PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KETIDAKPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAGI WAJIB PAJAK (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)
M. Razuli Azmi Achmad Husaini Gunawan Eko Nurtjahjono (PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya,
[email protected]) This study attempts to know and comprehend
sanctions that imposed against disobedience
administration taxpayers to pay the tax of land and building, and to understand factors that inhibits the sanctions imposed against disobedience administration taxpayers to pay the tax of land and building. A method of this study is qualitative descriptive. The data used in this research is the data on primary and secondary data. Data collection techniques is in-depth interviews and documentation. The results of this study showed that the application of administrative sanctions against non-compliance of the paying tax of land and building in Malang has been runningwell. According to the Regional Regulation No. 11 of 2011, there were still unreceived SPT & PBB’s billing by taxpayer who didn’t pay yet. Influencing factors for administrative sanctions in Malang city was less of understanding for importance of taxation. Also there wasn’t shame yet if they didn’t pay the tax. Keyword: administrative sanction land and building tax, disobedienc
PENDAHULUAN
dan bangunan dimana keadaan subjek (siapa
Keberhasilan
dalam
yang membayar) tidak ikut menentukan besar
oleh
pajak (Suandy, 2006:64). PBB merupakan salah
dalam
satu jenis pajak yang hasil penerimaannya
meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, oleh
diberikan kepada Pemerintah Daerah, yang
sebab itu diperlukan dukungan baik berupa
dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi
materi maupun non-materi dari internal dan
penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi
eksternal negara tersebut. Pajak adalah iuran
dan bangunan.
pembangunan kemampuan
rakyat
suatu
sangat
ditentukan
negara
kepada
tersebut
negara
berdasarkan
PBB mulai berlaku di Kota Malang
dapat
dipaksakan)
sejak tanggal 1 Januari 2013, sesuai dengan
dengan tiada mendapat jasa timbal balik
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11
(kontra
undang-undang pretasi)
kas
negara
(yang yang
langsung
dapat
Tahun 2011. Diberlakukannya PBB sebagai
ditunjukkan dan yang
digunakan
untuk
pajak
daerah,
maka
PBB
murni
untuk
membayar pengeluaran umum (Mardiasmo,
pembangunan daerahnya. Pembayaran pajak
2011:1).
dilakukan mulai pada tanggal 1 Januari sampai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
jatuh tempo 31 juli tahun berjalan.
adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terhutang ditentukan oleh keadaan objek pajak yaitu, bumi atau tanah
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 5 No. 1 April 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
1
Tabel 1 Realisasi Penerimaan PBB Triwulan IV
wajib pajak dalam membayar PBB P2 di
Tahun 2013
Kota Malang.
Kecamatan
Pembayaran
Tunggakan
(Rp)
(Rp)
Jumlah (Rp)
Persent ase
Blimbing
303.491.342
228.821.171
532.312.513
42,99%
Kedungkandang
262.059.506
128.941.292
391.000.798
32,98%
Klojen
254.970.356
114.483.540
369.453.896
30,99%
Lowokwaru
406.616.642
259.621.696
666.238.338
38,97%
Sukun
361.935.695
190.402.925
552.338.620
34,47%
Jumlah
1.589.073.541
922.270.624
2.511.344.165
36,08%
TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Pajak Pajak adalah Iuran rakyat pada kas Negara berdarsarkan undang-undang (yang dapat dipakskan dengan tidak mendapat jasa
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang,
timbale balik (kontraprestasi) yang langsung
2015
dapat ditunjukkan dan yang digunakabn
Tabel 2 Realisasi Penerimaan PBB Triwulan IV
untuk
Tahun 2014
(Mardiasmo, 2011:1).
Kecamatan
Pembayaran
Tunggakan
(Rp)
(Rp)
Blimbing
525.105.639
314.755.075
Kedungkandang
263.329.243
Klojen
780.858.059
Lowokwaru
Jumlah (Rp)
Persent ase
839.860.714
37,48%
236.678.984
500.008.227
47,34%
479.732.621
1.260.590.680
38,06%
682.153.138
450.687.445
1.132.840.583
39,78%
Sukun
623.017.745
383.731.093
1.006.748.838
38,12%
Jumlah
2.874.463.824
1.865.585.218
4.740.049.042
39,36%
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2015
membayar
pengeluaran
umum”
Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturanperaturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan Pemerintahan (Waluyo, 2008:2) Dari definisi-definisi tersebut sintesa
Penunggakan PBB semakin bertambah
tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian
dari tahun 2013 sampai 2014, dalam tidak
pajak adalah:
tercapainya target PBB di Kota Malang bisa
1.
diindikasikan
adanya
Pajak
dipungut
(pemerintah
ketidakpatuhan
membayar PBB.
pemerintah
rumusan masalah sebagai berikut :
ketentuan
1.
2.
berdasarkan
undang-undang
serta
2.
Tanpa jasa timbal balik atau kontra prestasi dari Negara yang tidak dapat
?
ditunjuk secara langsung.
Faktor-faktor
apa
sajakah
penerapan
yang
3.
Pajak dapat dipaksakan
sanksi
4.
Iuran rakyat kepada negara yang
ketidakpatuhan
berhak memungut adalah negara dan
wajib pajak dalam membayar PBB P2 di
iuran tersebut berupa uang bukanlah
Kota Malang?
barang.
administrasi
terhadap
5.
Tujuan penelitian ini adalah: Untuk
mengetahui
penerapan
Pajak
diperuntukkan
bagi
pengeluaran-pengeluaran
sanksi
ketidakpatuhan
pemerintah, jika dari pemasukannya
wajib pajak dalam membayar PBB P2 di
masih terdapat surplus digunakan
Kota Malang.
untuk “public invesment”.
administrasi
2.
daerah)
maupun
dalam membayar PBB P2 di Kota Malang
menghambat
1.
pusat
negara
aturan pelaksanaannya.
Bagaimana penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak
oleh
terhadap
Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat administrasi
penerapan terhadap
sanksi
ketidakpatuhan
6.
Pajak dipungut disebabkan adanya suatu
keadaan,
perbuatan
yang
kejadian
dan
memberikan
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 5 No. 1 April 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
2
kedudukan
tertentu
kepada
d. UU. No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak
seseorang.
Bumi dan Bangunan
Jenis-Jenis Pajak
e.
UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak
1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Bumi dan Bangunan
2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
f.
Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Pajak
Bangunan (BPHTB)
Bumi dan Bangunan dan Perkotaan
3) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 4) Pajak Penghasilan (PPh) 5) Pajak
Penjualan
Asas PBB adalah:
atas
Barang
a.
Memberikan
Mewah(PPnBM)
Pajak
dan
kesederhanaan
6) Bea Materai (Murtopo, 2010:5) Pengertian
kemudahan
Bumi
dan
Bangunan
b.
Adanya kepastian hukum
c.
Mudah dimengerti dan adil
d. Menghindari
Perdesaan dan Perkotaan
pajak
berganda
(Mardiasmo, 2011:295)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB P2) adalah pajak yang bersifat
Ketidakpatuhan Pajak
kebendaan
Ketidakpatuhan
dalam
arti
besarnya
pajak
dalam
perpajakan
dapat
ditentukan oleh keadaan obyek yaitu bumi /
diartikan suatu keadaan dimana wajib pajak
tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek
tidak
yaitu
perpajakannya
siapa
yang
membayar
tidak
ikut
memenuhi dan
semua hak
ketidakpatuhan
kewajiban
perpajakannya.
menentukan besarnya pajak, oleh karena itu
Penyebab
ini
bermacam-
pajak ini disebut pajak objektif. Permukaan
macam, yaitu ada 8 (delapan) mengapa
bumi meliputi tanah perairan pedalaman
seseorang tidak mau membayar pajak yaitu:
(termasuk rawa-rawa tambak pengairan) serta
1.
Karena tidak menerima manfaat
laut wilayah Republik Indonesia. Sedangkan
2.
Karena
orang
lain
juga
tidak
membayar pajak
yang dimaksud dengan bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau diletakkan
3.
Karena jumlah pajaknya terlalu besar
secara tetap pada tanah dan atau perairan
4.
Karena mereka mencuri uang saya
untuk tempat tinggal, tempat usaha dan usaha
5.
Karena tidak tau bagaimana cara melakukannya
yang didirikan (Mardiasmo, 2011:3). 6.
Karena saya sudah mencoba tapi saya tidak mampu
Dasar Hukum dan Asas Pajak Bumi dan
7.
maka
Bangunan Dasar
hukum
Pajak
Bumi
saya
pun
akan
dapat
menyelesaikannya.
dan 8.
Bangunan (PBB): a.
Karena jika mereka menangkap saya,
Walaupun saya tidak membayar tidak
UU No. 6 diperbaharui dengan UU No.
akan
terjadi
16 tahun 2000 tentang Ketentuan
2012:86)
apa-apa
(Nurmantu,
Umum Perpajakan. b.
c.
UU No. 12 tahun 1985 diperbaharui
Sintesa
dengan Undang-undang No. 12 tahun
ketidakpatuhan
1994
kelemahan sistem perpajakan yang mengatur
tentang
Pajak
Bumi
dan
yang
dapat
diambil
membayar
penyebab
pajak
adalah
Bangunan.
keseluruhan pelaksanaan perpajakan yang
PP No. 74 tahun 1998 tentang Nilai Jual
mengakibatkan wajib pajak masih merasa
Kena Pajak
terbebani
atas
kewajiban
perpajakannya.
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 5 No. 1 April 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
3
Pemerintah belum mampu menyadarkan wajib
Wawancara
pajak
orang untuk bertukar informasi dan ide
mengenai
pentingnya
pemenuhan
kewajiban perpajakannya.
pertemuan
dua
melalui Tanya jawab, sehingga dapat
Apabila terdapat wajib PBB yang tidak
dikonstruksikan makna dalam suatu
memenuhi kewajibannya, maka selayaknya
topik
pejabat
administarsi
adalah
dari
suatu
tertentu
(Sugiono,
2012:316).
kantor
Wawancara mendalam adalah proses
pelayanan pajak untuk memberi sanksi sesuai
menggali informasi secara mendalam,
aturan yang ada.
terbuka dan bebas dengan masalah dan
Ketidakpatuhan wajib pajak dalam UU PBB
fokus penelitian dan diarahkan pada
dapat dirincikan sebagai berikut:
pusat penelitian (Kriyantono, 2008:100).
a.
Wajib pajak
b.
c.
tidak
menyampaikan
2.
Dokumentasi
SPOP walaupun sudah ditegur secara
Dokumentasi adalah kegiatan mencari
tertulis ( Pasal ( Ayat (2) dan Pasal 10
data mengenai hal-hal atau variabel
Ayat (2) huruf a UU PBB).
yang berupa catatan, buku, surat kabar,
Wajib pajak melaporkan data obyek
majalah,
pajak tidak benar (lebih kecil dari hasil
lengger, agenda, rapat dan sebagainya
pemeriksaan Dirjen Pajak) Pasal 10
(Arikunto,2010:231).
Ayat (2) hurub b UU PBB.
merupakan pengumpulan data dengan
Pajak terutang yang pada saat jatuh
melihat dan mencatat langsung dari data
tempo pembayaran tidak dibayar atau
yang sudah ada dan tersedia ditempat
kurang dibayar (Pasal 11 Ayat (3) UU
penelitian berupa dokumen-dokumen,
PBB).
catatan,
transkip, prasasti, notulen,
laporan
Dokumentasi
perusahaan
yang
berkaitan dengan penelitian. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Analisis Data
Jenis penelitian yang digunakan dalam
Setelah semua data terkumpul,
penelitian ini adalah penelitian deskriptif.
langkah selanjutnya adalah menganalisis
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang
data.
dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan,
mengatur
kondisi atau lain-lain yang sudah disebutkan,
mengorganisasikan ke dalam suatu pola,
yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk
kategori dan suatu uraian dasar. Analisis
laporan penelitian (Arikunto, 2010:3). .
data bertujuan untuk meringkas atau
Proses
analisis
adalah
urutan
proses data,
menyederhanakan data agar lebih berarti Pengumpulan Data
dan dapat di interpretasikan. Langkah-
Pengumpulan
data
merupakan
langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah, mendapatkan
data
(Sugiono,
langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah : 1.
2012:308).
dan Bangunan PBB P2 di Kota
Pengumpulan data, dapat dimaknai juga sebagai
kegiatan
peneliti
dalam
upaya
Menganalisis Penerimaan Pajak Bumi Malang Tahun 2013-2014.
2.
Menganalisis
Penerapan
sanksi
mengumpulkan sejumlah data lapangan yang
administrasi
diperlukan
ketidakpatuhan membayar PBB P2
untuk
menjawab
pertanyaan
penelitian. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1.
Wawancara Mendalam (Depth Interview)
3.
Menganalisis menghambat administratif
terhadap Faktor penerapan
yang sanksi terhadap
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 5 No. 1 April 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
4
4.
ketidakpatuhan wajib pajak dalam
adalah pada tanggal 31 juli, tetapi sampai pada
membayar PBB P2 di kota malang
tanggal 31 Juli 2013 realisasi penerimaannya
bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota
hanya mencapai Rp.41.017.822.826,04 dari
Malang.
targetnya yaitu
Faktor yang mempengaruhi Wajib
realisasinya mencapai 89,85% dari 100%,
Pajak tidak membayar pajak
sedangkan realiasasi penerimaan pada tahun 2014
mencapai
Rp.45.651.921.983,30 atau
Rp.42.447.056.159,00
dari
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
targetnya
Analisis
dan
realisasinya mencapai 78,80% dari 100%.
Bangunan Perdesaan Perkotaan di Kota
Penerimaan PBB P2 pada Tahun 2013 sampai
Malang Tahun 2013-2014.
2014 mengalami penurunan karena target
Penerimaan
Pajak
Bumi
Rp.45.651.921.983,30
atau
Data penerimaan PBB P2 di Kota
penerimaan PBB P2 pada tahun 2013 lebih
Malang selama 2 tahun mulai dari tahun
besar dari pada target penerimaan PBB P2 pada
anggaran 2013 sampai dengan tahun 2014.
tahun 2014, tingkat ketidakpatuhan membayar
Tabel 3 Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 Target
Bulan
Penerimaan
PBB di kota Malang semakin tinggi dan kurangnya
Persenta
Realisasi penerimaan
se
sosialisasi
tentang
PBB
yang
dilakukan petugas PBB dalam pembayaran
Januari
45.651.921.983,30
1.526.653.237,00
3,34%
PBB P2 di Kota Malang. Ketidakcapainya target
Febuari
45.651.921.983,30
4.875.549.273,04
10,68%
Maret
45.651.921.983,30
8.572.891.992,20
18,78%
penerimaan PBB P2 ini dapat diindikasikan
April
45.651.921.983,30
14.121.975.101,17
30,93%
Mei
45.651.921.983,30
23.758.468.237,28
52,04%
Juni
45.651.921.983,30
28.091.028.092,00
61,53%
Juli
45.651.921.983,30
41.017.822.826,04
89,85%
Agustus
45.651.921.983,30
42.992.063.139,00
94,17%
September
45.651.921.983,30
44.112.051.132,08
96,63%
Oktober
45.651.921.983,30
45.976.567.190,00
100,71%
November
45.651.921.983,30
46.457.792.332,07
101,77%
Desember
45.651.921.983,30
47.843.891.288,04
masih
terdapat
wajib
pajak
yang
tidak
membayar pajak atau tidak patuh dalam membayar PBB. Realisasi penerimaan PBB P2 di Kota Malang pada bulan Desember telah mencapai
104,80%
target dikarnakan sistem penerimaan PBB P2 di
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang,
kota malang secara cut off. Wajib pajak yang
2015
membayar
Tabel 4 Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 Bulan
Target
Realisasi
Persenta
Penerimaan
penerimaan
se
Januari
53.869.267.940,29
1.926.754.237,00
3,58%
Febuari
53.869.267.940,29
5.088.549736,00
9,45%
Maret
53.869.267.940,29
9.039.301.992,00
16,78%
April
53.869.267.940,29
14.298.383.101,00
26,54%
Mei
53.869.267.940,29
18.919.431.456,00
35,12%
Juni
53.869.267.940,29
25.842.737.697,00
47,97%
Juli
53.869.267.940,29
42.447.056.159,00
78,80%
Agustus
53.869.267.940,29
43.292.289.174,00
80,37%
September
53.869.267.940,29
45.191.537.854,00
83,89%
Oktober
53.869.267.940,29
47.634.283.723,24
88,43%
November
53.869.267.940,29
49.049.196.161,52
91,05%
Desember
53.869.267.940,29
53.886.267.940,29
100,04%
pada
bulan
Agustus
sampai
Desember akan dikenakan langsung denda bunga 2% perbulan secara akumulasi. Jadi, realisasinya dapat melebihi target seperti pada bulan desember 2013 realisasi penerimaannya mencapai 104,80% sama halnya pada bulan desember
2014
realisasi
penerimaannya
melebihi target yaitu 100,04%.
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang,
Penerapan
sanksi
administrasi
2015
ketidakpatuhan membayar PBB P2
terhadap
Berdasarkan tabel 3 dan 4 realisasi
Pada tanggal 1 Januari 2013 PBB Kota
penerimaan PBB P2 Tahun 2013 sampai 2014
Malang dikelola oleh pemerintah daerah
realisasi
semakin
(Dinas Pendapatan Daerah) Kota Malang, yaitu
menurun. Target penerimaan PBB P2 Tahun
sesuai dengan Berdasarkan berita acara serah
2013 sampai 2014 di Kota Malang belum
terima dari KPP Pratama Malang Utara: BA-
mencapai target. Batas waktu pembayaran PBB
11/WPJ.12/KP.01/2013 KPP Pratama Malang
penerimaan
PBB
P2
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 5 No. 1 April 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
5
Selatan BA-7/WPJ.12/KP.14.2013. PBB Kota
istlahnya penggategorian penggelapan pajak
Malang diatur berdasarkan Peraturan daerah
sehingga bisa masuk pidana hukum lebih
Kota Malang Nomor 11 Tahun 2011. Alur
lanjut dan dilanjutkan oleh kepolisian dan
pemungutan PBB di kota malang yaitu dimulai
kejaksaan.
setelah SPPT di cetak atau diterbitkan pada
kemunkinan dilakukan sita paksa tetapi dinas
awal Tahun Januari, maka SPPT disampaikan
Pendapatan
secara langsung kepada wajib pajak. Pajak
pernah melakukan penyitaan, dengan adanya
yang diatas Rp.500.000,00 dibagikan langsung
pemanggilan saja sudah ada respon dari wajib
sama
pajak untuk membayar.
Dispenda,
sedangkan
pajak
yang
Selanjutnya
tidak
menutup
Daerah Kota Malang belum
besarnya dibawah Rp. 500.000,00 dibagikan
Dapat disimpulkan bahwa petugas
oleh kelurahan dan kelurahan membagikan
Dinas Pendapatan Daerah bagian PBB P2
kepada wajib pajak. SPPT diberikan jatuh
dalam sistem memberikan sanksi administrasi
tempo pembayaran pajak yaitu pada Tanggal
sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan
31 Juli. Setelah masa jatuh tempo, petugas PBB
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11
akan
Tahun 2011, tetapi dalam tugas pennyampaian
SPPT
memverifikasi mana
pembayaran
yang yaitu,
dan
mengidentifikasi
belum
melakukan
melakukan
komunikasi
yang
merupakan
penagihan.
Jika
sebelum
proses
tugas
jatuh
dari
tempo
SPT dan Penagihan belum secara menyeluruh, masih
ada
wajib
pajak
yang
belum
mendapatkan SPT dan Penagihan PBB bagi yang belum membayar PBB.
dinamakan surat pemeberitahuan jatuh tempo untuk pemeberitahuan wajib pajak. Jika setelah
Faktor yang Menghambat Penerapan Sanksi
jatuh tempo dinamakan penagihan aktif atau
Administratif
operasi gabungan.
Wajib Pajak Dalam Membayar PBB P2 di
Jenis sanksi PBB yang diberlakukan
Terhadap
Ketidakpatuhan
Kota Malang
di Kota Malang yaitu sanksi administrasi 2%
Semenjak PBB Kota Malang dikelola
perbulan dan sanksi pidana. Penerapan sanksi
oleh pemerintah daerah Kota Malang terdapat
administrasi terhadap wajib pajak yang tidak
beberapa kendala dalam penagihan yaitu:
patuh membayar PBB di Kota Malang yaitu
a.
Pelimpahan
piutang
PBB
dari
atas keterlambatan setelah batas waktu jatuh
pemerintah pusat kepada daerah,
tempo bulan Juni, mulai bergerak argo sanksi
sehingga
denda 2% perbulannya dari jumlah PBB
daerah
tersebut sampai batas waktu 24 bulan. Jika
pulahan milyar.
wajib pajak tersebut masih bandel petugas Dinas
Pendapatan
Daerah
b.
setelah
menjadi dan
beban
nilainya
dilimpahkan
neraca
mencapai ke
daerah
memberikan
system aplikasi dan pengelolaan data
perigatan 1, 2 dan 3 (dalam waktu 7 hari), jika
base itu juga di tanggung daerah, jadi
wajib pajak tersebut masih tidak ada respon
jika ada trobel atau macetnya itu di
petugas Dinas Pendaptan Daerah memberikan
tergantung daerah masing-masing.
Stiker, dalam stiker tersebut bertuliskan wajib pajak ini
dalam pengawasan pajak tim
c.
Proses percetakan dan Distribusi SPPT PBB murni tanggung penuh
pemeriksa pajak. Jika wajib pajak tidak ada
dari
respon petugas Dinas Pendapatan daerah
disitu ada kendala teknis disitu
memasang tax line. Jika masih tidak ada respon
hambatannya.
juga, maka petugas Dinas Pendapatn daerah melakukan
BAP
pemanggilan.
BAP
d. Lebih
daerah
masing-masing,
banyak
mengajukan
jika
orang
yang
keringanan,
yang
pemeriksaan bisa berkembang kepada proses
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 5 No. 1 April 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
6
kewenangan nya di daerah masing-
e.
masing. e.
Biaya
Masih terdapat wajib pajak yang tidak mengetahui bahwa tanah atau
pemungutan
mahal.
bangunan yang dia mliki adalah
sendiri
objek pajak. Hal ini disebabkan
bermulai dari penyiapan SPPT dan
karena terdapat objek pajak yang
mengelola data base nya dikerjakan
telah disewakan kepada orang lain
sendiri.
untuk waktu yang cukup lama dan
Semuanya
lebih
dikerjakan
Dalam proses penagihan PBB di Kota
menggunakan
Malang terdapat kendala yaitu:
menyewa yang kurang jelas.
a.
Kurangnya pemahaman terkait arti penting perpajakan.
b.
Banyak
objek
yang
tidak
ada
penghuninya atau tidak ada wajib pajaknya. c.
untuk membayar PBB, Dinas Pendapatn Daerah Melakukan upaya, yaitu: 1) Menyampaikan SPPT lebih awal. 2) Kegiatan gerak jalan lunas PBB, gerak jalan sadar pajak, dengan bukti lunas pembayaran. Biasaynga bulan april
tercantum di RT atau RW sehingga
pas barengan ulang tahun kota
SPPT sulit disampaikan. muncul double SPPT e.
Wajib pajak marah-marah saat di
malang. 3) Pemilihan putra putrid pajak 4) Blusukan, pada waktu blusukan itu membuka pelayanan pembayaran
tagih Pelaksanaan
sanksi
PBB di lokasi blusukan itu. Jadi wajib
administrasi
yang membayar PBB 150 orang
terhadap wajib pajak di Kota Malang masih menghadapi
hambatan-hambatan
yang
cukup menyulitkan bagi penerapan sanksi
pertama mendapatkan sembako. 5) sosialisasi secara intensif melalui ragam media yang ada baik itu
tersebut. Berikut ini faktor-faktor yang menghambat administrasi
penerapan terhadap
melalui
sanksi
Kurang pahamnya arti penting pajak oleh masyarakat termasuk tidak
diketahuinya
kopenhensif b.
Masyarakat
budaya malu dalam membayar pajak. c.
Wajib Pajak keberatan membayar denda karena kebanyakan denda
d. Kurangnya data tentang objek pajak dan subjek pajak sehingga fiskus mengalami
kesulitan
dalam
menentukan siapa wajib pajaknya dan berapa nilai wajib pajaknya.
langsung
maupun media cetak 6) Operasi melibatkan diantaranya
secara utuh terkait masih blum muncul
secara
media masa, baik itu elektronik
secara
dengan peraturan perpajakn.
aparat
kepada wajib pajak atau publikasi
ketidakpatuhan
wajib pajak dalam membayar PBB yaitu: a.
sewa
Dalam menarik minat warga Malang
Masih banyak data nya tidak
d. Di lapangan ditemukan atas 1 objek
perjanjian
gabungan beberapa kejaksaan
dengan unsur dan
kepolisian. Dapat disimpulkan bahwa Sosialisai tentang PBB di Kota Malang sudah ada dan sudah berjalan, tetapi sosialisasi tersebut belum menyeluru, karena masih ada wajib pajak yang belum mengetahui adanya sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Tidak Membayar PBB
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 5 No. 1 April 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
7
Faktor yang mempengaruhi wajib pajak tidak
3.
membayar PBB adalah: a.
sanksi
Cuma
membayar PBB P2 di kota malang
Karena
ada
surat
pemberitahuan
ada
bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota
kasus
Korupsi
Gayus
Malang adalah: a.
Kurang pahamnya arti penting
membuat wajib pajak sendiri malas
pajak oleh masyarakat termasuk
untuk membayar pajak.
tidak
Tidak ada biaya
kopehensif secara utuh terkait
d. Tidak
adanya
penyuluhan
atau
diketahuinya
secara
dengan peraturan perpajakan,
sosialisasi terhadap masyarakat dari
b.
pihak petugas PBB. e.
terhadap
ketidakpatuhan wajib pajak dalam
tentang penyelundupan pajak, maka
c.
administratif
Tidak adanya tagihan dari Petugas PBB pembayaran PBB,
b.
Faktor yang menghambat penerapan
Masyarakat masih blum muncul budaya malu dalam membayar
Wajib Pajak jarang berada di Kota
pajak,
Malang dan sibuk, lebih sering di Luar
c.
Wajib
Pajak
keberatan
Kota malang sehingga lupa untuk
membayar
denda
membayar PBB
kebanyakan denda,
karena
d. Kurangnya data tentang objek KESIMPULAN DAN SARAN
pajak dan subjek pajak sehingga
Kesimpulan
fiskus
mengalami
kesulitan
Dari hasil dan pembahasan dalam bab IV,
dalam menentukan siapa wajib
diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
pajaknya dan berapa nilai wajib
1.
Penerimaan
Pajak
Bumi
dan
pajaknya,
Bangunan PBB P2 di Kota Malang
2.
e.
Masih terdapat wajib pajak yang
Tahun 2013-2014 belum mencapai
tidak mengetahui bahwa tanah
target yang telah ditentukan.
atau bangunan yang dia mliki
Penerapan
adalah objek pajaknya. Hal ini
sanksi
administrasi
terhadap ketidakpatuhan membayar
disebabkan
karena
PBB P2 di Kota Malang sistem datan
objek
pembayaran
sudah
berjalan
disewakan kepada orang lain
sebagaimana
mestinya
pajak
terdapat
yang
telah
yaitu
untuk waktu yang cukup lama
menurut Peraturan Daerah Nomor 11
dan menggunakan perjanjian
Tahun 2011, tetapi dalam tugas
sewa menyewa yang kurang
pennyampaian SPT dan Penagihan
jelas.
belum secara menyeluruh, masih ada wajib
pajak
yang
belum
mendapatkan SPT dan Penagihan
4.
Faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak tidak membayar pajak a.
PBB bagi yang belum membayar PBB. b.
pemberitahuan
pembayaran
PBB, c.
Tidak adanya tagihan dari Petugas PBB Cuma ada surat
d. Tidak ada biaya e.
Tidak
adanya
Karena ada kasus Korupsi
atau
sosialisasi
Gayus tentang penyelundupan
masyarakat dari pihak petugas
pajak, maka membuat wajib
PBB.
pajak sendiri malas untuk membayar pajak.
f.
penyuluhan terhadap
Wajib Pajak jarang berada di Kota Malang dan sibuk, lebih
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 5 No. 1 April 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
8
sering di Luar Kota malang
petugas Dinas Pendapatan Daerah
sehingga
harus lebih tegas sesuai dengan
lupa
untuk
membayar PB
Peraturan Daerah Kota Malang No 11
Saran
Tahun 2011.
Dalam
rangka
pemungutan
pencapaian
pajak
yaitu
tujuan
tercapainya
target penerimaan pajak dan tercapainya tertib administrasi perpajakan, disarankan agar Pemerintah Daerah melakukan hal dibawah ini: 1.
Sosialisasi
terhadap
sebaiknya
wajib
dilakukan
berkesinambungan menyeluruh
agar
pajak secara
dan
secara
masyarakat
semakin mengerti arti penting pajak dan sadar akan membayar pajak. 2.
Petugas PBB bagian Penyampaian SPT ke
wajib pajak seabaiknya
diperbanyak atau di tambah dan penyampaian
SPT
sebaiknya
dilakukan secara menyeluruh dan mendata objek dan subjek pajak lebih teliti dan detail, agar semua wajib pajak mendapatkan SPT dan tidak adanya double SPT bagi wajib pajak, sehingga Dinas Pendapatkan Daerah Kota Malang memiliki data yang valid 3.
Pelaksanaan penagihan dan sanksi sita paksa harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada dan
DAFTAR PUSTAKA Arikunto,
2010.
Prosedur
Pendekatan
Praktik.
Penelitian Suatu jakarta:
Rineka
Aksara. Erly Suandy. (2006), Perpajakan . Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat. Kriyantono, Rakhmat. 2008. Teknik Prkatis Riset Komunikasi. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Mardiasmo.
2011,
Perpajakan.
Yogyakarta:
Penerbit Andi Offset. Murtopo, Purno. 2010. Susunan Satu Naskah 8 (Delapan) Undang-undangPerpajakan 2010. Jakarta : MitraWacana Media Nurmantu, Safri. 20012. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Suandy, Erly. 2006. Hukum Pajak. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Waluyo, Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat, 2008
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 5 No. 1 April 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
9
