PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR JAWA TIMUR
SASARAN REFORMASI BIROKRASI
pemerintahan belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah
pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi
pemerintahan belum efektif dan efisien
pemerintahan yang efektif dan efisien
pelayanan publik masih buruk
pelayanan publik yang baik dan berkualitas MENDORONG PELAKSANAAN
EVALUASI
2
1. REFORMASI BIROKRASI 2. ZONA INTEGRITAS 3. AKUNTABILITAS KINERJA
2
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BERDASARKAN PERPRES 29 TAHUN 2014
3
ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PERMASALAHAN EFISIENSI BIROKRASI KEMENTERIAN PANRB
EFISIENSI e-Government
Money Follow Program
Dalam sistem pemerintahan elektronik, rakyat dapat mengakses dokumen-dokumen pemerintah dan semua hal dapat dilihat secara transparan, termasuk soal anggaran publik
Alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, Fokus Kinerja misalnya Bukan SPJ infrastruktur, ASN jangan terlalu pengentasan Stop menghabiskan waktu kemiskinan, Pemborosan dan tenaga hanya pendidikan, dan Anggaran untuk mengurusi SPJ kesehatan (pemerintahan Seberapapun anggaran berorientasi hasil) yang diberikan kepada K/L/Pemda pasti habis tetapi tujuan (hasil) tidak tercapai
Menghemat jumlah anggaran yang dibelanjakan dari kegiatan-kegiatan yang tidak penting Anggaran digunakan hanya untuk membiayai program/kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Anggaran yang digunakan menghasilkan manfaat besar untuk masyarakat
2
HASIL EVALUASI SAKIP K/L & PEMDA TAHUN 2015-2016 KEMENTERIAN PANRB
INSTANSI PEMERINTAH DENGAN NILAI AKUNTABILITAS KINERJA DIBAWAH 70 (50K/L, 24 PROV, 456 KAB/KOTA) BERPOTENSI TERJADI INEFISIENSI > 30% DARI APBN/APBD di luar Belanja Pegawai
± 392,87 T
1.
2.
Skala nilai
Kementerian / Lembaga
Pemerintah Provinsi
Kabupaten / Kota
Kategori Range 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Nilai AA
90-100
0
0
0
0
0
0
A
80-90
4
4
2
3
1
2
BB
70-80
21
26
7
7
7
10
B
60-70
36
37
8
9
31
57
CC
50-60
16
12
13
13
174
199
C
30-50
0
3
3
2
239
193
D
0-30
0
0
1
0
14
14
Efisien
Semakin tinggi nilai akuntabilitas
kinerja semakin tinggi tingkat efisiensi penggunaan anggaran
Inefisiensi
INEFISIENSI TERJADI KARENA : 3. Tidak ada keterkaitan antara Tidak jelas hasil yang akan dicapai Program/Kegiatan dengan Sasaran. (tujuan/sasaran tidak berorientasi 4. Rincian kegiatan tidak sesuai dengan hasil). maksud kegiatan. Ukuran kinerja tidak jelas.
5
KOMPONEN SAKIP MEMASTIKAN SASARAN PEMDA & PD SESUAI DENGAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH/NASIONAL
MEMASTIKAN TERDAPAT PERBAIKAN BERKELANJUTAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA
RENCANA STRATEGIS PERJANJIAN KINERJA
PENGUKURAN KINERJA
SAKIP
PENGELOLAAN DATA KINERJA
REVIU DAN EVALUASI KINERJA MEMASTIKAN PENCAPAIAN KINERJA TELAH DIREVIU DAN DIEVALUASI
MEMASTIKAN UPAYA PENCAPAIAN TARGET-TARGET DIPERJANJIKAN KEPADA PEJABAT YANG BERKOMPETEN
PELAPORAN KINERJA
6
MEMASTIKAN KEMAJUAN PENCAPAIAN TARGET DIUKUR DENGAN TEPAT MEMASTIKAN DATA KINERJA DIKELOLA DENGAN BAIK UNTUK MENGETAHUI PENCAPAIAN DARI TAHUN KE TAHUN
MEMASTIKAN PENCAPAIAN KINERJA DILAPORKAN KEPADA PEMBERI AMANAH SECARA JUJUR
PEM. DAERAH
SKPD
RPJMD
Rencana Strategis
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) R- APBD
E V A L U A S I
DIPA
Perjanjian Kinerja KDH
Rencana Kinerja Tahunan
F E E D B A C K
DPA SKPD Perjanjian Kinerja Kepala SKPD PK ES. III
SIAKIP.JATIMPROV.GO.ID
Pengukuran Kinerja
PK ES. IV
PK JFU
Pengukuran Kinerja
LAPORAN KINERJA
LAPORAN PJ KEUANGAN
7
PERENCANAAN KINERJA DOKUMEN PERENCANAAN RPJMD (Perencanaan 5 tahunan Tingkat Pemda) Renstra (Perencanaan 5 tahunan tingkat SKPD) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) (Perencanaan Tahunan) Rencana Kerja & Anggaran (RKA) ( tahunan tingkat SKPD) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)( tahunan tingkat SKPD)
PerjanjianKinerja (PK) (Kontrak kinerja tahunan)
8
POHON KINERJA DAERAH
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH (Impact)
KEPALA DAERAH
SKPD
SASARAN STRATEGIS PD (outcome )
KEPALA SKPD
SASARAN PROGRAM (outcome)
ESELON III
SASARAN PROGRAM (outcome)
ESELON IV
SASARAN KEGIATAN (output)
SASARAN KEGIATAN (output)
SASARAN KEGIATAN (output)
SASARAN KEGIATAN (output)
Proses Pencapaian Output
Proses
Proses
Proses
Proses
Sumberdaya Yang Digunakan
i n p u t
i n p u t
Proses i n p u t
i n p u t
i n p u t
i n p u t
Proses i n p u t
i n p u t
9
i n p u t
i n p u t
Proses i n p u t
i n p u t
i n p u t
i n p u t
Proses i n p u t
i n p u t
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA Evaluasi atas penerapan Sistem AKIP dan Pencapaian Kinerja Instansi
80% Penerapan Sistem AKIP
Evaluasi penerapan SAKIP mempertimbangkan upaya atau kemajuan yang telah dicapai sampai dengan pembahasan hasil evaluasi
20% capaian kinerja
evaluasi
progres
2016
2017
A B C D
Penyusunan rating atau kategori hasil evaluasi Evaluasi dilakukan terhadap seluruh SKPD yang telah Menyampaikan Laporan Kinerja
10
KOMPONEN PENILAIAN EVALUASI PERENCANAAN KINERJA
30
PENGUKURAN KINERJA
• Setiap instansi harus memiliki rencana kinerja yang baik, tepat dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat baik dilevel outcome, output maupun input.
25
PELAPORAN KINERJA
15
• Setiap instansi melakukan pengukuran kinerja secara berkala dengan metode yang tepat dengan membandingkan antara target dengan capaiannya.
EVALUASI KINERJA
• Setiap instansi melaporkan kinerjanya secara berjenjang dari unit terbawah hingga tertinggi.
10
• Setiap instansi melakukan evaluasi capaian kinerjanya untuk mengidentifikasi keberhasilan, kegagalan, hambatan dan tantangan yang dihadapi pada setiap level mulai terbawah hingga tertinggi
CAPAIAN KINERJA
20
• Capaian kinerja yang dihasilkan oleh instansi pemerintah pada kurun waktu satu tahun.
11
SKOR PENILAIAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNTUK SKPD Sistem AKIP Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja
FORMAL
6% 5%
KUALITAS
15%
PEMANFAATAN
9%
12,5%
7,5%
TOTAL
30% 25% 80%
Pelaporan Kinerja
3%
7,5%
4,5%
15%
Evaluasi
2%
5%
3%
10%
CAPAIAN KINERJA
OUTPUT
7,5%
OUTCOME
12,5% 12
LAINNYA
-
TOTAL
20%
DOKUMEN YANG DIEVALUASI NO
KOMPONEN PENILAIAN
PEMERINTAH DAERAH
PERANGKAT DAERAH
1
PERENCANAAN KINERJA
• RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA DAERAH. • RENCANA KINERJA PEMERINTAH DAERAH DAN SATUAN KERJA DAERAH 2016 DAN 2017. • PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DAN SATUAN KERJA DAERAH 2016 DAN 2017. • DAFTAR PENLAKSANAAN ANGGARAN 2016 DAN 2017.
• RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA. • RENCANA KINERJA TAHUNAN PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA 2016 DAN 2017. • PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA 2016 DAN 2017. • DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH /UNIT KERJA 2016 DAN 2017.
2
PENGUKURAN KINERJA
• PERJANJIAN KINERJA GUB/BUPATI /WALIKOTA DAN KEPALA SATUAN KERJA DAERAH 2016 DAN 2017. • INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN SATUAN KERJA DAERAH TERAKHIR. • MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA.
• PERJANJIAN KINERJA KEPALA OPD S/D PEJABAT ESELON IV 2016 DAN 2017. • INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) PEJABAT ESELON III S/D ESELON IV SERTA JFU YANG TERAKHIR. • MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA.
13
LANJUTAN………………… NO
KOMPONEN PENILAIAN
3
PELAPORAN KINERJA
PEMERINTAH DAERAH • •
4
EVALUASI KINERJA
• •
• •
5
CAPAIAN KINERJA
•
•
PERANGKAT DAERAH
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DAN SATUAN KERJA DAERAH 2016. REVIU LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH OLEH INSPEKTORAT.
•
PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL. PEDOMAN EVALUASI PROGRAM INTERNAL. LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS OLEH INSPEKTORAT 2016. LAPORAN HASIL EVALUASI PROGRAM OLEH INTERNAL 2016.
•
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH 2016. PENGHARGAAN PEMERINTAH DAERAH SELAMA 2016.
•
14
•
•
• •
•
LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA 2016. REVIU LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH OLEH TIM INTERNAL. PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL PEDOMAN EVALUASI PROGRAM INTERNAL LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS OLEH INTERNAL 2016. LAPORAN HASIL EVALUASI PROGRAM OLEH INTERNAL 2016. LAPORAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH S/D ESELON IV 2016. PERNGHARGAAN PERANGKAT DAERAH 2016.
HASIL EVALUASI SAKIP NO.
NAMA PERANGKAT DAERAH
1
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2 3 4
RSUD dr. Saiful Anwar Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Dinas PU Bina Marga Dinas Sosial RSU Jiwa Menur Dinas PU Pengairan Dinas Kesehatan Dinas Pertanian … Akademi Gizi Satuan Polisi Pamong Praja
5 6 7 8 9 10 … 70 71
2015
2016 ANGKA KATEGORI 85,65 A
ANGKA 82,66
KATEGORI A
82,68 80,62 82,61
A A A
85,42 85,39 85,12
A A A
82,41 80,81 80,63 80,22 80,71 81,40
A A A A A A
84,57 84,53 84,39 83,58 83,27 83,16
A A A A A A
59,88
CC
61,03 60,54
B B
Bagaimana pelaksanaan di Dinas Kelautan dan Perikanan?
15
MEMBANGUN KOMITMEN KEPALA PERANGKAT DAERAH BESERTA JAJARANNYA
16
IJEN CRATER
17
