PEMERINTAH PROPINSI JAWATIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWATMUR NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG

PEMERINTAH PROPINSI JAWATIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWATMUR NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: a. bahwa penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri merupakan program yang sangat strategis bagi Propinsi Jawa Timur, karena dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja bsserta keluarganya dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang bersangkutan serta sekaligus meningkatkan devisa negara; b. bahwa penempatan tenaga kerja memerlukan mekanisme pasar yang jelas, cepat, tepat dan informasi yang akurat, sehingga diperoleh perlindungan tenaga kerja Indonesia secara optimal dari awal rekruitmen, pra penempatan, penempatan di negara tujuan dan purna penempatan; c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b konsiderans Menimbang ini, dipandang perlu mengatur Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32); 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia ; 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia 3201) ; 4. Undang-undarig Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Dok. Informasi Hukum-JDIH/2006

-2-

3474) ; 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ; 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) ; 8. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1990 tentang Kebijakan Pemberian Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri; 9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undarig, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ; 10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.104 A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke luar Negeri ; 11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.157/MEN/2003 tentang Asuransi TKI ; 12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2000 tentang Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur; 13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Dengan persetujuan, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Propinsi, adalah Pernerintah Propinsi Jawa Timur,; 2. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur. 3. Dinas, adalah Dinas Tenaga Kerja Prooinsi Jawa Timur. 4. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur. 5. Bank yang ditunjuk adalah Bank Jatim atau bank pemerintah lainnya. Dok. Informasi Hukum-JDIH/2006

-3-

6. Tenaga Kerja 'ndonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI. 7. Mekanisme antar kerja luar negeri adalah sistem pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya didalam maupuri diluar hubungan kerja untuk sementara waktu dan atau pelayanan kepada pemberi kerja untuk memperoleh tenaga kerja sesuai dengan kebutuhannya serta kegiatan lain yang mendukung penempaiari tenaga kerja di luar negeri. 8. Penempatan TKI adalah kegiatan penempatan tenaga kerja yang dilakukan dalam rangka mempertemukan persediaan TKI dengan permintaan pasar kerja di luar ntjgeri dengan menggunakan mekanisme antar kerja. 9. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut PJTKI adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang mendapat SIUP dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk berusaha di bidang jasa penempatan TKI ke luar negeri. 10. Surat Ijin Usaha Penempatan PJTKI yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Ijin Usaha bagi Perusahaan untuk dapat melaksanakan jasa penempatan TKI ke luar negeri. 11. Izin Operasional adalah izin tertulis dari Gubernur kepada Cabang PJTKI agar dapat beroperasi sesuai dengan fungsinya sebagai jasa penempatan TKI ke luar negeri. 12. Kantor Cabang PJTKI adalah perwakilan PJTKI di Propinsi yang bertindak untuk dan atas nama PJTKI pusat. 13. Uji Kompetensi adalah sarana / alat untuk mengetahui tingkat kemampuan dan kemahiran TKI setelah mengikuti pelatihan. 14. Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BP2TKI adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur yang melaksanakan sebagian kegiatan pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. 15. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Perlindungan TKI adalah segala upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan hak clan perlindungan hukum TKI. 16. Asuransi perlindungan TKI yang selanjutnya disebut asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan b&gi TKI dalam bentuk santunan berupa uang yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi kematian, kecelakaan dan kerugian material. 17. Polis Asuransi TKI adalah tanda peserta asuransi yang berlaku sah sebagai peserta asuransi yang diperlukan dan berstatus sebagai tertanggung dan berhak mendapatkan ganti rugi sebagaimana yang tersebut pada polls. 18. Balai Latihan Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut BLK-LN adalah lembaga pelatihan yang dipersiapkan untuk melatih calon TKI dalam keterampilan teknis maupun bahasa negara tujuan. Dok. Informasi Hukum-JDIH/2006

-4-

19. Akreditasi Balai Latihan Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut akreditasi BLK-LN adalah rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur karena BLK-LN yang bersangkutan telah memenuhi standar yang ditentukan. 20. Uang Jaminan adalah uang yang wajib disetor oleh Kantor Cabang PJTKI untuk membiayai penyelesaian perrnasalahan CalonTKI /TKI. 21. Kendali alokasi TKI adalah sistem pengendalian penempatan TKI yang diberlakukan khusus untuk penempatan TKI perempuan pada jenis pekerjaan penata laksana rumah tangga, pengasuh bayi, pengasuh anak balita, dan perawat orang tua lanjut usia yang bekerja pada pengguna perseorangan atau sektor rumah tangga. 22. Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. 23. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur yang diangkat oleh Gubernur sebagai pejabat fungsional ketenagakerjaan yang diserahi tugas mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

BAB II PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI Pasal 2 (1) Pelayanan penempatan TKI dilakukan dengan benar, tertib, mudah, murah, cepat, tanpa diskriminasi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; (2) Pelayanan penempatan TKI dimulai dari kegiatan pra penempatan, selama penempatan sampai purna penempatan ; (3) Penempatan TKI ke luar negeri yang berasal dari Jawa Timur dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari BP2TKI Propinsi Jawa Timur dengan ketentuan ; a. TKI tersebut direkrut melalui prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan/ketentuan yang berlaku ; b. TKI tersebut telah dinyatakan lulus dalam uji kompetensi teknis dan bahasa negara tujuan ; c. Dokuinen kelengkapan calon TKI berdasarkan identitas asli asal TKI yang bersangkutan. (4) Penempatan TKI asal Jawa Timur ke luar negeri dilaksanakan melalui embarkasi Jawa Timur di Surabaya ; (5) Pelaksanaan penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) karena pertimbangan tertentu dan harus berangkat di luar embarkasi Jawa Timur harus mendapat rekomendasi dari BP2TKI Jawa Timur.


-5-

Pasal 3 (1) Calon TKI yang akan ditempatkan di luar negeri harus memiliki keterampilan teknis dan memahami bahasa negara tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui Uji kompetensi; (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi uji keterampilan te;knis dan uji kemampuan bahasa negara tujuan, yang dilaksanakan oleh Dinas dan atau lembaga lain setelah mendapat rekomendasi dari Dinas ; (3) Ketentuan mengenai uji kompetensi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB III PEREKRUTAN Pasal 4 (1) Perekrutan Calon TKI dilakukan menggunakan mekanisme antar kerja; (2) Pelaksana rekrut Calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Pengaritar Kerja, Petugas Rekrut (rekruter) dari PJTKI; (3) Petugas rekrut (rekruter) adalah karyawan dari PJTKI dan untuk menjalankan tugasnya harus memiliki izin sebagai rekruter dari Dinas/lnstansi Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan ; (4) Calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri wajib memiliki rekomendasi dari Dinas/lnstansi Kabupaten/Kota asal calon TKI yang membidangi ketenagakerjaan.

BAB IV KANTOR CABANG PJTKI Bagian Pertama Kedudukan Pasal 5 (1) PJTKI di luar Jawa Timur untuk merekrut calon TKI di Jawa Timur, dilaksanakan melalui Kantor Cabang PJTKI yang bersangkutan atau bekerja sama dengan PJTKI Jawa Timur; (2) Kantor Cabang PJTKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian struktural dari PJTKI pusat, pembentukan dan fungsinya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Kepala Kantor Cabang PJTKI adalah karyawan tetap dan yang diangkat oleh Direktur Utama PJTKI; (4) Kantor Cabang PJTKI yang menjalankan fungsinya di Jawa Timur wajib mengikutsertakan pelatihan keterampilan dan bahasa negara tujuan bagi setiap calon TKI dalam kendali alokasi yang akan ditempatkan oleh PJTKI; (5) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan pada BLK-LN di Jawa Timur yang telah diakreditasi. Dok. Informasi Hukum-JDIH/2006

-6-

Bagian Kedua Izin Operasional Pasal 6 (1) Kantor Cabang PJTKI sebagai pelaksana rekrut Calon TKI ke luar negeri wajib memiliki Izin Operasional yang diterbitkan oleh Gubernur atau Kepala Dinas ; (2) Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang tidak terkena sanksi pencabutan ; (3) Izin Operasional dinyatakan tidak berlaku, apabila SIUP yang dimiliki oleh PJTKI dicabut; (4) Tata cara pengajuan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB V PENGENDALIAN Bagian Pertama Pendaftaran dan Daftar Ulang Pasal 7 (1) PJTKI sebagai pelaksana penempatan TKI ke luar negeri yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jawa Timur wajib mendaftarkan did kepada Dinas ; (2) Untuk pengsndalian dan evaluasi kinerja, PJTKI dan Kantor Cabang PJTKI wajib melakukan daftar ulang setiap tahun ; (3) Tata cara pengajuan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur. Bagian Kedua Jaminan Pasal 8 (1) Kantor Cabang PJTKI yang mengajukan Izin Operasional diwajibkan menyerahkan jaminan dalam bentuk deposito atas nama Gubernur q.q PJTKI sebesar Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah) pada Bank yang ditunjuk ; (2) Penggunaan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membiayai penyelesaian permasalahan Calon TKI/TKI, apabila cabang yang bersangkutan tidak menyelesaikan sebagaimana mestinya ; (3) Kantor Cabang PJTKI wajib menyetor kembali jumlah uang yang telah dicairkan untuk membiayai penyelesaian permasalahan Calon TKI/TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pencairan deposito dana jaminan ; (4) Selama belum memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kantor Cabang PJTKI dilarang melakukan kegiatan ; (5) Apabila terjadi masalah pada Calon TKI/TKI: atau Kantor Cabang PJTKI berhenti operasional, rnaka dana jaminan dapat dicairkan melalui Gubernur atau Kepala Dinas ; Dok. Informasi Hukum-JDIH/2006

-7-

(6) Tata cara penyetoran dan pencairan kembali uang jaminan, akan diatur lebih laijut dengan Keputusan Gubernur. BAB VI RETRIBUSI Pasal 9 Terhadap pemberian Izin Operasional dan Daftar Ulang sebagaimana dimaksud dalan Pasal 6 dan 7 dikenakan retribusi. Pasal 10 Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah sebagai berikut: a. Penerbitan izin operasionaT, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); b. Daftar ulang, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pasal 11 Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. BAB VII BLK-LN DAN PENAMPUNGAN Pasal 12 (1) Terhadap PJTKI untuk penempatan dalam kendali alokasi (informal) wajib memiliki BLK-LN dan penampungan yang memenuhi persyaratan ; (2) Kantor Cabang PJTKI wajib memiliki penampungan yang memenuhi persyaratan ; (3) Izin Pendirian BLK-LN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur; (4) Persyaratan dan tata cara pengajuan izin pendirian BLKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur. BAB VIII PERLINDUNGAN Pasal 13 (1) TKI berhak memperoleh perlindungan mulai saat pra penempatan, selama penempatan sarr.pai dengan puma penempatan ; (2) PJTKI wajib mengikutsertakan calon TKI dalam program Asuransi TKI sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ; (3) Selama TKI dalam masa penempatan (Kontrak Kerja) di Luar Negeri, PJTK1 yang bersangkutan wajib mengikutsertakan TKI pada Program asuransi dan atau program perlindungan lain di Negara penempatan melalui perusahaan asuransi atau lembaga lainnya yang mendapatkan izin khusus untuk itu. Dok. Informasi Hukum-JDIH/2006

-8-

Pasal 14 (1) Bagi TKI yang pulang dari luar negeri wajib melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap kemungkinan tertular penyakit berbahaya ; (2) Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Propinsi BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 15 (1) Dalam hal terjadi sengketa antara TKI dengan PJTKI mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan, maka kedua belah pihak wajib mengupayakan penyelesaian secara damai dengan cara musyawarah ; (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan Dinas ; (3) Apabila salah satu pihak atau para pihak tidak sepakat dengan saran atau anjuran Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka salah satu pihak dapat menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB X PENGAWASAN Pasal 16 Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan lainnya, dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan tingkat kewenangannya. BAB XI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 17 (1) PJTKI yang tidak memiliki BLK-LN dan penampungan yang memenuhi persyaratan dalam operasionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1), dilarang operasional; (2) Kantor Cabang yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dikenakan sanksi berupa pencabutan izin operasional.


-9-

BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 18 (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), 7 ayat (1), (2), 8 ayat (1), 12 ayat (1), (2), 13 dan Pasal 14 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tirgginya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah); (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran ; (3) Pelanggaran terhadap ketenagakerjaan selain dimaksud pada ayat (1) diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kejahatan. BAB Xlll KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 19 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Propinsi diberi wewenang khusus sebagai penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini Pasal 20 (1) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang ; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangar atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ; i. memanggil orang urituk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; Dok. Informasi Hukum-JDIH/2006

-10-

j. menghentikan penyidikan ; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menjrut hukum yang dapai dipertanggungjawabkan ; (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulahya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN : Pasal 21 (1) PJTKI yang mempunyai Kantor Cabang di Jawa Timur wajib menyesuaikan Kantor Cabangnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini; (2) Dalam hal PJTKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini, maka Kantor cabang PJTKI tersebut dikenai sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 ayat (2). BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan dite;tapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 23 Peraturan Daerah diundangkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 23 Agustus 2004 GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO. S


-11-

Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 23 Agustus 2004 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. SOEKARWO, SH, M.Hum

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2004 NOMOR 1 TAHUN 2004 SERI E.


PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI I

PENJELASAN UMUM

Bahwa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang .berasal dari Propinsi Jawa Timur ke Luar Negeri merupakan program strategis Pemerintah Propinsi Jawa Tirnur dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDMj sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) Jawa Timur, yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 104A/MEN/2002. Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum mengatur Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri, sehingga pelaksanaan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 104A/MEN/2002 dimaksud belum maksimal, terindikasi beberapa kasus yang terjadi dan dialami oleh TKI asal Jawa Timur yang berdampak kerugian meterial maupun non material. Oleh karena ilu, Pemerintah Propinsi Jawa Timur sangat berkepentingan untuk melengkapi, mengatur dan melindungi TKI Jawa Timur yang ditempatkan ke luar negeri dalam suatu Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur. II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal 2 ayat (1) dan (2) ayat (3)

ayat (4) Pasal 3 sampai dengan 5 Pasal 6 ayat (1)

ayat (2) sampai dengan (4) Pasal 7 Pasal 8 ayat (1)


: Cukup jelas. : Cukup jelas. : Tujuan rekomendasi dari BP2TKI Propinsi Jawa Timur dimaksudkan agar calon TKI yang ditempatkan ke luar negeri terlindungi dan benar-benar sudah memiliki ketrampilan/keahlian. : Cukup jelas. : Cukup jelas. : Izin Operasional Kantor Cabang diterbitkan dalam rangka pengendalian, sehingga dalam proses rekrut CTKI benar-benar dapat dipertanggung jawabkan operasionalnya. : Cukupjelas. : Cukup jelas. : Jaminan yang diserahkan oleh Kantor Cabang PJTKI dalam bentuk deposito atas nama Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk pada Bank Jatim atau Bank lain yang ditunjuk oleh Gubernur dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan perpanjangan otomatis (Roll Over), sedangkan deposito dan bunganya menjadi hak Kantor Cabang PJTKI. Kantor Cabang PJTKI wajib menyerahkan Sertifikat Asli Deposito dana jaminan dan memberikan Surat

-2-

Kuasa kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk secara langsung untuk pencairannya. ayat (2) sampai dengan (6) Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 Pasal 12 ayat (1) dan (2) ayat(3)

Pasal 13 Pasal 14 ayat (1) ayat (2) Pasal 15 sampai dengan Pasal 23


: Cukupjelas. : Cukup jelas. : Cukupjelas. : Izin penampungan diterbitkan oleh Dirias / Instansi yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten/ Kota. : Cukup jelas. : pemeriksaan kesehatan dilakukan apabila ditemui adanya wabah/indikasi penyakit menular / berbahaya Cukup jelas. :

Cukupjelas.

PEMERINTAH PROPINSI JAWATIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWATMUR NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG

Recommend Documents