PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG PENGUJIAN TIPE, SERTIFIKASI SPESIFIKASI TEKNIS KENDARMN BERMOTOR, KERETA GANDENGAN DAN KERETA TEMPELAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tanggal 23 Januari 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, dipandang perlu diadakan perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pengujian Tipe, Sertifikasi Spesifikasi Teknis Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara tahun 1950 Nomor 32); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ; 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim/2008

1

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3527); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 3528) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 3529); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 3530); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4139); 12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak muatan serta komponen-komponennya ; 13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor; 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1986 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; 16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur ; 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Pengujian Tipe, Sertifikasi Spesifikasi Teknis Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan. 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur. Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR dan GUBERNUR JAWA TIMUR


2

MEMUTUSKAN Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG PENGUJIAN TIPE, SERTIFIKASI SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR, KERETA GANDENGAN DAN KERET A TEMPELAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pengujian Tipe, Sertifikasi Spesifikasi Teknis Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 13 Oktober 2003 Nomor 5 Tahun 2003 Seri C, diubah sebagai berikut : 1. Pasal 1 angka 17 diubah dan harus dibaca : Sertifikasi spesifikasi teknis kendaraan adalah pemberian surat keterangan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap konstruksi dan spesifikasi teknis kendaraan berupa Berita Acara Hasil Penelitian Fisik Kendaraan, sertifikat registrasi uji tipe, surat keterangan bebas uji berkala untuk yang pertama kali, Surat Rekomendasi Teknis Kendaraan sebagai rekomendasi teknis dan peruntukan kendaraan. 2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu ) pasal, dan harus dibaca : Pasal 2 A (1) Setiap kendaraan bermotor yang tipenya telah memperoleh sertifikat uji tipe, penanggung jawab perusahaan pengimpor dan/atau pembuat dan/atau perakit dan/atau pemodifikasi kendaraan bermotor yang bersangkutan harus memberikan jaminan, bahwa setiap unit kendaraan bermotor yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor dan/atau dimodifikasi memiHki spesifikasi teknik dan unjuk kerja yang sarna dengan tipenya berupa sertifikat registrasi uji tipe, (2) Sertifikat registrasi uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada pemilik kendaraan melalui penanggung jawab perusahaan tersebut setelah mendapatkan penetapan sertifikat uji tipe; (3) Sertifikat registrasi uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai persyaratan pendaftaran kendaraan bermotor.


3

3. Pasal 3 diubah dan harus dibaca: (1) Kendaraan yang dibebaskan dari uji tipe fisik, adalah kendaraan yang diimpor dan/atau dibuat dan/atau dirakit didalam negeri sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) unit untuk setiap tipe. (2) Bagi kendaraan yang dibebaskan uji tipe fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan sertifikasi spesifikasi teknis dengan dilakukan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan dan diberikan Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian Fisik Kendaraan. (3) Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian Fisik Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Dinas. 4. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal, dan harus dibaca : Pasal 3 A (1) Permohonan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang dimodifikasi selain perubahan sumbu dan jarak sumbu, ditujukan kepada Kepala Dinas. (2) Rancang bangun dan rekayasa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian dan penilaian serta pengesahannya oleh Kepala Dinas. Pasal 3 B : (1) Kendaraan yang diimpor dan/atau dibuat dan/atau dirakit berdasarkan pengesahan uji tipe dan telah memperoleh sertifikat registrasi uji tipe dan STNKB akan mendapatkan surat keterangan bebas dari kewajiban uji berkala untuk yang pertama kali yang berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkannya STNKB. (2) Surat Keterangan bebas uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas. 2. Pasal 8 huruf b diubah dan harus dibaca : b. Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian Fisik Kendaraan: 1. Kendaraan bermotor dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) sampai, dengan 3.500 kg sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah); 2. Kendaraan bermotor dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) lebih dari 3.500 kg sebesar Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah); 3. Kereta gandengan, kereta tempelan sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).


4

3. Pasal 8 ditambah 2 (dua) hurut, dan harus dibaca : d. Sertitikat registrasi uji tipe kendaraan sebesar Rp. 35.000,(tiga puluh lima ribu rupiah) tiap kendaraan; e. Surat Keterangan Bebas Uji Berkala untuk yang pertama kali sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tiap kendaraan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 17 Januari 2008 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd H. IMAM UTOMO. S Diundangkan di Surabaya pada tanggal 22 Januari 2008 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 1 TAHUN 2008 SERI C.


5

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 T AHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG PENGUJIAN TIPE, SERTIFIKASI SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR, KERETA GANDENGAN DAN KERETA TEMPELAN. I.

PENJELASAN UMUM Dengan telah terbitnya Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor sebagai pengganti dari Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 81 Tahun 1993 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor ada beberapa perubahan pada ketentuan tersebut, diantaranya : 1. Uji tipe terdiri dari : a. Uji tipe fisik kendaraan bermotor, dapat berupa : 1) Uji tipe kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap, atau ; 2) Uji tipe kendaraan bermotor dalam bentuk landasan. b. Penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan. Uji tipe tersebut diberlakukan terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan sebelum disetujui untuk diimpor atau diproduksi dan/atau dirakit secara massal atau dimodifikasi ; 2. Kendaraan bermotor yang dibuat dan I atau dirakit didalam negeri sebanyakbanyaknya 10 (sepuluh) unit untuk setiap tipe, dibebaskan dari uji tipe fisik dan wajib dilakukan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, dengan penerbitan Berita Acara hasil Penelitian dan Penilaian Fisik Kendaraan Bermotor ( dalam ketentuan sebelumnya merupakan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu); 3. Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian Fisik Kendaraan tersebut sebagai dasar penerbitan sertifikat registrasi uji tipe, yang pengadaannya oleh pusat diterbitkan oleh perusahaan karoseri melalui Pemerintah Provinsi.

II.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

: Cukup jelas

Angka 2 Pasal 2 A ayat (3)

: yang dimaksud dengan pendaftaran kendaraan bermotor adalah pendaftaran kendaraan bermotor dalam rangka untuk mendapatkan/ diterbitkannya STNKB dan BPKB dari kendaraan bermotor yang telakh dilengkapi dengan sertifikat


6

registrasi uji tipe tersebut, sebagaimana diamanatkan Pasal 174 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi dan Pasal 26 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004. Angka 3 s/d 6 Pasal II

: Cukup jelas : Cukup jelas


7

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Recommend Documents