KAJIAN EMPIRIS TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KOTA PADANG Jefry Trigiant1, Dandes Rifa1, Ethika1, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta E-mail :
[email protected]
1
Abstract This study was aimed to demonstrate empirically factors affecting land and building tax revenue in the city of Padang. Factors used were inflation, total Taxpayer and total Population. Samples were all taxpayers in 11 districts in the city of Padang. Data used were secondary data from 2009-2012. Data were land and building tax revenue, Inflation, total taxpayer and total population amounted to 44 people. Data were analyzed with technique of multiple linear regression analysis. Results showed that inflation and total taxpayer have no significant effect on land and building tax revenue in the city of Padang, while total population have significant effect on land and building tax revenue in the city of Padang. Keywords:
Inflation, Total Taxpayer, Total Population and Land And Building Tax Revenue.
PENDAHULUAN
perpajakan. Hal ini karena pemerintah pusat
Latar Belakang
bertindak sebagai pengatur agar pemerintah
Pajak merupakan sumber penerimaan
daerah
tidak
memutuskan
atas
terbesar bagi pemerintah Indonesia, baik
kemauannya
sendiri.
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
kebijakan
otonomi
yang
dilakukanlah peralihan pengelolaan Pajak
digunakan
penyelenggaraan
untuk pemerintah,
membiayai pelayanan
Bumi
dan
Untuk
PBB
Bangunan
mendukung
daerah,
maka
Perdesaan
dan
umum, dan pembangunan nasional. Salah
Perkotaan (PBB-P2) yang dituangkan dalam
satu
dalam
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
pembangunan tersebut adalah Pajak Bumi
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
dan Bangunan (PBB), Pemungutan pajak ini
(Nadhia et al, 2013).
dilakukan oleh pemerintah pusat (dalam hal
Sesuai
pajak
yang
digunakan
ketentuan
Undang-undang
ini dilakukan oleh Ditjen Pajak) yang dalam
nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah
pelaksanaannya senantiasa bekerja sama
dan Retribusi Daerah, pemungutan pajak
dengan pemerintah daerah. Pemungutan dan
daerah harus ditetapkan dengan Peraturan
pengalokasian PBB dilakukan oleh pusat
Daerah. Sejalan dengan hal itu, penetapan
agar ada keseragaman dan keadilan dalam
Peraturan Daerah ini adalah dimaksudkan Page | 1
agar
Pemerintah
memungut
pajak
Kota
Padang
dapat
10.536.076.000 dengan realisasi yang di
bumi
dan
bangunan
peroleh 8.767.503.336, kemudian pada tahun
perdesaan dan perkotaan sesuai ketentuan
2010
peraturan
pendapatan PBB sebesar 10.875.466.000
perundang-undangan.
Hal
ini
target
yang
dengan
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,
9.848.467.901, selanjutnya pada tahun 2011
dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan
target yang ditetapkan sebagai pendapatan
sektor Perdesaan dan Perkotaan. Karena
PBB sebesar 10.875.466.000 dengan realisasi
dengan adanya peralihan PBB perkotaan dan
yang di peroleh 9.774.910.784 sehingga bisa
pedesaan dari pajak pusat menjadi pajak
dibilang bahwa target dan realisasi yang telah
daerah yang diatur dalam UU 28 Tahun
di
2009, akan memberi
pengelolaan keuangan dan aset daerah pada
keuangan negara dan keuangan daerah.
perpindahan
pemungutan
pencatatan
PBB,
dinas
peroleh
pendapatan
hasil
tercapai seperti dengan yang diharapkan, namun
pada
tahun
2012
target
yang
sebelumnya
ditetapkan lebih rendah dengan tahun-tahun
penerimaan PBB tercatat pada keuangan
sebelumnya dimana target pendapatan PBB
negara
penerimaan
sebesar 10.331.693.000 dengan realisasi yang
perpajakan, kemudian setelah mekanisme
di peroleh 10.438.748.038 sehingga bisa
peralihan berjalan akan masuk dalam PAD
dibilang bahwa target dan realisasi yang telah
khususnya pajak daerah. Bukan hanya itu,
di
dengan pengalihan ini maka kegiatan proses
pengelolaan keuangan
pendataan,
penetapan,
tercapai walau pun target yang diambil lebih
pemungutan/penagihan dan pelayanan Pajak
rendah dengan target-target penerimaan PBB
Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan
pada tahun-tahun sebelumnya.
(APBN)
jika
oleh
di
tahun 2009 sampai 2011 masih belum bisa
Pada prinsipnya secara administrasi terjadi
tetapkan
yang
sebagai
adalah titik balik dalam pengelolaan Bea
dampak terhadap
realisasi
ditetapkan
dalam
penilaian,
Perkotaan juga akan diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
(http://pekalongankab.go.id, 2014).
Setiap
tahun,
dinas
pendapatan
pengelolaan keungan dan aset daerah selalu menetapakan suatu target yang ingin dicapai serta mencatatan realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya. Pada tahun 2009 target yang ditetapkan sebagai pendapatan PBB sebesar
tetapkan
Penelitian
oleh
ini
dinas
pendapatan
dan aset
bertujuan
daerah
untuk
mendapatkan bukti empiris tentang faktorfaktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Padang. TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan Menurut
peraturan
daerah
Kota
Padang nomor 7 tahun 2011 tentang pajak Page | 2
bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
a.
Yang menjadi subjek pajak adalah orang
pasal 1 ayat 9 menjelaskan pajak bumi dan
atau
bangunan perdesaan dan perkotaan adalah
mempunyai
pajak bumi dan bangunan yang dimiliki,
dan/atau memperoleh manfaat atas bumi,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang
dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau
pribadi atau badan, kecuali kawasan yang
memperoleh manfaat atas bangunan.
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
b.
perhutanan, dan pertambangan.
suatu
secara hak
atas
nyata bumi,
ayat
(1)
yang
dikenakan
kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak menurut Undang-Undang
Teori locke (abad 17) mengatakan adalah
warganya,
yang
Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam
Teori Locke
Negara
badan
pelindung
perlindungan
kekayaan ini
akan
ini. c.
jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur
meningkatkan nilai riil tanah dan bangunan
Jenderal Pajak dapat menetapkan Subjek
oleh karenanya sepantasnya jika dikenakan
pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat
pajak terhadapnya (Musgrave, 1993; p.441, dalam Budiharjo 2003).
(1) sebagai wajib pajak. d.
Objek Pajak Bumi dan Bangunan Menurut
peraturan
daerah
Dalam hal atas suatu objek pajak belum
Subjek
pajak
yang
ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Kota
dapat memberikan keterangan secara
Padang nomor 7 tahun 2011 tentang pajak
tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak
bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
bahwa ia bukan wajib pajak terhadap
pasal 3 ayat 1 objek pajak bumi dan
objek pajak dimaksud.
bangunan perdesaan dan perkotaan adalah
e.
Bila keterangan yang diajukan oleh
bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,
wajib
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang
dalam ayat (4) disetujui, maka Direktur
pribadi atau badan, kecuali kawasan yang
Jenderal Pajak membatalkan penetapan
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
sebagai
perhutanan, dan pertambangan.
dimaksud dalam ayat(3) dalam jangka
menjelaskan :
wajib
pajak
dimaksud
sebagaimana
keterangandimaksud.
Menurut Undang-undang nomor 12
mengenai subjek pajak pasal 4 ayat 1-7
sebagaimana
waktu satu bulan sejak diterimanya surat
Subjek Pajak Bumi dan Bangunan
tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan
pajak
f.
Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka DirekturJenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengandisertai alasan-alasannya. Page | 3
g.
Apabila setelah jangka waktu satu bulan
Selanjutnya
sejak
diterimanyaketerangan
penduduk optimum adalah jumlah penduduk
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4),
yang paling sesuai bagi sesuatu negara, dan
Direktur
tidak
ditentukan
maka
penduduk yang manakah tingkat pendapatan
tanggal
Jenderal
memberikan
Pajak
keputusan,
keterangan yang diajukanitu dianggap disetujui.
Sukirno (2012) menjelaskan
dari
melihat
pada
jumlah
per kapita mencapai nilai paling tinggi. HIPOTESIS
Inflasi
Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Menurut
Sukirno
(2012),
Inflasi
adalah kenaikan harga-harga umum yang
Pajak Bumi dan Bangunan Penelitian mengenai pengaruh inflasi
berlaku dalam suatu perekonomian dari satu
terhadap
periode ke periode lainnya, kemudian tingkat
bangunan pernah dilakukan oleh Budiharjo
inflasi adalah persentasi kenaikan harga-
(2003), Sasana (2005), dan Hasanudin
harga pada suatu tahun tertentu berbanding
(2011). Dimulai pada penelitian Budiharjo
dengan tahun sebelumnya.
(2003) menjelaskan bahwa inflasi tidak nyata
peraturan
daerah
kota
Padang nomor 7 tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan pasal 1 ayat 14 menjelaskan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar
pajak,
pemotong
pajak,
dan
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban ketentuan
perpajakan peraturan
pajak
bumi
dan
pengaruhnya terhadap penerimaan PBB pada
Jumlah Wajib Pajak Menurut
penerimaan
sesuai
dengan
perundang-undangan
perpajakan daerah. Jumlah Penduduk Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah territorial Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap (BPS, 2013).
kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Tengah. Selanjutnya pada penelitian Sasana (2005) menjelaskan bahwa adanya pengaruh atau hubungan positif antara inflasi dengan penerimaan PBB di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan
penelitain-penelitian
terdahulu di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : H 1 : Inflasi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diseluruh Kecamatan di Kota Padang. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Penelitian mengenai pengaruh jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan pernah dilakukan oleh Sasana Page | 4
(2005) dan Makmur (2010). Dimulai pada
menjelaskan adanya pengaruh atau hubungan
penelitian Sasana (2005) menjelaskan bahwa
positif antara jumlah penduduk dengan
adanya pengaruh atau hubungan positif
penerimaan PBB di Kabupaten Kendal,
antara
Demak, Kudus dan Kota Semarang.
jumlah
wajib
pajak
dengan
penerimaan PBB di Kabupaten Banyumas.
Berdasarkan
penelitain-penelitian
Kemudian pada penelitian Makmur (2010)
terdahulu di atas, maka hipotesis dalam
menjelaskan bahwa jumlah wajib pajak
penelitian ini dapat disimpulkan sebagai
sektor perkotaan dan sektor perdesaan sama-
berikut :
sama
H 3:
berpengaruh
terhadap
penerimaan
pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kutai Barat. Berdasarkan
penelitain-penelitian
terdahulu di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai
METODE PENELITIAN Populasi dan Sampel Dalam penelitian ini yang menjadi
berikut : H 2 : Jumlah Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diseluruh Kecamatan di Kota Padang. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Penelitian mengenai pengaruh jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan
bangunan
Budiharjo
pernah
(2003),
dilakukan
Irfan
oleh
(2010)
dan
Hasanudin (2011). Dimulai pada penelitian Budiharjo
Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diseluruh Kecamatan di Kota Padang.
(2003)
menjelaskan
adanya
pengaruh atau hubungan positif antara jumlah penduduk dengan penerimaan PBB
populasi adalah seluruh wajib pajak PBB yang berada di wilayah Kota Padang. Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan
menjelaskan kenaikan jumlah penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
sampling
jenuh
(sensus). Sampling jenuh adalah teknik penentuan
sampel
populasi
digunakan
bila
semua sebagai
anggota sampel.
Sampelnya adalah seluruh wajib pajak PBB yang berada di Kota Padang meliputi sebelas kecamatan yang ada di wilayah Kota Padang mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Jenis dan Sumber Data
pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Tengah. Tetapi pada penelitian Irfan (2010)
metode
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data-data yang
telah
berhasil
didapatkan
dalam
penelitian ini yaitu :
penerimaan PBB. Namun berbeda pada penelitian
Hasanudin
Muhamad
(2011) Page | 5
a.
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Variabel Independen
Kota Padang selama tahun 2009-2012 b.
c.
d.
Variabel-variabel Independen dalam
Tingkat Inflasi Kota Padang selama
penelitian ini yaitu :
tahun 2009-2012
a.
Inflasi
Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
Inflasi adalah proses kenaikan seluruh
Kota Padang selama tahun 2009-2012
harga barang-barang secara umum yang
Jumlah Penduduk Kota Padang selama
terjadi secara terus menerus atau dari
tahun 2009-2012.
satu periode ke periode lainnya. Variabel
Data ini di dapatkan dari Badan Pusat
ini diukur dengan menggunakan persen,
Statistik (BPS) Kota Padang dan Dinas
karena data yang tersedia adalah data
Pengelolaan
Kota
dalam bentuk bulanan mulai dari tahun
Padang. Metode yang digunakan dalam
2009 sampai dengan tahun 2012 di Kota
penulisan penelitian ini adalah metode
Padang. Maka diambil data rata-rata
dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu
inflasi pertahun selama waktu penelitian.
Keuangan
dan
Aset
metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan
dokumen-dokumen
laporan-laporan
yang
berkaitan
b.
dan
Jumlah Wajib Pajak Jumlah wajib pajak adalah jumlah
dengan
penduduk
penelitian ini.
penduduk
yang
memiliki
nomor pokok wajib pajak khususnya wajib pajak bumi dan bangunan yang
Defenisi Operasional dan Pengukuran
berdomisili diseluruh kecamatan di Kota
Variabel
Padang. Variabel ini di ukur dengan
Variabel Dependen
menggunakan jumlah wajib pajak yang
Variabel dependen dalam penelitian
terdaftar di setiap kecamatan per tahun
ini yaitu Penerimaan Pajak Bumi dan
selama tahun 2009 sampai dengan tahun
Bangunan (PBB). Penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan
(PBB)
adalah
sejumlah
pembayaran yang dibayarkan oleh wajib pajak bumi dan bangunan dalam satuan rupiah selama satu tahun. Variabel ini diukur dengan menggunakan jumlah penerimaan pajak Bumi dan Bangunan dalam satuan rupiah di setiap kecamatan per tahun selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 di Kota Padang.
2012 di Kota Padang. c.
Jumlah Penduduk Jumlah penduduk adalah jumlah seluruh orang yang mendiami suatu daerah tertentu khususnya diseluruh daerah di kecamatan Kota Padang.Variabel ini diukur dengan menggunakan satuan orang/jiwa
yang
berada
di
setiap
kecamatan di Kota Padang mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Page | 6
Kota Padang, karena masa penelitian ini
Model Analisa Teknik analisis data yang digunakan
selama 4 tahun yaitu dari tahun 2009-2012
pada penelitian ini yaitu menggunakan
maka total sampel dalam penelitian ini
regresi berganda, maka persamaan regresinya
berjumlah 44 sampel.
sebagai berikut : Y= β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e Dimana : Y
= Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
β0
= Konstanta
β1, β2, β3
= Koefisien Regresi
X1
= Inflasi
X2
= Jumlah Wajib Pajak
X3
= Jumlah Penduduk
e
= Error
Statistik Deskriptif Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian Keterangan
Min
Max
Mean
Inflasi Jumlah Wajib Pajak Jumlah Penduduk Pajak Bumi dan Bangunan
1,47 8,45
1,95 10,79
1,6875 9,4975
Std. Deviasi 0,17930 0,55284
10,04
12,03
11,1311
0,51791
18,47
21,04
20,3736
0,74595
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 16.0
Dari tabel 4.1 di atas terlihat nilai variabel inflasi terendah adalah sebesar 1,47 sedangkan nilai Inflasi tertinggi adalah sebesar 1,95. Kemudian rata-rata Inflasi pada
ANALISIS HASIL DAN
penelitian ini sebesar 1,6875 dengan standar
PEMBAHASAN
deviasi sebesar 0,17930.
Gambaran Umum Objek Penelitian Kota Padang adalah ibukota Provinsi Sumatera Barat yang terletak di pantai barat pulau Sumatera dan berada antara 00 44C 002 0
wajib pajak, dengan nilai terendah adalah sebesar 8,45 dan dengan nilai tertinggi sebesar 10,79. Secara keseluruhan rata-rata
2
dan 1 08C35 Lintang Selatan serta antara 0
Variabel yang kedua yaitu jumlah
2
0
nilai jumlah wajib pajak adalah sebesar
2
100 05C05 dan 100 34C09 Bujur Timur. Menurut PP No.17 Tahun 1980, luas Kota Padang adalah 694,96 km2 atau setara dengan 1,65 persen dari luas Propinsi Sumatera Barat. Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan dan 104 kelurahan/desa dengan kecamatan terluas adalah Koto Tangah yang mencapai 232,25 km2 (BPS, 2013). Dalam penelitian ini sampel yang
9,4975 yang menghasilkan standar deviasi data sebesar 0,55284. Variabel yang ke tiga adalah Jumlah Penduduk dengan nilai terendahnya sebesar 10,04 sedangkan nilai tertingginya sebesar 12,03. Secara keseluruhan nilai rata-rata Jumlah Penduduk adalah sebesar 11,1311 dengan menghasilkan standar deviasi sebesar 0,51791.
digunakan adalah 11 kecamatan yang ada di Page | 7
Variabel
yang ke empat adalah
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunam (PBB) dengan nilai terendahnya sebesar
Hasil Uji Multikolonieritas Tabel 4.3 Hasil Pengujian Multikolinearitas Variabel Independen
18,47 sedangkan nilai tertingginya ialah sebesar 21,40. Secara keseluruhan nilai ratarata Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunam (PBB) yaitu sebesar 20,3736 dengan standar deviasi sebesar 0,74595.
Inflasi Jumlah Wajib Pajak Jumlah Penduduk Pajak Bumi dan Bangunan
VIF
Kesimpulan
Inflasi Jumlah Wajib Pajak Jumlah Penduduk
0,998 0,244
1,001 4,091
Tidak Terjadi Tidak Terjadi
0,245
4,089
Tidak Terjadi
Pada tabel 4.3 terlihat bahwa masingmasing variabel independen yang terdiri dari
Tabel 4.2 Hasil Pengujian Normalitas Asymp Sig (2Tailed) 0,091 0,075
Tolerance
Sumber : hasil pengolahan data SPSS 16.0
Hasil Uji Normalitas
Keterangan
Keterangan
inflasi, jumlah wajib pajak dan jumlah penduduk telah memiliki nilai tolerance ≥
Alpha
Kesimpulan
0,05 0,05
Normal Normal
0,643
0,05
Normal
0,333
0,05
Normal
0,10 dan VIF ≤ 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap masing-masing variabel independen tidak teridentifikasi atau bebas dari gejala multikolinearitas. Hasil Uji Autokorelasi
Sumber : hasil pengolahan data SPSS 16.0
Pada Tabel 4.2 di atas terlihat seluruh variabel penelitian telah berdistribusi normal. Seluruh variabel penelitian tersebut telah memiliki nilai asymp sig (2-tailed) diatas
Tabel 4.4 Hasil Pengujian Autokorelasi Model
Durbin-Watson
1
1,151
Sumber : hasil pengolahan data SPSS 16.0
0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian yang digunakan telah berdistribusi normal, sehingga tahapan pengolahan dilaksanakan.
data
selanjutnya
bisa
Pada hasil analisis dari tabel 4.4 terlihat bahwa nilai Durbin - Watson (DW) sebesar 1,291. Karena nilai Durbin - Watson (DW) berkisar antara antara
1 sampai 3,
maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.
Page | 8
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Pengujian
Tabel 4.5 Hasil Pengujiaan Heteroskedastisitas Model Glejser
Signifikan
Simultan
(Uji
Statistik F) Tabel 4.7 Hasil Pengujian Statistik F
Keterangan
Sig
Alpha
Kesimpulan
Inflasi Jumlah Wajib Pajak Jumlah Penduduk
0,610 0,444
0,05 0,05
Tidak Terjadi Tidak Terjadi
0,071
0,05
Tidak Terjadi
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 16.0
Keterangan
Sig
Alpha
Kesimpulan
0,05
Signifikan
Inflasi, jumlah 0,000 wajib pajak dan jumlah penduduk
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 16.0
Dari Tabel 4.5 di atas terlihat jelas
Berdasarkan
tabel
4.7
tersebut,
bahwa setiap variabel independen pada
terlihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,000
penelitian
ini
telah
menunjukkan
nilai
< alpha 0.05 maka artinya Ho ditolak dan Ha
signifikan
di
atas
0,05
dapat
diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
disimpulkan bahwa model regresi absolute
terdapat pengaruh yang signifikan secara
yang telah terbentuk tidak terjadi gejala
serentak antara Inflasi, Jumlah Wajib Pajak
heteroskedastisitas.
dan Pemeriksaan Pajak terhadap penerimaan
maka
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Pengujian Hipotesis Pengujian Koefisien Determinansi (R2)
Pengujian
Tabel 4.6 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R2) Keterangan Inflasi, jumlah wajib pajak dan jumlah penduduk
R-Square 0,420
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 16.0
Berdasarkan tabel 4.6 di atas terlihat bahwa
nilai
didapatkan menjelaskan
R
Square
sebesar bahwa
yang
0,420. pengaruh
berhasil Hal
ini
variabel
Inflasi, Jumlah Wajib Pajak dan Jumlah
Signifikan
Parameter
Individual (Uji Statistik t) Tabel 4.8 Hasil Pengujian Statistik t Ket
B
T
Sig
Kesimpul an
Konstanta Inflasi (X1)
10,265 -0,213
4,755 -0,425
0,000 0,637
Jumlah Wajib Pajak (X2) Jumlah Penduduk (X3)
0,127
0,312
0,757
0,833
2,376
0,022
Tidak signifikan Tidak signifikan Signifikan
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 16.0
Berdasarkan
tabel
4.8
hasil
Penduduk terhadap variabel penerimaan
persamaan regresi linier berganda yang
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar
didapatkan adalah sebagai berikut :
42%,
sedangkan
sisanya
sebesar
58%
dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini.
Y = 10,265 − 0,213X1 + 0,127X2 + 0,833X3 Pada variabel inflasi mendapatkan nilai -0,213 kemudian pada variabel jumlah Page | 9
wajib
pajak
mendapatkan
nilai
0,127
selanjutnya pada variabel jumlah penduduk mendapatkan nilai 0,833.
penerimaan PBB di Kabupaten Kendal, Demak, Kudus dan Kota Semarang. Hipotesis 2 Pada tabel 4.8 terlihat koefisien
Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis
regresi yang dimiliki oleh variabel jumlah
Hipotesis 1 Pada tabel 4.8 terlihat koefisien
wajib pajak sebesar 0,312 dengan nilai
regresi yang dimiliki oleh variabel inflasi
signifikan 0,757. Hasil ini menunjukkan
sebesar -0,425 dengan nilai signifikan 0,673.
bahwa nilai signifikan t sebesar 0,673 >
Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikan
alpha 0,05 maka keputusannya Ho diterima
t
maka
dan Ha ditolak. Sehingga hipotesis kedua
keputusannya Ho diterima dan Ha ditolak.
dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat
Sehingga
dapat
pengaruh signifikan antara jumlah wajib
disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh
pajak dengan penerimaan Pajak Bumi dan
signifikan antara Inflasi dengan penerimaan
Bangunan (PBB) di Kota Padang.
sebesar
0,673
>
hipotesis
alpha
0,05
pertama
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Padang.
Hasil variabel
Hasil
menunjukkan
jumlah
menunjukkan wajib
tidak
bahwa dapat
bahwa
memberikan pengaruh terhadap penerimaan
variabel inflasi tidak dapat memberikan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota
pengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi
Padang.
dan Bangunan (PBB) di Kota Padang. Maka
variabel jumlah wajib bukanlah variabel yang
dapat dikatakan bahwa variabel inflasi
dapat memberikan pengaruh atau dampak
bukanlah variabel yang dapat memberikan
yang kuat terhadap penerimaan Pajak Bumi
pengaruh atau dampak yang kuat terhadap
dan Bangunan (PBB) di Kota Padang. Hasil
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian
(PBB) di Kota Padang. Hasil penelitian ini
Sasana (2005) dan Makmur (2010). Pada
sejalan dengan penelitian Budiharjo (2003)
penelitian Sasana (2005) menjelaskan bahwa
dan Hasanudin (2011). Penelitian Budiharjo
adanya pengaruh atau hubungan positif
(2003) menjelaskan bahwa inflasi tidak nyata
antara
pengaruhnya terhadap penerimaan PBB pada
penerimaan PBB di Kabupaten Banyumas.
kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa
Kemudian pada penelitian Makmur (2010)
Tengah.
penelitian
juga menjelaskan bahwa jumlah wajib pajak
Hasanudin (2011) juga menjelaskan bahwa
sektor perkotaan dan sektor perdesaan sama-
inflasi
ini
ini
Kemudian
tidak
pada
berpengaruh
Maka
jumlah
dapat
wajib
dikatakan
pajak
bahwa
dengan
terhadap Page | 10
sama berpengaruh terhadap penerimaan PBB
Kabupaten Kendal, Demak, Kudus dan Kota
di Kabupaten Kutai Barat.
Semarang.
Hipotesis 3
PENUTUP
Pada tabel 4.8 terlihat koefisien
Kesimpulan
regresi yang dimiliki oleh variabel jumlah
Berdasarkan pembahasan dari hasil
wajib pajak sebesar 2,376 dengan nilai
penelitian dan uraian di atas mengenai Kajian
signifikan 0,022. Hasil ini menunjukkan
Empiris
bahwa nilai signifikan t sebesar 0,022 <
Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan
alpha 0,05 maka keputusannya Ho ditolak
Bangunan (PBB) di Kota Padang, maka
dan Ha diterima. Sehingga hipotesis ketiga
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh
a.
Tentang
Faktor-faktor
yang
Hasil pengujian hipotesis 1 menjelaskan
signifikan antara jumlah penduduk dengan
bahwa
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
signifikan terhadap penerimaan Pajak
(PBB) di Kota Padang.
Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota
Hasil ini menunjukkan bahwa variabel jumlah
penduduk
dapat
memberikan
inflasi
tidak
berpengaruh
Padang. b.
Hasil pengujian hipotesis 2 menjelaskan
pengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi
bahwa
dan Bangunan (PBB) di Kota Padang. Maka
berpengaruh
dapat dikatakan bahwa variabel jumlah
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
penduduk merupakan variabel yang dapat
(PBB) di Kota Padang.
memberikan pengaruh atau dampak yang
c.
jumlah
wajib
pajak
signifikan
tidak
terhadap
Hasil pengujian hipotesis 3 menjelaskan
kuat terhadap penerimaan Pajak Bumi dan
bahwa jumlah penduduk berpengaruh
Bangunan (PBB) di Kota Padang. Hasil
signifikan terhadap penerimaan Pajak
penelitian ini sejalan dengan penelitian
Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota
Budiharjo (2003) dan Hasanudin (2011).
Padang.
Pada
penelitian
Budiharjo
(2003)
d.
Secara
simultan
terdapat
pengaruh
menjelaskan adanya pengaruh atau hubungan
signifikan antara inflasi, jumlah wajib
positif antara jumlah penduduk dengan
pajak dan jumlah penduduk terhadap
penerimaan PBB pada kabupaten dan Kota di
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Propinsi Jawa Tengah. Kemudian Hasanudin
(PBB) di Kota Padang.
(2011) juga menjelaskan adanya pengaruh atau
hubungan
penduduk
dengan
positif
antara
penerimaan
jumlah PBB
di
e.
Pengaruh variabel inflasi, jumlah wajib pajak dan jumlah penduduk terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Page | 11
(PBB) di Kota Padang sebesar 42%, sedangkan
sisanya
dipengaruhi
oleh
sebesar
58%
variabel-variabel
lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Saran Berdasarkan
kepada
hasil
dari
penelitian diatas maka dapat dikemukakan beberapa saran, diantaranya agar hasil yang didapatkan penelitian
lebih yang
akurat
maka
selanjutnya
untuk
disarankan
memperluas atau menambah lokasi ruang lingkup penelitiannya, kemudian untuk tidak menggunakan variabel independen jumlah wajib
dan
jumlah
Direktorat Jenderal Pajak, 2012. Susunan Dalam Satu Naskah Undang-undang Perpajakan, Jakarta.
penduduk
secara
bersamaan karena memiliki hubungan gejala dari hasil uji multikolonieritas, selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabelvariabel independen lainnya yang dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) seperti PDRB, jumlah
Erniyanti, Liza. 2007. Analisa Ekonomi Makro, Industri dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Return Saham dan Beta Syariah, Skripsi Sarjana, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta padang. Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 19, Universitas Diponegoro, Semarang. Hasanudin, Muhamad. 2011. Analisi Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kabupaten Kendal, Demak, Kudus dan Kota Semarang Tahun 2001-2008, Jurnal Teknis, Vol.6 No.1. http://pekalongankab.go.id/fasilitasweb/artikel/ekonomi/3309-peralihanpbb-dari-pajak-pusat-menjadi-pajakdaerah.html,15 Februari 2014. http://www.pajak.go.id/content/pengalihanpbb-perdesaan-dan-perkotaan,15 Februari 2014.
bangunan, luas lahan, faktor-faktor dalam diri
wajib
pajak
dan
variabel-variabel
independen lainnya. DAFTAR PUSTAKA Badan Pusat Statistik Kota Padang, Padang Dalam Angka, 2013. Budiharjo, Ari. 2003. Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Bruto dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Tengah, Tesis Pascasarjana Universitas Diponegoro.
Imtikhanah, Sobrotul dan Nin Sulistyowati. 2011. Pengaruh Faktor-faktor Dalam Diri Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kabupaten Pekalongan, Jurnal, Pekalongan. Irfan, 2010. Pengaruh Kenaikan Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Jmlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Jakarta Selatan, Skripsi Sarjana, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Page | 12
Makmur, 2010. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PBB di Kabupaten Kutai Barat, Jurnal Eksis, Vol.6 No.2. Samarinda. Mardiasmo, 2011, Perpajakan, Andi Offset, Yogyakarta. Nadhia, Syarifah., Siti Khairani, dan Ratna Juwita, 2013. Efektivitas Prosedur Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Pajak Pusat ke Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, Jurnal Jurusan Akuntansi STIE MDP, Palembang.
Thoyib, M. 2008. Analisis Variabel-variabel yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang, Jurnal Ilmiah Volume 1 No.1. Triani dan Yeni Kuntari, 2009.Pengaruh Variabel Makro Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Periode 2003-2007 di Kabupaten Karanganyar, Jurnal STIE Widya Manggala Semarang.
Pemerintah Kota Padang, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang, 2012. Pemerintah Kota Padang, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2011. Sarwono, Jonathan. 2012. IBM SPSS ”Advan Statistik”: Prosedur-Prosedur Generalisasi dan Perluasan Generel Linear Model (GLM), Andi Offset, Yogyakarta. Sasana, Hadi. 2005. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas), Jurnal Dinamika Pembangunan, Vol.2 No.1. Sekaran, Uma. 2011. Research Methods For Business, Salemba Empat, Jakarta Selatan. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), Alfabeta, Bandung. Sukirno, Sadono. 2012. Makroekonomi, Edisi ketiga, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Page | 13
