PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR : 3 TAHUN 1976 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PADA PERSEROAN TERBATAS SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT ( PERSERO ) DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG
: Bahwa dalam rangka penyertaan 25% (dua puluh lima persen) modal Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur pada Perseroan Terbatas Surabaya Industrial Estate Rungkut (PERSERO) di Surabaya yang didirikan dengan Akte Notaris Abdoel Latief di Jakarta tanggal 28 Pebruari 1974 Nomor 166, sesuai dengan Peratuaran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1974, perlu mengadakan penyisiahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur guna penyertaan modal dimaksud yang dilaksanakan secara bertahap selama 3 (tiga) tahun anggaran mulai tahun 1974/1975 sampai dengan 1976/1977, dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
MENGINGAT
: 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ; 2. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1974.
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tentang penyertaan modal Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur pada Perseroan Terbatas Surabaya Industrial Estate Rungkut (persero). Pasal 1 (1)
Sebagai penyertaan dalam modal Perseroan Terbatas Surabaya Industrial Estate Rungkut (PERSERO), Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur menyisihkan jumlah uang sebesar Rp 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
1
(2)
Penyisihan dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan bagian sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal dasar Perseroan Terbatas tersebut sebesar Rp 1.500.000.000.- (satu setengah milyard rupiah) berdasarkan Peraturan Pemenntah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1974, yang berupa penyertaan 750 (tujuh ratus lima puluh) helai saham seri A (Saham Prioritas) @ Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan 3000 (tiga ribu) helai saham seri B (Saham Biasa) @ Rp 100.000,(seratus ribu rupiah) sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Pasal 2
Penyisihan jumlah yang dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini dilakukan secara bertahap dengan perincian sebagai berikut : a. sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur pada tahun anggaran 1974/1975, yaitu Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai penyertaan atas 750 (tujuh ratus lima puluh) helai saham Seri A (Saham Prioritas) @ Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp 25.000.000,--(dua puluh lima juta rupiah),sebagai penyertaan 250 (dua ratus lima puluh) helai saham seri B (Saham Biasa) @ Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah); b. sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur pada tahun Anggaran 1975/1976, yaitu sebagai penyertaan 1250 (seribu dua ratus lima puluh) helai saham seri B (Saham Biasa) @ Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; c. sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur pada tahun anggaran 1976/1977, yaitu sebagai penyertaan 1.500 (seribu lima ratus) helai saham Seri B (Saham Biasa) @ Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Pasal 3 Pelaksanaan lebih lanjut dati ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur. Pasal 4 Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 April 1974. Surabaya 10 Juli 1976 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Ketua, ttd Blegoh soemarto
Gubernur Kepala Daerah TIngkat I Jawa Timur
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
ttd Soenandar Prijosoedarmo 2
Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Nopember 1977 No. Pem.10/54/13-359. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah mewakili ttd. Drs. H. Soemarno Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri C pada tanggal 9 Nopember 1977 Nomor 8/C. An. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Sekretaris Wilayah/Daerah, ttd. Trimarjono, SH
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
3
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 1976 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PADA PERSEROAN TERBATAS SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT (PERSERO) I.
PENJELASAN UMUM.
Bahwa dalam usaha mendorong, mempercepat penyelesaian pembangunan, pengurusan serta pengelolaan untuk mewujudkan terbentuknya suatu usaha wilayah industri (Industrial Estate) di Rungkut Surabaya, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1974 diatur tentang penyertaan modal untuk mendirikan suatu perseroan dalam bidang usaha wilayah industri di Surabaya. Berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1974, tersebut modal dasar Persero adalah sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu setengah milyard rupiah) terdiri dari saham-saham prioritas dan biasa. Dari jumlah modal Persero tersebut terbagi daIam 3 penyertaan modal yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) dari Negara Republik Indonesia sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II. Surabaya. Penyertaan modal Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur yang diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dibagi dalam 3 (tiga) tahun anggaran yaitu sebesar Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah) dalam tahun anggaran 1974/1975, Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dalam tahun anggaran 1975/1976 dan sebesar Rp 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah) dalam tahun anggaran 1976/ 1977. Pendirian Perusahaan Perseroan dilakukan dengan Akte Notaris Abdoel Latief di Jakarta Nomor 166 tanggal 28 Pebruari 1974, dengan nama Perseroan Terbatas SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT (PERSERO). II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 sampai dengan 4 : Cukup jelas.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
1
