ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (Studi kasus pada wajib pajak PBB P2 Kecamatan Pesantren Kota Kediri) Author : Christian Danang Prihartanto (0910230054) Supervisor : Devy Pusposari, SE., M.Si, Ak. ABSTRACT This research aims to understand the influence of SPPT, knowledge of taxation, tax service and tax payers awareness on tax payers obedient in paying riil property tax. Data obtained in the form of a questionnaire distributed primary data in the Pesantren Subdistrict, Kediri. Statistical method used multiple regression analysis. The result showed that the factors of SPPT, sanction, tax service and compass time has positive and significant influence both partially and simultaneously. Keywords : obedient of tax payers, SPPT, knowledge of taxation, tax service and tax payers awareness. PENDAHULUAN
daerah juga dapat mengambil peluang dalam aturan baru ini dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah mereka masing-masing. Dengan terbitnya Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pada saat PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8 % Dengan pengalihan ini, penerimaan PBBP2 akan sepenuhnya masuk ke pemerintah kabupaten/kota sehingga diharapkan mempu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah khususnya di kota Kediri.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang membuat Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah seolah menjadi pedang bermata dua untuk pemerintah daerah. Sebelum muncul Undang-undang ini, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat, namun walaupun berstatus sebagai pajak pusat, penerimaan pajak tersebut secara mayoritas diserahkan kembali kepada daerah kabupaten/kota sehingga pemerintah daerah tinggal menerima dana bagi hasilnya dari pemerintah pusat. Setelah diberlakukannya Undang-undang ini pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penuh dalam mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sehingga otomatis pemerintah daerah harus memutar otak dan membiayai sendiri dalam mengelola agar target pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat tercapai dengan maksimal. Meskipun begitu pemerintah
Tahun 2013 pemerintah Kota Kediri mulai berperan sebagai instansi yang berwenang mengurus masalah pajak Bumi dan Bangunan memiliki peluang untuk menambah pendapatan asli daerah yang cukup besar mengingat dengan luas wilayah Kota Kediri yang mencapai 63,40 1
km2 dan dengan status salah satu pusat ekonomi di Jawa Timur. Namun Pemerintah Kota Kediri berpotensi memiliki kendala yang sama seperti yang dialami oleh Pemerintah Kota Surabaya yang sejak tahun 2011 telah mengelola pajak Bumi dan Bangunannya sendiri. Di kota Surabaya terjadi kegagalan dalam memenuhi target pajak setelah tahun 2011 dan 2012 di triwulan pertama 2013 baru mencapai Rp23,9 miliar atau 2,6 persen saja. Kondisi itu jelas jauh dari target perolehan yang harusnya bisa tembus 20 persen (www.ekbis.sindonews.com 06/03/2013 diakses 18/04/2013).
peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak, variabel pengetahuan perpajakan dapat dikaitkan dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan karena kebanyakan Wajib Pajak yang sudah memahami dan memiliki pengetahuan tentang peraturan pajak sebagian besar berpikiran lebih baik membayar pajaknya daripada terkena sanksi pajak. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara informal yang dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian. Dari wawancara tersebut, ditemukan hasil bahwa beberapa dari wajib pajak yang tidak membayar pajaknya karena tidak tahu bahwa mereka harus membayar pajak atas tanah dan bangunan yang menjadi hak milik mereka, hal ini kebanyakan ditemukan pada wajib pajak yang berusia lanjut dan kurang memiliki pengetahuan pajak. Beberapa wajib pajak yang cukup memiliki pengetahuan pajak justru sebaliknya, mereka beranggapan bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban karena pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar daerah selain itu mereka memiliki pandangan lebih baik membayar daripada mereka terkena denda. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak yang cukup sebagian besar berpikir bahwa pajak yang mereka bayar akan digunakan untuk pembangunan fasilitas-fasilitas umum yang ada di Kota Kediri yang akan bermanfaat bagi mereka, sehingga rata-rata wajib pajak yang cukup memiliki pengetahuan pajak lebih patuh dalam membayar pajak mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Banyu (2011) dan Setyonugroho (2012) juga menemukan bahwa pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2. Seftiawan (2009) juga menjelaskan variabel lain yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan adalah pelayanan perpajakan. Menurut Seftiawan
Dari penelitian yang dilakukan oleh Seftiawan (2009) dijelaskan bahwa variabel SPPT berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Variabel SPPT sangat mungkin terkait terhadap kepatuhan wajib pajak karena SPPT merupakan media untuk mengetahui kebenaran pajak yang harus dibayar melalui penetapan luas tanah dan bangunan serta penetapan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang tertera dalam SPPT. Dalam wawancara informal beberapa wajib pajak memang mengeluhkan tentang data yang tertera dalam SPPT terkadang kurang akurat sering terjadi kekeliruan data salah satunya penagihan dilakukan kepada pemilik lama padahal objek pajak tersebut telah berganti pemilik dan telah dilaporkan sebelumnya. Selain itu beberapa wajib pajak memiliki anggapan bahwa penetapan NJOP yang dilakukan oleh petugas kurang akurat hal tersebut sering menjadi masalah karena NJOP dinilai berdasarkan objek pajak bukan pendapatan dari wajib pajak sehingga seringkali wajib pajak merasa petugas kurang adil dalam menilai NJOP mereka Faktor lain yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan adalah pengetahuan perpajakan. Menurut hasil dari penelitian Banyu (2011) variabel pengetahuan tentang 2
(2009) pelayanan perpajakan berpengaruh karena dengan pemberian pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak maka Wajib Pajak akan senantiasa memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak karena dengan memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak, maka Wajib Pajak akan merasa senang dan merasa dimudahkan serta terbantu dalam penyelesaian kewajiban perpajakannya, hal ini juga berlaku untuk Pajak Bumi dan Bangunan. Besarnya pajak Bumi dan Bangunan di sampaikan melalui SPPT yang didistribusikan dari kecamatan, kelurahan, ketua RW/RT baru diterima oleh wajib pajak, dalam prakteknya ada beberapa kendala salah satunya adalah waktu penerimaan SPPT kepada wajib pajak, yang seharusnya pada awal tahun wajib pajak berkeinginan membayar namun dia belum mendapatkan SPPT sehingga harus menundanya bahkan terdapat Wajib Pajak yang tidak mendapatkan SPPT seperti yang semestinya. Pelayanan dalam hal pembayaran pajak juga terdapat beberapa kendala seperti yang terjadi di Kota Surabaya yaitu wajib pajak (WP) mengalami kesulitan membayar PBB. Pasalnya, karena ada persyaratan melunasi tunggakan PBB untuk bisa dilayani. Kondisi ini memicu banyak WP yang enggan membayar PBB lagi. Persyaratan ini dinilai kurang logis oleh wajib pajak karena ada wajib pajak yang diminta menunjukan bukti pembayaran PBB tahun 2000 silam hal ini tentu membuat wajib pajak kesulitan, terdapat pula kasus wajib pajak yang telah membayar di bank persepsi namun dalam database petugas wajib pajak dinilai belum membayar hal ini tentu menyulitkan wajib pajak sehingga beberapa dari mereka lantas memutuskan tidak membayar PBB (http://www.publiknasional.com 05/05/2013 diakses 06/05/2013). Hal ini sejalan dengan hasil dari penelitian Seftiawan (2012) bahwa pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.
Faktor yang juga mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak adalah kesadaran membayar pajak, Dari hasil penelitian Banyu (2011) kesadaran berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Variabel kesadaran membayar pajak sangat mungkin dikaitkan dengan kepatuhan membayar pajak. Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada Wajib Pajak. Dalam wawancara informal penulis menemukan bahwa Wajib Pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak menganggap membayar pajak adalah suatu beban namun mereka menganggap hal ini adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga Negara sehingga mereka tidak keberatan untuk membayar pajaknya dengan sukarela. Hal ini terjadi karena mereka memiliki pandangan bahwa membayar pajak merupakan salah satu cara untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui pajak sehingga mendukung kebijakan pajak oleh pemerintah namun mereka juga memiliki harapan bahwa pajak yang mereka bayar harus dipertanggungjawabkan dengan pengelolaan yang baik. Kesadaran itu sendiri muncul tidak lain berasal dari adanya motivasi Wajib Pajak. Jika kesadaran Wajib Pajak tinggi yang datang dari motivasi untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajakpun akan tinggi dan pendapatan dari pajak akan meningkat. KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS
Kepatuhan Membayar Pajak Dalam kamus Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan patuh adalah taat pada aturan. Sehingga kepatuhan adalah ketaatan dalam menjalankan aturan-aturan yang telah ditentukan. Kepatuhan dalam 3
hal perpajakan berarti keadaan Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya, secara disiplin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta cara perpajakan yang berlaku. Nurmantu dalam Banyu (2012) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan. Terdapat dua macam kepatuhan yakni : a. Kepatuhan Formal Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. b. Kepatuhan Material Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan merupakan perilaku yang taat hukum. Secara konsep, kepatuhan diartikan dengan adanya usaha dalam memenuhi peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi. . Menurut Zain (2005:31) terdapat iklim perpajakan yang digunakan untuk mengukur derajat kepatuhan Wajib Pajak yang bercirikan: 1. Wajib pajak memahami dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2. Mengisi formulir pajak dengan tepat. 3. Menghitung pajak dengan jumlah benar. 4. Membayar pajak tepat pada waktunya. Dalam Pajak Bumi dan Bangunan sendiri yang memakai Official Assesment System Wajib Pajak tidak perlu menghitung sendiri pajak yang harus dilunasinya . Wajib pajak hanya perlu patuh membayar kewajiban Pajak Bumi dan Bangunannya sesuai dengan apa yang tertera pada SPPT dengan tepat waktu dan tepat jumlah.
SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) SPPT yang dimaksud adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak sehingga wajib pajak dapat membayar kewajiban pajaknya sesuai dengan yang tertera dalam SPPT. SPPT diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang ada pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset baik itu luas tanah, luas bangunan, kelas bangunan dll. Masalah yang sering muncul adalah data yang tertera dalam SPPT cenderung kurang update seperti nama dan alamat wajib pajak, seringkali pajak terutang masih dibebankan atas nama wajib pajak lama padahal sudah terjadi pengalihan kepemilikan atas suatu objek pajak. Selain itu dalam penilaian NJOP juga sering menjadi masalah karena NJOP dinilai berdasarkan objek pajak bukan pendapatan dari wajib pajak sehingga seringkali wajib pajak merasa petugas kurang adil dalam menilai NJOP mereka. Selain itu penilaian NJOP seringkali mengabaikan kondisi tanah dan bangunan dalam beberapa kasus penilaian dilakukan secara pukul rata dalam suatu daerah sehingga hal tersebut menjadikan wajib pajak merasa keberatan. Pengetahuan Pajak Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003) Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Menurut Feldmann dalam Resmi (2009) pajak merupakan prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontrapresasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum. Dalam penelitian ini yang dimaksud pengetahuan pajak antara lain adalah sejauh mana wajib pajak mengetahui fungsi PBB-P2 yaitu sebagai salah satu sumber pendapatan APBD kota Kediri, apalagi dengan adanya UU PDRD 4
no 28 th 2009 tentang peralihan pengelolaan PBB-P2 dari pusat ke daerah yang pembagiannya menjadi 100% masuk ke kas daerah sehingga berpotensi menjadi sumber pendapatan yang cukup signifikan. Selain pengetahuan tentang fungsi pajak pengetahuan tentang mekanisme tata cara pembayaran pajak terutang ke petugas/bank yang telah ditunjuk akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pengetahuan pajak sendiri pada umumnya terkait dengan tingkat pendidikan seseorang, orang yang berpengetahuan pajak tinggi akan memiliki kesadaran dan kepatuhan karena selain mereka memiliki pengetahuan akan tarif pajak yang dibebankan kepada mereka, mereka juga mengetahui bahwa jika mereka tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak akan terkena sanksi maupun denda, selain itu dengan pengetahuan mereka akan pajak mereka telah mengetahui bagaimana alur uang pembayaran pajak mereka berjalan, hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut akan dapat mereka rasakan.
mungkin, wajib pajak hanya perlu membawa sejumlah nominal pajak terutangnya beserta SPPT PBB-P2 jika membayar di kelurahan, jika membayar di bank wajib pajak akan dibantu oleh pertugas bank. Selain itu tempat pembayaran yang cukup mudah dijangkau oleh wajib pajak yang ingin membayar juga merupakan bagian dari pelayanan. Pada Kecamatan Pesantren Kota Kediri pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan di 2 tempat yaitu kantor kelurahan dan bank Jatim. Karena di Kecamatan Pesantren Kota Kediri hanya terdapat 1 bank Jatim sehingga kebanyakan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunannya di kantor kelurahan terdekat. Dari wawancara informal dari wajib pajak penulis menyimpulkan standar pelayanan saat membayar adalah pelayanan petugas yang cepat, tepat jumlah dan ramah. Selain itu wajib pajak juga berharap penambahan fasilitas seperti bangku tambahan agar lebih nyaman saat mengantre. Kesadaran Wajib Pajak Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak, sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak (Nugroho, 2006). Menurut pernyataan Nugroho diatas penulis berkesimpulan bahwa kesadaran perpajakan adalah mengerti dan memngetahui berkenaan dengan 1. Sebagai pemilik/sebagai orang yang memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan wajib pajak memiliki kewajiban dalam membayar pajak atas objek yang mereka miliki/manfaatkan, 2. Wajib pajak sadar bahwa berkewajiban mematuhi peraturan yang berlaku dalam hal ini peraturan Walikota Kediri no 6 tahun 2010 dan jika wajib pajak tidak melakukannya maka akan terkena sanksi baik sanksi administrasi sebesar 2% per bulan dari pajak yang terutang. 3. Wajib pajak sadar bahwa pajak merupakan salah satu sumber
Pelayanan Pajak Pelayanan adalah suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Di sini penulis mendefinisikan pelayanan pajak Bumi dan Bangunan menjadi 2 bagian yaitu 1. Penyampaian SPPT Yang dimaksud adalah mekanisme penyerahan SPPT dari DPPKA yang disalurkan kepada petugas di kantor kecamatan, kemudian di salurkan kepada kantor kelurahan sesuai dengan domisili Wajib Pajak, dari kantor kelurahan SPPT diserahkan kepada ketua RW yang kemudian oleh ketua RW disampaikan kepada ketua RT untuk disampai kepada wajib pajak. 2. Pelayanan pembayaran PBB-P2 Yang dimaksud pelayanan pembayaran PBB-P2 di sini adalah mekanisme pembayaran yang dibuat sesederhana 5
pendapatan daerah, jadi sebagai warga Negara yang merupakan bagian dari sebuah daerah kesadaran membayar pajak juga dapat diartikan kesadaran untuk turut serta dalam pembangunan daerah.
Explanatory research atau confirmatory digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel melalui pengujian hipotesis. Jenis penelitian ini juga bertujuan untuk menguji suatu teori hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori tersebut. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak PBB-P2 yang terdapat di Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Metode yang digunakan dalam pengumpulan sampel dalam penelitian ini adalah metode Conveniance Sampling. Menurut Jogiyanto (2008) Conveniance Sampling berarti unit sampel yang diambil mudah dihubungi dan bersedia untuk mengisi kuesioner yang diberikan oleh peneliti, metode ini dilakukan dengan maksud akan meningkatkan keakuratan dalam hasil pengisian kuesioner.
Kerangka Pemikiran dan hipotesis Kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan dalam gambar 1. Adapun hipotesis yang disusun adalah sebagai berikut : Ha1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara SPPT terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2. Ha2 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengetahuan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2. Ha3 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Ha4 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.
Analisis dan Pembahasan Uji Validitas Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Uji Validitas dapat juga dilakukan dengan melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk, dengan kata lain jika masing-masing indikator terhadap total skor konstruk menunjukkan hasil yang signifikan maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid (Imam Gozali, 2006 : 46). Dari hasil pengujian menunjukkan hasil bahwa kesemua pertanyaan dalam kuesioner terkait variabel SPPT, Pengetahuan Pajak, Pelayanan Pajak dan Kesadaran Pajak terbukti valid dengan signifikansi correlations bernilai kurang dari 0.05. Uji Reliabilitas Relibilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang
Gambar 1 Kerangka Pemikiran
Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik. Jenis penelitian yang digunakan adalah “explanatory research atau confirmatory”. 6
merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas ini dilakukan dengan metode uji statistik Cronbach’s Alpha. Imam Gozali (2006 : 41). Hasil pengujian menunjukkan bahwa besarnya Cronbach’s Alpha pada variabel SPPT, Pengetahuan Pajak, Pelayanan Pajak dan Kesadaran Pajak lebih besar dari 0,6 dengan demikian butir-butir pertanyaan dalam kuesioner adalah reliabel. Persamaan regresi linier berganda sebagaimana pada ikhtisar output SPSS 16 adalah : Y = -2,545 + 0,219 X1 + 0,462 X2 + 0,302 X3 + 0,329 X4 Bila dilihat nilai Koefisien Determinasi (R2) sebesar 0,758 menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 dipengaruhi oleh variabel SPPT, Pengetahuan Pajak, Pelayanan Pajak dan Kesadaran Pajak sebesar 75,8%, sedangkan sisanya sebesar 24,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
sehingga dapat disimpulkan bahwa X2 (Pengetahuan Pajak) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2). 3. Dengan menggunakan bantuan software SPSS, didapatkan uji statistik t sebesar 2,606 dengan signifikan sebesar 0,012. Nilai t hitung lebih besar dari t tabel (2,606 > 1,667) dan signifikan lebih kecil kecil daripada α = 0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa Ha3 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa X3 (Pelayanan Pajak) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2). 4. Dengan menggunakan bantuan software SPSS, didapatkan uji statistik t sebesar 2,921 dengan signifikan sebesar 0,005. Nilai t hitung lebih besar dari t tabel (2,921 > 1,679) dan signifikan lebih kecil kecil daripada α = 0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa Ha4 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa X4 (Kesadaran Wajib Pajak) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2).
Berdasarkan Uji Statistik t dapat dijelaskan bahwa 1. Dengan menggunakan bantuan software SPSS, didapatkan uji statistik t sebesar 2,239 dengan signifikan sebesar 0,030. Nilai t hitung lebih besar dari t tabel (2,239 > 1,679) dan signifikan lebih kecil kecil daripada α = 0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa Ha1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa X1 (SPPT) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2).
Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh SPPT, pengetahuan Pajak, pelayanan Pajak dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial variabel SPPT, pengetahuan Pajak, pelayanan Pajak dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. 2. Hasil analisis selain bahwa secara parsial variabel SPPT, pengetahuan Pajak, pelayanan Pajak dan kesadaran Wajib Pajak juga berpengaruh secara
2. Dengan menggunakan bantuan software SPSS, didapatkan uji statistik t sebesar 2,909 dengan signifikan sebesar 0,006. Nilai t hitung lebih besar dari t tabel (2,909 > 1,679) dan signifikan lebih kecil kecil daripada α = 0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa Ha2 diterima
7
simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel SPPT, pengetahuan Pajak, pelayanan Pajak dan kesadaran Wajib Pajak berkorelasi positif dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Sehingga apabila salah satu variabel tersebut meningkat, maka kepatuhan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 juga akan meningkat, dan berlaku sebaliknya apabila salah satu faktor menurun, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 juga akan mengalami penurunan.
penelitian ini. Hal tersebut terlihat dari koefisien determinasi yang dihasilkan dalam penelitian ini hanya sebesar 75,8% meskipun sudah cukup tinggi namun masih dapat ditingkatkan dengan adanya penambahan faktorfaktor lainnya. 4. Memungkinkan terjadinya data yang bias yang disebabkan oleh perbedaan responden dalam memberikan jawaban. Hal ini disebabkan karena setiap responden memiliki daya tangkap, tingkat pengetahuan dan persepsi yang berbeda-beda pada setiap poin-poin pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner.
Keterbatasan Penelitian Penelitian ini menguji hipotesis dengan beberapa keterbatasan. Beberapa keterbatasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Sampel responden yang digunakan dalam penelitian ini jumlahnya masih sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang ada di Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan waktu, biaya dan kemampuan yang tersedia. 2. Penelitian ini hanya mencakup empat variabel bebas yang digunakan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2, yaitu SPPT, Pengetahuan Pajak, Pelayanan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak, padahal masih terdapat banyak variabel bebas yang bisa mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBBP2 seperti jangka waktu, sanksi denda, dll. 3. Kemampuan persamaan struktur faktor SPPT, Pengetahuan Pajak, Pelayanan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak untuk menjelaskan variasi yang terjadi dalam variabel terikat adalah sebesar 75,8%, sedangkan sisanya sebesar 24,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dipergunakan dalam
Saran Berdasarkan pembahasan, kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas, maka peneliti berusaha memberikan saran bagi penelitian selanjutnya untuk dapat memperbaiki penelitian ini. Beberapa saran tersebut adalah: 1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel sebanyak 50 wajib pajak yang ada di Kecamatan Pesantren Kota Kediri, agar mendapatkan data dan hasil yang lebih akurat disarankan untuk menambah jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian selanjutnya. 2. Peneliti sebaiknya mendampingi responden dalam pengisian kuesioner untuk menghindari adanya respon bias apabila responden tidak mengerti maksud pertanyaan dalam kuisioner dan untuk menghindari adanya responden yang menjawab asalasalan. 3. Dalam melakukan wawancara sebaiknya dapat dilakukan secara keseluruhan terhadap jumlah responden yang ada. Sehingga dapat lebih menggambarkan keadaan yang sebenarnya mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. 4. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan menambah
3.
8
variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini, misalnya faktor pendapatan wajib pajak, jangka waktu atau sikap wajib pajak. Sehingga diharapkan penelitian selanjutnya akan didapatkan hasil yang lebih baik lagi.
Tangerang Selatan. Skripsi (S1) Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syarif Hidayattulah Jakarta. Haryono, Aan. 2013. Harian Seputar Indonesia, (www.ekbis.sindonews.com 06/03/2013 diakses18/04/2013). Imam Ghozali. 2006, Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS, Cetakan Keempat. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
DAFTAR PUSTAKA Anonim, 1994, Undang-undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
Jogiyanto. 2008. Metodologi Penelitian Sistem Informasi. CV Andi Offset.Yogyakarta
Anonim, 2009, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Koentarto, Ilham. 2011. Analisis FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat)
Anonim, 2010, Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Kediri. Anonim, 2012, Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah, (http:www.pajak.go.id. 5/12/2012 diakses 18/04/2013)
Mardiasmo. 2006. Perpajakan, CV. Andi Offset, Yogyakarta. Nugroho, Adi. 2012. Faktor – faktor yang Mempengaruhi kemauan Untuk membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar pajak sebagai Variabel intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu) Skripsi (S1) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
Anonim, 2011. Surabaya Post Online. (http://www.surabayapost.co.id 13/07/2011 diakses 18/02/2013). Anonim, 2013 Publik Nasional Warga Surabaya Keluhkan Pembayaran PBB. (http://www.publiknasional.com 05/05/2013 diakses 06/05/2013). Arikunto, Suharsimi, 2006, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek), PT. Rineka Cipta, Jakarta.
Seftiawan, Rully. 2009. Analisis Faktor Yang Berpengaruh Pada Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Wajib Pajak PBB di Desa Semboro Kabupaten Jember) Skripsi (SI), Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Konsentrasi Perpajakan, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang.
Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2012, Kota Kediri dalam Angka 2012-2013. Pemerintah Kota Kediri. Banyu, Ageng , 2011, Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota
Siti, Resmi, 2009, Perpajakan: Teori dan Kasus. Salemba Empat. Jakarta 9
Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) CV. Alfabeta, Bandung.
10
