PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN DENGAN TARIF KHUSUS YANG BERSIFAT FINAL DAN TIDAK FINAL BAB V

BAB V

BENDAHARA SEBAGAI PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN DENGAN TARIF KHUSUS YANG BERSIFAT FINAL DAN TIDAK FINAL

BAB V

BAB V

BENDAHARA SEBAGAI PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN DENGAN TARIF KHUSUS YANG BERSIFAT FINAL DAN TIDAK FINAL

A.

PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DAN PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

1.

DASAR HUKUM a.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009;

b.

Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008;

c.

Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian:

d.

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/ Atau Bangunan

e.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan;

Bab V — Bendahara Sebagai Pemotong/Pemungut Pajak Penghasilan Dengan Tarif Khusus yang tidak bersifat final dan Tidak Final

69

f.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi;

g.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2008 tentang perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 635/KMK.04/1994 tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan.

h.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi;

i.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan, pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan.

j.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 80/PMK.03/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak;

k.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 186/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak Tertentu yang Dikecualikan dari Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda karena Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dalam Jangka Waktu yang Ditentukan;

l.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang;

m. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 120/KMK.03/2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/ KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/ Atau Bangunan;

70

BUKU PANDUAN BENDAHARA

n.

Keputusan Direktur Jenderal pajak Nomor KEP-227/PJ/2002 tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan;

o. Peraturan Direktur Jenderal pajak Nomor PER-30/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan

2.

p.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-25/PJ.42/1999 tanggal 31 Juni 1999 perihal PPh atas penghasilan Wajib Pajak badan yang usaha pokoknya melakukan transasksi penjualan atau pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan.

q.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-38/PJ/2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak.

r.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-53/PJ/2009 tanggal 30 September 2009 tentang Bentuk Formulir SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), SPT Masa PPh Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya.

PENGERTIAN a.

Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah: 1)

penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah;

2)

penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus;

3)

penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.

Bab V — Bendahara Sebagai Pemotong/Pemungut Pajak Penghasilan Dengan Tarif Khusus yang tidak bersifat final dan Tidak Final

71

PB

3.

b.

Jumlah bruto nilai penjualan atau pengalihan adalah nilai tertinggi antara nilai berdasarkan akta pengalihan hak termasuk bunga, pungutan dan pembayaran tambahan lainnya yang dipenuhi pembeli dibandingkan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan.

c.

Jumlah bruto nilai pengalihan hak kepada pemerintah adalah nilai berdasarkan keputusan pejabat yang bersangkutan;

d.

Jumlah bruto nilai pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang adalah nilai menurut risalah lelang tersebut;

e.

Sewa atas tanah dan atau bangunan adalah sewa berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, atau pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan industri. Bagian dari gedung perkantoran, pertokoan, atau pertemuan termasuk areal baik di dalam gedung maupun di luar gedung yang rnerupakan bagian dari gedung tersebut;

f.

Jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apa pun juga yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan ”service charge” baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.

OBJEK DAN TARIF a.

72

Penghasilan yang diterima oleh: 1).

Wajib Pajak yang usaha pokoknya mengalihkan hak atas tanah dan atau bangunan berupa pengalihan hak atas Rumah sederhana dan Rumah susun sederhana wajib membayar PPh Final 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan, yaitu nilai tertinggi antara nilai berdasarkan akta pengalihan hak dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tanah dan atau bangunan;

2).

Wajib Pajak Orang Pribadi (kecuali Orang Pribadi yang memiliki penghasilan setahun dibawah PTKP dan nilai pengalihannya

BUKU PANDUAN BENDAHARA

sampai dengan Rp 60.000.000,00), yayasan atau organisasi sejenis dan Wajib Pajak Badan, membayar PPh Final 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan yaitu nilai tertinggi antara nilai berdasarkan akta pengalihan hak dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tanah dan atau bangunan. b.

4.

Penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan dipotong PPh sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final.

TATA CARA PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN a) Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. 1)

Bendahara atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar-menukar memungut PPh yang terutang dan menyetorkannya ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dengan menggunakan SSP sebelum pembayaran kepada orang pribadi atau badan atau sebelum tukarmenukar dilaksanakan.

2)

Bendahara atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar-menukar wajib menyampaikan laporan mengenai transaksi pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama/ Kantor Pelayanan Pajak , tempat Bendahara atau pejabat yang bersangkutan terdaftar sebagai WP. Pelaporan dilaksanakan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya pembayaran kepada orang pribadi atau badan dengan menggunakan bentuk laporan yang ditentukan.

b) Tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan. 1)

KPPN atau Bendahara sebagai penyewa wajib memotong PPh pada saat pembayaran atau terutangnya sewa, tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu;

Bab V — Bendahara Sebagai Pemotong/Pemungut Pajak Penghasilan Dengan Tarif Khusus yang tidak bersifat final dan Tidak Final

73

PB

5.

2)

KPPN atau Bendahara memberikan Bukti Pemotongan PPh Final kepada orang atau badan yang menyewakan pada saat dilakukannya pemotongan PPh;

3)

Bendahara menyetorkan PPh yang telah dipotong dengan menggunakan SSP pada Bank Persepsi atau Kantor Pos, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa.

4)

Bendahara wajib melaporkan PPh yang telah dipotong dan disetor kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama/Kantor Pelayanan Pajak , tempat Bendahara terdaftar sebagai WP, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan bentuk laporan sesuai Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.22/P J.4l1996 tanggal 14 Juni 1996.

CONTOH KASUS 1.

Kementerian Luar Negeri mempunyai proyek pembangunan kantor baru dan harus melakukan pembebasan tanah. Dalam pelaksanaan proyek tersebut Kementerian Luar Negeri harus membayar Rp 250.000.000 untuk pembebasan tanah tersebut. PPh final yang harus dipungut dan disetor oleh Bendahara Kementerian Keuangan atas pembayaran tersebut : Rp 250.000.000,- x 5% = Rp 12.500.000,-

2.

74

Kementerian Perumahan Rakyat menyelenggarakan seminar tentang perumahan dan harus menyewa sebuah ruang pertemuan milik orang pribadi dengan harga Rp 5.000.000. PPh final yang harus dipungut dan disetor oleh Bendahara Perumahan Rakyat atas pembayaran tersebut : Rp 5.000.000,- x 10% = Rp 500.000,-

BUKU PANDUAN BENDAHARA

B.

BENDAHARA SEBAGAI PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI JASA KONSTRUKSI DAN HADIAH UNDIAN

1.

DASAR HUKUM a) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tanggal 4 Juni 2009 perihal Perubahan atas PP No. 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi . b) Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000 perihal Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian c)

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 559/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 perihal Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

d) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.42/2002 tanggal 22 Juli 2002 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

2.

PENGERTIAN a) Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan konstruksi. b) Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. c)

Hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian.

d) Penyelenggara undian orang pribadi, badan, kepanitiaan, organisasi (termasuk organisasi internasional) atau penyelenggara lainnya termasuk pengusaha yang menjual barang dan jasa yang memberikan hadiah dengan cara undian.

Bab V — Bendahara Sebagai Pemotong/Pemungut Pajak Penghasilan Dengan Tarif Khusus yang tidak bersifat final dan Tidak Final

75

PB

e) Nilai hadiah adalah nilai uang atau nilai pasar apabila hadiah tersebut diserahkan dalam bentuk natura misalnya mobil

3.

OBYEK DAN TARIF a). Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari jasa konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan sebagai berikut: 1.

2.

Memiliki Klasifikasi Usaha Bentuk Pekerjaan

Klasifikasi Usaha

Tarif

Pelaksanaan

Kecil

2%*

Konstruksi

Menengah & Besar

3%*

Perencanaan & Pengawasan Konstruksi

Kecil, Menengah & Besar

4%*

Tidak Memiliki Klasifikasi Usaha Bentuk Pekerjaan

Tarif

Pelaksanaan Konstruksi

4%*

Perencanaan & Pengawasan Konstruksi

6%*

* dari jumlah/penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN. b). Wajib Pajak orang pribadi maupun badan yang menerima penghasilan dari hadiah undian dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final dengan tarif 25% dari jumlah bruto nilai hadiah.

76

BUKU PANDUAN BENDAHARA

4.

5.

TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI a.

KPPN atau Bendahara memotong Pajak Penghasilan yang terutang pada saat pembayaran penghasilan berupa imbalan;

b.

KPPN atau Bendahara memberikan bukti pemotongan PPh Final atas Jasa Konstruksi dan bukti pemotongan PPh Final atas hadiah undian.

c.

Bendahara menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran imbalan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP);

d.

Bendahara melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh yang terutang kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama/Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran imbalan. Apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur, pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

CONTOH KASUS Contoh #1: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata memberikan hadiah undian kepada semua peserta pameran pariwisata sebesar Rp50.000.000,-. PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang dan harus dipotong Bendahara adalah : Rp 50.000.000.- × 25% = Rp 12.500.000,Contoh #2 Kementerian Pekerjaan Umum menggunakan jasa konstruksi kualifikasi besar untuk merenovasi gedung kantor dengan biaya Rp30.000.000.000,- (harga tidak termasuk PPN). PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang dan harus dipotong Bendahara adalah: Rp 30.000.000.000,- x 3% = Rp 900.000.000,-

Bab V — Bendahara Sebagai Pemotong/Pemungut Pajak Penghasilan Dengan Tarif Khusus yang tidak bersifat final dan Tidak Final

77

PB

Contoh #3 Direktorat Jenderal Pajak membebaskan tanah untuk pembangunan kantor dengan nila pengalihan Rp1.500.000.000,. PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang dan harus dipotong Bendahara adalah : Rp 1.500.000.000,- x 5% = Rp75.000.000,Contoh #4 Kementerian Sosial menyewa gedung untuk acara bakti sosial sebesar Rp50.000.000,- (harga tidak termasuk PPN), PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang dan harus dipotong Bendahara adalah : Rp 50.000.000,- x 10% = Rp 5.000.000,-

78

BUKU PANDUAN BENDAHARA