PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR : 6 TAHUN 1989 TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DALAM BIDANG PETERNAKAN KEPADA DAERAH TINGKAT II DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar - besarnya serta upaya pengembangan Peternakan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat sejalan dengan maksud ketentuan tersebut dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1951 juncto ketentuan pasal 11 Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 dipandang perlu menyerahkan sebagian urusan dalam Bidang Peternakan kepada Daerah Tingkat II ; b. bahwa penyerahan sebagian urusan dimaksud pada huruf a konsideran Menimbang ini sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan titik berat otonomi di Daerah Tingkat II dan pengaturannya perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
MENGINGAT
: 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah ; 2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang – undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Pembahan dalam Undang undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Propinsi Jawa Timur ; 3. Undang - undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsi Jawa Timur; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan - urusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II ; 6. Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
1
7. Keputusan Menteri DalamNegeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ; 8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1979 tentang Dinas Peternakan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur juncto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 27 Tahun 1981 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1979 tentang Dinas Peternakan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPlNSl DAERAH TlNGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DALAM BlDANG PETERNAKAN KEPADA DAERAH TINGKA T II BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Pemerintah Daerah Tingkat I, adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; b. Gubernur Kepala Daerah, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur; c. Daerah Tingkat I, adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; d. Kepala Daerah Tingkat II, adalah Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur ; e. Daerah Tingkat II, adalah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Timur; f. Peternakan, adalah Pengusahaan temak. Pasal 2 Dengan tidak mengurangi tanggung jawab Gubernur Kepala Daerah atas pembinaan dalam bidang Peternakan di serahkan sebagian urusan dalam bidang Peternakan dari Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini. Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
2
BAB II URUSAN YANG DISERAHKAN Pasal 3 Sebagian urusan dalam bidang Peternakan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari : a. Urusan dalam bidang memajukan Peternakan, termasuk juga ternak jenis unggas ; b. Urusan dalam bidang mengusahakan penolakan, pencegahan dan melaksanakan pemberantasan penyakit hewan khususnya temak ; c. Urusan dalam bidang mengadakan pemeriksaan setiap waktu atas temak pengangkutan dalam Daerah Tingkat II ; d. Urusan dalam bidang mengadakan pembinaan terhadap pemeliharaan, pengawasan, perlakuan maupun penggunaan hewan terutama temak; e. Urusan dalam bidang melaksanakan kegiatan - kegiatan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan hewan (veteriner) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 4 Tata cara pelaksanaan penyerahan sebagian urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang herlaku. Pasal 5 Disamping sebagian urusan yang telah diserahkan seperti tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini kepada Daerah Tingkat II dapat ditugaskan untuk melaksanakan urusan - urusan di bidang Peternakan dalam rangka tugas pembantuan. Pasal 6 Penyelenggaraan tugas dan wewenang urusan dalam bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Kepala Daerah Tingkat II menurut peraturan yang berlaku dan mengikuti petunjuk Gubernur Kepala Daerah serta berdasarkan kebijaksanaan bidang Peternakan dari Menteri Pertanian.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
3
BAB III KEPEGAWAlAN Pasal 7 Dmsan kepegawaian yang ditimbulkan akibat penyerahan sebagian urusan dalam bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku. BAB IV KEKAYAAN DAN INVENTARIS Pasal 8 Dengan penyerahan·sebagian urusan dalam bidang Peternakan kepada Daerah Tingkat II, mengenai kekayaan dan inventaris baik bergerak maupun tidak bergerak yang dikuasai Pemerintah Daerah Tingkat I diserahkan hak penguasaannya kepada Daerah Tingkat II yang bersangkutan, kecuali yang masih dipergunakan untuk kepentingan Daerah Tingkat L Pasal 9 Segala pungutan dalam bidang Peternakan yang sudah diserahkan kepada Daerah Tingkat II menjadi Pendapatan Asli Daerah Tingkat II, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II yang bersangkutan. BAB V ORGANISASI Pasal 10 (1) Di Daerah Tingkat II dibentuk Dinas Peternakan Daerah Tingkat II sebagai unsur pelaksana dalam bidang Peternakan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan ; (2) Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Peternakan Daerah Tingkat II ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II yang bersangkutan dan mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11 Dengan terbentuknya Dinas Peternakan Daerah Tingkat II, Cabang Dinas Peternakan Daerah Tingkat I yang berada di Daerah Tingkat II dihapus. Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
4
Pasal 12 Dalam hal penyerahan sebagian urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini belum dilaksanakan secara nyata sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, pengelolaan sebagian urusan tersebut tetap dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Surabaya, 16 Desember 1989 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Ketua,
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
t.t.d
t.t.d
Ny. ASRI SOEBARJATI SOENARDI, SH
SOELARSO
Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Mei 1990 Nomor 524.35 - 404. Direktur Jenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah t.t.d. Drs. MOCH. DLADJAD
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
5
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Mei 1990 Nomor 4 Tahun 1990, Seri D1. An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Sekretaris Wilayah/Daerah, t.t.d. Drs. SOEPRAPTO Nip. 010 030 249
Sesuaikan dengan aslinya A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH PROINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR u.b. Kepala Biro Hukum ttd SOEPRAPTO, SH Nip. 010 040 507
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
6
