FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI TANGERANG SELATAN

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI TANGERANG SELATAN

SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Disusun Oleh Muhammad. Ash. Shiddiq NIM: 207082000075

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1432 H/2011 M

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI TANGERANG SELATAN

Oleh Muhammad. Ash. Shiddiq NIM: 207082000075

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1432 H/2011 M

 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI TANGERANG SELATAN

Skripsi Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk Memenuhi Syarat-syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh: Muhammad. Ash.Shiddiq NIM: 207082000075

Di Bawah Bimbingan

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Pheni Chalid, SF., MA., PhD NIP: 19560505 200012 1 001

Yusro R, SE., M.Si NIP: 19800506 200801 2 016

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2011 M/1432 H i

 

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF

Hari ini Selasa, 12 September 2011 telah dilakukan Ujian Komprehensif atas mahasiswa: 1. Nama

:

Muhammad. Ash. Shiddiq

2. NIM

:

207082000075

3. Jurusan

: Akuntansi Pajak

4. Judul Skripsi

:

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib

Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Tangerang Selatan.

Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang bersangkutan selama proses ujian komprehensif,

maka diputuskan bahwa

mahasiswa tersebut di atas dinyatakan lulus dan diberikan kesempatan untuk melanjutkan ke tahap Ujian Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 12 September 2011

1. Prof. Dr. Abdul Hamid, MS NIP. 19570617 198503 1 002

(

2. Yulianti, M.Si NIP. 19820318 201101 2 011

(

3. Rini, SE, M.Si NIP. 19760315200501 2 002

(

_______ Ketua

)

) Sekretaris

) Penguji Ahli

ii

 

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: Muhammad. Ash. Shiddiq

NIM

: 207082000075

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis

Jurusan

: Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya : 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan 2. Tidak melakukan plagiat terhadap naskah karya orang lain 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa ijin pemilik karya 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini Jikalau di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung-jawabkan, ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan di atas, maka saya siap untuk dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Ciputat, September 2011 Yang Menyatakan,

( Muhammad. Ash. Shiddiq)

iii

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Pribadi 1. Nama

: Muhammad. Ash. Shiddiq

2. Tempat & Tanggal lahir

: Tangerang, 9 September 1989

3. Agama

: Islam

4. Alamat

: Jl. Mujair VI Kp. Ciledug No. 9 Rt. 06/04 Bambu Apus, Pamulang – Tangerang Selatan 15415

5. Telepon

: 0857 1567 2397

6. Email

: [email protected]

II. Pendidikan Formal 1. SD

(1995-2001)

: SDN Pessanggrahan 02 PG

2. SMP (2001-2004)

: SMPN 235 Jakarta

3. SMA (2004-2007)

: SMK Averus Jakarta

4. S1

: Universitas Islam Negeri Syarif

(2007-2011)

Hidayatullah Jakarta

III. Latar Belakang Keluarga 1. Ayah

: Sadiyo

2. Ibu

: Wagiyem

3. Alamat

: Jl. Mujair VI Kp. Ciledug No. 9 Rt. 06/04 Bambu Apus, Pamulang – Tangerang Selatan 15415

4.

Telepon

: 0858 8158 5518

iv

 

Factors That Effect The Awareness Of Tax Payers In Property Tax (PBB) Payment In South Tangerang.

ABSTACT

The purpose of this research is to analize factors that effect the awareness of tax payers in property tax (PBB) payment in South Tangerang. The samples of this research are 100 (one hundred) respondents of tax payers property tax (PBB). The analytical method used in this research is multiple regression. Sampling method that use is judgement sampling. Data quality test that use on this research is validity test an reliability test. The result of this research showed that variables tax payers attitudes, income level of family head and taxpayer perceptions about the implementation of financial penalties of property tax (PBB) significant effect on the awareness of tax payers in property tax (PBB) payment. While variable of tax payers motivation and tax payer education has no significant effect on the awareness of tax payers in property tax (PBB) payment.

Keywords: Tax Payers Attitudes, Tax Payers Motivation, Income Level Of Family Head, Tax Payers Perceptions About The Implementation Of Financial Penalties Of Property Tax, Tax Payers Education, and Awareness Of Tax Payers.

v

 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Tangerang Selatan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Tangerang Selatan. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak PBB yang berjumlah 100 (seratus) responden. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Metode sampling yang digunakan adalah Convenience sampling. Uji kualitas data yang digunakan adalah Uji Validitas dan Uji Reliabilitas. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel sikap wajib pajak, tingkat pendapatan kepala keluarga dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB. Sementara variabel motivasi wajib pajak dan pendidikan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB. Kata kunci: Sikap Wajib Pajak, Motivasi Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga, Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB, Pendidikan Wajib Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak

vi

 

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Robbil ’Alamin, segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT. Teriring shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ”Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Di Tangerang Selatan” Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat yang ditetapkan dalam rangka mengakhiri studi pada jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai masalah dan menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan yang diperoleh bukan sematamata hasil usaha penulis sendiri, melainkan berkat bantuan, dorongan, bimbingan dan pengarahan yang tidak ternilai harganya. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada: 1.

Allah S.W.T atas rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Yang tersayang kedua orang tua, bapak dan ibu tercinta, doa bapak dan ibu di setiap sujud adalah motivasi terbesar bagi penulis dalam kehidupan ini. Semangat, cinta, perhatian, kasih sayang, materil dan doa yang bapak dan ibu berikan tak akan dapat tergantikan dengan apapun.

vii

 

3. Terima kasih kepada kakak dan keponakanku atas segala kebaikannya selama ini memberikan bantuan dan menyemangati penulis, semoga kebaikannya selama ini diberikan balasan yang berlipat. 4. Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid, MS. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 5. Bapak Prof. Dr. Ahmad Rodoni selaku Pudek I (satu) Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 6. Ibu Rahmawati, SE., MM, selaku Kajur (Kepala Jurusan) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 7. Ibu Yessi Fitri, SE, AK, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 8. Bapak Suhendra S.Ag., MM selaku Koordinator Teknis Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 9. Bapak Dr. Pheni Chalid, SF., MA., PhD selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan masukan, arahan dan bimbingan dari setiap permasalahan dan kesulitan yang penulis hadapi dalam menyelesaikan skripsi. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, kasih sayang serta perlindungan terhadap bapak dan keluarga, amin. Terima kasih pak. 10. Ibu Yusro R, SE., M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan saran dan pengarahan serta bimbingan dengan kesabaran dan keikhlasan hingga terselesaikannya skripsi ini. 11. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama masa perkuliahan. 12. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 13. Sahabat-sahabatku tersayang (Adi Ahmadi “Ucox”, Desy Anggraeni, dan Nadia Dessarlin “Hulk”) yang selalu memberikan motivasi dan telah mewarnai hari-hari penulis selama ini.

viii

 

14. Sahabat-sahabatku di akuntansi pajak ( Resa, Farah, Puji, Yogi, Andre, Ary, Agung dan Dani) makasih buat semuanya. 15. Teman-teman seperjuangan di Akuntansi Pajak dan Akuntansi Audit, yang membantu dan memberikan semangat. 16. Pihak-pihak lain, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu oleh penulis.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa apa yang terdapat dalam penulisan skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi dunia Akuntansi dan Pajak.

Jakarta,

Agustus 2011

Muhammad. Ash. Shiddiq

ix

 

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan Skripsi .......................................................................... i Halaman Pengesahan Ujian Skripsi ................................................................ ii Halaman Ujian Komprehensif ......................................................................... ii Halaman Surat Pernyataan ............................................................................. iii Daftar Riwayat Hidup ...................................................................................... iv Abstract.............................................................................................................. v Abstrak............................................................................................................... vi Kata Pengantar ................................................................................................. vii Daftar Isi ............................................................................................................ x Daftar Tabel....................................................................................................... xiii Daftar Gambar .................................................................................................. xiv Daftar Lampiran ............................................................................................... xv BAB I PENDAHULUAN.................................................................................. 1 A. Latar Belakang ........................................................................................ 1 B. Perumusan Masalah ................................................................................ 8 C. Tujuan Penelitian .................................................................................... 8 D. Manfaat Penelitian .................................................................................. 8 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.......................................................................10 A. Konsep Dasar Perpajakan........................................................................10 1. Pengertian Pajak .................................................................................10 2. Fungsi Pajak .......................................................................................12 3. Jenis Pajak ..........................................................................................13 4. Tata Cara Pemungutan Pajak..............................................................14 5. Tarif Pajak ..........................................................................................18 6. Pengertian Wajib Pajak ......................................................................18 B. Pajak Bumi dan Bangunan...................................................................... 20 1. Definisi Pajak Bumi dan Bangunan................................................... 20 2. Asas Pajak Bumi dan Bangunan........................................................ 20 3. Subyek Pajak Bumi dan Bangunan.................................................... 20 x

 

4. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan..................................................... 21 5. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.................................... 22 6. Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).................... 24 7. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan........................................................ 25 8. Tata Cara Pembayaran dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.... 25 C. Sikap Wajib Pajak................................................................................... 26 D. Motivasi Wajib Pajak............................................................................ ..28 E. Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga................................................... ..29 F. Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB.......... ..32 G. Pendidikan Wajib Pajak........................................................................ ..35 H. Kesadaran Pembayaran Pajak................................. ................................38 I. Keterkaitan Antar Variabel................................................................... ..40 J. Penelitian Terdahulu............................................................................. ..46 K. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis....................................................... ..48 BAB III METODOLOGI PENELITIAN .......................................................52 A. Ruang Lingkup Penelitian……………………………………………... 52 B. Metode Penentuan Sampel………………………………………......... 52 C. Metode Pengumpulan Data.................................................................... 53 D. Metode Analisis Data............................................................................ 54 1. Statistik Deskriptif………………………………………………….. 55 2. Uji Kualitas Data ................................................................................55 3. Uji Asumsi Klasik ..............................................................................56 4. Uji Hipotesis...................................................................................... .58 E. Definisi Operasional Variabel Penelitian…………………………….. 62 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .........................................................68 A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian…………………………... 68 1. Sejarah Singkat Kota Tangerang Selatan………………………….. 68 2. Karakteristik Responden…………………………………………… 71 B. Analisis Data………...………………………………………………... 73 1. Hasil Analisis Uji Kualitas Data.........................................................73 a. Uji Validitas……………………………………………………... 73 xi

 

b. Uji Reliabilitas………………………………………………….. 74 2. Hasil Uji Asumsi Klasik…………………………………………… .75  a. Uji Multikolinieritas……………………………………………. 75 b. Uji Heteroskedastisitas…………………………………………. 76 c. Uji Normalitas………………………………………………….. 77 3. Hasil Uji Hipotesis .............................................................................78  a. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2……………………….... 79 b. Uji Simultan (Uji Statistik F)…………………………………… 80 c. Uji Parsial (Uji Statistik t)……………………………………… 81 4. Analisis Regresi Berganda…………………………………………..82  BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI ...................................................93 A. Kesimpulan ................................................................................................93 B. Implikasi ....................................................................................................94 C. Saran ..........................................................................................................96 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................97 LAMPIRAN ......................................................................................................101

xii

 

DAFTAR TABEL

No.

Keterangan

Hal.

2.1

Penelitian Terdahulu .......................................................

46

3.1

Bobot dan Kategori Skala Likert.....................................

54

3.2

Definisi Operasional Variabel Penelitian........................

65

4.1

Data Statistik Responden………….………….................

71

4.2

Hasil uji Reliabilitas………...………………………….

74

4.3

Hasil Uji Multikolinieritas...............................................

75

4.4

Hasil uji Heteroskedastisitas………… …….…………..

76

4.5

Hasil uji Normalitas………...………...………………..

77

4.6

Hasil uji Normalitas (Kolmogorov-Simirnov)..................

78

4.7

Koefisien Determinasi (Adjusted R2) ..............................

79

4.8

Hasil uji Signifikansi Simultan (Uji F) ...........................

80

4.9

Hasil Uji Parsial (Uji t) ...................................................

81

xiii

 

DAFTAR GAMBAR

No.

Keterangan

Hal.

2.2

Kerangka Pemikiran........................................................

48

4.4

Hasil Uji Heteroskedastisitas...........................................

76

4.5

Hasil Uji Normalitas (grafik p-plot).................................

77

xiv

 

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

No.

Keterangan

1

Surat Izin Riset................................................................... . 101

2

Kuesioner Penelitian..... ......... ............................................. 102

3

Hasil Olahan Data Kuesioner................ .............................. 109

4

Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas………………........ 125

5

Hasil Uji Asumsi Klasik….……………………………….. 130

6

Hasil Uji Regresi Berganda…...…………………………... 133

7

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov…………………………… 137

xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri jika pembangunan nasional memerlukan dana yang cukup besar. Penerimaan devisa yang berasal dari ekspor dan adanya berbagai jenis bantuan dana dari luar negeri masih dirasa tidak mencukupi kebutuhan besamya keperluan dana untuk pembangunan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah berusaha menggalakkan sumber penerimaan pemerintah lainnya yaitu pajak. Sektor pajak sebagai salah satu komponen APBN saat ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap penerimaan negara sebagai modal pembangunan nasional. Target yang diberikan pemerintah terhadap sektor ini terus mengalami peningkatan dan beberapa tahun anggaran terakhir sektor pajak menjadi sektor dengan target yang paling tinggi dibandingkan sektor lain. Hal ini mempakan salah satu dampak dari pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami stagnasi saat ini (Munari, 2005:120). Dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak, perlu diingat beberapa sasaran administrasi perpajakan, seperti: meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak, dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal. Kepatuhan Wajib Pajak (tax compliance) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali

1

Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Pada hakekatnya kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi tax service dan tax enforcement. Perbaikan administrasi perpajakan sendiri diharapkan dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh bagaimana administrasi perpajakan dilakukan (Mario dan Khoiru, 2008:2). Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Mario dan Khoiru, 2008:3). Mengingat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu pajak properti merupakan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Objek pajak PBB yaitu bumi dan bangunan memiliki karakteristik khusus yaitu bentuk fisiknya yang tidak dapat disembunyikan, sehingga tentunya lebih mudah untuk dipantau (Karmanto, 2006:5). PBB mempunyai dampak yang lebih luas sebab hasil penerimaan PBB dikembalikan untuk pembangunan daerah yang bersangkutan (Suhardito dan Sudibyo,1999:3). Bagian PBB yang diterima

2

daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting bagi daerah dalam era otonomi sekarang ini. Untuk itu, perlu bagi pemerintah untuk meningkatkan peranan PBB sebagai sumber penerimaan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu upayanya yaitu melalui peningkatan kesadaran wajib pajaknya. Karena keberhasilan penerimaan pajak merupakan cerminan kesadaran masyarakat (Misbach, 1997:17). Mengingat banyak perubahan tanah dan atau bangunan di daerah perkotaan, memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak menggali potensi penerimaan PBB dari hasil perubahan tersebut. Kemampuan untuk membayar pajak dapat dilihat dari ketiga aspek, yaitu tingkat pendapatan, jumlah kekayaan dan konsumsi seseorang. Di mana berarti semakin tinggi kemakmurannya seseorang. maka semakin tinggi pula kemampuan orang tersebut untuk membayar pajak. Oleh karena itu akan lebih adil apabila orang tersebut dikenakan pajak relatif tinggi. Pemerintah sudah melakukan pendataan dan pengolahan data terhadap objek yang dikenakan pajak. Masyarakat yang sudah menjadi Wajib Pajak, banyak yang tidak patuh dan tidak ikut berpartisipasi terhadap pembayaran PBB. Meskipun pemerintah setempat sudah membuat sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh, saksi yang diberikan oleh pemerintah yakni berupa denda. Tapi hal ini juga kurang berhasil untuk membuat masyarakat itu menjadi sadar

pajak.

Selain

memberikan

sanksi

pemerintah

juga

sudah

mensosialisasikan akan pentingnya pembayaran PBB. sampai-sampai pemerintah yakni Dirjen Pajak melakukan sosialisasi di televisi, radio, dan

3

media massa dengan berbagai iklan yang menarik perhatian masyarakat untuk dapat mengerti akan pentingnya membayar pajak dan masyarakat mempunyai sikap yang baik tentang perpajakan. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah ini, diharapkan masyarakat sadar dan dapat ikut serta dalam pembangunan suatu daerah dengan berpartisipasi membayar pajak khususnya PBB. Tingkat pendapatan kepala keluarga selaku anggota masyarakat mempengaruhi segala aktivitas dalam memenuhi kewajiban sebagai warga Negara termasuk didalamnya membayar PBB. Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu jenis pajak pusat kemudian sebagian hasil penerimaannya diserahkan kembali kepada Daerah Tingkat I dan II (Linus, 2002:2) . Di era otonomi daerah, Tangerang Selatan yang baru tumbuh, memerlukan dana pembangunan salah satu sumber berasal dari pajak bumi dan bangunan yang untuk kelancaran segala sektor pembangunan. Bicara kesadaran kepala keluarga selaku anggota masyarakat dalam membayar PBB tingkat kesadaran masyarakat merupakan hal yang sangat esensial. Kesadaran yang dimaksud adalah kemauan secara sukarela dari hati nurani kepala keluarga selaku anggota masyarakat untuk membayar pajak yang berguna dalam pembiayaan pembangunan. Kesadaran merupakan faktor yang paling dominan dalam masyarakat untuk melunasi pajak, dengan kesadaran dari hati nurani itu maka timbul sikap yang bijaksana dari mereka. Tanpa adanaya kesadaran ini sulit rasanya bagi pemerintah untuk menjaring pajak, jika bias tentu dengan cara paksaan. Pembayaran PBB oleh masyarakat

4

banyak ditentukan oleh faktor-faktor: a) latar belakang masyarakat, b) tingkat pendidikan, c) tingkat pendapatan, d) beban keluarga/jumlah tanggungan, e) kesadaran, f) kebijakan pemerintah, g) tingkat intelektual dan moral, h) dan lain-lain (Linus, 2002:2). Ada

kecenderungan

bagi

orang

yang

berpendapatan

tinggi

pengeluaran juga tinggi, orang yang berpendapatan rendah pengeluaran juga rendah. Jadi ada kecenderungan pengeluaran seseorang menyesuaikan dengan pendapatan yang diperolehnya, ada keseimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran, pendapatan yang dicapai dalam jangka waktu tertentu, senantiasa sama dengan pengeluaran jangka waktu tertentu. Demikian juga dengan masalah kesadaran dalam membayar pajak, pembayaran pajak termasuk juga pengeluaran yang berkaitan pula dengan pendapatan seseorang. Apalagi bagi orang-orang yang sadar akan arti pentingnya fungsi pajak bagi pembangunan nasional, maka ada nilai lebihnya yaitu mereka tidak segan-segan untuk mengeluarkan biaya untuk membayar pajak. Dalam hal ini pendapatan kepala keluarga berpengaruh dalam membayar pajak. Walaupun mereka sadar arti pentingnya pajak namun ada yang masih enggan melunasi pajak, hal ini karena alasan penghasilannya minim atau sengaja lalai padahal penghasilannya besar. Namun demikian pada umumnya mereka tidak keberatan membayar pajak asal tidak terlalu berat atau nilainya masih berada dibawah penghasilannya secara rutin setiap bulan. Oleh karena itu perlu dikaji kaitan antara kesadaran membayar pajak dengan penghasilan/pendapatan yang mereka peroleh (Linus, 2002:3).

5

Penelitian mengenai Analisis Faktor-Faktor Yang Melekat Pada Wajib Pajak PBB dan Pengaruhnya Terhadap Kesadaran Perpajakan yang dilakukan oleh Astuti (2008) , ada 4 faktor yang mempengaruhi kesadaran perpajakan, yaitu Pendidikan wajib pajak, Lama tinggal wajib pajak di lokasi objek pajak PBB, Penghasilan wajib pajak, Persepsi wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda PBB. Hasil analisis faktor menunjukkan 2 faktor yang tersebar ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi. Faktor pertama terdiri dari kewajiban moral, kontrol keprilakuan yang dipersepsikan, dan niat, dan faktor kedua terdiri dari sikap dan norma subyektif. Perbedaan penelitian ini dengan Astuti (2009) adalah hanya menggunakan 4 faktor yang mempengaruhi kesadaran perpajakan, yaitu Pendidikan wajib pajak, Lama tinggal wajib pajak di lokasi objek pajak PBB, Penghasilan wajib pajak, Persepsi wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda PBB, sedangkan Peneliti menggunakan 5 faktor yang mempengaruhi kesadaran Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu Sikap, Motivasi, Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga, Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi denda PBB, dan Pendidikan Wajib Pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Frengki (2006) tentang Pengaruh Sikap Dan Motivsi Masyarakat Terhadap Partisipasi Pembayaran PBB adalah Frengki hanya menggunakan 2 variabel yaitu Sikap dan Motivasi. Sedangkan Peneliti menggunakan 5 faktor yang mempengaruhi kesadaran Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu

6

Sikap, Motivasi, Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga, Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi denda PBB, dan Pendidikan Wajib Pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Linus (2002) tentang Hubungan Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga Dengan Kesadaran Membayar PBB yaitu Linus Karim hanya menggunakan 1 variabel yaitu Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga. Sedangkan Peneliti menggunakan 5 faktor yang mempengaruhi kesadaran Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu Sikap, Motivasi, Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga, Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi denda PBB, dan Pendidikan Wajib Pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Salman dan Farid (2008) tentang Pengaruh Sikap dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Industri Perbankan Di Surabaya yaitu Salman dan Farid hanya menggunakan 2 variabel yaitu Sikap Wajib Pajak dan Moral Wajib Pajak. Sedangkan Peneliti menggunakan 5 faktor yang mempengaruhi kesadaran Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu Sikap, Motivasi, Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga, Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi denda PBB, dan Pendidikan Wajib Pajak. Konstribusi pajak bumi dan bangunan tidaklah besar dalam struktur penerimaan Negara, tapi keberadaannya sangat berarti dan tidak dapat dihilangkan, namun demikian pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang tidak sulit dalam pengadministrasiannya karena dalam pembayarannya sudah di kelola oleh RT/RW di lingkungan masing-masing wajib pajak

7

tinggal dan efisiensi pemungutannya rendah karena objek pajaknya cukup banyak. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Tangerang Selatan”.

B. Perumusan Masalah Berdasarkan dari latar belakang penelitian di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. 2. Manfaat Penelitian Berikut ini adalah manfaat dari penelitian: a. Bagi Peneliti Menerapkan ilmu yang diperoleh peneliti semasa kuliah dan mengaplikasikannya sesuai dengan kondisi yang ada. b. Bagi Instansi Terkait

8

Sebagai

bahan

informasi

pelengkap

atau

masukan

sekaligus

pertimbangan bagi pihak-pihak berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini dalam penetapan kebijakan pada pelaksanaan atau penggunaan suatu sistem pemungutan yang diterapkan. c. Bagi Fakultas Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta untuk mengevaluasi sejauh mana sistem pendidikan telah dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. d. Bagi Peneliti Selanjutnya Sebagai tambahan wawasan, informasi, dan masukkan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi pihak lain atau para peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai perpajakan secara umum.

9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Perpajakan 1. Pengertian Pajak Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian atau definisi pajak yang berbeda-beda, namun demikian berbagai definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama sehingga mudah dipahami. Perbedaannya terletak pada sudut pandang masing-masing pihak. Beberapa pengertian pajak adalah sebagai berikut: Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2009:1): “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Menurut Soeparman dalam Suandy (2008:9): “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. Menurut Smeets dalam Suandy (2008:9): “Pajak adalah prestasi kepada masyarakat kepada masyarakat yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”. Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpukan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

10

a. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dan sifatnya dapat dipaksakan. b. Pajak dipugut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. c. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang ataui badan ke Negara (pemerintah) d. Pajak dapat dipungut baik langsung maupun tidak langsung. e. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah fungsi budgetair), yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai investasi publik. f. Pajak untuk melaksankan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi (fungsi regulerend). Contoh: dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Berdasarkan definisi diatas, pengertian pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan, dimana pemerintah dapat memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan surat paksa dan sita. Setiap wajib pajak yang membayar iuran/pajak kepada negara tidak akan mendapat balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan. Tetapi imbalan yang secara tidak langsung diperoleh Wajib Pajak berupa pelayanan pemerintah

yang

ditujukan

kepada

seluruh

masyarakat

melalui

penyelenggaraan sarana irigasi, jalan, sekolah, dan sebagainya.

11

2. Fungsi Pajak Menururt Suandy (2008:12) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (keuangan Negara) dan fungsi regulerend (mengatur). a. Fungsi Budgetair (Keuangan Negara) Fungsi budgetair merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiskal yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas Negara berdasarkan UndangUndang perpajakan yang berlaku, pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang. Faktor yang turut mempengaruhi optimalisasi pemasukan dana ke kas Negara adalah: 1) Filsafat Negara. 2) Kejelasan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan. 3) Tingkat Pendidikan Penduduk/Wajib Pajak. 4) Kualitas dan kuantitas petugas pajak setempat. 5) Strategi yang diterapkan organisasi yang mengadministrasikan pajak di Indonesia. b. Fungsi Regulerend (Mengatur) Fungsi regulerend atau fungsi mengatur dan sebagainya juga fungsi pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak dipakai sebagai alat kebijakan. Pajak

12

digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dapat dilihat dalam contoh sebagai berikut: 1) Pemberian insentif pajak (misalnya tax holiday, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri. 2) Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri. 3) Pengenaan bea masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri. 3. Jenis Pajak Menurut Mardiasmo (2009:5) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat

digolongkan

menjadi

tiga,

yaitu

penggolongan

menurut

golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya. a. Menurut golongannya, jenis pajak terdiri: 1) Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. 2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

13

b. Menurut sifatnya, jenis pajak terdiri dari: 1) Pajak subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperlihatkan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan pada subjeknya. 2) Pajak objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. c. Menurut lembaga pemungutannya, jenis pajak terdiri dari: 1) Pajak Negara atau Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. 2) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing. 4. Tata Cara Pemungutan Pajak Menurut Waluyo (2008:16), tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. a. Stelsel Pajak 1) Stelsel nyata (rill), stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan banyak didasarkan objek yang sesungguhnya terjadi (untuk Pajak Penghasilan maka objeknya adalah Pajak Penghasilan). Oleh

14

karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua pnghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui. 2) Stelsel anggapan, stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. 3) Stelsel campuran, stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. b. Asas pemungutan Pajak Menurut Suandy (2008:40) dalam era globalisasi sekarang ini, batas Negara menjadi tidak jelas bagi Wajib Pajak dalam mencari dan memperoleh penghasilan, sehingga penentuan cara pemungutan pajak ini penting untuk menentukan Negara mana yang berhak memungut pajak. Dalam pemungutan pajak penghasilan ada tiga macam cara yang bias dilakukan sebagai berikut: 1) Asas domisili (asas tempat tinggal) Dalam asas ini, pemungutan pajak berdasarkan domisili atau tempat tinggal Wajib Pajak dalam suatu Negara. Negara di mana Wajib Pajak bertempat tinggal berhak memungut pajak terhadap Wajib Pajak tanpa melihat dari mana pendapatan atau penghasilan tersebut diperoleh, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan tanpa melihat kebangsaan/kewarganegaraan Wajib Pajak tersebut.

15

2) Asas sumber Dalam asas ini pemungutan pajak didasarkan pada sumber pendapatan/penghasilan dalam suatu Negara. Menurut asas ini, Negara yang menjadi sumber pendapatan/penghasilan tersebut berhak memungut pajak tanpa memerhatikan domisili dan kewarganegaraan Wajib Pajak. 3) Asas kebangsaan Dalam asas ini, pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan dari Wajib Pajak, tanpa melihat dari mana sumber pendapatan/penghasilan tersebut maupun di Negara mana tempat tinggal (domisili) dari Wajib Pajak yang bersangkutan. c. Sistem Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo (2008:7) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu: 1) Official Assessment System Suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 2) Self Assessment System

16

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. Wajib pajak aktif mulai dari, menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 3) With Holding System Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus atau bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. Dari ketiga sistem tersebut PBB memungut dengan system official assessment dimana pajak yang terutang ditentukan oleh fiskus setelah dilakukan penilaian atas objek pajak yang dimiliki oleh wajib pajak yang bersangkutan, wajib pajak bersifat pasif yaitu dalam hal menunggu. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan PBB juga menganut system self assessment dimana wajib pajak diberikan kepercayaan dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan dan melaporkan sendiri objek pajak yang dikuasai dimiliki atau dimanfaatkan (self declaration) dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

17

5. Tarif Pajak Menururt Mardiasmo (2009:9) pajak dipungut berdasarkan tarif. Tarif pajak merupakan ukuran atau standar pemungutan pajak. Ada empat macam tarif pajak, yaitu tarif proposional, tarif tetap, tarif progresif, dan tarif degresif. a. Tarif Proposional Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. b. Tarif Tetap Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. c. Tarif Progresif Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. d. Tarif Degresif Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah dikenai pajak semakin besar. 6. Pengertian Wajib Pajak (WP) Pengertian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

18

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembag dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Kewajiban perpajakan Wajib Pajak badan maupun perseorangan sesuai dengan Undang-Undang KUP antara lain: a. Wajib mendaftarkan diri kepada KPP terdekat untuk mendapatkan NPWP. b. Wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap dan jelas. c. Wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang melalui kantor pos atau Bank persepsi yang ditunjuk.

19

B. Pajak Bumi dan Bangunan 1. Definisi Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Suandy (2008:59) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi, tanag dan atau bangunan. Menurut Setiawan dan Hardi (2006:125) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak berupa bumi dan / atau bangunan. 2. Asas PBB Menurut Mardiasmo (2009:311) Asas Pajak Bumi dan Bangunan: a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan b. Adanya kepastian hukum c. Mudah dimengerti dan adil d. Menghindari pajak berganda 3. Subyek PBB Menurut Mardiasmo (2009:316) Subyek pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi atau memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas bangunan antara lain pemilik, penghuni, penggarap, pemakai dan penyewa. Seorang wajib pajak dapat mengajukan permohonan dan keberatan atas pajak yang terutang.

20

4. Obyek PBB Menurut Mardiasmo (2009:313) yang menjadi obyek PBB adalah bumi dan bangunan. Dalam menentukan klasifikasi bumi/ tanah harus diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. a. Letak b. Peruntukan c. Pemanfaatan d. Kondisi lingkungan dan lain-lain Dalam menentukan klasifikasi bangunan harus diperhatikan faktor-faktor antara lain: a. Bahan yang digunakan b. Rekayasa c. Letak Pengecualian Objek Pajak Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu obyek pajak yang: a. Diguakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak mencari keuntungan antara lain: 1) Bidang ibadah, contoh: masjid, gereja, vihara. 2) Bidang kesehatan, contoh: rumah sakit. 3) Bidang pendidikan, contoh: madrasah, pesantren. 4) Bidang sosial, contoh: panti asuhan. 5) Bidang kebudayaan nasional, contoh: museum, candi.

21

6) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis b. Merpakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dik uasai oleh desa dan tanah Negara yang dibebani suatu hak c. Diguakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik d. Diguakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukanoleh Menteri Keuangan. 5. Dasar Pengenaan PBB Menurut Mardiasmo (2009:312) dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti. Berdasar UU nomor 12 Tahun 1994 NJOP ditetapkan perwilayah berdasarkan

keputusan

Menteri

Keuangan

dengan

mendengar

pertimbangan Bupati serta memperhatikan: a. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. b. Perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya. c. Nilai perolehan baru.

22

d. Penentuan Nilai Jual Obyek Pajak pengganti. Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut : a. Objek Pajak Sektor Pedesaan dan Perkotaan. b. Objek Pajak Sektor Perkebunan. c. Objek Pajak Sektor Kehutanan atas Hak Pengusahaan Hutan, Hak Pengusahaan hasil Hutan, Izin Pemanfaatan Kayu serta Izin Sah Lainnya selain Hak. d. Objek Pajak Sektor Kehutanan atas Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri. e. Objek Pajak Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. f. Objek Pajak Sektor Pertambangan Energi Panas Bumi. g. Objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas selain Pertambangan Energi Panas Bumi dan Galian C. h. Objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas Galian C. i. Objek Pajak Sektor Pertambangan yang dikelola berdasarkan Kontrak Karya atau Kontrak Kerjasama. j. Objek Pajak usaha bidang perikanan laut. k. Objek pajak usaha bidang perikanan darat. l. Objek pajak yang bersifat khusus. Menurut Mardiasmo (2009:318) dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Besarnya presentase untuk menentukan besarnya NJKP adalah sebagai berikut.

23

Sebesar 40% (empat puluh persen) dari NJOP untuk: 1) Objek pajak perkebunan 2) Objek pajak kehutanan 3) Objek pajak lainnya, yang Wajib Pajaknya perorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). a. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari NJOP untuk: 1) Objek pajak pertambangan 2) Objek

pajak

lainnya

yang

NJOP-nya

kurang

dari

Rp.

1.000.000.000,00 (satu milira rupiah). 6. Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Menurut Mardiasmo (2009:315) selain terdapat NJOP, terdapat pula Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) yang ditetapkan untuk setiap daerah Kabupaten/Kota setinggi-tingginya Rp 12.000.000, 00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. Apabila seorang wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar, sedangkan objek pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri keuangan menetapkan besarnya NJOPTKP dengan mempertimbangkan

pendapat

Gubernur/Bupati/walikota

(Pemerintah

Daerah) setempat.

24

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tanggal 29 Desember 2004 Nomor KEP 178/WPJ/BD 05/2004 Tentang Penetapan Besarnya NJOPTKP Sebagai Dasar Penghitungan PBB untuk Kota Tangerang ditetapkan sebesar Rp 8.000.000,00 untuk setiap wajib pajak. Apabila seorang wajib pajak mempunyai beberapa obyek pajak, yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu obyek pajak yang nilainya terbesar dan yang terdapat bangunannya. 7. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Mardiasmo (2009:317) tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5%. Menurut Mardiasmo (2009:318) besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan NJKP atau dengan rumusan: PBB = Tarif pajak x NJKP = 0,5% x {persentase NJKP x (NJOP - NJOPTKP)} 8. Tata Cara Pembayaran dan penagihan PBB Menurut Mardiasmo (2009:324) tata cara pembayaran dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut: 1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilinasi selambatlambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. 2) Pajak yang terutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambatlambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh wajib pajak.

25

3) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Menurut ketentuan ini, pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi 2% setiap bulan dari jumlah yang tidak atau kurang dibayar tersebut untuk jangka waktu paling lama 24 bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan. Menurut Mardiasmo (2009:312) Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek menurut ketentuan Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) berdasarkan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) wajib pajak.

C. Sikap Menurut Ajzen (1991) dalam Devia dkk (2008:4) Sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu obyek adalah perasaan mendukung atau memihak (favorable) maupun perasaan

26

tidak mendukung atau tidak memihak (unfavorable) pada obyek tersebut. Sikap mempunyai peran yang penting dalam menjalankan perilaku seseorang dalam

lingkungannya,

walaupun

masih

banyak

faktor

lain

yang

mempengaruhi perilaku, seperti stimulus, latar belakang individu, motivasi, dan status kepribadian. Secara timbal balik, faktor lingkungan juga mempengaruhi sikap dan perilaku. Indrawijaya (2000:40) mendefiniskan sikap (attitude) dapat didefeniskan sebagai suatu cara bereaksi terhadap suatu ransangan yang tinggi dari seseorang atau dari suatu situasi. Sikap adalah “Pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau tidak mengenai objek, orang atau peristiwa. Sikap mencerminkan bagaimana seseorang merasakan mengenai sesuatu. Selanjutnya Allport menjelaskan pengertian sikap adalah “sebagai semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan caracara tertentu. Agaknya tidak begitu bisa menafsirkan kesiapan dalam definisi ini sebagai suatu kecenderungan potensi untuk bereaksi apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon. Bahwa :”sikap merupakan faktor yang amat penting untuk suksesnya implemmentasi. Jika pelaksana berpandangan positif terhadap suatu kebijakan, maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh pembuat kebijakan. Tetapi bila sikap atau perspektifnya berbeda, maka proses implementasi menjadi terancam kesuksesannya”.

27

Bentuk-Bentuk Sikap bentuk sikap dua, yaitu: a. Sikap positif Sikap positif adalah perwujudan nyata dari suasana jiwa yang terutama memperhatikan hal-hal yang positif. b. Sikap negatif Sikap negatif harus dipengaruhi, karena hal ini mengarahkan seseorang pada kesulitan diri dan kegagalan Euis (2007:14).

D. Motivasi Frengki (2006:11) mendefinisikan motivasi berasal dari kata latin “MOVERE” yang berarti “dorongan atau daya penggerak”. Motivasi ini hanya diberikan kepada manusia, khususnya kepada para pengikut. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mendorong gairah masyarakat, agar mereka mau untuk ikut serta ambil bagian dalam suatu proses pembangunan. Hal ini dapat dilihat dengan bersedianya masyarakat untuk memberikan apa yang dikehendaki pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan. Malayu (2003:95) Mendefinikan motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau bekerja sama, seperti efektif dan terintegrasi dengan segala upaya untuk mencapai kepuasan. Pengertian motivasi adalah pemberian atau penimbulan motif atau dapat pula diartikan sebagai hal atau keadaan menjadi motif. Jadi, motivasi

28

adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja Sutrisno (2009:117).

E. Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga Gie (1989:194) dalam Karim (2002:4) memberikan pengertian income atau penadapatan/ penghasilan adalah seluruh pendapatan seorang baik berupa uang maupun barang yang diperolehnya untuk suatu jangka waktu tertentu. Pendapatan sebagai nilai balas jasa atau kontraprestasi yang diterima oleh seorang atas kegiatan faktor-faktor produksi yang dimiliki atau dihasilkan. Income atau pendapatan/penghasilan adalah berupa uang atau hasil materiil-materiil lainnya yang dicapai daripada penggunaan kekayaan atau jasa manusia bebas (perusahaan atau individu) dalam produksi. Berdasarkan ketiga pendapat tersebut ternyata pendapatan seseorang itu bisa berupa barang, bisa juga berupa uang yang diperoleh dari jasa (pekerjaan) dan penggunaan kekayaannya seperti untuk modal usaha atau investasi. Menurut Biro Pusat Statistik sebagaimana dikemukakan oleh Sumardi (1991:96), mengemukakan tentang pendapatan dan bukan pendapatan sebagai berikut:

29

1. Pendapatan berupa uang, yaitu pendapatan: a. Dari gaji dan upah yang diperoleh dari: 1) Kerja pokok 2) Kerja sampingan 3) Kerja lembur 4) Kerja kadang-kadang b. Dari hasil sendiri yang meliputi: 1) Hasil bersih dari usaha sendiri 2) Komisi 3) Penjualan dari kerajinan rumah 2. Pendapatan berupa barang yaitu pendapatan: a. Bagian pembayaran upah dan gaji yang berbentuk: 1) Beras 2) Pengobatan 3) Transportasi, perumahan 4) Rekreasi b. Barang yang diproduksi dan dikonsumsi di rumah: 1) Pemakaian barang yang diproduksi di rumah 2) Sewa yang harus dikeluarkan terhadap rumah sendiri yang ditempati. 3. Penerimaan yang bukan merupakan pendapatan, yaitu penerimaan yang berupa: 1) Pengambilan tabungan 2) Penagihan piutang

30

3) Pinjaman uang 4) Kiriman uang 5) Hadiah atau pemberian 6) Warisan Pada dasarnya yang berkenaan dengan pendapatan kepala keluarga menurut Soediyono (1990:19) terdiri: 1. Upah dan gaji, merupakan pendapatan yang diperoleh rumah tangga keluarga sebagai imbalan terhadap penggunaan jasa sumber tenaga kerja yang mereka gunakan dalam pembentukan produk nasional. 2. Sewa, meliputi semua macam sewa atas pemakaian aktiva tetap oleh pihak lain atau oleh pemiliknya sendiri. 3. Bunga, meliputi semua pembayaran modal pinjaman yang dibayar oleh sektor, baik sektor keluarga maupun sektor perusahaan. 4. Laba, merupakan perbedaan antara jumlah penerimaan penjualan perusahaan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi pendapatan yang diterima seseorang sebagai kontraprestasi atau imbalan atas kegiatan dalam ekonomi dengan menggunakan faktor-faktor produksi dapat berbentuk antara lain: 1) Gaji 2) Bunga/dividen 3) Upah/honor 4) Komisi 5) Jasa transportasi

31

6) Laba/keuntungan 7) Hasil sewa 8) Hasil panen 9) Dan lain-lain. Tingkat pendapatan antara satu orang dengan lainnya tidak sama, hal ini tergantung dari jenis pekerjaan, lamanya pekerjaan, pangkat/jabatan yang diduduki dan sebagainya.

F. Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi denda PBB Menururt Untung (2004:40) dalam Astuti dan Rini (2008:5) persepsi adalah kesan yang diperoleh dari hasil penangkapan panca indera seseorang terhadap suatu figur, kondisi, atau masalah tertentu. Masyarakat akan memiliki sikap sadar terhadap fungsi pajak dan akhirnya mematuhi pembayaran PBB, jika persepsi mereka terhadap sanksi, khususnya sanksi denda PBB dilaksanakan secara tegas, konsisten dan mampu menjangkau para pelanggar (Suhardito dan Sudibyo,1996:6). Menurut Mardiasmo (2009:337) sanksi bagi wajib pajak adalah apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak. Jumlah pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih

32

besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak, ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak. Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat ketetapan Pajak adalah selisih pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terhutang yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak ditambah denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak yang terutang. Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang bayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Karena kealpaannya sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dalam hal: a. Tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Direktorat Jendral Pajak. b. Menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan tidak benar. Karena kesengajaannya sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dalam hal: a. Tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Direktorat Jendral Pajak. b. Menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar.

33

c. Memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar. d. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya. e. Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan. Untuk sebab kealpaan: Dipidana dengan pidana kurung selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak yang terutang. Kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, kurang hati-hati sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi negara. Untuk sebab kesengajaan: Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2(dua) tahun atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali pajak yang terutang. Sanksi pidana ini akan dilipatkan dua, apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarkan denda. Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana perpajakan, maka bagi mereka yang melakukan tindak pidana sebelum lewat 1 (satu) tahun sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarnya denda, dikenakan pidana lebih berat ialah dua kali lipat dari ancaman pidana.

34

G. Pendidikan Wajib Pajak Pendidikan adalah usaha sadar yang bertujuan mengembangkan kepribadian dan kemampuan (Kansil, 1993:101). Menurut Guritno dalam Sri Astuti dan Rini (2008:4) Pendidikan adalah salah satu elemen sikap wajib pajak yang berpengaruh terhadap keberhasilan perpajakan. Pendidikan mempengarhi pengetahuan dan pengetahuan merupakan elemen kognitif dari sikap. Jenjang pendidikan Perjenjangan persekolahan sebagai berikut: a. Pendidikan Dasar

: Taman kanak-kanak dan Sekolah Dasar.

b. Pendidikan Lanjutan : SLTP Umum, SLTA Umum, SLTA kejuruan. c. Pendidikan Tinggi

: Terbagi dalam 2 alternatif

Alternatif I

: Sarjana Muda, Sarjana, Pasca Sarjana, Doktor.

Alternatif II

: Diploma, Sarjana, Pasca Sarjana, Doktor.

Sedangkan menurut Undang-undang Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 pasal 12 ayat (1) (Sumantri, 1992:62), jenjang pendidikan itu meliputi: a. Pendidikan Dasar. b. Pendidikan Menengah. c. Pendidikan Tinggi.

35

Menyadari pentingnya pendidikan perpajakan, Direktorat Jendral Pajak perlu melakukan upaya optimalisasi pendidikan perpajakan kepada wajib pajak, wajib pajak masa depan, dan petugas pajak dengan cara melakukan penguatan pada institusi yang menangani masalah penyuluhan, dalam hal ini dimulai dari Pusat Penyuluhan Perpajakan (Wisnaeni, 1999:3). Tugas

utama

Pusat

Penyuluhan

Perpajakan

adalah

menyelenggarakan pemberdayaan kepada wajib pajak dan pencerahan petugas pajak. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran perpajakan wajib pajak dan pengetahuan petugas pajak guna meningkatkan kualitas layanan perpajakannya. Kegiatan-kegiatan pendidikan perpajkan bervariasi mulai dari kegiatan publikasi dan penerangan umum yang digunakan untuk mendidik wajib pajak dan biasa disebut pendidikan pajak informal, hingga pada pendidikan pajak an sich, yang berupa pendidikan pajak formal yang diajarkan di sekolah-sekolah umum dari tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi atau di tempat-tempat kursus perpajakan. Secara umum pendidikan pajak terdiri dari dua macam, yaitu: a. Pendidikan Pajak Formal. b. Pendidikan Pajak Informal.

36

a. Pendidikan pajak formal dapat diselenggarakan melalui: 1) Pendidikan pajak untuk Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Pendidikan pajak untuk sekolah ditunjukan untuk menumbuhkan kesadaran akan perlunya pajak bagi pembangunan bangsa dan Negara. 2) Kursus-kursus perpajakan yang mendapat lisensi dari Direktorat Jendral Pajak. Pendidikan pajak di tempat kursus lebih spesifik untuk memberikan pengetahuan teknis mengenai perpajakan. b. Pendidikan pajak informal dapat diberikan dalam bentuk: 1) Penyebaran informasi melalui berbagai bentuk publikasi seperti leaflet, majalah, buku, laporan tahunan kinerja Direktorat Jendral Pajak, dan berbagai barang cetakan lainnya. 2) Penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik seperti homepage, siaran pers, wawancara melalui TV dan Radio, Iklan dan lain-lainnya. 3) Layanan informasi melalui telepon. 4) Kerjasama dengan pelajar dan mahasiswa dalam memberikan penyuluhan dalam pengisian formulir pajak (Wisnaeni, 1999:3).

37

H. Kesadaran Pembayaran Pajak Kesadaran perpajakan adalah suatu sikap sadar terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi komponen kognitif, afektif dan konatif, yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah (Tarjo dan Sawarjuwono, 2005:126). Kesadaran membayar pajak perlu untuk ditingkatkan sejalan dengan besarnya pendapatan mereka. Adanya penyuluhan yang intensif diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat pada waktunya. Tumbuhnya kesadaran harus diwujudkan dengan adanya sikap yang baik, sebab pada hakikatnya sikap adalah perwujudan daripada adanya kesadaran tersebut. dengan kata lain antara sikap dengan kesadaran jelaslah berbeda antara keduanya. Yang berbeda adalah objeknya, baik itu secara individu maupun secara sosial (Karim, 2002:6). Thomas (1984:35) dalam Karim (2002) mengemukakan bahwa sikap sebagai suatu kesadaran individu yang menentukan perbuatan-perbuatan yang nyata ataupun yang mungkin akan terjadi di dalam kegiatan sosial. Dengan demikian jelaslah bahwa apa yang timbul tadi semuanya akan bias dikendalikan apabila ada kesadaran yang tinggi, yang disertai dengan suatu perbuatan yang nyata sehingga dapat dilihat hasilnya. Hasil yang baik tentunya positif bagi pembangunan perpajakan di Indonesia. Kembali pada

38

faktor yang paling dominan, yang mempengaruhi masyarakat untuk melunasi pembayaran pajak adalah dengan adanya kesadaran yang tinggi didalam hati nurani masyarakat sehingga diikuti dengan sikap yang baik pula. Sekertaris Kamar Dagang dan Industri (KADIN) sebagaimana dikutip Soemitro (1988:229) “Masyarakat tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya kalau nilai yang harus dibayar itu masih berada di bawah penghasilan yang sebenarnya mereka peroleh secara rutin”. Dari penjelasan di atas dapatlah disimpulkan bahwa dengan adanya pendapatan masyarakat dapat mendorong masyarakat untuk sadar dalam membayar pajak yang berguna untuk pembiayaan pembangunan. Kesadaran dalam pembayaran pajak tercermin kebijakan yang diambil seseorang seperti pembayaran

pajak

yang

tepat

waktu,

menghindari

denda

karena

keterlambatan atau keteledoran, memahami arti pentingnya pajak untuk kelangsungan pembangunan. Hal ini sejalan dengan semboyan yang sering kita dengar yaitu “orang bijak taat pajak”.

39

I.

Keterkaitan Antar Variabel 1. Sikap Wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Sikap wajib pajak merupakan pernyataan atau pertimbangan evaluatif dari wajib pajak, baik yang menguntungkan atau tak menguntungkan mengenai obyek, orang atau peristiwa (Hardika: 2006:77). Teori ekuitas (equity theory) menjelaskan mengenai hubungan antara sikap wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Teori ini menekankan pada aspek keadilan. Apabila wajib pajak memandang bahwa hak dan kewajibannya sebanding dalam artian bahwa adanya keseimbangan antara kewajibannya sebagai wajib pajak dan hak-hak yang dapat diperolehnya maka wajib pajak cenderung lebih patuh dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Teori ini juga menyangkut keadilan dalam hubungannya dengan perlakuan terhadap setiap wajib pajak. Apabila wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak telah diterapkan kepada semua wajib pajak dengan tidak membedakan perlakuan antara wajib pajak badan dengan perorangan, wajib pajak besar dengan wajib pajak kecil dalam artian bahwa semua wajib pajak diperlakukan secara adil maka setiap wajib pajak cenderung untuk menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik atau dengan kata lain menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak Kautsar (2007) dalam Farid (2008:8).

40

Troutman (1993) dalam Salman (2008:8). menemukan adanya pengaruh yang signifikan dari sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sikap wajib pajak terhadap peraturan pajak, kebijakan pajak, dan administrasi pajak dapat mempengaruhi bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ha1: Sikap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB. 2. Motivasi Wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Motivasi berasal dari kata latin “MOVERE” yang berarti “dorongan atau daya penggerak”. Motivasi ini hanya diberikan kepada manusia, khususnya kepada para pengikut. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mendorong gairah masyarakat, agar mereka mau untuk ikut serta ambil bagian dalam suatu proses pembangunan. Hal ini dapat dilihat dengan bersedianya masyarakat untuk memberikan apa yang dikehendaki pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan Frengki (2002:11). Malayu(2003:95) Mendefinisikan motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau bekerja sama, seperti efektif dan terintegrasi dengan segala upaya untuk mencapai kepuasan. Ha2: Motivasi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB.

41

3. Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga Wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Liang

(1989:194)

dalam

Karim

(2002:4)

Income

atau

penadapatan/ penghasilan adalah seluruh pendapatan seorang baik berupa uang maupun barang yang diperolehnya untuk suatu jangka waktu tertentu. Menurut Partadireja (1973:171) dalam Karim (2002:4) Pendapatan sebagai nilai balas jasa atau kontraprestasi yang diterima oleh seorang atas kegiatan faktor-faktor produksi yang dimiliki atau dihasilkan. Income atau pendapatan/penghasilan adalah berupa uang atau hasil materiil-materiil lainnya yang dicapai daripada penggunaan kekayaan atau jasa manusia bebas

(perusahaan

atau

individu)

dalam

produksi.

Pendapatan

(Penerimaan) merupakan sumber dana untuk pengeluaran. Sumber dana kepala keluarga diperoleh dari, misalnya: buruh menerima upah, petani menerima hasil penjualan panen, pedagang mendapat laba, pegawai mendapat gaji, wredatama mendapat pension dan lain-lain. Pengeluaran pertama-tama ditujukan untuk konsumsi. Sisanya ditabung atau investasi. Seberapa besar bagian dari pendapatan yang digunakan untuk konsumsi tergantung dari jumlah pendapatan itu sendiri. Jika pendapatan kepala keluarga rendah maka bagian besar pendapatan itu terpaksa digunakan untuk konsumsi, sehingga hanya sedikit tinggal sisa untuk ditabung. Sehubungan dengan itu Engels seorang sarjana ekonomi Jerman, sebagaimana dikutip Bintari (1986:32) mengemukakan hubungan antara

42

pendapatan dan konsumsi bahwa: “semakin kecil pendapatan, semakin besar bagian dari pendapatan itu digunakan untuk konsumsi atau sebaliknya”. Dari hukum itulah kita menjadi tahu sebabnya orang miskin cenderung menjadi lebih miskin, karena tabungan tak ada, dan orang kaya akan cenderung menjadi lebih kaya karena berinvestasi atau menabung. Sejalan dengan hasil penelitian ini secara teoretis merujuk pendapat Engels tersebut bisa saja kepala keluarga yang berpendapatan rendah tingkat kesadaran membayar PBB menjadi rendah, karena banyak dari pendapatan mereka untuk konsumsi sehari-hari, sehingga tidak bisa menabung termasuk memenuhi pembayaran PBB. Sedang kepala keluarga yang berpendapatan tinggi tingkat kesadaran juga tinggi dalam membayar PBB karena mereka mampu menabung dan bisa menyisihkan untuk keperluan lain termasuk membayar PBB. Namun demikian tidak semua teoretis sejalan dalam dengan praktik di lapangan. Ha3: Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB. 4. Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Persepsi adalah kesan yang diperoleh dari hasil penangkapan panca indera seseorang terhadap suatu figur, kondisi, atau masalah tertentu (Untung, 2004:40). Masyarakat akan memiliki sikap sadar terhadap fungsi

43

pajak dan akhirnya mematuhi pembayaran PBB, jika persepsi mereka terhadap sanksi, khususnya sanksi denda PBB dilaksanakan secara tegas, konsisten dan mampu menjangkau para pelanggar (Suhardito dan Sudibyo, 1999:6).  

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Suhardito dan Sudibyo

(1999) yang membuktikan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Apabila wajib pajak memiliki persepsi yang baik atau memandang bahwa sanksi denda PBB dilaksanakan secara tegas, konsisten dari waktu ke waktu dan mampu menjangkau para pelanggar, maka setiap wajib pajak akan mematuhi pembayaran PBB mengingat sanksi yang langsung diterapkan kepadanya apabila melanggar. Ha4: Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB. 5. Pendidikan Wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Pendidikan adalah usaha sadar yang bertujuan mengembangkan kepribadian dan kemampuan (Kansil, 1993:101). Menurut Guritno dalam Suhardito dan Sudibyo (1999:7) pendidikan adalah salah satu elemen sikap wajib pajak yang berpengaruh terhadap keberhasilan perpajakan.

44

Pendidikan mempengarhi pengetahuan dan pengetahuan merupakan elemen kognitif dari sikap.  Sesuai dengan pernyataan Guritno Mangkoesoebroto dalam Misbach (1997:16), kesadaran masyarakat untuk membayar pajak harus dibina melalui dua cara. Salah satunya meningkatkan pengetahuan dan pendidikan masyarakat. Pendidikan pajak untuk Sekolah Dasar ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran akan perlunya pajak bagi pembangunan bangsa dan negara (Nasucha, 1999:5). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Soemitro (1993) yang menyatakan terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan kesadaran membayar pajak. Ha5: Pendidikan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB.

45

J.

Penelitian Terdahulu Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

Peneliti Judul (Tahun) Penelitian Sri Astuti dan Analisis FaktorRini Faktor Yang (2008) Melekat Pada Wajib Pajak PBB Dan Pengaruhnya Terhadap Kesadaran Perpajakan

1. 2.

3. 4. 5.

Frengki C H Siahaan (2008)

Pengaruh Sikap Dan Motivasi Masyarakat Terhadap Partisipasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Candisari Kota Semarang

Variabel Yang Diteliti Pendidikan Wajib Pajak Lama Tinggal Wajib Pajak di Lokasi Objek Pajak PBB Penghasilan Wajib Pajak Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Denda PBB Kesadaran Perpajakan

1. Sikap 2. Motivasi 3. Partisipasi Masyarakat

Metodologi Penelitian 1. Metode analisis faktor

1. Regresi berganda

Hasil Penelitian (Kesimpulan) 1. Pendidikan wajib pajak dan lama tinggal wajib pajak di lokasi objek pajak PBB tidak mempengaruhi kesadaran perpajakan 2. Penghasilan wajib pajak dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB berpengaruh terhadap kesadaran perpajakan 1. Variabel Sikap dan variabel Motivasi dengan partisipasi ada korelasi positif dan sangat signifikan

Bersambung pada halaman selanjutnya

46

Tabel 2.1 (Lanjutan) Peneliti (Tahun) Linus Karim (2002)

Judul Penelitian Hubungan Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga Dengan Kesadaran Membayar PBB

Variabel Yang Diteliti 1. Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga 2. Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Metodologi Penelitian 1. Uji Chi Kuadrat

Kautsar Riza Salman dan Mochammad Farid (2008)

Pengaruh Sikap dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Industri Perbankan Di Surabaya

1. Sikap Wajib Pajak 2. Moral Wajib Pajak 3. Kepatuhan Wajib Pajak

1. Metode analisis faktor

Arief Rachman, Rindah Febriana Suryawati dan Gita Arasy Harwida (2008)

Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Serta Kepatuhan Wajib Pajak PBB Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB Di Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep

1. Pemahaman Wajib Pajak 2. Kesadaran Wajib Pajak 3. Kepatuhan Wajib Pajak 4. Keberhasilan Penerimaan PBB

1. Analisis Regresi Logistik

Hasil Penelitian (Kesimpulan) 1. Tidak ada hubungan antara tingkat pendapatan kepala keluarga dengan kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan 1. Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel Sikap wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak 2. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel Moral wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak 1. Faktor kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB 2. Faktor pemahaman dan kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB

47

K. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 1. Kerangka Pemikiran Berdasarkan uraian di atas, gambaran menyeluruh tentang faktorfaktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Variabel Independen

Variabel Dependen

Sikap (X1)   Motivasi (X2)   Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga (X3)

 Kesadaran Pembayaran Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB) (Y)

  Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB (X4)

 

Pendidikan Wajib Pajak (X5)

Gambar 2.2 Skema Kerangka Pemikiran

48

2.

Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah, sehingga harus diuji secara empiris (Hasan, 2002:50). Berdasarkan kerangka teori dan kerangka berpikir maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 1. Sikap Wajib Pajak Ho1

:

Sikap wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap

kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Ha1

:

Sikap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran

wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. 2. Motivasi Wajib Pajak Ho2

: Motivasi wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Ha2

: Motivasi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

49

3. Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga Ho3

: Tingkat pendapatan kepala keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Ha3

: Tingkat pendapatan kepala keluarga berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

4. Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB Ho4

: Persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Ha4

: Persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

5. Pendidikan Wajib Pajak Ho5

: Pendidikan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Ha5

: Pendidikan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

50

6. Sikap Wajib Pajak, Motivasi Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga, Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB, dan Pendidikan Wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam Pembayaran PBB. Ho6

: Sikap Wajib Pajak, Motivasi Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga, Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB, dan Pendidikan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Ha6

: Sikap Wajib Pajak, Motivasi Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga, Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB, dan Pendidikan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

51

BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian dalam skripsi ini dilakukan pada Kecamatan Tangerang Selatan. Adapun penelitian ini akan membahas mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Di Tangerang Selatan. Sehingga penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan langsung kuisioner kepada warga di Tangerang Selatan.

B. Metode Penentuan Sampel Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode convenience sampling, yaitu istilah umum yang mencakup variasi luasnya prosedur pemilihan responden. Convenience sampling berarti unit sampling yang ditarik mudah dihubungi, tidak menyusahkan, mudah untuk mengukur, dan bersifat kooperatif (Hamid, 2007:30). Metode convenience sampling digunakan karena peneliti memiliki kebebasan untuk memilih sampel dengan cepat dari elemen populasi yang datanya mudah diperoleh peneliti. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak PBB yang berada di Tangerang Selatan. Dari 371.763 wajib pajak diwilayah Tangerang Selatan, peneliti mengambil 100 responden.

52

C. Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan. 1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Kepustakaan merupakan bahan utama dalam penelitian data sekunder (Indriantoro dan Supomo, 2002:150). Peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, jurnal, artikel, teori, skripsi, dan yang mendukung pembahasan masalah dalam penelitian ini. 2. Penelitian Lapangan (Field Research) Data utama penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan, peneliti memperoleh data langsung dari pihak pertama (data primer). Pada penelitian ini, yang menjadi subyek penelitian adalah wajib pajak yang membayar PBB di wilayah Tangerang Selatan. Data penelitian ini dikumpulkan melalui metode survey yaitu dengan mengirimkan kuesioner. Kuesioner didistribusikan langsung pada wajib pajak PBB di wilayah Tangerang Selatan secara acak kemudian diolah berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Jenis skala yang digunakan untuk menjawab bagian pertanyaan penelitian adalah skala likert. Menurut Indriantoro dan Supomo (2002:12), skala likert adalah metode yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorag atau sekelompok orang tentang suatu fenomenal sosial.

53

Tabel 3.1 Bobot dan Kategori Skala Likert No.

Bobot

Jenis Jawaban

1.

SS

= Sangat Setuju

5

2.

S

= Setuju

4

3.

R

= Ragu-ragu

3

4.

TS

= Tidak Setuju

2

5.

STS

= Sangat Tidak Setuju

1

D. Metode Analisis Data Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

analisis

statistik

yang

perhitungannya

dilakukan

dengan

menggunakan SPSS 17.0. Analisis ini bertujuan untuk menentukan seberapa besar pengaruh antara suatu variabel X dengan variabe Y. Dimana variabel X (variabel independen) adalah sikap wajib pajak (X1), motivasi wajib pajak (X2), tingkat pendapatan kepala keluarga (X3), persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda pajak bumi dan bangunan (X4), dan pendidikan wajib pajak (X5) Sedangkan variabel Y (variabel dependen) adalah kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

54

1. Statistik Deskriptif Statistik deskripstif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2009:19). 2. Uji Kualitas Data Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer ini, maka peneliti menggunakan uji validitas dan reliabilitas. a. Uji Validitas Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapakan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner

tersebut.

Pengujian

validitas

ini

dilakukan

dengan

membandingkan nilai Corrected Item – Total Correlation dengan r hitung dengan r tabel, untuk degree of freedom (df) = n – 2, dimana n adalah jumlah sampel dan menggunakan alpha = 0,05 (Imam Ghozali, 2009:49). b. Uji Reliabilitas Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi jawaban responden. Suatu kuesioner dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu:

55

1) Repeated Measure atau pengukuran ulang. 2) One Shot atau pengukuran sekali saja, pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Kriteria pengujian dilakukan dengan menggunakan pengujian Cronbach Alpha (α). Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pengukuran sekali saja atau One Shot (Imam Ghozali, 2009:45).

3. Uji Asumsi Klasik Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, uji normalitas dan uji autokorelasi. a. Uji Multikolineritas Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Deteksi tidak adanya multikolinieritas dalam model regresi adalah dilihat dari besaran VIF (Variance Inflation Factor)

dan

tolerance. Regresi bebas dari masalah multikolinieritas jika nilai VIF<10 dan nilai tolerance > 0.10 (Ghozali, 2009:95).

56

b. Uji Heterokedastisitas Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Deteksi atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilihat dari ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot . Jika ada pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan bahwa telah terjadi heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2009:125). c. Uji Normalitas Uji normalitas dilakukan untuk melihat penyebaran data yang normal atau tidak, karena data diperoleh langsung dari pihak pertama melalui kuisioner. Screening terhadap normalitas data merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk setiap analisis multivariate, khususnya jika tujuannya adalah inferensi. Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji normal probability plot dimana data dikatakan normal jika nilai selebaran data berada di sekitar garis lurus diagonal dan juga dapat dilakukan dengan uji statistik Kolmogorov Smirnov (Ghozali, 2009:147).

57

4. Uji Hipotesis Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model regresi berganda. Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya (Santoso, 2004:211). Model ini digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam suatu persamaan linier. Variabel independen terdiri dari sikap, motivasi, tingkat pendapatan kepala keluarga, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB dan pendidikan wajib pajak. Sedangkan variabel dependennya adalah kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB.

58

Rumus regresi berganda yang digunakan adalah sebagai berikut.

Y = a + β1X1+ β2X2+ β3X3+ β4X4 + β5X5 + e

Keterangan: Y

: Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

a

: Konstanta (harga Y, bila X=0)

β1-5

: Koefisien regresi (menunjukkan angka peningkatan atau penurunan

variabel

dependen

yang

didasarkan

pada

hubungan nilai variabel independen) X1

: Sikap

X2

: Motivasi

X3

: Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga

X4

: Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB

X5

: Pendidikan Wajib Pajak

e

: Error

59

Pengujian hipotesis dilakukan melalui: a. Koefisien Determinasi Koefisien Determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2009:163). b. Uji statistik F Uji F dilakukan dengan tujuan menguji apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka H0 ditolak, sebaliknya jika signifikansi < 0,05 maka Ha diterima. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut: a) Quick look, bila nilai F lebih besar daripada 4 maka H0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

60

b) Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menururt tabel. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka H0 ditolak dan menerima Ha. c. Uji statistik t Uji t bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual yaitu Sikap wajib pajak, Motivasi wajib pajak, Tingkat pendapatan kepala keluarga, Persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB dan Pendidikan wajib pajak dalam menerangkan variasi variabel dependen, yaitu Kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik t dengan kriteria pengambilan keputusan sbagai berikut: a) Quick look, bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih pada derajat kepercayaan 5% dan nilai t lebih besar dari 2 secara absolut, maka Ha bisa diterima yang menyatakan bahwa variabel independen secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. b) Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, maka Ha diterima (Ghozali 2009:85).

61

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian Pada bagian ini akan diuraikan definisi dari masing-masing variabel yang digunakan berikut dengan definisi operasional dan cara pengukurannya. 1. Sikap (X1) Sikap merupakan suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu obyek adalah perasaan mendukung atau memihak (favorable) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (unfavorable) pada obyek tersebut. (Salman dan Farid, 2008). 2. Motivasi (X2) Motivasi berarti “dorongan atau daya penggerak”. Motivasi ini hanya diberikan kepada manusia, khususnya kepada para pengikut. Motivasi

mempersoalkan

bagaimana

caranya

mendorong

gairah

masyarakat, agar mereka mau untuk ikut serta ambil bagian dalam suatu proses pembangunan. Hal ini dapat dilihat dengan bersedianya masyarakat untuk memberikan apa yang dikehendaki pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan (Frengki, 2002).

62

3. Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga (X3) Pendapatan kepala keluarga dalam penelitian ini adalah yang diperoleh kepala keluarga rata-rata perbulan. Dalam penelitian ini pendapatan kepala keluarga diukur dengan menggunkan skala interval berdasarkan jumlah pendapatan yang diperoleh selama sebulan(Karim, 2002). 4. Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB (X4) Persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB diartikan sebagai pandangan seseorang mengenai suatu kondisi tertentu, dimana dalam hal ini adalah mengenai pelaksanaan sanksi denda PBB. Pengukuran variabel ini menggunakan skala interval yang terdiri dari 5 tingkat penilaian, yaitu: (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Ragu, (4) Setuju (5) Sangat Setuju (Astuti dan Rini, 2008). 5. Pendidikan Wajib Pajak (X5) Pendidikan wajib pajak dapat diartikan sebagai sebuah proses yang dilaksanakan dalam rangka mengembangkan aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap terhadap para peserta didik. Pengukuran variabel pendidikan wajib pajak menggunakan skala interval 5 poin, yang dibatasi hanya pada jenjang pendidikan terakhir wajib pajak, yaitu SD, SMP , SMA, Dipoma (D3) dan S1 atau lebih tinggi Instrumen disusun berdasarkan referensi dari Soemitro (1993:82).  

63

6. Kesadaran Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Y1) Kesadaran perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak bumi dan bangunan yang telah ditetapkan pemerintah (Munari, 2005:122). Yang menimbulkan konsekuensi untuk membayar pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah.

64

Tabel 3.2 Operasioanal Variabel Penelitian Variabel

Sub Variabel

Indikator

Skala Pengukuran

Sikap (Kautsar Riza Salman dan Mochammad Farid. (2008), dan Frengki C H Siahaan (2008))

Reaksi Terhadap Peraturan Perpajakan

Likert

Motivasi Frengki C H Siahaan (2008))

Ekstrinsik

1. Pemahaman wajib pajak tentang UU Pajak Bumi dan Bangunan 2. Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan pemerintah 3. Kemudahan dalam prosedur pembayaran pajak 4. Sikap wajib pajak terhadap kebijakan pajak 5. Sikap wajib pajak terhadap pelayanan pajak 1. Kemudahan dalam mengisi formulir pajak bumi dan bangunan 2. Kantor pajak dekat dari rumah 3. Kantor pajak mudah di jangkau 4. Sistem dan prosedur dikantor pajak mudah di pahami 5. Terdapat petugas yang membantu 6. Pengabdian Wajib Pajak terhadap Negara 7. Partisipasi Wajib Pajak dalam pembangunan 8. Citra yang baik dan bersih aparat pajak

Intrinsik

Likert

Bersambung pada halam selanjutnya

65

Tabel 3.2 (Lanjutan) Variabel

Sub Variabel

Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga (Linus Karim (2002))

Jumlah Pendapatan YangDiterima Kepala Keluarga Setiap Bulan

Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB (Sri Astuti dan Rini (2008))

Pendidikan Wajib Pajak (Sri Astuti dan Rini (2008))

Indikator

1. Jenis Pekerjaan Wajib Pajak 2. Beban atau atau tanggungan kepala keluarga 3. Pendapatan per bulan kepala keluarga 4. Alat transportasi yang digunakan 5. Alat rumah tangga Tanggapan Wajib 1. Mengetahui sanksi Pajak Tentang denda pajak bumi dan Sanksi Dalam bangunan Pembayaran PBB 2. Persepsi tentang sanksi denda pajak bumi dan bangunan 3. Sanksi denda tidak memberatkan 4. Konsisten 5. Mampu menjangkau para pelanggar 6. Sanksi denda pajak bumi dan bangunan relatif ringan 7. Tegas Jenjang Pendidikan 1. Sekolah Dasar Terakhir Wajib 2. Sekolah Menengah Pajak Pertama 3. Sekolah Menengah Atas 4. Diploma 3 5. Strata 1 atau lebih tinggi

Skala Pengukuran Interval

Likert

Interval

Bersambung pada halaman selanjutnya

66

Tabel 3.2 (Lanjutan) Variabel

Sub Variabel

Indikator

Skala Pengukuran

Kesadaran Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Sri astuti dan Rini 2008 dan Linus Karim 2002)

Dorongan diri sendiri

1. Dorongan hati nurani 2. Tanpa paksaan 3. Memahami hak dan kewajiban 4. Bangga menjadi wajib pajak 5. Sadar terhadap fungsi pajak 6. Rela memberikan kontribusi untuk pelaksanaan fungsi pajak 7. Memahami hak dan kewajiban wajib pajak 8. Ketaatan wajib pajak untuk membayar pajak 9. Respon wajib pajak atas perubahan tanah dan bangunan

Interval

Fungsi pajak

Hak dan kewajiban wajib pajak

Perilaku wajib pajak terhadap pajak

   

67

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian 1. Sejarah Singkat Kota Tangerang Selatan Kota Tangerang Selatan adalah salah satu kota di Provinsi Banten Indonesia. Kota ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negri Indonesia, Mardiyanto, pada 29 Oktober 2008, Wilayah ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Rencana ini berawal

dari

keinginan

warga

di

wilayah

selatan

untuk

mensejahterakan masyarakat. Wacana pembentukan kota otonom Tangerang Selatan (dahulu Cipasera) muncul sejak 1999. Namun belum adanya kata sepakat antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tangerang tentang jumlah kecamatan yang akan tergabung dalam kota otonom ini, menghambat proses pembentukannya. Sebagian besar warga masyarakat yang tinggal di Kecamatan Ciputat, Pamulang, Serpong, Cisauk, dan Pondok Aren menginginkan lepas dari Kabupaten Tangerang. Untuk mewujudkan keinginan itu, pada 19 November 2000, dibentuk Komite Persiapan Pembentukan Daerah Otonom (KPPDO) Kota Cipasera. Para aktivis KPPDO, pada 2002, pun melakukan kajian awal untuk mendata kelayakan wilayah

68

Cipasera menjadi sebuah kota otonom setingkat kotamadya. Wilayah Cipasera yang memiliki luas 239.850 km persegi, kini telah menjadi daerah perkotaan yang ramai. Pada tahun 2000, jumlah penduduk yang tinggal di lima kecamatan itu hampir mencapai 942.194 (Pagedangan diikutkan) atau setara dengan 34,5 persen penduduk Kabupaten Tangerang. Sayangnya, wilayah yang telah berkembang menjadi kota itu tidak dibarengi dengan penataan kota yang baik. Namun pembentukan Kota Tangerang Selatan, rupanya masih panjang untuk sampai final. Ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Tangerang menyatakan bahwa kota tersebut hanya akan terdiri atas tujuh kecamatan. Padahal DPRD Tangerang telah sepakat dan menyetujui kota otonom itu terdiri atas delapan kecamatan. Bupati Tangerang Ismet Iskandar tidak memasukkan Cisauk dalam draf wilayah Tangerang Selatan. Padahal penetapan delapan kecamatan yang terdiri dari Setu Ciputat, Cisauk, Ciputat Timur, Serpong, Serpong Utara, Pondok Aren dan Pamulang, telah ada dasar kajian ilmiahnya. Akhirnya tanggal 29 Septemper 2008 keluar Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan melalui Sidang Paripurna DPR-RI, dengan cakupan wilayah Kec. Setu, Serpong, Serpong Utara, Pondok Aren, Pamulang, Ciputat, dan Ciputat Timur bergabung dalam sebuah kota yang otonom bernama Kota Tangerang Selatan.

69

Berikut ini 7 (tujuh) kecamatan yang ada di Kota Tangerang Selatan: 1. Kecamatan Serpong terdiri atas 8 (delapan) kelurahan: Buaran, Ciater Serpong, Cillenggang, Rawa Buntu, Lengkong Wetan, Lengkong Gudang, Lengkong Gudang Timur dan Rawa Mekar Jaya. 2. Kecamatan Serpong Utara terdiri atas 8 (delapan) kelurahan: Jelupang, Lengkong Karya, Paku Jaya, Paku Alam, Lengkong Karya dan Pondok Jagung Timur. 3. Kecamatan Ciputat terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan: Cipayung, Ciputat, Sarua, Sarua Indah, Jombang, Sawah Baru, dan Sawah. 4. Kecamatan Pamulang terdiri dari 8 (delapan) kelurahan: Kedaung, Bambu Apus, Benda Baru, Pamulang Barat, Pamulang Timur, Pondok Benda, Pondok Cabe Ilir, dan Pondok Cabe Udik. 5. Kecamatan Ciputat Timur terdiri dari 6 (enam) kelurahan: Cirendeu Cempaka Putih, Rempoa, Pisangan, Rengas, dan Pondok Ranji. 6. Kecamatan Pondok Aren terdiri dari 11 (sebelas) kelurahan: Jurang Mangu Barat, Jurang Mangu Timur, Perigi, Perigi Baru, Pondok Aren, Pondok Betung, Pondok Jaya, Pondok Kacang Barat, Pondok Kacang Timur, Pondok Karya, dan Pondok Pucung. 7. Kecamatan Setu terdiri dari 6 (enam) kelurahan: Kranggan, Kademangan, Muncul, Setu, Babakan, dan Bakti Jaya.

70

2. Karakteristik Responden Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak PBB yang bertempat tinggal di wilayah Tangerang. Data statistik responden selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut. Tabel 4.1. Data Statistik Responden Jumlah Persentase Jenis penghasilan

Tetap

63

63%

Tidak tetap

37

37%

Pegawai pemerintah

18

18%

Pegawai swasta

41

41%

Pedagang

11

11%

Penyedia jasa

10

10%

Lainnya

20

20%

SD

7

7%

SMP

7

7%

SMA

50

50%

D3

11

11%

S1 atau lebih tinggi

25

25%

Penghasilan wajib < 1 juta pajak 1-3 juta

18

18%

58

58%

4-7 juta

20

20%

7-10 juta

3

3%

> 10 juta

1

1%

Pekerjaan

Pendidikan terakhir wajib pajak

71

Berdasarkan tabel 4.1 diatas diketahui bahwa jumlah responden yang berpenghasilan tetap lebih mendominasi dengan jumlah 63 orang atau sekitar 63% dibandingkan dengan responden yang berpenghasilan tidak tetap yaitu sebanyak 37 responden atau sekitar 37%. Dari sisi pekerjaan responden, responden yang berstatus sebagai pegawai swasta saling mendominasi dengan jumlah 41 orang atau sekitar 41%. Sedangkan yang berstatus sebagai pegawai pemerintah sebanyak 18 orang (18%). kemudian yang bekerja sebagai pedagang sebanyak 11 orang (11%), penyedia jasa sebanyakn 10 orang (10%) dan lainnya sebanyak 20 orang (20%) yang memiliki pekerjaan selain keempat jenis pekerjaan diatas. Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan oleh wajib pajak, responden dengan tingkat pendidikan SMA adalah yang paling banyak yaitu 50 orang (50%). setelah itu S1 atau lebih tinggi sebanyak 25 orang (25%), yang berpendidikan SMP sebanyak 7 orang (7%), sisanya berpendidikan SD sebanyak 7 orang (7%), dan D3 sebanyak 11 orang (11%). Berdasarkan penghasilan wajib pajak, penghasilan kurang dari 1 juta rupiah berjumlah 18 orang (18%), kemudian yang berpenghasilan 1 juta sampai dengan 3 juta rupiah berjumlah 58 orang (58%), yang berpenghasilan 4 juta sampai dengan 7 juta rupai berjumlah 20 orang (20%), yang berpenghasilan 7 juta sampai dengan

72

10 juta rupiah berjumlah 3 orang (3%), dan yange berpenghasilan diatas 10 juta berjumlah 1 orang (1%). B. Analisis Data 1. Hasil Uji Kualitas Data a. Uji Validitas Hasil uji validitas instrumen sikap wajib pajak dari ke 5 (lima) butir pertanyaan setiap butir pertanyaan dinyatakan valid karena angka korelasional yang diperoleh dari perhitungan lebih besar atau sama dengan r tabel. Hasil uji validitas instrumen motivasi wajib pajak dari ke 8 (delapan) butir pertanyaan setiap butir pertanyaan dinyatakan valid karena angka korelasional yang diperoleh dari perhitungan lebih besar atau sama dengan r tabel. Hasil uji validitas instrumen persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB dari ke 7 (tujuh) butir pertanyaan setiap butir pertanyaan dinyatakan valid karena angka korelasional yang diperoleh dari perhitungan lebih besar atau sama dengan r tabel. Hasil uji validitas instrumen kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB dari ke 14 (empat belas) butir pertanyaan setiap butir pertanyaan dinyatakan valid karena angka korelasional

73

yang diperoleh dari perhitungan lebih besar atau sama dengan r tabel. b. Uji Reliabilitas Tabel 4.2. Hasil Uji Reliabilitas Variabel

Cronbach

Keterangan

Alpha Sikap wajib pajak

0,914

Reliabel

Motivasi wajib pajak

0,886

Reliabel

Persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan

0,916

Reliabel

0,768

Reliabel

sanksi denda pajak bumi dan bangunan Kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan Sumber: Data diolah

Berdasarkan pada tabel 4.2 instrumen sikap wajib pajak memiliki nilai cronbach alpha 0,914, instrumen motivasi wajib pajak memiliki nilai cronbach alpha 0,886, instrumen persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda pajak bumi dan bangunan memiliki nilai cronbach alpha 0,916 dan instrumen kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan memiliki nilai cronbach alpha 0,768. Dan masing-masing instrumen tersebut dinyatakan reliabel karena memiliki nilai cronbach alpha diatas 0,60.

74

2. Hasil Uji Asumsi Klasik Hasil uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, uji normalitas. a. Hasil Uji Multikolinieritas Berikut ini adalah hasil uji multikolinieritas Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficientsa

         

Collinearity Statistics Model 1

Tolerance

VIF

SIKAP

.808

1.238

MOTIVASI

.950

1.052

PENDAPATAN

.770

1.299

PERSEPSI

.752

1.329

PENDIDIKAN

.717

1.395

a. Dependent Variable: Kesadaran

Sumber : data diolah

 Pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa semua variabel independen, yaitu sikap wajib pajak, motivasi wajib pajak, tingkat pendapatan kepala keluarga, persepi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda pajak bumi dan bangunan dan pendidikan wajib pajak mempunyai nilai Tolerance berada diatas 0.10 dan nilai VIF < 10. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tidak terdapat gejala Multikolinearitas. b. Hasil Uji Heteroskedastisitas

75

Berikut ini adalah hasil uji heterokedastisitas: Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber : data diolah

Dari gambar 4.4 dapat diketahui bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat gangguan heterokedastisitas karena tidak ada pola yang jelas pada titik-titiknya. Titik-titiknya juga menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi semua variabel independen mempengaruhi variabel dependennya, yaitu kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

76

c. Hasil uji Normalitas. Berikut ini adalah hasil uji normalitas: Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas

Dari gambar 4.5 dapat dilihat bahwa model regresi, yaitu sikap wajib pajak, motivasi wajib pajak, tingkat pendapatan kepala keluarga, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda pajak bumi dan bangunan dan pendidikan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan, secara keseluruhan telah memenuhi asumsi normalitas, sebab sebaran data terdistribusi normal, yaitu penyebaran titiktitiknya di dekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.

77

Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas (Kolmogorov-Simirnov)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N Normal Parameters

a,,b

Mean Std. Deviation

Most Extreme Differences

100 .0000000 3.67686897

Absolute

.065

Positive

.040

Negative

-.065

Kolmogorov-Smirnov Z

.651

Asymp. Sig. (2-tailed)

.790

S u m Calculated from data. b. b er: data diolah

a. Test distribution is Normal.

Dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) (0,790) > 0.05. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa distribusi data tersebut terdistribusi secara normal.

3. Hasil Uji Hipotesis Dalam pengolahan data, penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda dengan menggunakan uji t dan uji F, dimana dasar pengambilan keputusan adalah apabila signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima, sebaliknya jika signifikansi lebih besar dari 0,05 maka Ha ditolak.

78

a. Hasil Koefisien Determinasi (Adjusted R2 ) Hasil Koefisien Determinasi atau Adjusted R2 dapat dilihat dari tabel berikut : Tabel 4.7 Koefisien Determinasi (Adjusted R2 ) Model Summaryb

Model

1

R

Adjusted R

Std. Error of

Square

the Estimate

R Square

.558a

.311

.274

3.773

Durbin-Watson

1.144

a. Predictors: (Constant), Pendidikan, Motivasi, Sikap, Pendapatan, Persepsi b. Dependent Variable: Kesadaran

Sumber : data diolah

Hasil pengujian pada tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,274. Artinya variabel kesdaran wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan dijelaskan oleh kelima variabel independennya sebesar 27,4%. Sedangkan sisanya 72,6% dijelaskan oleh variabel lain seperti moral, pemahan wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan PBB, lama tinggal wajib pajak dilokasi objek PBB dan lain-lain.

79

b. Hasil Uji Simultan (Uji Statistik F) Pengaruh secara simultan variabel independen Sikap wajib pajak, Motivasi wajib pajak, Tingkat pendapatan kepala keluarga, Persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB, dan Pendidikan wajib pajak terhadap Kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB dapat dilihat sebagai berikut: Tabel 4.8 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F ) b

ANOVA

Sum of Squares

Model

df

Mean Square

F

   

1

Regression

604.333

5

120.867

14.238

 

Residual

1338.417

94

 

Total

1942.750

99

 

8.489

Sig. .000a

a. Predictors: (Constant), Pendidikan, Motivasi, Sikap, Pendapatan, Persepsi

   

b. Dependent Variable: Kesadaran

 Sumber : data diolah Berdasarkan pada tabel 4.8 hasil uji signifikansi simultan (uji statistik F) menghasilkan nilai F hitung sebesar 8,489 dengan tingkat signifikansi 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa probabilitas (0,000) lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa sikap wajib pajak, motivasi wajib pajak, tingkat pendapatan kepala keluarga, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi

80

denda PBB dan pendidikan wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB. c. Hasil Uji Parsial (Uji Statistik t) Berikut ini adalah hasil uji parsial (uji t): Tabel 4.9 Hasil Uji Parsial (Uji t ) Coefficientsa Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

     

Model 1

 

B (Constant)

Std. Error

35.502

4.415

SIKAP

.404

.144

MOTIVASI

.037

Beta

t

Sig.

8.041

.000

.268

2.811

.006

.093

.035

.398

.691

-1.201

.564

-.208

-2.130

.036

 

PENDAPATAN

 

PERSEPSI

.415

.113

.361

3.660

.000

PENDIDIKAN

.328

.391

.085

.840

.403

S

a. Dependent Variable: KESADARAN

sumber : data diolah

Berdasarkan hasil yang ditampilkan pada tabel 4.9 dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi wajib pajak dan pendidikan wajib pajak tidak signifikan. Hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikansi untuk motivasi wajib pajak sebesar 0,691 dan pendidikan wajib pajak sebesar 0,403 dimana keduanya lebih besar dari 0,05. Sedangkan untuk sikap wajib pajak, tingkat pendapatan kepala keluarga, dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB signifikan karena ketiganya memiliki tingkat

81

signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu masing-masing sebesar 0,006, 0,036 dan 0,000. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sikap wajib pajak, tingkat pendapatan kepala keluarga, dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB secara individual merupakan variabel penjelas dalam menerangkan variabel dependennya, yaitu kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. 4. Analisis Regresi Berganda Berdasarkan tabel 4.9 maka dapat dibuat sebuah persamaan regresi berganda sebagai berikut:

KWPDPPBB = 35,502 + 0,404SWP + 0,037MWP – 1,201TPKK + 0,415PWPTPSDPBB + 0,328PWP + e.

Dari persamaan regresi berganda diatas, dapat dilihat nilai konstanta sebasar 35,502 yang mana artinya bahwa jika variabel independen diabaikan atau bernilai nol maka nilai Kesadaran Wajib Pajak Dalam Pembayaran PBB bernilai sebesar 35,502. Koefisien sikap wajib pajak bertanda positif sebesar 0,404, hal ini menyatakan jika perubahan sikap wajib pajak naik 1% maka akan

menimbulkan

kenaikan

kesadaran

wajib

pajak

dalam

pembayaran PBB sebesar 0,404 dengan asumsi variabel lain diabaikan dan konstan. Perubahan sikap wajib pajak memiliki tingkat

82

Signifikansi sebesar 0,006 < 5%. Ini menyatakan bahwa secara parsial perubahan sikap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadarana wajib pajak dalam pembayaran PBB. Koefisien motivasi wajib pajak bertanda positif

sebesar

0,037, hal ini menyatakan jika perubahan sikap wajib pajak naik 1% maka akan menimbulkan kenaikan kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB sebesar 0,037 dengan asumsi variabel lain diabaikan dan konstan. Perubahan motivasi wajib pajak memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,691 > 5%. Ini menyatakan bahwa secara parsial perubahan motivasi wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB. Koefisien tingkat pendapatan kepala keluarga bertanda negatif sebesar -1,201, hal ini menyatakan jika perubahan tingkat pendapatan kepala keluarga naik 1% maka akan menimbulkan penurunan kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB sebesar 1,201 dengan asumsi variabel lain diabaikan dan konstan. Perubahan tingkat pendapatan kepala keluarga memiliki tingkat signifikan sebesar 0,036 < 5%. Ini menyatakan bahwa secara parsial perubahan tingkat pendapatan kepala keluarga berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB. Koefisien persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB bertanda positif sebesar 0,415, hal ini menyatakan jika perubahan tingkat persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi

83

denda PBB naik 1% maka akan menimbulkan kenaikan kenaikan kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB sebesar 0,415 dengan asumsi varibel lain diabaikan dan konstan. Perubahan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB memiliki tingkat signifikansi 0,000 < 5%. Ini menyatakan bahwa secara parsial perubahan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB. Koefisien pendidikan wajib pajak bertanda positif sebesar 0,326, hal ini menyatakan jika perubahan tingkat pendidikan wajib pajak naik 1% maka akan menimbulkan kenaikan kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB sebesar 0,326 dengan asumsi variabel lain diabaikan dan konstan. Perubahan pendidikan wajib pajak memiliki tingkat signifikansi 0,403 > 5%. Ini menyatakan bahwa secara parsial perubahan pendidikan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB. Berdasarkan analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dari ke 5 (lima) variabel independen yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB hanya terdapat 3 (tiga) variabel yang signifikan yaitu sikap wajib pajak dengan tingkat signifikansi sebesar 0,006 < 5%, tingkat pendapatan kepala keluarga dengan tingkat signifikansi 0,036 < 5%,

84

dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB dengan tingkat signifikansi 0,000 < 5%. Hasil regresi berganda dengan menggunakan tingkat alpha = 5% menyatakan hasil sebagai berikut : R2 = 0,311, F = 8,489, signifikansi = 0,000. Hasil ini memberikan dasar bagi penarikan kesimpulan bahwa Hipotesis nol (H0) ditolak, artinya secara bersamasama variabel independen seperti sikap wajib pajak, motivasi wajib pajak, tingkat pendapatan kepala keluarga, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB dan pendidikan wajib pajak ternyata memberikan konstribusi sebesar 31,1% dalam menjelaskan variabel kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB. Variabel sikap wajib pajak memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,006 atau lebih kecil dari alpha 5% dan thitung sebesar 2.811 berada di luar daerah kritis (diantara nilai ttabel -1,98 sampai +1,98), sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial variabel sikap wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB. Maka dapat dikatakan Ha1 diterima. Hal ini sesuai dengan yang diprediksikan yaitu sikap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB. Teori ekuitas (equity theory) menjelaskan mengenai hubungan antara sikap wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Teori ini menekankan pada aspek keadilan. Apabila wajib pajak memandang bahwa hak dan kewajibannya sebanding dalam artian bahwa adanya

85

keseimbangan antara kewajibannya sebagai wajib pajak dan hak-hak yang dapat diperolehnya maka wajib pajak cenderung lebih patuh dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Teori ini juga menyangkut keadilan dalam hubungannya dengan perlakuan terhadap setiap wajib pajak. Apabila wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak telah diterapkan kepada semua wajib pajak dengan tidak membedakan perlakuan antara wajib pajak badan dengan perorangan, wajib pajak besar dengan wajib pajak kecil dalam artian bahwa semua wajib pajak diperlakukan secara adil maka setiap wajib pajak cenderung untuk menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik atau dengan kata lain menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kautsar Riza Salman dan Farid (2008), dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Sikap dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Industri Perbankan Di Surabaya, menekankan pada 2 faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pada Industri Perbankan di Surabaya yaitu, Sikap Wajib Pajak dan Moral Wajib Pajak. Hasil penelitian tersebut menyebutkan sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardika (2006) memberikan bukti empiris yang berbeda yaitu sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena beberapa

86

hal antara lain: kondisi masyarakat WP dan fiskus yang belum siap dengan self assesment system, sistem administrasi perpajakan yang belum sepenuhnya siap mendukung pelaksanaan self asessment system, serta kebijaksanaan perpajakan yang seringkali mengalami perubahan. Variabel motivasi wajib pajak memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,691 atau lebih besar dari 5% dan thitung sebesar 0,398 berada didaerah kritis (diantara nilai ttabel -1,98 sampai +1,98), sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial variabel motivasi wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB. Maka dapat dinyatakan Ha2 ditolak. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Frengki (2006) yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara motivasi wajib pajak terhadap partisipasi pembayaran PBB. Seharusnya dalam melakukan sosialisasi PBB, hendaknya petugas PBB dapat menyesuaikan waktu yang tepat kepada masyarakat dengan tidak menganggu aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat akan lebih nyaman untuk mengikuti sosialisasi tersebut. Dengan demikian masyarakat akan memiliki pengetahuan tentang PBB. Sehingga masyarakat dapat aktif dan berperan serta dalam mengikuti prosedur/ tata cara pembayaran PBB mulai dari pendataan, pendaftaran atau perhitungan PBB, sehingga bila jumlah pajak tidak sesuai maka wajib pajak dapat menghitung

87

sendiri jumlah PBB tanpa merubah ketentuan yang ada (Frengki (2006). Variabel tingkat pendapatan kepala keluarga memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,036 atau lebih kecil dari 5% dan nilai thitung sebesar -2,130 berada di luar daerah kritis (diantara nilai ttabel -1,98 sampai +1,98), sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial variabel tingkat pendapatan kepala keluarga berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB. Maka dapat dinyatakan Ha3 diterima. Hasil tersebut tidak mendukung penelitian yang dilakukan Linus (2002) yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara tingkat pendapatan kepala keluarga dengan kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan. Dengan

demikian

dapat

disimpulkan

bahwa

tingkat

pendapatan kepala keluarga dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB. Karena semakin besar atau tinggi pendapatan

kepala

keluarga

akan

semakin

tinggi

kesadaran

perpajakannya. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Astuti dan Rini (2009) yang membuktikan ada hubungan signifikan antara pendapatan wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan. Menurut Karim (2002:2) Tingkat pendapatan kepala keluarga selaku anggota masyarakat mempengaruhi segala aktivitas dalam

88

memenuhi kewajiban sebagai warga Negara termasuk didalamnya membayar PBB. Bicara kesadaran kepala keluarga selaku anggota masyarakat dalam membayar PBB tingkat kesadaran masyarakat merupakan hal yang sangat esensial. Kesadaran yang dimaksud adalah kemauan secara sukarela dari hati nurani kepala keluarga selaku anggota masyarakat untuk membayar pajak yang berguna dalam pembiayaan pembangunan. Kesadaran merupakan faktor yang paling dominan dalam masyarakat untuk melunasi pajak, dengan kesadaran dari hati nurani itu maka timbul sikap yang bijaksana dari mereka. Tanpa adanaya kesadaran ini sulit rasanya bagi pemerintah untuk menjaring pajak, jika bias tentu dengan cara paksaan. Pembayaran PBB oleh masyarakat banyak ditentukan oleh faktor-faktor: a) latar belakang masyarakat, b) tingkat pendidikan, c) tingkat pendapatan, d) beban keluarga/jumlah tanggungan, e) kesadaran, f) kebijakan pemerintah, g) tingkat intelektual dan moral, h) dan lain-lain. Ada kecenderungan bagi orang yang berpendapatan tinggi pengeluaran

juga

tinggi,

orang

yang

berpendapatan

rendah

pengeluaran juga rendah. Jadi ada kecenderungan pengeluaran seseorang menyesuaikan dengan pendapatan yang diperolehnya, ada keseimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran, pendapatan yang dicapai dalam jangka waktu tertentu, senantiasa sama dengan pengeluaran jangka waktu tertentu.

89

Demikian juga dengan masalah kesadaran dalam membayar pajak, pembayaran pajak termasuk juga pengeluaran yang berkaitan pula dengan pendapatan seseorang. Apalagi bagi orang-orang yang sadar akan arti pentingnya fungsi pajak bagi pembangunan nasional, maka ada nilai lebihnya yaitu mereka tidak segan-segan untuk mengeluarkan biaya untuk membayar pajak. Dalam hal ini pendapatan kepala keluarga berpengaruh dalam membayar pajak. Walaupun mereka sadar arti pentingnya pajak namun ada yang masih enggan melunasi pajak, hal ini karena alasan penghasilannya minim atau sengaja lalai padahal penghasilannya besar. Namun demikian pada umumnya mereka tidak keberatan membayar pajak asal tidak terlalu berat atau nilainya masih berada dibawah penghasilannya secara rutin setiap bulan. Oleh karena itu perlu dikaji kaitan antara kesadaran membayar pajak dengan penghasilan/pendapatan yang mereka peroleh. Variabel persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 5% dan nilai thitung sebesar 3,660 berada diluar daerah kritis (diantara nilai ttabel -1,98 sampai +1,98), sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial variabel persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB. Maka Ha4 diterima.

90

Hasil tersebut mendukung penelitian Astuti dan Rini (2009) yang membuktikan persepsi  wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran perpajakan. Dengan demikian, pada penelitian ini persepsi wajib pajak tentang sanksi denda PBB berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB secara tepat waktu dan tepat jumlah. Undang-undang dan peraturan perpajakan termasuk UU PBB No. 12 Tahun 1994 secara garis besar berisikan hak dan kewajiban wajib pajak, yang mengatur tindakan-tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh semua wajib pajak. Setiap wajib pajak PBB yang berada di bawah payung hukum atau undang-undang PBB harus mematuhinya. Namun, banyak perilaku masyarakat yang menyimpang dari undang-undang atau peraturan perpajakan yang ada. Oleh sebab itu agar berbagai regulasi yang ada dipatuhi oleh wajib pajak, maka terdapat sanksi untuk para pelanggarnya. Variabel

pendidikan

wajib

pajak

memiliki

tingkat

signifikansi sebesar 0,403 atau lebih besar dari 5% dan nilai thitung sebesar 0,840 berada didaerah kritis (diantara nilai ttabel -1,98 sampai +1,98), sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial variabel pendidikan wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB. Maka Ha5 ditolak.

91

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Astuti dan Rini (2009) yang menyatakan bahwa pendidikan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran perpajakan. Dan, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Misbach (1997) yang membuktikan pendidikan wajib pajak PBB tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Soemitro (1993) yang menyatakan terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan kesadaran membayar pajak. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pendidikan perpajakan yang ditanamkan sejak dini pada masyarakat. Sesuai dengan pernyataan Guritno dalam Misbach (1997:16), kesadaran masyarakat untuk membayar pajak harus dibina melalui dua cara. Salah satunya meningkatkan pengetahuan dan pendidikan masyarakat. Pendidikan pajak untuk Sekolah Dasar ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran akan perlunya pajak bagi pembangunan bangsa dan negara (Nasucha, 1999:5).

92

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI A. Kesimpulan Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Sikap wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB. 2. Motivasi wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB karena kurangnya sosialisasi PBB kepada masyarakat yang harus dilakukan KPP dan pemerintah daerah sebagai lembaga kolektor PBB. 3. Tingkat pendapatan kepala keluarga berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB. 4. Persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB. 5. Pendidikan wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB karena kurangnya pendidikan perpajakan formal dan informal yang ditanamkan sejak dini pada masyarakat. 6. Sikap wajib pajak, motivasi wajib pajak, tingkat pendapatan kepala keluarga, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB, dan pendidikan wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap

93

kesadaran wajib pajak. Namun secara parsial motivasi wajib pajak dan pendidikan wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB.

B. Implikasi Adanya pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB menunjukkan bahwa faktor-faktor yang ada dalam diri wajib pajak ini turut mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB. Faktor-faktor yang terbukti berpengaruh dalam penelitian ini adalah sikap wajib pajak, tingkat pendapatan kepala keluarga, dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB. Sedangkan sisanya, yaitu motivasi wajib pajak dan pendidikan wajib pajak terbukti tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB. Tidak adanya pengaruh motivasi wajib pajak dan pendidikan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB dikarenakan kurangnya pendidikan perpajakan informal dan formal yang ditanamkan sejak dini pada masyarakat, serta kurangnya sosialisasi PBB kepada masyarakat yang harus dilakukan KPP dan pemerintah daerah sebagai lembaga kolektor PBB. Sedangkan variabel lainnya, yaitu sikap wajib pajak yang terbukti mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB adalah disebabkan oleh faktor internal yaitu diri kita sendiri seperti sikap yang baik sebab pada hakikatnya sikap adalah

94

perwujudan daripada adanya kesadaran tersebut dan tingkat pengetahuan wajib pajak, sedangkan faktor eksternal jauh lebih berpengaruh yaitu sosialisasi yang diberikan oleh aparat pajak sehingga menimbulkan sebuah sikap dan faktor lainnya seperti motivasi wajib pajak, tingkat pendapatan kepala keluarga, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB dan pendidikan wajib pajak. Berdasarkan penelitian tersebut, maka aparat pajak harus meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Beberapa faktor memiliki hubungan positif dengan kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB. Sama halnya dengan penghasilan wajib pajak, tingkat pendapatan kepala keluarga juga berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB. Hal ini dikarenakan semakin besar penghasilan kepala keluarga semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB. Persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB juga berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB. Hal ini dikarenakan wajib pajak PBB memandang bahwa pelaksanaan sanksi denda PBB dilaksanakan secara tegas, konsisten dan adil kepada semua wajib pajak PBB yang melanggar.

95

C. Saran Berdasarkan

hasil

penelitian,

pembahasan

dan

simpulan

penelitian yang telah dilakukan, maka berikut ini disampaikan saran-saran yang bersifat operasional dan spesifik untuk berbagai pihak yang memerlukan, yaitu sebagai berikut: a. Penelitian berikutnya hendaknya menambah wilayah studi penelitian. b. Perlunya dilakukan penambahan jumlah responden atau objek penelitian, sehingga akan menghasilkan data yang lebih baik lagi. c. Aparat pajak hendaknya mengkaji beberapa karakteristik wajib pajak yang mempengaruhi perilaku masyarakat wajib pajak, tidak hanya melihat

faktor

sosial,

budaya,

dan

ekonomi

tetapi

juga

mempertimbangkan faktor kepribadian dan psikologi (seperti faktor motivasi, faktor kecemasan, dan faktor pengharapan) wajib pajak, karena hal tersebut dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.                                

96

DAFTAR PUSTAKA Ajzen,

Icek. 2002. Constructing a TPB Questionnaire: Conceptual and Methodological Considerations (Revised January,2006), (Online), (http://people.umass.edu/aizen/pdf/tpb.measurement.pdf, diakses 27 April 2009).

Antonius Sumarsono, Mario dan M Khoiru Rusydi, “Analisis Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan”. Universitas Brawijaya, 2008. Agustriana Mandiri, Devia dkk. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Bangkalan”, Simposium Nasional Perpajakan. 2008. Ancok,

Djamaludin. Psikologi Terapan: Mengapa Orang Kurang Antusias Membayar Pajak. (Yogyakarta: Darussalam, 2004).

Bintari A, “Ilmu Ekonomi”. Ganeca Exact, Bandung 1996. Ghozali, Imam. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro edisi ketiga: 2005) Hamid, Abdul. Panduan Penulisan Skripsi. (Jakarta: Cetakan 1 FEIS UIN Press, 2007). Hasibuan, H.Organisasi dan Motivasi. Jakarta. PT. Bumi Aksara 2003. Hardika, N. Sentosa. 2006. Pengaruh Lingkungan dan Moral Wajib Pajak Terhadap Sikap dan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Hotel Berbintang di Propinsi Bali. Disertasi. Universitas Airlangga: Surabaya. Indrawijaya, Adam. Perilaku Organisasi. Bandung. Pustaka Sinar Baru, 2003. Indriantoro dan Supomo. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Managemen. (Yogyakarta: BPFE, 2002). Kansil, C.S.T. “Hidup Berbangsa dan Bernegara (Pedoman Hidup Bernegara untuk Siswa Indonesia)”, PT. Erlangga, Jakarta, 1993.

97

Karim,

Linus. “Hubungan Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga Dengan Kesadaran Membayar PBB (Kasus Di Desa Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat)”. Guruvalah.20m.com, 2002.

Karnanto, “Kenaikan PBB Yang Merisaukan”. Indonesian Tax Review, 5 (5), 2006. Kautsar Riza, Salman dan Mochammad Farid, “Pengaruh Sikap dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Industri Perbankan Di Surabaya”. 2007. LTK, Untung. “Analisis Persepsi dan Harapan Wajib Pajak Terhadap Pelayanan Penyelesaian Restitusi Pajak di Wilayah Jakarta Selatan”, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara, Juni 1997. Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi 2009, (Yogyakarta: Andi, 2009). Misbach, Moc. Lutfie, “Analisis Faktor-Faktor Yang Melekat Pada Wajib Pajak dan Pengaruhnnya Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kotamadya Surabaya”. Universitas Airlangga, 1997. Munari, “Pengaruh Faktor Tax payer terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Kpp Batu, Malang)”. Jurnal Eksekutif, 2 (2), 2005. Nasucha, Chaizi. “Paradigma Baru Pusat Penyuluhan Perpajakan”, Jurnal Kipas Volume 1 Nomor 11, Agustus 1999. Partadiredja, Ace. ”Perhitungan Pendapatan Nasional”. LP3ES, Jakarta, 1973. Rini dan Sri Astuti, “Analisis Faktor-Faktor Yang Melekat Pada Wajib Pajak PBB Dan Pengaruhnya Terhadap Kesadaran Perpajakan”. Simposium Nasional Perpajakan, 2008. Rachman, Arief, Rindah Febriana Suryawati, dan Gita Arasy Harwida. “Pengaruh Pemahaman Kesadaran, Serta Kepatuhan Wajib Pajak PBB Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB Di Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep”. 2008.

98

Santoso, Wahyu. ” Analisis Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian Terhadap Wajib Pajak Badan Di Indonesia) ”. Jurnal Keuangan Publik Vol. 5, No. 1, Hal 85 – 137. Oktober 2008. Santoso, Singgih. Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik. (Jakarta: PT. Elex Komputindo, 2004). Media Suhardito, Bambang dan Bambang Sudibyo. “Pengaruh Faktor-Faktor Yang Melekat Pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan”, Simposium Nasional Akuntansi II, 1999. Suandy, Erly, Hukum Pajak, (Jakarta: Salemba Empat, 2008). Sumantri, Agus. “Kepatuhan Pajak Terhadap Hukum Pajak (Studi Status Ekonomi Warga Masyarakat Dalam Hubungannya Dengan Kepatuhan Mereka Membayar Pajak Bumi dan Bangunan”. (Thesis: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya, 1992). Sumardi, Mulyanto. Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok, Yayasan Ilmu Sosial, Rajawali Press, Jakarta, 1991. Siahaan, Frengki, “Pengaruh Sikap Dan Motivasi Masyarakat Terhadap Partisipasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Candisari Kota Semarang”. 2006. Soediyono, Ekonomi Makro Pengantar Analisis Pendapatan Nasional. Liberty, Yogyakarta, 1990. Soemitro, Rochmat. “Pajak Bumi dan Bangunan”. Eresco, Bandung, 1986. Sutrisno, Edy. “Manajemen Sumber Daya Manusia”. (Jakarta: Kencana, 2009). Tarjo dan Sawarjuwono Tjiptohadi. “Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pentingnya Membayar Pajak, Rekayasa Akuntansi dan Kepatuhan Wajib Pajak”, Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis Volume 3 Nomor 2, Agustus 2005.

99

The Liang Gie, Ensiklopedi Administrasi, Gajah Mada University Pers, Yogyakarta 1989. Troutman, Coleen S. 1993. Moral Commitment to Tax Compliance as Measured by The Development of Moral Reasoning and Attitutes Towards The Fairness of The Tax Laws. Dissertation, Oklahoma State University, USA. Waluyo, Perpajakan Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2008). Winarti, Euis. ”Pengembangan Kepribadian”. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007). Wisnaeni, Fifiana, dkk. “Pengaruh Tingkat Pendidikan Pengusaha Rumah Makan Terhadap Kesadaran Hukum Menyetorkan Pajak Pembangunan I di Kodya Dati II Semarang”. 1993.                                                        

100

                   

LAMPIRAN 1 SURAT IZIN RISET                                        

101

                   

LAMPIRAN 2 KUESIONER PENELITIAN                                        

102

KUISIONER PENELITIAN Nama

: Muhammad Ash Shiddiq

NIM

: 207082000075

Universitas

: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

Sehubungan dengan adanya penelitian untuk tugas akhir program strata satu (S1) fakultas ekonomi dan bisnis. Saya meminta kesediannya untuk membantu penelitian saya yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan”. Dengan mengisi kuisioner yang telah disediakan. atas perhatian dan bantuanya saya ucapkan terima kasih. Petunjuk Pengisian Pilihlah salah satu jawaban yang menurut anda anggap paling tepat dengan cara memberi tanda check list (√) atau (X) pada setiap butir pertanyaan. Setiap butir pertanyaan berikut ini terdiri atas 5 pilihan jawaban: SS

= Sangat Setuju

di masukan dalam kelompok 5

S

= Setuju

di masukan dalam kelompok 4

R

= Ragu-ragu

di masukan dalam kelompok 3

TS

= Tidak Setuju

di masukan dalam kelompok 2

STS

= Sangat Tidak Setuju

di masukan dalam kelompok 1

Data Responden • Nama • Jenis kelamin

:……………………….. : Laki-laki / Perempuan

103

Pilihlah salah satu jawaban yang menurut anda anggap paling tepat dengan cara memberi tanda check list (√) atau (X) pada setiap butir pertanyaan. Sikap (X1) No. Pertanyaan 1. Mengetahui UU tentang pajak bumi dan bangunan 2. Mendapatkan sosialisasi pajak bumi dan bangunan 3. Prosedur yang mudah dimengerti 4. Kebijakan perpajakan tidak memberatkan wajib pajak 5. Sistem pelayanan di kantor pajak sudah berjalan dengan baik

STS

TS

R

S

SS

STS

TS

R

S

SS

Motivasi (X2) No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pertanyaan Kemudahan mengisi formulir pajak bumi dan bangunan Letak kantor pajak yang dekat dari rumah Kemudahan alat transportasi untuk ke kantor pajak Sistem dan prosedur yang mudah untuk di ikuti Petugas yang tersedia di kantor pajak sangat membantu Membayar pajak merupakan bukti pengabdian wajib pajak terhadap Negara Membayar pajak merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Citra aparat pajak yang baik dan bersih akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

104

Pilihlah salah satu jawaban yang menurut anda anggap paling tepat dengan cara memberi tanda check list (√) atau (X) pada setiap butir pertanyaan. Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga (X3)  1. Pekerjaan responden saat ini: Pegawai pemerintah Pegawai swasta

Pedagang

Penyedia jasa

Lainnya, sebutkan :………………………..

2. Tipe rumah anda :………. 3. Jumlah Pendapatan per bulan Dibawah 1 juta 1 juta – 3 juta 4 juta – 7 juta 7 juta – 10 juta Diatas 10 juta

105

Anda dapat mengisi lebih dari satu 4. Alat transportasi yang anda gunakan Mobil Motor Angkutan umum Ojek Sepeda 5. Alat rumah tangga Televisi LCD Home Theater Air Conditioner Kulkas Note Book/ Laptop Dispenser 6. Jumlah beban tanggungan dalam keluarga Tidak ada tanggungan 1 – 3 orang 4 – 7 orang Diatas 8 orang Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB (X4)

106

No. Pertanyaan 1. Saya mengetahui sanksi denda yang dikenakan kepada saya jika terlambat membayar pajak bumi dan bangunan 2. Saya melunasi pajak bumi dan bangunan tepat pada waktunya untuk menghindari sanksi denda 3. Sanksi denda pajak bumi dan bangunan tidak memberatkan bagi saya 4. Saya sering dikenakan denda admnistrasi karena keterlambatan membayar pajak 5. Sanksi sangat diperlukan oleh wajib pajak agar tercipta kedisiplinan dan kesadaran dalam memenuhi kewajiban sebagai warga Negara 6. Pengenaan sanksi denda pajak bumi dan bangunan terhadap wajib pajak dalam pembayarannya relatif ringan 7. Pengenaan sanksi denda pajak bumi dan bangunan harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan penyimpangan

STS

TS

R

S

Pendidikan Wajib Pajak (X5) 1. Pendidikan formal yang ditamatkan responden SD SMP SMA Diploma Strata 1 atau lebih tinggi

Kesadaran Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Y1)

107

SS

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Pertanyaan Membayar pajak merupakan dorongan hati nurani saya Saya menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak tanpa ada paksaan dari pihak fiskus Sebagai warga negara saya harus melaksanakan hak dan kewajiban saya sebagai wajib pajak Saya merasa bangga dengan menjadi wajib pajak Saya mengetahui fungsi atas pajak yang saya bayar Saya memahami betapa pentingnya pajak bagi pembangunan nasional Pajak adalah iuran kepada Negara untuk memelihara kesejahteraan masyarakatnya Saya membayar pajak untuk kepentingan bersama Pajak bumi dan bangunan yang saya bayar tidak memberatkan bagi saya Saya membayar pajak bumi dan bangunan secara tepat waktu Saya membayar sendiri pajak bumi dan bangunan di tempat pembayaran yang telah ditentukan Saya membayar pajak jika sudah mendekati tanggal jatuh tempo pembayaran Saya merasa tidak perlu melaporkan detil perubahan tanah dan bangunan rumah saya Saya pernah melaoprkan detil perubahan tanah dan bangunan rumah saya

STS

TS

R

S

                 

108

SS

     

4 4

4 5

4 4

4 3

4 4

20 20

         

LAMPIRAN 3 HASIL OLAHAN DATA KUESIONER                                         Jawaban Kuesioner Sikap Wajib Pajak 45 45

45 45

4 45

34 5

4 34

19 22 24 20

109

5 54 54 34 4 34 45 4 4 54 34 54 5 4 4 43 5 4 34 54 54 4 4 5 4 34 54 34 4 53 34 45 4 4 43 35 4 4 34 52 4 4 4 4

54 54 54 45 4 24 35 4 45 4 34 5 5 4 4 43 54 4 34 54 54 45 4 5 45 35 54 34 4 53 34 45 4 54 42 35 4 4 34 52 4 45 4 43

4 54 54 54 43 24 54 4 43 4 34 54 5 4 4 43 54 4 3 54 54 4 45 54 4 35 54 34 4 5 34 45 43 54 43 35 43 4 34 52 4 45 4 4

54 4 4 4 54 14 54 4 4 43 34 5 5 45 4 43 54 4 34 54 5 4 4 5 4 34 54 3 4 54 34 45 45 54 43 34 4 4 34 52 45 45 4 4

4 4 54 43 4 3 4 4 4 5 34 4 54 4 43 42 54 4 34 54 54 43 4 54 4 34 54 35 4 54 35 4 4 54 43 34 4 4 35 51 45 4 4 4

21 23 20 23 20 24 20 1291 19 11 22 21 20 20 20 22 20 15 22 24 24 25 21 20 19 20 14 20 21 25 20 19 15 20 25 21 25 20 21 20 23 25 21 20 22 15 20 25 20 15 20 19 25 21 15 24 20 20 20 24 14 20 23 15 19 20 20 21 15 25 9 22 20 23 20 20 19 20

110

4 4 4 4 3 4

4 4 4 4 3 4

4 4 4 4 3 4

4 4 4 4 3 4

4 4 4 4 3 4

20 20 20 20 15 20

Jawaban Kuesioner Motivasi Wajib Pajak

5 4 4 3 4 5 4 3 4 5 4 5 5 4 3 5 4 5 4 3 3 4 5 5

5 4 4 3 4 5 4 3 4 5 3 5 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4

5 4 4 3 4 5 4 3 5 4 3 3 4 4 3 5 3 4 5 3 4 4 5 4

4 5 3 4 4 5 4 3 5 4 3 3 4 5 4 4 3 5 4 3 3 4 5 4

4 5 3 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 4 3 5 4 5 4 3 3 4 5 4

4 5 3 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 3 4 4 5 5

4 5 3 4 4 5 4 3 5 4 4 4 5 4 3 5 3 4 5 3 4 4 5 5

5 4 4 3 4 5 4 3 5 4 3 5 4 5 4 4 3 5 5 3 3 4 5 5

36 36 28 28 32 40 32 24 36 36 28 33 36 36 28 36 28 36 37 24 28 32 40 36

111

4 5 4 3 5 3 5 4 4 3 4 5 4 3 4 5 4 5 5 4 3 5 4 5 4 3 3 4 5 5 4 5 4 3 5 3 4 4 3 4 4

3 5 5 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 3 4 5 3 5 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 3 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4

3 3 4 3 5 3 5 4 4 3 4 5 4 3 5 4 3 3 4 4 3 5 3 4 5 3 4 4 5 4 3 3 4 3 5 3 4 4 3 4 4

4 3 5 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 3 5 4 3 3 4 5 4 4 3 5 4 3 3 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 4 5

4 4 4 3 5 4 4 5 3 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 4 3 5 4 5 4 3 3 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4 5

4 3 5 4 4 3 4 5 3 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 3 4 4 5 5 4 3 5 4 4 3 4 4 3 4 5

3 3 4 3 5 4 4 5 3 4 4 5 4 3 5 4 4 4 5 4 3 5 3 4 5 3 4 4 5 5 3 3 4 3 5 4 4 4 3 4 5

3 3 5 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 3 5 4 3 5 4 5 4 4 3 5 5 3 3 4 5 5 3 3 5 4 4 3 4 4 3 4 5

28 29 36 28 36 28 36 36 28 28 32 40 32 24 36 36 28 33 36 36 28 36 28 36 37 24 28 32 40 36 28 29 36 28 36 28 32 32 24 32 37

112

5 4 3 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 3 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 3 4 5 4 5 3 3 5

5 4 3 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 3 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 3 4 5 4 5 3 3 5

5 4 3 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 3 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 3 4 5 4 5 3 3 5

4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3

4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3

4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3

4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3

4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3

35 32 34 32 35 37 32 35 35 37 40 32 35 30 34 32 32 35 32 32 27 30 32 40 32 32 40 24 32 35 37 30 29 29 30

113

Jawaban Kuesioner Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga <1 juta

1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 11

1 1 1       1

1-3 juta 2 2 22 2 2 2

4-7 juta 3 3

2 22 22 22 2 22 2 2 22 2 22

3

22 2 2 2 22 2 2 22 22 2

3 33 3

2 2 22 2 22 22

3 3

2 2

7-10 juta

>10 juta

4 4 3 4

3 3 3

3      

3 33

     

5     

Jum3lah 32 21 212 21 21 211 312 422 122 422 321 242 21 21 232 213 232 11 232 233 231 21 212 23 25 22 22 21 32 32 22 23 22 22 33 2 2

Jaw aba n Ku esio ner Per sep si Wa jib Paj ak Ten tan

114

g Pelaksanaan Sanksi Denda PBB

4  4  4  5  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  5  3  4  5  4  5  4  4  4  4  4  5  4  4  3  4  5  4  4  5 

4  3  4  5  4  4  3  4  3  4  4  4  4  5  4  3  4  3  4  4  5  4  5  5  5  3  5  3  4  4  4  3  4  3  4  3  5  4  4  3 

4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  4  4  5  4  5  4  4  5  4  5  4  3  4  3  3  4  5  4  4  4  4  4  3  4  4  3  4  5  4  4 

4  4  4  5  4  5  3  4  4  5  3  4  5  3  4  4  3  3  4  4  5  3  5  4  4  5  4  5  3  4  3  4  4  4  5  4  5  5  4  4 

4  5  4  5  3  4  4  4  3  4  3  4  4  4  4  3  4  4  4  5  4  3  4  4  3  3  4  5  4  4  5  3  4  4  4  4  5  4  4  4 

3  5  3  4  3  4  4  5  4  4  3  3  4  3  5  3  3  4  3  4  3  3  3  4  4  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4 

3  5  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  5  4  4  4  3  4  4  3  3  4  3  4  4  4  4  3  5  4  4  5  4  4  4  5  4  5 

26  30  27  32  26  29  26  29  25  30  25  27  30  27  31  24  26  27  26  30  30  22  28  29  26  27  29  29  27  27  29  27  27  28  28  26  32  31  28  29 

115

2  5  4  5  4  2  4  5  3  4  4  3  4  4  4  2  4  4  5  4  4  5  3  4  5  4  3  4  4  4  4  4  4  5  4  4  4  5  4  3  3  4  5  4 

2  4  3  4  4  1  4  4  4  4  5  4  4  4  4  2  4  4  4  4  4  5  3  4  5  4  3  4  4  4  4  4  4  5  4  4  4  5  4  3  3  4  5  4 

3  5  4  4  5  2  4  4  3  4  4  5  5  4  5  3  5  4  4  4  4  5  3  4  5  4  3  4  4  4  4  4  4  5  4  4  4  5  4  3  3  4  5  4 

3  4  5  4  4  2  4  4  4  4  4  3  5  4  5  2  5  5  4  4  4  5  3  4  5  4  3  4  4  4  4  4  4  5  4  4  4  5  4  3  3  4  5  4 

3  5  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  5  4  4  2  5  4  4  4  4  5  3  4  5  4  3  4  4  4  4  4  4  5  4  4  4  5  4  3  3  4  5  4 

3  4  5  5  5  2  4  4  4  4  4  4  5  4  4  1  4  4  4  5  4  5  3  4  5  4  3  4  4  4  4  4  4  5  4  4  4  5  4  3  3  4  5  4 

2  5  5  4  4  3  5  4  4  5  5  4  5  4  4  2  5  4  5  4  4  5  3  4  5  4  3  4  4  4  4  4  4  5  4  4  4  5  4  3  3  4  5  4 

18  32  30  30  30  15  29  29  26  29  30  27  33  28  30  14  32  29  30  29  28  35  21  28  35  28  21  28  28  28  28  28  28  35  28  28  28  35  28  21  21  28  35  28 

116

4  4  5  4  4  4  4  5  3  4  5  4  4  3  3  4 

4  4  5  4  4  4  4  5  3  4  5  4  4  3  3  4 

4  4  5  4  4  4  4  5  3  4  5  4  4  3  3  4 

4  4  5  4  4  4  4  5  3  4  5  4  4  3  3  4 

4  4  5  4  4  4  4  5  3  4  5  4  4  3  3  4 

4  4  5  4  4  4  4  5  3  4  5  4  4  3  3  4 

4  4  5  4  4  4  4  5  3  4  5  4  4  3  3  4 

28  28  35  28  28  28  28  35  21  28  35  28  28  21  21  28 

Jawaban Kuesioner Pendidikan Wajib Pajak

SD 1

SMP 2

SMA 3 3

D3 4

S1 5

1 3 2 1 3 5 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 5

Jumlah 3 1 3 2 1 3 5 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 5

117

4 2 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 5 4 3 5 5 5 3 3 4 3 3 3 5 5 5 5 3 3 4 3 1 4 3 5 5 5 4 3 3

4 2 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 5 4 3 5 5 5 3 3 4 3 3 3 5 5 5 5 3 3 4 3 1 4 3 5 5 5 4 3 3

118

3 3 5 5 4 5 5 5 4 3 5 3 4 5 4 3 3 3 3 5 3 3 1 3 5 3 3 1 3 5 3 1 3 3 3 2 2 5 2 1

3 3 5 5 4 5 5 5 4 3 5 3 4 5 4 3 3 3 3 5 3 3 1 3 5 3 3 1 3 5 3 1 3 3 3 2 2 5 2 1

119

Jawaban Kuesioner Kesadaran Wajib Pajak Dalam Pembayaran PBB

4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4

4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3

4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4

4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4

4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 3 5 4 4 3

4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 3 4 3 3 3 3 5 3 4 3

4 4 4 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4

3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 3 4 5 4 4

4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 3 4

5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 3 4 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

120

56 61 59 59 55 59 59 57 57 59 55 55 58 59 55 57 54 57 61 52 52 49 56 54 53 55 56 58 58 61 54 58 53 55 53 53 58 57 56 53

4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 5 4 4 3 4 4 4

4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 3 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 3 3 4 4 2 3 1 2 3 4 2 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 3 4 4 3 3

4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 1 3 4 3 3 3 5 5 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4

3 3 3 4 4 3 3 1 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3

3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 3 4 3 3

3 5 4 4 4 2 4 4 4 4 5 5 5 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 5 4

2 5 4 4 4 2 4 5 4 3 5 5 5 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4

3 5 3 4 4 2 4 5 4 4 4 5 5 5 4 2 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4

4 4 4 4 4 2 5 5 4 4 5 4 4 4 5 1 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4

4 4 4 4 5 1 5 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 3 2 4 4

3 4 3 4 4 2 4 5 4 4 5 4 4 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4

121

48 56 51 56 57 39 45 44 52 53 58 56 66 59 63 43 61 61 57 63 60 63 57 58 55 55 56 53 56 53 53 53 57 54 55 56 55 59 59 59 51 49 54 53

4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4

4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 3 1 2 3

3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 2 3 4

4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4

4 4 5 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 1 3 4

3 3 5 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4

3 3 5 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4

4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 4

3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 3 4

4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4

4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4

3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

                   

LAMPIRAN 4 HASIL UJI VALIDITAS DAN UJI RELIABILITAS

122

51 53 57 53 57 52 52 53 51 57 56 49 48 44 50 55

                                    Sikap Wajib Pajak Item-Total Statistics

Cronbach's Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted

Total Correlation

Alpha if Item Deleted

SWP1

16.14

5.718

.840

.885

SWP2

16.11

5.392

.812

.889

SWP3

16.18

5.624

.793

.892

SWP4

16.16

5.530

.763

.899

SWP5

16.25

5.886

.707

.910

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

.914

N of Items

5

123

Motivasi Wajib Pajak Item-Total Statistics

Cronbach's Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted

Total Correlation

Alpha if Item Deleted

MWP1

28.40

14.040

.545

.883

MWP2

28.40

14.566

.495

.887

MWP3

28.56

13.683

.599

.878

MWP4

28.56

13.663

.686

.869

MWP5

28.50

13.626

.717

.866

MWP6

28.46

13.665

.715

.866

MWP7

28.52

13.181

.756

.861

MWP8

28.52

13.020

.755

.861

124

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.886

8

Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB Item-Total Statistics

Scale Mean if

Scale Variance if

Corrected Item-

Cronbach's Alpha

Item Deleted

Item Deleted

Total Correlation

if Item Deleted

PWPTPSDPBB1

23.88

11.056

.775

.900

PWPTPSDPBB2

23.98

11.171

.657

.913

PWPTPSDPBB3

23.85

11.341

.736

.904

PWPTPSDPBB4

23.86

10.990

.730

.905

PWPTPSDPBB5

23.91

11.133

.816

.897

PWPTPSDPBB6

24.00

10.909

.742

.904

PWPTPSDPBB7

23.86

11.031

.761

.901

125

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

.916

N of Items

7

Kesadaran Wajib Pajak Dalam Pembayaran PBB Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted

Total Correlation

if Item Deleted

KWPDPPBB1

51.10

16.879

.579

.739

KWPDPPBB2

51.09

16.911

.443

.748

KWPDPPBB3

51.20

16.707

.463

.746

KWPDPPBB4

51.39

16.806

.363

.757

KWPDPPBB5

51.02

16.727

.524

.741

KWPDPPBB6

51.29

16.491

.480

.744

KWPDPPBB7

51.26

16.093

.513

.740

KWPDPPBB8

51.36

17.384

.305

.762

126

KWPDPPBB9

50.96

17.594

.356

.757

KWPDPPBB10

51.00

18.101

.213

.770

KWPDPPBB11

50.95

18.068

.227

.768

KWPDPPBB12

50.84

17.893

.254

.766

KWPDPPBB13

51.04

17.514

.353

.757

KWPDPPBB14

51.15

17.947

.302

.761

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

.768

N of Items

14

                   

LAMPIRAN 5 HASIL UJI ASUMSI KLASIK 127

                                    Hasil Uji Multikolinieritas Coefficientsa Collinearity Statistics Model 1

Tolerance

VIF

SIKAP

.808

1.238

MOTIVASI

.950

1.052

PENDAPATAN

.770

1.299

PERSEPSI

.752

1.329

PENDIDIKAN

.717

1.395

a. Dependent Variable: Kesadaran

Hasil Uji Heteroskedastisitas

128

Hasil Uji Normalitas

129

                                                         

LAMPIRAN 6 HASIL UJI REGRESI BERGANDA

130

      b

Model Summary

Model

1

R .558a

Adjusted R

Std. Error of

Square

the Estimate

R Square

.311

.274

Durbin-Watson

3.773

1.144

a. Predictors: (Constant), Pendidikan, Motivasi, Sikap, Pendapatan, Persepsi b. Dependent Variable: Kesadaran

                         

        Hasil Uji Regresi Berganda Koefisien Determinasi (Adjusted R2 )

Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F )

Model

Sum of

ANOVAb

Squares

df

Mean Square

F

Sig.

131

1

Regression

604.333

5

120.867

Residual

1338.41Coefficients 7 94 a

Total

Unstandardized Standardized 1942.750 99 Coefficients Coefficients

8.489

.000a

14.238

Model a. Predictors: (Constant), Pend Motivasi , Pendapatan, Persepsi B idikan, Std. Error , SikapBeta t Sig. 1 (Constant) 35.502 b. Dependent Variable: Kesadaran SIKAP .404

4.415

8.041

.000

.144

.268

2.811

.006

.037

.093

.035

.398

.691

-1.201

.564

-.208

-2.130

.036

PERSEPSI

.415

.113

.361

3.660

.000

PENDIDIKAN

.328

.391

.085

.840

.403

MOTIVASI PENDAPATAN

a. Dependent Variable: KESADARAN

Hasil Uji Parsial (Uji t )

                   

132

                                                     

133

    One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

LAMPI RAN 7

Unstandardized Residual N

100

HASIL UJI KOLMOGOROV SIMIRNOV               Hasil Uji Kolmogorov-Simirnov Normal Parametersa,,b

.0000000

 

3.67686897

 

Absolute

.065

 

Positive

.040

Negative

-.065

Mean Std. Deviation

Most Extreme Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

.651

Asymp. Sig. (2-tailed)

.790

   

a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.

134