IDENTIFIKASI FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN SUBJEK PAJAK DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN KOTA TIMUR Oleh GUSTIN THALIB NIM: 921409153 JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
ABSTRAK
Gustin Thalib, 921 409 153, Program Studi S1 Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. 2013. “Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo”. Skripsi ini dibawah bimbingan oleh Ibu Hartati Tuli, SE.Ak., M.Si dan Bapak Usman, S.Pd., SE., M.Si. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan di kecamatan kota timur kota gorontalo. Penelitian ini dilakukuan secara langsung pada pegawai petugas pajak yang berada di Kecamatan Kota Timur dan di beberapa Kelurahan yang ada di Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Penentuan informan di penelitian ini menggunakan metode purpose sampling. Dari hasil pengumpulan dan analisis data, diperoleh data yang menunjukan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan di kecamatan kota timur kota gorontalo yaitu faktor kesadaran wajib pajak atas perpajakan, factor perizinan usaha, faktor sanksi denda, faktor kemudahan, faktor kesadaran bernegara, faktor pelayanan, faktor persepsi wajib pajak tentang manfaat PBB terhadap prioritas pembangunan daerah. Kata kunci: Kepatuhan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
PENDAHULUAN Pajak Bumi dan Bangunan dapat didefinisikan sebagai pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang menggunakan sistem yang cukup memudahkan wajib pajak, tidak seperti pajak lainnya yang secara umum menggunakan official assessment system. PBB merupakan pajak dengan sistem pemungutan official assessment system dimana pihak fiskus yang lebih pro aktif dan kooperatif melakukan perhitungan, penetapan pajak yang terutang dan mendistribusikannya kepada pemerintah daerah melalui Dispenda berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPOP) yang diisi oleh wajib pajak atau verifikasi pihak fiskus dilapangan, Pemerintah daerah melalui Kecamatan, Kelurahan/Desa, bahkan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sampai ketangan wajib pajak dan juga menerima pembayaran PBB.(Koentarto, 2011:2) Di kota Gorontalo sendiri, terdapat perbedaan tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di masing-masing kecamatan. Awalnya Kecamatan yang ada di Kota Gorontalo terdiri dari 6 (enam) Kecamatan yaitu kecamatan kota Selatan, Kecamatan kota Utara, Kecamatan kota Timur, Kecamatan kota Tengah, Kecamatan kota Barat, dan Kecamatan Dungingi. Akan tetapi setelah adanya pemekaran wilayah
pada tahun 2011, maka kecamatan di kota Gorontalo
bertambah 3 kecamatan, adapun 3 kecamatan tersebut adalah Kecamatan Hulonthalangi, Kecamatan Dumbo Raya, dan Kecamatan Sipatana. Tabel 1 : Daftar Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Gorontalo Tahun 2010-2012 TAHUN 2010 NO
1
2011
2012
KECAMATAN
Kec.Kota
Target
Realisasi
Present ase Capaian
Target
Realisasi
Present ase Capaian
Target
Realisasi
Present ase Capaian
1,425,897,031
1,159,501,331
81.32 %
1,278,578,99 8
967,547,798
75.67 %
1,326,418,685
1,020,941,855
76,97 %
Selatan
2
Kec.Kota Utara
1,027,674,883
547,318,979
53.26 %
666,523,612
394,364,298
59,17 %
697,149,203
383,016,616
54,94 %
3
Kec.Kota Timur
874,545,851
709,862,430
81.17 %
724,891,127
633,854,719
87.44 %
734,303,759
618,082,744
84,17 %
4
Kec.Kota
746,226,356
516,864,697
69,26 %
784,053,342
708,533,357
90.37 %
783,313,914
619,576,645
79,10 %
Tengah
5
Kec.kota Barat
253,994,417
200,959,232
79.12 %
264,839,890
214,551,301
81.01 %
272,381,017
213,277,614
78,30 %
6
Kec. DungingI
352,336,566
269,308,191
76.43 %
366,696,343
285,680,622
77,91 %
377,249,973
245,500,971
65,08 %
7
Kec.Dumbo
-
-
-
174,035,912
144,894,534
83,26 %
178,258,602
136,989,661
76.85 %
-
-
-
181,355,827
152,837,100
84,27 %
185,321,058
145,674,302
78,61 %
-
-
-
427,946,111
257,737,068
60,23 %
Raya
8
Kec.Hulonthala ngi
9
Kec.Sipatana
447,041,834
224,728,191
Dapat dilihat dari tabel di atas tingkat presentasi capaian penerimaan pajak bumi dan bangunan selama tiga tahun yaitu pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dari 9 (Sembilan) kecamatan yang terdapat di kota gorontalo hanya kecamatan kota timur yang tingkat presentasi penerimaan PBB-nya berfluktuasi rata-rata diatas 80% (delapan puluh persen) sedangkan 8 (delapan) kecamatan lainnya yaitu kecamatan kota selatan, kota utara, kota tengah, kota barat, dungingi, dumbo raya, hulonthalangi, sipatana realisasi tingkat penerimaan PBB-nya di bawah rata-rata 80% (delapan puluh persen). Hal inilah yang menjadi permasalahan, mengapa hanya satu kecamatan saja yang tingkat presentasi penerimaan PBB-nya di atas rata-rata 80% (delapan puluh persen). Bagaimana tindakan pemerintah menanggapi masalah ini. Inilah yang menjadi alasan kedua saya mengangkat judul ini. Berdasarkan pemikiran dan uraian dan data-data diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi lebih khususnya yaitu ingin mengetahui lebih jelas mengenai faktor apa saja yang menyebabkan wajib pajak yang berada di kecamatan kota timur patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan sebagai wujud atas kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Diharapkan pula dengan diketahuinya faktor penyebab kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak maka dapat meningkatkan penerimaan pajak di kecamatan lainnya. sehingga penelitian ini mengambil judul: “Identifikasi Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan subjek pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Kota Timur”. Berdasarkan fokus penelitian di atas maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah mengiidentifikasi faktor-faktor apakah yang
50,27 %
mempengaruhi kepatuhan subjek pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Kota Timur? Pajak Bumi dan Bangunan dapat didefinisikan sebagai pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 tahun 1994. Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Apabila subjek pajak tersebut dikenakan kewajiban membayar pajak maka subjek pajak tersebut menjadi wajib pajak. Menurut Djoko Muljono (2010: 140) wajib pajak bumi dan bangunan adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menurut Undangundang PBB. Dalam hal atas suatu obyek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya., Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subyek pajaknya. Menurut Mardiasmo (2011: 317) mengatakan bahwa dasar pengenaan pajak Bumi dan Bangunan yaitu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas
nama
Menteri
Keuangan
dengan
mempertimbangkan
pendapat
Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat. Kartasapoetra dkk (1989: 27) dalam Muharam (2013: 47) berpendapat tentang manfaat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu khusus dalam pengguna hasil penerima PBB oleh pemerintah diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan, terutama dalam pembangunan sarana berbagai kepentingan umum/masyarakat, seperti perbaikan atau pengadaan jalan dan jembatan daerah, pengadaan dan perbaikan pasar, pengadaan dan perbaikan sarana pendidikan dan banyak lagi sarana lainnya yang berkaitan dengan kepentingan umum yang dikelola oleh pemerintah daerah. Menurut E. Ellyani (1989) yang dikutip Kiryanto (1998: 22) disebutkan bahwa : Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya, tanpa ada
tindakan pemaksaan. Ketidakpatuhan timbul kalau ada salah satu syarat definisi tersebut tidak dipenuhi. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak PBB meliputi perilaku WP dalam membayar PBB tepat waktu, melaporkan setiap bentuk perubahan dari tanah/rumah yang ditempati sendiri ataupun tanah/ rumah yang ditempati tetangga, mengurus dan mengisi SPOP dengan benar, serta menyerahkan SPOP yang sudah terisi ke kantor pelayanan PBB atau aparat yang ditunjuk. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerimaan pajak menurut Menurut Guritno dkk (1987) dalam A. Tony Prasetiantono (1994) yang dikutip kembali oleh (Kahono: 2003, 21), ada tiga faktor keberhasilan perpajakan yaitu (1) system administrasi dan hukum, (2) kualitas aparat perpajakan, dan (3) kepatuhan masyarakat membayar pajak. Sedangkan menurut Chairul Amachi (1992) dalam (Kahono: 2003,21) faktor-faktor keberhasilan pajak adalah faktor administrasi begara dan pajak, faktor undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan, dan faktor masyarakat (WP dan keadaan lingkungannya).
METODE PENELITIAN Jenis penilitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. menurut Sugiyono (2012: 9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi Menurut Collins dalam (Wirawan, 2012: 135), fenomenologi akan berusaha memahami pemahaman informan terhadap fenomena yang muncul dalam kesadarannya, serta fenomena
yang dialami oleh informan dan dianggap sebagai entitas-sesuatu yang ada dalam dunia. Sumber data penelitian ini adalah yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan terpilih menggunakan pedoman wawancara direkam dengan menggunakan alat bantu handphone, buku catatan dan alat tulis untuk membantu pencatatan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari DPPKAD berupa daftar penerimaan PBB, dan data yang diperoleh dari kantor Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo berupa profil Kecamatan Kota Timur yang relevan dengan kebutuhan analisis data, serta Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 5 tahun 2007 tentang sistem dan prosedur pelayanan izin terpadu. Analisis data kualitatif menurut Miles dan Hiberman dalam Sugiono, (2012: 430), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan consclusion drawing/verification. PEMBAHASAN Berikut ini akan dibahas faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, serta akan dikaitkan juga dengan penelitian terdahulu. Kesadaran WP atas perpajakan Hasil wawancara peneliti kepada wajib pajak menjelaskan bahwa pencapaian penerimaan pajak bumi dan bangunan dari tahun ke tahun bisa digolongkan stabil hal ini disebabkan oleh kesadaran dari wajib pajak itu sendiri dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan merupakan faktor yang mempengaruhi dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan pada setiap tahun.
Berikut ini beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui apakah faktor kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Furry (2010) dalam Prajadianto (2012 :7) memperoleh hasil bahwa tingkat pemahaman WP, tingkat kesadaran WP, berpengaruh terhadap penerimaan PBB. Perizinan Usaha Hasil dari wawancara peneliti kepada salah satu informan yang berada disalah satu kelurahan ia menjelas faktor yang mendoron masyarakat wajib pajak patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan disebabkan adanya masyarakat wajib pajak yang mempunyai usaha malah mereka sendiri yang dating menanyakan pajak, karena bukti pelunasan pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam mengurus surat-surat izin. Hal ini masih mengacu pada Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Sistem Dan Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Di Kota Gorontalo. Berikut ini beberapa jenis perizinan yang salah satu persyaratannya harus ada bukti pelunasan PBB. No
Jenis Perizinan
Persyaratan
1
Izin Mendirikan Bangunan a. b. (IMB) c. d. e. f.
2
Surat Izin Tempat Usaha a. b. (SITU) c. d. e.
Permohonan tertulis Foto copy KTP pemilik Foto copy pelunasan PBB tahun berjalan Dena lokasi Pas photo 3x4 Amdal/UKL/UPL sesuai kebutuhan Permohonan tertulis Surat keterangan fiskal Foto copy KTP pemilik Foto copy pelunasan PBB tahun berjalan Pas photo 3x4
sumber: Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT)
Penanggungjawab Dinas TaTa Kota dan Pertamanan
Bagian Ekonomi
Peraturan diatas memperjelas bahwa pelunasan PBB sangat berpengaruh pada kepentingan dalam mengurus perizinan usaha. Tanpa adanya pelunanasan PBB maka surat-surat izin tersebut tidak akan diproses. Jadi dapat dibapami bahwa dengan mereka melunasi PBB yang sudah menjadi kewajiban sebagai wajib pajak maka akan mempermudah wajib pajak dalam mengurus kepentingan untuk perizinan usaha. Dengan demikian faktor perizinan usaha merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar PBB. Sanksi Denda Hasil wawancara peneliti kepada salah satu informan ia menjelaskan bahwa adanya sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak khususnya pajak bumi dan bangunan hal ini diketahui dengan mengingat adanya jatuh tempo pembayaran pajak khususnya pajak bumi dan bangunan maka wajib pajak segera membayar pajak agar tidak dikenakan denda administrasi. Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu tentang faktor sanksi yang mempengaruhi wajib pajak patuh dalam membayar pajak. Hasil penelitan Ilham Koentarto, 2011 menemukan bahwa berdasarkan hasil uji t terhadap ke empat faktor yaitu SPPT, peleyanan pajak, pendapatan wajib pajak dan sanksi, diperoleh hasil bahwa masing-masing faktor tesebut secara parsial mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB. Kemudahan
Kemudahan merupakan salah satu faktor wajib pajak patuh dalam membayar pajak. Dengan adanya kemudahan yang diberikan oleh pihak pajak kepada wajib pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak ditiap tahunnya. Menurut Etty Muyassaroh (2012 : 106) Pembayaran dilakukan melaui fasilitas perbankan ekeltronik, seperti tunjangan Tunai Mandiri (ATM), phone banking, internet banking atau fasilitas perbankan elektronik lainnya, maka penyetoran PBB dapat dilakukan di tempat pembayaran elektronik.
Hasil wawancara peneliti kepada para informan khususnya para wajib pajak mengungkapkan bahwa terdapat tempat-tempat pembayaran pajak bumi dan bangunan yang dapat dijangkaui oleh wajib pajak termasuk para kolektor yang langsung datang menagih pajak terutang kepada wajib pajak di rumah masingmasing. Hal ini akan mempermudah para wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan terutama akan meningkatkan kepatuhan mereka dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Pernyataan dari beberapa wajib pajak tersebut menggugah peneliti bahwa dengan disediakan tempat-tempat pembayaran PBB yang dapat di jangkaui oleh wajib pajak, ini akan dapat meningkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB, karena tempat pembayaran dapat dijangkaui oleh wajib pajak. dengan demikian hal ini dapat meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tiap tahunnya. Kesadaran Bernegara Hasil wawancara peneliti kepada para informan yang mengatakan bahwa sebagai warga negara yang baik memang sudah seharusnya patuh dalam membayar
pajak karena pajak itu sendiri sangat bermanfaat untuk pembangunan. Pernyataan tersebut memperjelas bahwa kesadaran masyarakat wajib pajak sebagai warga negara yang baik dan menyadari bahwa pajak sangat berfungsi untuk suatu negara, hal ini akan mendorong setiap wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini dikarenakan penilaian positif oleh masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak khususnya pajak bumi dan bangunan. Oleh karena itu faktor kesadaran bernegara termasuk merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak khususnya pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo. Hasil penelitian Suyatmin, 2004 membuktikan bahwa sikap wajib pajak terhadap kesadaran bernegara berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB di kota Surakarta. Pelayanan Dengan adanya suatu pelayanan yang baik yang diberikan oleh aparat pemerintah dalam hal ini aparat yang mengurus pajak bumi dan bangunan yaitu pihak kantor pajak, DPPKAD serta pegawai kelurahan, maka akan membuat para wajib pajak senang atau tidak jenuh dalam melaksanakan kewajiban mereka. Hasil wawancara peneliti kepada para informan
menggugah bahwa tidak hanya
masyarakat wajib pajak taat dengan peraturan pemerintah merupakan faktor yang mempengaruhi wajib pajak patuh dalam membayar pajak akan tetapi ada faktor pelayanan dari pihak yang berwenang salah satunya pelayanan yang baik dari pihak
kelurahan setempat yang membuat mereka senang dan nyaman sehingga mereka taat dalam membayar pajak. Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa pelayanan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB. Hasil penelitian Fraterneti (2001), Sulud Kahono (2003) menunjukan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB. Persepsi WP tentang manfaat PBB terhadap prioritas pembangunan daerah Hasil wawancara oleh peneliti kepada informan terdapat persepsi wajib pajak tentang manfaat dari pajak bumi dan bangunan. Dari penjelasan informan kepada peneliti mengemukakan bahwa manfaat dari pajak sangat banyak dan semua itu pasti akan kembali ke masyarakat. Selebihnya lagi manfaatnya yaitu untuk pembangunan impra dan supra struktur itu semua dari wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak khususnya pajak bumi dan bangunan. Jadi dengan adanya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak maka akan membantu pembangunan suatu daerah. Dari beberapa persepsi wajib pajak yang terdaftar di beberapa kelurahan tentang manfaat dari pajak bumi dan bangunan, peneliti menggugah bahwa pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu pajak yang sangat berperan dan mempengaruhi pembangunan daerah dikarenakan pajak bumi dan bangunan sangatlah bermanfaat untuk pembangunan suatu daerah. Dengan demikian wajib pajak akan patuh dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan.
Kartasapoetra dkk (1989: 27) dalam Muharam (2013: 47) berpendapat tentang manfaat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu khusus dalam pengguna hasil penerima PBB oleh pemerintah diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan, terutama dalam pembangunan sarana berbagai kepentingan umum/masyarakat, seperti perbaikan atau pengadaan jalan dan jembatan daerah, pengadaan dan perbaikan pasar, pengadaan dan perbaikan sarana pendidikan dan banyak lagi sarana lainnya yang berkaitan dengan kepentingan umum yang dikelola oleh pemerintah daerah. SIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 7 (tujuh) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan yaitu Faktor kesadaran WP atas perpajakan, dimana dengan adanya kesadaran WP atas perpajakan berarti seorang wajib pajak telah memahami tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara . Faktor perizinan usaha. Perizinan usaha termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan kota timur kota gorontalo, fenomena yang terjadi dilapangan dimana untuk mengurus surat izin usaha seperti IMB, SIUP dan sebagainya seorang wajib pajak harus memiliki bukti pelunasan PBB karena bukti pelunasan PBB tersebut merupakan salah satu syarat dalam kelancaran mengurus surat perizinan usaha. Selanjutnya faktor sanksi denda, dimana wajib pajak patuh dalam membayar Pajak khususnya PBB dikarenakan adanya sanksi administasi 2% dan
pidana yang telah di tetapkan oleh undang-undang serta sanksi yang telah di tentukan oleh masing-masing kelurahan. Faktor kemudahan, dengan adanya kemudahan ini akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dikarenakan tersedianya tempat-tempat pembayaran yang dapat dijangkaui oleh wajib pajak. Oleh karena itu faktor kemudahan ini merupaka salah satu faktor yang dapat meningkatkan penerimaan PBB pada tiap tahun di kecamatan kota timur. Kemudian faktor kesadaran bernegara, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB dimana kesadaran wajib pajak sebagai warga Negara yang baik dan sadar bahwa PBB sangat berfungsi untuk suatu Negara hal ini akan mendorong setiap wajib pajak untuk patuh membayar PBB. Faktor pelayanan, dengan adanya pelayanan yang baik yang diterima olewh wajib pajak maka hal ini akan mendorong wajib pajak merasa senang membayar pajak. Dengan demikian pelayanan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak patuh dalam membayar pajak khususnya PBB. Faktor persepsi WP tentang manfaat PBB terhadap prioritas pembangunan daerah. Merupakan salah satu faktor wajib pajak patuh dalam membayar PBB, dimana dengan diketahuinya oleh wajib pajak tentang manfaat PBB sebagai pembangunan suatu daerah hal ini akan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam membayar PBB. dengan demikian faktor ini merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kota timur. SARAN
Setelah memberikan kesimpulan dari faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: Melihat adanya faktor kesadaran perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PPB di kecamatan kota timur kiranya peran dari pihak kelurahan kiranya dapat mempertahankan kesadaran wajib pajak atas perpajakan tersebut. Kepada wajib pajak kiranya dapat membayar pajak bumi dan bangunan tepat pada waktunya, agar supaya jika pada saat pengurusan suatu perizinan usaha dapat berjalan lancer dan efisien. Pada faktor sanksi denda ini kiranya wajib pajak lebih mengingat waktu jatuh tempo pembayaran pajak bumi dan bangunan agar setiap wajib pajak tidak akan dikenakan denda administrasi. Melihat adanya faktor kemudahan yang diberikan oleh pihak pemerintah dan aparat pajak kepada wajib pajak dalam pembayaran pajak khususnya pajak bumi dan bangunan kiranya pihak pemerintah khusunya pihak perpajakan dapat memberikan kemudahan lain selain kemudahan seperti tersedianya tempat-tempat pembayaran pajak yang dapat dijangkaui oleh wajib pajak, Selanjutnya kepada pihak pemerintah khususnya pihak fiskus agar dapat memberikan upaya-upayan yang dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam hal bernegara. Hal ini agar supaya hasil pecapaian penerimaan pajak khususnya pajak bumi dan bangunan di kota timur kota gorontalo lebih meningkat ditahun berikutnya. Kepada pihak pemerintah lebih khususnya pada aparat pajak dan kelurahan kiranya dapat lebih memberikan dan meningkatkan pelayanan-pelayanan
yang baik kepada wajib pajak, agar supaya para wajib pajak lebih bisa memberikan kepercayaan kepada pihak kelurahan dalam mengolah pajak dengan sebaikbaiknya. Pada faktor persepsi WP tentang manfaat PBB terhadap prioritas pembangunan daerah ini kiranya pihak pemerintah khususnya aparat perpajakan dan kelurahan dapat lebih meningkatkan dalam hal pemberian penyuluhan tetang manfaat dari membayar pajak . Hal demikian akan meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan untuk tahun berikutnya. DAFTAR PUSTAKA Fraternesi. 2002. Studi Empiris Tentang Pengaruh Faktor-Faktor yang Melekat Pada Wajib Pajak Terhadap Tingkat Keberhasian Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Bengkulu. Universitas Diponegoro. Tesis Inayah, Nani. 2007. Efektivitas Penerimaan Potensi Pajak Bumi Dan Bangunan ( PBB) Pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan (Kp Pbb) Bandung Satu Dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan. Skripsi. Universitas Pendidikan Indonesia. Hulopi, Titi Umi Kalsum. 2012. Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo. Skripsi. Universitas Negeri Gorontalo. Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. Pengeruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Siskus Dan Kesadaran Perpajakn Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang). Tesis. Universitas Diponegoro. Julianti, Asri. 2010. Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Cisewu Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut. Skripsi. Universitas Pendidikan Indonesia. Skripsi Jotopurnomo dan Mangoting. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. Jurnal. Universitas Kristen Petra. Kahono, Sulud. 2003. Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib PAjak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan BAngunan. Semarang. Tesis
Koentarto, Ilham. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Jurnal. Kabupateb Kotawarigin Barat. Maleong J Lexy. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi revisi. Yogyakarta: ANDI Mokamat. 2009. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Grobongan. Tesis. Universitas Diponegoro Semarang. Muharam, Yuga Teguh. 2013. Kajian Tentang Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan: Studi Deskriptif Analitis Pada Masyarakat Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Skripsi. Universitas Pendidikan Indonesia Muljono, Djoko. 2010. Panduan Brevet Pajak. Yogyakarta: ANDI Rahman. Abdul. 2011. Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Soreang Kota Parepare. Skripsi. Makassar Rahmat, Rizki. 2006. Identifikasi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kota Batu Rustiyaningsih, Sri. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Artikel Sari, Yulia Anggara. 2010. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah. Skripsi. Universitas Pendidikan Indonesia Sasana, Hadi. 2005. Analisis Faktor-Faktor yang Mempegaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Jurnal. Kabupaten Banyumas Sugiono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta Sugiono. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta Suyatmin. 2004. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Di Wilayah KP.PBB Surakarta). Tesis. Universitas Diponegoro Qodratilah, Meity Taqdir. 2011. Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar. Jakarta Timur: BPPBKPN Wirawan.I.B. 2012.Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma. Jakarta: Kencana
