BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR: 188/170/KEP/429.011/2016 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUNGUT SERTA PENETAPAN BESARNYA INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN BANYUWANGI BAGIAN TRIBULAN II TAHUN 2016 BUPATI BANYUWANGI, Menimbang
: bahwa dalam rangka mendukung tertib administrasi pengelolaan keuangan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Banyuwangi Bagian Tribulan II Tahun 2016, perlu Menunjuk Dan Mengangkat Petugas Pemungut Serta Penetapan Besarnya Insentif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kabupaten Banyuwangi Bagian Tribulan II Tahun 2016 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5.
Peraturan Gubenur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6.
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
7.
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi; 1
2
8.
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 tahun 2013;
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 tahun 2012;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016; 12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyuwangi. MEMUTUSKAN: Menetapkan
: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUNGUT SERTA PENETAPAN BESARNYA INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN BANYUWANGI BAGIAN TRIBULAN II TAHUN 2016.
KESATU
: Menunjuk dan Mengangkat Petugas Pemungut Serta Penetapan Besarnya Insentif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kabupaten Banyuwangi Bagian Tribulan II Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam diktum-diktum dibawah ini.
KEDUA
: Petugas pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu terdiri atas: 1. Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi; 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi; 3. Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi; 4. Camat; 5. Kepala Desa/Lurah; 6. Pemungut PBB Tingkat Kecamatan; 7. Pemungut PBB Tingkat Desa/Kelurahan.
3
KETIGA
: Tugas dari Petugas pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua adalah: 1. Bupati Banyuwangi, bertugas: a. Menetapkan kebijakan daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah; b. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan pendapatan PBB; c. Mempertanggungjawabkan daerah.
pengarahan
pengelolaan
guna
keuangan
2. Wakil Bupati Banyuwangi, bertugas: a. Menetapkan kebijakan daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah; b. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan pendapatan PBB.
pengarahan
guna
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, bertugas : a. Menyusun kebijakan daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah; b. Menetapkan kebijakan daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah; c. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan pendapatan PBB.
pengarahan
guna
4. Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, bertugas: a.
Menyusun rumusan kebijakan daerah pendapatan dan pengelolaan keuangan;
b.
Mengkoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
c.
Menyusun kebijakan daerah dibidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
d.
Menetapkan kebijakan daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
e.
Melaksanakan pembinaan dan pengarahan guna peningkatan pendapatan PBB-P2;
f.
Mempertanggungjawabkan daerah;
g.
Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan dengan Bank Operasional (Bank Jatim)
h.
Melaksanakan Pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan pajak (DHKP);
i.
Melaksanakan Pendistribusian SPPT dan DHKP pada Kecamatan se Kabupaten Banyuwangi;
pengelolaan
dibidang
keuangan PBB
P2
4
j.
Melaksanakan monitoring terkait pendistribusian penyampaian SPPT PBB oleh Desa/Kelurahan kepada Wajib Pajak;
k.
Melaksanakan rekonsiliasi kepada Camat, Kades/Lurah terkait realisasi penerimaan PBB P2;
l.
Membukukan pelaksanaan penyetoran maupun pelunasan PBB sesuai dengan target masing-masing Desa/Kelurahan;
m.
Membuat laporan Tri Wulanan Perkembangan PBB P2 Kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta;
n.
Membuat buku laporan rekapitulasi bulanan berdasarkan LMP Bank Kepada Gubernur Jawa Timur, Bakorwil Malang, Dispenda Provinsi Jawa Timur, BPKAD Provinsi Jawa Timur, Bupati Banyuwangi dan instansi terkait;
o.
Mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas Kecamatan;
p.
Melaksanakan evaluasi terhadap target (Baku) penerimaan PBB P2 pada Kecamatan dan Desa/Kelurahan setiap 3 bulan (triwulan);
q.
Melaksanakan Pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB;
r.
Menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada WP;
s.
Menerima kembali SPOP yang sudah terisi oleh WP;
t.
Menyampaikan SPPT dan DHKP dan sarana administrasi PBB lainnya kepada Wajib Pajak;
u.
Melaksanakan Pelayanan PBB-P2 terkait Komplain, Keberatan, Keringanan, Mutasi, Kesalahan Nama dll;
v.
Melaksanakan penagihan PBB;
w.
Menatausahakan jumlah ketetapan PBB;
x.
Menyediakan konsep perencanaan daerah yang bersumber dari PBB;
y.
Merealisasikan penerimaan dan tunggakan PBB;
z.
Melaksanakan penyuluhan, pembinaan, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan PBB;
aa. Menyusun draf terkait PBB;
peraturan
pendapatan
perundang-undangan
bb. Melakukan penagihan PBB kepada WP, baik PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan; cc. Mengadakan registrasi pajak yang belum membayar PBB sampai dengan akhir tahun pajak.
5
5. Camat, bertugas: a. Membantu melaksanakan pendataan objek dan subjek PBB; b. Membantu menyampaikan SPPT, DHKP dan sarana administrasi PBB lainnya kepada Wajib Pajak; c. Melakukan Pembinaan kepada aparat Desa/Kelurahan terkait PBB; d. Menetapkan juru pungut PBB Desa/Kelurahan atas nama Bupati berdasarkan usulan masing-masing kepala desa/kepala kelurahan; e. Mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa/Kelurahan; f. Membuat dan menyampaikan laporan mingguan dan bulanan penerimaan PBB kepada Bupati dan tembusan disampaikan kepada instansi terkait; g. Memonitor pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa/Kelurahan; h. Membuat dan menyampaikan laporan mingguan dan bulanan atas perkembangan penyampaian SPPT PBB kepada instansi yang berwenang diketahui Camat dan tembusan instansi terkait; i. Melakukan monitoring kepada Desa/kel tentang penagihan PBB kepada WP, baik PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan. 6. Sekretaris Kecamatan/atau kecamatan, bertugas:
koordinator
pemungut
a. Membantu melaksanakan pendataan objek dan subjek PBB; b. Membantu melaksanakan penagihan PBB; c. Membuat dan menyampaikan laporan mingguan dan bulanan penerimaan PBB kepada Bupati dan tembusan disampaikan kepada instansi terkait; d. Memonitor pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa/Kelurahan; e. Membuat dan menyampaikan laporan mingguan dan bulanan atas perkembangan penyampaian SPPT PBB kepada instansi yang berwenang diketahui Camat dan tembusan instansi terkait; f. Melakukan monitoring kepada Desa/ kel tentang penagihan PBB kepada WP, baik PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan.
6
7. Kepala Desa/Kepala Kelurahan, bertugas: a. Melaksanakan pendataan objek dan subjek PBB; b. Menyampaikan SPPT, Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Pemberitahuan (SPT) dan sarana administrasi PBB lainnya kepada Wajib Pajak; c. Melaksanakan penagihan PBB; d. Mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa/Kelurahan; e. Mengusulkan juru pungut PBB Desa/Kelurahan kepada Camat; f. Memimpin dan mengawasi pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa/Kelurahan; g. Melaksanakan Desa/Kelurahan;
pelayanan
urusan
PBB
di
h. Membuat dan menyampaikan laporan mingguan dan bulanan atas perkembangan penyampaian SPPT PBB kepada instansi yang berwenang diketahui Camat dan tembusan instansi terkait; i. Membuat dan menyampaikan laporan mingguan penerimaan dan penyetoran kepada Camat dengan tembusan instansi terkait; j. Menyeleksi SPPT PBB yang diterima Desa/Kelurahan; k. Menyampaikan SPPT PBB kepada Wajib Pajak; l. Melakukan penagihan PBB kepada WP, baik PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan; m. Menyetorkan secara langsung hasil penagihan PBB kepada Bank yang ditunjuk dalam waktu paling lambat 24 jam; n. Mengadakan registrasi wajib pajak yang belum membayar PBB sampai dengan akhir tahun pajak. 8. Juru Pungut, bertugas: a. Melaksanakan pendataan objek dan subjek PBB; b. Menyampaikan SPPT, Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Pemberitahuan (SPT) dan sarana administrasi PBB lainnya kepada Wajib Pajak; c. Melaksanakan penagihan PBB; d. Mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa/Kelurahan; e. Memimpin dan mengawasi pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa/Kelurahan;
7
f. Melaksanakan Desa/Kelurahan;
pelayanan
urusan
PBB
di
g. Membuat dan menyampaikan laporan mingguan dan bulanan atas perkembangan penyampaian SPPT PBB kepada instansi yang berwenang diketahui Camat dan tembusan instansi terkait; h. Membuat dan menyampaikan laporan mingguan penerimaan dan penyetoran kepada Camat dengan tembusan instansi terkait; i. Menyeleksi SPPT PBB yang diterima Desa/Kelurahan; j. Menyampaikan SPPT PBB kepada Wajib Pajak; k. Melaporkan kepada Kades/Kakel adanya SPPT PBB yang tidak atau belum sesuai dengan objek pajak; l. Melakukan penagihan PBB kepada WP, baik PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan; m. Menyetorkan secara langsung hasil penagihan PBB kepada Bank yang ditunjuk dalam waktu paling lambat 24 jam; n. Mengadakan registrasi wajib pajak yang belum membayar PBB sampai dengan akhir tahun pajak. KEEMPAT
: Penetapan penggunaan biaya dan besaran pemungutan PBB Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tercantum dalam lampiran-lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
KELIMA
: Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.
KEENAM
: Pemberian insentif Pajak Bumi dan Bangunan diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Desa/Lurah dan Juru Pungut Desa/ Kelurahan.
KETUJUH
: Pemberian insentif sebesar 5 % (lima persen) di atur sebagai berikut:
Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Dinas Pendapatan sebesar 1% (satu persen) dari 5% (lima persen);
Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Desa/Lurah dan Jurupungut Desa/Kelurahan sebesar 4% (empat persen) dari 5% (lima persen).
8
KEDELAPAN
: 1. Pembagian biaya pemungutan PBB sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu digunakan sebagai upah jasa pungut atau insentif bagi petugas Aparatur Penunjang dan Pelaksana pemungutan PBB; 2. Pembagian biaya pemungutan PBB untuk petugas pemungut, didasarkan atas besar kecilnya peran masingmasing unsur dalam kegiatan pemungutan PBB.
KESEMBILAN
: Menunjuk dan menugaskan kepada: 1. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi untuk melaksanakan Keputusan ini; 2. Inspektur Kabupaten Banyuwangi pelaksanaan keputusan ini.
untuk
mengawasi
KESEPULUH
: Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor: 1.20.06.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung, Kode Rekening 5.1.1.04.01 (Biaya Pemungutan PBB).
KESEBELAS
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 30 08 16 BUPATI BANYUWANGI, TTD H. ABDULLAH AZWAR ANAS
