PEMERINTAH KOTA MAGELANG BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ( BP2T ) Jalan Veteran Nomor 7 Telpon , MAGELANG 56117

PEMERINTAH KOTA MAGELANG BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ( BP2T ) Jalan Veteran Nomor 7 Telpon.0293-314663, 361775 MAGELANG 56117

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MAGELANG NOMOR : 068.2/ 349 /370 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MAGELANG KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MAGELANG, Menimbang

Mengingat

:

: a.

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b.

bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang.

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat;

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4.

Undang-Undang Nomor 14 Keterbukaan Informasi Publik;

Tahun

2008

tentang

5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

7.

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);

8.

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MAGELANG TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MAGELANG.

KESATU

: Menetapkan Pelayanan sebagaimana dan menjadi ini.

KEDUA

: Jenis-jenis pelayanan di lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang meliputi :

standar pelayanan di lingkungan Badan Perizinan Terpadu Kota Magelang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

A. Standar Pelayanan Publik Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal; 1. Izin Usaha Industri (IUI); 2. Tanda Daftar Industri; 3. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung; 4. Izin Pangkalan Minyak Bersubsidi; 5. Izin Pangkalan Gas LPG 3 kg; 6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 7. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 9. Tanda Daftar Gudang (TDG); 10. Izin Reklame dan Perpanjangan Reklame; 11. Izin Gangguan; 12. Surat Izin Tempat Usaha ( SITU ) 13. Izin Daftar Ulang Tempat Dasaran; 14. Pemindahan Izin Penempatan Pedagang Pasar Tradisional; 15. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; B. Standar Pelayanan Publik Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan; 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 2. Balik Nama IMB; 3. Izin Usaha Jasa Konstruksi; 4. Izin Trayek dan Kartu Pengawasan; 5. Izin Usaha Angkutan;

Perumahan,

C. Standar Pelayanan Publik Bidang Kesehatan; 1. Izin Rumah Bersalin; 2. Izin Balai Pengobatan; 3. Izin Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA); 4. Izin Laboratorium Kesehatan Swasta; 5. Izin Pengobat Tradisional; 6. Izin Praktek Ahli Kecantikan; 7. Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan; 8. Izin Pusat Kebugaran Jasmani; 9. Izin Pelayanan Ambulance dan Evakuasi Pasien; 10. Izin Pemulasaraan Jenasah; 11. Izin Apotek; 12. Izin Optikal; 13. Izin Pedagang Eceran Obat; 14. Izin Depot Air Minum Isi Ulang; KETIGA

: Komponen Standar Pelayanan meliputi dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme/prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana prasarana/fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan/saran/masukan,

jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, keamanan/ keselamatan serta evaluasi pelayanan.

jaminan kinerja

KEEMPAT

: Standar Pelayanan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang pada tanggal 23 April 2015

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MAGELANG,

SINGGIH INDRI PRANGGANA keamanan/ keselamatan serta evaluasi kinerja pelayanan.

KEEMPAT

: Standar Pelayanan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MAGELANG NOMOR : 068.2/349/370 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MAGELANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MAGELANG A. STANDAR PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PENANAMAN MODAL; Jenis Pelayanan Nomor Jenis Pelayanan

: Izin Usaha Industri (IUI). :1

KOMPONEN SPP : 1. Dasar hukum

1)

2)

2.

Persyaratan

Perda Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri.

Permohonan tertulis dari pemilik kepada Kepala BP2T bermeterai Rp 6.000,- disertai : 1) Fotokopi NPWP Perusahaan. 2) Fotokopi KTP. 3) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya (untuk perusahaan bukan perorangan). 4) Fotokopi Direksi dan Dewan Komisaris (jika perusahaan berbadan hukum). 5) Fotokopi Surat Persetujuan Prinsip (untuk yang melalui tahap persetujuan prinsip). 6) Fotokopi Formulir Model Pm-II tentang Informasi Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek). 7) Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 8) Fotokopi UKL (Upaya Kelola Lingkungan) atau UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan atau SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan).

(1)

9)

Surat keterangan domisili usaha dari kelurahan, diketahui kecamatan. 10) Pasfoto 4x6 warna dua lembar. 3.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1) 2) 3) 4) 5) 6)

Pendaftaran berkas permohonan. Penelitian berkas permohonan dan syaratsyaratnya. Pemeriksaan/kunjungan lapangan bagi izin yang memerlukan pemeriksaan lapangan. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Penerbitan SK/Sertifikat Izin. Penyerahan SK/Sertifikat Izin

4.

Jangka waktu penyelesaian

Maksimal 5 hari kerja.

5.

Biaya/tarif

Rp. 0,-.

6.

Produk pelayanan

Izin Usaha Industri.

7.

Sarana prasarana dan atau fasilitas

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

8.

Kompetensi pelaksana

9.

Pengawasan internal

10. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Formulir-formulir Peralatan Kantor. Stopmap. Ruang Tunggu. Meja Pelayanan. Perangkat komputer dan printer. Kendaraan survey. Tempat pengarsipan.

Petugas telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal. 1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan 3. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk. 4. Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah. Masyarakat/pelanggan/customer dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala BP2T, petugas loket/front office, telepon, faksimile dan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di BP2T. Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindak lanjuti oleh BP2T melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat. Sedangkan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan diteruskan kepada SKPD terkait.

(2)

11. Jumlah pelaksana

Petugas Tim Teknis : 6 orang

12. Jaminan pelayanan

1) Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja. 2) Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2008 masing-masing dua kali dalam satu tahun. 3) Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung.

13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa : -

14. Evaluasi kinerja pelayanan

Pengawasan lingkungan dengan CCTV. Sertifikat memiliki kode otentifikasi keaslian. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K. Sistem pengamanan jaringan komputer.

1. 2. 3. 4.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Prevalensi jumlah aduan Rapat Tinjauan Manajemen Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan perizinan 5. Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

(3)

Jenis Pelayanan Nomor Jenis Pelayanan

: Tanda Daftar Industri (TDI). :2


2.

Persyaratan

3.


4.

Jangka waktu penyelesaian Biaya/tarif Produk pelayanan Sarana prasarana dan atau fasilitas

5. 6. 7.

8.


1) Perda Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri. 2) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri. Permohonan tertulis dari pemilik kepada Kepala BP2T bermeterai Rp 6.000,- disertai : 1) Fotokopi KTP Pemohon/Penanggung jawab. 2) Fotokopi NPWP. 3) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya (bagi Perusahaan yang berbadan hukum). 4) Fotokopi Surat Keterangan Kelurahan dan Kecamatan tentang keberadaan usaha yang dilaksanakan. 5) Fotokopi UKL (Upaya Kelola Lingkungan) atau UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan atau SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan). 6) Pasfoto 4x6 warna dua lembar. 1) Pendaftaran berkas permohonan. 2) Penelitian berkas permohonan dan syaratsyarat lainnya. 3) Pemeriksaan/kunjungan lapangan bagi izin yang memerlukan pemeriksaan lapangan. 4) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 5) Penerbitan SK/Sertifikat Izin. 6) Penyerahan SK/Sertifikat Izin Maksimal 3 hari kerja. Rp. 0,Tanda Daftar Industri (TDI). 1) Formulir-formulir 2) Peralatan Kantor. 3) Stopmap. 4) Ruang Tunggu. 5) Meja Pelayanan. 6) Perangkat komputer dan printer. 7) Kendaraan survey. 8) Tempat pengarsipan. Petugas telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal.

(4)

9.

Pengawasan internal


11. Jumlah pelaksana 12. Jaminan pelayanan


1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan 3. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk. 4. Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah. Masyarakat/pelanggan/customer dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala BP2T petugas loket/front office, telepon, faksimile dan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di BP2T. Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindak lanjuti oleh BP2T melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat. Sedangkan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan diteruskan kepada SKPD terkait. Petugas Tim Teknis : 6 orang 1) Dalam melaksanakan Kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja. 2) Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2008 masing-masing dua kali dalam satu tahun. 3) Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung. Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa : -


1. 2. 3. 4. 5.

Pengawasan lingkungan dengan CCTV. Sertifikat memiliki kode otentifikasi keaslian. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K. Sistem pengamanan jaringan komputer. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Prevalensi jumlah aduan Rapat Tinjauan Manajemen Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan perizinan Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

(5)

Jenis Pelayanan

:

Nomor Jenis Pelayanan

:

Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung 3


2.

Persyaratan

3.


4.

Jangka waktu penyelesaian Biaya/tarif Produk pelayanan

5. 6. 7.


Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 7 Agustus 2002 tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung. Permohonan tertulis dari pemilik kepada Kepala BP2T bermeterai Rp 6.000,- disertai : 1) Proposal pengusahaan sarang burung. 2) Fotokopi akta pendirian. 3) Fotokopi KTP. 4) Gambar/peta tempat usaha. 5) Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Izin Peruntukan Penggunaan Bangunan (IPPB). 6) Fotokopi Izin Gangguan (HO). 7) Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar. 8) Rekomendasi dari tim penelitian teknis lokasi usaha. 9) Pernyataan sanggup mempekerjakan masyarakat setempat. 10) Pernyataan sanggup mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 11) Surat keterangan pengusaha dan pemilik. 12) Pendaftaran berkas permohonan. 13) Penelitian berkas permohonan dan syaratsyarat lainnya. 14) Pemeriksaan/kunjungan lapangan bagi izin yang memerlukan pemeriksaan lapangan. 15) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 16) Penerbitan SK/Sertifikat Izin. 17) Penyerahan SK/Sertifikat Izin Maksimal 5 hari kerja. Rp. 0,Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Burung. 1) Formulir-formulir 2) Peralatan Kantor. 3) Stopmap. 4) Ruang Tunggu. 5) Meja Pelayanan. 6) Perangkat komputer dan printer. 7) Kendaraan survey. 8) Tempat pengarsipan.

(6)

Sarang

8.


9.

Pengawasan internal




Petugas telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal. 1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan 3. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk. 4. Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah. Masyarakat/pelanggan/customer dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala BP2T petugas loket/front office, telepon, faksimile dan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di BP2T. Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindak lanjuti oleh BP2T melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat. Sedangkan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan diteruskan kepada SKPD terkait. Petugas Tim Teknis : 6 orang 1) Dalam melaksanakan Kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja. 2) Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2008 masing-masing dua kali dalam satu tahun. 3) Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung. Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa : -


1. 2. 3. 4. 5.


(7)


: Izin Pangkalan Minyak Bersubsidi :4


2.

Persyaratan

3.


4.


5. 6. 7.

8.


9.

Pengawasan internal

Peraturan Walikota Magelang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengawasan Distribusi Minyak Tanah Bersubsidi Menggunakan Kartu Kendali di Kota Magelang Permohonan tertulis dari pemilik kepada Kepala BP2T bermeterai Rp 6.000,- disertai : 1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 2) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 3) Izin Gangguan (HO) 4) Fotokopi KTP yang masih berlaku atau surat keterangan domisili dari kelurahan. 5) Daftar pelanggan minyak tanah bersubsidi. 6) Surat keterangan lokasi usaha dari kelurahan yang disahkan oleh kelurahan dan kecamatan. 7) Surat pernyataan sanggup mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. 1) Pendaftaran berkas permohonan. 2) Penelitian berkas permohonan dan syaratsyaratya. 3) Pemeriksaan/kunjungan lapangan bagi izin yang memerlukan pemeriksaan lapangan. 4) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 5) Penerbitan SK/Sertifikat Izin. 6) Penyerahan SK/Sertifikat Izin Maksimal 5 hari kerja Rp. 0,Izin Pangkalan Minyak Bersubsidi. 1) Formulir-formulir 2) Peralatan Kantor. 3) Stopmap. 4) Ruang Tunggu. 5) Meja Pelayanan. 6) Perangkat komputer dan printer. 7) Kendaraan survey. 8) Tempat pengarsipan. Petugas telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal. 1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan 3. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk.

(8)




4. Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah. Masyarakat/pelanggan/customer dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala BP2T petugas loket/front office, telepon, faksimile dan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di BP2T. Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindak lanjuti oleh BP2T melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat. Sedangkan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan diteruskan kepada SKPD terkait. Petugas Tim Teknis : 9 orang 1) Dalam melaksanakan Kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja. 2) Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2008 masing-masing dua kali dalam satu tahun. 3) Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung. Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa : -


1. 2. 3. 4. 5.


(9)


: Izin Pangkalan Gas LPG 3 kg :5


2.

Persyaratan

3.


4.


5. 6. 7.

8.


Peraturan Walikota Magelang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pendistribusian Tabung Gas Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram di Kota Magelang Permohonan tertulis dari pemilik kepada Kepala BP2T bermeterai Rp 6.000,- disertai : 1) Surat Keterangan memiliki kerjasama dengan agen LPG 3 kg di Kota Magelang. 2) Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 3) Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 4) Fotokopi Izin Gangguan (HO) bagi yang menyalurkan LPG 3 kg dengan volume sebesar 150 tabung atau lebih perhari. 5) Surat Keterangan rekomendasi mendirikan pangkalan LPG 3 kg dari RT/RW dan kelurahan. 6) Fotokopi KTP. 7) Foto ukuran 4x6 sebanyak tiga lembar. 8) Surat pernyataan sanggup mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. 1) Pendaftaran berkas permohonan. 2) Penelitian berkas permohonan dan syaratsyaratnya. 3) Pemeriksaan/kunjungan lapangan bagi izin yang memerlukan pemeriksaan lapangan. 4) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 5) Penerbitan SK/Sertifikat Izin. 6) Penyerahan SK/Sertifikat Izin Maksimal 5 hari kerja Rp. 0,Izin Pangkalan Gas LPG 3 kg 1) Formulir-formulir 2) Peralatan Kantor. 3) Stopmap. 4) Ruang Tunggu. 5) Meja Pelayanan. 6) Perangkat komputer dan printer. 7) Kendaraan survey. 8) Tempat pengarsipan. Petugas telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal.

(10)

9.

Pengawasan internal






1. 2. 3. 4. 5.


(11)

Jenis Pelayanan Nomor Jenis Pelayanan.

: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) :6


2.

Persyaratan

Perda Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Permohonan tertulis dari pemilik kepada Kepala BP2T bermeterai Rp 6.000,- disertai : A. Perseroan Terbatas (PT) 1) Fotokopi Akta Pendirian. 2) Fotokopi SK Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM. 3) Fotokopi KTP Pemilik/Direktur Utama/Penanggung jawab Perusahaan. 4) Fotokopi NPWP Perusahaan. 5) Neraca Terakhir Perusahaan bermaterai Rp. 6.000,-. 6) Susunan Pengurus. 7) Surat keterangan domisili usaha dari kelurahan, diketahui kecamatan. 8) Pasfoto warna ukuran 4x6 dua lembar. B. Koperasi 1) Fotokopi Akta Pendirian Koperasi. 2) Fotokopi KTP Pimpinan/Penanggung jawab Koperasi. 3) Fotokopi NPWP Koperasi. 4) Neraca Terakhir Koperasi bermaterai Rp. 6.000,5) Susunan Pengurus. 6) Surat keterangan domisili usaha dari kelurahan, diketahui kecamatan. 7) Pasfoto warna ukuran 4x6 dua lembar. C. CV dan Firma 1) Fotokopi Akta Pendirian yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri. 2) Fotokopi KTP Direktur/Penanggung jawab. 3) Fotokopi NPWP. 4) Neraca Terakhir Perusahaan bermaterai Rp. 6.000,5) Susunan Pengurus. 6) Surat keterangan domisili usaha dari kelurahan, diketahui kecamatan. 7) Pasfoto warna ukuran 4x6 dua lembar. D. Perusahaan Perorangan 1) Fotokopi KTP Pemilik/Penanggung jawab perusahaan. 2) Fotokopi NPWP Perorangan.

(12)

3.


4.

Jangka waktu penyelesaian Biaya/tarif

5. 6. 7.

Produk pelayanan Sarana prasarana dan atau fasilitas

8.


9.

Pengawasan internal


11. Jumlah pelaksana

3) Surat keterangan domisili usaha dari kelurahan, diketahui kecamatan. 4) Pasfoto warna ukuran 4x6 dua lembar. 1) Pendaftaran berkas permohonan. 2) Penelitian berkas permohonan dan syaratsyaratnya. 3) Pemeriksaan/kunjungan lapangan bagi izin yang memerlukan pemeriksaan lapangan. 4) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 5) Penerbitan SK/Sertifikat Izin. 6) Penyerahan SK/Sertifikat Izin Maksimal 3 hari kerja. Rp. 0,-. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 1) Formulir-formulir 2) Peralatan Kantor. 3) Stopmap. 4) Ruang Tunggu. 5) Meja Pelayanan. 6) Perangkat komputer dan printer. 7) Kendaraan survey. 8) Tempat pengarsipan. Petugas telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal. 1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan 3. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk. 4. Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah. Masyarakat/pelanggan/customer dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala BP2T petugas loket/front office, telepon, faksimile dan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di BP2T. Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindak lanjuti oleh BP2T melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat. Sedangkan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan diteruskan kepada SKPD terkait. Petugas Tim Teknis : 6 orang

(13)

12. Jaminan pelayanan


1) Dalam melaksanakan Kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja. 2) Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2008 masing-masing dua kali dalam satu tahun. 3) Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung. Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa : -


1. 2. 3. 4. 5.


(14)


: Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol :7


2.

Persyaratan

1)

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Minuman Beralkohol/ Minuman Keras 2) Keputusan Walikota Nomor 6 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian SIUP MB. 3) Peraturan Daerah Kota Magelang No. 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. 4) Peraturan Walikota Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 Permohonan tertulis dari pemilik kepada Kepala BP2T bermeterai Rp 6.000,- disertai : Pengecer Minuman Beralkohol dalam hal Toko Bebas Bea (TBB) 1) Mengisi Surat Permintaan (SP) SIUP-MB 2) Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan 3) Fotokopi Surat Izin TBB dari Menteri Keuangan 4) Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan 5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 6) Surat Pengesahan pendirian / perubahan perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM 7) Fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan 8) Pas Foto ukuran 4 x 6 = 2 buah Penjual Langsung Untuk Diminum 1) Mengisi Surat Permintaan (SP) SIUP-MB 2) Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan atau izin Usaha Tetap Hotel / Restoran 3) Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan 4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5) Fotokopi Akte pendirian / perubahan perusahaan 6) Surat Pengesahan pendirian / perubahan perusahaan dari Mentri Hukum dan HAM 7) Fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan 8) Pas Foto ukuran 4 x 6 = 2 buah Penjual Langsung Untuk diminum khusus Hotel berbintang 3, 4 dan 5 serta Restoran dengan Tanda Talam kencana dan Talam Selaka 1) Mengisi Surat Permintaan (SP) SIUP-MB (15)

2)

3.


4. 5.


6.

Produk pelayanan

7.


Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan atau izin Usaha Tetap Hotel / Restoran 3) Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan 4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5) Fotokopi Akte pendirian / perubahan perusahaan 6) Surat Pengesahan pendirian / perubahan perusahaan dari Mentri Hukum dan HAM 7) Fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan 8) Pas Foto ukuran 4 x 6 = 2 buah 1) Pendaftaran berkas permohonan. 2) Penelitian berkas permohonan dan syaratsyaratnya. 3) Pemeriksaan/kunjungan lapangan bagi izin yang memerlukan pemeriksaan lapangan. 4) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 5) Penerbitan SK/Sertifikat Izin. 6) Penyerahan SK/Sertifikat Izin Maksimal 5 hari kerja Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagai berikut : 1) Toko jamu sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah); 2) Hotel bintang 3 (tiga) sebesar Rp 7.000.000,(tujuh juta rupiah); 3) Hotel bintang 4 (empat) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); 4) Hotel bintang 5 (lima) sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah); 5) Restoran dengan tanda talam kencana dan talam selaka sebesar Rp10.000.000,(sepuluh juta rupiah); 6) Bar termasuk Pub dan Klab malam sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Pendaftaran ulang dikenakan tarif Retribusi sebesar 100% (seratus persen) dari tarif Retribusi. Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 1) Formulir-formulir 2) Peralatan Kantor. 3) Stopmap. 4) Ruang Tunggu. 5) Meja Pelayanan. 6) Perangkat komputer dan printer. 7) Kendaraan survey. 8) Tempat pengarsipan. 9)

(16)

8.


9.

Pengawasan internal




Petugas telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal. 1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan 3. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk. 4. Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah. Masyarakat/pelanggan/customer dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala BP2T petugas loket/front office, telepon, faksimile dan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di BP2T. Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindak lanjuti oleh BP2T melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat. Sedangkan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan diteruskan kepada SKPD terkait. Petugas Tim Teknis : 9 orang 1) Dalam melaksanakan Kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja. 2) Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2008 masing-masing dua kali dalam satu tahun. 3) Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung. Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa : -


1. 2. 3. 4. 5.


(17)


: Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :8


2.

Persyaratan

1) UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. 2) UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. 3) Perda Kota Magelang No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan. 4) SK Walikota Magelang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Permohonan tertulis dari pemilik kepada Kepala BP2T bermeterai Rp 6.000,- disertai : Perseroan Terbatas (PT) 1) Fotokopi akta pendirian dan perubahan jika ada. 2) Fotokopi keputusan pengesahan Badan Hukum dari Kementrian Hukum dan HAM. 3) Fotokopi KTP atau Paspor Direktur Utama atau Penanggung jawab dan Pemegang Saham. 4) Fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi Teknis. 5) Fotokopi NPWP Perusahaan 6) Neraca Perusahaan bermaterai Rp. 6.000,7) Susunan Pengurus. 8) Surat Keterangan domisili usaha dari Kelurahan dan Kecamatan. Koperasi 1) Fotokopi Akta Pendirian Koperasi. 2) Fotokopi Surat Pengesahan Badan Hukum yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang. 3) Surat penunjukan ketua koperasi. 4) Fotokopi KTP Pengurus. 5) Fotokopi Izin Usaha. 6) Surat Keterangan domisili usaha dari Kelurahan dan Kecamatan. CV dan Firma 1) Fotokopi Akta Pendirian yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang. 2) Fotokopi KTP Penanggung jawab atau Pengurus. 3) Fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi Teknis. 4) Fotokopi NPWP Perusahaan (18)

5) Neraca Perusahaan bermaterai Rp. 6.000,6) Susunan Pengurus. 7) Surat Keterangan domisili usaha dari Kelurahan dan Kecamatan.

3.


4.


5. 6. 7.

8.


9.

Pengawasan internal


Perusahaan Perorangan 1) Fotokopi KTP Pemilik/Penanggung jawab. 2) Fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi Teknis. 3) Surat Keterangan domisili usaha dari Kelurahan dan Kecamatan. 4) Fotokopi NPWP. 1) Pendaftaran berkas permohonan. 2) Penelitian berkas permohonan dan syaratsyaratnya. 3) Penerbitan SK/Sertifikat Izin. 4) Penyerahan SK/Sertifikat Izin Maksimal 3 hari setelah pengajuan. Rp. 0,Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 1) Formulir-formulir 2) Peralatan Kantor. 3) Stopmap. 4) Ruang Tunggu. 5) Meja Pelayanan. 6) Perangkat komputer dan printer. 7) Tempat pengarsipan. Petugas telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal. 1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan 3. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk. 4. Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah. Masyarakat/pelanggan/customer dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala BP2T petugas loket/front office, telepon, faksimile dan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di BP2T.Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindak lanjuti oleh BP2T melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat. Sedangkan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan diteruskan kepada SKPD terkait.

(19)



Petugas Tim Teknis : 6 orang 1) Dalam melaksanakan Kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja. 2) Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2008 masing-masing dua kali dalam satu tahun. 3) Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung. Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa : -


1. 2. 3. 4. 5.


(20)


: Tanda Daftar Gudang (TDG). :9


2.

Persyaratan

3.


4.


5. 6. 7.

8.


1)

Perda Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG). 2) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang. Permohonan tertulis dari pemilik kepada Kepala BP2T bermeterai Rp 6.000,- disertai : 1) Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 2) Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 3) Fotokopi KTP Pemilik/Penanggung jawab. 4) Fotokopi NPWP Perusahaan (bagi yang berbadan hukum). 5) Fotokopi IMB Pendirian Gudang. 6) Fotokopi Perjanjian Pemakaian/ Penguasaan Gudang bagi Penyewa Gudang. 7) Denah/Gambar Gudang. 8) Pasfoto 4x6 warna dua lembar. 9) Fotokopi IUI/TDI (jika ada). 10) Fotokopi Izin Gangguan. 1) Pendaftaran berkas permohonan. 2) Penelitian berkas permohonan dan syaratsyaratnya. 3) Pemeriksaan/kunjungan lapangan bagi izin yang memerlukan pemeriksaan lapangan. 4) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 5) Penerbitan SK/Sertifikat Izin. 6) Penyerahan SK/Sertifikat Izin Maksimal 5 hari kerja. Rp. 0,Tanda Daftar Gudang (TDG). 1) Formulir-formulir 2) Peralatan Kantor. 3) Stopmap. 4) Ruang Tunggu. 5) Meja Pelayanan. 6) Perangkat komputer dan printer. 7) Kendaraan survey. 8) Tempat pengarsipan. Petugas telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal.

(21)

9.

Pengawasan internal






1. 2. 3. 4. 5.


(22)


: Izin Reklame dan Perpanjangan Izin Reklame. : 10


2.

Persyaratan

3.


4.


5.

6. 7.


1) Peraturan Walikota Magelang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame. 2) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 3) Perwal No. 9 tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 4) Perwal No. 17 Tahun 2012 tentang Nilai Sewa Reklame. 1) Fotokopi KTP. 2) Gambar denah situasi lokasi 3) Isi atau jenis produk yang direklamekan 4) Untuk reklame billboard, megatron, bando jalan dan videotron disertasi gambar konstruksi dan perhitungan konstruksi Permohonan tertulis dari pemilik kepada Kepala BP2T bermeterai Rp 6.000,- disertai : 1) Pendaftaran berkas permohonan. 2) Penelitian berkas permohonan dan syaratsyaratnya. 3) Pemeriksaan/kunjungan lapangan bagi izin yang memerlukan pemeriksaan lapangan. 4) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan penentuan besaran retribusi/pajak. 5) Pembayaran Pajak Reklame. 6) Pembuatan Sertifikat Izin untuk ditandatangani Walikota, melalui TU Sekda, atau Sertifikat Izin yang ditandatangani Kepala BP2T. 7) Penyerahan Sertifikat Izin. Baru : Maksimal 14 hari kerja Perpanjangan : Maksimal 5 hari kerja Sesuai Ketentuan Peraturan Walikota Magelang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Nilai Sewa Reklame. Izin Reklame dan Perpanjangan Izin Reklame 1) Formulir-formulir 2) Peralatan Kantor. 3) Stopmap. 4) Stiker masa berlaku. 5) Ruang Tunggu. 6) Meja Pelayanan. 7) Perangkat komputer dan printer. 8) Kendaraan survey. 9) Tempat pengarsipan.

(23)

8.


9.

Pengawasan internal




Petugas telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan 3. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk. 4. Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah. Masyarakat/pelanggan/customer dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala BP2T petugas loket/front office, telepon, faksimile dan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di BP2T. Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindak lanjuti oleh BP2T melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat. Sedangkan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan diteruskan kepada SKPD terkait. Petugas Tim Teknis : 7 orang 1) Dalam melaksanakan Kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja. 2) Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2008 masing-masing dua kali dalam satu tahun. 3) Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung. Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa : -


1. 2. 3. 4. 5.


(24)


: Izin Gangguan : 11


2.

Persyaratan

1)

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Izin Gangguan. 2) Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Permohonan tertulis dari pemilik kepada Kepala BP2T bermeterai Rp 6.000,- disertai : A. Perusahaan Industri : 1) Fotokopi Surat Izin Lokasi/ Izin Prinsip; 2) Fotokopi KTP Penanggungjawab Perusahaan; 3) Fotokopi NPWP Perusahaan yang bersangkutan; 4) Pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar; 5) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berstatus Badan Hukum; 6) Fotokopi Sertifikat atas tanah/bukti kepemilikan atas tanah, bukti perolehan/penguasaan atas tanah; 7) Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan sesuai peruntukannya atau Bukti telah mengajukan IMB yang dibuktikan dengan Surat Tanda Pembayaran; 8) Rancangan tata letak instalasi mesin/peralatan dan perlengkapan bangunan industri; 9) Gambar denah situasi tempat usaha; 10) Persetujuan tertulis dari tetangga atau masyarakat yang berdekatan dan berada disekitar lokasi; 11) Legalisasi dari Kepala Kelurahan dan Camat; 12) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan, pembuatan Dokumen Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. 13) Asli Izin Gangguan Lama (untuk perubahan / perpanjangan). 14) Surat perjanjian sewa kontrak jika tempat usaha merupakan sewa/kontrak. B. Perusahaan Non Industri : 1) Gambar denah situasi tempat usaha; 2) Fotokopi KTP Penanggungjawab Perusahaan; 3) Pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar; 4) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berstatus Badan Hukum; (25)

5)

Fotokopi Sertifikat atas tanah/bukti kepemilikan atas tanah, bukti perolehan/penguasaan atas tanah; 6) Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan sesuai peruntukannya atau Bukti telah mengajukan IMB dan dibuktikan dengan Surat Tanda Pembayaran; 7) Persetujuan tertulis dari tetangga atau masyarakat yang berdekatan dan berada disekitar lokasi; 8) Legalisasi dari Kepala Kelurahan dan Camat; 9) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan, atau pembuatan Dokumen Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. 10) Asli Izin Gangguan Lama (untuk perubahan / perpanjangan). 11) Surat perjanjian sewa kontrak jika tempat usaha merupakan sewa/kontrak. C. Perusahaan Tower : 1) Fotokopi Surat Izin Lokasi/ Izin Prinsip; 2) Fotokopi KTP Penanggungjawab Perusahaan; 3) Fotokopi NPWP Perusahaan yang bersangkutan; 4) Pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar; 5) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berstatus Badan Hukum; 6) Fotokopi Sertifikat atas tanah/bukti kepemilikan atas tanah, bukti perolehan/penguasaan atas tanah; 7) Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan sesuai peruntukannya atau Bukti telah mengajukan IMB dan dibuktikan dengan Surat Tanda Pembayaran; 8) Gambar denah situasi tempat usaha; 9) Persetujuan tertulis dari tetangga atau masyarakat yang berdekatan dan berada disekitar lokasi; 10) Legalisasi dari Kepala Kelurahan dan Camat; 11) Surat Keterangan/ Rekomendasi dari Dan LANUD; 12) Surat Keterangan/ Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah; 13) Surat Pernyataan/ kesanggupan menanggung resiko yang ditimbulkan Tower; 14) Kuasa dari Perusahaan;

(26)

3.


4.


5.

6. 7.


8.


9.

Pengawasan internal

15) Fotokopi surat Kewarganegaraan Republik Indonesia atau Ganti Nama bagi warga Negara -Republik Indonesia keturunan Asing; 16) Asli Izin Gangguan Lama (untuk perubahan / perpanjangan). 17) Surat perjanjian sewa kontrak jika tempat usaha merupakan sewa/kontrak. 1) Pendaftaran berkas permohonan. 2) Penelitian berkas permohonan dan syaratsyarat lainnya. 3) Pemeriksaan/kunjungan lapangan bagi izin yang memerlukan pemeriksaan lapangan. 4) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan penentuan besaran retribusi. 5) Pembayaran retribusi. 6) Penerbitan SK/Sertifikat Izin. 7) Penyerahan SK/Sertifikat Izin Maksimal 7 hari kerja. Hasil perkalian tarif retribusi Rp. 15.000,dengan : 1) Indeks golongan jenis usaha. 2) Lokasi tempat usaha/kelas jalan. 3) Luas tempat usaha. 4) Tenaga kerja. 5) Penggunaan mesin (PK). 6) Jumlah kendaraan. 7) jumlah hewan piaraan. Izin Gangguan. 1) Formulir-formulir 2) Peralatan Kantor. 3) Stopmap. 4) Ruang Tunggu. 5) Meja Pelayanan. 6) Perangkat komputer dan printer. 7) Kendaraan survey. 8) Tempat pengarsipan. Petugas telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal. 1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan 3. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk. 4. Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah.

(27)




Masyarakat/pelanggan/customer dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala BP2T petugas loket/front office, telepon, faksimile dan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di BP2T. Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindak lanjuti oleh BP2T melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat. Sedangkan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan diteruskan kepada SKPD terkait. Petugas Tim Teknis : 9 orang 1) Dalam melaksanakan Kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja. 2) Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2008 masing-masing dua kali dalam satu tahun. 3) Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung. Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa : -


1. 2. 3. 4. 5.


(28)


: Surat Izin Tempat Usaha ( SITU ) : 12


2.

3.

4. 5. 6. 7.

8.

1) Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Dan Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. 2) Peraturan Daerah Kota Magelang No. 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 3) Peraturan Walikota Magelang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Surat Izin Tempat Usaha/ Surat Izin Penempatan Pedagang Pasar Tradisional Permohonan tertulis dari pemilik kepada Kepala Persyaratan BP2T bermeterai Rp 6.000,- disertai : 1) Fotokopi KTP. 2) Dokumen perolehan hak. 3) Surat keterangan pelunasan retribusi dan rekomendasi Kepala UPTD Pasar yang disahkan Kepala Dinas. 4) Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar. Sistem, mekanisme dan 1) Pendaftaran berkas permohonan. 2) Penelitian berkas permohonan dan syaratprosedur syaratnya. 3) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 4) Pembuatan SK untuk ditandatangani Walikota, melalui Bagian Hukum dan TU Sekda, atau SK yang ditandatangani Kepala BP2T. 5) Pembuatan Kutipan SK berupa sertifikat 6) Penyerahan SK. Jangka waktu Maksimal 5 hari kerja penyelesaian Rp. 0,Biaya/tarif Izin Penempatan Pedagang Pasar Tradisional Produk pelayanan Sarana prasarana dan 1) Formulir-formulir 2) Peralatan Kantor. atau fasilitas 3) Stopmap. 4) Ruang Tunggu. 5) Meja Pelayanan. 6) Perangkat komputer dan printer. 7) Kendaraan survey. 8) Tempat pengarsipan. Kompetensi pelaksana Petugas telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal.

(29)

9.

Pengawasan internal






1. 2. 3. 4. 5.


(30)


: Izin Daftar Ulang Tempat Dasaran : 13


2.

3.

4. 5. 6. 7.

8.

1) Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Dan Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. 2) Peraturan Daerah Kota Magelang No. 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 3) Peraturan Walikota Magelang Nomor 57 Tahun 2012 tentang Tata Cara Daftar Ulang Izin Penempatan dan Pemindahtanganan Izin Penempatan Pedagang Pasar Tradisional. Permohonan tertulis dari pemilik kepada Kepala Persyaratan BP2T bermeterai Rp 6.000,- disertai : 1) Fotokopi KTP. 2) Surat Keterangan dari Kepala UPTD Pasar setempat. 3) Fotokopi SK Izin Pemakaian Tempat Dasaran yang lama 4) Pas foto warna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar. 5) Surat keterangan pelunasan retribusi atau tidak mempunyai tunggakan retribusi dari Kepala Dinas yang membidangi pasar tradisional atas rekomendasi Kepala UPTD Pasar. Sistem, mekanisme dan 1) Pendaftaran berkas permohonan. 2) Penelitian berkas permohonan dan syaratprosedur syarat lainnya. 3) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 4) Penerbitan SK/Sertifikat Izin. 5) Penyerahan SK/Sertifikat Izin Jangka waktu Maksimal 5 hari kerja penyelesaian Rp. 0,Biaya/tarif Izin Daftar Ulang Produk pelayanan Sarana prasarana dan 1) Formulir-formulir 2) Peralatan Kantor. atau fasilitas 3) Stopmap. 4) Ruang Tunggu. 5) Meja Pelayanan. 6) Perangkat komputer dan printer. 7) Kendaraan survey. 8) Tempat pengarsipan. Kompetensi pelaksana Petugas telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal.

(31)

9.

10.

11. 12.

13.

14.

Pengawasan internal

1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan 3. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk. 4. Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah. dapat Penanganan pengaduan, Masyarakat/pelanggan/customer menyampaikan pengaduan kepada Kepala BP2T saran dan masukan petugas loket/front office, telepon, faksimile dan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di BP2T. Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindak lanjuti oleh BP2T melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat. Sedangkan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan diteruskan kepada SKPD terkait. Petugas Tim Teknis : 10 orang Jumlah pelaksana 1) Dalam melaksanakan Kegiatan menggunakan Jaminan pelayanan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja. 2) Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2008 masing-masing dua kali dalam satu tahun. 3) Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung. keselamatan dapat Jaminan keamanan dan Jaminan keamanan dan berupa : keselamatan pelayanan - Pengawasan lingkungan dengan CCTV. - Sertifikat memiliki kode otentifikasi keaslian. - Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K. - Sistem pengamanan jaringan komputer. Evaluasi kinerja 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan 2) Prevalensi jumlah aduan 3) Rapat Tinjauan Manajemen 4) Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan perizinan 5) Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

(32)


: Pemindahtanganan Izin Penempatan Pedagang Pasar Tradisional : 14


2.

Persyaratan

3.


4.


5.

1) Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Dan Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. 2) Peraturan Daerah Kota Magelang No. 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. 3) Peraturan Walikota Magelang Nomor 57 Tahun 2012 tentang Tata Cara Daftar Ulang Izin Penempatan dan Pemindahtanganan Izin Penempatan Pedagang Pasar Tradisional. Permohonan tertulis dari pemilik kepada Kepala BP2T bermeterai Rp 6.000,- disertai : 1) Fotokopi KTP 2) Surat Keterangan dari Kepala UPTD Pasar setempat. 3) Fotokopi SK Izin Pemakaian Tempat Dasaran yang lama 4) Izin Pemakaian Dasaran Kios / Los yang asli 5) Surat keterangan pelunasan retribusi atau tidak mempunyai tunggakan retribusi dari Kepala Dinas yang membidangi pasar tradisional atas rekomendasi Kepala UPTD Pasar. 6) Surat jual beli yang disahkan Dinas Pengelolaan Pasar atau Notaris ( untuk jual beli ) 7) Surat sewa menyewa yang disahkan Dinas Pengelolaan Pasar atau Notaris ( untuk sewa ) 8) Surat Keterangan ahli waris yang disepakati semua ahli waris diketahui Lurah dan Camat, serta surat kematian ( untuk waris ) 9) Surat Pernyataan hibah yang diketahui oleh Lurah dan Camat ( untuk hibah ) 10) Pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 ( empat ) lembar. 1) Pendaftaran berkas permohonan. 2) Penelitian berkas permohonan dan syaratsyarat lainnya. 3) Pemeriksaan/kunjungan lapangan bagi izin yang memerlukan pemeriksaan lapangan. 4) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan penentuan besaran retribusi. 5) Penerbitan SK/Sertifikat Izin. 6) Penyerahan SK/Sertifikat Izin Maksimal 5 hari kerja Rp. 0,(33)

6.

Produk pelayanan

7.


8.


9.

Pengawasan internal




Pemindahtanganan Izin Penempatan Pedagang Pasar Tradisional 1) Formulir-formulir 2) Peralatan Kantor. 3) Stopmap. 4) Ruang Tunggu. 5) Meja Pelayanan. 6) Perangkat komputer dan printer. 7) Kendaraan survey. 8) Tempat pengarsipan. Petugas telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal. 1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan 3. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk. 4. Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah. Masyarakat/pelanggan/customer dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala BP2T petugas loket/front office, telepon, faksimile dan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di BP2T. Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindak lanjuti oleh BP2T melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat. Sedangkan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan diteruskan kepada SKPD terkait. Petugas Tim Teknis : 10 orang 1) Dalam melaksanakan Kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja. 2) Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2008 masing-masing dua kali dalam satu tahun. 3) Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung. Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa : -


(34)


1) 2) 3) 4)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Prevalensi jumlah aduan Rapat Tinjauan Manajemen Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan perizinan 5) Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

(35)

Jenis Pelayanan Nomor Jenis Pelayanan KOMPONEN SPP : 1. Dasar hukum

2. Persyaratan

: Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern : 15

1) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Dan Penataan,Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. 2) Peraturan Walikota Magelang Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Persyaratan memperoleh IUTM bagi Toko Modern yang berdiri sendiri atau IUPP bagi Pusat Perbelanjaan : Permohonan tertulis dari pemilik kepada Walikota melalui Kepala BP2T bermeterai Rp 6.000,disertai : 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon. 2) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat 3) Rekomendasi dari instansi yang membidangi perdagangan. 4) Fotokopi surat izin prinsip dari Walikota. 5) Fotokopi surat izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Daerah. 6) Fotokopi surat Izin Gangguan (HO). 7) Fotokopi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 8) Fotokopi akte pendirian perusahaan atau cabang perusahaan yang dilegalisir. 9) Program kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM. 10) Surat pernyataan kesanggupan melaksanan dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Persyaratan memperoleh IUTM bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain: Permohonan tertulis dari pemilik kepada Walikota melalui Kepala BP2T bermaterai Rp 6.000,disertai : 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon. 2) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat 3) Fotokopi IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Toko Modern. 4) Fotocopi akte pendirian perusahaan atau cabang perusahaan yang dilegalisir. 5) Program kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM. 6) Surat pernyataan kesanggupan melaksanan dan mematuhi ketentuan yang berlaku. (36)

3. Sistem, mekanisme dan prosedur

4. Jangka waktu penyelesaian 5. Biaya/tarif 6. Produk pelayanan

1) Pendaftaran berkas permohonan. 2) Penelitian berkas permohonan dan syaratsyarat lainnya. 3) Pemeriksaan/kunjungan lapangan (bagi permohonan baru). 4) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 5) Penerbitan SK/Sertifikat Izin. 6) Penyerahan SK/Sertifikat Izin Maksimal 5 hari kerja

Rp. 0,IUPP (Izin Usaha Pusat Perbelanjaan) IUTM (Izin Usaha Toko Modern) 7. Sarana prasarana 1) Formulir-formulir dan atau fasilitas 2) Peralatan Kantor. 3) Stopmap. 4) Ruang Tunggu. 5) Meja Pelayanan. 6) Perangkat komputer dan printer. 7) Kendaraan survey. 8) Tempat pengarsipan. 8. Kompetensi pelaksana Petugas telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal. 9. Pengawasan internal 1) Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2) Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan 3) Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk. 4) Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah. 10. Penanganan Masyarakat/ pelanggan/ customer dapat pengaduan, saran dan menyampaikan pengaduan kepada Kepala BP2T masukan petugas loket/front office, telepon, faksimile dan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di BP2T. Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindak lanjuti oleh BP2T melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat. Sedangkan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan diteruskan kepada SKPD terkait. 11. Jumlah pelaksana Petugas Tim Teknis : 10 orang 12. Jaminan pelayanan 1) Dalam melaksanakan Kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja.

(37)



2) Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2008 masing-masing dua kali dalam satu tahun. 3) Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung. Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa : 1) 2) 3) 4) 5)


(38)

B. STANDAR PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERUMAHAN, PEKERJAAN UMUM DAN PERHUBUNGAN. Jenis Pelayanan Nomor Jenis Pelayanan

: Izin Mendirikan Bangunan (IMB) :1


2.

Persyaratan

3.


1) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. 2) Keputusan Walikota Magelang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Garis Sempadan Bangunan. 3) Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Permohonan tertulis dari pemilik kepada Kepala BP2T bermeterai Rp 6.000,- disertai : 1) Fotokopi KTP Pemohon 2) Gambar Konstruksi Bangunan ( Denah, Tampak Depan/Samping, Potongan, Denah Lokasi) yang telah dilegalisasi dinas teknis terkait 3) Fotokopi Sertifikat Tanah 4) Perhitungan Konstruksi Beton/ Baja (untuk bangunan bertingkat/ tower) 5) Surat Persetujuan pemilik tanah dan tetangga, dilengkapi fotokopi KTP, untuk Tower Persetujuan lingkungan mencakup radius area resiko Tower 6) Izin Prinsip (untuk bangunan yang harus menggunakan izin prinsip) 7) Surat Keterangan/ Rekomendasi dari Dan LANUD (untuk Tower) 8) Surat Keterangan/ Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah (untuk Tower) 9) Test Tanah/ Hammer Test (untuk Tower) 10) IMB lama (untuk perubahan/ renovasi) 1) Pendaftaran berkas permohonan. 2) Penelitian berkas permohonan dan syaratsyaratnya. 3) Pemeriksaan/kunjungan lapangan bagi izin yang memerlukan pemeriksaan lapangan. 4) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan penentuan besaran retribusi. 5) Pembayaran retribusi. 6) Pembuatan SK untuk ditandatangani Walikota, melalui Bagian Hukum dan TU Sekda, atau SK yang ditandatangani Kepala BP2T. 7) Pembuatan Kutipan SK berupa sertifikat. 8) Penyerahan SK.

(39)

4. 5.


6. 7.


8.


9.

Pengawasan internal




Maksimal 14 hari kerja. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 1) Formulir-formulir 2) Peralatan Kantor. 3) Stopmap. 4) Plat IMB. 5) Ruang Tunggu. 6) Meja Pelayanan. 7) Perangkat komputer dan printer. 8) Kendaraan survey. 9) Tempat pengarsipan. Petugas telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 1) Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2) Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan 3) Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk. 4) Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah. Masyarakat/pelanggan/customer dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala BP2T petugas loket/front office, telepon, faksimile dan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di BP2T. Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindak lanjuti oleh BP2T melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat. Sedangkan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan diteruskan kepada SKPD terkait. Petugas Tim Teknis : 6 orang 1) Dalam melaksanakan Kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja. 2) Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2008 masing-masing dua kali dalam satu tahun. 3) Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung. 4) Peralatan yang digunakan setiap tahun di kalibrasi. Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa : -

Pengawasan lingkungan dengan CCTV. (40)

-


1) 2) 3) 4) 5)

Sertifikat memiliki kode otentifikasi keaslian. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K. Sistem pengamanan jaringan komputer. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Prevalensi jumlah aduan Rapat Tinjauan Manajemen Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan perizinan Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

(41)


: Balik Nama IMB / Perubahan Fungsi Bangunan :2


2.

3.

4. 5.

6. 7.

8.

9.

1) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. 2) Keputusan Walikota Magelang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Garis Sempadan Bangunan. 3) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Permohonan tertulis dari pemilik kepada Kepala Persyaratan BP2T bermeterai Rp 6.000,- disertai : 1) IMB yang lama. 2) Gambar Konstruksi Bangunan yang lama 3) Fotokopi KTP. 4) Fotokopi Sertifikat tanah Sistem, mekanisme dan 1) Pendaftaran berkas permohonan. 2) Penelitian berkas permohonan dan syaratprosedur syaratnya. 3) Pemeriksaan/kunjungan lapangan bagi izin yang memerlukan pemeriksaan lapangan. 4) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan penentuan besaran retribusi. 5) Pembayaran retribusi. 6) Pembuatan SK yang ditandatangani Kepala BP2T. 7) Pembuatan Salinan SK berupa sertifikat. 8) Penyerahan Salinan SK. Jangka waktu Maksimal 5 hari kerja. penyelesaian Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Biaya/tarif Tahun 2011, yaitu sebesar 10 % dari besarnya retribusi yang bersangkutan. Balik Nama IMB. Produk pelayanan Sarana prasarana dan 1) Formulir-formulir 2) Peralatan Kantor. atau fasilitas 3) Stopmap. 4) Plat IMB. 5) Ruang Tunggu. 6) Meja Pelayanan. 7) Perangkat komputer dan printer. 8) Kendaraan survey. 9) Tempat pengarsipan. Kompetensi pelaksana Petugas telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pengawasan internal 1) Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2) Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan

(42)

10.

11. 12.

13.

14.

3) Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk. 4) Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah. Masyarakat/pelanggan/customer dapat Penanganan pengaduan, saran dan menyampaikan pengaduan kepada Kepala BP2T petugas loket/front office, telepon, faksimile dan masukan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di BP2T. Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindak lanjuti oleh BP2T melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat. Sedangkan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan diteruskan kepada SKPD terkait. Petugas Tim Teknis : 6 orang Jumlah pelaksana 1) Dalam melaksanakan Kegiatan menggunakan Jaminan pelayanan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja. 2) Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2008 masing-masing dua kali dalam satu tahun. 3) Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung. 4) Peralatan yang digunakan setiap tahun di kalibrasi. keselamatan dapat Jaminan keamanan Jaminan keamanan dan dan keselamatan berupa : pelayanan - Pengawasan lingkungan dengan CCTV. - Sertifikat memiliki kode otentifikasi keaslian. - Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K. - Sistem pengamanan jaringan komputer. Evaluasi kinerja 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2) Prevalensi jumlah aduan pelayanan 3) Rapat Tinjauan Manajemen 4) Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan perizinan 5) Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

(43)


: Izin Usaha Jasa Konstruksi :3


2.

3.

4. 5. 6. 7.

1) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi. 2) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi. Permohonan tertulis dari pemilik kepada Kepala Persyaratan BP2T bermeterai Rp 6.000,- disertai : 1) Papan Nama Perusahaan (dilampirkan berupa foto) 2) Fotokopi KTP Direktur 3) Fotokopi SIUP, TDP, HO, dan SBU yang dileges oleh LPJK propinsi. 4) Fotokopi SKTK/NKTT, Ijazah dan KTP (untuk tenaga teknik). 5) Fotokopi Ijazah dan KTP (untuk tenaga non teknik). 6) Surat Keterangan bukan PNS dan surat domisili usaha. 7) Fotokopi kwitansi pembelian peralatan 8) Struktur Organisasi 9) Denah Lokasi 10) Foto Direktur ukuran 4x6 tiga lembar. 11) Asli SIUJK lama (untuk perpanjangan). Sistem, mekanisme dan 1) Pendaftaran berkas permohonan. 2) Penelitian berkas permohonan dan syaratprosedur syaratnya. 3) Pemeriksaan/kunjungan lapangan bagi izin yang memerlukan pemeriksaan lapangan. 4) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 5) Pembuatan SK untuk ditandatangani Walikota, melalui Bagian Hukum dan TU Sekda, atau SK yang ditandatangani Kepala BP2T. 6) Pembuatan Kutipan SK berupa sertifikat 7) Penyerahan SK / Sertifikat Izin. Jangka waktu Maksimal 10 hari kerja. penyelesaian Rp. 0,Biaya/tarif Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi. Produk pelayanan Sarana prasarana dan 1) Formulir-formulir 2) Peralatan Kantor. atau fasilitas 3) Stopmap. 4) Ruang Tunggu. 5) Meja Pelayanan. (44)

8.

9.

10.

11. 12.

13.

14.

6) Perangkat komputer dan printer. 7) Kendaraan survey. 8) Tempat pengarsipan. Kompetensi pelaksana Petugas telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pengawasan internal 1) Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2) Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan 3) Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk. 4) Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah. Masyarakat/pelanggan/customer dapat Penanganan pengaduan, saran dan menyampaikan pengaduan kepada Kepala BP2T petugas loket/front office, telepon, faksimile dan masukan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di BP2T. Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindak lanjuti oleh BP2T melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat. Sedangkan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan diteruskan kepada SKPD terkait. Petugas Tim Teknis : 6 orang Jumlah pelaksana 1) Dalam melaksanakan Kegiatan menggunakan Jaminan pelayanan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja. 2) Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2008 masing-masing dua kali dalam satu tahun. 3) Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung. 4) Peralatan yang digunakan setiap tahun di kalibrasi. keselamatan dapat Jaminan keamanan Jaminan keamanan dan dan keselamatan berupa : pelayanan - Pengawasan lingkungan dengan CCTV. - Sertifikat memiliki kode otentifikasi keaslian. - Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K. - Sistem pengamanan jaringan komputer. Evaluasi kinerja 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2) Prevalensi jumlah aduan pelayanan 3) Rapat Tinjauan Manajemen 4) Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan perizinan 5) Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

(45)


: Izin Trayek dan Kartu Pengawasan :4

KOMPONEN SPP : 1.

Dasar hukum

2.

Persyaratan

3.

1) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Angkutan. 2) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Permohonan tertulis dari pemilik kepada Kepala BP2T bermeterai Rp 6.000,- disertai : A. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Surat Izin Trayek Fotokopi STNK berlaku Fotokopi Buku Uji Kendaraan berlaku SK Trayek Lama ( Untuk Perpanjangan ) Fotokopi KTP Pemilik Izin Fotokopi Kartu Pengawasan lama Fotokopi Jasa Raharja Surat Keterangan/Rekomendasi dari Organda Kota Magelang

B. 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Kartu Pengawasan Fotokopi STNK berlaku Fotokopi Buku Uji Kendaran berlaku Fotokopi SK Trayek berlaku Fotokopi Kartu Pengawasan lama Fotokopi Jasa Raharja Surat Keterangan/Rekomendasi dari Organda Kota Magelang

C. 1) 2) 3) Sistem, mekanisme dan A. 1) prosedur 2) 3) 4) 5) 6) 7)

DPC

DPC

Izin Insidental Fotokopi STNK berlaku Fotokopi Buku Uji berlaku Fotokopi Kartu Pengawasan Surat Izin Trayek/ Izin Insidental Pendaftaran berkas permohonan. Penelitian berkas permohonan dan syaratsyaratnya. Pemeriksaan/ kunjungan lapangan bagi izin yang memerlukan pemeriksaan lapangan. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan penentuan besaran retribusi. Pembuatan Surat Izin Trayek Pemberitahuan kepada pemohon dan pembayaran retribusi. Penyerahan Surat Izin Trayek

B. Kartu Pengawasan 1) Pendaftaran berkas permohonan.

(46)

4.

Jangka waktu penyelesaian

5.

Biaya/tarif

6.

Produk pelayanan

7.


1.


2.

Pengawasan internal

3.

Penanganan pengaduan, saran dan masukan

2) Penelitian berkas permohonan dan syaratsyaratnya. 3) Berkas dikirim ke Dishubkominfo untuk dikaji apabila disetujui berkas di proses untuk penerbitan Kartu Pengawasan yang baru, apabila tidak disetujui berkas di kirim ke bagian proses untuk dikembalikan kepada pemohon dan diberi surat penolakan. 4) Pembuatan Kartu Pengawasan 5) Pemberitahuan kepada pemohon dan pembayaran retribusi. 6) Penyerahan Kartu Pengawasan. Surat Izin Trayek :14 hari kerja Kartu Pengawasan : 6 hari kerja Izin Insidental : 1 hari kerja Surat Izin Trayek : Rp. 50.000,Kartu Pengawasan : Rp. 15.000,Izin Insidental : Rp. 10.000,Surat Izin Trayek Kartu Pengawasan Izin Insidental 1) Formulir-formulir 2) Peralatan Kantor. 3) Stopmap. 4) Stiker masa berlaku. 5) Ruang Tunggu. 6) Meja Pelayanan. 7) Perangkat komputer dan printer. 8) Kendaraan survey. 9) Tempat pengarsipan. Petugas telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal. 1) Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2) Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan 3) Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk. 4) Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah. Masyarakat/pelanggan/customer dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala BP2T petugas loket/front office, telepon, faksimile dan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di BP2T. Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindak lanjuti oleh BP2T melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat,Sedangkan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan diteruskan kepada SKPD terkait. (47)

4. 5.

Jumlah pelaksana Jaminan pelayanan

6.

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

7.

Evaluasi kinerja pelayanan

Petugas Tim Teknis : 7 orang 1) Dalam melaksanakan Kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja. 2) Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2008 masing-masing dua kali dalam satu tahun. 3) Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung. Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa : 1) 2) 3) 4) 5)


(48)


: Izin Usaha Angkutan :5

KOMPONEN SPP : 1.

2.

3.

4. 5. 6. 7.

8.

1) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Izin Usaha Angkutan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang. 2) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. 3) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Angkutan Permohonan tertulis dari pemilik kepada Kepala Persyaratan BP2T bermeterai Rp 6.000,- disertai : 1) Fotokopi Izin Gangguan / HO garasi 2) Surat pernyataan tidak berpangkal / parkir dijalan 3) Surat keterangan mempunyai garasi 4) Fotokopi STNK 5) Fotokopi KTP 6) Surat Keterangan domisili usaha dari Kelurahan, diketahui Kecamatan 7) Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan 8) Fotokopi Surat Izin Trayek Sistem, mekanisme dan 1) Pendaftaran berkas permohonan. 2) Penelitian berkas permohonan dan syaratprosedur syaratnya. 3) Pemeriksaan/ kunjungan lapangan bagi izin yang memerlukan pemeriksaan lapangan. 4) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 5) Pembuatan SK. 6) Penyerahan SK Jangka waktu Maksimal 14 hari kerja. penyelesaian Rp. 0,Biaya/tarif Izin Usaha Angkutan Produk pelayanan Sarana prasarana dan 1) Formulir-formulir 2) Peralatan Kantor. atau fasilitas 3) Stopmap. 4) Stiker masa berlaku. 5) Ruang Tunggu. 6) Meja Pelayanan. 7) Perangkat komputer dan printer. 8) Kendaraan survey. 9) Tempat pengarsipan. Kompetensi pelaksana Petugas telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal. Dasar hukum

(49)

9.

Pengawasan internal




14. Evaluasi pelayanan

kinerja

1) Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2) Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan 3) Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk. 4) Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah. Masyarakat/pelanggan/customer dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala BP2T petugas loket/front office, telepon, faksimile dan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di BP2T. Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindak lanjuti oleh BP2T melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat. Sedangkan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan diteruskan kepada SKPD terkait. Petugas Tim Teknis : 7 orang 1) Dalam melaksanakan Kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja. 2) Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2008 masing-masing dua kali dalam satu tahun. 3) Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung. 4) Peralatan yang digunakan setiap tahun di kalibrasi. Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa : - Pengawasan lingkungan dengan CCTV. - Sertifikat memiliki kode otentifikasi keaslian. - Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K. - Sistem pengamanan jaringan komputer. 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2) Prevalensi jumlah aduan 3) Rapat Tinjauan Manajemen 4) Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan perizinan 5) Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

(50)

C.

STANDAR PELAYANAN PUBLIK BIDANG KESEHATAN.


: :

Izin Rumah Bersalin / Klinik 1


2.

3.

4. 5. 6.

1) Perda Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Izin di Bidang Kesehatan. 2) Keputusan Walikota Magelang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin di Bidang Kesehatan. 3) Perda Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin di Bidang Kesehatan. Permohonan tertulis dari Pemilik kepada Kepala Persyaratan BP2T bermeterai Rp 6.000,- disertai : 1) Fotokopi Izin Gangguan/HO 2) Identitas Dokter Penanggung jawab (fotokopi KTP dan pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar) 3) Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah, bagi Dokter Penanggung jawab 4) Rekomendasi Kepala Puskesmas setempat 5) Surat Kuasa bermeterai Rp 6.000,- dari Pimpinan Yayasan kepada Dokter Penanggung jawab 6) Fotokopi Akta Pendirian Yayasan 7) Fotokopi Ijasah seluruh tenaga 8) Fotokopi Surat Izin Praktek dan Surat Izin Kerja dari semua tenaga 9) Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 10) Daftar Peralatan dan Sarana 11) Surat Perjanjian Sewa Kontrak bermeterai Rp 6.000,- bila bangunan tersebut menyewa 12) Surat Pernyataan Sanggup Tunduk kepada Peraturan yang berlaku dari Dokter Penanggung jawab bermeterai Rp 6.000,13) Proposal Pendirian. Sistem, mekanisme dan 1) Pendaftaran berkas permohonan. 2) Penelitian berkas permohonan dan syaratprosedur syarat lainnya. 3) Pemeriksaan/kunjungan lapangan (bagi permohonan baru). 4) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 5) Penerbitan SK/Sertifikat Izin. 6) Penyerahan SK/Sertifikat Izin Maksimal 6 hari kerja Jangka waktu penyelesaian Rp. 0,Biaya/tarif Izin Rumah Bersalin Produk pelayanan

(51)

7.

8.

9.

10.

11. 12.

13.

Sarana prasarana dan 1) Formulir-formulir 2) Peralatan Kantor. atau fasilitas 3) Stopmap. 4) Ruang Tunggu. 5) Meja Pelayanan. 6) Perangkat komputer dan printer. 7) Kendaraan survey. 8) Tempat pengarsipan. Kompetensi pelaksana Petugas telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal. Pengawasan internal 1) Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2) Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan 3) Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk. 4) Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah. Masyarakat/pelanggan/customer dapat Penanganan pengaduan, saran dan menyampaikan pengaduan kepada Kepala BP2T petugas loket/front office, telepon, faksimile dan masukan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di BP2T. Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindak lanjuti oleh BP2T melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat. Sedangkan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan diteruskan kepada SKPD terkait. Petugas Tim Teknis : 10 orang Jumlah pelaksana 1) Dalam melaksanakan Kegiatan menggunakan Jaminan pelayanan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja. 2) Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2008 masing-masing dua kali dalam satu tahun. 3) Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung. keselamatan dapat Jaminan keamanan Jaminan keamanan dan berupa : dan keselamatan - Pengawasan lingkungan dengan CCTV. pelayanan - Sertifikat memiliki kode otentifikasi keaslian. - Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K. - Sistem pengamanan jaringan komputer.

(52)


kinerja 1) 2) 3) 4) 5)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Prevalensi jumlah aduan Rapat Tinjauan Manajemen Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan perizinan Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

(53)


: :

Izin Balai Pengobatan / Klinik 2


2.

3.

4. 5. 6. 7.

1) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Izin di Bidang Kesehatan. 2) Keputusan Walikota Magelang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin di Bidang Kesehatan. 3) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin di Bidang Kesehatan Permohonan tertulis dari Pemilik kepada Kepala Persyaratan BP2T bermeterai Rp 6.000,- disertai : 1) Fotokopi Izin Gangguan/HO 2) Identitas Dokter Penanggung jawab (fotokopi KTP dan pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar) 3) Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah, bagi Dokter Penanggung jawab 4) Rekomendasi Kepala Puskesmas setempat. 5) Surat Kuasa bermeterai Rp 6.000,- dari Pimpinan Yayasan kepada Dokter Penanggung jawab 6) Fotokopi Akta Pendirian Yayasan 7) Fotokopi Ijasah seluruh tenaga 8) Fotokopi Surat Izin Praktek dan Surat Izin Kerja dari semua tenaga 9) Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 10) Daftar Peralatan dan Sarana 11) Surat Perjanjian Sewa Kontrak bermeterai Rp 6.000,- bila bangunan tersebut menyewa 12) Surat Pernyataan Sanggup Tunduk kepada Peraturan yang berlaku dari Dokter Penanggung jawab bermeterai Rp 6.000,13) Proposal Pendirian. Sistem, mekanisme dan 1) Pendaftaran berkas permohonan. prosedur 2) Penelitian berkas permohonan dan syaratsyarat lainnya. 3) Pemeriksaan/kunjungan lapangan (bagi permohonan baru). 4) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 5) Penerbitan SK/Sertifikat Izin. 6) Penyerahan SK/Sertifikat Izin Jangka waktu Maksimal 6 hari kerja. penyelesaian Rp. 0,Biaya/tarif Izin Balai Pengobatan. Produk pelayanan Sarana prasarana dan 1) Formulir-formulir atau fasilitas 2) Peralatan Kantor. 3) Stopmap. (54)

8.

9.

10.

11. 12.

13.

14.

4) Ruang Tunggu. 5) Meja Pelayanan. 6) Perangkat komputer dan printer. 7) Kendaraan survey. 8) Tempat pengarsipan. Kompetensi pelaksana Petugas telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal. Pengawasan internal 1) Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2) Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan 3) Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk. 4) Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah. Masyarakat/pelanggan/customer dapat Penanganan pengaduan, saran dan menyampaikan pengaduan kepada Kepala BP2T petugas loket/front office, telepon, faksimile dan masukan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di BP2T. Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindak lanjuti oleh BP2T melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat. Sedangkan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan diteruskan kepada SKPD terkait. Petugas Tim Teknis : 10 orang Jumlah pelaksana 1) Dalam melaksanakan Kegiatan menggunakan Jaminan pelayanan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja. 2) Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2008 masing-masing dua kali dalam satu tahun. 3) Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung. keselamatan dapat Jaminan keamanan Jaminan keamanan dan dan keselamatan berupa : pelayanan - Pengawasan lingkungan dengan CCTV. - Sertifikat memiliki kode otentifikasi keaslian. - Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K. - Sistem pengamanan jaringan komputer. Evaluasi kinerja 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2) Prevalensi jumlah aduan pelayanan 3) Rapat Tinjauan Manajemen 4) Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan perizinan 5) Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu (55)


: Izin Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA)/ Klinik :3


2.

3.

4. 5. 6. 7.

1) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Izin di Bidang Kesehatan. 2) Keputusan Walikota Magelang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin di Bidang Kesehatan. 3) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin di Bidang Kesehatan Permohonan tertulis dari Pemilik kepada Kepala Persyaratan BP2T bermeterai Rp 6.000,- disertai: 1) Fotokopi Izin Gangguan/HO. 2) Identitas Dokter Penanggung jawab (fotokopi KTP dan pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar). 3) Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah, bagi Dokter Penanggung jawab. 4) Rekomendasi Kepala Puskesmas setempat. 5) Surat Kuasa bermeterai Rp 6.000,- dari Pimpinan Yayasan kepada Dokter Penanggung jawab. 6) Fotokopi Akta Pendirian Yayasan. 7) Fotokopi Ijasah seluruh tenaga. 8) Fotokopi Surat Izin Praktek dan Surat Izin Kerja dari semua tenaga. 9) Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 10) Surat Perjanjian Sewa Kontrak bermeterai Rp 6.000,- bila bangunan tersebut menyewa. 11) Surat Pernyataan Sanggup Tunduk kepada Peraturan yang berlaku dari Dokter Penanggung jawab bermeterai Rp 6.000,-. 12) Proposal Pendirian. Sistem, mekanisme dan 1) Pendaftaran berkas permohonan. 2) Penelitian berkas permohonan dan syaratprosedur syarat lainnya. 3) Pemeriksaan/kunjungan lapangan (bagi permohonan baru). 4) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 5) Penerbitan SK/Sertifikat Izin. 6) Penyerahan SK/Sertifikat Izin Jangka waktu Maksimal 6 hari kerja penyelesaian Rp. 0,Biaya/tarif Izin Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) Produk pelayanan Sarana prasarana dan 1) Formulir-formulir 2) Peralatan Kantor. atau fasilitas 3) Stopmap. 4) Ruang Tunggu. (56)

8.

9.

10.

11. 12.

13.

14.

5) Meja Pelayanan. 6) Perangkat komputer dan printer. 7) Kendaraan survey. 8) Tempat pengarsipan. Kompetensi pelaksana Petugas telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal. Pengawasan internal 1) Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2) Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan 3) Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk. 4) Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah. Masyarakat/pelanggan/customer dapat Penanganan menyampaikan pengaduan kepada Kepala BP2T pengaduan, saran dan petugas loket/front office, telepon, faksimile dan masukan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di BP2T. Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindak lanjuti oleh BP2T melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat. Sedangkan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan diteruskan kepada SKPD terkait. Petugas Tim Teknis : 10 orang Jumlah pelaksana 1) Dalam melaksanakan Kegiatan menggunakan Jaminan pelayanan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja. 2) Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2008 masing-masing dua kali dalam satu tahun. 3) Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung. keselamatan dapat Jaminan keamanan Jaminan keamanan dan dan keselamatan berupa : pelayanan - Pengawasan lingkungan dengan CCTV. - Sertifikat memiliki kode otentifikasi keaslian. - Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K. - Sistem pengamanan jaringan komputer. Evaluasi kinerja 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2) Prevalensi jumlah aduan pelayanan 3) Rapat Tinjauan Manajemen 4) Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan perizinan 5) Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

(57)


: Izin Laboratorium Kesehatan Swasta :4


2.

3.

4. 5. 6. 7.

1) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Izin di Bidang Kesehatan. 2) Keputusan Walikota Magelang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin di Bidang Kesehatan. 3) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin di Bidang Kesehatan Permohonan tertulis dari Pemilik kepada Kepala Persyaratan BP2T bermeterai Rp 6.000,- disertai : 1) Fotokopi Izin Gangguan/HO. 2) Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP. 3) Identitas Pemilik (fotokopi KTP dan pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar). 4) Fotokopi ijazah dan ijin kerja bagi seluruh karyawan 5) Kesanggupan Dokter Penanggungjawab dan ijin kerja ( SIP ) 6) Akta Pendirian Yayasan. 7) Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah untuk semua tenaga. 8) Fotokopi denah bangunan. 9) Denah lokasi. 10) Daftar tenaga. 11) Daftar perincian alat perlengkapan. 12) Surat Pernyataan Kesanggupan MasingMasing Tenaga bermeterai Rp 6.000,-. 13) Surat Pernyataan Kesanggupan Mengikuti Program Pemantapan Mutu bermeterai Rp 6.000,-. 14) Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Penanggung jawab yang bermeterai Rp 6.000,Sistem, mekanisme dan 1) Pendaftaran berkas permohonan. prosedur 2) Penelitian berkas permohonan dan syaratsyarat lainnya. 3) Pemeriksaan/kunjungan lapangan (bagi permohonan baru). 4) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 5) Penerbitan SK/Sertifikat Izin. 6) Penyerahan SK/Sertifikat Izin Jangka waktu Maksimal 6 hari kerja penyelesaian Rp. 0,Biaya/tarif Izin Laboratorium Kesehatan Swasta Produk pelayanan Sarana prasarana dan 1) Formulir-formulir atau fasilitas 2) Peralatan Kantor. 3) Stopmap. (58)

8.


9.

Pengawasan internal





kinerja

4) Ruang Tunggu. 5) Meja Pelayanan. 6) Perangkat komputer dan printer. 7) Kendaraan survey. 8) Tempat pengarsipan. Petugas telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal. 1) Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2) Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan 3) Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk. 4) Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah. Masyarakat/pelanggan/customer dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala BP2T petugas loket/front office, telepon, faksimile dan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di BP2T. Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindak lanjuti oleh BP2T melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat. Sedangkan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan diteruskan kepada SKPD terkait. Petugas Tim Teknis : 10 orang 1) Dalam melaksanakan Kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja. 2) Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2008 masing-masing dua kali dalam satu tahun. 3) Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung. Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa : - Pengawasan lingkungan dengan CCTV. - Sertifikat memiliki kode otentifikasi keaslian. - Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K. - Sistem pengamanan jaringan komputer. 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2) Prevalensi jumlah aduan 3) Rapat Tinjauan Manajemen 4) Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan perizinan 5) Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

(59)

(60)


: Izin Pengobat Tradisional/ Tusuk Jarum :5

KOMPONEN SPP 1. Dasar hukum

2.

3.

4. 5. 6. 7.

8.

1) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Izin di Bidang Kesehatan. 2) Keputusan Walikota Magelang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin di Bidang Kesehatan. 3) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin di Bidang Kesehatan Permohonan tertulis kepada Kepala BP2T Persyaratan bermeterai Rp 6.000,- yang disertai : 1) Identitas diri (fotokopi KTP dan pas foto terbaru ukuran 4x6, 4 lembar). 2) Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah. 3) Fotokopi Sertifikat/Ijasah Pengobat Tradisional yang disahkan Kejaksaan 4) Surat Keterangan Lurah setempat. 5) Rekomendasi Organisasi Profesi. 6) Biodata. 7) Surat Pengantar dari Puskesmas setempat. 8) Denah bangunan Praktek. 9) Daftar tenaga kerja. Sistem, mekanisme dan 1) Pendaftaran berkas permohonan. 2) Penelitian berkas permohonan dan syaratprosedur syarat lainnya. 3) Pemeriksaan/kunjungan lapangan (bagi permohonan baru). 4) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 5) Penerbitan SK/Sertifikat Izin. 6) Penyerahan SK/Sertifikat Izin Jangka waktu Maksimal 6 hari kerja penyelesaian Rp. 0,Biaya/tarif Izin Pengobat Tradisional Produk pelayanan Sarana prasarana dan 1) Formulir-formulir 2) Peralatan Kantor. atau fasilitas 3) Stopmap. 4) Ruang Tunggu. 5) Meja Pelayanan. 6) Perangkat komputer dan printer. 7) Kendaraan survey. 8) Tempat pengarsipan. Kompetensi pelaksana Petugas telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal.

(61)

9.

10.

11. 12.

13.

14.

Pengawasan internal

1) Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2) Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan 3) Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk. 4) Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah. Masyarakat/pelanggan/customer dapat Penanganan pengaduan, saran dan menyampaikan pengaduan kepada Kepala BP2T petugas loket/front office, telepon, faksimile dan masukan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di BP2T. Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindak lanjuti oleh BP2T melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat. Sedangkan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan diteruskan kepada SKPD terkait. Petugas Tim Teknis : 10 orang Jumlah pelaksana 1) Dalam melaksanakan Kegiatan menggunakan Jaminan pelayanan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja. 2) Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2008 masing-masing dua kali dalam satu tahun. 3) Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung. keselamatan dapat Jaminan keamanan Jaminan keamanan dan dan keselamatan berupa : pelayanan - Pengawasan lingkungan dengan CCTV. - Sertifikat memiliki kode otentifikasi keaslian. - Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K. - Sistem pengamanan jaringan komputer. Evaluasi kinerja 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2) Prevalensi jumlah aduan pelayanan 3) Rapat Tinjauan Manajemen 4) Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan perizinan 5) Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

(62)


: Izin Praktek Ahli Kecantikan :6


2.

3.

4. 5. 6. 7.

8.

9.

1) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Izin di Bidang Kesehatan. 2) Keputusan Walikota Magelang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin di Bidang Kesehatan. 3) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin di Bidang Kesehatan. Permohonan tertulis kepada BP2T bermeterai Rp Persyaratan 6.000,- yang disertai : 1) Identitas diri (fotokopi KTP dan pas foto terbaru ukuran 4x6, 4 lembar). 2) Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah. 3) Fotokopi Ijasah dan Sertifikat Mahir bagi karyawan 4) Rekomendasi Tiara Kusuma. Sistem, mekanisme dan 1) Pendaftaran berkas permohonan. 2) Penelitian berkas permohonan dan syaratprosedur syarat lainnya. 3) Pemeriksaan/kunjungan lapangan (bagi permohonan baru). 4) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 5) Penerbitan SK/Sertifikat Izin. 6) Penyerahan SK/Sertifikat Izin Maksimal 6 hari kerja Jangka waktu penyelesaian Rp. 0,Biaya/tarif Izin Praktek Ahli Kecantikan. Produk pelayanan Sarana prasarana dan 1) Formulir-formulir 2) Peralatan Kantor. atau fasilitas 3) Stopmap. 4) Ruang Tunggu. 5) Meja Pelayanan. 6) Perangkat komputer dan printer. 7) Kendaraan survey. 8) Tempat pengarsipan. Kompetensi pelaksana Petugas telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal. Pengawasan internal 1) Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2) Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan

(63)





3) Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk. 4) Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah. Masyarakat/pelanggan/customer dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala BP2T petugas loket/front office, telepon, faksimile dan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di BP2T. Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindak lanjuti oleh BP2T melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat. Sedangkan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan diteruskan kepada SKPD terkait. Petugas Tim Teknis : 10 orang 1) Dalam melaksanakan Kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja. 2) Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2008 masing-masing dua kali dalam satu tahun. 3) Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung. Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa : 1) 2) 3) 4) 5)


(64)


: Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan :7


2.

3.

4. 5. 6.

1) Peraturan Daerah Kota Magelang No. 17 Tahun 2003 tentang Izin di Bidang Kesehatan. 2) Keputusan Walikota Magelang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin di Bidang Kesehatan. 3) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin di Bidang Kesehatan Permohonan tertulis dari pemilik kepada Kepala Persyaratan BP2T bermeterai Rp 6.000,- disertai : 1) Fotokopi KTP Penanggungjawab. 2) Fotokopi Ijazah Penata/Ahli Kecantikan. 3) Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah. 4) Surat pernyataan bersedia menjadi penanggungjawab salon kecantikan, apabila ahli kecantikan bukan pemilik salon, bermaterai Rp. 6.000,5) Surat Pernyataan Dokter Konsultan (dianjurkan untuk Salon Kecantikan Type A dan B), beserta fotocopy Izin Praktek Dokter Konsultan; 6) Fotokopi Izin Gangguan; 7) Denah Bangunan dan Denah Lokasi Salon; 8) Pasfoto Penanggungjawab ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar 9) Surat yang menyatakan status bangunan (hak milik/sewa/kontrak). 10) Asli dan salinan daftar alat perlengkapan. 11) Daftar tenaga yang menangani 12) Surat keterangan kualitas air bersih yang digunakan dari instansi pemerintah berwenang. 13) Daftar Kosmetik dan Produk Sistem, mekanisme dan 1) Pendaftaran berkas permohonan. 2) Penelitian berkas permohonan dan syaratprosedur syarat lainnya. 3) Pemeriksaan/kunjungan lapangan (bagi permohonan baru). 4) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 5) Penerbitan SK/Sertifikat Izin. 6) Penyerahan SK/Sertifikat Izin Maksimal 6 hari kerja Jangka waktu penyelesaian Rp. 0,Biaya/tarif Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan Produk pelayanan

(65)

7.


8.


9.

Pengawasan internal




1) Formulir-formulir 2) Peralatan Kantor. 3) Stopmap. 4) Ruang Tunggu. 5) Meja Pelayanan. 6) Perangkat komputer dan printer. 7) Kendaraan survey. 8) Tempat pengarsipan. Petugas telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal. 1) Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2) Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan 3) Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk. 4) Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah. Masyarakat/pelanggan/customer dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala BP2T petugas loket/front office, telepon, faksimile dan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di BP2T. Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindak lanjuti oleh BP2T melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat. Sedangkan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan diteruskan kepada SKPD terkait. Petugas Tim Teknis : 10 orang 1) Dalam melaksanakan Kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja. 2) Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2008 masing-masing dua kali dalam satu tahun. 3) Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung. Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa : -


(66)


1) 2) 3) 4)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Prevalensi jumlah aduan Rapat Tinjauan Manajemen Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan perizinan 5) Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

(67)


: Izin Pusat Kebugaran Jasmani :8


2.

3.

4. 5. 6. 7.

8.

1) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Izin di Bidang Kesehatan. 2) Keputusan Walikota Magelang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin di Bidang Kesehatan. 3) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin di Bidang Kesehatan Permohonan tertulis dari Pemilik kepada Kepala Persyaratan BP2T bermeterai Rp 6.000,- disertai : 1) Fotokopi Izin Gangguan/HO. 2) Identitas diri (fotokopi KTP dan pas foto terbaru ukuran 4x6, 4 lembar). 3) Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah. 4) Fotokopi Ijasah Nasional Tingkat Mahir bagi Instruktur. 5) Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Penanggung jawab yang bermeterai Rp 6000,-. 6) Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat. 7) Daftar ketenagaan. 8) Denah bangunan. Sistem, mekanisme dan 1) Pendaftaran berkas permohonan. 2) Penelitian berkas permohonan dan syaratprosedur syarat lainnya. 3) Pemeriksaan/kunjungan lapangan (bagi permohonan baru). 4) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 5) Penerbitan SK/Sertifikat Izin. 6) Penyerahan SK/Sertifikat Izin Maksimal 6 hari kerja. Jangka waktu penyelesaian Rp. 0,Biaya/tarif Izin Pusat Kebugaran Jasmani. Produk pelayanan Sarana prasarana dan 1) Formulir-formulir 2) Peralatan Kantor. atau fasilitas 3) Stopmap. 4) Ruang Tunggu. 5) Meja Pelayanan. 6) Perangkat komputer dan printer. 7) Kendaraan survey. 8) Tempat pengarsipan. Kompetensi pelaksana Petugas telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal. (68)

9.

Pengawasan internal





1) Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2) Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan 3) Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk. 4) Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah. Masyarakat/pelanggan/customer dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala BP2T petugas loket/front office, telepon, faksimile dan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di BP2T. Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindak lanjuti oleh BP2T melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat. Sedangkan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan diteruskan kepada SKPD terkait. Petugas Tim Teknis : 10 orang 1) Dalam melaksanakan Kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja. 2) Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2008 masing-masing dua kali dalam satu tahun. 3) Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung. Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa : 1) 2) 3) 4) 5)


(69)


: Izin Pelayanan Ambulance dan Evakuasi Pasien :9


2.

3.

4. 5. 6. 7.

8.

1) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Izin di Bidang Kesehatan. 2) Keputusan Walikota Magelang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin di Bidang Kesehatan. 3) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin di Bidang Kesehatan Permohonan tertulis dari Pemilik kepada Kepala Persyaratan BP2T bermeterai Rp 6.000,- disertai : 1) Identitas diri (fotokopi KTP dan pas foto terbaru ukuran 4x6, 4 lembar). 2) Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah. 3) Daftar ketenagaan. 4) Surat Pernyataan Sanggup Tunduk pada Peraturan yang berlaku bermeterai Rp 6000,-. 5) Denah bangunan. 6) Fotokopi Izin Gangguan (HO) Sistem, mekanisme dan 1) Pendaftaran berkas permohonan. 2) Penelitian berkas permohonan dan syaratprosedur syarat lainnya. 3) Pemeriksaan/kunjungan lapangan (bagi permohonan baru). 4) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 5) Penerbitan SK/Sertifikat Izin. 6) Penyerahan SK/Sertifikat Izin Maksimal 6 hari kerja. Jangka waktu penyelesaian Rp. 0, Biaya/tarif Izin Pelayanan Ambulance dan Evakuasi Pasien. Produk pelayanan Sarana prasarana dan 1) Formulir-formulir 2) Peralatan Kantor. atau fasilitas 3) Stopmap. 4) Ruang Tunggu. 5) Meja Pelayanan. 6) Perangkat komputer dan printer. 7) Kendaraan survey. 8) Tempat pengarsipan. Kompetensi pelaksana Petugas telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal.

(70)

9.

Pengawasan internal





1) Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2) Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan 3) Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk. 4) Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah. Masyarakat/pelanggan/customer dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala BP2T petugas loket/front office, telepon, faksimile dan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di BP2T. Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindak lanjuti oleh BP2T melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat. Sedangkan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan diteruskan kepada SKPD terkait. Petugas Tim Teknis : 10 orang 1) Dalam melaksanakan Kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja. 2) Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2008 masing-masing dua kali dalam satu tahun. 3) Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung. Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa : 1) 2) 3) 4) 5)


(71)


: Izin Pemulasaraan Jenasah : 10


2.

3.

4. 5.

1) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Izin di Bidang Kesehatan. 2) Keputusan Walikota Magelang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin di Bidang Kesehatan. 3) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin di Bidang Kesehatan Permohonan tertulis dari Pemilik kepada Kepala Persyaratan BP2T bermeterai Rp 6.000,- disertai : 1) Identitas Pemilik (fotokopi KTP dan pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar). 2) Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah. 3) Fotokopi Akta Pendirian Yayasan. 4) Daftar ketenagaan. 5) Denah bangunan. 6) Fotokopi Izin Gangguan (HO). Sistem, mekanisme dan 1) Pendaftaran berkas permohonan. 2) Penelitian berkas permohonan dan syaratprosedur syarat lainnya. 3) Pemeriksaan/kunjungan lapangan (bagi permohonan baru). 4) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 5) Penerbitan SK/Sertifikat Izin. 6) Penyerahan SK/Sertifikat Izin Maksimal 6 hari kerja. Jangka waktu penyelesaian Rp. 0,Biaya/tarif

6. 7.


8.


9.

Pengawasan internal

Izin Pemulasaraan Jenasah. 1) Formulir-formulir 2) Peralatan Kantor. 3) Stopmap. 4) Ruang Tunggu. 5) Meja Pelayanan. 6) Perangkat komputer dan printer. 7) Kendaraan survey. 8) Tempat pengarsipan. Petugas telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal. 1) Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(72)





2) Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan 3) Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk. 4) Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah. Masyarakat/pelanggan/customer dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala BP2T petugas loket/front office, telepon, faksimile dan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di BP2T. Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindak lanjuti oleh BP2T melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat. Sedangkan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan diteruskan kepada SKPD terkait. Petugas Tim Teknis : 10 orang 1) Dalam melaksanakan Kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja. 2) Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2008 masing-masing dua kali dalam satu tahun. 3) Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung. Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa : 1) 2) 3) 4) 5)


(73)


: Izin Apotek : 11


2.

3.

4.

1) Perda Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Izin di Bidang Kesehatan. 2) Keputusan Walikota Magelang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin di Bidang Kesehatan. 3) Perda Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin di Bidang Kesehatan Permohonan tertulis dari Apoteker Pengelola Persyaratan Apotek kepada Kepala BP2T bermeterai Rp 6.000,disertai : 1) Fotokopi Izin Gangguan/HO. 2) Identitas Apoteker Pengelola Apotik/APA (fotokopi KTP dan pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar). 3) Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah, bagi APA. 4) Fotokopi Surat Izin Kerja APA. 5) Surat Pernyataan APA bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi APA di apotik lain, bermeterai Rp 6.000,-. 6) Surat Izin Atasan bagi Pemohon PNS, ABRI atau Instansi Pemerintah lainnya. 7) Surat Pernyataan Pemilik Sarana Apotik (PSA) tidak terlibat pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan dibidang obat, bermeterai Rp 6.000,-. 8) Fotokopi denah bangunan. 9) Denah lokasi apotek. 10) Surat yang menyatakan status bangunan (akta/sewa). 11) Daftar tenaga (Nama, Alamat, Tanggal Lulus, Nomor Surat Izin Kerja beserta fotokopinya, fotokopi KTP dan fotokopi Ijasah). 12) Daftar perincian alat perlengkapan apotik. 13) Akta Perjanjian Kerjasama APA dan PSA. Sistem, mekanisme dan 1) Pendaftaran berkas permohonan. 2) Penelitian berkas permohonan dan syaratprosedur syarat lainnya. 3) Pemeriksaan/kunjungan lapangan (bagi permohonan baru). 4) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 5) Penerbitan SK/Sertifikat Izin. 6) Penyerahan SK/Sertifikat Izin Maksimal 6 hari kerja. Jangka waktu penyelesaian (74)

5. 6. 7.

Biaya/tarif Produk pelayanan Sarana prasarana dan atau fasilitas

8.


9.

Pengawasan internal




14. Evaluasi kinerja

Rp. 0,Izin Apotek. 1) Formulir-formulir 2) Peralatan Kantor. 3) Stopmap. 4) Ruang Tunggu. 5) Meja Pelayanan. 6) Perangkat komputer dan printer. 7) Kendaraan survey. 8) Tempat pengarsipan. Petugas telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal. 1) Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2) Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan 3) Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk. 4) Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah. Masyarakat/pelanggan/customer dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala BP2T petugas loket/front office, telepon, faksimile dan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di BP2T. Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindak lanjuti oleh BP2T melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat. Sedangkan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan diteruskan kepada SKPD terkait. Petugas Tim Teknis : 10 orang 1) Dalam melaksanakan Kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja. 2) Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2008 masing-masing dua kali dalam satu tahun. 3) Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung. Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa : -

Pengawasan lingkungan dengan CCTV. Sertifikat memiliki kode otentifikasi keaslian. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K. - Sistem pengamanan jaringan komputer. 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (75)

pelayanan

2) Prevalensi jumlah aduan 3) Rapat Tinjauan Manajemen 4) Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan perizinan 5) Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

(76)


: Izin Optikal : 12


2.

3.

4. 5. 6. 7.

1) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Izin di Bidang Kesehatan. 2) Keputusan Walikota Magelang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin di Bidang Kesehatan. 3) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin di Bidang Kesehatan Permohonan tertulis dari Pemilik kepada Kepala Persyaratan BP2T bermeterai Rp 6.000,- disertai : 1) Fotokopi Izin Gangguan/HO. 2) Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP. 3) Identitas Pemilik (fotokopi KTP dan pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar). 4) Akta Pendirian Perusahaan. 5) Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah bagi Refraksionis Optisien. 6) Fotokopi denah bangunan. 7) Denah lokasi. 8) Daftar tenaga kerja disertai fotokopi ijazah dan KTP. 9) Fotokopi SIRO 10) Daftar perincian alat perlengkapan. 11) Surat Rekomendasi Organisasi Profesi/Asosiasi. 12) Akta perjanjian kerja sama Refraksionis Optisien dengan pemilik sarana optikal. Sistem, mekanisme dan 1) Pendaftaran berkas permohonan. 2) Penelitian berkas permohonan dan syaratprosedur syarat lainnya. 3) Pemeriksaan/kunjungan lapangan (bagi permohonan baru). 4) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 5) Penerbitan SK/Sertifikat Izin. 6) Penyerahan SK/Sertifikat Izin Maksimal 6 hari kerja Jangka waktu penyelesaian Rp. 0,Biaya/tarif Izin Optikal. Produk pelayanan Sarana prasarana dan 1) Formulir-formulir 2) Peralatan Kantor. atau fasilitas 3) Stopmap. 4) Ruang Tunggu. 5) Meja Pelayanan. 6) Perangkat komputer dan printer. 7) Kendaraan survey. 8) Tempat pengarsipan. (77)

8.


9.

Pengawasan internal





Petugas telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal. 1) Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2) Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan 3) Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk. 4) Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah. Masyarakat/pelanggan/customer dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala BP2T petugas loket/front office, telepon, faksimile dan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di BP2T. Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindak lanjuti oleh BP2T melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat. Sedangkan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan diteruskan kepada SKPD terkait. Petugas Tim Teknis : 10 orang 1) Dalam melaksanakan Kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja. 2) Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2008 masing-masing dua kali dalam satu tahun. 3) Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung. Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa : 1) 2) 3) 4) 5)


(78)


: Izin Pedagang Eceran Obat : 13


2.

3.

4. 5. 6. 7.

1) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Izin di Bidang Kesehatan. 2) Keputusan Walikota Magelang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin di Bidang Kesehatan. 3) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin di Bidang Kesehatan Permohonan tertulis dari Pemilik kepada Kepala Persyaratan BP2T bermeterai Rp 6.000,- disertai : 1) Fotokopi Izin Gangguan/HO. 2) Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP. 3) Identitas Pemilik dan Asisten Apoteker/AA (fotokopi KTP dan pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar). 4) Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah bagi AA. 5) Fotokopi Ijasah,Surat Penugasan dan Surat Izin Kerja AA. 6) Fotokopi denah bangunan. 7) Denah lokasi. 8) Surat Perjanjian kerjasama antara Asisten Apoteker dengan pemilik 9) Surat Pernyataan Asisten Apoteker/AA Bersedia Menjadi Penanggung jawab bermeterai Rp 6.000,-. Sistem, mekanisme dan 1) Pendaftaran berkas permohonan. 2) Penelitian berkas permohonan dan syaratprosedur syarat lainnya. 3) Pemeriksaan/kunjungan lapangan (bagi permohonan baru). 4) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 5) Penerbitan SK/Sertifikat Izin. 6) Penyerahan SK/Sertifikat Izin Maksimal 6 hari kerja Jangka waktu penyelesaian Rp. 0,Biaya/tarif Izin Pedagang Eceran Obat. Produk pelayanan Sarana prasarana dan 1) Formulir-formulir 2) Peralatan Kantor. atau fasilitas 3) Stopmap. 4) Ruang Tunggu. 5) Meja Pelayanan. 6) Perangkat komputer dan printer. 7) Kendaraan survey. 8) Tempat pengarsipan.

(79)

8.


9.

Pengawasan internal





Petugas telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal. 1) Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2) Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan 3) Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk. 4) Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah. Masyarakat/pelanggan/customer dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala BP2T petugas loket/front office, telepon, faksimile dan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di BP2T. Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindak lanjuti oleh BP2T melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat. Sedangkan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan diteruskan kepada SKPD terkait. Petugas Tim Teknis : 10 orang 1) Dalam melaksanakan Kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja. 2) Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2008 masing-masing dua kali dalam satu tahun. 3) Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung. Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa : 1) 2) 3) 4) 5)


(80)


: Izin Depot Air Minum Isi Ulang : 14


2.

3.

4. 5. 6. 7.

8.

9.

1) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Izin di Bidang Kesehatan. 2) Keputusan Walikota Magelang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin di Bidang Kesehatan. 3) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin di Bidang Kesehatan Permohonan tertulis dari pemilik kepada Kepala Persyaratan BP2T bermeterai Rp 6.000,- disertai : 1) Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP. 2) Identitas Pemilik (fotokopi KTP dan pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar). 3) Fotokopi Sertifikat Lik Hygiene dan Sanitasi DAMIU dari Dinas Kesehatan Kota Magelang. 4) Fotokopi Izin Gangguan (HO). Sistem, mekanisme dan 1) Pendaftaran berkas permohonan. 2) Penelitian berkas permohonan dan syaratprosedur syarat lainnya. 3) Pemeriksaan/kunjungan lapangan (bagi permohonan baru). 4) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 5) Penerbitan SK/Sertifikat Izin. 6) Penyerahan SK/Sertifikat Izin Maksimal 6 hari kerja Jangka waktu penyelesaian Rp. 0,Biaya/tarif Izin Depot Air Minum Isi Ulang. Produk pelayanan Sarana prasarana dan 1) Formulir-formulir 2) Peralatan Kantor. atau fasilitas 3) Stopmap. 4) Ruang Tunggu. 5) Meja Pelayanan. 6) Perangkat komputer dan printer. 7) Kendaraan survey. 8) Tempat pengarsipan. Kompetensi pelaksana Petugas telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal. Pengawasan internal 1) Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2) Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan 3) Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk.

(81)





4) Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah. Masyarakat/pelanggan/customer dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala BP2T petugas loket/front office, telepon, faksimile dan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di BP2T. Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindak lanjuti oleh BP2T melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat. Sedangkan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan diteruskan kepada SKPD terkait. Petugas Tim Teknis : 10 orang 1) Dalam melaksanakan Kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja. 2) Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2008 masing-masing dua kali dalam satu tahun. 3) Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung. Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa : 1) 2) 3) 4) 5)


KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MAGELANG,

SINGGIH INDRI PRANGGANA

(82)

PEMERINTAH KOTA MAGELANG BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ( BP2T ) Jalan Veteran Nomor 7 Telpon , MAGELANG 56117

Recommend Documents