PEMERINTAH PROVINSI KALIMATAN TIMUR
PERSPEKTIF PEMDA DALAM PROGRAM MITIGASI PERUBAHAN IKLIM DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PERAN BAPPEDA KALIMANTAN TIMUR SEBAGAI MITRA UTAMA DDPI KALTIM
Lokakarya “Community of Practice” Penguatan Kerangka Kerja Kelembagaan Provinsi Mengenai Perubahan Iklim dan Pembangunan Rendah Emisi
Dalam peranannya … Perencanaan ¨ Penganggaran ¨
PERENCANAAN Kalimantan Timur telah lebih awal memasukan isu perubahan iklim dalam aspek pembangunan daerah Dokumen Action Plan Green Kaltim, RAD GRK dan SRAP REDD terkait penurunan Emisi GRK di Kalimantan Timur
Revisi
Januari 2010
Mei 2011
Agustus 2012 3
Oktober 2012 Agustus 2014
PERSPEKTIF PERENCANAAN STRATEGI : PENGARUSUTAMAAN ISU PERUBAHAN IKLIM DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SECARA NYATA Visi Kaltim Maju 2030 “Terwujudnya Pertumbuhan ekonomi hijau yang berkeadilan dan berkelanjutan”
Sasaran
Strategi
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LH
PEMANFAATAN EBT
VISI
MEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN
MISI
PROGRAM KEGIATAN PENURUNAN EMISI Landbase+;Limbah, Energi, Transportasi
EFISIENSI PEMANFAATAN SDA
Mitigasi Perubahan Iklim
1. 2. 3. 4. 5.
Indikator Kinerja Utama : Intensitas emisi = 1250 ton CO2/Juta$ PDRB
PEMBANGUNAN RENDAH KARBON/Green Ekonomi
RPJMD 2014 -2018
Green Growth
Menurunkan Tingkat Emisi
Sasaran
Meningkatkan Kulitas Lingkungan Hidup
Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi; Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis SDA dan energi terbarukan; Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata; Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik; Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim
PROGRAM KEGIATAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN SERTA MENINGKATKAN TUTUPAN LAHAN
Indikator Kinerja Utama : Indeks Kualitas LH = 82
Adop>on of Green Growth Indicators on RPJMD of East Kalimantan
Legend : Green Growth Indikator Goal on RPJMD Target and Indicators on RPJMD
18.Environment Quality Index (80)
Goal 6: Improve environment quality 5. Income per kapita (54,65 Mio IDR) 8. Infla>on rate (5,5 ± 1%) 8. Purchasing Power Parity (IDR. 807,823)
Goal 2: improving public welfare and equity income
Sicial, economic and environmental resilience
19. Emission Intensity ( 1,250 ton CO2/mio USD GDP)
Greenhouse gas emission reduc5on
GREEN GROWTH
Inclusive and equitable growth 9. Gini Indeks (0,32) 14. Infrastructure Service Sa>sfac>on Index (7) 6. Poverty rate (5 %)
Goal 4: Improve basic infrastructure quality
10. Economic Growth Rate (4,7 -‐5,3%)
Sustained economic growth
Goal 3: Increase Green Economic Growth Rate
10. Non Oil & Gas Economic Growth Rate (8,3 -‐8,9 %) 10. Non Oil/ Gas and non Coal Economic Growth Rate (8,2 -‐8,6 %) 11. Agricultural Sector Contribu>on ( 10 %)
Healty and produc5ve ecosystems providing services
Goal 6: Improve environment quality
13. New and Renewable Energy Mix ( 3%) 12. Rice Sufficiency Ra>o 100 %)
7. Unemployment rate (5,11%)
The Goals might be applied in more than one outcome, it depends on in which perfective we see the goal
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Outcome dan Target VISSION: ACTUALIZE EVEN AND FAIR PROSPEROUS EAST KALIMANTAN BASED ON AGROINDUSTRY AND ENVIRONMENTAL FRIENDLY ENERGY
Goal
Objec>ve
Objec>ve Indicator (Unit)
Baseline (2013)
Mission V: Actualize Good and Healthy Environment Quality with Climate Change Perspec>ve 6. Improve environment 18. Environment Quality Index Environment Quality 74,07 quality Improvement Index 19. GHGs emission rate is decreasing
Emission Intensity (ton CO2/mio USD GDP)
1.500
2014
2015
2016
2017
Final Target (2018)
78,29
79,24
80,19
81,14
82,00
1.498
1.458
1.350
1.300
1.250
KERANGKA IMPLEMENTASI Perubahan Iklim dan Pembangunan Rendah Emisi DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MITIGASI EMISI GRK Limbah
RPJP 2005-‐2020 RPJMD 2014-‐2018 2019 -‐2023 RKPD 2013 s/d 2025
AFOLU
RENJA 2013 s/d 2025
RAD GRK
PENGUKURAN, PELAPORAN, VERIFIKASI (MRV)
Program Swasta, Ornop,
RENSTRA 2014-‐2018; 2019-‐2023; 2024-‐2028
PEP-‐MRV GRK KALTIM
DDPI KALTIM SRAP REDD+ UNMUL
BAPPEDA
Energi, Transportasi, IPPU
PERENCANAAN
DISPU-‐KIMPRASWIL
DISHUT DISTAN
DISPERIN
DISBUN
DIS ESDM
SKPD LAIN
DISHUB
BLH
SKPD/INSTANSI/LEMBAGA TERKAIT LAINNYA DI 10 KABUPATEN/KOTA ¨
¨
¨ ¨
BAPPEDA MEMASTIKAN ISU PERUBAHAN IKLIM DAN PENGURANGAN EMISI DIMASUKAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SERTA MEMASTIKAN PENGALOKASIAN ANGGARAN UNTUK PROGRAM KEGIATAN DALM PROSES PENGARUS UTAMAAN PERUBAHAN IKLIM DDPI BERSAMA MITRA PEMBANGUNAN LAINNYA BERPERAN DALAM MEMBERIKAN MASUKAN PADA STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SERTA TARGET DAN INDIKATOR YANG DITETAPKAN DALAM RPJMD YANG KEMUDIAN DITERJEMAHKAN DALAM RENSTRA SKPD DDPI MEMBERIKAN REKOMENDASI KEBIJAKAN SESUAI PERKEMBANGAN KEBUTUHAN IMPLEMENTASI PENURUNAN EMISI DAN MRV DDPI SEBAGAI LEMBAGA ADHOC menjalankan proses `fasilitasi` dan pengawalan terhadap P/K PENURUNAN EMISI DAN ISU PERUBAHAN IKLIM
PERENCANAAN
¨
¨
Bappeda terlibat secara aktif dalam penyusunan rencana kerja tahunan DDPI untuk memastikan Program/Kegiatan yang dilakukan oleh DPPI menjawab kebutuhan Pemda dalam implementasi penurunan emisi dan MRV. BAPPEDA mempergunakan hasil hasil P/K yang dilakukan oleh DDPI untuk dijadikan strategi dan kegiatan penurunan emisi yang di integrasikan dalam RENSTRA/RENJA SKPD
PENGANGGARAN
Pengalokasian anggaran untuk operasional dan pelaksanaan Program/Kegiatan DDPI, melalui dana Hibah dan Anggaran yang di letakan di SKPD tertentu. ¨ Fasilitasi ruang kantor dan pendukungnya. ¨
BERBAGI PENGALAMAM 1. Kelembagaan DDPI (atau apapun namanya yang akan di bangun di provinsi lain) akan berhasil jika ada harmonisasi dan sinkronisasi Program Kegiatan untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah >>> Diperlukan percepatan dan kesungguhan untuk pengembangan/penataan kelembagaan (organisasi, kebijakan dan tata kelolanya plus peningkatan kapasitas SDM.
BERBAGI PENGALAMAM 2. Perlunya dukungan dan persepsi yang sama untuk pengembangan Kelembagaan DDPI dari berbagai pemangku kepentingan di semua tingkatan >>> akademisi juga lembaga2 internasional dan mitra pembangunan yang bersinergi dan komplementer. 3. Perlunya tata hubungan kerja yang jelas dan efisien yang berlandaskan basis legal yang kuat.
BERBAGI PENGALAMAM 4. Kelembagaan DDPI (atau apapun namanya yang akan di bangun di provinsi lain) diharapkan tidak akan mengganggu/tumpang tindih dg keberadaan/tupoksi SKPD khususnya sektoral yg ada. Oleh karenanya tupoksi dibutuhkan, a.l. a. Membantu mengawal Perubahan iklim teradopsi dalam Rencana daerah dan Sektoral (termasuk indikator kinerjanya); b. Mengisi kekosongan dari simpul pelaksanaan penurunan emisi GRK misal dalam pelaksanaan kajian, mengembangan metode MRV Prov/Kab/Kot, termasuk berkaitan level emisi; c. Mengkoordinir kegiatan litbang program internasional/swasta/Ornop dan bahkan univ/lembaga penelitian terkait perubahan iklim/REDD+; d. Meningkatkan kapasitas SDM di daerah dan tingkat akar (bekerjasama dg lembaga lain) dalam rangka MRV atau aspek perubahan iklim lainnya; e. Memberi advice teknis kepada Kepala Daerah /Legislative terkait kebijakan yg berhubungan dengan Perubahan Iklim (termasuk distribusi manfaat)
BERBAGI PENGALAMAM ¨
Bappeda menjadi unsur “DDPI” sehingga mengetahui setiap perkembangan dari hari ke hari >>> Ada hubungan emosional dan komunikasi yg intensif >>> koordinasi yang efektif >>> vuntuk pelaksanaan program kegiatan.
