34
BAB III ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. Pembahasan Masalah 1. Efektivitas Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Target Penerimaan PBB TA. 2011 s/d 2015 Dalam rangka pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pemerintah
daerah
Tingkat
II
Surakarta
menetapkan
target
penerimaan untuk setiap periode. Target penerimaan adalah rencana besarnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dicapai untuk setiap periode. Rasio perbandingan realisasi penerimaan terhadap target penerimaan adalah prosentase yang menunjukan penerimaan yang dapat direalisasikan dibandingkan dengan target penerimaan yang telah ditetapkan. Realisasi Penerimaan Rasio Perbandingan =
X 100% Target Penerimaan
Rasio Perbandingan realisasi penerimaan PBB TA. 2011 s/d 2015 di Kotamadya Dati II Surakarta dapat dijelaskan dalam tabel berikut:
34
35
Tabel 3.1 Rasio Efektivitas Penerimaan PBB di Surakarta TA. 2011 s/d 2015 Rasio Perbandingan (%) 111.59 2011 40,033,971,000 44,673,752,387 120.27 2012 41,033,971,000 49,352,645,289 105.25 2013 46,000,000,000 48,414,950,174 100.17 2014 50,000,000,000 50,085,250,635 108.41 2015 52,500,000,000 56,913,587,000 Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Tahun
Target Penerimaan
Realisasi Penerimaan
Perhitungan di atas menunjukan untuk tahun anggaran 2011 Pemerintah Kotamadya Dati II Surakarta dapat merealisasikan target penerimaan sebesar 111,59% yang berarti realisasi penerimaan sebesar 11,34% di atas target penerimaan, tahun anggaran 2012 merealisasikan target penerimaan sebesar 120,27% yang berarti realisasi penerimaan 20,27% di atas target penerimaan, tahun anggaran 2013 merealisasikan target penerimaan sebesar 105,25% yang berarti realisasi penerimaan 5,25% di atas target penerimaan, tahun anggaran 2014 merealisasikan target penerimaan sebesar 100,17% yang berarti realisasi penerimaan sebesar 0,17% diatas target penerimaan
dan
tahun
anggaran
2015
merealisasikan
target
penerimaan sebesar 108,41% yang berarti 8,41% dibawah target penerimaan. Dari keterangan tersebut menunjukan bahwa pemungutan PBB di Kotamadya Dati II Surakarta adalah baik, karena dilihat dari lima tahun terakhir realisasi penerimaan selalu diatas target. Faktor yang menyebabkan tidak stabilnya realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah lebih didominasi kurang pastinya
36
pembayaran wajib pajak dalam membayar pajak, karena tidak mengetahui tinggi rendahnya piutang yang dapat tertagih dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya, itu sangat mempengaruhi dalam pendapatan Realisasi Penerimaan Rasio perbandingan di atas, rata-rata tertimbang realisasi penerimaan terhadap target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011 s/d 2015 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.2 Rata-rata Tertimbang Realisasi Penerimaan Terhadap Target Penerimaan PBB di Surakarta TA. 2011 s/d 2015 Tahun
Presentase Perbandingan % (X) 111.59 120.27 105.25 100.17 108.41
Realisasi (W)
X.W
2011 44,673,752,387 4,985,144,028,865 2012 49,352,645,289 5,935,642,648,908 2013 48,414,950,176 5,095,673,506,024 2014 50,085,250,635 5,017,039,556,108 2015 56,913,587,000 6,170,001,966,670 Jumlah 249,440,185,487 27,203,501,706,575 Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta
Perhitungan rata-rata tertimbang adalah sebagai berikut: ∑X . W Rata-rata tertimbang = ∑W 27,203,501,706,575 = 249,440,185,487 = Rp 109,058 dengan presentase 9.05 % Pertimbangan di atas menunjukan bahwa selama Tahun Anggaran 2011 s/d 2015 Pemerintah Kotamadya Dati II Surakarta dapat merealisasikan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah ditetapkan dengan rata-rata tertimbang sebesar Rp 109,058
37
yang berarti realisasi penerimaan selama lima tahun sebesar 9,05 % diatas target penerimaan. 2. Tingkat Pertumbuhan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu andalan pendapatan
daerah
sebagai
sumber
dana
bagi
pembiayaan
pembangunan. Untuk itu pemerintah berusaha untuk terus mengali agar dapat meningkatkan penerimaan setiap tahunya. Untuk mengetahui besarnya pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan digunakan rumus sebagai berikut:
Prosentase Pertumbuhan =
Realisasi Th X – Realisasi Th X-1 X 100% Realisasi Th X-1
Tingkat pertumbuhan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran 2011 s/d 2015, di Kotamadya Dati II Surakarta dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.3 Tingkat Pertumbuhan Realisasi PBB di Surakarta TA. 2011 s/d 2015 Tahun
Realisasi Penerimaan
Pertumbuhan (%)
2011 2012 2013 2014 2015
44,673,752,387 49,352,645,289 48,414,950,176 50,085,250,635 56,913,587,000
10.47 (1.90) 3.45 13.63
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta
Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 sebesar 10,47 %; tahun 2013 turun menjadi -1,90 % hal ini disebabkan karena adanya krisis moneter yang menyebabkan harga barang dan makanan
38
naik, sehingga bagi sebagian besar masyarakat yang kondisi sosial ekonominya rendah menyebabkan penundaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang akhirnya menjadi tunggakan tahun berikutnya serta sistem pemungutan yang kurang efektif. Tahun 2014 naik menjadi 3,45 % hal tersebut disebabkan karena perubahaan pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Surakarta antara lain: NJOPTKP yang semula Rp.8 juta menjadi Rp.10 juta dan tempat pembayaraan yang semula di BRI, mulai tahun 2013 di Bank Jateng. Bank Jateng telah mempersiapkan loket/tempat pembayaran antara lain di Kantor Pusat dan Kantor Cabang, UPTD Pelayanaan Pajak Derah di lima kecamataan dan Mobil Keliling, pembayaraan juga dapat dilayani di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta (Kompleks Balaikota). Tahun 2015 naik menjadi 13,63 % hal ini disebabkan karena adanya pembayaran tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan wajib pajak dari tahun-tahun sebelumnya atau banyaknya piutang yang dapat tertagih dan mudahnya akses dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
39
Tabel 3.4 Rata-rata Pertumbuhan PBB di Surakarta TA. 2011 s/d 2015 Tahun
Presentase Perbandingan % (X)
Realisasi (W)
X.W
2011 44,673,752,387 2012 10.47 49,352,645,289 516,722,196,176 2013 (1.90) 48,414,950,176 (91,988,405,334) 2014 3.45 50,085,250,635 172,794,114,691 2015 13.63 56,913,587,000 775,732,190,810 Jml 249,440,185,487 1,373,260,096,342 Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta
Rata-rata pertumbuhan PBB dihitung menggunakan rumus: ∑X . W Rata-rata pertumbuhan
= ∑W 1,373,260,096,342 = 249,440,185,487 = Rp 105,505 dengan presentase 5.5 %
Rata-rata pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Kotamadya Surakarta sebesar 5,5 % per tahun. Angka tersebut masih menunjukan bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan belum efektif sehingga perlu digali lagi sesuai dengan potensi yang ada. 3. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011 s/d 2015 terhadap Pendapatan Asli Daerah Perkembangan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011 s/d 2015, kita akan mengetahui bahwa Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai peranan yang besar terhadap pendapatan daerah sebagai sumber dana pembiayaan pembangunan
40
daerah. Prosentase perbandingan menunjukan besarnya peranan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tabel 3.5 Prosentase Perbandingan Realisasi Penerimaan PBB Terhadap PAD Kotamadya Dati II Surakarta Tahun Anggaran 2011 s/d 2015 Realisasi Realisasi Prosentase Penerimaan PBB Penerimaan PAD Perbandingan % 24.67 2011 44,673,752,387 181,096,816,152 21.30 2012 49,352,645,289 231,672,100,429 16.39 2013 48,414,950,176 295,433,957,104 14.92 2014 50,085,250,635 335,660,206,640 15.01 2015 56,913,587,000 379,110,723,969 Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta
Tahun
Prosentase Perbandingan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di hitung dengan rumus: Realisasi Penerimaan PBB Prosentase Perbandingan =
X 100% Realisasi PAD
Rata-rata perbandingan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2015 adalah sebesar 17,52 % dengan perhitungan sebagai berikut:
41
Tabel 3.6 Rata-rata Perbandingan PBB Terhadap PAD Kotamadya Dati II Surakarta Tahun Anggaran 2011 s/d 2015 Tahun
Prosentase Perbandingan % (X)
Realisasi PAD (W)
X.W
2011 24.67 181,096,816,152 4,467,658,454,470 2012 21.30 231,672,100,429 4,934,615,739,138 2013 16.39 295,433,957,104 4,842,162,556,935 2014 14.92 335,660,206,640 5,008,050,283,069 2015 15.01 379,110,723,969 5,690,451,966,775 Jml 1,422,973,804,294 24,942,939,000,386 Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta
Rata-rata perbandingan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kotamadya Dati II Surakarta dihitung dengan rumus: ∑X . W Rata-rata pertumbuhan
= ∑W 24,942,939,000,386 = 1,422,973,804,294 = Rp 117,528 dengan presentase 17.52 %
Perhitungan di atas menunjukkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan pendapatan daerah yang setiap tahunnya berkisar minimal sebesar 14,92 % dan maksimal sebesar 24,67 %. Meskipun setiap tahunnya terjadi penurunan, itu disebabkan karena pendapatan selain Pajak Bumi dan Bangunan juga mengalami peningkatan dalam realisasi penerimaan pajaknya. Oleh karena itu realisasi Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya jugaa mengalami peningkatan. Itu yang menyebabkan prosentase perbandingan terhadap Pendapatan Asli
42
Daerah mengalami penurunan. Ditahun 2015 mengalami kenaikan yang cukup baik dengan terperolehnya realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 4. Usaha Untuk Mengoptimalkan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pendapatan Daerah mempunyai usaha atau langkah-langkah sebagai berikut: a. Penyuluhan Penyuluhan yaitu kegiatan untuk memberikan motivasi tentang arti pentingnya pemungutan pajak sebagai sumber penerimaan
daerah
untuk
meningkatkan
pembangunan.
Disamping itu memperoleh umpan balik yang memberi masukan dalam penyelenggaraan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Penyuluhan biasanya dilakukan ditingkat RT, RW dan Kelurahan. b. Safari Safari yaitu kegiatan yang dilakukan pemungut untuk memberikan pengarahan dan peringatan kepada wajib pajak secara langsung, jadi petugas pemungut langsung dating kerumah wajib pajak atau door to door. inti dari kegiatan ini yaitu untuk mengingatkan kepada wajib pajak untuk segera membayar kewajiban pajaknya. Safari dilakukan bagi wajib pajak yang sudah jatuh tempo atau yang belum jatuh tempo. Bagi wajib pajak
43
yang sudah jatuh tempo petugas pemungut mendatangi wajib pajak dengan membawa surat tagihan yang berisi pajak terutang ditambah bunga sebesar 2 % per bulan. Wajib pajak bisa langsung membayar kepada petugas pemungut dengan memdapatkan bukti pembayaran Surat Tanda TerimaSementara (STTS), atau dapat membayar di bank persepsi yang di tunjuk oleh Mentri Keuangan. Bagi wajib pajak yang belum jatuh tempo kegiatan ini dimaksudkan untuk menghimbau atau mengingatkan kepada wajib pajak agar segera membayar kewajiban pajaknya sebelum jatuh tempo sebab pembayaran pajak sebelum jatuh tempo sangat mendukung pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah. c. Hadiah Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberi rangsangan kepada wajib pajak untuk segera membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebelum jatuh tempo. Hadiah ini diundi bagi wajib pajak yang sudah membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebelum jatuh tempo. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) diberikan kepada wajib pajak pada bulan Februari, jatuh tempo pembayaran bulan September. Undian dilakukan dalam dua periode yaitu pada bulan juli dan oktober dan dilaksanakan oleh Dipenda Surakarta disaksikan oleh Camat dan semua Kepala Kelurahan.
44
d. Spanduk Usaha lain yaitu dengan pemasangan spanduk yang berisi himbauan kepada wajib pajak tentang pentingnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunandan agar wajib pajak segera melunasi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan. Spanduk ini biasanya di pasang di jalan protokol, Kantor Kelurahan, Kantor Kecamatan dan di tempat strategis lainya. 5. Faktor yang mempengaruhi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sangat di pengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang mendukung atau menghambat pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Faktor-faktor tersebut adalah: a. Faktor yang mendukung keberhasilan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan: 1) Adanya dukungan yang kuat dari instansi untuk terus menggali atau meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. 2) Adanya kegiatan oprasional ke desa atau kelurahan dengan memberikan pembinaan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan. 3) Adanya data wajib pungut yang jelas dan tidak dapat disembunyikan sehingga mudah dilakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
45
b. Faktof-faktor yang menghambat keberhasilan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan: 1) Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan Objek Pajak. 2) Wajib Pajak tidak melaporkan kesalahan pendataan setelah pengalihan pungutan PBB dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah/ Kota. 3) Terbatasnya jumlah petugas pelaksana pemungut PBB.
B. Temuan 1. Kelebihan Berdasarkan
penelitian
data
yang
telah
dilakukan
mengenai
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta penulis menemukan kelebihan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dilakukan, sebagai berikut: a. Secara keseluruhan rata-rata realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kotamadya Dati II Surakarta sebesar 109,05 % yang berarti 9,05 % di atas target penerimaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kotamadya Dati II Surakarta adalah baik. b. Prosentase rata-rata penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun anggaran
46
2011 sampai dengan 2015 sebesar 17,52 %. Hal ini menunjukan bahwa peranan Pajak Bumi dan Bangunan sangat penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kotamadya Dati II Surakarta sebagai sumber dana bagi pembiayaan pembangunan. c. Pemerintah Daerah sudah melakukan berbagai upaya untuk keberhasilan pemungutan PBB, yaitu: 1) Adanya dukungan yang kuat dari instansi untuk terus menggali atau meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. 2) Adanya kegiatan oprasional ke desa atau kelurahan dengan memberikan pembinaan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan. 3) Adanya data wajib pungut yang jelas dan tidak dapat disembunyikan sehingga mudah dilakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. 2. Kelemahan Selain kelebihan, penulis juga menemukan kekurangan berkaitan dengan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta, antara lain: a. Potensi Pajak Bumi dan Bangunan belum tergali dengan baik, data lebih didasarkan pada data historis yang belum tentu realistis bila dibanding dengan keadaan sebenarnya.
47
b. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan Objek Pajak dan Wajib Pajak tidak melaporkan kesalahan pendataan setelah pengalihan pemungut PBB dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah/ Kota. c. Terbatasnya jumlah petugas pelaksana pemungut Pajak Bumi dan Bangunan.
