FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN PENDAPATAN MASYARAKAT SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Pada Wajib Pajak di Kota Medan)
TESIS
Oleh :
ANANDA 137071049/Akt
MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN PENDAPATAN MASYARAKAT SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Pada Wajib Pajak di Kota Medan)
TESIS
Oleh :
ANANDA 137071049/Akt
MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN PENDAPATAN MASYARAKAT SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Pada Wajib Pajak di Kota Medan)
TESIS
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Sains dalam Program Studi Ilmu Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara
Oleh :
ANANDA 137071049/Akt
MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015
Telah diuji pada Tanggal : 28 Juli 2015
PANITIA PENGUJI TESIS: Ketua
: Dr.Ir.Tavi Supriana, M.Si
Anggota
: 1. Drs. Zainul Bahri Torong, M.Si, Ak, CA 2. Prof. Dr. Ade Fatma Lubis, MAFIS, MBA, CPA, CA 3. Dra. Tapi Anda Sari Lubis, M.Si, Ak, CA 4. Drs. Idhar Yahya, MBA, Ak, CA
Judul Tesis
:
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN PENDAPATAN MASYARAKAT SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Pada Wajib Pajak di Kota Medan)
Nama Mahasiswa
:
ANANDA
Nomor Pokok
:
137017049
Program Studi
:
Akuntansi
Menyetujui, Komisi Pembimbing
(Dr. Ir.Tavi Supriana, M.Si) Ketua
Ketua Program Studi,
(Drs. Zainul Bahri Torong, M.Si, Ak, CA) Anggota
Dekan Fakultas Ekonomi,
(Prof.Dr.Ade Fatma Lubis,MAFIS,MBA,CPA,CA) (Prof.Dr.Azhar Maksum,M.Ec,Ac,Ak,CA)
Tanggal Lulus : 28 Juli 2015
PERNYATAAN
Judul Tesis
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN PENDAPATAN MASYARAKAT SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Pada Wajib Pajak di Kota Medan)
Dengan ini penulis menyatakan bahwa tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara adalah benar merupakan hasil karya penulis sendiri. Adapun pengutipan-pengutipan yang penulis lakukan pada bagian-bagian tertentu dari hasil karya orang lain dalam penulisan tesis ini, telah penulis cantumkan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksisanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Medan, 28 Juli 2015 Penulis,
ANANDA
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan pendapatan masyarakat sebagai variabel moderating. Penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif yang menunjukkan hubungan sebab akibat pelayanan, sanksi, NJOP, pengetahuan, pendapatan terhadap kepatuhan. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak di Kota Medan. Teknik pengambilan sampel dengan cara accidental sampling. Jumlah populasi sebanyak 467.090. Besarnya sampel diperoleh menggunakan Rumus Slovin sebanyak 100 responden. Analisis data dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan pelayanan, sanksi, NJOP, pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Secara parsial sanksi, pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan pelayanan dan NJOP berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Pendapatan bukan merupakan variabel moderating yang dapat memoderasi hubungan pelayanan, sanksi, NJOP, dan pengetahuan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.Secara simultan pelayanan, sanksi, NJOP, pengetahuan, dan pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Secara parsial sanksi, pengetahuan, dan pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Kata Kunci : Pelayanan,Sanksi,NJOP,Pengetahuan,Kepatuhan,Pendapatan
ABSTRACT This research is The objective of the study was to analyze some factors which influence taxpayers’ compliance in paying tax on land and building with people’s income as moderating variable. The study used causal comparative method which indicated the correlation of cause and effect of services, sanction, NJOP (tax objects selling price), knowledge, and income with compliance. The population was 467,090 taxpayers in Medan, and 100 of them were used as the samples, taken by using accidental sampling and Slovin Formula technique. The data were analyzed by using multiple linear regression analysis. The result of the study showed that, simultaneously, services, sanction, NJOP, and knowledge had significant influence on taxpayers’ compliance in paying tax on land and building. Partially, sanction and knowledge had significant influence on compliance, while services and NJOP did not have any significant influence on taxpayers’ compliance in paying tax on land and building. Income was not moderating variable which could moderate the correlation of services, sanction, NJOP, and knowledge with taxpayers’ compliance in paying tax on land and building. Partially, sanction, knowledge, and income had the influence on taxpayers’ compliance in paying tax on land and building. Keywords: Service, Sanction, NJOP, Knowledge, Compliance, Income
KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul“ Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Pendapatan Masyarakat Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Wajib Pajak di Kota Medan) “ dapat selesai sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Selama penulisan tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada : 1.
Bapak Prof. Subhilhar, Ph. D selaku Pj. Rektor Universitas Sumatera Utara.
2.
Bapak Prof. Dr. Erman Munir, M.Sc, selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
3.
Bapak Prof. Dr. Azhar Maksum, M.Ec, Ac, Ak, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
4.
Ibu Prof. Dr. Ade Fatma Lubis, MAFIS, MBA, CPA, CA selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, sekaligus selaku Komisi Pembanding.
5.
Ibu Dr. Ir. Tavi Supriana, M.Si selaku Ketua Pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis dalam penulisan tesis ini.
6.
Bapak Drs. Zainul BahriTorong, M.Si, Ak, CA selaku Komisi Pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis dalam penulisan tesis ini.
7.
Ibu Dra. Tapi Anda Sari Lubis, M.Si, Ak, CA selaku Komisi Pembanding yang telah memberikan saran dan kritik kepada penulis dalam menyusun tesis ini.
8.
Bapak Drs. Idhar Yahya, MBA, Ak, CA selaku Komisi Pembanding yang telah memberikan saran dan kritik kepada penulis dalam menyusun tesis ini.
9.
Orang Tua Penulis Ibu Rasidah Hanum yang telah banyak memberikan motivasi, dukungan baik secara moril maupun materil. Keluarga penulis M. Damhury ST, Asry Nurul Jannah dan Rivaldy SB, SE.
10. Bapak Husni, SE, M.Si selaku Kepala Dinas Pendapatan Kota Medan.
11. Dinas Pendapatan Kota Medan dan jajarannya, Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan. 12. Sahabat-sahabat Lia Agustina, SE, M.Si, Citra Dewi, SE, Ak, M.Si dan Reza Hanafi, SE, M.Si. 13. Ibu Masnura, SH selaku Sektim Kecamatan Denai bertugas untuk UPT Wilayah I Dinas Pendapatan Kota Medan 14. Rekan-rekan Mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara yang tidak dapat satu per satu yang telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi. Penulis menyadari bahwa dalam penulis tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini. Akhir kata penulis mengharapkan semoga Allah SWT melimpahkan rizki dan karuniaNya sehingga tesis ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan pembaca dan penulis.
Medan, 28 Juli 2015 Penulis
ANANDA
RIWAYAT HIDUP Data Pribadi 1. Nama
:
ANANDA
2. Tempat, tanggal lahir
:
Medan, 25 Juni 1990
3. Jenis Kelamin
:
Perempuan
4. Agama
:
Islam
a. Ibu
:
Rasidah Hanum
b. Bapak
:
Ir. Edi Saputra
6. Anak
:
ke 1 dari 2 bersaudara
7. Alamat
:
Jl. Sumber Amal Komplek Grand Gading
5. Orangtua
Mas No.5 MM Marindal Medan Pendidikan a. Tahun 1994-1995 : lulus dari TK Swasta Pertiwi Medan b. Tahun 1995-2001 : lulus dari SD Swasta Pertiwi Medan c. Tahun 2001-2004 : lulus dari SLTP Negeri 12 Medan d. Tahun 2004-2007 : lulus dari SMA Negeri 3 Medan e. Tahun 2007-2011 : lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Harapan Medan f. Tahun 2011-2012 : lulus dari Pendidikan Profesi Akuntansi Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI ABSTRAK ................................................................................................ ABSTRACT ............................................................................................... KATA PENGANTAR .............................................................................. RIWAYAT HIDUP .................................................................................. DAFTAR ISI ............................................................................................ DAFTAR TABEL..................................................................................... DAFTAR GAMBAR ................................................................................ DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................
BAB I
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang .................................................................... 1.2 Rumusan Masalah ............................................................... 1.3 Tujuan Penelitian ................................................................ 1.4 Manfaat Penelitian .............................................................. 1.5 Originalitas Penelitian .........................................................
i ii iii v v vi vii viii
1 6 7 7 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................. 2.1 Landasan Teori ................................................................... 2.1.1 Theory of Planned Behavior .................................... 2.1.2 Social Learning Theory ........................................... 2.1.3 Ruang Lingkup Pajak .............................................. 2.1.3.1 Dasar-dasar Hukum Pajak dan Yurisdiksi Pemajakan................................................. 2.1.3.2 Asas-asas Pemungutan Pajak..................... 2.1.4 Pajak Bumi dan Bangunan ....................................... 2.1.4.1 Tata Cara Pembayaran PBB ...................... 2.1.5 Penjelasan Variabel-variabel Penelitian ................... 2.1.5.1 Pelayan Pajak Bumi dan Bangunan ........... 2.1.5.2 Sanksi ....................................................... 2.1.5.3 Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) .................. 2.1.5.4 Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan .... 2.1.5.5 Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan ....... 2.1.5.6 Pendapatan Masyarakat ............................. 2.2 Review PenelitianTerdahulu................................................
10 10 10 12 13
BAB III KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS .............................. 3.1 Kerangka Konsep ................................................................ 3.2 Hipotesis Penelitian.............................................................
52 52 55
BAB IV METODE PENELITIAN .......................................................... 4.1 Jenis Penelitian ................................................................. 4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian ............................................... 4.3 Populasi dan Sampel ...........................................................
57 57 57 58
15 18 23 26 26 26 32 36 36 40 45 50
4.4 4.5 4.6
Metode Pengumpulan Data ................................................. Definisi Operasional dan Metode Pengukuran Variabel ....... Metode Analisis Data .......................................................... 4.6.1 Uji Kualitas Data ..................................................... 4.6.1.1 Uji Validitas .............................................. 4.6.1.2 Uji Reliabilitas .......................................... 4.6.2 Uji Asumsi Klasik ................................................... 4.6.2.1 Uji Normalitas .......................................... 4.6.2.2 Uji Multikolineritas ................................... 4.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas .............................. 4.6.3 Uji Hipotesis Penelitian ........................................... 4.6.3.1 Koefisien Determinasi (R-Square) ............. 4.6.3.2 Uji F-statistik (Overall Test)...................... 4.6.3.3 Uji T-statistik (Partial Test) ....................... 4.6.3.4 Uji Residual ..............................................
60 61 63 65 65 66 66 66 67 68 69 69 69 70 70
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .......................... 5.1 Karakteristik Wajib Pajak Responden ................................. 5.2 Deskripsi Variabel Penelitian .............................................. 5.3 Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 5.4 Pengujian Asumsi Klasik .................................................... 5.4.1 Uji Normalitas ......................................................... 5.4.2 Uji Multikolineritas ................................................. 5.4.3 Uji Heteroskedastisitas ............................................ 5.5 Uji Hipotesis Penelitian ....................................................... 5.5.1 Koefisien Determinasi (R-Square) ........................... 5.5.2 Uji F-statistik (Overall Test) .................................... 5.5.3 Uji T-statistik (Partial Test) ..................................... 5.5.3.1 Hasil Hipotesis Pertama ............................ 5.5.3.2 Hasil Hipotesis Kedua ............................... 5.5.3.3 HasilHipotesis Ketiga ................................ 5.6 Pembahasan Hasil Penelitian ............................................... 5.6.1 Pengaruh Pelayanan Terhadap Kepatuhan................ 5.6.2 Pengaruh Sanksi Terhadap Kepatuhan ..................... 5.6.3 Pengaruh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Terhadap Kepatuhan ............................................................... 5.6.4 Pengaruh Penegtahuan Terhadap Kepatuhan ............
71 71 75 76 78 78 81 81 82 83 83 84 84 87 88 91 92 93
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN ................................................. 6.1 Kesimpulan ................................................................. 6.2 Keterbatasan Penelitian .................................................... 6.3 Saran .................................................................
96 96 97 97
DAFTAR PUSTAKA ................................................................. KUISIONER PENELITIAN .................................................................
99 104
93 94
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Penelitian Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor pendukung terpenting dalam
upaya percepatan pembangunan. Minimnya, realisasi PAD secara otomatis akan menghambat laju percepatan pembangunan yang sudah direncanakan sebelumnya. Realisasi PAD ini masih sangat minim terutama di sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).Pajak bumi dan bangunan merupakan jenis pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang sangat potensial dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang penerimaannya dapat dioptimalkan dan cukup potensial untuk ditingkatkan mengingat objek dari Pajak Bumi dan Bangunan itu sendiri adalah meliputi seluruh Bumi dan Bangunan yang berada di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam berbagai peraturan pemerintah dimana dalam Neraca Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah ditentukan penerimaan negara dalam pembangunan. Salah satu jenis pajak yang pemungutannya menjadi wewenang pemerintah daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan, dengan wajib pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan, dengan kewajiban pembayaran Pajak hanya 1 (satu) kali dalam setahun. Pajak bumi dan bangunan merupakan satu primadona pajak daerah yang memberikan kontribusi cukup tinggi di antara seluruh komponen pendapatan asli daerah Kota Medan, untuk itu ketersediaan sumber daya perpajakan yang memiliki kompetensi
penilaian pajak bumi dan bangunan yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam rangka peningkatan kemampuan daerah didalam menilai pajak daerah. Pajak bumi dan bangunan Kota Medan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kota Medan selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Medan dan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2011 dan mengalami perubahan menjadi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2012. Penagihan pajak bumi dan bangunan dilakukan sejak menjadi pajak daerah sesuai UU No.28 tahun 2009. Berdasarkan laporan keuangan Pemko Medan tahun 2012, tunggakan pajak bumi dan bangunan sangat signifikan yakni Rp 448.152.920.986. Kondisi itu menyebabkan penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak mencapai target yang ditentukan. Untuk Juni 2014 ini saja realisasi PAD sektor Pajak Bumi dan Bangunan baru 8 persen atau sekitar Rp 29,2 Miliar dari target Rp 365 Miliar. Tabel 1.1 Pencapaian Pajak Bumi Bangunan 5 tahun terakhir 2010
Rp. 164.338.784.961
53 %
2011
Rp. 128.507.763.569
50 %
2012
Rp. 182.070.214.635
66 %
2013
Rp. 183.707.146.240
81 %
2014
Rp. 251.842.120.795
72 %
Sumber : Daftar realisasi penerimaan PBB sampai akhir per Desember Dalam hal ini Dinas Pendapatan Kota Medan melibatkan struktur pemerintahan dalam pencapaian tujuannya yang mana melibatkan camat, lurah, kepala lingkungan, serta seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk menagih tunggakan pajak bumi dan bangunan. Diharapkan bisa menghasilkan formulasi maupun solusi yang efektif, terhadap pengutipan
tunggakan pajak bumi dan bangunan masyarakat sebagai wajib pajak (WP).Dapat dilihat terjadi penurunan dan kenaikan dalam realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan. Dengan adanya wacana pemerintah di awal tahun 2015 penghapusan pajak bumi dan bangunan untuk tahun 2016 juga berdampak buruk terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2015. Penentuan penerimaan pajak bumi dan bangunan sangat penting karena sebagai titik awal menentukan besarnya jumlah pajak bumi dan bangunan yang harus dicapai didalam satu tahun pajak dan keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat diketahui dengan adanyakepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Maka dapat dilihat apakah pelayanan pajak bumi dan bangunan yang diberikan oleh Dinas Pendapatan, sanksi tegas yang diberikan, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tidak memberatkan, dan pengetahuan pajak bumi dan bangunan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sebagai pemoderasi pendapatan masyarakat apakah dapat memperlemah atau memperkuat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Handayana (2012), salah satu upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara adalah melalui optimalisasi ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak.Agenda aksi Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru berupa usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, dimana usaha ekstensifikasi perpajakan dilakukan melalui kebijaksanaan Pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Sedangkan usaha intensifikasi dapat dilakukan dengan cara: Pertama, memperluas basis penerimaan. Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dianggap potensial, antara lain mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek,
memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan. Kedua, memperkuat proses pemungutan. Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM. Ketiga, meningkatkan pengawasan. Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pambayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh fiskus. Keempat, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan. Kelima,meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah. Penelitian-penelitian yang menganalisis yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan yakni penelitianElisyah(2014) melakukan analisis sejumlah faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat desa dan kota dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kota Padangsidimpuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pelayanan perpajakan, sanksi, kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan
terhadap
kepatuhan
masyarakat
dalam
membayar
pajak
bumi
dan
bangunan.Pengetahuan perpajakan dan pendapatan wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan.Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pelayanan perpajakan, sanksi pajak, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), kesadaran perpajakan, pengetahuan perpajakan dan pendapatan wajib pajak
terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan, baik di daerah desa maupun daerah kota.Hasil uji mann whitney menunjukkan terdapat perbedaan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan antara masyarakat yang tinggal di daerah desa dengan daerah kota. Jatmiko (2006), Meskipun jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah namun terdapat kendala yang dapat menghambat upaya peningkatan tax ratio, kendala tersebut adalah kepatuhan wajib pajak (tax compliance).Namun kebanyakan penelitian yang telah dilakukan cenderung hanya meneliti kepatuhan wajib pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan saja. Penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan WP OP di Kota Semarang dengan menggunakan beberapa variabel bebas yang juga pernah digunakan dalam penelitian sebelumnya seperti sikap WP terhadap sanksi denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap WP terhadap kesadaran perpajakan. Variabel ini dipilih karena cenderung lebih sesuai dengan WP OP dibandingkan variabel-variabel yang juga telah digunakan pada penelitian tentang WP PBB.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sikap WP terhadap sanksi denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap WP terhadap kesadaran perpajakan pada kepatuhan WP.Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan WP. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan pendapatan masyarakat sebagai variabel moderating “.
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, maka rumusan masalah dalam
penelitian iniadalah : 1.
Apakah pelayanan pajak bumi dan bangunan, sanksi, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan pengetahuan pajak bumi dan bangunan secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
2.
Apakah pendapatan masyarakat dapat memoderasi hubungan pelayanan pajak bumi dan bangunan, sanksi, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan pengetahuan pajak bumi dan bangunan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
3.
Apakah pelayanan pajak bumi dan bangunan, sanksi, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), pengetahuan pajak bumi dan bangunan, dan pendapatan masyarakat secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
1.3
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah :
1.
Untuk menganalisispelayanan pajak bumi dan bangunan, sanksi, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), dan pengetahuan pajak bumi dan bangunan berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2.
Untuk menganalisis pelayanan pajak bumi dan bangunan, sanksi, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), dan pengetahuan pajak bumi dan bangunan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan pendapatan masyarakat sebagai variabel moderating.
3.
Untuk menganalisis pelayanan pajak bumi dan bangunan, sanksi, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), pengetahuan pajak bumi dan bangunan, dan pendapatan masyarakat secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
1.4 1.
Manfaat Penelitian Bagi Pemerintah Kota Medan : Mewujudkan masyarakat Kota Medan taat pajak dan retribusi, dan meningkatkan pengelolaan pendapatan Kota Medan.
2.
Bagi Pengembangan Ilmu (Akademisi) : Sebagai pembelajaran mengenai proses penyampaian pajak bumi dan bangunan, mengetahui perkembangan baik informasi maupun teknologi yang sedang dipakai, dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang diharapkan dapat melengkapi temuan-temuan empiris yang berhubungan dengan penelitin ini.
3.
Bagi Peneliti : Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi untuk penelitian lebih lanjut oleh calon peneliti berikutnya.
1.5
Originalitas Penelitian Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Elisyah (2014) yang
berjudul Analisis sejumlah faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat desa dan kota dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Padangsidimpuan. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian Elisyah (2014)adalah :
1.
Dalam penelitian Elisyah (2014) menggunakan variabel independen yaitu pelayanan perpajakan, sanksi pajak, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), kesadaran perpajakan pengetahuan perpajakan dan pendapatan wajib pajak. Sedangkan dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan yaitu pelayanan pajak bumi dan bangunan, sanksi, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), pengetahuan pajak bumi dan bangunan. Pengukuran variabel dependen yang digunakan Elisyah (2014) yaitu kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak.
2.
Objek yang dijadikan sampel. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padangsidimpuan yang dijadikan sampel pada penelitian Elisyah (2014) sedangkan dalam penelitian ini adalah berfokus pada Dinas Pendapatan Kota Medan. Disamping itu, Padangsidimpuan merupakan salah satu daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, sedangkan Medan yang merupakan Ibukota dari Provinsi Sumatera Utara yang menjadi kota terbesar ketiga di Indonesia.
3.
Perbedaan lainnya adalah penambahan variabel moderating. Dalam penelitian ini pendapatan masyarakat digunakan sebagai variabel moderating. Peneliti menilai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak
dalam membayar pajak bumi dan bangunan masih banyak yang belum terungkap, inilah yang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Landasan Teori
2.1.1
Theory of Planned Behavior Dalam Theory of Planned Behavior (TPB) dijelaskan bahwa perilaku yang
ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Mustikasari 2007 dalam Elisyah dan Arum), yaitu: a.
Behavioral Beliefs Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.
b.
Normative Beliefs Normative beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
c.
Control Beliefs Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (perceived power). Penelitian tentang kepatuhan pajak telah banyak dilakukan.Penelitian sebelumnya
yang menggunakan teori tersebut adalah penelitian Mustikasari (2007).Dikaitkan dengan penelitian ini, Theory of Planned of Behavior relevan untuk menjelaskan perilaku wajib
pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara (behavioral beliefs). Ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (normative beliefs). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan pelayanan pajak, dimana dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efisien dan efektif, serta penyuluhanpenyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak. Sanksi pajak terkait dengan control beliefs. Sanksi pajak dibuat adalah untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Behavioral beliefs, normative beliefs, dan control beliefs sebagai tiga faktor yang menentukan seseorang untuk berperilaku. Setelah terdapat tiga faktor tersebut, maka seseorang akan memasuki tahap intention, kemudian tahap terakhir adalah behavior. Tahap intention merupakan tahap dimana seseorang memiliki maksud atau niat untuk berperilaku, sedangkan behavior adalah tahap seseorang berperilaku (Mustikasari, 2007).Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak dapat menjadi faktor yang menentukan perilaku patuh pajak. Setelah wajib pajak memiliki kesadaran untuk membayar pajak, termotivasi oleh fiskus dan sanksi pajak, maka wajib pajak akan memiliki niat untuk membayar pajak dan kemudian merealisasikan niat tersebut.
2.1.2
Social Learning Theory (Teori Pembelajaran Sosial) Teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat
pengamatan dan pengalaman langsung (Jatmiko:2006). Menurut Bandura (1977) dalam Jatmiko (2006), proses dalam pembelajaran sosial meliputi: 1.
Proses perhatian (attentional) Proses perhatian yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model tersebut.
2.
Proses penahanan (retention) Proses penahanan adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi mudah tersedia.
3.
Proses reproduksi motorik Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan.
4.
Proses penguatan (reinforcement) Sedangkan proses penguatan adalah proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model (Bandura, 1977 dalam Jatmiko, 2006). Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa teori pembelajaran sosial ini relevan untuk
menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Seseorang juga akan taat pajak apabila telah menaruh perhatian terhadap pelayanan pajak, baik fiskus maupun sistem pelayanan pajaknya. Terkait dengan proses penguatan, dimana individu-individu disediakan rangsangan positif atau
ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model, tampaknya cukup relevan apabila dihubungkan dengan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. 2.1.3
Ruang Lingkup Pajak Menurut Djajadiningrat (1988) dalam Dianasari (2013), pajak adalah suatu
kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan Negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu.Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan.Untuk itu, tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum. Menurut Dianasari (2013), pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah.Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa.Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro (1988), merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut dipergunakan
untuk
penyelenggaraan
pemerintah.Dari
pendekatan
hukum
ini
memperhatikan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum baik bagi pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.
Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan adalah “ Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat “. Dari kalimat tersebut dapat disimpulkan dua hal, yakni iuran yang dapat dipaksakan dan tanpa balas jasa timbal/kontra prestasi/imbalan langsung. Fungsi pajak terbagi atas 2
(dua)
yakni fungsi penerimaan danfungsi
mengatur.Fungsi penerimaan sendiri diartikan sebagai alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam Kas Negara dengan tujuan untuk membiaya pengeluaran Negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan.Sedangkan fungsi mengatur diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan. Selain kedua fungsi diatas menurut Dianasari (2013), fungsi pajak bertambah yakni fungsi stabilitas, fungsi retribusi pendapatan, dan fungsi demokrasi. Fungsi stabilitas adalah dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stablitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Fungsi retribusi pendapatan adalah pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Fungsi demokrasi adalah pajak yang sudah dipungut oleh negara merupakan wujud sistem gotong royong.Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.
Dari pernyataan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa manfaat uang pajak sangat besar kontibusinya terhadap pembangunan Negara.Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara, pajak merupakan salah satu alat pemerataan, pajak merupakan salah satu alat untuk mendorong investasi.Maka sebaiknya mengetahui dasar hukum dalam pajak. 2.1.3.1 Dasar-dasar Hukum Pajak dan Yurisdiksi Pemajakan Dasar hukum Negara telah menempatkan landasan pemungutan pajaknya dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, yang berbunyi sebagai berikut : “ Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-undang “. Menurut Mansyury (2002), hukum pajak merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara. Karena itu hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan yang berkewajiban membayar pajak. Menurut Brotodiharjo (1993), hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Yang termasuk dalam hukum publik adalah hukum tata negara, hukum pidana dan hukum administrasi meskipun ada beberapa ahli antara lain Adriani (1949)dalam Dianasari (2013), yang menghendaki agar hukum pajak diberi tempat tersendiri di samping hukum administrasi karena hukum pajak mempunyai tugas lain yang berbeda dengan hukum administrasi. Menurut Haula (2011), dalam Buku Pengantar Ilmu Pajak, Hukum pajak adalah keseluruhan peraturan yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan badan untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada masyarakat melalui kas Negara. Hukum pajak memuat pula unsur hukum tata negara, hukum pidana, dan acara pidananya.
Yurisdiksi pemajakan yang dianut suatu Negara akan mempengaruhi perlakuan perpajakan terhadap subjek dan objek luar negeri. Yurisdiksi pemajakan menurut Owen dan Ongwamuhana sebagaimana dikutip oleh Gunadi (1997), adalah kewenangan suatu Negara merumuskan dan melakukan ketentuan perpajakan. Menurut Martha (1989), terdapat empat teori justifikasi legal hak pemajakan suatu negara, yaitu : 1.
Teori Realistis atau Empiris, menyatakan bahwa yurisdiksi setara dengan kewenangan fisik, (physical power), yaitu kewenangan untuk melaksanakan yurisdiksi terhadap orang dan harta yang berada dalam wilayah kekuasaan Negara yang bersangkutan. Namun secara empiris, yurisdiksi pemajakan bukanlah semata karena kewenangan fisik, tetapi berdasarkan ketentuan perundangan dan meluas sampai kepada orang yang secara fisik berada diluar kewenangan administrasi pengenaan pajak.
2.
Teori Etis atau Retributif, menyatakan bahwa pemajakan merupakan kontraprestasi (return) atas manfaat dan kemudahan yang diperoleh dari Negara. Teori ini pada dasarnya lebih menekankan kepada manfaat ekonomis (economic allegiance) sebagai justifikasi pemajakan, dengan mendasarkan pada asumsi bahwa keberadaan Negara adalah masalah esensial politis.
3.
Teori Kontraktual, menyatakan bahwa pemajakan sepertinya merupakan pembayaran atas barang dan jasa yang diterima dari Negara pemungut pajak berdasarkan anggapan adanya kontrak (perjanjian tak tertulis) antara pemegang yurisdiksi pemajakan dengan subjek pajak. Namun, dalam berbagai hal teori tersebut kurang tepat sehubungan dengan adanya konsensus atau kesepakatan dari kedua pihak sehingga merupakan penyimpanan dari kebebasan atau kesukarelaan salah satu dari kedua pihak dalam perjanjian kontrak tersebut.
4.
Teori Soverenitas, menyatakan bahwa pemajakan adalah suatu bentuk pelaksanaan dari yurisdiksi dan yurisdiksi merupakan atribut (kelengkapan) dari soverenitas. Sumber dari hak pemajakan (taxing right) suatu Negara berasal dari soverenitas (kedaulatan) Negara tersebut. Sebagai kebutuhan historis akan adanya suatu Negara, hak dan kewajiban utama suatu Negara adalah untukmengamankan dan melestarikan keberadaannya. Untuk keperluan itu, negara mempunyai hak untuk meminta sesuatu atau kontribusi dari siapa saja yang berada dibawah kewenangan hukumnya. Dengan kata lain, berbeda dengan teori etis atau retributif, teori soverenitas cenderung memberikan
justifikasi
pemajakan
berdasarkan
keterkaitan
politis
(political
allegiance). Sistem pajak di Indonesia juga membangunyurisdiksi pemajakannya berdasarkan dua kaitan (pertalian) fiskal, yaitu subjektif dan objektif. 2.1.3.2 Asas-asas Pemungutan Pajak Dalam pemungutan suatu pajak, terdapat asas-asas atau prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam sistem pemungutan pajak tersebut.Mansury (2002), menyatakan bahwa dari pengalaman ternyata, bahwa apabila tidak setiap ketentuan rancangan undang-undang pada saat penyusunannya selalu diuji apakah sejalan tidaknya dengan tujuan dan asas yang harus dipegang teguh, ketentuan tersebut mudah sekali mengatur sesuatu yang sebenarnya tidak sejalan dengan asas yang harus dipegang teguh. Banyak pendapat ahli yang mengemukakan tentang asas-asas perpajakan apa saja yang harus ditegakkan dalam membangun suatu sistem perpajakan. Diantara pendapat para ahli tersebut, yang paling terkenal adalah four maxims dari Adam Smith.Teori Klasik tentang sistem perpajakan yang baik dimulai sejak Adam Smith dalam bukunya ”The Wealth of Nations” (Waluyo 2006), yang menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada :
A.
Equality Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima.Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.
B.
Certainty Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang.Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.
C.
Convenience Kapan wajib pajak itu harus membayar sebaiknya sesuai dengan saat yang tidak menyulitkan wajib pajak sebagai contoh pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut pay as you earn.
D.
Economy Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.Azas keadilan dalam sistem perpajakan telah banyak didiskusikan secara luas, dan hal ini merupakan bagian terpenting dalam mengevaluasi setiap pengajuan dalam pembuatan kebijakan perpajakan. Musgrave (1989), memberikan pandangan yang adil tentang distribusi beban pajak,
beban administrasi dan pengaruh insentif pajak terhadap penerimaan pajak. Diantara keempat azas diatas, Musgrave juga menekankan pada tiga azas lainnya, yaitu : azas netralitas (neutrality), azas perbaikan (reformation), dan azas kestabilan dan pertumbuhan
(growth and stability). Sedangkan Dora Hancock (1997) dalam bukunya taxation : policy and practice. Dalam Reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah Indonesia pada tahun 1984, ditetapkan enam sasaran utama, yaitu : 1.
Penerimaan Negara dari sektor perpajakan menjadi bagian dari penerimaan Negara yang mandiri dalam rangka pembiayaan pembangunan nasional.
2.
Pemerataan dalam pengenaan pajak dan keadilan dalam pembebanan pajak.
3.
Menjamin adanya kepastian.
4.
Sederhana.
5.
Menutup peluang penghindaran pajak dan/atau penyelundupan pajak oleh wajib pajak dan penyalahgunaan wewenang oleh petugas pajak.
6.
Memberikan dampak positif dalam bidang ekonomi. Dasar pijakan penentuan sasaran-sasaran reformasi tersebut tidak lain adalah asas-
asas
perpajakan
yaitu
Revenue
productivity,
Equity/equality
dan
Ease
of
administrasition.Sebagai dasar berpijak, sudah seharusnya ketiga asas-asas perpajakan itu dipegang teguh dan dijaga keseimbangannya agar tercapai sistem perpajakan yang baik. Dengan demikian, bila digambarkan secara sederhana sistem perpajakan yang baik (ideal) adalah seperti sebuah segitiga sama sisi. Pada perkembangan di tingkat implementasi, tampaknya keseimbangan tersebut tidak lagi terjaga, sering kali karena alasan kepentingan (penerimaan) Negara. Menurut Brotodiharjo (1993), ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu: 1.
Teori Asuransi, menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan
harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaranpremi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi. 2.
Teori Kepentingan, menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang miskin justru dibebaskan dari beban pajak. Cara Pemungutan Pajak Dalam memungut pajak dikenal ada tiga sistem pemungutan
Mardiasmo (2001), yaitu : 1.
Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
2.
Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3.
With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang terhadap wajib pajak. Sedangkan Tjahjono dan Husein (2000), mengutarakan bahwa pemungutan pajak
dilakukan berdasarkan tiga stelsel, yaitu :
1.
Stelsel Nyata (riil stelsel) adalah pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui sehingga cenderung lebih realistis tapi pengenaan pajak tidak bisa pada saat langsung, jadi pengenaannya baru bisa dilakukan pada akhir periode.
2.
Stelsel Anggapan (fictive stelsel) adalah pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Pada sistem ini pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa menunggu akhir tahun jadi terkesan agak ringan sehingga lebih meringankan wajib pajak. Di lain sisi bila pajak dapat dibayarkan pada akhir tahun adanya kecenderungan bahwa pajak tidak dibayar berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.
3.
Stelsel Campuran (accrual stelsel) adalah kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila dalam suatu tahun didapat bahwa pajak lebih besar dari anggapan maka wajib pajak harus menambah, bila pada kenyataannya yang dibayar terlampau besar maka wajib pajak bisa meminta pengembalian kelebihan. Dari penjelasan diatas, di Indonesia pada umumnya menggunakan metode stelsel
campuran dengan sistem self assessment, yaitu wajib pajak memeperhitungkan sendiri besarnya kewajiban perpajakan, dimana pada akhir tahun apabila terdapat kekurangan, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut dengan media yang dapat digunakan, sedangkan apabila pajak yang telah disetor wajib pajak melebihi dari yang seharusnya, maka wajib pajak dapat mengajukan pengembalian dengan sarana restitusi.
2.1.4
Pajak Bumi Bangunan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) didasarkan pada Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 3569). Undang-Undang 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 yang berkaitan dengan peraturan pelaksanaan mengenai Perdesaan dan Perkotaan masih tetap berlaku sampai tanggal 31 Desember 2013, sepanjang belum ada Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang berkaitan dengan Perdesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menurut Dianasari (2013), adalah merupakan pajak yang bersifat objektif yang artinya bahwa besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objeknya yaitu bumi (tanah) dan/atau bangunan.Kondisi dan keadaan dari subjek pajaknya (siapa yang menjadi penanggung atau pembayar pajak bumi dan bangunan) tidak ikut dalam menentukan besarnya pajak terutang. Oleh karena itu pajak ini disebut pajak objektif. Menurut Mardiasmo(2006), dalam kaitannya dengan pajak bumi dan bangunan ada 4 (empat) asas utama yang harus diperhatikan, yaitu: 1.
Memberikan kemudahan dan kesederhanaan, dengan pengertian mudah dimengerti dan dapat dilaksanakan.
2.
Adil, dalam arti keadilan vertikal maupun horizontal dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan yang disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak. Yang dimaksud dengan
keadaan horizontal adalah pembayar pajak dengan keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama besarnya. Sedangkan keadaan vertikal adalah pembayar pajak yang lebih besar kemampuannya harus dibebani pajak yang lebih besar pula. 3.
Mempunyai kepastian hukum, dengan pengertian bahwa pengenaan pajak bumi dan bangunan diatur dengan Undang-undang dan peraturan atau ketentuan pemerintah, sehingga mempunyai kekuatan dan kepastian hukum.
4.
Menghindari pajak berganda, pengenaan pajak bumi dan bangunan tidak terjadi dua kali atau lebih atas suatu obyek pajak yang sama. pajak bumi dan bangunan dikenakan atas Objek Pajak berupa Bumi dan / atau bangunan yang dimiliki atau dimanfaatkan oleh orang pribadi. Yang dimaksud dengan Bumi dalam Undang-undang No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah permukaan bumi dan tubuh yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawarawa, tambak, pengairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Yang dimaksud bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan. Pajak bumi dan bangunan di kota Medan merupakan bagian dari kegiatan unit satuan
kerja Dinas Pendapatan Kota Medan dengan tugas pokoknya yang mengelola bidang penerimaan/pendapatan daerah. Dasar hukum pajak bumi dan bangunan adalah Perda Kota Medan No 3 Tahun 2011. Dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan ini menggunakan sistem pemungutan official assessment.official assessment merupakan suatu sitem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang yang harus dibayarkan oleh pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan
menunggu penetapan pajak oleh pemerintah, kemudian membayar pajak yang terutang sesuai dengan besarnya ketetapan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Asas pajak bumi dan bangunan adalah : 1.
Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.
2.
Adanya kepastian hukum.
3.
Mudah dimengerti dan adil.
4.
Menghindari pajak berganda. Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajakkebendaan atas bumi dan bangunan
dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atau badan secara nyata : 1.
Mempunyai hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau
2.
Memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
2.1.4.1 Tata Cara Pembayaran PBB Wajib pajak yang telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dari Dinas Pendapatan atau disampaikan lewat Pemerintah Daerah harus melunasinya tepat waktu pada tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Dinas Pendapatan. Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang terhitung dari saat jatu tempo sampai saat pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
2.1.5
Penjelasan Variabel-variabel Penelitian
2.1.5.1 Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Arum (2012), pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak Jatmiko (2006). Beberapa penelitian sebelumnya juga telah menjelaskan mengenai pentingnya pelayanan fiskus.Karanta et al(2000) dalam Suryadi(2006), menekankan pada pentingnya kualitas aparat (SDM) perpajakan dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Forest dan Sheffrin (2002) yang dikutip oleh Suryadi (2006), meneliti pentingnya sistem perpajakan yang simplifying. Hal ini karena kompleksitas dari sistem perpajakan akan berpengaruh pada ketidakpatuhan wajib pajak, meskipun sistem perpajakan yang sederhana juga tidak menjamin wajib pajak akan patuh Suryadi (2006). Menurut Elisyah (2014), pelayanan adalah suatu cara yang dilakukan untuk membantu atau mengurus segala keperluan yang dibutuhkan seseorang. Menurut Boediono (2003), pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Pelayanan perpajakan dapat diartikan sebagai cara atau tindakan yang dilakukan untuk membantu atau memenuhi kebutuhan wajib pajak dalam hal perpajakan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar kewajiban pajaknya adalah kualitas pelayanan yang diterimanya.Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum.Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang
memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak menurut Supadmi (2009). Ada lima dimensi pelayanan yang sering digunakan untuk menilai kualitas pelayanan menurut Parasuraman (1988), yaitu : a.
Tangibles (bukti fisik) yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal meliputi fasilitas fisik, perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan (teknologi), serta penampilan pegawainya.
b.
Reliability (keandalan) yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya.
c.
Responsiveness (ketanggapan) yaitu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas.
d.
Assurance (jaminan) yaitu pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan.
e.
Emphaty (perhatian) yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginannya. Petugas pajak (fiskus) memiliki peranan yang sangat penting sebagai penyedia
pelayanan perpajakan.Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Terkait dimensi pelayanan yang dikemukakan oleh Parasuraman (1988), pelayanan perpajakan dalam hal ini dapat berupa kemudahan dalam akses pembayaran, penetapan SPPT yang adil, ketanggapan fiskus terhadap keberatan wajib pajak, adanya penyuluhan yang diberikan kepada wajib pajak, dan pelayanan perpajakan yang baik dan cepat.
Dengan memberikan pelayanan yang berkualitas maka wajib pajak akan senang dan patuh dalam membayar pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suyatmin (2004), Fraternesi (2002), dan Kahono (2003) yang mengungkapkan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Oleh karena itu, variabel pelayanan perpajakan relevan digunakan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini. Dalam pelayanan harus adanya sarana dan prasarana yang cukup, agar menjadi penunjang bagi terlaksananya penerimaan pajak bumi dan bangunan yang baik terutama adalah : 1.
Menyiapkan database dan teknologi agar administrasi penyimpanan data dapat tersimpan baik.
2.
Peralatan kantor untuk administrasi dan arsip yang baik.
3.
Kepustakaan yang memadai melaksanakan pelayanan informasi pajak.
4.
Ruangan-ruangan yang cukup untuk seluruh kegiatan pelayanan pajak baik gudang, ruang administrasi, maupun arsip.
5.
Penerangan, sarana air. Sarana dan prasarana merupakan bagian dari kebutuhan wajib pajak.Agar pelayanan
memiliki kualitas dan memberikan kepuasan kepada wajib pajak, maka Dinas Pendapatan harus memperhatikan berbagai dimensi yang dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas pelayanannya yang menjadi kebutuhan wajib pajak. Dalam hal pelayanan ini diperlukan juga kepatuhan akan mekanisme pemungutan yang mana terdiri dari : 1.
Penyampaian SPPT.
2.
Pembayaran pajak terhutang. Pada dasarnya pembayaran pajak bumi dan bangunan dapat dilakukan oleh setiap wajib pajak melalui 3 (tiga) cara sebagi berikut : 1. Pembayaran langsung ke Bank tempat pembayaran. 2. Pembayaran menggunakan mekanisme pengiriman uang/transfer. 3. Pembayaran pajak bumi dan bangunan melalui petugas pemungut atau pemerintah daerah (dalam hal ini bertindak kelurahan menunjuk kepala lingkungan). 4. Pengajuan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding. Pelayanan perpajakan akan tercipta dengan adanya mutu dari pelayanan. Mutu
pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalaminteraksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik,dan menyediakan kepuasan pelanggan. Dalam kamus besar bahasa Indonesiadijelaskan pelayanan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain. Sedangkanmelayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukanseseorang. Kep.MenPan No. 81/93 menyatakan bahwa pelayanan umumadalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah,BUMN/BUMD, dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan atauperaturan perundang-undangan yang berlaku.Pelayanan merupakan serangkaian kegiatan, karena itu pelayanan jugamerupakan suatu proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutindan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan orang dalammasyarakat. Pada prinsipnya pelayanan yang baik harus memuat beberapaaspek, antara lain : 1.
Keterbukaan, yaitu adanya informasi pelayanan yang berupa loketinformasi yang dimilikinya dan terpampang dengan jelas.
2.
Kesederhanaan, yaitu mencakup prosedur pelayanan dan persyaratanpelayanan.
3.
Kepastian, yaitu menyangkut informasi waktu, biaya dan petugaspelayanan yang jelas.
4.
Keadilan, yaitu memberi perhatian yang sama terhadap pelanggantanpa adanya diskriminasi yang dapat dilihat dari materi ataukedekatan seseorang.
5.
Keamanan dan kenyamanan hasil produk pelayanan.
6.
Perilaku petugas pelayanan menyenangkan pelanggan.Pentingnya kualitas aparat (SDM) perpajakan dalam memberikanpelayanan kepada wajib pajak. All in all a good job berarti aparat pajak harusbenar-benar mampu dan ahli pada semua keahlian dibidangnya masing-masing. Menurut pendapat Dianasari (2013) pelayanan dan bantuan wajib pajak harus dapat
berkembang dan meningkatkan pelayan terhadap wajib pajak, dan harus merupakan kebijakan-kebijakan yang saling melengkapi. Para petugas pada instansi pajak, hendaknya dilatih untuk memahami bahwa wajib pajak bukanlah merupakan lawan akan tetapi lebih merupakan anggota masyarakat yang perlu ditolong dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya atau dengan perkataan lain, rasa hormat-menghormati dan respek hendaknya muncul dari kedua belah pihak. Dari sudut pandang lain, hal ini mempunyai nilai tambah untuk tidak membiarkan adanya dalih bagi pembayar pajak untuk tidak membayar pajak dan hal ini berarti pula bahwa tidak cukup kalau hanya meminta kepada pembayar pajak agar mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan, akan tetapi sesungguhnya instansi pajak pun bertugas bertanggung jawab atas segala pemberian informasi yang diperlukan dan petugas pajak harus siap setiap saat untuk membantu para pembayar pajak mengisi Surat pemberitahuan dan lain-lain yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan.
2.1.5.2 Sanksi Sanksi adalah denda yang diberikan terhadap wajib pajak karena telah melanggar ketetapan jangka waktu yang telah diberikan. Menurut Arum (2012), sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan ramburambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan Mardiasmo (2006) dalam Muliari dan Setiawan (2010). Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator Yadnyana (2009) dalam Muliari dan Setiawan (2010) sebagai berikut : a.
Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
b.
Sanksi adminstrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
c.
Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.
d.
Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
e.
Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan. Selama ini ada anggapan umum dalam masyarakat bahwa akan dikenakan sanksi
perpajakan hanya bila tidak membayar pajak. Padahal, dalam kenyataannya banyak hal yang membuat masyarakat atau wajib pajak terkena sanksi perpajakan, baik itu berupa sanksi administrasi (bunga, denda, dan kenaikan) maupun sanksi pidana.Secara konvensional, terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi positif dan sanksi negatif.Sanksi positif merupakan
suatu imbalan, sedangkan sanksi negatif merupakan suatu hukuman Soekanto (1988) dalam Ilyas dan Burton (2010).Namun pemberian imbalan apabila wajib pajak patuh dan telah memasukan Surat Pemberitahuan tepat pada waktunya belum diperhatikan.Saat ini Dirjen Pajak masih berfokus pada pemberian sanksi negatif dalam menuntut wajib pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakan. Apabila dikaitkan dengan UU Perpajakan yang berlaku, menurut Ilyas dan Burton (2010) terdapat empat hal yang diharapkan atau dituntut dari para wajib pajak, yaitu : 1.
Dituntut kepatuhan (compliance) wajib pajak dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh.
2.
Dituntut tanggung jawab (responsibility) wajib pajak dalam menyampaikan atau memasukan Surat Pemberitahuan tepat waktu sesuai Pasal 3 Undang-undang Nomor 6/1983.
3.
Dituntut kejujuran (honesty) wajib pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
4.
Memberikan sanksi (law enforcement) yang lebih berat kepada wajib pajak yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku. Dari keempat hal di atas, paling efektif menurut Ilyas dan Burton (2010) adalah
dengan menerapkan sanksi (law enforcement) tanpa pandang bulu dan dilaksanakan secara konsekuen. Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya Jatmiko (2006). Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
Menurut Elisyah (2014), sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar perauran. Sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat karena melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun tidak. Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2009), merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.Ada 2 (dua) jenis sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.Sanksi administrasi meupakan pembayaran kerugan kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi menurut Mardiasmo (2009). Sanksi administrasi yang paling banyak diterapkan adalah dengan denda, yaitu sebesar 2% (dua persen) dari pokok ketetapan pajak terutangnya pada tahun yang bersangkutan.Denda pajak bumi dan bangunan ini diberlakukan jika wajib pajak tidak membayar pajak terutang pada saat jatuh tempo atau kurang dibayar, terhitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 pasal 174, sanksi pidana dapat dikenakan pada wajib pajak dengan ketentuan sebagai berikut : 1.
Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. 2.
Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pengenaan sanksi perpajakan oleh wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya
kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Menurut Suyatmin (2004) masyarakat akan mematuhi pembayaran pajak bumi dan bangunan bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar oleh wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak bumi dan bangunan untuk melunasinya. Oleh sebab itu, sanksi pajak diduga akan berpengaruh terhadap tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 2.1.5.3 Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti menurut Mardiasmo (2009). Penentuan luas tanah, luas bangunan, dan jenis bangunan adalah hak wajib pajak bumi dan bangunan. Namun fiskus dapat mengoreksinya berdasarkan bukti-bukti sah yang
diperoleh fiskus dari sumber lain. Fiskus berhak menetapkan Nilai Jual Objek Pajaknya.Penetapan NJOP ini berdasarkan informasi yang didapat dari Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), aparat pemerintah daerah setempat, dan dari kegiatan pemerintah untuk mecari data tersebut ke lapangan. Penetapan NJOP harus penuh keadilan karena semakin tinggi NJOP maka semakin tinggi pula jumlah pajak PBB yang harus dibayarkan.Hal ini dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena ada kecenderungan wajib pajak tidak sanggup membayar pajaknya. Selain itu, dalam penelitian Fraternesi (2002), apabila tanah dan rumah yang dianggap wajib pajak sama ukuran dan konstruksinya, tetapi penetapan pajaknya berbeda maka mereka merasa keberatan. Perbedaan perhitungan NJOP antara fiskus dan wajib pajak ini dapat menyebabkan penundaan pembayaran pajak oleh wajib pajak.Oleh karena itu, variabel NJOP dianggap perlu untuk digunakan dalam penelitian ini. 2.1.5.4 Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Elisyah (2014), pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang berwujud barangbarang baik lewat indera maupun lewat akal, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seseorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Menurut Noormala (2008) dalam Utomo (2011), semua wajib pajak tanpa tergantung dengan latar belakang pendidikan, mereka setuju bahwa pendidikan pajak membantu meningkatkan kepatuhan pajak. Sesorang yang berpendidikan pajak akan mempunyai pengetahuan tentang perpajakan. Adanya pengetahuan perpajakan akan membantu
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh sanksi dan hukuman. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar akan patuh karena mengetahui manfaat membayar pajak tersebut yang pada akhirnya akan mereka nikmati. Penelitian Utomo (2011), menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Untuk itu, pengetahuan perpajakan relevan untuk digunakan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini.Informasi mempunyai manfaat dan peranan yang sangat dominan dalam suatu instansi. Tanpa adanya suatu informasi dalam suatu instansi, para Kepala Dinas tidak dapat bekerja dengan efisien dan efektif. Tanpa tersedianya informasi pun para Kepala Dinas tidak dapat mengambil keputusan dengan cepat dan mencapai tujuan dengan efisien dan efektif. Sehingga bisa dibilang bahwa informasi merupakan sebuah keterangan yang bermanfaat untuk para pengambil keputusan dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Menurut Dianasari (2013), baik program jangka pendek maupun jangka panjang memerlukan dukungan program informasi yang tersebar luas yang meliputi : 1.
Apa yang diperoleh pembayar pajak dari uang pajaknya.
2.
Peranannya sebagai pembayar pajak dalam pembangunan.
3.
Pendidikan bagi anak-anak usia muda di sekolah-sekolah tentang perlunyapajak.
4.
Semua tindakan penerangan lainnya yang perlu untuk meletakkan dasar-dasar bagi diterimanya pajak sebagai suatu keharusan dimasa-masa sekarang dan masa-masa mendatang. Keberhasilan suatu kegiatan tidak lepas dari partisipasi sumber daya manusia, yang
dalam hal ini aparat pemungut pajak sangat penting guna kelancaran jalannya proses
pemungutan pajak bumi dan bangunan. Kualitas dan kuantitas aparat pemungutan pajak tentunya menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap jalannya proses dan keluaran yang akan dihasilkan. Mengenai kualitas dan kuantitas aparat pemungut pajak tentu erat kaitannya dengan pendidikan yg mereka miliki. Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Supeno, Kasi Pembangunan Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai : “Dalam pemungutan PBB, petugas diambil dari kepala lingkungan kelurahan masing-masing daerah atau wilayah. Tidak terlalu ditentukan kepala lingkungan yang mana yang harus melakukan, dilihat dari situasi dan kondisi wilayah kelurahan juga.Kalau bicara soal kualitasnya, biasanya selalu yang terbayang pertama tingkat pendidikannya.Kualitas biasanya berbanding lurus dengan tingkat pendidikan.Disini yang pendidikan tinggi saja masih jarang, jadi kualitas juga seadanya”.Dan menurut peneliti pemanfaatan sumber daya manusia ini termasuk juga di dalamnya petugas pelayanan teknis. Menurut Dianasari (2013), reputasi petugas pajak harus baik mencakup kecakapan teknis, efisien dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil. Maksudnya disini petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak, haruslah berkaliber tinggi, terlatih baik, digaji baik, dan bermoral tinggi. Masyarakat pembayar pajak mengganggap para petugas pajak sebagai golongan elite, kelompok non-politik yang setiap saat akan membantunya pada saat diperlukan serta tidak akan mengelabuinya. Hal ini berarti pula bahwa keputusan instansi pajak betul-betul tidak dapat diubah oleh karena ditelepon atau surat politis. Bagaimana pun juga semua petugas pajak hendaknya menyadari bahwa semua tindakan yang dilakukan serta sikapnya terhadap pembayar pajak dalam rangka pelaksanaan tugasnya, mempunyai pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan secara keseluruhan. Tindakan yang dilakukan para petugas pajak serta sikapnya dalam menghadapi para pembayar pajak, dalam banyak hal melibatkan
“kontak pribadi” yang memerlukan keahlian tersendiri dengan cara-cara pendekatannya, karena antara petugas pajak dan pembayar pajak mempunyai kepentingan yang bertentangan satu sama lain. Menurut Mardikanto (2005), berbagai pemahaman yang terjadi di masyarakat dalam mengartikan penyuluhan, hanya sebatas kegiatan penyampaian informasi, perkunjungan, sosialisasi, tetapi dalam perspektif ilmu penyuluhan memiliki makna yang tidak sesederhana itu.
Sebagai
proses,
maka
kegiatan
penyuluhan
mencakup
kegiatan
edukasi,
diseminasi/penyebarluasan informasi, fasilitasi, konsultasi, supervisi, serta monitoring dan evaluasi. Sedangkan tujuan penyuluhan juga tidak sekedar penyampaian informasi, melainkan sampai dengan terjadinya perubahan perilaku penerimanya. Perubahan tersebut tidak dilakukan melalui pemaksaan, melainkan proses belajar mengajar menurut Mardikanto (2005). 2.1.5.5 Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Kepatuhan pajak bumi dan bangunan adalah sikap yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian pajak bumi dan bangunan. Menurut Julianti (2014), Teori Atribusi, kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal orang tersebut. Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila individu–individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan karena pengaruh internal atau eksternal. Menurut Ikhsan Lubis (2010), perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku
yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena tuntutan situasi atau lingkungan. Penentuan apakah penyebab perilaku secara internal atau eksternal tergantung pada tiga faktor Ikhsan Lubis (2010) yaitu : 1.
Perbedaan (Distinctiveness) perbedaan mengacu pada apakah seorang individu bertindak sama dalam berbagai keadaan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang tidak biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut dan sebaliknya.
2.
Konsensus (consensus) konsesnsus mempertimbangkan bagaimana perilaku seorang individu dibandingkan dengan individu lain pada situasi yang sama. Jika setiap orang yang dihadapkan pada situasi yang sama menanggapi situasi tersebut dengan cara yang sama, kita dapat mengatakan perilaku tersebut menunjukkan konsensus. Ketika konsensus tinggi, satu atribusi eksternal diberikan terhadap perilaku seseorang. Namun, jika perilaku seseorang berbeda dengan orang lain, kita akan menyimpulkan penyebab perilaku individu adalah internal.
3.
Konsistensi (consistency) seorang pengamat melihat konsistensi pada tindakan yang di ulangi sepanjang waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab–sebab internal, dan sebaliknya Ikhsan Lubis (2010). Menurut Pratama (2012), kepatuhan pajak dengan adanya kepatuhan maka secara
tidak langsung penerimaan pajak akan berjalan denganlancar karena kepatuahn wajib pajak telah menunjukan bahwa wajib pajak telah melaksanakankewajiban perpajakannya dengan baik.Kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaandimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hakperpajakannya.
Menurut Elisyah (2014) kepatuhan berarti tunduk atau taat pada ajaran atau aturan.Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan.Kepatuhan perpajakan berarti tunduk atau taat terhadap aturan perpajakan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan menurut Gibson (1991) dalam Agus Budiatmanto (1999) sebagaimana yang dikutip oleh Jatmiko (2006), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-undang Perpajakan.Jadi, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-undang Perpajakan. Menurut Simon James et al yang dikutip oleh Gunadi (2005), pengertian kepatuhan pajak (tax compliance) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Nurmantu (2003) dalam Santoso (2008), mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan yang dikatakan oleh Norman D. Nowak merupakan “suatu iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi Devano (2006) dalam Supadmi (2010) sebagai berikut : a.
Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
b.
Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
c.
Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
d.
Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Muliari dan Setiawan (2010) menjelaskan bahwa kriteria wajib pajak patuh menurut
Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 wajib pajak patuh adalah sebagai berikut : a.
Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
b.
Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
c.
Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
d.
Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.
e.
Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal. Kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana masyarakat atau wajib
pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak : 1.
Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2.
Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara subtantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.
Pada umumnya tidak seorangpun yang senang membayar pajak.Namun, kepatuhan membayar pajak harus tetap ditegakkan apabila ingin dipelihara oleh efektifitas pelayanan pemerintah. Menurut Kusumawati (2006) dalam Utomo (2011), faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah : 1.
Faktor pendidikan wajib pajak, yang meliputi pendidikan formal dan pengetahuan wajib pajak.
2.
Faktor pendapatan wajib pajak, yang meliputi besarnya pendapatan bersih wajib pajak dari pekerjaan pokok dan sampingannya, serta jumlah anggota keluarga yang masih harus dibiayai.
3.
Faktor pelayanan aparatur pajak, pelayanan penyampaian informasi, pelayanan pembayaran, maupun pelayanan keberatan dan penyaranan.
4.
Faktor penegakan hukum pajak, yang terdiri dari sanksi-sanksi, keadilan dalam penentuan jumlah pajak yang dipungut, pengawasan dan pemeriksaan.
5.
Faktor sosialisasi, diantaranya pelaksanaan sosialisasi dan media sosialisasi. Kepatuhan membayar pajak adalah masalah kesadaran yang mempengaruhi kemauan
membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki kepatuhan akan membayar pajaknya dengan tepat waktu dan tidak menunggak pembayaran, sedangkan dalam diri wajib pajak yang tidak patuh akan timbul keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, penyelundupan, dan pelalaian pajak yang pada akhirnya menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Menurut Siahaan (2010), kepatuhan masyarakat membayar pajak dapat diukur dari beberapa keadaan berikut : 1.
Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami undang-undang pajak.
2.
Wajib
pajak
mengisi
formulir
mengembalikannya tepat waktu.
pajak
dengan
benar,
lengkap,
jelas,
dan
3.
Wajib pajak menghitung pajak dengan jumlah yang benar.
4.
Wajib pajak membayar pajak dengan benar, dan.
5.
Wajib pajak menyampaikan laporan tepat waktu dengan disertai dokumen yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari perilaku wajib pajak
seperti, membayar dengan tepat waktu, wajib pajak tidak mempunyai tunggakan, wajib pajak membayar PBB sesuai dengan jumlah yang tertera pada SPPT, dan kesediaan wajib pajak memberikan informasi tentang objek pajaknya. 2.1.5.6 Pendapatan Masyarakat Dalam pengertian umum pendapatan adalah hasil pencarian usaha. Budiono (1992:180) mengemukakan bahwa pendapatan adalah hasil dari penjualan faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi. Sedangkan menurut Winardi pendapatan adalah hasil berupa uang atau materi lainnya yang dapat dicapai dari pada penggunaan faktor-faktor produksi.Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu badan usaha dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya, pendapatan juga dapat di definisikan sebagai jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun), pendapatan terdiri dari upah, atau penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari kekayaan seperti sewa, bunga dan deviden, serta pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tujangan sosial atau asuransi pengangguran (Samuelson dan Nordhaus, 1996). Adapun menurut Lipsey pendapatan terbagi dua macam, yaitu pendapatan perorangan dan pendapatan disposable.Pendapatan perorangan adalah pendapatan yang dihasilkan oleh atau dibayarkan kepada perorangan sebelum dikurangi dengan pajak
penghasilan perorangan. Sebagian dari pendapatan perorangan dibayarkan untuk pajak, sebagian ditabung oleh rumah tangga ; yaitu pendapatan perorangan dikurangi dengan pajak penghasilan. Pendapatan disposible merupakan jumlah pendapatan saat ini yang dapat di belanjakan atau ditabung oleh rumah tangga ; yaitu pendapatan perorangan dikurangi dengan pajak penghasilan. Pendapatan adalah penerimaan bersih seseorang, baik berupa uang kontan maupun natura.Pendapatan atau juga disebut juga income dari seorang warga masyarakat adalah hasil “penjualan”nya dari faktor-faktor produksi yang dimilikinya pada sektor produksi. Dan sektor produksi ini”membeli” faktor-faktor produksi tersebut untuk digunakan sebagai input proses produksi dengan harga yang berlaku dipasar faktor produksi. Harga faktor produksi dipasar faktor produksi (seperti halnya juga untuk barang-barang dipasar barang) ditentukan oleh tarik menarik, antara penawaran dan permintaan. Menurut Elisyah (2014), pendapatan merupakan total dari penerimaan (uang dan bukan uang) seseorang atau suatu rumah tangga selama periode tertentu (Raharja dan Manurung, 2006:292). Pendapatan berupa uang merupakan penghasilan yang diterima biasanya sebagai balas jasa, sumber utama gaji atau upah serta lain-lain balas jasa, misalnya dari majikan, pendapatan bersih dari usaha sendiri dan dari pekerjaan bebas. Pendapatan dari penjualan barang yang dipelihara dari halaman rumah, hasil investasi seperti modal tanah, uang pensiun, jaminan sosial serta keuntungan sosial berupa barang merupakan segala penghasilan yang diterimakan dalam bentuk barag dan jasa. Pendapatan wajib pajak merupakan jumlah penghasilan Rupiah yang dihasilkan wajib pajak yang diperoleh dari pekerjaan utama maupun sampingan (Imtikhanah dan Sulistoyowati, 2010). Pendapatan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi dalam
pembayaran pajak bumi dan bangunan. Namun, pendapatan wajib pajak tidaklah mempengaruhi pengenaan besar atau kecilnya pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak objektif yang tidak melihat kondisi wajb pajak. Pendpatan yang merupakan penghasilan dapat dikelompokkan sebagai berikut (Munawir, 2003:48) : 1.
Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari pekerjaan bebas, seperti praktek dokter, notaris, akuntan, aktuaris, pengacara dan sebagainya.
2.
Penghasilan dari usaha dan kegiatan lain.
3.
Penghasilan dari modal yang berupa harta gerak maupun tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha dan lain sebagainya.
4.
Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, hadiah undian atau lotre, pengembalian pajak yang sudah diperhitungkan sebagai biaya, keuntungan dari pengalihan harta, dan lain sebagainya yang tidak termasuk dalam kelompok tersebut diatas. Pada umumnya seseorang yang bekerja dan kemudian menghasilkan uang, secara
naluriah akan mempergunakan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya. Kepentingan untuk pribadi akan dimenangkan oleh masyarakat jika dihadapkan dengan kepentingan negara (misalnya, pembayaran pajak). Keadaan seperti ini menjadi salah satu penyebab terhalangnya kepatuhan masyarakat, sehingga faktor pendapatan dianggap akan berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat membayar pajak, baik positif maupun negatif, Menurut Elisyah (2014). Fraternesi (2002) dalam penelitiannya telah membuktikan bahwa faktor pendapatan mempengaruhi tingkat ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal itu terjadi karena
apa yang dibayarkan oleh wajib pajak untuk pajak bumi dan bangunan bersumber dari penghasilan wajib pajak itu sendiri, sehingga besar kecilnya pendapatan wajib pajak akan mempegaruhi ketaatannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan juga akan berpengaruh pada keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan itu sendiri. Fraternesi mengartikan pendapatan wajib pajak sebagai disposable incomerata-rata perbulan, yang berelemen belanja untuk pangan, papan/rumah, transportasi, pendidikan, listrik, PDAM (air bersih), telepon dan tabungan. Masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan tinggi seharusnya tidak akan memiliki masalahdalam membayar pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya, namun berbeda untuk masyarakat yang memiliki pendapatan rendah. Masyarakat yang pendapatannya rendah bisa mengalami kesulitan dalam membayar pajak karena masih banyaknya kebutuhan ekonomi lain yang harus didahulukan, dibanding dengan membayar kewajibannya. Oleh karena itu, faktor pendapatan wajib pajak diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2.2
Review Peneliti Terdahulu Dalam hal ini peneliti menuliskan beberapa peneliti terdahulu antara lain dari nama
peneliti terdahulu, berasal dari tahun, masalah yang diteliti, variabel yang diamati, metode yang digunakan, hasil penelitian : Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu No. 1.
Nama Peneliti/Tahun Nina Elisyah Siagian, Universitas Sumatera Utara, 2014
2.
Harjati Puspa Arum, Universitas Diponegoro Semarang, 2012
3.
Rully Dwi Seftiawan, Universitas Brawijaya 2009
Judul Penelitian
Variabel Penelitian
Hasil Penelitian
Analisis Sejumlah Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Desa dan Kota Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padangsidimpuan
Variabel Independen : Pelayanan Perpajakan, Sanksi Pajak, NJOP, Kesadaran Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Pendapatan Wajib Pajak Dependen : Kepatuhan.
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap) Analisis Faktor yang Berpengaruh Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Wajib Pajak PBB di Desa Semboro Kabupaten Jember)
Variabel Independen : Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak.
Secara Parsial Pelayanan Perpajakan, Sanksi, Kesadaran Perpajakan, Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan. Pengetahuan Perpajakan, Pendapatan WP Berpengaruh Positif dan Tidak Signifikan Terhadap Kepatuhan. NJOP Berpengaruh Negatif dan Tidak Signifikan. Secara Simultan Semua Variabel Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan. Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Memiliki Pengaruh yang Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Variabel Independen : Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel Dependen : Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Semboro Kabupaten Jember.
Faktor SPPT, Sanksi, Pelayanan Pajak dan Jangka Waktu Berpengaruh Positif dan Signifikan. Berdasarkan Analisa Regresi Berganda Menyatakan Bahwa Pelayanan Pajak Berpengaruh Dominan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB.
No. 4.
Nama Peneliti/Tahun Sulud Kahono, Universitas Diponegoro, 2003
Judul Penelitian
Variabel Penelitian
Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (studi empiris di wilayah KP.PBB Semarang)
Varibel Independen : Sikap Wajib Pajak dan Wajib Pajak. Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak.
Variabel Independen : Sikap Wajib Pajak pada Sanksi Denda, Sikap Wajib Pajak pada Pelayanan Fiskus dan Sikap Wajib Pajak pada Kesadaran Perpajakan. Variabel Dependen :Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel Independen : Penerimaan Pajak. Variabel Dependen : Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak.
5.
Agus Nugroho Jatmiko, Universitas Diponegoro, 2006
Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang).
6.
Fitri Daniati, Universitas Negeri Medan, 2014
Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.
7.
Murni Julianti, Universitas Diponegoro Semarang, 2014
Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari Semarang).
Variabel Independen : Kuliatas Pelayanan dan Pengetahuan WP Tentang Peraturan Perpajakan. Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak.
Hasil Penelitian Secara Umum, Penelitian Menyimpulkan Bahwa Sikap Wajib Pajak Terhadap Pembangunan Daerah, Sikap Wajib Pajak Tentang Sanksi Denda PBB, Sikap Wajib Pajak Terhadap Pelayanan Fiskus, Serta Sikap Wajib Pajak Bahwa Penghindaran PBB Telah Umum, Telah Terbukti Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Semarang. Sikap WP Terhadap Pelaksanaan Sanksi Denda, Sikap WP Terhadap Pelayanan Fiskus dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Perpajakan Memiliki Pengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan WP.
Tidak Ada Pengaruh yang Signifikan antara Jumlah Kepatuhan Wajib Pajak dan Jumlah Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak, Hanya Jumlah Wajib Pajak yang Memiliki Pengaruh Signifikan. Menunjukkan Bahwa Persepsi Wajib Pajak Tentang Kualitas Pelayanan Perpajakan Serta Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak juga Berperan Sebagai Pure Moderator yang Memperkuat Maupun Memperlemah Hubungan Antara Variabel Dependen dan Independen.
BAB III KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN
3.1
KerangkaKonsep Berdasarkan perumusan masalah, landasan teori dan berbagai penelitian terdahulu
yang mendukung, maka kerangka konseptual menunjukkan hubungan antara variabel independen (bebas) dengan variabel dependen (tergantung). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak (Y), sedangkan variabel independen terdiri dari pelayanan pajak bumi dan bangunan (X1), sanksi (X2), NJOP (X3), dan pengetahuan pajak bumi dan bangunan (X4), sedangkan pendapatan masyarakat sebagai pemoderasi (Z). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan pendapatan masyarakat sebagai variabel moderating disajikan pada tahun 2014, dapat digambarkan sebagai berikut : Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (X1)
H1
Sanksi (X2) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
NJOP (X3) Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan (X4)
H2 Pendapatan Masyarakat (Z)
Gambar 3.1 Kerangka Konsep I
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (X1) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Sanksi (X2) H3
NJOP (X3) Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan (X4) Pendapatan Masyarakat (Z) Gambar 3.2 Kerangka Konsep II Menurut Arum (2012), pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu,
mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak Jatmiko (2006). Menurut Arum (2012), sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan ramburambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan Mardiasmo (2006) dalam Muliari dan Setiawan (2010).
Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti menurut Mardiasmo (2009). Menurut Elisyah (2014), pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang berwujud barangbarang baik lewat indera maupun lewat akal, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seseorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Menurut Elisyah (2014), pendapatan merupakan total dari penerimaan (uang dan bukan uang) seseorang atau suatu rumah tangga selama periode tertentu (Raharja dan Manurung, 2006:292). Pendapatan berupa uang merupakan penghasilan yang diterima biasanya sebagai balas jasa, sumber utama gaji atau upah serta lain-lain balas jasa, misalnya dari majikan, pendapatan bersih dari usaha sendiri dan dari pekerjaan bebas. Pendapatan dari penjualan barang yang dipelihara dari halaman rumah, hasil investasi seperti modal tanah, uang pensiun, jaminan sosial serta keuntungan sosial berupa barang merupakan segala penghasilan yang diterimakan dalam bentuk barag dan jasa. Kepatuhan pajak bumi dan bangunan adalah sikap yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian pajak bumi dan bangunan. Menurut Elisyah (2014) kepatuhan berarti tunduk atau taat pada ajaran atau aturan. Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Kepatuhan perpajakan berarti tunduk atau taat terhadap aturan perpajakan.
Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan menurut Gibson (1991) dalam Agus Budiatmanto (1999) sebagaimana yang dikutip oleh Jatmiko (2006), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-undang Perpajakan.
3.2
Hipotesis Penelitian
Hipotesis penelitian adalah : 1=
Pelayanan pajak bumi dan bangunan, sanksi, NJOP, pengetahuan pajak bumi dan bangunan secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2=
Pendapatan masyarakat dapat memoderasi hubungan pelayanan pajak bumi dan bangunan, sanksi, NJOP, pengetahuan pajak bumi dan bangunan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
3=
Pelayanan pajak bumi dan bangunan, sanksi, NJOP, pengetahuan pajak bumi dan bangunan, dan pendapatan masyarakat secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
BAB IV METODOLOGI PENELITIAN
4.1
Jenis Penelitian Jenis penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif (hubungan sebab akibat).
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kemungkinan hubungan sebab akibat yang berdasarkan dari pengamatan terhadap akibat yang ada dan mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu, Suryabratha (2003). 4.2
Lokasi dan Waktu Penelitian Lokasi penelitian di Dinas Pendapatan Kota Medan, Unit Pelayanan Teknis (UPT)
Dinas Pendapatan Kota Medan bagian pajak bumi dan bangunan. Objek penelitiannya adalah jumlah wajib pajak Kota Medan sesuai ketetapan pajak bumi dan bangunan tahun 2014. Penelitian bertempat di21 wilayah Kecamatan yang berada di wilayah Kota Medan yang terdiri dari Kecamatan Medan Marelan, Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan Medan Baru, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Selayang, Kecamatan Medan Tembung, Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan Area, Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Perjuangan dan Kecamatan Medan Tuntungan.
4.3
Populasi dan Sampel Penelitian Populasi didefinisikan sebagai seperangkat unit analisis yang lengkap dan yang
sedang diteliti Sarwono (2006). Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek
atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut Sugiyono (2007). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh jumlah wajib pajak di Kota Medan yang menerima ketetapan pajak bumi dan bangunan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) pada tahun 2014 dan bertempat pada Kota Medan. Melihat luasnya Kota Medan maka perlu dilakukan pembatasan wilayah penelitian.Untuk itu, peneliti mengambil keseluruhan wajib pajak di tiap kecamatan secara purposive yang diharapkan dapat mewakili populasi. Penetapan besarnya sampel menggunakan rumus menurut Slovin, Sugiono (2007), yaitu : n =N______ 1 + N (e)² Keterangan : n
= Ukuran Sampel
N
= Ukuran populasi
e
= Persen kelonggaran ketidak telitian yang masih dapat di tolerir (ditetapkan 10%)
Populasi untuk keseluruhan wajib pajak di 21 Kecamatan Kota Medan pada tahun 2014 sebanyak 467.090 WP. Dengan menggunakan rumus Slovin jumlah sampelnya diperoleh : n=467.090 1 + 467.090 (10%)² = 467.090
4671,90 n = 99,7 dibulatkan menjadi 100 WP Berdasarkan perhitungan, total sampel yang diperoleh adalah sebanyak 100 WP. Pembagian sampel kemudian dilakukan secara proporsional per Kecamatan sesuai dengan jumlah wajib pajaknya. Menurut data pemerintah Kota Medan semua Kecamatan terdapat wajib pajak, sehingga pembagian sampelnya adalah sebagai berikut : Tabel 4.1 Sampel Wajib Pajak Per Kecamatan No
Kecamatan
Populasi
Proporsional
Sampel
1
Medan Marelan
31.072
(31.072: 467.090) x 100
7
2
Medan Polonia
11.949
(11.949: 467.090) x 100
3
3
Medan Maimun
10.681
(10.681: 467.090) x 100
2
4
Medan Baru
9.745
(9.745: 467.090) x 100
2
5
Medan Barat
17.901
(17.901: 467.090) x 100
4
6
Medan Belawan
16.072
(16.072: 467.090) x 100
3
7
Medan Deli
26.449
(26.449: 467.090) x 100
6
8
Medan Labuhan
21.695
(21.695: 467.090) x 100
5
9
Medan Sunggal
28.632
(28.632: 467.090) x 100
6
10
Medan Denai
25.514
(25.514: 467.090) x 100
5
11
Medan Johor
33.530
(33.530: 467.090) x 100
7
12
Medan Selayang
27.161
(27.161: 467.090) x 100
6
13
Medan Tembung
23.311
(23.311: 467.090) x 100
5
14
Medan Amplas
20.722
(20.722: 467.090) x 100
4
15
Medan Helvetia
32.069
(32.069: 467.090) x 100
7
16
Medan Petisah
19.071
(19.071: 467.090) x 100
4
17
Medan Timur
25.071
(25.071: 467.090) x 100
5
18
Medan Area
20.123
(20.123: 467.090) x 100
4
19
Medan Kota
21.035
(21.035: 467.090) x 100
5
20
Medan Perjuangan
17.532
(17.532: 467.090) x 100
4
21
Medan Tuntungan
27.755
(27.755: 467.090) x 100
6
Total
467.090
Sumber : Hasil Penelitian, 2014
100
Dalam menentukan calon responden sebagai sampel, digunakan teknik Accidental sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti didaerah peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang ditemui itu cocok dengan sumber data Sugiyono (2006). Responden yang dimaksudkan dalam penelititian ini adalah wajib pajak PBB yang menerima SPPT. 4.4
Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data menjelaskan bagaimana peneliti memperoleh data
penelitiannya. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan (Field Research). Data diperoleh menggunakan kuisioner, dan kuisioner dirancang oleh peneliti. Variabel pelayanan pajak bumi dan bangunan, sanksi, NJOP, pengetahuan pajak bumi dan bangunan, kepatuhan wajib pajak dan pendapatan masyarakat sebagai variabel pemoderasi yang merupakan pengembangan dari kuisioner peneliti Elisyah (2014). Untuk mengukur setiap jawaban responden digunakan skala likert 5 poin, yaitu mulai angka 5 untuk Sangat Setuju (SS), angka 4 untuk Setuju (S), angka 3 untuk Ragu-ragu (R), angka 2 untuk Tidak Setuju (TS) dan angka I untuk Sangat Tidak Setuju (STS). Data penelitian ini juga diperoleh dengan studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi melalui telaah berbagai literatus yang relevan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dapat diperoleh dari buku, jurnal, tesis, internet, dan lain-lain. Sedangkan studi dokumentasi yatu mengadakan pencatatan langsung terhadap dokumentasi atau arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 4.5
Definisi Operasional dan Metode Pengukuran Variabel Definisi operasional merupakan suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik
yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau mengubah konsep-konsep
yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan yang dapat diujidan ditentukan kebenarannya oleh orang lain (Sarwono, 2006). Definisi operasional diperlukan untuk menjelaskan variabel penelitian, sehingga terdapat kesamaan persepsi terhadap konsep penelitian. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel bebasnya adalah pelayanan pajak bumi dan bangunan, sanksi, NJOP, pengetahuan pajak bumi dan bangunan, dan sebagai variabel pemoderasi pendapatan masyarakat. Definisi operasionalnya dijelaskan sebagai berikut : a.
Pelayanan pajak bumi dan bangunan adalah cara atau kegiatan yang dilakukan petugas pajak dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak. Pelayanan perpajakan diukur dengan skala likert 5 poin yang terdiri dari 5 item pertanyaan.
b.
Sanksi adalah tindakan atau hukuman yang dikenakan kepada wajib pajak karena melakukan pelanggaran, baik yang disengaja ataupun tidak. Variabel sanksi pajak diukur dengan menggunakan skala likert 4 poin yang terdiri dari 4 item pertanyaan.
c.
Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata dari objek pajak yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan pajak. Variabel NJOP diukur dengan skala likert 5 poin yang terdiri dari 4 pertanyaan.
d.
Pengetahuan pajak bumi dan bangunan adalah kemampuan wajib pajak untuk mengetahui dan memahami aturan-aturan dibidang perpajakan (khusus pajak bumi dan bangunan). Variabel pengetahuan perpajakan diukur dengan skala likert 5 poin yang terdiri dari 6 pertanyaan.
e.
Kepatuhan pajak bumi dan bangunan adalah sikap taat masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, terutama dalam hal pembayaran pajak bumi dan bangunan.
Variabel kepatuhan diukur dengan skala likert 5 poin yang terdiri atas 5 item pertanyaan. f.
Pendapatan masyarakat adalah besarnya jumlah penghasilan uang wajib pajak baik dari pekerjaan pokok maupun pekerjaan sampingannya selama satu bulan. Variabel pendapatan dapat diukur dalam Rupiah perbulan yang dikategorikan dengan skala likert 5 kelas interval. Tabel berikut menjelaskan operasional variabel penelitian, pengukuran dan indikator
pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini secara ringkas. Tabel 4.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel No. Variabel 1. Pelayanan pajak bumi dan bangunan (X1)
Tabel 4.2 Lanjutan 2.
Sanksi pajak (X2)
3.
NJOP (X3)
4.
Pengetahuan pajak bumi dan bangunan (X4)
Definisi Cara petugas pajak untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan Tindakan atau hukuman yang dikenakan kepada wajib pajak karena melakukan pelanggaran Harga rata-rata dari objek pajak yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan
Indikator Pertanyaan Pengukuran 1. Tempat pembayaran Skala likert 2. Pelayanan 3. Besarnya pajak bumi dan banguan terutang 4. Penyelesaian permohonan 5. Penyuluhan 1. Sanksi dan denda Skala likert 2. Denda 2% tiap bulan 3. Sanksi memberatkan 4. Keterlambatan
Kemampuan wajib pajak untuk mengetahui dan memahami aturanaturan dibidang perpajakan
1. 2.
1. 2. 3.
4.
3. 4. 5.
Petugas adil Skala likert Penetapan NJOP Perhitungan NJOP tidak sesuai dan menunda pembayaran NJOPTKP Kota Medan Rp.15.000.000 Iuran Skala likert Tata cara mendaftarkan diri Tata cara pembayaran Tarif Dasar pengenaan pajak bumi dan
6.
5.
Kepatuhan pajak bumi dan bangunan (Y)
Ketaatan masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan
1. dalam 2. 3. 4.
6.
Pendapatan masyarakat (Z)
5. Jumlah pengahsilan 1. uang wajib pajak dari pekerjaan pokok maupun pekerjaan sampingan
bangunan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Tunggakan pajak Skala likert bumi dan bangunan Tepat waktu Membayar pajak bumi dan bangunan Tidak membayar dikenakan sanksi Infomasi Upah, gaji dan Skala likert keuntungan tiap bulan
Sumber: Elisyah (2014)
4.6
Metode Analisis Data Analisis data diperlukan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis
yang telah diajukan. Penelitian ini adalah penelitian statistik induktif berusaha membuat berbagai inferensi terhadap sekumpulan data yang berasal dari suatu sampel. Tindakan inferensi tersebut seperti melakukan perkiraan besaran populasi, uji hipotesis, peramalan, dan dilaksanakan dengan pendekatan menurut sifat data kualitatif. Data yang tidak berbentuk angka. Untuk itu, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda yang pengolahannya menggunakan alat bantu program SPSS versi 16. Hair et al. (1988) dalam Jatmiko (2006) menyatakan bahwa regresi berganda merupakan teknik statistik untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. Model analisis data yag digunakan untuk menguji hipotesis pertama adalah regresi linier berganda, dan hipotesis kedua dengan menggunakan uji residual. Berdasarkan hipotesis yang diajukan, maka model penelitian ini adalah :
1.
Untuk melihat pengaruh pelayanan pajak bumi dan bangunan, sanksi, NJOP, dan pengetahuan pajak bumi dan bangunan terhadap kepatuhan wajib pajak digunakan model sebagai berikut : Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + ei Keterangan : Y = Kepatuhan Wajib Pajak X1 = Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan X2 = Sanksi X3 = NJOP X4 = Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan α = Konstanta β1–β4 = Koefisien Regresi ei = Error Estimasi
2.
Untuk melihat pengaruh pelayanan pajak bumi dan bangunan, sanksi, NJOP, dan pengetahuan pajak bumi dan bangunan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pendapatan sebagai variabel moderating digunakan model sebagai berikut : Z = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + ei Keterangan : Z = Pendapatan Masyarakat X1 = Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan X2 = Sanksi X3 = NJOP X4 = Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan α = Konstanta β1–β4 = Koefisien Regresi ei = Error Estimasi | e | = α + b1 Y Keterangan : |e| Α Y
3.
= Absolut Residual = Konstanta = Kepatuhan Wajib Pajak
Untuk melihat pengaruh pelayanan pajak bumi dan bangunan, sanksi, NJOP, pengetahuan pajak bumi dan bangunan, dan pendapatan masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak digunakan model sebagai berikut :
Y = α + β1X1 +β2X2 +β3X3 +β4X4 +βZ+ ei Keterangan : Y = Kepatuhan Wajib Pajak X1 = Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan X2 = Sanksi X3 = NJOP X4 = Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan Z = Pendapatan Masyarakat α = Konstanta β1–β4 = Koefisien Regresi ei = Error Estimasi
4.6.1
Uji Kualitas Data
4.6.1.1 Uji Validitas Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut (Ghozali, 2013). Untuk mengetahui apakah suatu sistem item valid atau gugur dapat dilakukan dengan mengkorelasikan skor masingmasing butir pertanyaan terhadap skor variabel. Pengujian validitas dalam penelitian ini dengan cara melihat nilai Corrected Item-Total Correlation (r hitung) dari butir pertanyaan pada setiap variabel. Jika nilainya > 0,30 dan positif, maka dikatakan valid. Kriteria penilaiannya juga berdasarkan perbandingan dengan menggunakan nilai Sig 2-Tailed. Jika sig. (2-tailed) < 0,05 maka item dinyatakan valid dan sebaliknya. 4.6.1.2 Uji Reliabilitas Reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Suatu kuisioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013). Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara one shot (pengukuran sekali saja). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach‘s Alpha > 0,70.
4.6.2
Uji Asumsi Klasik Pengujian gejala asumsi klasik dilakukan agar hasil analisis regresi berganda
memenuhi kriteria Blue (Best, Liniear, Unbiased, Estimator). Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas data, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. 4.6.2.1 Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data penelitian yang dilakukan memiliki distribusi yang normal atau tidak. Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data atau uji asumsi klasik artinya sebelum melakukan analisis sesungguhnya, data penelitian harus diuji kenormalan distribusinya. Cara melakukan uji normalitas melalui Kolmogorov Smirnov (K-S) yang tersedia pada SPSS versi 16. Kolmogorov Smirnov adalah dengan membandingkan distribusi data (yang akan diuji normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk Z-Score dan diasumsikan normal. Jadi sebenarnya uji Kolmogorov Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Jika kesimpulan memberikan hasil yang tidak normal, maka tidak bisa menentukan transformasi seperti yang digunakan untuk normalisasi. Jadi gunakan plot grafik atau Skewness dan Kurtosis sehingga transformasi tepat untuk digunakan. Menurut Singgih (2002:393), dasar pengambilan keputusan pada uji Kolmogorov Smirnov dapat dilakukan berdasarkan nilai probabilitas (significane), yaitu : Jika nilai probabilitas > 0,05 maka distribusi dari data adalah normal Jika nilai probabilias ≤ 0,05 maka distribusi dari data adalah tidak normal 4.6.2.2 Uji Multikolinieritas Uji multikolinearitas betujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Sebuah model regresi dikatakan terkena
multikolinieritas apabila terjadi hubungan linier yang sempurna diantara beberapa atau semua variabel independen dari model regresi tersebut. Uji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerancedan Variance Inflating Factor (VIF). Batas dari VIF adalah 10 dan nilai tolerance value adalah 0,1. Suatu model regresi yang bebas dari multikolinieritas adalah jika mempunyai nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolenrance value diatas 0,1 (Ghozali:2006). Bila ada variabel independen yang terkena multikolinieritas, maka penanggulangannya salah satu variabel tersebut dikeluarkan dari model. 4.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variancedari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2006:105). Dalam
penelitian
ini,
uji
yang
digunakan
untuk
mendeteksi
gejala
Heteroskedastisitas dengan dua cara, yaitu menggunakan Uji Glejser dan Uji Grafik Plot. Dalam Uji Glejser, model regresi linier yang digunakan diregresikan untuk mendapatkan nilai residualnya. Kemudian nilai residual tersebut diabsolutkan dan dilakukan regresi dengan semua variabel independen. Apabila variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen nilai absolute secara signifikan pada tingkat kepercayaan di atas 5% (sig > 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. Sedangkan Uji Grafik Plot dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan nilai residualnya (SRESID). Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali:2006).
4.6.3
Uji Hipotesis Penelitian Uji hipotesis berupa uji perbedaan antara nilai sampel dengan populasi atau nilai data
yang diteliti dengan nilai ekspektasi (hipotesis) peneliti (Erlina, 2008). Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan koefesien Determinasi (R2), uji F, uji t dan uji residual (moderating). 4.6.3.1 Koefesien Determinasi (R2) Mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefesien determinasi adalah antara nol dan satu.Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghazali, 2012). 4.6.3.2 Uji F Uji Statistik F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terdahap variabel dependen. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji F adalah : Ha: β ≠ 0, maka mekanisme pelayanan, sanksi, NJOP dan pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan secara simultan. Kriteria pengujian : P Value (Sig) < 0,05 = Ha dapat diterima P Value (Sig) > 0,05 = Ha tidak dapat diterima
4.6.3.3 Uji t
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual atau parsial dapat menerangkan variasi variabel terikat. Adapun langkahlangkah dalam pengambilan keputusan untuk uji t adalah: Ha : β ≠ 0, maka mekanisme pelayanan, sanksi, NJOP dan pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan secara parsial. Kriteria pengujian : P Value (Sig) < 0,05 = Ha dapat diterima. P Value (Sig) > 0,05 = Ha tidak dapat diterima. 4.6.3.4 Uji Residual Pengujian variabel moderating dengan uji residual digunakan untuk mengatasi kecenderungan akan terjadi multikolinieritas yang tinggi antar variabel independen (Ghozali, 2012). Uji residual menguji pengaruh deviasi dari suatu model regresi dengan melihat Lack of Fit (ketidakcocokan) yang ditunjukkan oleh nilai residual. Adapun langkahlangkah dalam pengambilan keputusan untuk uji residual adalah : Ha : β ≠ 0, maka pendapatan mampu memoderasi hubungan mekanisme pelayanan, sanksi, NJOP dan pengetahuan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Kriteria uji residual adalah P Value (Sig) < 0,05 dan nilai Koefisien parameternya negatif , maka dapat memoderasi. Tetapi, apabila P Value (Sig) > 0,05 dan nilai koefisien parameternya positif, maka tidak dapat memoderasi.
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini menganalisis pengaruh pelayanan pajak bumi dan bangunan, sanksi, NJOP, pengetahuan pajak bumi dan bangunan, dan pendapatan masyarakat mampu memoderasi hubungan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jumlah wajib pajak di Kota Medan yang menerima ketepatan pajak bumi dan bangunan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) di 21 Kecamatan Kota Medan pada tahun 2014 sebanyak 467.090. Jumlah sampel yang diperoleh berdasarkan Rumus Slovin adalah 100 sampel wajib pajak pada tahun 2014. Tabel 5.1 Pengumpulan Data Keterangan Jumlah Kuesioner yang dikirim
Kuesioner (eks) 100
Kuesioner yang tidak kembali
0
Kuesioner yang kembali
0
Kuesioner yang dapat digunakan dalam penelitian
100
Sumber : Hasil Penelitian, 2015
Berkaitan dengan Tabel, penulis menampilkan Daftar Populasi dan Sampel yang berkaitan dengan pengumpulan data kuesioner yang dapat dilihat pada Lampiran 2. 5.1
Karakteristik Wajib PajakResponden Suatu jawaban responden dapat dijadikan sebagai data penelitian apabila
jawaban tersebut memiliki karakteristik subjektif atau tanpa mendiskusikannya dengan orang lain, dikembalikan tepat waktu dan dijawab secara lengkap. Pengumpulan data kuesioner dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan secara langsung kepada Wajib Pajak di 21 Kecamatan di Kota Medan. Distribusi ke 100 kuesioner tersebut ditujukan
pada responden yang memiliki karakteristik dan latar belakang yang berbeda-beda, seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini: Tabel 5.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Jenis Kelamin
Frekuensi
Persentase (%)
Laki-laki
49
49%
Perempuan
51
51%
Jumlah
100
100,0
Sumber : Hasil Penelitian, 2015
Berdasarkan Tabel terlihat bahwa dilihat dari karakteristiknya, responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 51 responden (51%), dan sisanya laki-laki sebanyak 49 responden (49%). Tabel 5.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur Umur Responden
Frekuensi
Persentase (%)
≤ 20 Tahun
0
0
21 – 30 Tahun 31 – 40 Tahun
13 20
13% 20%
41 – 50 Tahun
28
28%
> 50 Tahun
30
39%
Jumlah
100
100,0
Sumber : Hasil Penelitian, 2015
Dilihat dari karakteristik umur, responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden yang berusia diatas 50 tahun, yaitu sebanyak 39 responden (39%), kemudian diikuti oleh responden yang berusia diantara 41-50 tahun sebanyak 28 responden (28%), responden yang berusia diantara 31-40 tahun sebanyak 20 responden (20%), responden yang berusia diantara 21-30 tahun sebanyak 13 responden (13%), responden yang berusia lebih kecil dibawah 20 tahun menjadi responden yang tidak ditemui dalam penelitian. Tabel 5.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat Pendidikan Responden
Frekuensi
Persentase (%)
Tidak Tamat SD
0
0
SD SMP
7 2
7% 2%
SMA
51
51%
D3/ S1/ S2
40
40%
Jumlah
100
100,0
Sumber : Hasil Penelitian, 2015
Dilihat dari karakteristik tingkat pendidikan, responden terbanyak dalam penelitian ini adalah responden yang berpendidikan SMA sebanyak 51 responden (51%), kemudian diikuti responden yang berpendidikan D3/ S1/ S2 sebanyak 40 responden (40%), responden yang berpendidikan SD sebanyak 7 responden (7%), responden yang berpendidikan SMP 2 responden (2%), dan responden yang tidak memiliki pendidikan tidak ditemui dalam penelitian. Tabel 5.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Tinggal Lama Tinggal Responden ≤ 5 Tahun 6 – 10 Tahun 11 – 15 Tahun 16 – 20 Tahun > 20 Tahun Jumlah Sumber : Hasil Penelitian, 2015
Frekuensi 34
Persentase (%) 34%
13 16
13% 16%
11 26 100
11% 26% 100,0
Lama tinggal responden menjadi salah satu karakteristik penelitian ini. Responden yang terbanyak dari karakteristik tersebut adalah responden yang memiliki lama tinggal dibawah 5 tahun yaitu sebanyak 34 responden (34%), kemudian diikuti oleh responden dengan lama tinggal diatas 20 tahun sebanyak 26 responden (26%), lama tinggal 11-15 tahun sebanyak 16 responden (16%), lama tinggal 6-10 tahun sebanyak 13 responden (13%)
dan responden yang paling sedikit adalah yang memiliki lama tinggal 16-20 tahun sebanyak 11 responden (11%). Tabel 5.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan Tingkat Pendapatan Responden
Frekuensi
Persentase (%)
0 – Rp. 1.000.000,-
1
1%
Rp. 1.100.000,- - Rp. 3.000.000,Rp. 3.100.000,- - Rp. 4.000.000,-
43 17
43% 17%
Rp. 4.100.000,- - Rp. 5.000.000,-
16
16%
Lebih dari Rp. 5.100.000,-
23
23%
Jumlah
100
100,0
Sumber : Hasil Penelitian, 2015
Selanjutnya, tingkat pendapatan wajib pajak juga menjadi karakteristik penelitian. Responden yang terbanyak dari karakteristik ini adalah responden yang berpendapatan Rp. 1.100.000,- - Rp. 3.000.000,- sebanyak 43 responden (43%), diikuti responden yang berpendapatan diatas Rp. 5.100.000,- sebanyak 23 responden (23%), responden yang berpendapatan Rp. 3.100.000,- - Rp. 4.000.000,- sebanyak 17 responden (17%), responden yang berpendapatan Rp. 4.100.000,- - Rp. 5.000.000,- sebanyak 16 responden (16%), dan responden yang berpendapatan dibawah Rp. 1.000.000,- sebanyak 1 responden (1%).
5.2
Deskripsi Variabel Penelitian Data deskriptif memberikan gambaran tentang data seperti nilai tertinggi
(maksimum), nilai terendah (minimum), rata-rata (mean), dan standar deviasi dari varians data yang diteliti baik itu variabel independen, variabel dependen maupun variabel moderating. Pada Tabel menunjukkan statistik deskriptif dari variabel penelitian.
Tabel 5.7 Deskripsi Variabel Penelitian Descriptive Statistics N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
x1 (pelayanan)
100
7
25
17.89
3.360
x2 (sanksi)
100
8
20
14.79
3.251
x3 (NJOP)
100
8
20
13.09
2.854
x4 (pengetahuan)
100
9
30
22.26
3.583
Y (kepatuhan)
100
10
31
19.29
3.611
Z (pendapatan)
100 1.000.000 20.000.000 4.080.000
2401313.424
Valid N (listwise)
100
Sumber : Hasil Penelitian, 2015
Berdasarkan Tabel menunjukkan bahwa jumlah data penelitian (N) adalah 100 unit analisis. Masing-masing variabel memiliki nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean) dan nilai standar deviasi yang bervariasi. 1.
Kepatuhan (Y), untuk tahun 2014 memiliki nilai minimum sebesar 10 dan nilai maksimum sebesar 31. Nilai mean kepatuhan untuk tahun 2014 sebesar 19,29 dengan nilai standar deviasi sebesar 3,611.
2.
Pelayanan (X1), untuk tahun 2014 memiliki nilai minimum sebesar 7 dan nilai maksimum sebesar 25. Nilai mean pelayanan untuk tahun 2014 sebesar 17,89 dengan nilai standar deviasi sebesar 3,360.
3.
Sanksi (X2), untuk tahun 2014 memiliki nilai minimum sebesar 8 dan nilai maksimum sebesar 20. Nilai mean sanksi untuk tahun 2014 sebesar 14,79 dengan nilai standar deviasi sebesar 3,251.
4.
NJOP (X3), untuk tahun 2014 memiliki nilai minimum sebesar 8 dan nilai maksimum sebesar 20. Nilai mean NJOP untuk tahun 2014 sebesar 13,09 dengan nilai standar deviasi sebesar 2,854.
5.
Pengetahuan (X4), untuk tahun 2014 memiliki nilai minimum sebesar 9 dan nilai maksimum sebesar 30. Nilai mean pengetahuan untuk tahun 2014 sebesar 22,26 dengan nilai standar deviasi sebesar 3,583.
6.
Pendapatan (Z), untuk tahun 2014 memiliki nilai minimum sebesar 1.000.000 dan nilai maksimum sebesar 20.000.000. Nilai mean pendapatan untuk tahun 2014 sebesar 4.080.000 dengan nilai standar deviasi sebesar 2401313,424.
5.3
Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabelitas Instrumen Penelitian Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan rtabel untuk
degree of freedom (df)= n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Pada kasus uji reliabilitas dan validitas dalam penelitian ini, jumlah sampel (n) = 100. Maka, besarnya df dapat dihitung 100-2 = 98 dan signifikan 5% (lihat rtabel pada df = 98 dengan uji dua sisi). Bandingkan nilai rhitungdengan hasil perhitungan rtabel= 0,195. Jika rhitung lebih besar dari rtabel dan nilai positif maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Hasil uji validitas instrumen penelitian dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel. Tabel 5.8 Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian No.
Variabel Penelitian
1
Pelayanan (X1)
2
Sanksi (X2)
3
4
NJOP (X3)
Pengetahuan (x4)
Instrumen Penelitian 1 2 3 4 5 1 2
rhitung 0,621 0,790 0,557 0,708 0,698 0,794 0,577
rtabel (n100,α5%) 0,195 0,195 0,195 0,195
Kriteria valid valid valid valid
0,195 0,195 0,195
valid valid valid
3
0,720
0,195
valid
4
0,741
0,195
valid
1
0,840
0,195
valid
2
0,816
0,195
valid
3
0,541
0,195
valid
4
0,712
0,195
valid
1
0,536
0,195
valid
2
0,767
0,195
valid
3
0,659
0,195
valid
5
Kepatuhan (Y)
4
0,769
0,195
valid
5
0,697
0,195
valid
6
0,659
0,195
valid
1
0,863
0,195
valid
2
0,813
0,195
valid
3
0,695
0,195
valid
4
0,736
0,195
valid
5
0,598
0,195
valid
Sumber : Hasil Penelitian, 2015
Berdasarkan hasil uji validitas dapat dijustifikasi bahwa keseluruhan instrumen pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini dinyatakan valid, hal ini terlihat dari nilai rhitung seluruh indikator variabel lebih besar dari rtabel n100, α5% = 0,195. Dari tampilan hasil terlihat bahwa korelasi masingmasing indikator terhadap total pada setiap variabel menunjukkan hasil yang signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid. Uji reliabilitas adalah salah satu alat ukur yang berhubungan dengan sejumlah hasil dari suatu pengukuran yang dapat dipercaya. Suatu angket dikatakan reliabel (andal) juka jawaban dari pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran realibel pada dasarnya bisa dilakukan dengan : (1) Repeated Measure, (2) One Shot. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan satu kali pengukuran saja (one shot), karena pengukuran yang dilakukan berulang membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach’s Alpha > 0,70. (Ghozali 2013). Hasil uji reliabilitas instrumen penelitian dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel.
Tabel 5.9 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian No. 1 2 3 4 5
Instrumen Variabel Penelitian Pelayanan (X1 ) Sanksi (X2) NJOP (X3) Pengetahuan (X4) Kepatuhan (Y)
Nilai Cronbach's Alpha
N of Items
Keterangan
0,706 0,783 0,728 0,767 0,831
5 4 4 6
Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel
5
Reliabel
Sumber : Hasil Penelitian, 2015
Terlihat bahwa data yang telah dilakukan uji reliabilitas dinyatakan bahwa data tersebut reliabel (dapat dipercaya) untuk masing-masing kuisioner pelayanan, sanksi, NJOP, pengetahuan dan kepatuhan. Hal ini terlihat dari nilai Cronbach’s Alpha yang berada di atas 0,70. 5.4
Pengujian Asumsi Klasik Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas,
uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. 5.4.1
Uji Normalitas Uji Normalitas bertujuan untuk melihat apakah model regresi, variabel pengganggu
atau residual berdistribusi normal. Suatu data dikatakan berdistribusi secara normal, apabila nilai Assymp Sig Kolmogrov – Smirnov > 5%. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian menggunakan uji one sample Kolmogorov Smirnov Test. Pada penelitian ini uji normalitas residual dapat dilakukan dengan dengan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis : H0 : Data residual terdistribusi normal H1 : Data residual tidak terdistribusi normal Untuk menentukannya maka kriterianya adalah : H0 diterima apabila nilai signifikansi (Asymp. Sig) > 0,05
H1 diterima apabila nilai signifikansi (Asymp. Sig) < 0,05 Dengan hasil pengujian terdapat pada Tabel. Tabel 5.10 Hasil Uji One Sample Kolmogorov-Smirnov Test One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N
100
Normal Parametersa
Mean Std. Deviation
Most Extreme Differences
.0000000 2.42768853
Absolute
.063
Positive
.042
Negative
-.063
Kolmogorov-Smirnov Z
.630
Asymp. Sig. (2-tailed)
.823
a. Test distribution is Normal.
Sumber : Hasil Penelitian, 2015
Berdasarkan Tabelnilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,630 dan signifikansinya pada 0,823 nilainya diatas α = 0,05 (Asymp.Sig = 0,823 > 0,05) sehingga hipotesis H0 diterima, yang berarti data residual terdistribusi normal. Gambar 1 Histogaram
Sumber : Hasil Penelitian, 2015
Gambar 2 Normal P-P Plot
Sumber : Hasil Penelitian, 2015
Berdasarkan Gambar 1 dan Gambar 2 dapat disimpulkan bahwa grafik histogram berbentuk lonceng sempurna dan grafik normal P-P Plot tersebar sepanjang garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa data terdistribusi normal.
5.4.2
Uji Multikolinearitas Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan variance inflation factor
(VIF). Data dikatakan tidak mengalami multikolinearitas apabila nilai Tolerance ≥ 0,10 dan nilai VIF ≤ 10. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel. Tabel 5.11 Hasil Uji Multikolinearitas a
Coefficients
Collinearity Statistics Model 1
Tolerance.
VIF
x1 (pelayanan)
.550
1.820
x2 (sanksi)
.465
2.149
x3 (NJOP)
.605
1.653
x4 (pengetahuan)
.563
1.777
a. Dependent Variable: y
Sumber : Hasil Penelitian, 2015
Berdasarkan Tabel menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki Tolerance ≥ 0,10 dannilai VIF ≤ 10 sehingga data penelitian ini tidak mengalami multikolinearitas. 5.4.3
Uji Heteroskedastisitas Uji Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara melihat grafik Scatterplot yang
disajikan yang terdapat pada Gambar 3 di bawah, terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi (Homoskedastisitas). Bentuk grafik Scatterplot terdapat pada Gambar.
Gambar 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas Sumber : Hasil Penelitian, 2015
Berdasarkan Gambar menunjukkan bahwa tidak ada gangguan heteroskedastisitas yang terjadi dalam parameter model penduga, dimana nilai signifikansi seluruh variabel lebih dari 0,05 (p > 0,05). Dapat disimpulkan tidak ada masalah heteroskedastisitas.
5.5
Uji Hipotesis Penelitian Uji hipotesis berupa uji perbedaan antara nilai sampel dengan populasi atau nilai data
yang diteliti dengan nilai ekspektasi (hipotesis) peneliti (Erlina, 2008). Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji F, uji t, uji residual (moderating).Uji hasil kelayakan menggunakan model koefesien Determinasi (R2). 5.5.1 Koefesien Determinasi (R2) Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi (R2) dapat dilihat pada Tabel. Tabel 5.12 Hasil Uji Koefesien Determinasi (R2) b
Model Summary
Model
R
R Square
Adjuste Std. Error dR
of the
Square Estimate
R Square Change
1
.740 a
.548
.529
2.478
.548
F
Sig. F
Change Change
28.783
.000
DurbinWatson
1.895
Sumber : Hasil Penelitian, 2015
Berdasarkan Tabel nilai Koefisien (R) sebesar 0,740 yang menunjukkan besarnya hubungan antara variabel, dengan koefisien determinasi (Adjusted R square) sebesar 0,548 atau 54,8%. Hal ini berarti variabel pelayanan, sanksi, NJOP, dan pengetahuan dapat menjelaskan variabel kepatuhan sebesar 54,8%. Sedangkan sisanya 45,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar model estimasi ini. 5.5.2 Uji F Uji Statistik F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terdahap variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat pada Tabel berikut ini.
Tabel 5.13 Hasil Uji F b
ANOVA Model 1
Sum of Squares df Mean Square Regression
707.117
Residual
583.473 95
Total
4
F
Sig.
176.779 28.783 .000a 6.142
1290.590 99
a. Predictors: (Constant), x4, x1, x3, x2 b. Dependent Variable: y
Sumber : Hasil Penelitian, 2015
Berdasarkan Tabel diketahui bahwa nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa secara simultan variabel independen (pelayanan, sanksi, NJOP, dan pengetahuan) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan pada taraf signifikansi α = 5%. 5.5.3 Uji t 5.5.3.1 Hasil Hipotesis Pertama Hasil pengujian statistik t (uji parsial) untuk variabel pelayanan, sanksi, NJOP, dan pengetahuan diperoleh hasil berikut. Hasil uji t dapat dilihat pada Tabel. Tabel 5.14Hasil Uji t a
Coefficients
Model
Unstandardized Coefficients B
1
Std. Error
(Constant)
2.879
1.706
x1 (pelayanan)
-.077
.100
x2 (sanksi)
.290
x3 (NJOP) x4 (pengetahuan) Sumber : Hasil Penelitian, 2015
Standardized Coefficients
t
Sig.
Beta 1.688
.095
-.071
-.767
.445
.112
.261
2.586
.011
.081
.112
.064
.723
.471
.558
.093
.554
6.026
.000
Berdasarkan Tabel menunjukkan bahwa variabel independen sanksi dan pengetahuan yang mempunyai p Value (sig) lebih kecil dari pada 0,05 dalam nilai absolute pada taraf signifikansi α = 5%, dengan rincian variabel sanksi sebesar 0,011 < 0,05, artinya variabel sanksi berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan secara parsial (H0 diterima). Selanjutnya rincian variabel pengetahuan sebesar 0,000 < 0,05, artinya variabel pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan secara parsial (H0 diterima). Sedangkan variabel independen pelayanan dan NJOP yang mempunyai p Value (sig) lebih besar dari pada 0,05 dalam nilai absolute pada taraf signifikansi α = 5%, dengan rincian variabel pelayanan sebesar 0,445 > 0,05, artinya variabel pelayanan berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel kepatuhan secara parsial (H0 ditolak). Selanjutnya rincian variabel NJOP sebesar 0,471 > 0,05, artinya variabel NJOP berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel kepatuhan secara parsial (H0 ditolak). Dari nilai-nilai koefisien tersebut, maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut : Y = 2,879 – 0,077 X1 + 0,290 X2 + 0,081 X3 + 0,558 X4 Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : a.
Pelayanan (X1) Berdasarkan nilai signifikan dengan alpha 0,05 variabel pelayanan memiliki nilai 0,445 lebih besar dari alpha 0,05 sehingga secara parsial variabel pelayanan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan. Berpengaruh negatif menunjukkan bahwa semakin meningkat pelayanan sebesar 1% maka menurunnya kepatuhan sebesar 0,077. Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya pelayanan sebesar 1% maka semakin meningkat kepatuhan sebesar 0,077.
b.
Sanksi (X2)
Berdasarkan nilai siginifikan dengan alpha 0,05 variabel sanksi memiliki nilai signifikan 0,011 lebih kecil dari alpha 0,05 sehingga secara parsial variabel sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Berpengaruh positif menunjukkan bahwa semakin meningkat sanksi sbesar 1% maka akan semakin meningkat kepatuhan sebesar 0,290. Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya sanksi sebesar 1% maka semakin menurun kepatuhan sebesar 0,290. c.
NJOP (X3) Berdasarkan nilai signifikan dengan alpha 0,05 variabel pelayanan memiliki nilai 0,471 lebih besar dari alpha 0,05 sehingga secara parsial variabel NJOP berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan. Berpengaruh positif menunjukkan bahwa semakin meningkat NJOP sebesar 1% maka meningkat kepatuhan sebesar 0,081. Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya NJOP sebesar 1% maka semakin menurun kepatuhan sebesar 0,077.
d.
Pengetahuan (X4) Berdasarkan nilai siginifikan dengan alpha 0,05 variabel pengetahuan memiliki nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari alpha 0,05 sehingga secara parsial variabel pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Berpengaruh positif menunjukkan bahwa semakin meningkat pengetahuan sbesar 1% maka akan semakin meningkat pengetahuan sebesar 0,558. Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya pengetahuan sebesar 1% maka semakin menurun kepatuhan sebesar 0,558.
5.5.3.2 Hasil Hipotesis Kedua Pengujian hipotesis kedua yaitu menganalisi apakah pendapatan dapat menjadi variabel pemoderasi yang memperkuat atau memperlemah pengaruh pelayanan, sanksi,
NJOP, dan pengetahuan terhadap kepatuhan dengan menggunakan uji residual.Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel Uji Residual. Tabel 5.15 Uji Residual (Pemoderasi) a
Coefficients
Standardized Unstandardized Coefficients Model 1
B
(Constant)
Coefficients
Std. Error
Beta
2.754.000
1.647.000
x1 (pelayanan)
-10681.304
96538.614
x2 (sanksi)
153239.754
x3 (NJOP) x4 (pelayanan)
t
Sig.
1.673
.098
-.015
-.111
.912
108415.137
.207
1.413
.161
100647.757
108359.425
.120
.929
.355
-92732.719
89450.694
-.138
-1.037
.303
a. Dependent Variable: z
Sumber : Hasil Penelitian, 2015
Tabel 5.16 Uji Residual (Pemoderasi) a
Coefficients
Standardized Unstandardized Coefficients Model 1
B (Constant) Y
Std. Error
2.515.000
841579.319
-39210.027
42890.297
Coefficients Beta
t
-.092
Sig.
2.988
.004
-.914
.363
a. Dependent Variable: Moderating
Sumber : Hasil Penelitian, 2015
Berdasarkan tabel di atas, persamaan pada model uji residual adalah sebagai berikut : Z |e|
= 2.754.000 -10681,304 x1 + 153239,754 x2 + 100647,757 x3 -92732,719 x4 = 2.515.000-39210,027 y Tabel menggambarkan nilai koefisien parameternya bernilai negatif yaitu -
39210,027 dengan nilai signifikan 0,363 lebih besar dari alpha 0,05. Kesimpulan dari pengujian residual ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan tidak dapat menjadi variabel pemoderasi bagi hubungan pelayanan, sanksi, NJOP, pengetahuan dengan kepatuhan.
5.5.3.3 Hasil Hipotesis Ketiga Hasil pengujian statistik t (uji parsial) untuk variabel pelayanan, sanksi, NJOP, pengetahuan, dan pendapatan diperoleh hasil berikut. Hasil uji t dapat dilihat pada Tabel. Tabel 5.17Hasil Uji t a
Coefficients
a
Coefficients
Standardized Unstandardized Coefficients Model 1 (Constant)
B
Std. Error 3.440
1.706
-.079
.099
x2 (sanksi)
.322
x3 (NJOP) x4 (pengetahuan)
x1 (pelayanan)
Z (pendapatan)
Coefficients Beta
t
Sig.
2.017
.047
-.073
-.800
.425
.112
.290
2.876
.005
.102
.111
.080
.915
.363
.539
.092
.535
5.873
.000
-20.039.000
.000
-.136
-1.947
.055
a. Dependent Variable: y
Sumber : Hasil Penelitian, 2015
Berdasarkan Tabel menunjukkan bahwa variabel independen sanksi dan pengetahuan yang mempunyai p Value (sig) lebih kecil dari pada 0,05 dalam nilai absolute pada taraf signifikansi α = 5%, dengan rincian variabel sanksi sebesar 0,005 < 0,05, artinya variabel sanksi berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan secara parsial (H0 diterima). Rincian variabel pengetahuan sebesar 0,000 < 0,05, artinya variabel pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan secara parsial (H0 diterima). Selanjutnya rincian variabel sebesar 0,000 < 0,05, artinya variabel pendapatan berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan secara parsial (H0 diterima). Sedangkan variabel independen pelayanan dan NJOP yang mempunyai nilai (sig) lebih besar dari pada 0,05 dalam nilai absolute pada taraf signifikansi α = 5%, dengan rincian variabel pelayanan sebesar 0,425 > 0,05, artinya variabel pelayanan berpengaruh tidak signifikan terhadap
variabel kepatuhan secara parsial (H0 ditolak). Selanjutnya rincian variabel NJOP sebesar 0,363 > 0,05, artinya variabel NJOP berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel kepatuhan secara parsial (H0 ditolak). Dari nilai-nilai koefisien tersebut, maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut : Y = 3,440 – 0,079 x1 + 0,322 x2 + 0,102 x3 + 0,539 x4 -20.039.000 z Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : a.
Pelayanan (X1) Berdasarkan nilai signifikan dengan alpha 0,05 variabel pelayanan memiliki nilai 0,425 lebih besar dari alpha 0,05 sehingga secara parsial variabel pelayanan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan. Berpengaruh negatif menunjukkan bahwa semakin meningkat pelayanan sebesar 1% maka menurunnya kepatuhan sebesar 0,079. Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya pelayanan sebesar 1% maka semakin meningkat kepatuhan sebesar 0,079.
b.
Sanksi (X2) Berdasarkan nilai siginifikan dengan alpha 0,05 variabel sanksi memiliki nilai signifikan 0,005 lebih kecil dari alpha 0,05 sehingga secara parsial variabel sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Berpengaruh positif menunjukkan bahwa semakin meningkat sanksi sbesar 1% maka akan semakin meningkat kepatuhan sebesar 0,322. Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya sanksi sebesar 1% maka semakin menurun kepatuhan sebesar 0,322.
c.
NJOP (X3) Berdasarkan nilai signifikan dengan alpha 0,05 variabel pelayanan memiliki nilai 0,363 lebih besar dari alpha 0,05 sehingga secara parsial variabel NJOP berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan. Berpengaruh positif menunjukkan
bahwa semakin meningkat NJOP sebesar 1% maka meningkat kepatuhan sebesar 0,102. Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya NJOP sebesar 1% maka semakin menurun kepatuhan sebesar 0,102. d.
Pengetahuan (X4) Berdasarkan nilai siginifikan dengan alpha 0,05 variabel pengetahuan memiliki nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari alpha 0,05 sehingga secara parsial variabel pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Berpengaruh positif menunjukkan bahwa semakin meningkat pengetahuan sbesar 1% maka akan semakin meningkat pengetahuan sebesar 0,539. Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya pengetahuan sebesar 1% maka semakin menurun kepatuhan sebesar 0,539.
e.
Pendapatan (Z) Berdasarkan nilai signifikan dengan alpha 0,05 variabel pendapatan memiliki nilai 0,055 lebih kecil dari alpha 0,05 sehingga secara parsial variabel pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan. Berpengaruh negatif menunjukkan bahwa semakin meningkat pendapatan sebesar 1% maka menurunnya kepatuhan sebesar 20.039.000.Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya pendapatan sebesar 1% maka semakin meningkat kepatuhan sebesar 20.039.000.
5.6
Pembahasan Hasil Penelitian Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama dengan menggunakan analisis regresi
berganda menyimpulkan bahwa variabel independen pelayanan, sanksi, NJOP dan pengetahuan secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen kepatuhan. Secara parsial, variabel independen sanksi dan pengetahuan berpengaruh
signifikan terhadap variabel dependen kepatuhan, sedangkan variabel independen pelayanan dan NJOP secara parsial tidak berpengaruh siginifikan terhadap variabel dependen kepatuhan. Hasil
pengujian
hipotesis
kedua
dengan
menggunakan
analisis
residual
menyimpulkan bahwa variabel moderating pendapatan menunjukkan hasil bahwa pendapatan bukan pemoderasi kepatuhan, yaitu dapat memperlemah hubungan variabel independen pelayanan, sanksi, NJOP, pengetahuan dengan variabel dependen kepatuhan. Hasil pengujian hipotesis ketiga dengan menggunakan analisis regresi berganda menyimpulkan bahwa variabel independen pelayanan, sanksi, NJOP, pengetahuan dan pendapatan secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen kepatuhan. Secara parsial, variabel independen sanksi, NJOP, pendapatan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen kepatuhan, sedangkan variabel independen pelayanan dan NJOP secara parsial tidak berpengaruh siginifikan terhadap variabel dependen kepatuhan. 5.6.1
Pengaruh Pelayanan Terhadap Kepatuhan Hasil pengujian variabel pelayanan terhadap kepatuhan pada penelitian ini
menunjukkan, variabel pelayanan berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Negatif dilihat dari nilai koefisien regresi -0,077 dan tidak signifikan 0,445 lebih besar dari alpha 0,05. Pengaruh negatif menunjukkan bahwa pelayanan tidak searah dengan kepatuhan, dimana semakin meningkat pelayanan maka menurunnya kepatuhan. Demikian juga sebaliknya semakin menurun pelayanan maka semakin meningkat kepatuhan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Elisyah (2014) yang menyatakan bahwa pelayanan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Padangsidimpuan dan tidak
sejalan dengan penelitian Jatmiko (2006) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ini pelayanan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan. Hal ini dikarenakan meningkatnya pelayanan pajak yang diberikan Dinas Pendapatan Kota Medan belum dapat memberikan kesadaran manfaat dan kepuasan langsung bagi wajib pajak yang mana dalam hal ini Dinas Pendapatan mengelola pajak bumi dan bangunan untuk percepatan pembangunan Kota Medan. 5.6.2
Pengaruh Sanksi Terhadap Kepatuhan Hasil pengujian variabel sanksi terhadap kepatuhan dalam penelitian ini
menunjukkan, sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Positif dilihat dari nilai koefisien regresi 0,290 dan nilai signifikan 0,011 lebih kecil dari alpha 0,05. Pengaruh positif menunjukkan bahwa sanksi searah dengan kepatuhan, dimana semakin meningkat sanksi maka akan semakin meningkat kepatuhan. Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya sanksi maka semakin menurun kepatuhan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Elisyah (2014) yang menyatakan bahwa sanksi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Padangsidimpuan dan sejalan dengan penelitian Arum (2012) yang menyatakan sanksi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ini sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Hal ini dikarenakan meningkatnya sanksi pajak yang diberikan Dinas Pendapatan Kota Medan dapat memberikan tingkat kesadaran yang lebih bagi wajib pajak yang mana dalam hal ini Dinas Pendapatan mengelola pajak bumi dan bangunan untuk percepatan pembangunan Kota Medan. 5.6.3
Pengaruh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Terhadap Kepatuhan
Hasil pengujian variabel NJOP terhadap kepatuhan pada penelitian ini menunjukkan, NJOP berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan. Positif dilihat dari nilai koefisien regresi 0,081 dan nilai tidak signifikan 0,471 lebih besar dari alpha 0,05. Pengaruh positifmenunjukkan bahwa NJOP searah dengan kepatuhan, dimana semakin meningkat NJOP maka meningkat kepatuhan. Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya NJOP maka semakin menurun kepatuhan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Elisyah (2014) yang menyatakan bahwa NJOP memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Padangsidimpuan. Dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ini NJOP berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan. Hal ini dikarenakan meningkatnya NJOP pajak yang diberikan Dinas Pendapatan Kota Medan belum dapat memberikan tingkat kesadaran yang lebih bagi wajib pajak yang mana dalam hal ini Dinas Pendapatan mengelola pajak bumi dan bangunan untuk percepatan pembangunan Kota Medan. 5.6.4
Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan
Hasil pengujian variabel pengetahuan terhadap kepatuhan dalam penelitian ini menunjukkan, pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Positif dilihat dari nilai koefisien regresi 0,558 dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari alpha 0,05. Pengaruh positif menunjukkan bahwa pengetahuan searah dengan kepatuhan, dimana semakin meningkat pengetahuan maka akan semakin meningkat kepatuhan. Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya pengetahuan maka semakin menurun kepatuhan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Julianti (2014) yang menyatakan bahwa persepsi wajib pajak tentang pengetahuan dan pemahaman memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan
tidak sejalan dengan penelitian Elisyah (2014) yang menyatakan pengetahuan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ini pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Hal ini dikarenakan meningkatnya pengetahuan wajib pajak maka dapat memahami dan mengerti Dinas Pendapatan Kota Medan mengelola pajak bumi dan bangunan untuk percepatan pembangunan Kota Medan.
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
6.1
Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :
1.
Secara simultan pelayanan, sanksi, NJOP dan pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Secara parsial sanksi dan pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, sedangkan pelayanan, NJOP berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2.
Pendapatan bukan merupakan variabel moderating yang dapat memoderasi hubungan pelayanan, sanksi, NJOP, dan pengetahuan dengan kepatuhan.
3.
Secara simultan pelayanan, sanksi, NJOP, pengetahuan, dan pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Secara parsial sanksi, pengetahuan, dan pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, dan pelayanan, NJOP berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
6.2
Keterbatasan Penelitian` Hasil penelitian ini mempunyai keterbatasan dalam penelitian yaitu :
1.
Penelitian ini dihasilkan dari penggunaan instrument kuisioner yang mendasarkan pada persepsi jawaban responden. Hal ini akan menimbulkan masalah jika persepsi responden berbeda dengan realita yang ada dan mengandung unsure subjektif dan jawaban yang dibuat tidak jujur.
2.
Penelitian ini tidak mempertimbangkan variabel-variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Medan.
3.
Penelitian ini tidak mempertimbangkan jumlah populasi dan sampel.
6.3
Saran Berdasarkan hasil penelitian diatas dan keterbatasan penelitian disarankan agar :
1.
Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan metode wawancara, agar penulis dapat mengkomunikasikan item-item penting dari penelitian tersebut secara langsung kepada responden sehingga tidak salah persepsi dalam memberikan jawaban.
2.
Penelitian berikutnya diharapkan menambah jumlah variabel independen yang sedang menjadi fenomena yang mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Medan, sebagai masukan menggunakan variabel pajak terutang, ada faktor pengurang lain atau Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), wacana pemerintah menghapus pajak bumi dan bangunan.
3.
Penelitian
berikutnya
diharapkan
menggunakan Rumus Slovin.
membatasi
populasinya
dan
tidak
lagi
DAFTAR PUSTAKA _____, Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan. _____, Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. _____, Peraturan Walikota Medan Nomor 32 Tahun 2012 Tata Cara Kompensasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2012. _____,Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2011 Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. ______, Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Adriani,
P.J.A. 1949. Het belastingrecht: ontwikkeling (dalambahasaBelanda). Amsterdam: Veen.
zijngrondslagen
en
Arum, Harjati Puspa. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). Semarang: Universitas Diponegoro. Bird, Richard m. dan Oliver Oldman (Editor). 1967. Readings on Taxation in Development Countries. Baltimore: The John Hopkins Press. Boediono, B. 2003. Pelayanan Prima Perpajakan. Jakarta: PT Rineka Cipta. Darwin, MBP. 2013. Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Tataran Praktis. Penerbit Mitra Wacana Media. Jakarta. Daniati, Fitri. 2014. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Medan: Universitas Negeri Medan. Elisyah, Nina Siagian. 2014. Analisis Sejumlah Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Desa dan Kota Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padangsidimpuan. Medan: Universitas Sumatera Utara. Fraternesi. 2002. Studi Empiris Tentang Pengaruh Faktor-faktor yang Melekat pada Wajib Pajak Terhadap Tingkat Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bengkulu. Semarang: Universitas Diponegoro, Program Pascasarjana. Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Giri Agung W. 2011. Teori kesadaran Carl Gustav Jung for mengenal Tipe kepribadian dan kesadaran manusia.
Gunadi. 2007. Pajak Internasional. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI. Haula Rodiana, Edi Slamet Irianto. 2012. Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia. Penerbit Rajawali Pers. Jakarta. Hancock, Dora. 1997. Taxation: Policy & Practice. 1997/1998 Edition. UK: Thomson Business Press. Handayana, Sarita. 2012. Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Pekanbaru. Riau: Universitas Riau. Ilyas, Wirawan & Waluyo (2003). Perpajakan Indonesia.Jakarta: Salemba Empat. Irianto, Edi Slamet. 2009. Pajak, Negara dan Demokrasi: Konsep dan Implementasinya di Indonesia. Yogyakarta: Laksbang Mediatama. Ismail, Tjip. 2005. Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia. Jakarta: Departemen KeuanganBadan Pengkajian Ekonomi Keuangan dan Kerja Sama Internasional-Pusat Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah. Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang). Semarang: Universitas Diponegoro, Program Pascasarjana. Julianti, Murni. 2014. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari Semarang). Semarang: Universitas Diponegoro. Kahono, Sulud. 2003. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris di Wilayah KP.PBB Semarang). Semarang: UniversitasDiponegoro, Program Pascasarjana. Lubis, Ade Fatma. 2012. Metode Penelitian Akuntansi dan Format Penulisan Tesis. USU Press. Medan. Lubis Hari dan Husein Martani. 1998. Teori Organisasi. Pusat-pusat antar Universitas Ilmuilmu Sosial.Universitas Indonesia. Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi 2. UPPST IM YKPN : Yogyakarta. Mansyury, R., Ph. D. 2005. Memahami Ketentuan Perpajakan Dalam Tax Treaties Indonesia, Edisi Revisi. Yayasan Pengembangan dan Penyembaran Pengetahuan Perpajakan: Jakarta. _____, 2002. Panduan Lengkap Tax Treaties Indonesia Jilid X Royalti. Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4): Jakarta.
Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Penerbit ANDI. Jakarta. Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi 2009. Penerbit ANDI. Jakarta. Mardiasmo. 1992. Perpajakan Edisi 2. Penerbit ANDI. Yogyakarta. Martha, Rutsel Silvestre J. 1989.The Juridiction to Tax in Internasional Law: Theory and Practice of Legislative Fiscal Juridiction, Series on Internasional Taxation, No.9. Deventer: Kluwer Law and Taxation Publishers. Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2011. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Vol.6 No.1. Musgrave, Richard A. dan Peggy B. Musgrave. 1989. Public Finance in Theory an Practice. New York: McGraw Hill Company. Mustikasari, Elia. 2007. Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) X. Makassar: UNHAS. Parasuraman.A., V. A. Zeithaml, dan L.L. Berry. 1998. SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. Journal of Retailing, Vol.64, No.1. Pratama, Margaret Ros. 2012. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Kewajiban Perpajakan di Kota Tangerang Selatan. Jakarta: Universitas Bina Nusantara. R. Santoso Brotodiharjo. 2008. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Edisi 21 Refika Aditama R. Santoso Brotodiharjo. 1995. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Edisi 21 Refika Aditama Robbins, Stephen P. dan Timothy A. Judge. 2008. Perilaku Organisasi. Edisi 12. Jakarta: Pearson Education dan Salemba Empat. Rochmat Soemitro. 1088. Pajak dan Bangunan. Bandung. Eresco. _____, 1988. Pajak Ditinjau dari Segi Hukum. Bandung. Eresco. _____, 1990. Asas dan Dasar Perpajakan 1. Bandung. Eresco. _____, 1991. Asas dan Dasar Perpajakan 2. Bandung. Eresco. _____, 1991. Asas dan Dasar Perpajakan 3. Bandung. Eresco. _____, 1992. Pengantar Singkat Hukum Pajak. Bandung. Eresco. Siahaan, Marihot Pahala. 2010. Hukum Pajak Elementer: Konsep Dasar Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Smith, Adam (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (dalambahasaInggris). London. Supadmi, Ni Luh. 2009. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Vol.4 No.2. Suyatmin.2004. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris di Wilayah KP.PBB Surakarta). Semarang: Universitas Diponegoro, Program Pascasarjana. Sari, Diana. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Penerbit Refika Aditama. Bandung. Sugiyono.2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. Penerbit Alfabeta. Bandung. Utomo, Banyu Ageng Wahyu. 2011. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB di Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan. UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Waluyo.2007. Perpajakan Indonesia Edisi 7. Jakarta: SalembaEmpat. Winardi.2003. Teori Organisasi dan Pengorganisasian. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta 14240 Jurnal Akuntansi dan Bisnis Indonesia 2014. Rida Dwi Astuti (2011). KESADARAN DAN TINGKATANNYA .http://reedhadhori.blogspot.com/2011/11/kesadaran-dantingkatannya.html. DiaksesAgustus 2012. https://dearmandoo.wordpress.com/2012/10/10/sumber-sumber-penerimaan-negaraindonesia/ http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/136053-T%2028058-Dampak%20penyaluranTinjauan%20literatur.pdf (Dampakpenyaluran..., Sri EssaRamadhani, FE UI, 2010.) http://www.bambanghariyanto.com/2012/06/pengertian-kepatuhan-wajib-pajak.html http://majour.maranatha.edu/index.php/jurnal-akuntansi/article/viewFile/319/pdf http://eprints.undip.ac.id/35890/1/SKRIPSI_ARUM.pdf http://journal.ui.ac.id/index.php/jbb/article/viewFile/610/595 http://eprints.uny.ac.id/7889/3/BAB%202-09409134015.pdf http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39496/3/Chapter%20II.pdf http://digilib.unpas.ac.id/files/disk1/93/jbptunpaspp-gdl-banuwicaks-4613-2-babii.pdf http://asp.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2014/02/Pentingnya-Kepatuhan-Pajak-dalamMeningkatkan.pdf https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDgQFj AD&url=http%3A%2F%2Frepository.unhas.ac.id%2Fbitstream%2Fhandle%2F123
456789%2F1744%2FBAB%2520II.docx%3Fsequence%3D3&ei=KhwxVd_wDOL TmgXZmYDoDQ&usg=AFQjCNFzqlE0UR5HYN6DW1R5_Id1bRVqkw&sig2= UiWovxdtxw5Hd0SGCWgvMQ&bvm=bv.91071109,d.dGY&cad=rja http://lib.uin-malang.ac.id/files/thesis/chapter_iii/06610042.pdf http://www.scribd.com/doc/53163069/22/Teori-kesadaran-Carl-Gustav-Jung. DiaksesAgustus 2012.
KUESIONER PENELITIAN Petunjuk Umum Pengisian : Agar tidak ada kesulitan dalam analisis dan penafsiran data, maka kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu untuk : a. Menjawab semua pertanyaan di bawah ini dengan cara melengkapi isinya dan/atau memberikan tanda centang (√) pada tempat yang tersedia. b. Satu jawaban untuk satu pernyataan. c. Jika menurut Bapak/Ibu tidak ada jawaban yang tepat, harap memilih jawaban yang paling sesuai atau mendekati dengan keadaan Bapak/Ibu.
I.
IDENTITAS RESPONDEN Sebelum menjawab pertanyaan dalam kuisioner ini, mohon Bapak/Ibu mengisi identitas diri terlebih dahulu (Jawaban yang Bapak/Ibu berikan akan diperlakukan secara rahasia). 1.
Nama / Inisial : ________________________________________
2.
AlamatResponden
:
_________________________________________________________ Kel/Desa : __________________ Kec : Medan____________________________________ 3.
Usia dan Jenis Kelamin : ____________ Tahun, (L/P)
4.
Status : Menikah / Lajang
5.
Pendidikan Terakhir : 1
Tidak tamat SD
2 .
SD
3
SMP
4
6.
Pekerjaan : _______________________________
7.
Lamanya
Tinggal
di
Alamat
SMA
5
Responden
_______________________________________ 8.
D3/ S1 / S2
Pendapatan per bulan :Rp.__________________________________
:
II.
DAFTAR PERTANYAAN Petunjuk pengisian : Semua pernyataan dibawah ini merupakan tanggapan Bapak/Ibu terhadap hal-hal mengenai Pajak Bumi dan Bangunan. Setiap butir pernyataan terdiri atas 5 plilihan jawaban, yaitu :
A.
1. STS
= Sangat Tidak Setuju
2. TS
= Tidak Setuju
3. R
= Ragu-ragu
4. S
= Setuju
5. SS
= Sangat Setuju
PELAYANAN PAJAK
NO 1.
PERTANYAAN
1 2 3 4 5
Saya merasa tempat-tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di kota Medan sudah sangat mudah dijangkau
2.
Menurut saya pelayanan yang diberikan oleh Petugas Penerima Pembayaran di tempat-tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sudah sangat baik
3.
Saya merasa besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terutang yang ditetapkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sudah adil
4.
Penyelesaian permohonan Wajib Pajak berkaitan dengan balik nama Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), pembetulan luas dan kelas tanah/bangunan, keberatan dan pengurangan atas pajak terutang sudah tepat waktu, mudah dan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
5.
Petugas pajak telah memberikan penyuluhan perpajakan yang menambah pemahaman saya
B. NO
SANKSI PAJAK PERTANYAAN
1 2 3 4 5
1.
Sanksi dan denda Pajak Bumi dan Bangunan memacu saya untuk membayar pajak tepat waktu
2.
Menurut saya pengenaan sanksi pajak harus dilakukan secara tegas kepada semua pihak yang melakukan pelanggaran
3.
Menurut saya pengenaan denda 2% per bulan apabila terlambat membayar pajak adalah wajar
4.
Sanksi pajak mampu membuat saya tidak mengulangi kesalahan atas keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
C.
NILAI JUAL OBJEK PAJAK
NO 1.
PERTANYAAN
1
2
3
4
5
Menurut saya petugas pajak telah adil dalam menetapkan besarnya NJOP
2.
Menurut saya penetapan NJOP yang tertera dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sesuai dengan kondisi objek pajak sesungguhnya
3.
Perhitungan NJOP yang tidak sesuai mempengaruhi saya untuk menunda pembayaran pajak
4.
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Kota Medan yang
ditetapkan sebesar Rp.15.000.000,- telah
mencerminkan keadilan
D.
PENGETAHUAN PERPAJAKAN
NO 1.
PERTANYAAN Saya menyadari bahwa pajak adalah iuran rakyat yang digunakan untuk dana pembangunan dan perbaikan fasilitas umum
2.
Saya mengerti tentang cara mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
3.
Saya mengerti tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
4.
Saya mengetahui tarif Pajak Bumi dan Bangunan yang akan saya bayar
1 2 3 4 5
5.
Saya mengetahui dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
6.
Saya mengetahui dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tertera tanggal jatuh tempo pembayaran pajak dan pembayarannya tidak boleh melewati tanggal tersebut
E. KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN N
PERTANYAAN
1 2 3 4 5
O 1.
Saya tidak mempunyai tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan
2.
Saya membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu sebelum tanggal jatuh tempo
3.
Saya membayar Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan jumlah yang tertera di Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan
4.
Saya setuju apabila terlambat atau tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan perundangundangan
5.
Saya bersedia memberi informasi tentang objek pajak yang saya miliki kepada petugas pajak
Terima kasih saya ucapkan atas bantuan Bapak/Ibu karena bersedia mengisi kuisioner ini. Jika ada pesan dan saran yang ingin disampaikan oleh Bapak/Ibu, silahkan dituliskan dibawah ini. Pesan dan Saran : ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
Lampiran 2 Daftar Populasi dan Sampel Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Periode 2014 Kota Medan No
Kecamatan
Populasi
Proporsional
Sampel
1
Medan Marelan
31.072
(31.072 : 467.090) x 100
7
2
Medan Polonia
11.949
(11.949 : 467.090) x 100
3
3
Medan Maimun
10.681
(10.681 : 467.090) x 100
2
4
Medan Baru
9.745
(9.745 : 467.090) x 100
2
5
Medan Barat
17.901
(17.901 : 467.090) x 100
4
6
Medan Belawan
16.072
(16.072 : 467.090) x 100
3
7
Medan Deli
26.449
(26.449 : 467.090) x 100
6
8
Medan Labuhan
21.695
(21.695 : 467.090) x 100
5
9
Medan Sunggal
28.632
(28.632 : 467.090) x 100
6
10 Medan Denai
25.514
(25.514 : 467.090) x 100
5
11 Medan Johor
33.530
(33.530 : 467.090) x 100
7
12 Medan Selayang
27.161
(27.161 : 467.090) x 100
6
13 Medan Tembung
23.311
(23.311 : 467.090) x 100
5
14 Medan Amplas
20.722
(20.722 : 467.090) x 100
4
15 Medan Helvetia
32.069
(32.069 : 467.090) x 100
7
16 Medan Petisah
19.071
(19.071 : 467.090) x 100
4
17 Medan Timur
25.071
(25.071 : 467.090) x 100
5
18 Medan Area
20.123
(20.123 : 467.090) x 100
4
19 Medan Kota
21.035
(21.035 : 467.090) x 100
5
20 Medan Perjuangan
17.532
(17.532 : 467.090) x 100
4
21 Medan Tuntungan
27.755
(27.755 : 467.090) x 100
6
Total
467.090
100
Lampiran 3 Data Penelitian dan Data Pendapatan (Z)
Kecamatan Medan Marelan Medan Marelan Medan Marelan Medan Marelan Medan Marelan Medan Marelan Medan Polonia Medan Polonia Medan Polonia Medan Maimun Medan Maimun Medan Baru Medan Baru Medan Barat Medan Barat Medan Barat Medan Barat Medan Belawan Medan Belawan Medan Belawan Medan Belawan Medan Deli Medan Deli Medan Deli Medan Deli Medan Deli Medan Deli Medan Labuhan Medan Labuhan Medan Labuhan Medan Labuhan Medan Labuhan Medan Sunggal Medan Sunggal Medan Sunggal Medan Sunggal Medan Sunggal Medan Sunggal Medan Denai
Usia 29 45 51 32 36 65 56 27 57 72 35 52 48 62 29 50 55 27 45 60 70 63 47 43 48 50 38 46 37 56 42 50 60 53 30 46 60 64 51
Pendidikan Terakhir 1 2 3 4 5
Lamanya Tinggal 5 3 15 2 15 20 44 2 25 40 5 26 12 35 29 15 30 2 3 30 5 20 6 35 6 20 15 4 20 20 26 10 20 20 15 3 15 5 2
Z = Pendapatan 6500000 5400000 2000000 3000000 6000000 5000000 1851000 3500000 5600000 2500000 4500000 6000000 4800000 6000000 5000000 5250000 6500000 2000000 1500000 5000000 7500000 2000000 2500000 1851000 2000000 4000000 3000000 7000000 7500000 7500000 6000000 3500000 5500000 2000000 4500000 5000000 4500000 10000000 1800000
Lampiran 3 Lanjutan Medan Denai Medan Denai Medan Denai Medan Denai Medan Johor Medan Johor Medan Johor Medan Johor Medan Johor Medan Johor Medan Johor Medan Selayang Medan Selayang Medan Selayang Medan Selayang Medan Selayang Medan Selayang Medan Tembung Medan Tembung Medan Tembung Medan Tembung Medan Tembung Medan Amplas Medan Amplas Medan Amplas Medan Amplas Medan Helvetia Medan Helvetia Medan Helvetia Medan Helvetia Medan Helvetia Medan Helvetia Medan Helvetia Medan Petisah Medan Petisah Medan Petisah Medan Petisah Medan Timur Medan Timur Medan Timur Medan Timur Medan Timur Medan Area
57 52 33 24 50 25 40 33 35 37 32 33 45 54 32 60 48 53 46 30 48 52 60 40 48 28 66 48 50 47 60 58 49 26 48 55 52 30 53 32 51 48 50
20 15 33 6 4 2 3 4 8 2 3 5 4 10 2 20 8 2 12 5 15 8 10 8 5 7 15 9 15 3 35 15 3 19 3 20 5 15 8 2 2 2 10
1750000 3500000 1500000 1500000 3500000 2500000 8000000 15000000 4500000 8000000 7000000 3500000 4000000 5000000 4600000 3000000 3000000 4000000 3000000 3000000 5000000 4800000 2000000 2800000 2000000 2500000 10000000 4000000 4000000 3800000 5000000 3600000 1500000 2000000 1000000 5800000 3500000 3500000 5000000 2500000 2500000 4000000 12500000
Lampiran 3 Lanjutan Medan Area Medan Area Medan Area Medan Kota Medan Kota Medan Kota Medan Kota Medan Kota Medan Perjuangan Medan Perjuangan Medan Perjuangan Medan Perjuangan Medan Tuntungan Medan Tuntungan Medan Tuntungan Medan Tuntungan Medan Tuntungan Medan Tuntungan
56 25 56 44 39 29 55 24 37 36 32 46 46 89 72 40 89 51
25 65 23 44 39 29 55 24 37 36 32 46 5 50 15 5 50 4
5000000 2500000 5000000 3500000 1500000 1851000 1851000 2000000 2700000 1851000 1800000 1851000 6500000 2800000 1800000 2500000 2800000 1800000
Lampiran 4 Data Pelayanan (X1), Data Sanksi (X2) dan Data NJOP (X3) X1 = pelayanan pajak 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 2 5 2 2 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 5 1 4 4 4 4 5 4 4 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 1 1 2 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 2 5 2 5 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 5 4 3 3 3 3 5 5 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 1 3 1 3 5 5 5 5 5 4 4 3 3 4
total 25 18 19 21 21 22 16 14 19 18 15 18 18 18 18 18 21 13 24 22 10 14 11 16 20 20 19 18 20 16 21 18 17 14 14 12 11 25 18
X2 = sanksi pajak 1 2 3 4 total 5 4 5 4 18 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 5 5 4 18 4 4 4 4 16 5 5 5 5 20 1 5 4 1 11 4 4 4 4 16 5 5 5 5 20 2 5 4 3 14 2 4 3 3 12 5 5 5 4 19 4 4 4 4 16 4 4 2 4 14 4 4 2 4 14 3 4 5 5 17 5 5 5 5 20 3 3 2 3 11 4 4 4 4 16 4 5 5 5 19 3 3 2 3 11 4 4 4 4 16 1 2 1 4 8 1 5 4 1 11 5 5 5 5 20 3 3 2 2 10 5 5 5 5 20 4 4 3 4 15 5 5 3 4 17 4 4 3 4 15 5 4 3 4 16 4 3 2 4 13 5 5 5 4 19 3 1 4 4 12 3 4 4 4 15 3 4 3 4 14 1 1 4 4 10 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20
1 5 4 4 5 3 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 2 4 2 4 5 3 3 4 2 5 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 5 3
X3 = NJOP 2 3 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 2 2 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 2 2 4 2 5 1 3 3 3 3 2 4 2 2 5 5 3 3 4 4 3 3 4 1 4 4 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 5 3 3
4 5 4 3 4 3 4 2 3 4 3 3 4 3 2 2 1 3 2 4 5 3 3 4 2 5 3 3 3 3 3 5 3 3 4 3 3 5 4 4
total 19 18 15 19 13 16 8 12 16 13 12 16 12 14 14 10 15 8 14 16 12 12 14 8 20 12 15 12 11 14 16 12 12 16 12 12 16 18 13
Lampiran 4 Lanjutan 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 5 1 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 5 5 4 5 4 4 5 5 2 5
4 5 4 3 3 3 4 4 4 2 4 4 4 1 4 4 4 4 2 5 4 5 5 2 5 4 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 3 3
3 5 3 2 2 4 3 4 4 2 4 3 4 1 3 4 4 3 5 5 4 5 4 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 5 5 4 4
3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 1 3 4 4 4 2 5 3 5 4 2 4 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 4 3 2
4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 2 5 4 5 3 2 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 5 3 3 4 4 4 5 4 4
18 21 18 16 13 15 19 19 20 14 20 17 21 7 17 20 21 19 16 25 19 25 20 12 21 18 20 13 20 20 16 20 16 21 22 18 17 19 19 22 24 16 18
5 5 4 4 2 4 5 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 2 1 5 4 5 5 4 5 4 4 3 3 4 2 4 3 4 4 3 4 4 5 4 5 3 4
5 5 4 5 3 4 4 3 4 5 4 3 4 1 3 4 4 3 5 5 4 5 4 4 4 2 5 2 4 4 4 4 2 5 4 4 4 4 5 4 5 3 3
5 5 4 4 3 5 4 2 4 4 4 3 4 2 2 3 4 3 4 5 4 5 3 4 2 2 4 2 4 4 2 4 2 5 4 4 2 4 5 4 5 3 4
5 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3 3 3 3 4 1 5 4 5 4 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4
20 20 16 16 12 17 17 13 16 18 16 12 16 9 11 14 15 12 11 20 16 20 16 15 15 10 16 10 14 16 11 15 10 18 16 15 14 16 19 16 20 12 15
3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 2 4 2 3 4 4 3 2 4 3 4 4 2 4 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 2 3 4 3 4 3 4
3 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3 4 4 3 2 4 3 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 3 4 3 4
3 4 2 2 5 4 2 3 4 2 1 3 2 2 3 2 2 4 2 4 3 4 4 4 4 4 2 3 2 4 3 2 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 5
4 4 4 3 2 4 4 3 4 1 4 2 4 2 3 3 4 3 2 4 3 3 4 2 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 2 3 4 3 3 3 1
13 16 13 16 12 15 14 13 16 10 13 10 14 8 12 18 14 13 8 16 12 15 16 10 16 14 14 12 14 16 13 14 12 16 16 14 10 13 16 12 15 13 14
Lampiran 4 Lanjutan 4 2 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 2 4 4 1 1
4 3 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 4 4 3 5 4 2
3 3 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 3 2 2 5 4
3 2 4 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 5 4 1 3 5
4 3 4 2 2 2 2 4 5 2 2 2 4 4 5 4 4 4
18 13 20 16 16 16 16 19 22 16 16 16 17 18 18 15 17 16
2 3 4 1 1 1 1 4 5 1 1 1 4 2 4 4 3 4
4 1 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 2 5 4 5
2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 2 5 1 1 1 3
4 4 4 1 1 1 1 4 5 1 1 1 2 3 3 3 3 2
12 12 16 11 11 11 11 16 20 11 11 11 12 13 10 13 11 14
3 3 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 1 1 3 5 4
4 3 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 3 3 4 4 5
4 3 3 2 2 2 2 5 1 2 2 2 4 2 5 3 3 3
4 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 5 2 2 2 2
15 12 9 8 8 8 8 16 10 8 8 8 11 11 11 12 14 14
Lampiran 5 Data Pengetahuan (X4) dan Data Kepatuhan (Y) 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 3 5 2 4 5 2 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 1 4 4 4 4 5 5 5
X4 = pengetahuan pajak 2 3 4 5 5 5 5 4 3 3 4 3 5 5 5 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 4 5 5 4 2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 5 3 4 5 5 3 5 5 5 3 2 1 1 2 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 3 3 3 4 4 4 4 5 5 4 4
6 5 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 5 4 4 5 4 4 4 3 5 3 5 4 3 4 4 2 5 4 3 4 3 5 4
total 29 22 29 22 22 25 19 19 25 23 21 25 24 24 24 19 28 19 26 30 20 21 21 19 26 20 28 23 24 25 27 9 25 19 19 22 22 26 27
Y = kepatuhan wajib pajak 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 4 2 3 4 2 4 3 3 4 2 4 4 5 5 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 2 3 4 2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 5 3 2 4 4 4 2 4 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 2 2 2 3 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5
total 25 20 21 20 19 25 17 15 24 15 16 23 18 20 20 22 25 14 21 25 16 21 18 18 25 15 25 20 23 24 23 11 21 20 19 21 23 25 22
Lampiran 5 Lanjutan 5 5 4 4 2 4 5 1 4 5 4 3 4 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 3 5 4 4 2 4 4 2 4 3 4 4 3 3 5 5 4 5 4 4
5 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 2 4 4 4 3 4 4 2 2 2 4 4 2 2 3 3 3 4 3 4
5 4 4 4 3 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 4 3 5
4 4 3 4 2 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 5 4 4
4 4 3 4 2 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 4 3 4
4 4 4 4 4 4 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 5 4 4
27 25 22 24 16 20 26 9 24 24 24 22 24 21 23 24 24 23 20 25 25 28 25 19 25 22 24 21 24 24 20 22 21 26 24 18 18 21 22 20 27 21 25
4 5 4 4 2 4 4 2 5 4 4 2 5 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 2 4 4 2 2 2 5 4 3 2 3 4 3 4 5 2
4 5 3 4 4 4 4 2 5 4 4 3 5 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 3 4 4 3 2 2 5 4 3 3 3 3 3 4 4 4
4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 4 3 3 3 3 4 2
5 4 4 3 3 5 4 2 4 3 4 3 4 2 2 3 3 4 2 4 4 5 4 2 3 4 3 2 4 4 2 2 2 5 5 2 3 3 3 4 3 4 1
5 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 3 5 3 3 4 4 4 4 3 4 5 3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4
22 22 19 19 15 21 20 10 22 19 20 15 24 15 15 19 19 20 18 19 20 25 22 18 20 18 19 15 20 20 15 14 14 25 21 13 16 16 17 17 18 21 13
Lampiran 5 Lanjutan 4 4 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 4 4 5 5 4
3 3 4 2 2 3 2 4 4 3 2 3 4 4 1 2 4 2
4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5
4 3 4 2 2 2 1 4 4 2 2 2 4 3 4 5 4 5
2 3 1 2 2 2 2 3 4 2 3 2 4 1 3 2 4 3
3 4 1 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 2 2 1 3 2
20 19 18 18 18 19 17 23 23 19 20 19 24 19 19 19 24 21
4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 5
4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 2 4 5 5 4
4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 1 5 5 5 5
4 4 4 2 2 2 2 4 5 2 2 2 2 4 2 2 2 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2
21 19 20 18 18 18 18 23 23 18 18 18 17 13 17 19 20 20
Lampiran 6 Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Pelayanan Correlations x1 x1
Pearson Correlation
x11 1
.621
Sig. (2-tailed) N x11
x12
x13
x14
x15
100
**
**
.708
100
100
100
100
1
**
**
.093
.147
.000
.000
.359
.144
100
100
100
100
.157
**
100
**
**
.351
.351
1
Sig. (2-tailed)
.000
.000
N
100
100
**
**
.157
.448
100
Sig. (2-tailed)
.000
.000
.119
N
100
.448
.546
.000
100
100
100
1
*
.048
.029
.638 100
.219
100
100
100
.093
**
*
1
Sig. (2-tailed)
.000
.359
.000
.029
N
100
100
100
100
**
.147
**
.048
Sig. (2-tailed)
.000
.144
.000
.638
.000
N
100
100
100
100
100
Pearson Correlation
.698
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Cronbach's
Standardized
Alpha
Items .706
N of Items .710
5
.679
**
.000
100
.546
.679
.119
**
.708
**
100
100
Pearson Correlation
.698
.000
N
.557
**
.000
.000
Pearson Correlation
.557
x15
.000
Sig. (2-tailed)
.790
**
.790
x14
.000
.621
Pearson Correlation
x13
.000
**
Pearson Correlation
x12
.219
.600
**
.000 100
100
**
1
.600
100
Sanksi Correlations x2 x2
Pearson Correlation
x21 1
.794
Sig. (2-tailed) N x21
x22
x23
x25
.794
**
**
.720
**
100
100
100
100
1
*
*
**
100
100
**
*
.204
.204
.255
.000
100
100
100
1
**
.008
.000
.939 100
.520
.042
N
100
100
100
100
**
*
**
1
.520
Sig. (2-tailed)
.000
.010
.000
N
100
100
100
**
.008
Pearson Correlation
.741
**
.736
100
**
1
.311
.000
.939
.002
N
100
100
100
100
Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Cronbach's
Standardized
Alpha
Items .783
N of Items .826
5
**
100
.000
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
.311
.002
Sig. (2-tailed)
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
**
.010
.000
.255
.736
.042
Sig. (2-tailed)
.720
**
.000
N
Pearson Correlation
.741
.000
.000
.577
.577
x25
.000
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
x23
.000 100
Pearson Correlation
x22
100
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Correlations x3 x3
Pearson Correlation
x31 1
.840
Sig. (2-tailed) N x31
x32
x33
x34
.840
**
**
.712
**
100
100
100
100
1
**
**
**
100
100
**
**
.760
Sig. (2-tailed)
.000
.000
N
100
100
**
**
.541
.541
.000
N
Pearson Correlation
**
.000
.000
.816
.816
x34
.000
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
x33
.000 100
Pearson Correlation
x32
.292
.760
.292
.533
**
.000
.003
.000
100
100
100
1
*
.254
.546
**
.011
.000
100
100
100
*
1
.140
.254
Sig. (2-tailed)
.000
.003
.011
N
100
100
100
100
100
**
.140
1
Pearson Correlation
.712
**
.533
**
.546
.165
Sig. (2-tailed)
.000
.000
.000
.165
N
100
100
100
100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Cronbach's
Standardized
Alpha
Items .728
N of Items .744
4
100
Pengetahuan Correlations x4 x4
Pearson Correlation
x41 1
.536
Sig. (2-tailed) N x41
x42
x43
x44
x45
x46
100
Pearson Correlation
.536
x42 **
**
.769
**
.697
**
.000
100
100
100
100
100
100
1
**
**
.190
.018
.133
.000
.000
.058
.862
.186
100
100
100
100
100
1
**
**
**
**
100 **
.381
.381
Sig. (2-tailed)
.000
.000
N
100
100
100
**
**
**
.412
.475
.412
.475
.498
.383
.000
.000
100
100
100
100
1
**
*
.125
.000
.018
.214
100
100
100
100
**
1
.481
.237
.000
.000
N
100
100
100
**
.190
Sig. (2-tailed)
.000
.058
.000
.000
N
100
100
100
100
**
.018
Sig. (2-tailed)
.000
.862
.000
.018
.000
N
100
100
100
100
100
**
.133
**
.125
Sig. (2-tailed)
.000
.186
.000
.214
.000
.000
N
100
100
100
100
100
100
Pearson Correlation
.697
Pearson Correlation
.659
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Cronbach's
Standardized
Alpha
Items .767
N of Items .769
6
.383
.388
**
**
**
.000
.000
.498
.388
.000
Sig. (2-tailed)
.769
**
.000
**
Pearson Correlation
.659
.000
100
.659
**
x46
.000
N
Pearson Correlation
.659
x45
.000
.000
.767
.767
x44
.000
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
x43
.481
.237
*
.567
**
.394
**
.000
.000
100
100
100
**
1
.567
.394
**
.675
**
.000 100
100
**
1
.675
100
Kepatuhan Correlations Y Y
Pearson Correlation
y11 1
.863
Sig. (2-tailed) N y11
y12
y13
y14
y15
100
Pearson Correlation
.863
y12
**
**
100
100
100
100
1
**
**
**
**
.817
.817
100
100
100
100
1
**
**
100
100
100
**
**
**
.699
Sig. (2-tailed)
.000
.000
.000
N
100
100
100 **
.501
.699
100
100
100
1
**
100
100
**
1
.360
100
100
100
100
**
.338
**
100
**
1
.415
.000
.000
.001
.000
N
100
100
100
100
100
Cronbach's Alpha Based on Cronbach's
Standardized
Alpha
Items .831
N of Items .838
5
**
100
.000
Reliability Statistics
.415
.000
Sig. (2-tailed)
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
**
100
N
.399
.338
.001
.000
**
.360
.000
.000
.376
**
.000
.000
**
.399
.000
.000
.598
.501
.000
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
**
.000
N
**
.376
.000
.000
.584
.584
.000
.000
.597
.597
.000
Sig. (2-tailed)
**
**
100
100
.736
.598
.000
**
Pearson Correlation
**
.736
.000
100
.695
**
.000
N
Pearson Correlation
.695
y15
.000
.000
.813
**
.813
y14
.000
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
y13
100
Lampiran 7Hasil Uji Descriptive Statistics N
Minimum Maximum
Statistic
Statistic
Statistic
Mean
Std. Deviation
Statistic
Statistic
Skewness
Kurtosis
Statistic Std. Error Statistic Std. Error
x1
100
7
25
17.89
3.360
-.314
.241
.631
.478
x2
100
8
20
14.79
3.251
.053
.241
-1.019
.478
x3
100
8
20
13.09
2.854
-.127
.241
-.367
.478
x4
100
9
30
22.26
3.583
-.766
.241
2.274
.478
Y
100
10
31
19.29
3.611
.105
.241
.357
.478
Z
100
1000000
2.E7
4.08E6
2401313.424
1.728
.241
4.565
.478
Valid N (listwise)
100 b
Variables Entered/Removed
Model 1
Variables
Variables
Entered
Removed
x4, x1, x3, x2
a
Method . Enter
a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: y b
Model Summary
Model
R
1
.740
Adjusted R
Std. Error of the
Square
Estimate
R Square a
.548
.529
Durbin-Watson
2.478
1.895
a. Predictors: (Constant), x4, x1, x3, x2 b. Dependent Variable: y b
ANOVA Model 1
Sum of Squares
df
Mean Square
Regression
707.117
4
176.779
Residual
583.473
95
6.142
1290.590
99
Total
a. Predictors: (Constant), x4, x1, x3, x2 b. Dependent Variable: y
F 28.783
Sig. .000a
a
Coefficients
Standardized Unstandardized Coefficients Model 1
B
Coefficients
Std. Error
(Constant)
2.879
1.706
x1
-.077
.100
x2
.290
x3 x4
Beta
T
Sig.
1.688
.095
-.071
-.767
.445
.112
.261
2.586
.011
.081
.112
.064
.723
.471
.558
.093
.554
6.026
.000
a. Dependent Variable: y a
Residuals Statistics Minimum Predicted Value
Maximum
Mean
Std. Deviation
N
11.27
24.75
19.29
2.673
100
-3.001
2.045
.000
1.000
100
.281
1.224
.529
.164
100
11.35
24.74
19.28
2.664
100
Residual
-7.946
7.526
.000
2.428
100
Std. Residual
-3.206
3.037
.000
.980
100
Stud. Residual
-3.237
3.125
.002
1.003
100
Deleted Residual
-8.098
7.968
.008
2.545
100
Stud. Deleted Residual
-3.413
3.281
.000
1.018
100
Mahal. Distance
.286
23.148
3.960
3.535
100
Cook's Distance
.000
.115
.010
.017
100
Centered Leverage Value
.003
.234
.040
.036
100
Std. Predicted Value Standard Error of Predicted Value Adjusted Predicted Value
a. Dependent Variable: y
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N Normal Parameters
100 a
Mean Std. Deviation
Most Extreme Differences
.0000000 2.42768853
Absolute
.063
Positive
.042
Negative
-.063
Kolmogorov-Smirnov Z
.630
Asymp. Sig. (2-tailed)
.823
a. Test distribution is Normal.
b
Variables Entered/Removed
Model
Variables
Variables
Entered
Removed
Method
x4, x1, x3, x2a
1
. Enter
a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: y a
Coefficients
Collinearity Statistics Model
Tolerance
1
VIF
x1
.550
1.820
x2
.465
2.149
x3
.605
1.653
x4
.563
1.777
a. Dependent Variable: y a
Collinearity Diagnostics
Variance Proportions
Dimensio Model n 1
Eigenvalue
Condition Index
(Constant)
x3
x4
4.929
1.000
.00
.00
.00
.00
.00
2
.024
14.259
.49
.00
.20
.19
.02
3
.022
14.881
.00
.11
.25
.73
.00
4
.015
18.378
.00
.75
.24
.03
.22
5
.010
22.342
.51
.14
.31
.05
.75
b
Variables Entered/Removed
1
x2
1
a. Dependent Variable: y
Model
x1
Variables
Variables
Entered
Removed
x4, x1, x3, x2
a
a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: z
Method . Enter
b
Model Summary
Model
R
Std. Error of the
Square
Estimate
R Square
.217a
1
Adjusted R
.047
.007
2392719.278
a. Predictors: (Constant), x4, x1, x3, x2 b. Dependent Variable: z b
ANOVA Model 1
Sum of Squares
df
Mean Square
Regression
2.698E13
4
6.745E12
Residual
5.439E14
95
5.725E12
Total
5.709E14
99
F
Sig. a
1.178
.325
a. Predictors: (Constant), x4, x1, x3, x2 b. Dependent Variable: z a
Coefficients
Standardized Unstandardized Coefficients Model 1
B (Constant)
Coefficients
Std. Error
Beta
2.754E6
1.647E6
x1
-10681.304
96538.614
x2
153239.754
x3 x4
T
Sig.
1.673
.098
-.015
-.111
.912
108415.137
.207
1.413
.161
100647.757
108359.425
.120
.929
.355
-92732.719
89450.694
-.138
-1.037
.303
a. Dependent Variable: z Residuals Statisticsa Minimum Predicted Value
Maximum
Mean
Std. Deviation
N
2.92E6
5.21E6
4.08E6
522032.574
100
-3.356E6
9.983E6
.000
2343883.135
100
Std. Predicted Value
-2.234
2.154
.000
1.000
100
Std. Residual
-1.403
4.172
.000
.980
100
Residual
a. Dependent Variable: z
b
Variables Entered/Removed
Model 1
Variables
Variables
Entered
Removed
Method
ya
. Enter
a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: Moderating Model Summary
Model
R
1
.092
Adjusted R
Std. Error of the
Square
Estimate
R Square a
.008
-.002
1.54082E6
a. Predictors: (Constant), y b
ANOVA Model 1
Sum of Squares
df
Mean Square
Regression
1.984E12
1
1.984E12
Residual
2.327E14
98
2.374E12
Total
2.346E14
99
F
Sig. .836
.363a
a. Predictors: (Constant), y b. Dependent Variable: Moderating a
Coefficients
Standardized Unstandardized Coefficients Model 1
B (Constant) y
Std. Error
2.515E6
841579.319
-39210.027
42890.297
a. Dependent Variable: Moderating b
Variables Entered/Removed
Model 1
Variables
Variables
Entered
Removed
z, x4, x1, x3, x2a
a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: y
Method . Enter
Coefficients Beta
T
-.092
Sig.
2.988
.004
-.914
.363
Model Summary
Model
R
Std. Error of the
Square
Estimate
R Square
.752a
1
Adjusted R
.565
.542
2.443
a. Predictors: (Constant), z, x4, x1, x3, x2 b
ANOVA Model 1
Sum of Squares
df
Mean Square
Regression
729.727
5
145.945
Residual
560.863
94
5.967
1290.590
99
Total
F
Sig.
24.460
a
.000
a. Predictors: (Constant), z, x4, x1, x3, x2 b. Dependent Variable: y a
Coefficients
Standardized Unstandardized Coefficients Model 1
B
Std. Error
(Constant)
3.440
1.706
x1
-.079
.099
x2
.322
x3 x4 z a. Dependent Variable: y
Coefficients Beta
T
Sig.
2.017
.047
-.073
-.800
.425
.112
.290
2.876
.005
.102
.111
.080
.915
.363
.539
.092
.535
5.873
.000
-2.039E-7
.000
-.136
-1.947
.055
Lampiran 8 Nilai r tabel Taraf Signif N
Taraf Signif N
5%
1%
3
0.997
0.999
4
0.950
5
Taraf Signif N
5%
1%
5%
1%
27
0.381
0.487
55
0.266
0.345
0.990
28
0.374
0.478
60
0.254
0.330
0.878
0.959
29
0.367
0.470
65
0.244
0.317
6
0.811
0.917
30
0.361
0.463
70
0.235
0.306
7
0.754
0.874
31
0.355
0.456
75
0.227
0.296
8
0.707
0.834
32
0.349
0.449
80
0.220
0.286
9
0.666
0.798
33
0.344
0.442
85
0.213
0.278
10
0.632
0.765
34
0.339
0.436
90
0.207
0.270
11
0.602
0.735
35
0.334
0.430
95
0.202
0.263
12
0.576
0.708
36
0.329
0.424
100
0.195
0.256
13
0.553
0.684
37
0.325
0.418
125
0.176
0.230
14
0.532
0.661
38
0.320
0.413
150
0.159
0.210
15
0.514
0.641
39
0.316
0.408
175
0.148
0.194
16
0.497
0.623
40
0.312
0.403
200
0.138
0.181
17
0.482
0.606
41
0.308
0.398
300
0.113
0.148
18
0.468
0.590
42
0.304
0.393
400
0.098
0.128
19
0.456
0.575
43
0.301
0.389
500
0.088
0.115
20
0.444
0.561
44
0.297
0.384
600
0.080
0.105
21
0.433
0.549
45
0.294
0.380
700
0.074
0.097
22
0.423
0.537
46
0.291
0.376
800
0.070
0.091
23
0.413
0.526
47
0.288
0.372
900
0.065
0.086
24
0.404
0.515
48
0.284
0.368
1000
0.062
0.081
25
0.396
0.505
49
0.281
0.364
26
0.388
0.496
50
0.279
0.361
Sumber: https://teorionline.files.wordpress.com/2010/01/tabel-r.doc
