PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR : 15 TAHUN 1987 TENTANG PERIJINAN PENGGUNAAN AIR DI JAWA TIMUR DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG

: a. bahwa demi terselenggaranya penyediaan air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat disegala bidang kehidupan dan penghidupan, perlu lebih meningkatkan eksploitasi dan pemeliharaan serta pengawasan terhadap ijin - ijin penggunaan air; b. bahwa untuk itu Pemerintah Daerah perlu menyediakan dana untuk eksploitasi dan pemeliharaan pengairan yang antara lain diperoleh dari retribusi penggunaan airnya ; c. bahwa untuk mengatur pelaksanaan perijinan penggunaan air di Jawa Timur sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Irigasi di Jawa Timur, dipandang perlu menuangkan ketentuan - ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT

: 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah ; 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang - undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan perubahan dalam undang - undang Nomor 2 Tahun 1950 dari hal pembentukan Propinsi Jawa Timur; 3. Undang - undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ; 4. Undang - undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan; 5. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ; 6. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tabun 1982 tentang Tata Pengaturan Air; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana ; 10. Peraturan Pemerintahan Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis mengenai dampak lingkungan ;

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

1

11. Peraturan Pemerintab Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang pekerjaan Umum kepada Daerah ; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ; 13. Provincial Waterreglement Oost Java tanggal 18 Nopember 1938 tentang Pengairan Propinsi Jawa Timur beserta perubahannya ; 14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; 15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 15 Tahun 1986 tentang Irigasi di Jawa Timur. Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PERIJINAN PENGGUNAAN AIR DI JAWA TIMUR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

a. b. c. d.

e.

f.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah : Pemerintah Daerah Tingkat I, ialab Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; Gubernur Kepala Daerah, ialab Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ; Kepala Daerah Tingkat II, ialah Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur ; Pejabat yang ditunjuk, ialah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengelola air beserta sumber sumber air di Jawa Timur ; Instansi Pengairan, ialab Instansi yang diserahi tugas untuk mengatur pembinaan atas air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya, dalam memenuhi hajat bidup dan perikehidupan rakyat; Air, ialah semua air yang terdapat didalam dan atau berasal dari sumber-sumber air yang terdapat diatas permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini adalah air laut yang telah dimanfaatkan di darat untuk diperlukan sebagai sarana berbagai keperluan ;


2

g. Penggunaan air, ialah pengambilan dan atau pemakaian air oleh para pemakai air untuk berbagai keperluan yaitu air minum, pertanian, perkebunan, perikanan, industri, ketenagaan, penggontoran, kolam pemandian ; h. Ijin, ialah ijin penggunaan air oleh perusahaan dan atau perorangan dengan tujuan semata-mata mencari keuntungan secara dagang. BAB II KETENTUAN PERIJINAN Pasal 2 (1) Setiap penggunaan air harus mendapatkan ijin lebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah ; (2) Untuk melaksanakan pemberian ijin tersebut pada ayat (1) pasal ini, Gubernur Kepala Daerah menetapkan syarat.syarat perijinan dan menetapkan pejabat yang ditunjuk; (3) Permohonan ijin harus sudah dilakukan selambat·lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum penggunaan air ; (4) Penggunaan air untuk keperluan pokok kehidupan sehari hari tidak termasuk ayat (I) dan (2) Pasal ini. Pasal 3 (1) Untuk memperoleh ijin tersebut dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Daerah ini, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dan memenuhi syarat-syarat ketentuan yang telah ditetapkan ; (2) Permohonan tersebut pada ayat (1) pasal ini harus dilampiri: a. Peta situasi dan lokasi pengambilan air yang telah disahkan oleh Instansi Pengairan ; b. Rencana cara pembuangan air limbahnya, beserta bahanbahan limbah lainnya baik cair maupun padat yang telah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang; (3) Atas permohonan tersebut pada ayat (1) pasal ini, dapat dikeluarkan ijin setelah mendapatkan : a. Pertimbangan dari Instansi Pengairan ; b. Rekomendasi Kepala Daerah Tingkat II setempat dalam kedudukannya selaku Ketua Panitia Irigasi.

Pasal 4 (1) Ijin tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang ijin ; Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

3

(2) Permohonan perpanjangan ijin tersebut pada ayat (1) pasal ini, harus sudah diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sehabis masa laku ijin yang bersangkutan. Pasal 5 (1) Ijin yang telag diberikan dapat dicabut, jika pemegang ijin melanggar syarat atau ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat ijin atau penggunaannya ternyata bertentangan dengan kepentingan umum ; (2) Pencabutan ijin pada ayat (1) pasal ini, diikuti dengan penutupan aliran air oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. BAB III KETENTUAN PENGGUNAAN AIR Pasal 6 (1) Setiap pemegang ijin harus mengikuti ketentuan-ketentuan tersebut dalam surat ijin serta petunjuk-petunjuk dari pejabat yang berwenang atau Instansi Pengairan ; (2) Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini, sebagai berikut : a. Membuat bangunan untuk pengambilan air serta memasang Meter air atau alat pengukur debit air; b. Tidak memberi kesempatan kepada pihak lain untuk memanfaatkan air atau bangunan-bangunan saluran air dengan cara apapun kecuali telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang ditunjuk ; c. Mengalirkan kembali air yang telah dipakai ke saluran pengambilan atau ke tempat lain yang telah ditetapkan oleh Instansi Pengairan dengan ketentuan air tersebut tidak boleh mengandung zat yang menimbulkan pencemaran lingkungan ; d. Bersedia membongkar atau memindahkan perlengkapan serta mengadakan pemulihan keadaan dengan biaya sepenuhnya dari pemegang ijin jika karena kepentingan umum atau pertimbangan Instansi Teknis perlu diadakan penyempurnaan ; e. Pemegang ijin tanpa mengurangi ketentuan pada huruf b, wajib memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat atau lingkungan tanpa menuntut imbalan jasa, jika menurut pertimbangan pejabat yang dltunjuk, bal tersebut sangat diperlukan.


4

Pasal 7 (1) Penggunaan meter air atau alat pengukur debit air dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a, Peraturan Daerah ini, dinyatakan sah jika telah mendapatkan tanda pengesaban atau segel; (2) Pemberian tanda pengesahan atau segel tersebut pada ayat (1) pasal ini, serta pencatatan pemakaian air dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk. BAB IV KETENTUAN RETRIBUSI DAN lURAN PELAYANAN IRIGASI Pasal 8 (1) Atas pemberian ijin tersebut dalam pasal-pasal Peraturan Daerah Ini, dikenakan retribusi ; (2) Besamya retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebagai berikut : a. Untuk industri, sebesar Rp. 10,00 (sepuluh rupiah) setiap M3; b. Untuk Perusabaan Air Minum, sebesar Rp. 5,00 (lima rupiah) setiap M3 ; c. Untuk perusahaan perkebunan ; 1. tanaman tebu giling, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap hektar setahun ; 2. tanaman tebu bibit, sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) setiap hektar setahun ; 3. tanaman tebu tunas, sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap hektar setahun ; 4. tanaman tembakau, sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap hektar setahun ; 5. tanaman tembakau bibit, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap hektar setahun ; 6. tanaman rosella dan tanaman lainnya, sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap hektar setahun; d. Untuk perusabaan pertanian hortikultura dan perikanan, sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) setlap hektar setahun ; e. Untuk keperluan tanaman lainnya diluar tanaman pangan yang diusabakan perorangan dengan tujuan semata-mata mencari keuntungan secara dagang, sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap hektar setahun; f. Untuk Unit Usaha atau Koperasi yang menggunakan air bagi: 1. tanaman tebu giling, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per hektar per tahun ;


5

2.

tanaman tebu bibit, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per hektar pertahun ; 3. tanaman tebu tunas, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per hektar pertahun ; 4. tanaman tembakau, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per hektar pertahun ; 5. tanaman tembakau bibit, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per hektar pertahun ; 6. tanaman rosella dan tanaman lainnya, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) perhektar pertahun ; g. Penggunaan air oleh perusahaan untuk keperluan penggontoran, pendingin mesin, pengisihan kolam untuk pemandian atau kolam ikan, pencucian kopi dan karet perkebunan, keperluan rumah tangga pabrik atau perusahaan dan sebagainya, sebesar Rp. 10,00 (sepuluh rupiah) setiap M3 ; h. Untuk tenaga listrik atau turbin : 1. kurang dari 100 PK, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap PK setahun ; 2. 100 PK sampai dengan 1.000 PK, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap PK setahun ; 3. lebih dari 1.000 PK sampai dengan 10.000 PK, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap PK setahun ; 4. lebih dari 10.000 PK, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap PK setahun ; (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi air dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkannya lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah. (4) Semua hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) disetor ke Kas Daerah Tingkat I. Pasal 9 (1) Penggunaan air yang tidak dikenakan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini, akan dikenakan pelayanan irigasi ; (2) Tata cara pemungutan dan besarnya iuran pelayanan irigasi, akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah. BAB V TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 10 (1) Untuk perusahaan-perusahaan perkebunan, pertanian dan pembangkit tenaga listrik atau turbin, pembayaran retribusinya tiap tahun sesuai ketentuan pasal 8 ayat (2) huruf d, e, f dan h ; Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

6

(2) Selain yang terbuat pada ayat (1) pasal ini, pembayaran retribusinya ditetapkan sebagai berikut : a. Pembayaran dilakukan setiap bulan pada tempat pembayaran yang telah ditetapkan ; b. Batas waktu terakhir pembayaran retribusi untuk tiap periode ditetapkan 30 (tiga puluh) hari bulan berikutnya; c. Untuk kelambatan pembayaran retribusi lebih dari 15 (lima belas) hari terhitung saat berakhirnya batas waktu pembayaran tersebut pada huruf b pasal ini, dikenakan tambahan biaya sebesar 5 % (lima per seratus) tiap bulan dihitung dari jumlah retribusi yang seharusnya dibayar ; d. Apabila tunggakan pembayaran retribusi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut belum juga dilunasi , meter air dan atau alat-alat bangunan air yang dipakai untuk penggunaan air, dikenakan tindakan penutupan atau penyegelan sampai dengan lunasnya pembayaran retribusi; e. Tindakan penutupan atau penyegelan tersebut pada huruf d, dilakukan setelah diberikan tegoran atau peringatan kepada yang bersangkutan. Pasal 11 (1) Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan keringanan atau pembebasan terhadap pembayaran retribusi untuk satu atau beberapa periode pembayaran retribusi jika yang bersangkutan dapat memberikan alasan-alasan yang dapat dibenarkan ; (2) Apabila dapat ditunjukkan bukti serta alasan-alasan yang sah, atas kelambatan pembayaran seperti dimaksud pada huruf c pasal 10 Peraturan Daerah ini, dapat diberikan keringanan atau pembebasan oleh Gubernur Kepala Daerah. BAB VI KETENTUAN PENGAWASAN Pasal 12 (1) Pengawasan atas pelaksanaan penggunaan air dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ; (2) Pemegang ijin wajib memberikan kesempatan kepada pejabat tersebut pada ayat (1) pasal ini, untuk mengadakan pemeriksaan serta wajib memberikan keterangan - keterangan yang diperlukan ; (3) Pemegang ijin wajib membuat sarana yang berupa jalan masuk kearah lokasi meter air dan pembuangan limbah guna memberikan kemudahan pemeriksaan tersebut pada ayat (2) pasal ini.


7

BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 13 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 2, 7 dan 8 Peraturan Daerah ini, dan atau melanggar ketentuan ketentuan lain yang ditetapkan dalam surat ijin, diancam dengan pidana kurungan selama-Iamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); (2) Disamping ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, juga dapat dilakukan tindakan : a. Penutupan/penyegelan meter air dan atau alat-alat/ bangunan pengambilan/pemakaian air pada perusahaan yang bersangkutan ; b. Pencabutan surat ijin penggunaan airnya ; (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran. BAB VllI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 14 Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga di lakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 15 Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini berwenang: a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ; b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ; d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

8

g. mendatangkan orang anti yang diperlukan dalam hubunganannya dengan pemeriksaan perkara ; h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa bukan merupakan tindak pidana dan· selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16 (1) Ijin yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku ; (2) Ijin yang telah berakhir setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, selambat -.lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ijin baru diberikan, pemegang ijin harus sudah melengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang perhitungannya memakai ukuran meter kubik. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya. Pasal 18 Dengan berJakunya Peraturan Daerah ini, ketentuanketentuan dalam Provincie Waterreglement Oost Java tanggal 18 Nopember 1938 khususnya yang menyangkut penetapan tarip retribusi pemakaian air, beserta peraturan perubahannya terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Darah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tabun 1984, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.


9

Surabaya, 23 Desember 1987 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Ketua,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

t.t.d

t.t.d

Ny. ASRI SOEBARJATI SOENARDI, SH

WAHONO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 23 Pebruari 1988 Nomor 690.35 – 178. Direktur Jenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah Mewakili t.t.d. Drs. MOEGIANTO Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Maret 1988 Nomor 1 Tahun 1988, Seri B. An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Sekretaris Wilayah/Daerah, t.t.d. Drs. SOEMARJONO HADIKOESOEMO Nip. 010020703 Sesuaikan dengan aslinya A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH PROINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR u.b. Kepala Biro Hukum ttd SOEPRAPTO, SH Nip. 010040507


10

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Recommend Documents