PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUMAJANG Menimbang
: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka kelembagaan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, dipandang perlu untuk ditinjau kembali ; b. bahwa guna maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a diatas, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 68 ayat ( 1 ) Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kewenangan bidang Kesehatan, perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dengan Peraturan Daerah . Mengingat
:
1.
2.
3.
4.
PERDA / HUKUM / AGN / 2004
Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9 ) ; Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok – pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 ) ; Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ; Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ; 1
5.
6.
7.
8.
9. 10. 11. 12. 13.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2952 ) ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262 ) ; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 ) ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001, tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan ProdukProduk Hukum Daerah ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001, tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001, tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001, tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun 2002, tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2000, tentang Susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 17 Tahun 2002 . Dengan Persetujuan :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG, MEMUTUSKAN : Dengan Mencabut :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 37 TAHUN 2002 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG.
Menetapkan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG .
:
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2.
PERDA / HUKUM / AGN / 2004
Daerah adalah Kabupaten Lumajang ; Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
2
3.
4.
5.
6. 7.
8. 9.
10.
11.
12.
13. 14. 15.
Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD menurut asas Desentralisasi ; Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ; Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan ; Bupati adalah Bupati Lumajang ; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang sebagai Badan Legislatif Daerah ; Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang ; Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan Daerah ; Susunan Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur ; Tata Kerja adalah segala sesuatu mengenai pengurusan dan pelaksanaan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ; Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan dan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ; Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang ; Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang ; Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang . BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang .
ini
dibentuk
Dinas
Kesehatan
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3 (1)
Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Kesehatan ;
(2)
Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan
PERDA / HUKUM / AGN / 2004
3
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah . Pasal 4 Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Kesehatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati . Pasal 5 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan ; b. Pemberian pelayanan umum dan perijinan di bidang Kesehatan ; c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya . BAB IV ORGANISASI Pasal 6 (1)
Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari : a. b. c. d. e. f. g. h.
(2)
Kepala Dinas Kesehatan ; Bagian Tata Usaha ; Bidang Perencanaan dan Pengembangan ; Bidang Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Sanitasi Dasar ; Bidang Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana ; Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat ; Unit Pelaksana Teknis Dinas ; Kelompok Jabatan Fungsional ;
Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini . Pasal 7
(1)
Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Sub Bagian Kepegawaian ; b. Sub Bagian Umum ;
(2)
PERDA / HUKUM / AGN / 2004
Masing - masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha .
4
Pasal 8 (1)
Bidang Perencanan dan Pengembangan, terdiri dari : a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi ; b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan ;
(2)
dan
Institusi
Masing - masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan . Pasal 9
(1)
Bidang Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Sanitasi Dasar, terdiri dari : a. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular ; b. Seksi Penyehatan Sanitasi Dasar ;
(2)
Masing - masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit Menular dan Peyehatan Sanitasi Dasar . Pasal 10
(1)
Bidang Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana, terdiri dari : a. Seksi KIA, Keluarga Berencana dan Gizi ; b. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan ;
(2)
Masing - masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana . Pasal 11
(1)
Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, terdiri dari : a. Seksi Promosi Kesehatan ; b. Seksi Peran Serta Masyarakat ;
(2)
Masing - masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat . Pasal 12
(1)
PERDA / HUKUM / AGN / 2004
Unit Pelaksana Tenis Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan sebagian urusan Dinas Kesehatan dalam suatu tugas teknis operasional bidang Kesehatan ; 5
(2)
Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat ;
(3)
Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati . Pasal 13
(1)
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kesehatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan ;
(2)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam sub kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
(3)
Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ;
(4)
Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan diatur sesuai dengan peraturan dan perundang - undangan yang berlaku . BAB V PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Pasal 14
Penjabaran tugas dan fungsi Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Bidang – bidang, Sub Bagian - Sub Bagian dan Seksi – seksi yang merupakan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini . BAB VI TATA KERJA Pasal 15 (1)
Semua satuan organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi ;
(2)
Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi berkewajiban melaksanakan prinsip – prinsip keterpaduan dan pemantapan pelaksanaan program baik dalam lingkup Dinas maupun dengan Instansi lain sesuai dengan bidang tugas masing – masing setelah mendapat petunjuk dari Kepala Dinas ;
(3)
Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing - masing bertanggung jawab dan memberikan bimbingan serta
PERDA / HUKUM / AGN / 2004
6
pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan pelaksanaan tugasnya menurut jenjang jabatan masing masing . BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan pedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini . Pasal 17 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang . Ditetapkan di L u m a j a n g pada tanggal 16 Juni 2004 BUPATI LUMAJANG
H. ACHMAD FAUZI Diundangkan di Lumajang Pada tanggal 17 Juni 2004 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
ENDRO PRAPTO ARIYADI, SH Pembina Utama Muda NIP : 510 058 267 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2004 SERI D NOMOR 11
PERDA / HUKUM / AGN / 2004
7
PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG I. PENJELASAN UMUM
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka status kelembagaan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2002 Nomor 62 perlu untuk ditinjau kembali dan diadakan penyesuaian . bahwa disamping penyesuaian terhadap tatanan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dimaksudkan pula untuk menguatkan pelaksanaan kewenangan desentralisasi bidang kesehatan sebagai salah satu upaya peningkatan kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, rujukan serta keluarga berencana dengan harapan peningkatan derajat kesehatan masyarakat II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 s/d Pasal 3 ayat ( 1 )
: Cukup Jelas .
Pasal 3 ayat ( 2 )
: Pengertian melalui hanya bersifat administrasi .
Pasal 3 s/d Pasal 12
: Cukup Jelas .
Pasal 13
: Pengertian Jabatan Fungsional adalah merupakan jabatan yang didasarkan pada keahliannya .
Pasal 14 s/d Pasal 17
: Cukup Jelas .
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2004 NOMOR 11
PERDA / HUKUM / AGN / 2004
8