34
BAB III ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. Pembahasan Masalah 1.
Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Boyolali. Ekstensifikasi Pajak merupakan kegiatan yang berkaitan dengan
penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pelaksanaan Ekstensifikasi yang dilakukan oleh DPPKAD Boyolali diantaranya adalah upaya peningkatan jumlah Objek Pajak. Peningkatan jumlah Objek Pajak dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini: Tabel 3.1 Peningkatan Jumlah Objek Pajak Tahun 2012-2015 Tahun 2012 2013 2014 2015
Jumlah NOP
Prosentase (%)
522.614 523.861 525.223 527.395
1,38% 0,25% 0,38%
Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Boyolali diolah Setiap tahunnya selalu terjadi peningkatan terhadap jumlah Nomor Objek Pajak (NOP). Kenaikan jumlah NOP disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: a.
Pendaftaran Objek Pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri ataupun hasil pendataan ulang oleh fiskus.
b.
Terjadi mutasi Subjek dan Objek Pajak
34
35
Mutasi subjek dan objek pajak yaitu pendaftaran ulang objek pajak dikarenakan adanya perubahan luas tanah maupun bangunan. Mutasi yang dimaksud antara lain: 1) Mutasi Nama SPPT PBB yaitu proses merubah nama subjek pajak di SPPT PBB dengan pemilik yang baru karena proses jual beli; 2) Mutasi pecah. Hal ini terjadi apabila SPPT PBB induk di pecah datanya menjadi beberapa SPPT baru karena adanya proses jual beli yang dilakukan lebih dari 1 (satu) Wajib Pajak dan jika terjadi pembagian warisan. c.
Melakukan pendataan atas OP yang belum terdata.
d.
Melakukan pemeliharaan Basis Data yang sudah terekam secara teratur .
2.
Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Boyolali.
a.
Penyuluhan Bidang PBB-P2 di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Boyolali sudah melaksanakan penyuluhan kepada Wajib Pajak dengan cara datang ke kecamatan, mengundang tokoh masyarakat seperti lurah, perangkat desa, BPD, serta RT dan RW untuk melakukan penyuluhan terkait PBB-P2 supaya disampaikan kepada Wajib Pajak. Belum ada sosialisasi langsung ke Wajib Pajak dikarenakan waktu yang tidak memungkinkan serta petugas bidang PBB-P2 yang hanya 10 orang. Selain penyuluhan tentang materi PBB-P2, tim Intensifikasi juga memberi motivasi dan penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya melaksanakan
36
kewajiban sebagai Wajib Pajak serta membimbing agar wajib pajak lebih patuh dan tepat waktu dalam menyampaikan SPOP dan membayar pajak. b.
Pelayanan Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah
memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. DPPKAD berusaha menyediakan Sarana Prasarana yang baik serta pegawai yang bekerja di bidang PBB-P2 merupakan pegawai yang ramah dalam melayani Wajib Pajak dan berpengalaman dalam bidangnya. c.
Pemeriksaan Berdasarkan pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17/PMK.03/2013
tentang
Tata
Cara
Pemeriksaan
Pajak,
Pemeriksaan
didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan dari pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan dapat dilakukan jika: 1) Terdapat bukti bahwa Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPOP) yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak benar
37
2) Adanya pengaduan dari masyarakat yang mengetahui kecurangan Wajib Pajak, misalnya ada salah satu masyarakat melapor kepada Fiskus karena Wajib Pajak X memiliki rumah Mewah tetapi besarnya pajak yang di bayarkan tidak lebih banyak dari pajak yang dibayarkan pelapor tersebut. 3) Terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana dalam hal perpajakan. Jika terdapat hal seperti itu fiskus langsung terjun memeriksa keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan apakah benar terjadi kesalahan atau tidak. Belum ada sanksi untuk Wajib Pajak yang melakukan kecurangan, fiskus hanya menghimbau untuk membayar pajak sesuai dengan realisasi di lapangan dan melakukan pendataan ulang terkait dengan wajib pajak yang melakukan kecurangan tersebut dan disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. d.
Pemberian Hadiah untuk Tim Pemungut Desa/Kelurahan, Tim Intensifikasi Desa/Kelurahan dan Tim Intensifikasi Kecamatan Untuk meningkatkan semangat dalam pelaksanaan tugas, Bupati Boyolali
mengeluarkan Surat Keputusan yang isinya pemberian hadiah kepada tim pemungut Desa/Kelurahan dan tim intensifikasi Desa/Kelurahan dan tim intensifikasi Kecamatan yang dapat melunasi PBB-P2 tepat waktu atau bahkan sebelum jatuh tempo. Tim pemungut maupun tim Intensifikasi mendapatkan besaran hadiah yang berbeda-beda. Langkah ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Boyolali. Besaran hadiah dapat dilihat di tabel berikut ini:
38
Tabel 3.2 Daftar Penerima dan Besaran Hadiah Berdasarkan Waktu Pelunasan PBB-P2 Tahun Fiskal 2016 Penerima Hadiah
Lunas s/d Mei
Lunas s/d Juni
Lunas s/d Juli
Lunas s/d Agustus
Petugas Pemungut Desa/kelurahan
10% dari baku Pemungut
8% dari baku Pemungut
6% dari baku Pemungut
4% dari baku Pemungut
Tim Intensifikasi Desa/Kelurahan
4% dari baku Desa/ Kelurahan
3,5% dari baku Desa/ Kelurahan
2,5% dari baku Desa/ Kelurahan
2% dari baku Desa/ Kelurahan
Tim Intensifikasi Kecamatan
3% dari baku Kecamatan
2,5% dari baku Kecamatan
2% dari baku Kecamatan
1,5% dari baku Kecamatan
Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKAD) Boyolali e.
Daerah
Upaya realisasi terhadap limpahan tunggakan dari KPP Diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, berarti seluruh
kewenangan dalam hal
pemungutan Pajak Daerah sepenuhnya dialihkan kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah mendapat limpahan tunggakan dari KPP kurang lebih 23 milyar. Upaya DPPKAD untuk merealisasi tunggakan tersebut dengan cara: 1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Validasi, Tim Pemungutan dan Tim Tunggakan yang terdiri atas tim di DPPKAD dan Inspektorat Daerah. Tim ini terjun ke desa-desa dan memverifikasi data tunggakan terhadap Wajib Pajak. 2) Ketika Wajib Pajak akan melakukan proses balik nama jual beli lewat BPHTB dan balik nama SPPT PBB, petugas bidang PBB-P2 mengecek apakah Wajib Pajak masih mempunyai piutang pajak dari tahun-tahun
39
sebelumnya. Jika masih ada tunggakan makan Wajib Pajak belum boleh melakukan proses tersebut sebelum melunasi tunggakannya. Tunggakan yang didapat dari pemerintah pusat disebabkan oleh adanya beberapa kelemahan dalam mengelola PBB-P2, diantaranya: 1) Sistem Pemungutan PBB-P2 oleh Pemerintah Pusat Pada saat dikelola Pemerintah Pusat, sistem pemungutan pajak yang digunakan bisa menggunakan sistem borongan, yang berarti pemungutan pajak diwakili oleh petugas desa, PBB-P2 dijadikan 1 (satu) oleh pemungut desa kemudian disetor ke petugas pungut kecamatan, setelah itu baru di bayarkan di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kendala yang memungkinkan adanya tunggakan PBB-P2 yaitu: a) Wajib Pajak memang tidak membayar pajak. b) Wajib Pajak sudah membayar ke petugas pemungut desa, tapi belum disetorkan ke kecamatan. c) Petugas pungut desa sudah melaporkan seluruh PBB-P2, tetapi oleh petugas Pungut Kecamatan ada yang belum disetor. d) Petugas Pungut Kecamatan membayarkan semua PBB-P2 ke bank. Bukti lunas atau Surat Tanda Terima Sementara (STTS) sudah dicetak bersamaan dengan SPPT. Apabila ada Wajib Pajak yang membayar PBB-P2, STTS tersebut baru boleh disobek. Terkadang ada STTS yang kelewatan belum disobek oleh petugas Bank padahal Wajib Pajak sudah membayar pajaknya. Jika STTS belum disobek, maka Wajib Pajak dianggap belum melakukan pembayaran pajak.
40
e) Petugas Bank sudah menyobek semua STTS yang sudah dibayar, kemudian di laporkan kepada KPP, tetapi oleh Petugas KPP ada yang belum di input atau ada kesalahan dalam meginput data. 2) Dilihat dari Data Pokok APBN 2006-2012, Pajak Bumi dan Bangunan tidak terlalu mendominasi penerimaan pajak Negara. Contohnya pada tahun 2010, penerimaan PBB-P2 hanya sebesar Rp 28.580,6 triliun sedangkan pendapatan pajak dari PPh dan PPN masing-masing Rp 357.045,5 triliun dan Rp 230.604,9 triliun. Sehingga pihak KPP lebih mengejar, fokus dan lebih
memberikan
fasilitas
untuk
pemungutan
pajak
yang
lebih
mendominasi penerimaan negara. Hasil upaya realisasi terhadap tunggakan dapat dilihat di tabel 3.3: Tabel 3.3 Tunggakan PBB-P2 oleh Pemerintah Pusat yang kemudian dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007-2012. Tahun
Jml ketetapan dalam SPPT
Alih dari KPP (1994-2012): 23.296.391.421
Realisasi Pemda
Tunggakan 2016
1.057.098.402
22.239.293.019
2007
1.660.287.063
98.449.794
1.561.837.269
2008
1.140.066.623
115.755.420
1.024.311.203
2009
674.237.505
88.027.213
2010
2.095.600.119
172.892.762
1.922.707.357
2011
2.196.190.205
168.962.882
2.027.227.323
2012
3.197.663.771
413.010.331
2.784.653.440
586.210.292
Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Boyolali diolah
41
3.
Efektivitas ekstensifikasi dan intensifikasi PBB-P2 di Kabupaten Boyolali. Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
dapat diketahui berdasarkan perbandingan jumlah realisasi penerimaan PBB-P2 dengan target penerimaan PBB-P2 yang telah ditetapkan. Langkah selanjutnya adalah menghitung tingkat efektivitas penerimaan pajak yang berdasarkan daftar realisasi dan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan daftar realisasi dan target ketetapan ketetapan pokok serta menghitung prosentase tunggakan terhadap ketetapan yang tertera dalam SPPT PBB-P2 guna mengukur keberhasilan upaya intensifikasi pemungutan PBB-P2 di kabupaten Boyolali. Rumus menghitung tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 : Efektivitas PBB-P2 =
x100%
Kriteria efektivitas penerimaan PBB-P2: Tabel 3.4 Klasifikasi Kriteria Efektivitas Presentase
Kriteria
Diatas 100%
Sangat Efektif
90-100%
Efektif
80-90%
Cukup Efektif
60-80%
Kurang Efektif
Kurang dari 60%
Tidak Efektif
Sumber: Depdagri, Kepmendepdagri (dalam Devi Mulia Kumalasari, 2015)
42
a.
Prosentase besarnya tingkat efektivitas intensifikasi PBB-P2 dari daftar realisasi dan Ketetapan Pokok PBB-P2. Tabel 3.5 Daftar Realisasi dan Target Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Boyolali Tahun 2013-2015 Tahun 2013 2014 2015
Realisasi 13.977.958.452 14.017.939.335 26.811.275.579
Target 11.536.630.000 12.499.130.000 29.000.000.000
Persentase 121,16% 112,15% 92,45%
Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Boyolali diolah Dilihat dari tabel diatas kenaikan realisasi 2013 menuju ke 2015 mengalami peningkatan seiring dengan target yang juga meningkat. Pada tahun 2013 dan 2014 pencapaian penerimaan PBB-P2 melewati batas target yang ditetapkan. Peningkatan target dan realisasi pada 2015 dikarenakan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Tahun 2015 DPPKAD Boyolali tidak berhasil mencapai target karena target yang ditetapkan terlalu tinggi hampir 2 (dua) kali lipat dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan kenaikan NJOP yang masih belum bisa diterima oleh semua Wajib Pajak yang berada di Boyolali. Walaupun tidak mencapai target, analisa di atas menunjukkan bahwa penilaian terhadap realisasi dan target PBB-P2 dikategorikan dalam kriteria “efektif” karena realisasi masih diatas 90%. Proses eksteksifikasi dan intensifikasi dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Boyolali dapat dinilai baik dilihat dari penerimaan PBB-P2 yang cukup tinggi.
43
b.
Prosentase besarnya tingkat efektivitas intensifikasi PBB-P2 dari daftar realisasi dan ketetapan pokok per kecamatan di Boyolali. Tabel 3.6 Daftar Realisasi dan Ketetapan dalam SPPT Pajak Bumi dan Bangunan pada Setiap Kecamatan S/D 31 Desember 2015 Nama kecamatan
1 SELO 2 AMPEL 3 CEPOGO 4 MUSUK 5 BOYOLALI 6 MOJOSONGO 7 TERAS 8 SAWIT 9 BANYUDONO 10 SAMBI 11 NGEMPLAK 12 NOGOSARI 13 SIMO 14 KARANGGEDE 15 KLEGO 16 ANDONG 17 KEMUSU 18 WONOSEGORO 19 JUWANGI Jumlah
Realisasi
Ketetapan
(%)
Kriteria
821.996.050 2.807.313.363 1.149.066.794 1.382.083.025 2.711.497.168 1.751.891.251 2.746.507.168 1.098.987.306 2.613.782.280 1.222.876.836 2.698.336.374 1.349.018.030 1.102.541.005 769.015.289 410.761.685 1.251.530.388 318.821.909 373.172.682 207.441.179
821.816.350 4.337.765.014 1.420.036.578 1.723.388.758 3.496.951.141 2.006.053.403 3.256.737.009 1.405.841.163 3.416.894.917 1.656.389.882 4.206.477.266 2.075.680.553 1.755.159.664 955.162.863 410.761.685 1.251.490.478 318.821.909 643.466.947 207.336.384
100 Efektif 65 Kurang Efektif 81 Cukup Efektif 80 Cukup Efektif 78 Kurang Efektif 87 Cukup Efektif 84 Cukup Efektif 78 Kurang Efektif 76 Kurang Efektif 74 Kurang Efektif 64 Kurang Efektif 65 Kurang Efektif 63 Kurang Efektif 81 Cukup Efektif 100 Efektif 100 Efektif 100 Efektif 58 Tidak Efektif 100 Efektif
26.811.275.579
35.365.511.581
76 Kurang Efektif
Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Boyolali diolah Berdasarkan Tabel 3.6 masih ada kecamatan di Boyolali yang dinilai kurang efektif dilihat dari jumlah realisasi terhadap ketetapan dalam SPPT PBBP2 di Boyolali. Hal ini juga disebabkan oleh kenaikan NJOP. Bahkan ada satu kecamatan yang dinilai tidak efektif yaitu kecamatan Wonosegoro. Letak kecamatan tersebut yang jauh dari perkotaan tidak menutup kemungkinan rendahnya pencapaian ketetapan PBB-P2.
44
c.
Prosentase tunggakan terhadap ketetapan dalam SPPT pada tahun 20132015 Tabel 3.7 Prosentase Jumlah Tunggakan PBB-P2 terhadap ketetapan dalam SPPT PBB-P2 di Kabupaten Boyolali Tahun 2013-2015 Tahun
2013 2014 2015
Jml NOP
Jml ketetapan dalam SPPT
523.861 16.079.862.809 525.223 15.939.386.333 527.395 35.365.511.581
Tunggakan 2016 2.101.904.357 1.921.446.998 8.579.371.799
Presentase (%) 13% 12% 24%
Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Boyolali diolah Dari tabel diatas dapat dilihat adanya penurunan jumlah presentase tunggakan dari tahun 2013 ke tahun 2014. Tahun 2013 presentase tunggakan PBB-P2 sebesar 13% dari Ketetapan yang tertera dalam SPPT PBB-P2. Sedangkan pada tahun 2014 presentase tunggakan mencapai 12% dari ketetapan dalam SPPT PBB-P2 tahun 2014. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tahun 2015 jumlah tunggakan mencapai Rp 8.579.371.799 dikarenakan adanya kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Walaupun menurut pemerintah kenaikan NJOP tersebut dinilai wajar karena sudah 9 (sembilan) tahun NJOP di Boyolali tidak mengalami kenaikan tetapi sebagian Wajib Pajak masih merasa keberatan atas kebijakan kenaikan NJOP tersebut. Ketetapan dalam SPPT PBB-P2 tahun 2014 yang menurun dari tahun sebelumnya disebabkan karena ada beberapa Wajib Pajak yang mengajukan penghapusan dikarenakan adanya dobel SPPT serta ada juga Wajib Pajak yang
45
mengajukan pengurangan karena luasnya tidak sesuai dengan sertifikat sehingga mengurangi potensi PBB-P2 pada tahun 2014.
B. Temuan Setelah penulis melakukan penelitian di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ekstensifikasi dan intensifikasi serta data tentang tunggakan yang belum tertagih oleh pihak DPPKAD, penulis dapat menyimpulkan kelebihan dan kelemahan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, mengolah data serta informasi yang diperoleh, penulis menemukan kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangannya adalah sebagai berikut: 1.
Kelebihan
a.
Untuk meningkatkan jumlah Objek Pajak petugas melakukan pendataan ulang terkait Objek Pajak PBB-P2 untuk mengetahui objek pajak yang belum terdaftar dan memberi pelayanan berupa mutasi subjek/objek Pajak sehingga jumlah Nomor Objek Pajak (NOP) selalu bertambah setiap tahunnya.
b.
Untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak terhadap pemungutan PBB-P2, pihak DPPKAD melakukan penyuluhan rutin di kecamatan setempat terkait dengan PBB-P2 serta memberi motivasi dan penyadaran terhadap Wajib Pajak. Pihak DPPKAD juga memberikan hadiah kepada Tim Intensifikasi
46
dan tim pemungut desa/kecamatan yang lunas pembayarannya sebelum jatuh tempo supaya lebih semangat dalam melaksanakan tugas. c.
Petugas melakukan berbagai upaya untuk merealisasi limpahan tunggakan dari KPP Pratama seperti membuat tim validasi, tim tunggakan dan tim pemungutan PBB-P2 yang terjun ke lapangan serta membuat kebijakan apabila akan melakukan proses balik nama harus melunasi tunggakan pada tahun sebelumnya sehingga setiap tahunnya selalu terdapat realisasi terhadap tunggakan dari pemerintah pusat tersebut.
2.
Kelemahan
a.
Pada tahun 2015 Kabupaten Boyolali mengalami kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Jumlah tunggakan mencapai Rp 8.579.371.799 dari jumlah PBB-P2 yang tertera dalam SPPT yaitu Rp. 35.365.511.581. Wajib pajak belum bisa menerima kebijakan kenaikan NJOP yang naik hampir 240% sehingga berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak.
b.
Petugas di bidang PBB-P2 hanya 10 orang sedangkan jumlah wajib pajak sebanyak 527.395 di 19 kecamatan merupakan kekurangan yang mungkin bisa menghambat proses pemungutan PBB-P2. Walaupun sejauh ini pengelolaan PBB-P2 dapat dikategorikan efektif, tetapi kekurangan tersebut bisa menyebabkan penerimaan PBB-P2 tidak maksimal. Perlu adanya penambahan SDM yang berkualitas agar pengelolaan PBB-P2 tetap efektif bahkan lebih baik.
47
c.
Tidak meratanya jumlah bank persepsi dan jauhnya jarak rumah petugas pemungut dari rumah Wajib Pajak sehingga menghambat pembayaran pajak.
