PEMERINTAH PROPINSI JAWATIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROPINSI JAWATIMUR

PEMERINTAH PROPINSI JAWATIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROPINSI JAWATIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kelancaran tugas-tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta menunjang pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propmsi Sebagai Daerah Otonom, maka perlu dilakukan penataan kembali Organisasi

dan

Tata

Kerja Dinas

Pekerjaan

Umum

Bina

Marga

sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 Tahun 1994; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur perlu penataan dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah. Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dari hal Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32); 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83); 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

1

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah

(Lembaran

Negara

Tahun

1987 Nomor 25,

Tambahan

Lembaran Negara 3353); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165); 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan Persetujuan, DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR.

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN

DAERAH

PROPINSI

JAWA

TIMUR

TENTANG

DINAS

PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROPINSI JAWA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur ; b. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur ; c. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur ; d. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur ; e. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur ; f. Wakil Kepala Dinas, adalah Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur ;


2

g. Bina Marga adalah pembinaan atas jalan yaitu pembinaan prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk

bangunan

pelengkap

dan

perlengkapannya

yang

diperuntukkan bagi lalu lintas.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah unsur pelaksana Pemerintah Propinsi di bidang jalan ;

(2) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan di bidang jalan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Pasal 4

Untuk menyelcnggarakan tugas dimaksud dalam pasal 3, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai fungsi : a. perumusan perencanaan pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan jalan; b. penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan jalan ; c. pembinaan,

pengawasan

dan

pengendalian

teknis

pembangunan,

pemeliharaan dan pemanfaatan jalan ; d. penyuluhan dan pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur; e. pelaksanaan analisis dan evaluasi tentang peranan dan status jalan ; f. pengelolaan ketatausahaan ; g. pengelolaan pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).


3

BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga terdiri atas : a. Kepala Dinas; b. Wakil Kepala,Dinas; c. Bagian Tata Usaha ; d. Sub Dinas Penyusunan Program ; e. Sub Dinas Perencanaan Teknis ; f. Sub Dinas Pembangunan ; g. Sub Dinas Pemeliharaan ; h. Sub Dinas Pengawasan Pemanfaatan Jalan ; i.

Sub Dinas Peralatan dan Bahan Jalan ;

j.

Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

k. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian dan masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas. mempunyai tugas memimpin Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

dalam

perumusan

perencanaan

kebijaksanaan,

pelaksanaan

pembangunan dan pemeliharaan jalan, serta menyelenggarakan pembinaan, koordinasi pengawasan, pengendalian teknis pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan jalan.

Pasal 7

Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas : a. mewakili Kepala Dinas dan memimpin Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga apabila Kepala Dinas berhalangan ;


4

b. memimpin kegiatan pengawasan intern Dinas ; c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, hukum, organisasi dan tatalaksana.

Pasal 9

Untuk menyelcnggarakan tugas dimaksud dalam pasal 8, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan anggaran rutin dan pelaporan ; b. penyiapan data bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, informasi dan hubungan masyarakat; c. pembinaan organisasi dan tatalaksana ; d. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan serta proses pengurusan asset dinas berupa tanah dan bangunan ; e. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

(1) Bagian Tata Usaha terdiri atas : a. Sub Bagian Umum ; b. Sub Bagian Kepegawaian ; c. Sub Bagian Keuangan ; d. Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana.

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.


5

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas : a. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan; b. melaksanakan tata kearsipan ; c. menyusun

rencana

kebutuhan,

melakukan

tata

usaha

serta

pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor; d. menyusun perencanaan dan mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor; e. mengurus perjalanan dinas dan tugas-tugas protokol; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tula Usaha;

(2) Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas : a. menyusun data pegawai serta menyiapkan bahan dan memproses pengangkatan, kenaikan pangkat, penempatan dalam jabatan, hukuman jabatan, pemberhentian, pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala dan segala scsuatu yang berhubungan dengan kepegawaian; b. menyiapkan

bahan

dan

melakukan

upaya

dalam

rangka

meningkatkan disiplin pegawai; c. menyiapkan rencana perigembangan dan pendidikan pegawai; d. mengurus kesejahteraan pegawai; e. melaksanakan pembinaan dan penilaian pegawai; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha;

(3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas : a. menyusun rencana anggaran rutin ; b. melaksanakan tata usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan; c. menyusun laporan dan pertanggung jawaban keuangan ; d. mengurus gaji dan pembayaran keuangan lainnya; e. memberikan bimbingan teknis tentang administrasi keuangan ; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha;

(4) Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana, mempunyai tugas : a. menyusun rancangan peraturan perundang-undangan ; b. melaksanakan

dokumentasi,

penyajian

data

dan

pelayanan

informasi;


6

c. melaksanakan evaluasi dan analisa organisasi dan tatalaksana ; d. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat; e. mengelola asset dinas berupa tanah dan bangunan ; f. mengelola perpustakaan dinas ; g. mewakili kepentingan hukum di lingkungan Dinas ; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Keempat Sub Dinas Penyusunan Program

Pasal 12

Sub Dinas Penyusunan Program mempunyai tugas menyusun perencanaan umum, program dan anggaran pembangunan, melaksanakan studi kelayakan dan penelitian, inventarisasi dan pemetaan, pengembangan dasar-dasar perencanaan, evaluasi pelaksanaan dan manfaat program dan anggaran dalam rangka pengelolaan jaringan jalan regional serta jasa konstruksi.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dulam pasal

12, Sub Dinas

Penyusunan Program mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan

penyusunan

perencanaan

umum,

program

dan

anggaran pembangunan; b. penyelenggaraan

studi

kelayakan

dan

Analisa

Mengenai

Dampak

Lingkungan; c. penyelenggaraan pengumpulan, pemutakhiran, penyimpanan data dan pemetaan; d. penatausahaan bantuan luar negeri; e. penyelenggaraan kajian serta hasil pelaksanaan dan manfaat program ; f. penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi serta penyusunan anggaran pembangunan ; g. penyusunan pengembangan dasar perencanaan ; h. pengumpulan data penilaian jasa konstruksi; i.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.


7

Pasal 14

(1) Sub Dinas Penyusunan Program terdiri atas : a. Seksi Perencanaan Umum ; b. Seksi Pengembangan Dasar Perencanaan ; c. Seksi Penyusunan Anggaran ; d. Seksi Evaluasi Manfaat Program ;

(2) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Penyusunan Program.

Pasal 15

(1) Seksi Perencanaan Umum, mempunyai tugas : a. mengumpulkan data, melakukan penelitian dan pengkajian sebagai bahan penyusunan perencanaan b. melakukan

inventarisasi

dan

dan

pengembangan jaringan jalan;

menghimpun

data/legger jalan,

perkembangan dan perubahannya, pemetaan jaringan jalan dan perhitungan lalu lintas ; c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penyusunan Program;

(2) Seksi Pengembangan Dasar Perencanaan, mempunyai tugas : a. melaksanakan studi kelayakan, analisa mengenai dampak lingkungan, penelitian dan pengembangan jaringan jalan ; b. melakukan

evaluasi

dan

mengukur

tingkat

pelayanan jalan,

kemampuan struktur jalan dan jembatan serta menyusun standard dasar perencanaan; c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penyusunan Program;

(3) Seksi Penyusunan Anggaran, mempunyai tugas : a. menyusun program dan anggaran tahunan, tiga tahunan dan lima tahunan; b. menyusun prioritas program ; c. melaksanakan

survei

harga-harga

komponen

pekerjaan

dan

penetapan harga; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penyusunan Program;


8

(4) Seksi Evaluasi Manfaat Program, mempunyai tugas : a. melakukan evaluasi hasil pelaksanaan dan manfaat program ; b. melakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem informasi; c. mengumpulkan data penilaian jasa konstruksi; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penyusunan Program.

Bagian Kelima Sub Dinas Perencanaan Teknis

Pasal 16

Sub Dinas Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis jalan dan jembatan, analisa harga satuan pekerjaan, pembinaan dan nielakukan pengawasan teknis jalah dan jembatan serta melaksanakan pengujian mutu.

Pasal 17

Untuk

melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 16, Sub Dinas

Perencanaan Teknis mempunyai fungsi: a. pelaksanaan perencanaan teknis jalan ; b. pelaksanaan perencanaan teknis jembatan ; c. penyelenggaraan kajian perkembangan harga satuan ; d. pengawasan teknis perencanaan jalan dan jembatan ; e. pelaksanaan pengujian mutu ; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

(1) Sub Dinas Perencanaan Teknik terdiri atas : a. Seksi Perencanaan Teknis Jalan ; b. Seksi Perencanaan Teknis Jembatan ; c. Seksi Pengujian;

(2) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Perencanaan Teknis.


9

Pasal 19

(1) Seksi Perencanaan Teknik Jalan, mempunyai tugas : a. menyediakun perencanaan teknik jalan ; b. menyusun analisa harga satuan dan perkiraan biaya pelaksanaan ; c. melakukan evaluasi dan rencana teknik jalan ; d. menyusun.spesifikasi teknik jalan ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perencanaan Teknis ;

(2) Seksi Perencanaan Teknis Jembatan, mempunyai tugas : a. menyediakan rencana teknik Jembatan dan bangunan pelengkap lainnya; b. melakukan evaluasi dan rekayasa rencana teknik Jembatan serta bangunan pelengkap lainnya; c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perencanaan Teknis;

(3) Seksi Pengujian, mempunyai tugas : a. melakukan

pengujian

dan

pemeriksaan

laboratorium

terhadap

pelaksanaan penanganan jalan dan Jembatan ; b. memberikan

pelayanan

untuk

pemeriksaan

dan

pengujian

penanganan jalan dan Jembatan ; c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perencanaan Teknis.

Bagian Keenam Sub Dinas Pembangunan

Pasal 20

Sub Dinas Pernbangunan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pembinaan, pengawasan, penelitian, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan.

Pasal 21

Untuk

melaksanakan

tugas

dimaksud

dalam

pasal

20,

Sub

Dinas

Pembangunan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan ;


10

b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan ; c. penelitian dan

pengkajian

dokumen

teknik pembangunan jalan dan

jembatan; d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

(1) Sub Dinas Pembangunan terdiri atas : a. Seksi Pembangunan Jalan ; b. Seksi Pembangunan Jembatan ; c. Seksi Administrasi Teknik ;

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pembangunan.

Pasal 23

(1) Seksi Pembangunan Jalan, mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah data untuk pelaksanaan pembangunan jalan; b. menyusun evaluasi

dan saran tindak turun tangan

pelaksanaan

pembangunan jalan ; c. melakukan pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan jalan; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pembangunan ;

(2) Seksi Pembanyunan Jembatan, mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah data untuk pelaksanaan pembangunan jembatan ; b. menyusun evaluasi

dan saran tindak turun tangan

pelaksanaan

pembangunan jembatan; c. melakukan pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan jembatan; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pembangunan;


11

(3) Seksi Administrasi Teknik, mempunyai tugas : a. melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknik pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan ; b. menyiapkan pembinaan administrasi teknik pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan ; c. menghimpun dan mengevaluasi laporan pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan ; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pembangunan.

Bagian Ketujuh Sub Dinas Pemeliharaan

Pasal 24

Sub Dinas Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan program penelitian, pembinaan,

pengawasan,

pengendalian

dan

evaluasi

pelaksanaan

pemeliharaan jalan dan jembatan serta penanggulangan akibat bencana alam.

Pasal 25

Untuk

melaksanakan

tugas

dimaksud

dalam

pasal

24,

Sub

Dinas

Pemeliharaan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan program pemeliharaan jalan dan jembatan ; b. penelitian dan pengkajian dokumen teknik pemeliharaan jalan dan jembatan serta penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam ; c. penyelenggaraan

kegiatan

pembinaan

pengawasan,

pengendalian

pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, pemanfaatan jalan dan jembatan serta penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam; d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan serta penanggulangan kerusakan jalan akibat bencana alam ; e. pelaksanaan tugas iain.yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

(1) Sub Dinas Pemeliharaan terdiri atas : a. Seksi Pemeliharaan Jalan ; b. Seksi Pemeliharaan Jembatan ; c. Seksi Administrasi Teknik ;


12

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pemeliharaan.

Pasal 27

(1) Seksi Pemeliharaan Jalan, mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah data untuk pelaksanaan pemeliharaan jalan; b. menyusun pemutakhiran program pemeliharaan jalan ; c. melaksanakan

kegiatan

pemeliharaan

jalan

serta

upaya

penanggulangan kerusakan jalan akibat bencana alam ; d. menyiapkan

bahan

pembinaan,

pengawasan

dan

pengendalian

pemeliharaan jalan serta kegiatan penanggulangan kerusakan jalan akibat bencana alam; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pemeliharaan;

(2) Seksi Pemeliharaan Jembatan, mempunyai tugas: a. menghimpun dan mengolah data untuk pelaksanaan pemeliharaan jembatan ; b. menyusun pemutakhiran program pemeliharaan jembatan ; c. melaksanakan

kegiatan

pemeliharaan

jembatan

serta

upaya

penanggulangan kerusakan jembatan akibat bencana alam ; d. menyiapkan bahan pembinaan,

pengawasan

dan pengendalian

pemeliharaan jembatan serta kegiatan penanggulangan kerusakan jembatan akibat bencana alam ; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pemeliharaan;

(3) Seksi Administrasi Teknik, mempunyai tugas : a. melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknik; b. menyiapkan bahan pembinaan administrasi teknik pemeliharaan jalan dan jembatan; c. mengumpulkan data penelitian kinerja perusahaan jasa konstruksi; d. mengumpulkan sertifikat bulanan serta menyiapkan berita acara penyelesaian pekerjaan; e. menyusun pelaporan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan ; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pemeliharaan.


13

Bagian Kedelapan Sub Dinas Pengawasan Pemanfaatan Jalan

Pasal 28

Sub Dinas Pengawasan Pemanfaatan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pemantauan jalan dan penilikan.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam pasal 28, Sub Dinas Pengawasan Pemanfaatan Jalan mempunyai fungsi: a. penyelenggaraan pemantauan pemanfaatan jalan ; b. penyelenggaraan usulan tindakan turun tangan dan laporan hasil pengawasan pemanfaatan jalan; c. penyelenggaraan perijinan pemanfaatan jalan ; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 30

(1) Sub Dinas Pengawasan Pemanfaatan Jalan terdiri atas : a. Seksi Perijinan Pemanfaatan Jalan ; b. Seksi Pengawasan Pemanfaatan Jalan ; c. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Jalan ;

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pengawasan Pemanfaatan Jalan.

Pasal 31

(1) Seksi Perijinan Pemanfaatan Jalan, mempunyai tugas : a. melaksanakan

survey,

pengukuran

terhadap

lokasi

rencana

pemanfaatan jalan; b. memberikan rekomendasi teknik pemanfaatan jalan pada daerah pengawasan jalan; c. menyiapkan perijinan pemanfaatan jalan pada daerah manfaat jalan dan daerah milik jalan ; d. melaksanakan administrasi tatalaksana Pendapatan Asli Daerah ;


14

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengawasan Pemanfaatan Jalan ;

(2) Seksi Pengawasan Pemanfaatan Jalan, mempunyai tugas : a. menyusun rencana pengawasan pemanfaatan jalan ; b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan jalan; c. menyusun laporan hasil pengawasan dart merumuskan usulan tindakan turun tangan; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengawasan Pemanfaatan Jalan ;

(3) Seksi Penyuluhan dan pembinaan, mempunyai tugas : a. menyusun rencana peningkatan pendayagunaan daerah milik jalan di luar kepentingan lalu lintas ; b. melaksanakan penyuluhan dan pembinaan pemanfaatan jalan ; c. menyusun laporan dan evaluasi hasil penyuluhan dan pembinaan ; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengawasan Pemanfaatan Jalan.

Bagian Kesembilan Sub Dinas Peralatan dan Bahan Jalan

Pasal 32

Sub Dinas Peralatan dan Bahan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengelolaan, pemeliharaan, perbaikan, pengendalian penggunaan peralatan dan bahan jalan serta penyelenggaraan inventarisasi kekayaan milik Dinas.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 32, Sub Dinas Peralatan dan Bahan Jalan mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana penggunaan peralatan dan bahan jalan ; b. pengendalian penggunaan peralatan jalan ; c. pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan peralatan jalan ; d. pengendalian pemakaian bahan jalan ; e. pelaksanaan inventarisasi kekayaan milik Dinas ; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.


15

Pasal 34

(1) Sub Dinas Peralatan dan Bahan Jalan terdiri atas : a. Seksi Peralatan Jalan ; b. Seksi Bahan Jalan ; c. Seksi Perbaikan dan Pemeliharaan ; d. Seksi Inventarisasi;

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Peralatan dan Bahan Jalan.

Pasal 35

(1) Seksi Peralatan Jalan , mempunyai tugas : a. menyusun rencana penggunaan peralatan jalan ; b. melakukan pengendalian penggunaan peralatan jalan ; c. melakukan evaluasi dan menyusun laporan penggunaan peralatan jalan; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Peralatan dan Bahan Jalan ;

(2) Seksi Bahan Jalan , mempunyai tugas : a. menyusun rencana penggunaan bahan jalan ; b. melakukan pengendalian penggunaan bahan jalan ; c. melakukan evaluasi dan menyusun laporan penggunaan bahan jalan ; d. melaksanakan tugas

lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas

Peralatan clan Bahan Jalan ;

(3) Seksi Perbaikan dan Pemeliharaan, mempunyai tugas : a. menyusun rencana perbaikan dan pemeliharaan peralatan jalan ; b. melakukan evaluasi dan menyusun laporan hasil perbaikan dan pemeliharaan; c. melaksanakan tugas


Peralatan dan Bahan Jalan ;

(4) Seksi Inventarisasi, mempunyai tugas : a. melakukan inventarisasi kekayaan milik Dinas ; b. melakukan evaluasi dan menyusun inventarisasi kekayaan milik Dinas;


16

c. melaksanakan tugas


Peralatan dan Bahan Jalan.

Bagian Kesepuluh Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 36

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah Unsur Pelaksana Dinas di lapangan .

Pasal 37

(1) Unit Pelaksana Teknis tersebut dalam pasal 36 terdiri dari

12 (dua belas)

Balai Pemeliharaan Jalan ;

(2) Balai Pemeliharaan Jalan berkedudukan di: a. Balai Pemeliharaan Jalan dengan

wilayah

kerja

Surabaya berkedudukan di

Kota

Surabaya,

Kabupaten

Surabaya Gresik

dan

Kabupaten Sidoarjo; b. Balai Pemeliharaan Jalan Mojokerto berkedudukan di Mojokerto dengan wilayah kerja Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang; c. Balai Pemeliharaan Jalan Bojonegoro berkedudukan di Bojonegoro dengan wilayah kerja Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lamongan; d. Balai Pemeliharaan Jalan Madiun berkedudukan di Madiun dengan wilayah kerja Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ponorogo ; e. Balai Pemeliharaan Jalan Pacitan berkedudukan di Pacitan dengan wilayah kerja Kabupaten Pacitan ; f. Balai Pemeliharaan Jalan Kediri berkedudukan di Kediri dengan wilayah kerja Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Nganjuk ; g. Balai

Pemeliharaan Jalan Tulungagung berkedudukan di Tulungagung

dengan wilayah kerja

Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten

Trenggalek; h. Balai Pemeliharaan Jalan Malang berkedudukan di Malang dengan wilayah kerja Kota Malang, Kota Pasuruan, Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan;


17

i.

Balai Pemeliharaan Jalan Probolinggo berkedudukan di Probolinggo dengan wilayah kerja

Kota Probolinggo,

Kabupaten Probolinggo dan

Kabupaten Lumajang; j.

Balai Pemeliharaan Jalan Jember berkedudukan di Jember dengan wilayah kerja Kabupaten Jember,

Kabupaten

Bondowoso dan

Kabupaten Situbondo ; k. Balai

Pemeliharaan

Jalan

Banyuwangi

berkedudukan

di

Banyuwangi dengan wilayah kerja Kabupaten Banyuwangi; l.

Balai Pemeliharaan Jalan Pamekasan berkedudukan di Pamekasan dengan wilayah kerja Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan.

Pasal 38

Balai Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga di bidang teknis operasional pemeliharaan dan pengelolaan jalan dan jembatan lintas Kabupaten/Kota.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 38 Balai Pemeliharaan Jalan, mempunyai fungsi: a. pelaksanaan administrasi teknik pemeliharaan jalan dan jembatan ; b. pelaksanaan

operasional

pelayanan

kepada

masyarakat

dalam

pemanfaatan jalan dan jembatan ; c. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan jalan serta jembatan ; d. pelaksanaan penanggulangan akibat bencana alam ; e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 40

Susunan Organisasi Balai Pemeliharaan Jalan tersebut dalam pasal 37 ( 2 ) terdiri atas : a. Kepala Balai; b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Seksi Jalan ; d. Seksi Jembatan; e. Seksi Damija; f. Seksi Peralatan.


18

Pasal 41

(1) Masing-masing Balai dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

(2) Sub Bagian Tata Usaha dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

Pasal 42

Kepala Balai Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta urusan ketatausahaan.

Pasal 43

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perbekalan.

Pasal 44

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 43, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. pengelolaan administrasi kepegawaian ; b. pengelolaan administrasi keuangan ; c. pengelelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ; d. pengelolaan peralatan dan perbekalan ; e. pelaksanaan tugus-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Pasal 45

Seksi Jalan mempunyai tugas melaksanakan operasional dan pengolahan data pemeliharaan, perbaikan, penilikan jalan, scrta penanggulangan akibat bencana alam.


19

Pasal 46

Untuk menyelenggarakantugas tersebut dalam pasal 45, Seksi Jalan mempunyai fungsi: a. pelaksanaan pemantauan pengendalian dan pengamanan kondisi jalan ; b. pemeliharaan dan perbaikan jalan ; c. pelaksanaan penanggulangan akibat bencana alam ; d. pengadministrasian teknik serta penilikan jalan ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Pasal 47

Seksi Jembatan mempunyai tugas melaksanakan operasional dan pengolahan data pemeliharaan, perbaikan, penilikan Jembatan, serta penanggulangan akibat bencana alam.

Pasal 48

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 47, Seksi Jembatan mempunyai fungsi: a. pelaksanaan

pemantauan,

pengendalian

dan

pengamanan

kondisi

Jembatan ; b. pemeliharaan dan perbaikan Jembatan ; c. pelaksanaan penanggulangan akibat bencana alam ; d. engadministrasian teknik serta penilikan Jembatan ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Pasal 49

Seksi Damija mempunyai tugas melaksanakan operasional dan pengolahan data kegiatan pada daerah manfaat jalan dan daerah milik jalan yang mengganggu peranan jalan Ban Jembatan.

Pasal 50

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 49, Seksi Damija mempunyai fungsi: a. melaksanakan tindakan preventif terhadap segala bentuk kegiatan pada daerah manfaat jalan dan daerah milik jalan yang mengganggu peranan jalan dan Jembatan;


20

b. memantau, mengkaji dan mencatat segala jenis kegiatan pemanfaatan daerah milik jalan; c. menyampaikan usul turun tangan kepada pembina jalan dan melakukan koordinasidengan instansi terkait; d. memberikan laporan hasil kegiatan ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Pasal 51

Seksi Peralatan mempunyai tugas melaksanakan operasional pengawasan, pengadministrasian penggunaan peralatan, perbaikan serta pemeliharaan peralatan jalan dan jembatan.

Pasal 52

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 51, Seksi Peralatan mempunyai fungsi a. menyiapkan data dan melakukan analisis kebutuhan sebagai bahan usulan untuk pengadaan peralatan pemeliharaan jalan dan jembatan ; b. melakukan inventarisasi terhadap perbekalan dan pemeliharaan peralatan jalan dan jembatan ; c. melaksanakan pengawasan dan pengadministrasian terhadap penggunaan dan pemanfataan peralatan pemeliharaan jalan dan jembatan ; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Bagian Kesebelas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 53

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 54

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 53, terdiri dari sejumlah karyawan dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;


21

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga ;

(3) Jumlah Jabutan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan bcrdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 55

Semua unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 56

(1) Setiap pimpiium unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga,

berkewajiban

memimpin

bawahannya

masing-masing

dan

memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;

(2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya;

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan ;

(4) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.


22

Pasal 57

(1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala ;

(2) Setiap pimpinan unit kerja mengawasi bawahannyadan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 58

(1) Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, Kepala Balai, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dacrah ini.


23

Pasal 61

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dacrah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut olch Gubernur.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penguridangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 27 September 2000 GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO. S


24

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 2 Oktober 2000 Noraor 20 Tahun 2000 Seri D. A.n. GUBERNUR JAWA TIMUR Sekretaris Daerah

ttd.

Drs. SOENARJO, MSi Pembina Utama Madya NIP 510 040 479


25

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR

: 21 TAHUN 2000

TANGGAL

: 27 SEPTEMBER 2000

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROPINSI JAWA TIMUR

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS BINA MARGA PROPINSI JAWA TIMUR

I. PENJELASAN UMUM

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 Tahun 1994, perlu disesuaikan dengan mated sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom. Kewenangan Propinsi sesuai dengan kedudukannya sebagai Daerah Otonom meliputi penyelenggaraan kewenangan pemerintahan otonom yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan kewenangan pemerintahan bidang lainnya, sedangkan kewenangan Propinsi sebagai wilayah

administrasi

merupakan

pelaksanaan

kewenangan

Pemerintah

yang

didekonsentrasi kepada Gubernur. Dengan semakin meningkatnya perkembangan penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan

di

Propinsi,

menuntut

pula

peningkatan prasarana perhubungan darat yang mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis, baik menyangkut perwujudan hubungan antar daerah yang seirnbang dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Untuk menentukan

pelaksanaan

kewenangan dalam

pelayanan jalan

lintas

Kabupaten/Kota yang merupakan tanggungjawab Propinsi adalah : −

Diperlukan pembinaan jaringan jalan yang terintegrasi.

−

Harus mewujudkan keseimbangan antar daerah Kabupaten/Kota.

−

Diperlukan ketentuan dan klasifikasi standard.

−

Diperlukan penyesuaian kepentingan antar daerah Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna

pelaksanaan

kegiatan

pembangunan,

peningkatan dan pemeliharaan

jalan, maka sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncto

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom serta Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 56/MENPAN/2/2000 tanggal 4 Pebruari 2000 perihal Pembentukan/Pengintegrasian Instansi Vertikal Departemen menjadi Dinas. Dinas Bina Marga^disamping melaksanakan tugas-tugas sebagaimana urusan yang diserahkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah, juga melaksanakan tugas pembantuan yaitu :


1

a. Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan nasional. b. Pembangunan, pemeliharaan dan penggantian jembatan yang menjadi kewenangan Pemerintah. c. Penyusunan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaannya.

II. PENJELASAN PASAL DEM I PASAL Pasal 1 sampai dengan Pasal 2

: Cukup jelas.

Pasal 3

: Yang dimaksud dengan membantu tugas Gubernur termasuk juga kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf c : Cukup jelas. huruf d

: Yang dimaksud dengan Pemberian Perizinan adalah pemanfaatan dan penggunaan daerah milik jalan dan

penggunaan

daerah

manfaat

jalan

yang

melebihi muatan berat tertentu. Pasal 5 sampai dengan Pasal 14

: Cukup jelas.

Pasal 15

: Legger jalan adalah dokumen yang memuat catatan mengenai perkembangan suatu ruas jalan.

Pasal 16 sampai dengan 18

: Cukup jelas.

Pasal 19 ayat (1)

: Cukup jelas.

Ayat (2)

: Yang

dimaksud

dengan

rekayasa

adalah

menilai kembali. Pasal 23

: Yang dimaksud dengan tindakan turun tangan adalah suatu tindakan yang harus diambil sebagai tindak

lanjut

hasil-hasil

pengawasan

yang

memerlukan langkah-langkah untuk penertiban. Pasal 24 sampai dengan 27

: Cukup jelas.

Pasal 28

: Penilikan jalan adalah kegiatan pengamatan jalan dari segi pemanfaatan jalan oleh pemanfaatan jalan.

Pasal 29 sampai dengan 30

: Cukup jelas.


2

Pasal 31

: Daerah manfaat jalan adalah ruang sepanjang yang dibatasi oleh lebartinggi dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh Pembina Jalan. Daerah milik jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pembina Jalan dengan suatu hak tertentu

sesuai

dengan

peraturan

perundang-

undangan yang berlaku. Pasal 32 sampai dengan 35

: Cukup jelas.

Pasal 36

: Sebagai unsur pelaksana Dinas Bina Marga di lapangan dibentuk Balai Pemeliharaan Jalan dengan pertimbangan menangani pemeliharaan jalan lintas Kabupaten/Kota

yang

merupakan

kewenangan

Pemerintah Propinsi dalam hal ini Dinas Bina Marga. Pasal 37 sampai dengan 62

: Cukup jelas.


3

PEMERINTAH PROPINSI JAWATIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROPINSI JAWATIMUR

Recommend Documents