PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN CAMAT TERHADAP EFEKTIVITAS PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBBP2)

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN CAMAT TERHADAP EFEKTIVITAS PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBBP2) DI KECAMATAN CIDOLOG KABUPATEN CIAMIS oleh:

ELA LAELASARI NPM 3506120028

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (STISIP) BINA PUTERA BANJAR BANJAR 2016

1

A. PENDAHULUAN Pelaksanaan pembangunan di daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dimana pelaksanaannya membuat masyarakat di daerah mandiri dalam melaksanakan pembangunannya.Sebagai daerah otonomi, daerah memiliki kewenangan dan tanggungjawab dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pemerintah Pusat melimpahkan Pajak tersebut kepada daerah secara bertahap,dan untuk Kabupaten Ciamis mendapatkan pelimpahan pada tanggal 1 Januari 2014. Setelah pelimpahan Pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tentulah pungutan tersebut menjadi Pendapatan Asli Daerah dan merupakan tugas daerah dalam pemungutannya. Dalam hal pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) tersebut, pemerintah Kabupaten Ciamis memberikan penghargaan kepada Kecamatan (sebagai kolektor dalam pemungutan pajak) yang target pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebelum hari jadi Kabupaten Ciamis yaitu pada taggal 12 Juni. Camat sebagai aktor politik yang menerapkan kebijakan di tingkat Kecamatan, pada dasarnya hanya menerapkan kekuasaan untuk tujuan dalam situasi tertentu, dimana pelaksanaan keputusan-keputusan pemerintah dipatuhi.Hal ini dalam menekankan kepada Wajib Pajak (WP) untuk melunasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2). Akhir keputusan dari sebuah kebijakan yang dilaksanakan oleh Camat sebagai aktor politik kebijakan dalam menekankan kepada kolektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di tingkat Desa untuk dapat melunasinya. Salah satu konsekuensi kebijakan Camat, apabila masyarakat belum melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebelum target ditentukan, maka rekomendasi Camat untuk setiap proposal pencairan dana tidak akan ditandatangani. Tuntutan Camat Kecamatan Cidolog menekan kepada masyarakat Wajib Pajak (WP) agar dapat melunasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebelum hari jadi Kabupaten Ciamis pada Bulan Juni. Hal tersebut tentunya, bertentangan dengan petunjuk dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), dimana secara tertulis tertera bahwa batas waktu jatuh tempo pembayaran sampai bulan September, hal inilah yang menjadi permasalahan, dimana masyarakat memiliki batas waktu melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sampai bulan September, sehingga target Rp. 311.000.000,dapat dicapai pada Bulan September. Realisainya pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Cidolog sampai pada Juni 2015 baru mencapai 67,04 persen, sedangkan sisanya 32,96 persennya belum masuk. Adanya kesenjangan tersebut, maka efektivitas pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kurang dikatakan efektiv.Keefektivitasan merupakan hubungan antara hasil dengan tujuan, semakin besar kontribusi iuran terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif program yang dicanangkan. Hal ini sesuai pendapat Mahmudi (2005:92) bahwa “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar

2

kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”. Melihat kenyataan tersebut, maka target pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) menjadi tanggung jawab pemerintah Kecamatan melalui Desa-desa yang ada di Kecamatan. Penyebab hal ini adanya satu kondisi yang menyebabkan kurangnya masyarakat belum adanya rasa menghargai kebijakan Camat atas penekanan untuk melunasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2). Penyebab tersebut antara lain sebagai berikut: 1) Sikap dari sebagian masyarakat, selalu menunda-nunda kewajibannya untuk membayar pajak dikarenakan pengetahuannya berdasarkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), belum sampai pada waktu yang ditargetkan sampai pada Bulan September. 2) Jumlah Wajib Pajak (WP) sangat besar, karena wilayah dan keadaan geografis wilayah Kecamatan Cidolog sangat luas, sehingga wajib pajak (WP) selalu menunggu pemungutan secara langsung dari perangkat atau petugas pemungut dari pegawai Desa. 3) Tingkat pendidikan Wajib Pajak (WP) yang sangat variatif khususnya masyarakat yang berada di tiga desa yang terdiri dari: Cidolog, Ciparay, dan Hegarmanah, rata-rata sampai pada bulan Juni masih berada pada rata-rata 32,96%, hal ini tentunya masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan terhadap pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) yang rendah. Hal ini tentu sangat erat kaitannya dengan Sumber Daya Manusia (SDM) wajib pajak terhadap timbal balik dari kesejahteraan yang akan diperoleh. Berdasarkan permasalahan tersebut dikaitkan dengan pendapat Handayani (2007:3) mengemukakan bahwa “Hubungan antara tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan dengan kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan ternyata memiliki hubungan”. Kondisi tersebut merupakan situasi rutinitas setiap tahun, yang sebetulnya bisa diantisipasi melalui kesadaran dan tanggung jawab Wajib Pajak (WP) dengan memperhatikan kebijakan Camat untuk dapat melunasi Pajak Bumi dan Bangunan sampai pada bulan Juni, maka diharapkan Wajib Pajak (WP) patuh terhadap kebijakan tersebut. Hal ini sesuai pendapat yang dikemukakan Sastrodipoetra (dalam Safi’i, 2007:103) bahwa “Keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama”. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti wajib pajak masyarakat dalam efektivitas pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Cidolog, yang berjudul “Pengaruh Implementasi Kebijakan Camat Terhadap Efektivitas Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis”. 2. RUMUSAN MASALAH Adapun rumusan masalah yang ditentukan di dalam penelitian ini difokuskan kepada hal berikut:

3

1.

2. 3.

Bagaimana kebijakan Camat dalam mengimplementasikan kebijakan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis? Bagaimana efektivitaspelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis? Seberapa besar pengaruh mengimplementasikan kebijakan camat terhadap efektivitasPajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis?

3.TINJAUAN PUSTAKA A. Implementasi Implementasi merupakan program yang dilaksanakan melalui suatu aktivitas yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok dalam hal ini pejabat-pejabat pemerintah praktisi politik yang menerapkan dan melaksanakan sesuai rencana atau program yang dibuat melalui kebijakan dari praktisi politik itu sendiri baik secara administrasi terhadap pelaksanaan suatu program agar tercapai tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam peraturan ataupun perundang-undangan yang berlaku. B. Kebijakan Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan aturan yang harus dilaksanakan oleh pemangku kebijakan yang ada di daerah yang orientasinya mewujudkan suatu kesejahteraan bagi masyarakat. C. Tujuan Kebijakan Tujuan sebuah kebijakan pada hakikatnya dibuat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera sesuai dengan tujuannya masing-masing kebijakan itu sendiri.Melalui ketertiban umum, kemajuan masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyelaraskan berbagai aktivitas, memberi berbagai materi. Tujuan kebijakan, merupakan suatu tindakan yang mewujudkan serta mengarah kepada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah melalui tujuan, kewenangan, keputusan, yang membuahkan atau mewujudkan suatu keberhasilan, dari sebuah keputusan itu.Adapun tujuan kebijakan yang dimaksud adalah melalui pengukuran tentang kondisi ketertiban umum, yang setiap aspek dapat dilihat dan dirasakan hasil yang dicapai. D. Pelaksanaan Kebijakan Kebijakan merupakan hal yang penting dalam usaha melaksanakan kebijaksanaan yang telah diputuskan bersama perangkat pemerintahan. Bahkan suatu proses pelaksanaan kebijakan di pemerintahan tidak akan berjalan tanpa adanya kebijakan. Oleh sebab itu, suatu pelaksanaan serta kebijakan merupakan satu kesatuan yang berkaitan. Pelaksanaan kebijakan merupakan keputusan-keputusan dasar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan mempergunakan sarana menurut urutan waktu tertentu yang dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, dan serta pelaksanannya telah ditentukan terlebih dahulu melalui aturan-aturan kebijakan serta mengedepankan langkah-langkah efektif berupa komunikasi, sumbersumber, kecenderungan, dan struktur organisasi yang menjalankan kebijakan

4

tersebut. Empat prinsip tersebut akan diterapkan atau diimplementasikan kepada masyarakat sebagai penerima kebijakan. E. Pengukuran Pelaksanaan Kebijakan Syarat-syarat pelaksanaan kebijakan pada dasarnya merupakan tolok ukur sebuah kebijakan dengan batasan-batasannya, aturan yang harus dilaksanakan oleh pemangku kebijakan itu sendiri. Pelaksanaan kebijakan tersebut mempunyai tujuan yang ingin di capai, oleh karena itu diperlukan proses dalam mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan, salah satu upaya yang harus dipenuhi adalah dengan adanya kualifikasi/syarat-syarat kebijakan. Syarat-syarat proses pelaksanaan suatu kebijakan, dapat berupa pelaksanaan kebijakan melalui jaminan, pelaksanaan kebijakan melalui sumber daya, pelaksanaan kebijakan melalui hubungan kausal, pelaksanaan kebijakan melalui saling ketergantungan, pelaksanaan kebijakan melalui kesepakatan, pelaksanaan kebijakan melalui komunikasi, koordinasi dan wewenang. F. Pengertian Efektivitas Efektivitas menurut arti harfiahnya adalah suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan.Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih sasaran hasil sesuai.Seorang manajer efektif adalah satu yang memilih kebenaran untuk melaksanakan.Efektivitas yang bersifat multidimensional memiliki makna yang berbeda-beda sesuai dengan dasar atau program yang diterapkan, walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan. Mengacu pada penjelasan diatas, maka untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif perlu adanya harmonisasi antara sumberdaya dengan menggunakan sarana yang lain sehingga sasaran yang akan dacapai menjadi jelas dan dapat dikatakan efektif apabila adanya keharmonisan. G. Kriteria Efektivitas Efektifitas juga dapat diartikan sebagai penggambaran siklus dan proses input dan output. Menurut pendapat lain mengenai kriteria efektififitas dikemukakan oleh Gibson (1990:50-52), terdiri dari: 1. Produksi 2. Mutu 3. Efisiensi 4. Fleksibilitas 5. Kepuasan Penjelasan mengenai teori yang dikemukakan oqleh Gibson, dapat dijelaskan seperti berikut ini: 1. Produksi adalah salah satu kriteria keefektifan. Produksi mengacu pada ukuran keluaran utama organisasi. Produksi mencerminkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan jumlah kualitas keluaran yang dibutuhkan lingkungan unsur dari produksi itu adalah laba (keuntungan), dokumen yang diproses, dan klien yang dilayani. 2. Mutu telah muncul sebagai bagian penting dalam ekonomi global. Mutu menjadi kriteria efektifitas individu, kelompok, dan organisasi yang penting.

5

3.

4.

5.

Pakar mutu mengingatkan manaer bahwa mutu telah menjadi kondisi yang penting untuk bertahan hidup. Unsur dari mutu adalah memenuhi harapan dari pelanggan dan klien. Efiesiensi sebagai salah satu dari kriteria keefektifan, keefisienan mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya yang langka oleh suatu organisasi. Efisiensi didefinsiskan sebagai perbandingan keluaran terhadap masukan, kriteria jangka pendek ini memfokuskan perhatian atas siklus keseluruhan dari masukan, proses keluaran dengan menekankan pada elemen masukan. Dan proses unsur-unsur dari efisiensi itu adalah tingkat pendapatan, pemborosan, dan tingkat hunian. Fleksibilitas. Fleksibilitas sebagai respon tumbuh sebagai penentu kritis dari efektifitas jangka pendek. Dengan isitilah khusus menyangkut kemampuan organisasi untuk mengalihkan sumber daya dari aktivitas yang satu ke aktivitas yang lain guna menghasilkan produk dan pelayanan yang baru dan berbeda, menanggapi permintaan pelanggan. Unsur-unsur yang ada dalam fleksibilitas adalah peraturan pemerintah, pengarahan, dan pengendalian. Kepuasan Pemikiran organisasi sebagai sistem sosial membutuhkan pertimbangan manfaat juga perlu diterima oleh partisipasi demikian pula pelanggan maupun klien. Unsur kepuasan adalah sikap karyawan, keluar masuk karyawan, tingkat absensi, keterlambatan, dan keluh kesah.

H. Pengertian Pajak Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan. I. Jenis-jenis Pajak Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak, bahwa pada Bab 2 pasal 2 Jenis Pajak terdiri atas: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Namun secara spesifik jenis pajak dapat dideskripsikan sebagai berikut: 1. Berdasarkan Golongan Pembagian pajak menurut golongannya dapat dikelompokkan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung.Pajak langsung pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang atau badan. Sedangkan pajak tidak langsung pembebanannya dapat dipikul atau dilimpahkan kepada orang lain. 2. Berdasarkan Sifat Pembagian pajak menurut sifatnya dapat digolongkan menjadi pajak subyektif dan obyektif.Pajak obyektif yaitu pajak yang berpangkal atau erat hubungannya dengan subjek pajak dengan memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

6

J. Fungsi dan Ciri Pajak Fungsi pajak merupakan sumber pokok dan manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat. Resmi (2010:2) mengemukakan bahwa “Terdapat dua fungsi pajak, yaitu Budgetair (sumber keuangan Negara) dan fungsi Regulerend (mengatur)”. Pajak yang dipungut pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bersifat memaksa.Pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah, baik rutin maupun pembangunan. K. Mekanisme Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. Mekanisme pelunasan pajak bagi Wajib Pajak sangatlah sederhana. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak. Berikut mekanisme pelunasan, berdasarkan Pedoman Umum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (2014:55) bahwa: 1. Pembayaran melalui Petugas Pemungut: Petugas Pemungut merupakan pihak yang memverifikasi dan mencocokkan data pada SPPT atau SKPD dengan data pada DHKP serta memberikan Tanda Terima Sementara (TTS) kepada WP. 2. Pembayaran melalui Tempat Pembayaran yang Ditunjuk Petugas di Tempat Pembayaran merupakan pihak yang memverifikasi dan memberikan stempel lunas pada Surat Tanda Terima Setoran (STTS), menyiapkan daftar realisasi, menyetor uang pembayaran PBB ke rekening kas daerah di bank, serta membuat buku penerimaan dan penyetoran. 3. Pembayaran melalui Tempat Pembayaran Elektronik Tempat Pembayaran Elektronik (TPE) adalah tempat pembayaran yang disediakan oleh penyedia jaringan yang bekerja sama dengan pemda dan secara otomatis tersambung dengan sistem pada Tempat Pembayaran. TPE dapat berupa Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Short Messaging Services (SMS), ataupun internet. L. Subjek dan Objek Pajak Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) yang dikenakan kewajiban membayarnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku menjadi Wajib Pajak.Dalam hal objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

7

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) adalah bumi dan/atau bangunan.Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya.Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; jalan tol: kolam renang; -pagar mewah; tempat olah raga; galangan kapal, dermaga; taman mewah; tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; fasilitas lain yang memberikan manfaat. Objek pajak yang tidak kena pajak bumi dan bangunan adalah objek pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.Objek Pajak yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu. Objek Pajak merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Objek Pajak yang digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Objek Pajak yang digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan yang dimaksud dengan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan adalah bahwa objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) semata-mata hanya digunakan untuk pelayanan umum dan tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. M. Hipotesis Hipotesis merupakan jawaban sementara untuk mengetahui anggapan.Hal ini sesuai pe Hipotesis merupakan jawaban sementara atas suatu permasalahan.Hal ini dikemukakan Sugiyono (2010:64) bahwa ”Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Bertolak dari anggapan dasar di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai erikut “Terdapat Pengaruh Implementasi Kebijakan Camat Terhadap Efektivitas Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis”. Dalam menguji hipotesis tersebut, selanjutnya peneliti merumuskan hipotesis statistik sebagai berikut: 1. Ho : r = 0 : Tidak terdapat pengaruh Implementasi kebijakan Camat terhadap efektivitas pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis. 2. Ha : r ≠ 0 : Terdapat pengaruh Implementasi kebijakan Camat terhadap efektivitas pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis.

4.OBJEK DAN METODE PENELITIAN

8

Jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian survey eksplanasi (Eksplanatory Survey) yaitu penjelasan penelitiannya menyoroti hubungan antar variabel-variabel penelitian dan mengkaji hipotesis yang telah disusun sebelumnya.Karena itu penelitian disebut juga sebagai testing research meskipun uraiannya juga mengandung deskripsi tetapi fokusnya diarahkan pada penjelasan hubungan antar variabel.Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanasi, karena metode ini bertujuan mengungkapkan hubungan sebab akibat antara variabel. Teknik Analisis Data menggunakan Uji Validitas dan Reliabilitas. Lebih jelas mengenai teknik analisis data dideskripsikan berikut: 1. Uji Validitas Untuk menguji validitas alat ukur, terlebih dahulu dicari harga korelasi antara bagian-bagian dari alat ukur secara keseluruhan dengan cara mengkorelasikan setiap butir alat ukur dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir, dengan rumus Pearson Product Moment seperti di bawah ini:

(Sugiyono, 2010:210) Keterangan : rxy = Koefisien Korelasi antara Variabel X dan Y n = jumlah person/sampel X = Implementasi Kebijakan Y = Efektivitas pelunasan PBB Koefisien korelasi yang telah ditemukan sekaligus regresinya, maka langkah selanjutnya ditentukan penghitungan dengan uji-t dengan rumus: t=

Keterangan: t : nilai t- hitung r : Koefisien korelasi hasil r-hitung n : jumlah responden Pengujian validitas angket ini dapat dilihat dari perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel pada tingkat kepercayaan 0,95 dengan derajat kebebasan (dk=n-2) = 96-2 = 94 nilai t-tabel menunjukkan hasil. Setelah dilaksanakan penghitungan analisis validitas instrumen. Berdasarkan hasil pengolahan data validitas data di atas, dari butir soal yang akan diujikan berjumlah 22 butir, maka ada beberapa butir yang menjadi tidak valid. Selanjutnya butir yang tidak valid tersebut dapat diganti atau dibuang. Peneliti memutuskan butir yang tidak valid akan dibuang. Sisa butir soal yang dianggap valid dapat digunakan sebagai alat pengumpul data dan siap untuk disebarkan kepada sampel yang sesuai dengan rencanya penyebaran angket kepada sampel yang ada pada penelitian ini.

9

2. Uji Reliabilitas Setelah diketahui data yang valid, maka ditentukan pula reliabilitas instrumen.Uji reliabel dilakukan karena untuk mendukung valid atau tidaknya instrumen.Hal ini sesuai pendapat Sugiyono (2010:122) bahwa “reliabilitas instrument merupakan syarat untuk pengujian validitas instrumen.Oleh karena itu walaupun instrumen yang valid umumnya pasti reliabel, tetapi pengujian reliabel harus dilakukan”. Berikut langkah mencnetukan uji Reliabilitas. a) Uji korelasi atau besarnya hubungan antara variabel X dengan variabel Y, dengan menggunakan rumus:

Keterangan : rxy : Koefisien Korelasi yang dicari ∑xy : Jumlah skor antara variable x dan y ∑x : Jumlah skor variable x ∑y : Jumlah skor variabel y n : Jumlah Responden Koefisien korelasi atau hubungan mengetahui reliabilitas seluruh perangkat butir pernyataan dengan rumus sebagai berikut: Keterangan : r11 = Koefisien Korelasi seluruh tes rb = Indeks korelasi antara dua belahan 1 = angka tetap Selanjutnya adalah teknik statistic, data yang diperoleh dari objek penelitian kemudian untuk diketahui sejauh mana pengaruh implementasi kebijakan Camat terhadap efektivitas pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis.Berdasarkan metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian eksplanasi, seperti yang diutarakan David Kline (dalam Sugiyono, 2014:11) bahwa “Penelitian berdasarkan tingkat eksplanasi yaitu penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya”. Teknik pengolahan datanya menggunakan teknik analisis korelasional dengan metode kuantitatif, pengolahan data yang ditabulasikan dan dideskripsikan ke dalam tabel distribusi frekuensi melalui langkah-langkah sebagai berikut: a. Menentukan variabel pengaruh implementasi kebijakan Camat sebagai variabel (X) dan variabel efektivitas pelunasan Pajak sebagai variabel (Y). Skor tertinggi = 5 x 96 = 480 Skor terendah = 1 x 96 = 96 Bentuk distribusi frekuensi akan tampak seperti pada gambar kontinum berikut ini: TP HTP KK SR SL

10

0 96 192 288 384 480 Sumber: Sugiyono (2010:95) Gambar Interval Kelas Variabel X (Implementasi Kebijakan) TP

HTP

KK

0 96 192 Sumber: Sugiyono (2010:95)

SR

288

SL

384

480

Gambar Interval Kelas Variabel Y (Efektivitas Pelunasan)

b.

Persentase. Untuk menghitung berapa besar persentase maka dalam tabel distribusi frekuensi, total skor kenyataan dari masing-masing item pertanyaan dapat dipresentasekan dengan perhitungan sebagai berikut: Total Skor x 100% Skor ideal

Keterangan: Total Skor = jumlah skor kenyataan untuk masing-masing item (kedua variabel) Skor ideal = skor tertinggi x jumlah responden Setelah diketahui hasil persentase dari penjumlahan seluruh item variabel yang dibagi dengan skor ideal, maka akan diketahui hasil perolehannya, yang selanjutnya dikonsultasikan denan tabel kateogri persentase yang mengacu pada teori Arikunto berikut ini: Tabel Kategori Persentase P e r s e n t a s e Tingkat Pelaksanaa n 8 6 % - 1 0 0 % S a n g a t B a i k 71 % - 85 % Baik 56 % - 70 % Cukup 41 % - 55 % Kurang Baik Kurang dari 40 % Tidak Baik Sumber: Arikunto (2002:246) Bentuk pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner ialah pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dengan tujuan supaya dapa diketahui dengan jelas oleh responeden dengan dikombinasikan seperangkat pertanyaan responden mengenai suatu objek sikap. Selanjutnya penggunaan metode statistic, hal ini dilakukan untuk mengetahui hubungan (corelational) antara kedua variabel, yaitu pengaruh implementasi kebijakan Camat sebagai variabel (X) dan variabel efektivitas

11

pelunasan Pajak, maka dilakukan uji statistik parametrik dengan menggunakan rumus korelasi product moment (r) menurut pendapat Sugiyono (2010:183) sebagai berikut: xy rxy  (x 2 ).(y 2 ) Keterangan : Rxy= Koefisien korelasi product moment

x 2 = ( xi – )2 y 2 = ( yi – )2 xy = Jumlah hasil kali dari x dan y Kuat lemahnya hubungan antara variabel dinyatakan oleh besar kecilnya koefisien korelasi yang diperoleh dari perhitungan tersebut dengan mengkategorikan kuat lemahnya hubungan antar kedua variabel. Tabel Interpretasi Koefisien Korelasi Interval Kela s Tingkat Hubungan 0,00 - 0,199 Sangat Rendah 0,20 – 0,399 Rendah 0,40 – 0,599 Sedang 0,60 – 0,799 Kuat 0,80 – 1,000 Sangat Kuat Sumber: Sugiyono ( 2014 : 184 ) Selanjutnya untuk menguji signifikansi hubungan, yaitu bagaimanakah hubungan yang ditemukan itu berlaku untuk seluruh populasi yang berjumlah 96 orang, maka perlu diuji signifikansinya. Adapun rumus yang digunakan dengan menggunakan rumus t hitung yang dikemukakan Sugiyono (2010:184) adalah sebagai berikut: Keterangan: t = t hitung n = jumlah populasi/sampel r = nilai korelasi Harga t hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga t tabel dengan menggunakan derajat kesalahan 5%, maka sampel dk = n-2 (96-2 = 94), makan n=94 akan diperoleh t tabel dengan (1,980). Selanjutnya untuk menghitung uji signifikansi korelasi product moment yang dapat langsung dikonsultasikan dengan tabel nilai-nilai r product momen, dengan syarat “bila r hitung lebih kecil dari r tabel, maka Ho diterima, dan Ha ditolak. Tetapi sebaliknya bila r hitung lebih besar dari r tabel maka Ha diterima”. Selanjutnya untuk mengetahui berapa koefisien determinasi antara (variabel X) terhadap (variabel Y), maka digunakan rumus sebagai berikut:

 

Kd  r 2 x100%

12

Keterangan: Kd = Koefisien Determinasi r = nilai product moment Analisis korelasi dapat dilanjutkan dengan menggunakan rumus tersebut, yaitu dengan menghitung Koefisien Determinasi, dengan cara mengkuadratkan Koefisien yang ditemukan. Pengertian ini sering diartikan pengaruh X terhadap Y yang akan diketahui, dan sisanya merupakan faktor yang tidak terduga seperti dari aspek lain.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan A. Pengaruh Implementasi Kebijakan Camat di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis Hasil penelitian terhadap implementasi kebijakan Camat Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis dilakukan, maka dapat diketahui setelah seluruhnya ditabulasi secara keseluruhan dari jawaban 96 orang responden tentang implementasi kebijakan Camat Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis. Lebih jelas hasil rekapitulasi dari setiap pernyataan tentang bentukbentuk pengawasan, baik pengawasan langsung ataupun tidak langsung dari Camat Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel Rekapitulasi Pengaruh Implementasi Kebijakan Camat di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis

P e r n y a t a a n SKOR Item Variabel x Rekapitulasi Pengaruh Implementasi Kebijakan Camat di Kecamatan C 1 Adanya komunikasi yang baik bagi Wajib pajak mengenai pembayaran PBB dari Camat di berbagai kesempatan. 3 1 7 2 Komunikasi dari Camat diterima oleh Wajib Pajak (WP) jelas dan tidak membingungkan. 3 5 0 3 Perintah yang diberikan Camat kepada penungut jelas dan tidak berubah-ubah (konsisten) bagi wajib pajak. 3 5 0 4 Adanya sumber daya (pemungut pajak) sebagai utusan Camat sesuai dengan kebutuhan wajib pajak. 3 3 6 5 Adanya hubungan yang baik dari Camat bagi wajib pajak dalam melaksanakan kebijakan pembayaran pajak. 3 1 7 6 Wewenang Camat bersifat formal agar dapat dilaksanakan oleh wajib pajak. 3 2 6 7 Tampak adanya sarana dan prasarana dari Camat yang mencukupi pemugut pajak. 2 8 4 8 Camat berperan sebagai badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan pemungutan pajak. 3 3 4 9 Pemotivasian bagi Wajib Pajak agar taat terhadap aturan membayar pajak. 3 4 9 1 0 Adanya kesiapan Camat yang memiliki Standar Operating Prosedures (SPOs) pelaksanaan pembayaran pajak. 3 1 0 1 1 Adanya upaya Camat dalam melaksanakan penyebaran tanggungjawab kegiatan pemungutan ke setiap wilayah. 3 3 7 3610 J u m l a h NO.

Sumber: Data Hasil Penelitian 2016

Dari tabel rekapitulasi hasil jawaban 96 orang responden mengenai Pengaruh Implementasi Kebijakan Camat di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis, dihitung untuk mencari rata-rata dari setiap item, adapun perhitungan diaplikasikan pada rumus sebagai berikut:

13

Total Skor Jumlah item variabel X 3610 Rata  rata  11 Rata  rata  328,2 Rata  rata 

Setelah diketahui hasil rata-rata variabel implementasi kebijakan Camat di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis, maka selanjutnya dipersentasekan berikut ini: Skor rata - rata Variabel x  skor ideal 328,2  x100% 480  68,37% Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Camat terhadap efektivitas pelaksanaan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis mendapat presentase 68,37%. Jika dikonsultasikan dengan interpretasi teori Arikunto, maka implementasi kebijakan Camat termasuk pada rentang 56% - 70%. Lebih jelas rentang tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Kategori tingkatan variabel . P e r s e n t a s e 8 6 % - 1 0 0 % 71 % - 85 % 56 % - 70 % 41 % - 55 % Kurang dari 40 %

Tingkat Pelaksanaan S a n g a t B a i k Baik Cukup Kurang Baik Tidak Baik

Sumber: Arikunto (2002:246)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan yang diterapkan Camat termasuk pada kategori yang cukup. B. Efektivitas Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis

14

Hasil analisis penelitian terhadap efektivitas pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBBP2) di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis, maka dapat diketahui setelah seluruhnya ditabulasi secara keseluruhan dari jawaban 96 orang responden. Lebih jelas hasil rekapitulasi dari setiap pernyataan tentang efektivitas, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 4 Rekapitulasi Efektivitas Pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBBP2) Di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis

P E R N Y A T A A N SKOR ITEM VARIABEL Y (EFEKTIVITAS PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUN Adanya satu keuntungan bagi wajib pajak setelah melunasi pajak 3 6 0 Pemungut pajak memeriksa (memproses) dokumen (SPPT) wajib pajak terlebih dahulu 3 5 9 Klien (kolektor PBB) yang dikenali wajib pajak menjadi alasan pelunasan pajak menjadi tertunda atau dipercepat. 3 1 2 Proses pemungutan PBB oleh pemungut memenuhi harapan pelanggan (wajib pajak) 3 2 5 Adanya tingkat pendapatan di suatu wilayah (Kecamatan) yang diketahui wajib pajak dari hasil pembayaran PBB 3 1 9 Pembayaran PBB dilakukan wajib pajak mengikuti Peraturan Pemerintah 3 7 6 Penerimaan pengarahan terlebih dahulu dari pihak pemungut sebelum wajib pajak membayar PBB 3 5 3 Adanya pengendalian dari pemungut pajak untuk wajib pajak dalam situasi tertentu pada saat pelunasan PBB 3 3 9 Pemungut/petugas memperlihatkan sikap yang baik saat menarik pajak. 3 9 7 0 Keterlambatan pemungut/petugas dalam memungut pajak di saat wajib pajak sudah siap membayar. 2 9 0 1 Adanya keluh kesah wajib pajak dalam melunasi pajak. 3 1 5 3745 u m l a h

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 J

Sumber: Hasil Penelitian, 2016

Dari tabel rekapitulasi hasil jawaban 96 orang responden mengenai efektivitas pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis, dihitung untuk mencari rata-rata dari setiap item, adapun perhitungan diaplikasikan pada rumus sebagai berikut: Total Skor Rata  rata  Jumlah item variabel Y 3745 Rata  rata  11 Rata  rata  340,5 Setelah diketahui hasil rata-rata variabel Efektivitas Pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBBP2) Di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis, maka selanjutnya dipersentasekan berikut ini:

15

Skor rata - rata Variabel Y skor ideal 340,5  x100% 480  71 

Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa efektivitas pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBBP2) Di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis mendapat presentase 71%.Jika dikonsultasikan dengan interpretasi Arikunto, maka Efektivitas Pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBBP2) termasuk pada rentang 71% - 85%. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Kategori Tingkatan Variabel . P e r s e n t a s e 8 6 % - 1 0 0 % 71 % - 85 % 56 % - 70 % 41 % - 55 % Kurang dari 40 %

Tingkat Pelaksanaan S a n g a t B a i k Baik Cukup Kurang Baik Tidak Baik

Sumber: Arikunto (2002:246)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBBP2) Di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis pasar termasuk pada kategori yang baik. C. Pengaruh mengimplementasikan kebijakan camat terhadap efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis Setelah peneliti menganalisis variabel (X) Pengaruh Implementasi Kebijakan Camat dan variabel (Y) Efektivitas Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis, maka diperoleh perhitungan akhir statistik secara keseluruhan yang disajikan pada tabel berikut: Tabel Rekapitulasi Skor Akhir Implementasi Kebijakan Camat Terhadap Efektivitas Pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBBP2) Di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis 16

N

o

.

No Responden 1-96

1

X

3632

Y

1

3838

(X1-X)

(Y 1 -Y) X

0

0

2

6331,3

Y

2

6256

X

Y

4762,7

Sumber: Data Hasil Penelitian 2016. Data terlampir.

Berdasarkan hasil perhitungan statistik tersebut, maka dapat diketahui bahwa X1 = 3632 dan Y1 = 3838, jumlah ini merupakan skor mutlak dari hasil penjumlah variabel X dan Y (data tersaji di bagian lampiran rekapitulasi skor).X2 = 6331,3 dan Y2 = 6256. Setelah dihitung maka dapat diketahui XY = 4762,7. Selanjutnya perolehan nilai X2 dan Y2 serta jumlah XY tersebut diterapkan pada rumus Korelasi Product Moment, hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar hubungan, maka dihitung dengan menggunakan r hitung yaitu dengan menerapkan rumus Koefisien Korelasi Product Moment( r ) sebagai berikut:

rxy 

 xy  x  y  2

2

rxy 

4762,6666667 (6331,3)(6256)

rxy 

4762,666667 (39608557,53)

4762,666667 6293,532993 rxy  0,757 rxy 

Berdasarkan perhitungan Koefisien Korelasi Product Moment, makadiperoleh hasil perhitungan tingkat hubungan/nilai Korelasi Product Moment dengan nilai sebesar 0,757. Selanjutnya untuk menginterpretasikan tingkat hubungan antara variabel X dan Y, digunakan pedoman seperti pada tabel di bawah ini: Tabel Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi Interval Kelas 0 , 0 0 - 0 , 1 9 9 0,20 – 0,399 0,40 – 0,599 0,60 – 0,799 0,80 – 1,000

Tingkat Hubunga n S a n g a t R e n d a h Rendah Sedang Kuat Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono ( 2014 : 184 )

17

Berdasarkan tabel tersebut, maka Koefisien Korelasi yang ditemukan termasuk pada kategori sangat kuat.Jadi terdapat hubungan yang kuat antara pengaruh implementasi kebijakan camat terhadap efektivitas pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis. Koefisien Korelasi yang ditemukan sebesar 0,757 belum bisa menjadi kesimpulan bahwa adanya pengaruh implementasi kebijakan Camat terhadap efektivitas pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis, oleh karena itu perlu diuji dengan signifikansi Korelasi Product Moment dengan cara praktis langsung dengan cara mengkonsultasikan langsung pada tabel rProduct Moment yang dikemukakan oleh Sugiyono (2014:333) seperti berikut:

Tabel 4 Nilai-nilai r Product Moment (R Tabel) JUMLAH SAMPEL 7 8 8 9 9 1

0

5 0 5 0 5 0

T A R 5 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,

A F 2 2 2 2 2 1

2 2 1 0 0 9

S I % 7 0 3 7 2 5

G N 1 0 0 0 0 0 0

I F I K A N % , 2 9 6 , 2 8 6 , 2 7 8 , 2 7 0 , 2 6 3 , 2 5 6

Sumber Sugiyono (2014:333)

Berdasarkan tabel nilai-nilai rProduct Moment tersebut dapat diketahui bahwa untuk responden yang berjumlah 96 dengan jumlah sampel n=96 mendekatai pada sampel (95) dengan taraf kesalahan 5% maka harga r tabel sebesar 0,202. Ketentuan bila r-hitung lebih kecil dari r-tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak (korelasi tersebut non signifikan).Tetapi sebaliknya bila r-hitung lebih besar dari r-tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima (korelasi tersebut signifikan).Ternyata r hitung (0,757) lebih besar dari r tabel (0,202).Dengan demikian Koefisien korelasi 0,757 itu signifikan dan Ha diterima. Untuk menguji signifikasi hubungan antara kedua variabel tersebut (variabel X dan variabel Y).Berdasarkan tabel tersebut, maka koefisien korelasi yang ditemukan sebesar 0,757 termasuk pada kategori kuat.Jadi terdapat hubungan yang rendah antara pengaruh implementasi kebijakan Camat terhadap efektivitas pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis, hubungan tersebut baru berlaku untuk 96 responden. Selanjutnya untuk menentukan berapa besar pengaruh implementasi kebijakan Camat terhadap efektivitas pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan

18

Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) menggunakan rumus Determinasi menurut Sudjana (2005:244) sebagai berikut : Kd = r x 100%

Koefisien

= (0,757²) x 100% = 0,573 x 100% = 57,3% Jadi koefisien determinasi sebesar 57,3% efektivitas pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dipengaruh implementasi kebijakan Camat di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, terdapat pengaruh positif sebesar 57,3% sedangkan 42,7% lainnya adalah faktor lain yang tidak diteliti seperti : perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan lain-lain. Jadi koefisien determinasi adalah 57,3%. Hal tersebut berarti yang terjadi pada variabel efektivitas pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar 57,3% ditentukan oleh varian yang terjadi pada variabel implementasi kebijakan. Pengertian ini diartikan sebagai pengaruh implementasi kebijakan Camat terhadap efektivitas pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) adalah 57,3% dan sisanya 42,7% ditentukan faktor lain yang tidak diteliti (epsilon), misalnya faktor pengawasan, motivasi, manajemen, dan lain-lain. Untuk menguji signifikasi hubungan, yaitu apakah hubungan yang ditemukan itu berlaku untuk seluruh populasi yang berjumlah 22.523 orang yaitu masyarakat Cidolog yang menjadi Wajib Pajak (WP), maka perlu diuji signifikasinya. Rumus uji signifikasi korelasi Product Moment dengan menggunakan rumus (Sugiyono 2012:184) sebagai berikut:

t

t

r n2 1 r 2 0,573 96  2 1  0,3283

5,55544112 0,90529297

t

0,573 94 0,671671

t

t

(0,573).(9.6954) 0,81955537

t  6,13662238(6,14)

Jadi t hitung dalam penelitian ini adalah sebesar 6,14. Harga t hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan t tabel untuk kesalahan 10% uji dua pihak dan dk = n–2= 94, maka diperoleh t tabel sebesar 1,980. Selanjutnya setelah diketahui t hitung dan ttabel maka diperoleh ketentuan bahwa: 1. Jika t hitung> t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. 2. Jika t hitung < t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X dan variabel Y.

19

Berdasarkan data hasil perhitungan tersebut maka diketahui bahwa t t tabel = 6,14 > 1,980, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini masyarakat menilai bahwa di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis dalam keefektivitasan pemungutan pajak adanya signifikansi antara Implementasi Kebijakan Camat dan efektivitas pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2). Dengan demikian hipotesis yang berbunyi “Terdapat pengaruh Implementasikebijakan Camat terhadap efektivitas pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis” dinyatakan diterima. hitung >

6. KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan penelitian, berikut ini akan disampaikan kesimpulan akhir dari hasil penelitian sebagai berikut: 1. Implementasi kebijakan Camat dalam mengimplementasikan kebijakan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamispada umumnya sudah dilaksanakan dengan cukup baik, hal ini dapat terlihat dengan jawaban responden yang setelah dilakukan rekapitulasi jawaban diperoleh tingkat implementasi kebijakan dalam upaya mengefektivitaskan pelunasan PBBP2 di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis mencapai 68,37%% atau berada pada kategori cukup. 2. Efektivitaspelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) belum seluruhnya maksimal dikarenakan banyak kendala yang menghambatnya seperti karakteristik individual, karakteristik lingkungan, pandangan individual, dan kebijaksanaan dan praktek manajemen. Hal ini tampak dari jawaban responden efektivitaspelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis mencapai 71% atau berada pada kategori baik. 3. Pengaruh implementasikebijakan Camat terhadap efektivitas pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis sebesar 57,3% sedangkan 42,7% lainnya adalah faktor yang tidak terdeteksi, seperti: perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan lain-lain. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang diajukan adalah sebagai berikut: 1. Camat selaku Implementor jika dapat, dalam menerapkan implementasi kebijakan harus memperbaiki hal berikut: transmisi pesan, informasi, fasilitas, dan Standar Operasional Prosedurs (SOPs) dimana keempat aspek ini teridentifikasi masih berada pada kategori cukup namun dengan nilai

20

terendah. Perbaikan tersebut ini agar keefektivitasan pelunasan PBBP2 dapat meningkat pada tahun berikutnya. 2. Keefektivitasan pelunasan PBBP2 dari wajib pajak, tidak diharapkan harus ada perintah atau ultimatum dari implementor Camat, namun harus adanya kesadaran dan tanggung jawab Wajib Pajak (WP) hal tersebut untuk mencapai tujuan bersama. 3. Agar terjadi satu irama yang sinergis antara pelaksanaan kebijakan yang diberikan oleh Camat dan Keefektivitasan pelunasan PBBP2 dari wajib pajak di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis, maka seluruh unsur pihak masyarakat dan pemerintahan dapat bekerjasama demi menunjangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis. 7. DAFTAR PUSTAKA Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta. Rineka Cipta. Harsono, Hanifah. 2002.Implementasi Kebijakan dan Politik. Bandung:PT. MutiaraSumber Widya. Islamy, Irfan M. 2009.Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara.Cetakan ke15. Jakarta: Bumi Aksara. Jenawi, Billy 2008. Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Sampah Di Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik - Universitas Pasundan Bandung. Kamus Besar Bahasa Indonesia.2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Perbukuan. Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta : C.V Andi Offset. Nugroho, Riant. 2006.Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang Model-model Perumusan Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo: Pedoman Umum PBB-P2.2014. Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta: Dirjen Pertimbangan Keuangan . Resmi.Siti.2010. Perpajakan, Teori dan Kasus. Buku I. Edisi II. Jakarta: Salemba Safi’ie, Kencana Inu 2007. Manajemen Pemerintahan. Bandung: PT. Rineka Cipta. Setiawan, Guntur. 2005. Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Jakarta: 2005 Angkasa Siregar, Sofyan 2013.Metode Penelitian Kuantitatif, Jakarta: Kencana. Sudjana. 2005. Metode Statistika. Bandung: Tarsito Sugiyono.2012.Metode Penelitian Administratif (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Widodo. 2010. Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: Bayu media Winarno, Budi. 2008. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Jakarta: Media Pressindo. Wahab, Solichin Abdul. 2005. Analisis Kebijakan. Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara.Jakarta: Bumi Aksara.

21

Waluyo, dan Wirawan B. Ilyas, 2010. Salemba Empat, Jakarta.

Perpajakan Indonesia, Edisi Revisi,

DOKUMEN : Peraturan Daerah Nomor17 Tahun 2008tentang Perangkat Daerah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah

22

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN CAMAT TERHADAP EFEKTIVITAS PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBBP2)DI KECAMATAN CIDOLOG …………………………..KABUPATEN CIAMIS

ARTIKEL JURNAL Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh ujian sidang Sarjana Ilmu Politik Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan STISIP Bina Putera Banjar

oleh:

ELA LAELASARI NPM 3506120028

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (STISIP) BINA PUTERA BANJAR BANJAR 2016 23

ABSTRAK Ela Laelasari (2016) Judul Skripsi “Pengaruh Implementasi Kebijakan Camat Terhadap Efektivitas Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis”. Penelitian ini didasarkan karena kurangnya pengimplementasian kebijakan Camat, sehingga kurangnya efektivitas pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis. Metode penelitian ini adalah kuantitatif.Sampel pada penelitian ini adalah 96 responden.Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka, observasi, dan dokumentasi.Teori untuk mengukur implementasi menggunakan teori Edwards III (dalam Winarno, 2008:175-203), sedangkan efektivitas mengacu teori Gibson (1990:50-52). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Implementasi kebijakan Camat dalam mengimplementasikan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaandi Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis pada umumnya sudah dilaksanakan cukup baik, hal ini terlihat darihasil rekapitulasi bahwa diperoleh tingkat implementasi kebijakan dalam upaya mengefektivitaskan pelunasan pajak di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis mencapai 68,37%% atau berkategori cukup. 2) Efektivitaspelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan belum seluruhnya maksimal karena banyak kendalanya seperti karakteristik individual, lingkungan, pandangan individual, kebijaksanaan, dan praktek manajemen. Hal ini tampak dari jawaban responden mengenai efektivitaspelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis mencapai 70,93% atau berkategori cukup. 3) Pengaruh implementasikebijakan Camat terhadap efektivitas pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaandi Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis sebesar 57,3% sedangkan 42,7% lainnya adalah faktor yang tidak terdeteksi, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan lain-lain. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Camat, Efektivitas, Pelunasan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

24

ABSTRACT Ela Laelasari (2016) The Research of Title is "Effect of Camat’s Policy Implementation Effectiveness settlement the PBBP2 In District Cidolog Ciamis District". Based on the background of the problems that occur because of the lack of policy implementation Camat so that the effectiveness PBBP2 in the district of Ciamis regency Cidolog. The method used is the quantitative. Samples at the study is 96 respondents, The theory used to measure implementation refers to the theories Edwards III (Winarno, 2008: 175-203), while the effectiveness of the proposed Gibson (1990: 50-52). The results showed that: 1) Implementation of policies Camat in implementing settlement of PBBP2 in District Cidolog Ciamis regency generally been implemented fairly well, this can be seen by respondents that after the recapitulation of the answers obtained the level of implementation of the policy in an effort effecitivity repayment in District Cidolog Ciamis regency reached 68.37 %% or categorized enough. 2) Effectiveness of PBBP2 are not entirely up due to many constraints that hinder such individual characteristics, environmental characteristics, individual views and policies and management practices. This is evident from the respondents' answers effectiveness of land and building tax repayment Rural and Urban in the district of Ciamis regency Cidolog reached 70.93% or categorized enough. 3) Effect of policy implementation Camat of the effectiveness PBBP2 in the regency Cidolog of 57.3%, while 42.7% are factors that are not, such as: planning, organizing, monitoring, and etc. Keywords: Implementation, Camat of Policy, Effectiveness, Redemption, PBBP2

25