap benar
q
= Proporsi jumlah kuesioner yang dianggap salah
Kepercayaan ( ) Ketelitian (e) = 5% 3.5.3
Uji validitas konstruk Dalam melakukan uji validitas langkah yang ditempuh oleh peneliti
sebagai berikut: 1
Mendefinisikan secara operasional konsep yang digunakan dalam penelitian sebagaimana diketahui bahwa konsep itu memiliki konstruk tersebut harus dicari, salah satu diantaranya dengan mencari definisi dan rumusan tentang konsep yang akan diukur.
2
Memasukan data kedalam tabulasi kemudian menghitung korelasi masing – masing item dalam skor total, yaitu dengan mengunakan rumus tekhnik korelasi product moment.(Masri singarimbun,1989:137)
Adapun rumusnya menggunakan:
31
(∑ √[ ∑
)
(∑ ∑ )
(∑ ) ][ ∑
(∑ ) ]
Keterangan: r = korelasi product moment X = skor pernyataan Y = skor total seluruh pernyataan XY = skor pernyataan dikalikan skor total N = jumlah responden pretest Variable dinyatakan valid apabila rhitung lebih besar dari r table Setelah mengetahui hasil validitas maka analisis selanjutnya yaitu uji realibiltas dengan menggunakan software spss 16 for windows. 3.5.4
Statistik Deskriptif Pada bagian ini peneliti menyajikan data yang telah diperoleh dari hasil
penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas Bandung. 3.5.5 Analisis Regresi dan Korelasi 3.5.5.1 Analisis Regresi Semua data hasil penyebaran angket ini diberi sekor dan analisis dengan menggunakan uji statistik. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik korelasi dan regresi, yaitu dengan korelasi sederhana untuk menentukan hubungan masing-masing variabel X dengan Y, regresi sederhana untuk menentukan kontribusi variabel X terhadap Y. Kemudian menentukan regresi sederhana dengan menggunakan rumus:
32
Keterangan: Y’ = Nilai yang diprediksikan a = Konstanta atau Bila harga X= 0 b
=
Koefisien regresi, yang menunjukan angka peningkatan ataupun
penurunan
variabel devenden
yang
didasarkan
pada variabel
independen. Bila b (+) maka naik, bila (-) maka terjadi penurunan X = Nilai Variabel independen (Sugiyono, 2008:219)
1
Rumus harga a dan harga b
a=
(∑ )(
b=
∑ ∑ ∑
) (∑ )(∑ (∑
)
)
( ∑ )(∑ ) (∑ )
Selanjutnya untuk menganalisa data yang diperoleh dari hasil penyebaran angket yaitu menjumlahkan skor kriteria (apabila setiap butir item mendapatkan skor tertinggi = 5) X (jumlah item) X (jumlah responden). Adapun criteria dalan menginterpretasikan skor secara keseluruhan pada daerah interval tertentu yaitu secara kontinum dapat dibuat kategorikan sebagai berikut: Gambar 3.1 Garis kontinum presentase 0
20%
Sangat Rendah (Iskandar,2010:93)
40%
Rendah
Sedang
60%
80%
Tinggi
100%
Sangat Tinggi
33
3.5.4.2 Analisis Korelasi Menghitung korelasi sederhana antara variabel yang ada dengan rumus korelasi sederhana yang notasi rumusnya adalah:
Keterangan: rxy = koefisien korelasi X dan Y ∑
= jumlah kuadrat dari skor X
∑
= jumlah kuadrat dari skor
∑
= jumlah skor variabel X
∑
= Jumlah skor variabel Y (Gravetter dan walnau,1985:75-78) Besarnya nilai r yang diperoleh adalah berkisar antara -1 dan +1 (-
1<1<+1) Apabila r = 1 artinya nilai korelasi sangat kuat r = -1 artinya nilai korelasi negatif sempurna r = 0 artinya tidak ada korelasi Untuk dapat memberikan interpretasi terhadap kuatnya hubungan tersebut, maka r dikonsultasikan dengan tabel interpretasi nilai r sebagai berikut:
34
Tabel 3.3 Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi Interval Koefisien
Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199
Sangat Rendah
0,20 – 0,399
Rendah
0,40 – 0,599
Sedang
0,60 – 0,799
Kuat
0,80 – 1,000
Sangat Kuat
(Sumber : Sugiyono, 2009:214) Kesimpulan yang akan didapat mulai dari 0% - 100%, dimulai dari sangat rendah hingga sangat kuat. Untuk mengukur seberapa tingkat pengaruh Variabel X terhadap Variabel Y terhadap
(Besarnya
peningkatan
kontribusi ketatausahaan pelayanan),
penulis
perpajakan modern
menggunakan
Korelasi
Determinasi yaitu suatu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat hubungan antar variable X dan Y dengan rumus Dilanjutkan dengan uji signifikansi koefisien korelasi sedrhana dengan rumus: t=
√ √
Dalam uji hipotesis nilai t hitung dibandingkan t tabel dengan ketentuan sebagai berikut : 1. jika t hitung > t tabel berarti hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternative (Ha) diterima.
35
2. jika t hitung < t tabel berarti hipotesis nol (Ho) diterima dan hipotesis alternative (Ha) ditolak. Penghitungan semuanya akan dilakukan dengan uji instrumen dalam fokus realibilitas yang diolah menggunakan software SPSS versi 16.0 dilakukan
untuk
mengetahui konsistensi dan
ketepatan
pengukuran,
apabila pengukuran dilakukan pada objek yang sama berulang kali dengan instrumen yang sama dengan menggunakan rumus alpha Croanbach, jika hasilnya lebih besar dari 0,7, maka sudah menunjukan handal serta valid dan dapat dijadikan alat ukur penelitian. Dengan teknik analisis dan pengujian hipotesis tersebut diatas, diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah dalam penelitian pengaruh tata usaha perpajakan modern terhadap peningkatan pelayanan di kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas Bandung. Adapun hipotesis yang akan diuji Ho :
Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara tata usaha terhadap
peningkatan
pelayanan
di kantor
Pelayanan
Pajak
Pratama Bandung Cicadas Ha : Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara tata usaha terhadap peningkatan
pelayanan
di
kantor
Pelayanan
Pajak
Pratama
Bandung Cicadas Adapun untuk uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linier untuk menghubungkan variabel X (independen) dan variabel Y(depenen) dengan
36
menggunakan
aplikasi
SPSS
16.0
for
windows.(Metode
Pelatihan
Statistik,2011:37) 3.5.6. Koefisien determinasi koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui hasil pengaruh variable X terhadap Y adapun rumusnya yaitu: (
)
Keterangan KD = Koefisien Determinasi rxy = Hasil analisis product moment
3.6
Jadwal dan Tempat Penelitian 1. Tempat Tempat penelitian ini adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1 kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas No. 114 Soekarno Hatta. 2. Lokasi penelitian Lokasi penelitian dilakukan pada kantor pelayanan pajak pratama Bandung Cicadas, karena beberapa faktor diantaranya: Pertama lokasi tempat penelitian mendekati lokasi peneliti mencari ilmu diperkuliahan, Kedua kota Bandung merupakan pusat provinsi Jawa Barat yang mempermudah dalam mengurus surat untuk pelaksanaan penelitian.
37
Ketiga lokasi tinggal peneliti ditempat perkuliahan adalah daerah yang termasuk daerah yang menjadi cakupan wilayah kantor pelayanan pajak pratama Bandung Cicadas. 3. Waktu Waktu penelitian yang dilakukan adalah terhitung mulai bulan Mei sampai Juli 2012, yang dapat dilihat dalam tabel penelitian. Tabel 3.4 Rencana penelitian Tahapan penelitian
1 2 3 4 Pengajuan Judul Bimbingan Proposal Penelitian Seminar Proposal Penelitian Pengumpulan dan Pengolahan data (observasi) Bimbingan Skripsi Penyelesain Skripsi Sidang Skripsi
Juni 2012 –
Januari
February
Januari 2013
2013
2013
Mei 2012
1
2
3
4
1 2 3 4 1
2
3 4
38
BAB IV HASIL PENELITIAN 4.1
PENGUMPULAN DATA
4.1.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas Bandung Sejarah
pajak
awalnya
berasal dari Negara Perancis pada zaman
pemerintahan Napoleon Bonaparte. Pada masa itu Negara Belanda dijajah oleh Negara Perancis. Sistem pajak yang di terapkan pula oleh Belanda kepada Indonesia. Pada saat Belanda menjajah Indonesia dimana pada saat itu disebut “Oor Longs-Overgangs Blasting” (Pajak Penghasilan). Pemungutan pajak oleh Pemerintah Belanda dilaksanakan disuatu badan yaitu “Deinspetie van Vinancian” yang kemudian diganti namanya menjadi “Zeinenbu” oleh Pemerintah Jepang pada tanggal 15 Maret 1942. Pada tanggal 15 Agustus 1942 nama tersebut diganti menjadi “Kantor Inspeksi Keuangan” dan berkantor di Gedung Concordia (Sekarang Gedung Merdeka) Jalan Asia Afrika. Lalu pada tanggal 21 Agustus 1947 bersamaan dengan Agresi Militer Belanda I, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Bandung Selatan di Kabupaten Soreang. Setelah berakhirnya Agresi Militer Belanda I, Belanda menyerang kembali dengan Agresi Militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Tasikmalaya. Setelah berakhirnya Agresi Militer II, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berada di Tasikmalaya di kembalikan ke Bandung pada tanggal 17 Desember
1949.
Kantor
Inspeksi 38
Keuangan
Bandung
pada
saat
itu
39
diserahterimakan oleh Menteri Keuangan Mr. Safrudin Prawiranegara, dan kemudian
menunjuk
Koesoemosarminto
sebagai
Kepala
Kantor
Inspeksi
Keuangan Bandung yang pertama, berkantor di km “0” (Groofpostweg) saat ini Jalan Asia Afrika No.114. Sejak tahun 1968,Kantor Inspeksi Keuangan berganti nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bandung. Pada tanggal 1 Agustus 1980, Kantor Inspeksi Pajak Bandung dibagi menjadi dua yakni Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat dan Kantor Inspeksi Bandung Timur. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-48/KMK/1988 tanggal 19 Januari 1988 dibentuklah kantor baru yang diberi nama Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah yang beralamat di Jl. Purnawarman No.21 dengan Kepala Kantor Drs. Untung Rivai, sejak berlakunya keputusan mentri keuangan tersebut, maka Kantor Inspeksi Pajak yang berada di Bandung dibagi menjadi 3, yaitu : 1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat 2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur 3. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1998 No. Kep-276/KMK.01/1998, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak dirombak dan berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan demikian pesatnya perkembangan wilayah, maka dipandang perlu adanya dari sektor pajak.
wilayah kerja agar dapat memaksimalkan penerimaan
40
Perkembangan Kantor Pelayanan Pajak
di wilayah
Bandung telah
berkembang menjadi enam KPP,yakni: 1. KPP Bandung Bojonagara, Jl. Asia Afrika No.114 2. KPP Bandung Karees, Jl. Kiaracondong No.372 3. KPP Bandung Cimahi, Jl. Raya Barat No.574 4. KPP Bandung Cibeunying, Jl. Punawarman No.21 5. KPP Bandung Cicadas, Jl. Soekarno Hatta No.781 6. KPP Bandung Tegalega, Jl. Soekarno Hatta No.216 Pada bulan Maret 2006 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat Seksi II membawahi Sembilan KPP meliputi lima KPP di Bandung, yaitu: 1. KPP Bandung Bojonagara, Jl. Asia Afrika No.114 2. KPP Bandung Karees, Jl. Kiaracondong No.372 3. KPP Bandung Cibeunying, Jl. Punawarman No.21 4. KPP Bandung Cicadas, Jl. Sokarno Hatta No.781 5. KPP Bandung Tegalega, Jl. Soekrno Hatta No.21 Pada dasarnya ketika era pra modern (KPP Paripurna) KPP Cicadas
adalah
lembaga
pelaksana
Dirjen
Pajak
yang
Bandung
bertugas
melaksanakan kegiatan Operasional Pelayanan Perpajakan. KPP
untuk
Bandung
Cicadas beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.781 Bandung. KPP Bandung Cicadas menempati sebuah gedung berlantai empat, yang semula diperuntukan untuk Kanwil IX DJP Jawa Barat Seksi II.
Sebagai KPP baru, Kepala Kantornya
dilantik pada tanggal 24 Februari 2002, dan Kasi, Kasubag Umum, serta Kepala KP4 dilantik pada bulan April 2002.
41
Pada Dasarnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas adalah unsur
pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk melaksanakan
kegiatan
Operasional Pelayanan Perpajakan.
Berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak serta Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan, memutusakan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying yang semula wilayahnya meliputi wilayah Cibeunying dan wilayah Ujung Berung dipecah menjadi dua Kantor Pelayanan Pajak lama dan Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas sebagai Kantor Pelayanan Pajak baru dengan
wilayah
kerja
meliputi:
Kecamatan
Cibiru,Arcamanik,Cicadas,Ujung
Berung dan Cimenyan. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas menempati sebuah gedung baru berlantai empat,yang semula diperuntukkan untuk Kanwil IX DJP Jawa bagian Barat II sejak tahun 2002. Sebagai Kantor Pelayanan Pajak baru,Kepala Kantornya dilantik pada bulan April 2002 dan untuk sementara sambil melakukan pembenahan gedung baru tersebut Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas berkantor di Aula Kantor Pelayanan pajak Bandung Cibeunying. Karena gedung baru tersebut belum ada Lay-Out dan Partisi, maka didesain sendiri dan bekerjasama dengan para Kepala seksi, khususnya Ibu Kasubag
42
Umum dengan konsep mengutamakan, memudahkan pelayanan, kenyamanan, keamanan, keindahan, keterpaduan antar seksi,dan keterbukaan. Struktur Organisasi di KPP Model Lama dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang di bagi atas beberapa seksi yaitu: 1. Sub Bagian Umum 2. Seksi Tata Usaha Perpajakan 3. Seksi Penagihan 4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi 5. Seksi PPh Badan 6. Seksi PPN dan PTLL 7. Seksi P2 PPh 8. Seksi Penerimaan dan Keberatan Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1988 Nomor Kep-276/KMK.01/1998, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak dirombak dan berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan demekian pesatnya perkembangan wilayah, maka di pandang perlu adanya pembagian wilayah kerja agar dapat dimaksimalkan penerimaan dari sektor pajak. Perkembangan terakhir pada bulan April 2002, Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Bandung telah berkembang menjadi enam KPP yakni: 1. KPP Bandung Bojonagara, Jalan Asia Afrika No. 114 2. KPP Bandung Karees, Jalan Kiaracondong No.372 3. KPP Bandung Cimahi, Jalan Raya Barat No. 574
43
4. KPP Bandung Cibeunying, Jalan Purnawarman No. 21 5. KPP Bandung Cicadas, Jalan Soekarno Hatta No.781 6. KPP Bandung Tegalega, Jalan Soekarno Hatta No. 216 Pada bulan Maret 2006 Kanwil Dirjek Pajak Jawa Barat Bagian II membawahi Sembilan KPP meliputi lima KPP di Bandung yang terdiri dari: 1. KPP Bandung Bojonagara, Jalan Asia Afrika No. 114 2. KPP Bandung Karees, Jalan Kiaracondong No. 372 3. KPP Bandung Cibeunying, Jalan Purnawarman No. 21 4. KPP Bandung Tegalega, Jalan Soekarno Hatta No. 216 5. KPP Bandung Cicadas, Jalan Soekarno Hatta No. 781 Dan empat KPP Lainnya terdiri dari: 1. KPP Cimahi 2. KPP Tasikmalaya 3. KPP Sukabumi 4. KPP Cianjur Setelah masa pra modern yaitu era modern maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama pertama kali dibentuk melalui keputusan Menteri Keuangan No. 254/KMK.01/2004 di lingkungan Kanwil DJP Jakarta 1 (kini Jakarta Pusat). Kemudian dengan Peraturan Menteri Keuangan No.55/PMK.01/2007 ditetapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dilingkungan Kantor Wilayah DJP yang ada di pulau Jawa dan Bali secara bertahap saat mulai beroperasi sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.Dan pada tanggal 28 Agustus 2007 Kantor
44
Pelayanan Pajak Bandung Cicadas berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak PratamaBandung Cicadas. Keterbukaan itu diwujudkan dengan membuat partisi antar seksi yang tingginya hanya 120 cm,sehingga adanya saling control antara satu seksi dengan seksi lainnya. Begitu juga dengan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), didesain sedemikian rupa dengan mencontoh Counter bank dan Hotel. Untuk pengamanan terhadap peralatan computer di Tempat Pelayanan Terpadu,maka monitor computer di Tempat Pelayanan terpadu ditanam di dalam meja, ruang Tempat Pelayanan terpadu juga dilengkapi dengan meja serba-serbi untuk Wajib Pajak, meja pelayanan pelanggan (customer service) dan penyediaan space bank untuk masa yang akan datang. Untuk mempersiapkan satu Kantor Pelayanan Pajak masa depan, ruang kepala Kantor dilengkapi dengan ruang khusus untuk ibadah, istirahat, yang didalamnya tertsedia dapur kering, lemari
pakaian dan sebagainya,hal ini adalah
antisipasi apabila ada Kepala Kantor yang baru pindah (jadi tidak perlu sewa Hotel). Sistem Pelayanan di Tempat Pelayanan Terpadu dilakukan sebagaimana di BanK Swasta, tanpa istirahat. Untuk memantau keadaan di Tempat Pelayanan Pajak dipasang TV monitor yang berhubungan langsung dengan ruang kepala Kantor. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Pratama Cicadas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengawasan administrasi dan Pemeriksaan Sederhana terhadap Wajib Pajak dibidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung
45
Lainnya (PTLL) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1988 Nomor Kep-276/KMK.01/1998, struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak dirombak dan berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan demekian pesatnya perkembangan wilayah, maka di pandang perlu adanya pembagian wilayah kerja agar dapat dimaksimalkan penerimaan dari sektor pajak. Pada dasarnya
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas adalah
lembaga pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan opersional pelayanan perpajakan. Dalam
rangka
memberikan
pelayanan
secara
maksimal,
karyawan/ti
seyogyanya berpenampilan baik dan rapih dan rapih oleh karena itu, dalam berbusana/seragam diatur: Senin
: Baju putih dengan celana dan rok warna Gelap.
Selasa
: Baju batik / bebas dengan celana dan rok menyesuaikan
Rabu-Kamis
: baju Bebas Rapih.
Jum’at
: baju batik / bebas dengan celana dan rok menyesuaikan.
46
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Bandung Cicadas
Kelompok Fungsional 12 Pegawai SubBagian Umum Trisusanto 6 Pegawai Seksi Pelayanan Aldy Renaldy 14 Pegawai Seksi Penagihan Yogi Sugiharto 4 Pegawai
Seksi Pemeriksaan Nurainun Gaus 1 Pegawai Kepala KPP Pratama Bandung Cicadas Endang Sri Martuti
Seksi Pengolahan Data dan Informasi Muchamad Sayidiman 6 Pegawai Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Andang Sri Suka 4 Pegawai Seksi Pengawasan dan Konsultasi I Sunardi Gito Sumarto 5Pegawai Seksi Pengawasan dan Konsultasi II Devrizal 4 Pegawai Seksi Pengawasan dan Konsultasi III Novianto 6 Pegawai
Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV Ichsan Mulia Adiguna 6 Pegawai
47
Kemudian para Kepala Kantor yang pernah menjabat di Kantor Pelayanan Pajak Cicadas dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas sejak Tahun 2002 adalah sebagai berikut : 1. Drs. Abdurahmad Hafid 2. Drs. Achmad Syahrowadi 3. Drs. Maryanto 4. Drs. Erry S. Dipawinangun 5. Drs. Haryono, Ak. 6. Endang Sri Martuti Struktur organisasi di KPP yang menerapkan system modern, khusunya KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya adalah merupakan gabungan dari KPP dan Karikpa lama yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi beberapa seksi yaitu: 1. Sub Bagian Umum 2. Seksi Pelayanan 3. Seksi Pengolahan Data dan Infomasi 4. Seksi Penagihan 5. Seksi Pengawasan dan konsultasi I 6. Seksi Pengawasan dan konsultasi II 7. Seksi Pengawasan dan konsultasi III 8. Seksi Pengawasan dan konsultasi IV 9. Seksi Pemeriksaan 10. Tenaga Fungsional dan Pemeriksaan
48
4.1.2 Visi Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas Bandung Visi Menjadi instansi pemerintahan yang menyelenggarakan system administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan professionalism yang tinggi Misi Menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan undang – undang perpajakan
yang
mampu
mewujudkan
kemandirian
pembiayaan
anggaran
pendapatan dan belanja Negara melalui system administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. 4.1.3 Denah Lokasi KPP Pratama Cicadas Bandung Jln. Soekarno – Hatta No. 781 Bandung 40292 Telp. (022) 7304525 Fax. (022) 7304961 Kode KPP 429 Lantai 1 1. Tempat pelayanan terpadu 2. Help Desk 3. Bank BNP 4. Seksi pelayanan 5. Seksi ekstensifikasi 6. Seksi pengolahan data dan informasi Lantai 2 1. Kepala kantor 2. Secretariat
49
3. Sub bagian umum 4. Seksi penagihan 5. Seksi pemeriksaan 6. Kelompok fungsional pemeriksaan pajak 7. Ruang closing Lantai 3 1. Seksi pengawasan dan konsultasi I 2. Seksi pengawasan dan konsultasi II 3. Seksi pengawasan dan konsultasi III 4. Seksi pengawasan dan konsultasi IV 5. Ruan in house training 6. Ruang perpustakaan Lantai 4 1. Aula 4.1.4
Wilayah Kerja KPP Pratama Cicadas Bandung 1. Kecamatan Ujung Berung 2. Kecamatan Arcamanik 3. Kecamatan Cicadas 4. Kecamatan Cibiru 5. Kecamatan Panyileukan 6. Kecamatan Antapani 7. Kecamatan Buah Batu
50
Gambar 4.2 Peta wilayah kerja
4.1.5 Tugas Pokok Dan Fungsi KPP Pratama Cicadas Bandung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dalam daerah wewenangnya yang meliputi luas daerah tempat kedudukan
Wajib
Pajak
dan
Penanggung
Pajak
pada
daerah
tertentu
berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Uraian Tugas dari stuktur organisasi KPP Pratama Bandung Cicadas adalah sebagai berikut
51
1. Kepala Kantor 1) Mengawasi jalannya kegiatan operasional pelayanan perpajakan yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) berdasarkan kebijakan teknis yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak. 2) Membina karyawan yang ada di wilayah wewenang kekuasaannya. 3) Menerima laporan kerja dari setiap seksi. 4) Membuat kegiatan operasional KPP wilayah Jawa Barat. 2. Subbagian Umum Subbagian Umum mempunyai tugas sebagai berikut: 1) Bagian
yang
menjalankan,
melayani,
serta
menyediakan
segala
kebutuhan para pegawai baik pelaksanaan pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan serta pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil, 2) Penerbitan izin melanjutkan pendidikan di luar kedinasan, 3) Pengajuan usul peserta pendidikan di luar negeri, 4) Pengurusan gaji dan TKPKN yang terdiri atas prosedur pengurusan gaji mulai dari pengajuan sampai dengan pembayarannya, 5) Permohonan kartu tanda peserta asuransi dan Taspen, 6) Menyusun Laporan/ Daftar Realisasi atas Penggunaan Anggaran Belanja, dan yang melaksanakan penutupan Buku Kas Umum yang dilaksanakan setiap bulan oleh Bendahara Pengeluaran. 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas sebagai berikut:
52
1) Melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, 2) Penyajian informasi perpajakan, 3) Perekaman dokumen perpajakan, 4) Urusan tata usaha penerimaan perpajakan, 5) Pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, 6) Pelayanan dukungan teknis komputer, 7) Pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, 8) Pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, dan 9) Penyiapan laporan kinerja. 4. Seksi Pelayanan Seksi Pelayanan mempunyai tugas sebagai berikut: 1) Melakukan
penetapan
dan
penerbitan
produk
hukum
perpajakan,
Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, 2) Penerimaan
dan
pengolahan
Surat
Pemberitahuan,
lainnya, Penyuluhan perpajakan, 3) Pelaksanaan registrasi wajib pajak, dan 4) Melakukan kerjasama perpajakan. 5. Seksi Penagihan Seksi Penagihan mempunyai tugas sebagai berikut: 1) Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, 2) Penundaan dan angsuran tunggakan pajak, 3) Penagiha n aktif,
serta
penerimaan
surat
53
4) Usulan penghapusan piutang pajak, dan 5) Penyimpanan dokumen-dokumen penagihan. 6. Seksi Pemeriksaan Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas sebagai berikut: 1) Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, 2) Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, 3) Penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, 4) Melaksanaan Pemeriksaan Lapangan untuk satu, beberapa atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya, serta pemeriksaan kantor dengan mengirimkan surat panggilan kepada Wajib Pajak untuk datang ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak, dan Menyelesaikan usulan pemeriksaan Bukti Permulaan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau Kelompok Fungsional Kanwil kepada Kepala Kanwil berdasarkan Informasi Data Laporan dan Pengaduan (IDLP), hasil pengamatan, atau hasil pemeriksaan. 7. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas sebagai berikut: 1) Melakukan pengamatan potensi perpajakan, 2) Pendataan objek dan subjek pajak, 3) Penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi, 4) Menyelesaikan
permohonan
oleh
Wajib
Pajak
yang secara nyata
mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas
54
bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan
untuk
mendaftarkan
objek
pajaknya
yang
dilaksanakan dengan
penelitian lapangan maupun penelitian kantor, 5) Menerbitkan himbauan untuk mendaftarkan diri atau meminta NPWP bagi Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat, namun diketahui belum memiliki NPWP. 8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, IV; Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing- masing mempunyai tugas sebagai berikut: 1) Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, 2) Bimbingan/himbauan
kepada
Wajib
Pajak
dan
konsultasi
teknis
perpajakan, 3) Penyusunan profil Wajib Pajak, 4) Analisis kinerja Wajib Pajak, 5) Melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan 6) Melakukan evaluasi hasil banding. 9. Kelompok Jabatan Fungs ional Kelompok sesuai
dengan
Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan
fungsional
masing-masing
berdasarkan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku. 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional
55
yang
terbagi
dalam
berbagai
kelompok
sesuai
dengan
bidang
keahliannya. 2) Setiap
kelompok
tersebut
dikoordinasikan
oleh pejabat fungsional
senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala KPP yang bersangkutan. 3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 4) Jenis
dan
jenjang
jabatan
fungsional
diatur
sesuai
dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4.1.6
Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas Bandung Tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas Bandung yaitu
memberikan
pelayanan
publik
dengan
baik
kepada,Wajib
Pajak,
dengan
memenuhi semua kebutuhan Wajib Pajak untuk dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya, Untuk mencapai tujuan itu diperlukan Prosedur dan tata kerja organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya terdiri dari aspek - aspek kegiatan antara lain: 1. Pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang mudah dan sistematis. 2. Melakukan kegiatan Operasional perpajakan di bidang pengolahan data informasi, tata usaha perpajakan, pelayananan, penagihan, pengawasan dan konsultasi, dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak. 3. Kegiatan pengawasan dan verifikasi atas pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dan penerapan sanksi administrasi perpajakan dengan
56
mencari, mengumpulkan, mengolah data, maupun keterangan lain, dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Juga melakukan kegiatan penata usahaan dan lampirannya termasuk kebenaran penulisan dan
perhitungan yang bersifat formal,
pemantauan dan penyusunan
laporan pembayaran masa PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan Pajak tidak langsung lainnya. 4. Mengadakan Kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakanya.
4.2
Pengolahan Data Pada bab ini penulis akan membahas mengenai data yang diperoleh dari
penyebaran angket yang ditujukan kepada pegawai kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas Bandung guna mengetahui Pengaruh tata usaha perpajakan modern terhadap peningkatan pelayanan di kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas Bandung. Seperti penjelasan sebelumnya, Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas Bandung, sedangkan yang di ambil sebagai sampel dalam penelitian yaitu seluruh pegawai KPP Pratama dengan total populasi sebanyak 79 orang, dan pada akhirnya peneliti dapat mengumpulkan 43 responden dan yang mengisi komplit sebanyak 40 responden, maka peneliti menganggap 3 buah kuesioner dinyatakan tidak valid. Dari jumlah responden tersebut semua telah mengembalikan angketnya dengan data – data yang cukup sesuai harapan penulis.
57
Untuk memudahkan analisa data penulis menjabarkan data – data tersebut dalam bentuk tabel yang akan memberikan gambaran terhadap masalah yang diteliti. 4.2.1
Uji kecukupan data Dalam melakukan uji kecukupan data yang di tempuh oleh peneliti adalah dengan menggunakan rumus bernauli, yaitu : ( ⁄ )
n
Keterangan: n
= Jumlah sampel (kuesioner) yang sah
Z(
/2)
= Nilai
distribusi normal (terdapat dalam lampiran)
e
= Tingkat kesalahan
p
= Proporsi jumlah kuesioner yang dianggap benar
q
= Proporsi jumlah kuesioner yang dianggap salah
Kepercayaan ( ) Ketelitian (e) = 5% /2
= 1-0.025 = 0.975 = 1.960
P
=
q
=
Kecukupan n = 40 n
( ⁄ )
58
n 40 4.2.2
(
)
0.1843 (n n’, maka Data Cukup)
Uji validitas Konstruk Dalam melakukan uji validitas langkah yang ditempuh oleh peneliti
sebagai berikut: 1
Mendefinisikan secara operasional konsep yang digunakan dalam penelitian sebagaimana diketahui bahwa konsep itu memiliki konstruk tersebut harus dicari, salah satu diantaranya dengan mencari definisi dan rumusan tentang konsep yang akan diukur.
2. Memasukan data kedalam tabulasi kemudian menghitung korelasi masing – masing item dalam skor total, yaitu dengan mengunakan rumus
tekhnik
korelasi
product
singarimbun,1989:137) Adapun rumusnya menggunakan: (∑ √[ ∑
)
(∑ ∑ )
(∑ ) ][ ∑
(∑ ) ]
Keterangan: r = korelasi product moment X = skor pernyataan Y = skor total seluruh pernyataa XY = skor pernyataan dikalikan skor total N = jumlah responden pretest
moment.
(Masri
59
Variable dinyatakan valid apabila rhitung lebih besar dari r table. Tabel 4.1 Hasil penyebaran kuesioner untuk variable Tata usaha pajak N
1 2
3 4 5
6
7 8 Jumlah X
1
4 4
3 3 4
4
5 5
31
2
5 5
5 4 4
4
5 5
37
3
5 5
4 4 4
4
5 4
35
4
5 5
4 3 4
5
5 5
36
5
5 4
4 2 5
4
4 5
33
6
5 4
4 3 4
5
4 5
34
7
5 5
4 2 4
4
4 4
32
8
5 4
4 1 5
4
5 5
33
9
5 5
4 2 4
5
5 5
35
10
5 3
4 2 5
5
5 4
33
11
5 4
4 3 4
4
5 4
33
12
4 4
5 4 3
4
4 4
32
13
4 4
4 3 4
4
4 4
31
14
4 5
4 2 5
4
4 5
34
15
4 5
4 4 5
5
5 5
37
16
4 4
4 3 5
5
5 5
35
17
5 5
5 2 4
5
4 4
34
18
4 4
5 2 4
4
4 5
32
60
19
5 3
5 3 5
4
4 4
33
20
4 5
4 3 3
4
5 5
33
21
5 4
4 4 4
5
4 5
35
22
4 5
4 4 5
5
5 4
36
23
5 4
4 2 3
4
5 5
32
24
4 5
3 2 4
4
3 3
28
25
5 4
4 2 4
4
5 4
32
26
4 4
4 3 3
4
5 5
32
27
5 4
4 3 4
5
5 4
34
28
4 5
4 4 5
5
5 5
37
29
4 5
5 4 5
4
5 4
36
30
4 5
4 4 4
4
5 3
33
31
5 4
4 3 5
3
4 4
32
32
5 3
4 4 4
4
5 4
33
33
4 4
3 4 5
5
5 5
35
34
5 5
4 3 4
5
4 5
35
35
4 4
4 5 4
4
4 3
32
36
5 5
4 3 4
4
3 3
31
37
4 5
4 4 4
3
4 4
32
38
5 5
5 4 4
4
5 3
35
39
4 4
3 4 4
5
5 4
33
40
4 5
4 4 5
4
4 4
34
61
Tabel 4.2 Hasil penyebaran kuesioner untuk variable tingkat pelayanan N
1
2
3
4
5
6 7
8
Jumlah Y
1
4
4
3
3
5
2 4
4
29
2
5
5
5
5
5
5 4
4
38
3
5
5
5
5
4
4 4
3
35
4
4
4
4
4
4
5 4
4
33
5
4
4
5
4
5
4 4
4
34
6
5
5
4
5
5
5 4
3
36
7
4
4
4
4
4
3 4
4
31
8
5
4
5
5
4
5 5
4
37
9
5
4
5
5
5
5 5
5
39
10
4
5
4
4
4
4 4
4
33
11
4
5
4
4
4
4 4
4
33
12
4
3
4
4
4
4 5
4
32
13
4
5
4
4
4
4 5
5
35
14
5
5
5
5
5
5 5
4
39
15
5
5
5
5
5
5 4
5
39
16
5
5
5
5
5
5 5
4
39
17
4
5
4
4
4
4 5
4
34
18
4
3
4
3
3
4 4
4
29
19
4
5
4
4
5
5 5
5
37
62
20
5
4
5
4
5
4 4
2
33
21
5
4
5
5
5
4 5
4
37
22
5
5
5
4
5
4 3
4
35
23
4
3
4
4
4
4 4
5
32
24
4
3
4
4
4
4 4
4
31
25
4
4
4
4
5
4 4
4
33
26
5
4
5
4
5
5 4
5
37
27
5
4
5
5
5
4 5
4
37
28
4
4
5
5
5
5 4
4
36
29
4
4
4
4
5
5 4
3
33
30
3
5
3
4
4
4 5
4
32
31
4
4
4
4
3
4 5
4
32
32
5
5
5
5
5
5 4
4
38
33
5
4
5
4
5
5 4
4
36
34
4
4
4
4
4
4 5
4
33
35
4
4
4
4
4
4 4
4
32
36
3
3
3
4
3
3 4
4
27
37
4
5
4
4
5
3 2
4
31
38
5
4
5
4
4
3 5
5
35
39
4
4
4
5
4
5 4
4
34
40
5
4
5
5
5
4 4
4
36
63
Tabel 4.3 Perhitungan korelasi product moment No
X
Y
X2
Y2
X.Y
1
31
29
961
841
899
2
37
38
1369
1444
1406
3
35
35
1225
1225
1225
4
36
33
1296
1089
1188
5
33
34
1089
1156
1122
6
34
36
1156
1296
1224
7
32
31
1024
961
992
8
33
37
1089
1369
1221
9
35
39
1225
1521
1365
10
33
33
1089
1089
1089
11
33
33
1089
1089
1089
12
32
32
1024
1024
1024
13
31
35
961
1225
1085
14
34
39
1156
1521
1326
15
37
39
1369
1521
1443
16
35
39
1225
1521
1365
17
34
34
1156
1156
1156
18
32
29
1024
841
928
19
33
37
1089
1369
1221
64
20
33
33
1089
1089
1089
21
35
37
1225
1369
1295
22
36
35
1296
1225
1260
23
32
32
1024
1024
1024
24
28
31
784
961
868
25
32
33
1024
1089
1056
26
32
37
1024
1369
1184
27
34
37
1156
1369
1258
28
37
36
1369
1296
1332
29
36
33
1296
1089
1188
30
33
32
1089
1024
1056
31
32
32
1024
1024
1024
32
33
38
1089
1444
1254
33
35
36
1225
1296
1260
34
35
33
1225
1089
1155
35
32
32
1024
1024
1024
36
31
27
961
729
837
37
32
31
1024
961
992
38
35
35
1225
1225
1225
39
33
34
1089
1156
1122
40
34
36
1156
1296
1224
Jumlah
1340
1372
45034
47406
46095
65
40 (46095) – (1340 x 1372) / [40(45034) – (1340)2 ][40(47406) – (1372)2 ] 1843800 – 1838480 / [1801360 – 1795600][ 1896240 – 1882384] 5320 / [5760][13856] 5320 / 79810560 5320 8933,675615333254 0,5954995714047479 r = 0,595 Setelah melakukan penghitungan n = 40 dengan pengukuran taraf kesalahan 5% jika diperoleh r table sebesar 0,304 untuk taraf signifikansi dua pihak dan taraf kesalahan 1% maka diperoleh nilai r table 0,393. Karena r hitung lebih besar dari r table maka dapat disimpulkan bahwa instrument tata usaha pajak dan tingkat pelayanan dengan nilai r = 0,595 adalah valid dan dapat dipergunakan dalam penelitian. Selanjutnya
menghitung
persentase
keseluruhan skor dengan criteria
(apabila setiap butir item mendapatkan skor tertinggi = 5) X (jumlah item = 16) X (Jumlah responden = 40) maka akan didapatkan hasil 3200. Kemudian skor seluruh item yaitu 2712 : 3200 X 100% = 84,75% maka dapat dikategorikan pada daerah interval yang tinggi, secara kontinum dapat dipresentasikan sebagai berikut:
66
Gambar 4.3 Garis kontinum persentase 0
20%
Sangat Rendah
40%
Rendah
60%
Sedang
80%
Tinggi
100%
Sangat Tinggi 84,75%
Gambar 4.4 Garis kontinum skor angket penelitian 320
640
Sangat Rendah
1240
Rendah
1920
Sedang
2560
Tinggi
3200
Sangat Tinggi 2712
4.2.3
Uji Realibilitas Hasil dari penghitungan dengan menggunakan spss 16 for windows adalah seperti gambar 4.5, 4.6, 4.7, dan 4.8. Tabel 4.4 Case Processing Summary N Cases
Valid Excludeda Total
% 40
100.0
0
.0
40
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
67
Hasil uji dari kedua item menggunakan SPSS 16 menunjukan Alpha Cronbach’s 703 dalam arti kedua aitem tersebut Reliable dan dapat digunakan sebagai instrument penelitian.
Tabel 4.5 Reliability Statistics Cronbach's Alpha
N of Items
.703
2
Tabel 4.6 Item-Total Statistics Scale
Corrected
Cronbach's
Scale Mean if
Variance if
Item-Total
Alpha if Item
Item Deleted
Item Deleted
Correlation
Deleted
Ketatausahaan.X
34.3000
8.882
.595
.a
Pelayanan.Y
33.5000
3.692
.595
.a
a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model assumptions. You may want to check item codings.
68
Tabel 4.7 Scale Statistics Std. Mean 67.8000
4.2.4
Variance
Deviation
19.395
N of Items
4.40396
2
Statistik Deskriptif Pada bagian ini peneliti menyajikan data yang telah diperoleh dari hasil
penelitian diantaranya: Tabel 4.8 Jumlah seluruh pegawai per-jabatan tahun 2012 NO.
JABATAN
JUMLAH
KETERANGAN
1
Eselon III
1
Kepala Kantor
2
Eselon IV
10
Subbag Umum/Seksi
3
Fungsional
13
Pemeriksa = 12 dan Penerima PBB= 1
4
Account Representative
19
AR
5
Pelaksana
36
Pelaksana
Jumlah
79
(Sumber : Hasil penelitian tahun 2012) Tabel 4.9 Jumlah pegawai berdasarkan usia No. 1
Rentang Usia > 55
Jumlah 1
% 1,26
2
45 - 55
19
24,05
3
35 - 45
29
36,71
69
4
31,65
25 25 - 35 5 5 < 25 Jumlah 79 (Sumber : Hasil penelitian tahun 2012)
6,33 100%
Tabel 4.10 Status pendidikan pegawai No. 1 2 3 4 5 6 7
Pendidikan Jumlah SLA 18 D1 8 D2 D3 15 S1 24 S2 11 S3 3 Jumlah 79 (Sumber : Hasil penelitian tahun 2012)
% 22,78 10.13 18,99 30,38 13,92 3,80 100%
Dari tabel diatas maka pengetahuan tentang jumlah pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas Bandung dapat terpenuhi. Tabel 4.11 Jumlah pengaduan Pajak Di kantor pelayanan pajak pratama cicadas Bandung Periode Januari – Agustus 2012 Telepon Internet Faksimili/Surat Media lain
Telepon
7897
Internet
434
Faksimili/Surat (Sumber: Pusat Pengaduan Pajak 2012)
Media lain
50 9
70
Dari tabel jumlah pengaduan tersebut kita dapat menganalisis pada tahun 2012 walaupun peraturan tentang perpajakan modern sudah berlaku serta seluruh pegawai telah memahami akan perubahan struktur yang terjadi untuk dapat meningkatkan pelayanan pada wajib pajak, tetap saja pengaduan dari dari wajib pajak terutama melalui media telepon paling banyak, pengaduan melalui media telepon menunjukan bahwa wajib pajak rela mengeluarkan biaya pulsa supaya tidak terlalu menghamburkan waktu untuk mendatangi Kantor Pelayanan Pajak atas pengaduan yang dilakukan maka dapat dapat peneliti analisis bahwa penerapan system administrasi perpajakan modern dalam penerapan tata usaha perpajakan modern untuk peningkatan pelayanan belum dapat terselenggarakan secara maksimal. Tabel 4.12 Jumlah perbandingan penerimaan pajak secara keseluruhan semua jenis pajak dari tahun 2009 s/d 2011 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas Tahun pajak Rencana Kenyataan Pencapaian (%) 2009
354,333,742,001
376,544,675,820
106.27%
2010
459,509,376,907
508,662,171,988
110.70%
2011
592,923,922,847
558,923,922,847
94.14%
(Sumber: Hasil penelitian tahun 2012) Dari seluruh hasil penghitungan pajak 3 tahun terakhir maka peneliti dapat menarik
kesimpulan
bahwa
tata
usaha
berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
perpajakan
modern
tidak
terlalu
71
Tabel 4.13 Responden yang sah dalam penyebaran angket
4.2.5
Jenis Kelamin
Jumlah
%
Laki –Laki
27
67,5
Perempuan
13
32,5
Jumlah
40
100%
Analisis Regresi dan Korelasi Pola yang pertama dilakukan adalah menentukan regresi linier sederhana menggunakan rumus Y = a + b X. dimana: Y = subyek dalam variable dependen yang diprediksikan a = harga Y ketika harga X = 0 (Harga konstan) b = angka arah atau koefisien regresi X = subyek pada variable Independent tertentu Dengan mencari harga a dan b menggunakan rumus: (∑ )(∑ ) ∑ ∑
(∑ ∑
(∑
(∑ )(∑ (∑
)
)
)(∑ ) ) Tabel 4.14
Nilai tata usaha pajak dan tingkat pelayanan No
Xi
Yi
1
31
29
72
2
37
38
3
35
35
4
36
33
5
33
34
6
34
36
7
32
31
8
33
37
9
35
39
10
33
33
11
33
33
12
32
32
13
31
35
14
34
39
15
37
39
16
35
39
17
34
34
18
32
29
19
33
37
20
33
33
21
35
37
22
36
35
23
32
32
73
24
28
31
25
32
33
26
32
37
27
34
37
28
37
36
29
36
33
30
33
32
31
32
32
32
33
38
33
35
36
34
35
33
35
32
32
36
31
27
37
32
31
38
35
35
39
33
34
40
34
36
74
Berikut table persamaan regresinya: Table 4.15 Persamaan regresi linier sederhana No
Xi
Yi
Xi.Yi
Xi2
Yi2
1
31
29
899
961
841
2
37
38
1406
1369
1444
3
35
35
1225
1225
1225
4
36
33
1188
1296
1089
5
33
34
1122
1089
1156
6
34
36
1224
1156
1296
7
32
31
992
1024
961
8
33
37
1221
1089
1369
9
35
39
1365
1225
1521
10
33
33
1089
1089
1089
11
33
33
1089
1089
1089
12
32
32
1024
1024
1024
13
31
35
1085
961
1225
14
34
39
1326
1156
1521
15
37
39
1443
1369
1521
16
35
39
1365
1225
1521
17
34
34
1156
1156
1156
18
32
29
928
1024
841
75
19
33
37
1221
1089
1369
20
33
33
1089
1089
1089
21
35
37
1295
1225
1369
22
36
35
1260
1296
1225
23
32
32
1024
1024
1024
24
28
31
868
784
961
25
32
33
1056
1024
1089
26
32
37
1184
1024
1369
27
34
37
1258
1156
1369
28
37
36
1332
1369
1296
29
36
33
1188
1296
1089
30
33
32
1056
1089
1024
31
32
32
1024
1024
1024
32
33
38
1254
1089
1444
33
35
36
1260
1225
1296
34
35
33
1155
1225
1089
35
32
32
1024
1024
1024
36
31
27
837
961
729
37
32
31
992
1024
961
38
35
35
1225
1225
1225
39
33
34
1122
1089
1156
40
34
36
1224
1156
1296
76
Jumlah
1340
1372
a = (1372) (45034) – (1340) (46095) 40 (46095) - (1340)2 = 61786648 – 61767300 1843800 – 1795600
46095
45034
47406
b = 40 (46095) – (1340) (1372) 40 (45034) – (1340)2 = 1843800 – 1838480 1801360 – 1795600
= 19348
= 5320
48200
5760
= 0,4014107883817427
= 0,9236111111111111
= 0,401
= 0,924
Y = 0,401 + (0,924) (40) = 37,345 Dari hasil analisis regresi diatas dapat diperkirakan nilai rata – rata tingkat pelayanan adalah 37,345. Dimana variable tata usaha pajak mendiekati + 1, jika diasumsikan ketika nilai rata – rata tingkat pelayanan bertambah 1, maka nilai rata – rata tata usaha pajak bertambah sebesar 0, 401. Hal ini berlaku untuk kelipatannya seperti nilai tata usaha pajak di tambah 100 maka nilai rata – rata tingkat pelayanan bertambah sebesar 40,1. Selanjutnya
hasil analisis regresi dan korelasi dengan menggunakan
softiware SPPS 16.0 for windows. Analisis korelasi yang digunakan adalah Korelasi Pearson, Korelasi Person dikenal dengan istilah korelasi product momen yang pertama kali ditemukan oleh Karl Pearson yang biasa digunakan untuk mengetahui hubungan beberapa variable dan berikut hasilnya:
77
Tabel. 4.16 Descriptive Statistics Std. Mean
Deviation
N
Tatausaha.X
33.5000
1.92154
40
Pelayanan.Y
34.3000
2.98028
40
Dari table Descriptive Statistic tersebut menerangkan tentang nilai nilainya, yaitu Mean atau rata – rata dari masing – masing variabel, standar deviasi atau simpangan baku dari masing – masing variabel dan N yang menunjukan jumlah data masing – masing variable. Tabel. 4.17 Correlations Tatausaha.X Pelayanan.Y Tatausaha.X Pearson Correlation
1
Sig. (2-tailed)
.595** .000
Sum of Squares and 144.000
133.000
3.692
3.410
40
40
.595**
1
Cross-products Covariance N Pelayanan.Y Pearson Correlation
78
Sig. (2-tailed)
.000
Sum of Squares and 133.000
346.400
3.410
8.882
40
40
Cross-products Covariance N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Dari table correlations dapat dilihat pada bagian Pearson Correlation bahwa tata usaha mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pelayanan yaitu 0,595. Maka dapat disimpulkan hubungan sangat erat positif antara tata usaha dengan pelayanan. Kemudian hasil dari analisis regresi menggunakan software SPPS 16.0 adalah sebagai berikut: Tabel. 4.18 Variables Entered/Removedb
Model 1
Variables
Variables
Entered
Removed
Tatausaha.Xa
Method . Enter
a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: Pelayanan.Y Tabel 4.18 menunjukan bahwa hanya variable tata usaha (x) yang masuk kedalam persamaan regresi.
79
Tabel. 4.19 Model Summaryb
Model
R
1
.595a
Adjusted R
Std. Error of
Durbin-
Square
the Estimate
Watson
R Square .355
.338
2.42552
1.605
a. Predictors: (Constant), Tatausaha.X b. Dependent Variable: Pelayanan.Y Nilai R pada Variabel tata usaha adalah 0,595 merupakan nilai variable yang cukup standar yang digunakan dalam penelitian. Kemudian adalah asumsi yang digunakan model regresi linier, yaitu pengujian error berdistribusi normal yang dapat dilihat dan diperiksa pada histogram dan normal P – P plot of standardized residual. Gambar diagram 4.5
Pada gambar diagram 4.1 menunjukan bahwa data dalam penelitian adalah normal karena menunjukan bentuk yang tinggi ditengah dan satu posisi sebelah kiri dan kanan adalah sama.
80
Gambar grafik 4.6
Pada gambar grafik 4.2 tidak terdapat penyimpangan yang cukup signifikan terhadap plot normal sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas error terpenuhi.
81
Hubungan antara variable dependent dan independent adalah linier. Dapat diuji dengan teknik analisis korelasi. Pengujian dapat dilakukan dengan pengujian ANNOVAb yang muncul pada hasil sebagai berikut: Tabel 4.20 ANOVAb Sum of Model 1
Squares
Df
Mean Square
Regression
122.840
1
122.840
Residual
223.560
38
5.883
Total
346.400
39
F 20.880
Sig. .000a
a. Predictors: (Constant), Tatausaha.X b. Dependent Variable: Pelayanan.Y Pada perbandingan Sum of Squares Regression dan Sum of Squares Residual pada table diatas terlihat pada Sum of Squares Regression lebih kecil dari Sum of Squares Residual sedangkan Mean Square yang lebih besar dengan signifikansi lebih kecil dari 0.05 maka hal ini mengindikasikan bahwa model signifikansi terhadap data karena sebagian besar error disebabkan oleh regresi. Kemudian pengujian interdependensi error dengan uji Durbin – Watson, dimana nilai yang menunjukan asumsi interdependensi error terpenuhi adalah 1.74 < s/d < 2.26.
82
Tabel 4.21 Model Summaryb
Model
R
1
.595a
Adjusted R
Std. Error of
Durbin-
Square
the Estimate
Watson
R Square .355
.338
2.42552
1.605
a. Predictors: (Constant), Tatausaha.X b. Dependent Variable: Pelayanan.Y Berdasarkan hasil pengolahan SPSS, diketahui bahwa hasil Durbin Watson sebesar 1.605, dimana 1.605 < 1.74 < 2.26. Sehingga asumsi Interdependensi error tidak terpenuhi. Untuk mengetahui nilai uji tolerance yang memenuhi asumsi yaitu > 0.1, dimana
tolerance
=
1/VIF.
Digunakan
untuk
mengetahui
tidak
adanya
multikolinearitas. Tabel 4.22 Coefficients a Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
Model B 1
(Constant) Tatausaha.X
Std. Error 3.359
6.782
.924
.202
Collinearity Statistics T
Sig.
Beta
Tolerance
.595
.495
.623
4.569
.000
1.000
a. Dependent Variable: Pelayanan.Y Statistic uji tolerance dari model menunjukan nilai lebih dari 0.1, sehingga asumsi tidak adanya multikolinearity terpenuhi
VIF
1.000
83
Tabel tersebut
sekaligus
memberikan
informasi mengenai parameter
model regresi sebagai berikut Pelayanan =3.359 + 0.924 Tatausaha
4.2.6
Analisis Jalur Analisis jalur digunakan untuk menguji besarnya sumbangan kontribusi
yang ditunjukan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal antara variable independent dengan variable dependent. Dalam tahapan ini, penulis tidak akan menggunakan analisis jalur karena hanya ada satu indevendent variable yaitu pelayanan (X) dan devendent variable yaitu Tata Usaha (Y). 4.2.7. Koefisien Determinasi Digunakan untuk menghitung seberapa besar pengaruh variable x terhadap y, yaitu: (
)
KD = (0,595)2 x 100% KD = 35,80% Dari perhitungan Koefisien Determinasi sebesar 35,80%, hasil persentase koefisien
determinasi berarti tata usaha berpengaruh terhadap
pelayanan sebesar 35,80%.
peningkatan
84
BAB V PENUTUP
5.1
Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai pengaruh
tata usaha perpajakan modern terhadap peningkatan pelayanan yaitu didapat adanya koefisien korelasi dari variable
tata usaha dan pelayanan yaitu sebesar
595 dengan nilai reliabilitas α 703 menunjukan pula data valid kemudian analisis regresi rata rata pengaruh Variabel tata usaha terhadap tingkat pelayanan sebesar 37,345 lalu persentase kontinum sebesar 84,75% menunjukan nilai yang tinggi atas skor pernyataan serta pengolahan data dengan menggunakan program spss 16 for windows hasil pengujian dengan uji Durbin – Watson yaitu asumsi Interdependensi error tidak terpenuhi dan signifikansi lebih kecil dari 0.05 kemudian asumsi dari model regresi linier menghasilkan pengujian error berdistribusi normal dan penyimpulan dari plot normal yaitu normalitas error terpenuhi selanjutnya penghitungan Koefisien Determinasi sebesar 35,80% menunjukan besarnya pengaruh tata usaha terhadap tingkat pelayanan. Maka Penulis dapat menarik kesimpulan dari pengolahan data yang didapat yaitu terdapat pengaruh signifikan antara tata usaha perpajakan modern terhadap peningkatan pelayanan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas Bandung.
84
85
5.2
Saran 1. Dalam memberikan pelayanan wajib pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas Bandung harus melalui prosedur yang mudah dan cepat dalam memberikan pelayanan. 2. Dalam upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap masyarakat, pihak terkait perlu mengadakan kegiatan penyuluhan pajak.
86
DAFTAR PUSTAKA
Model Pelatihan Statistik(2011). Bandung : Kampung Statistik. Sugiono, 2008, Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta. Nazir, Moh, 2005, Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia. Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik.Bandung : Alfabeta Makmur, 2008. Filsapat Administrasi. Jakarta: Bumi Aksara Riduan, 2007. Rumus dan Data Dalam Analisis Statistika. Bandung : Alfabeta Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta Agustino, Leo, 2008, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta. Syafiie, Inu Kencana. 2003. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Bandung : Bumi Aksara. Santosa, Pandji, 2008, Administrasi Publik:Teori dan Aplikasi Good Governance, Bandung: PT. Refika Aditama. Luankali, Bernadus, 2007, Analisis Kebijakan Publik Dalam Proses Pengambilan Keputusan, Jakarta: Amalia Press. Waluyo, 2007, Manajemen Publik (konsep, aplikasi dan implemntasinya dalam pelaksanaan otonomi daerah), Bandung: Mandar Maju. Mardiasmo, 2009, Perjakan, Yogyakarta: Andi Offset. Mardiasmo, 2009, Perpajakan Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: ANDI Siagian, Sondang P. 2003. Teori dan Praktek Kepemimpinan. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
86
87
Moenir, H.A.S. 2008. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara. Siagian, Sondang P. 1998. Filsapat Administrasi. Jakarta : CV. Haji Masa Agung. Pamudji, S. 1993. Analisis Administrasi: Analisis System Bagi Administrasi yang Efektif. Jakarta: Bina Rupa Aksara. Ratminto dan Atik S.W.2008.Manajemen Pelayanan.Yogyakarta:Pustaka Pelajar. Iskandar.2010.metode penelitian pendidikan dan sosial kuantitatif dan kualitatif. Jakarta : Gaung Persada Pers. Usman, Husaini. 2003.pengantar statistika, Yogyakarta : PT. Bumi Aksara Kurnia, Siti K. perpajakan Indonesia konsep dan aspek formal, Bandung: Graha Ilmu Undang – Undang No. 25 Tahun 2009
88
LAMPIRAN
89
RIWAYAT HIDUP PENULIS
Yusup, lahir di Garut pada tanggal 13 Desember 1988. Memulai pendidikan di Taman Kanak-kanak Al-Hidayah lalu meneruskan ke Sekolah Dasar Sukaluyu III yang bertempat tidak jauh dari rumah orang tuanya. Setelah lulus Sekolah Dasar kemudian melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 2 Wanaraja dari sana pula mulai mengenal kegiatan pramuka sampai lulus pada tahun 2004. Kemudian Ia meneruskan sekolah tingkat atasnya di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cibatu sambil mondok di Pondok Pesantren Keresek di Kabupaten Garut dan menyelesaikan sekolah tingkat atasnya pada tahun 2007. Perantauannya tidak sampai disana pada tahun itu juga melanjutkan kehidupan ke kota Bandung dan dapat meneruskan ke jenjang perkuliahan pada tahun 2008 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Sejak memasuki perkuliahan Ia berprofesi sebagai wirausaha dengan mulai berjualan berbagai macam aksesoris wanita dan gemar mengikuti beberapa organisasi kemahasiswaan baik ekstra ataupun intra kampus, diantaranya ialah Perhimpunan Mahasiswa Kota Intan Garut (PERMATA INTAN GARUT), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMA - AN) yang merupakan organisasi ekstra kampus dan kegiatannya
di intra kampus pernah mengikuti kegiatan rekrutmen LIGA
Sepakbola, Disamping profesi dan kegemarannya tersebut Lelaki yang punya hobi
90
bepergian serta mencari suasana baru untuk belajar bergaul juga memahami tingkat perbedaan di berbagai komunitas, berusaha untuk mendedikasikan dirinya sebagai akademisi sejak tahun 2010, Ia mencoba meluangkan waktunya untuk mengamalkan sedikit ilmu yang didapat sebagai staf pengajar di SMP Plus Al – Falah dan SMK Al - Falah Sucinaraja Garut, dan banyak berperan dalam berbagai diskusi, seminar, workshop, kuliah umum dan lain sebagainya yang selalu menjadi bagian dalam kegiatan dan aktivitas sebagai seorang mahasiswa. Untuk berdiskusi lebih banyak tentang apapun dan memberikan nasihat maupun kritik, Uup (biasa dipanggil teman akrab dan keluarga) membuka komunikasi dan silaturahmi lewat e-mail :
[email protected] dan silahkan mampir juga di facebook and freindsternya :
[email protected] dan
[email protected] atau via mobile : +62877 2463 2198, tentunya kritik yang membangun serta dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi maka kata yang sangat pantas di berikan terhadap apapun yang dapat merubah kesederhanaan menjadi lebih baik yaitu Jazakumullah Katsiron.
