PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 49 TAHUN 2002 TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 05 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUMAJANG

Menimbang

: a. bahwa dalam upaya pengoptimalisasian pengelolaan dan pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan serta upaya pemeliharaan fasilitas sebagai langkah peningkatan mutu pelayanan Rumah Potong Hewan, diperlukan perubahan tarif retribusi yang disesuaikan dengan perkembangan perekonomian ; b. bahwa untuk melaksanakan perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 05 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dengan Peraturan Daerah .

Mengingat

:

1.

2. 3.

4. 5.

6.

PERDA / HUKUM ORG / AGN / 2002

Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ; Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana ; Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo, Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ; Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah ; Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana ;

1

7.

8. 9. 10.

11.

12. 13. 14.

15. 16. 17. 18. 19. 20.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom ; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah ; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997, tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997, tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001, tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan ProdukProduk Hukum Daerah ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001, tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001, tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001, tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun 2002, tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 05 Tahun 1999, tentang Retribusi Rumah Potong Hewan ; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2000, tentang Susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten Lumajang jo. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 17 Tahun 2002 . Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG, MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 05 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN . Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 05 Tahun 1999, tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Dalam Negeri tanggal 22 September 1999 Nomor : 974.35 – 1044 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang tanggal 25 September 1999 Nomor 04 Tahun 1999 seri B, diubah sebagai berikut :


2

1. Ketentuan BAB II Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : Pasal 4 Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memakai / menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan dan pemeriksaan kesehatan Hewan diluar Rumah Potong Hewan .

2. Ketentuan BAB VII Pasal 12 ayat ( 3 ) dan ayat ( 4 ) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut : Pasal 12 ( 1 ) Atas pemeriksaan hewan / daging hewan dan penggunaan Rumah Potong Hewan dikenakan Retribusi ; ( 2 ) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak ; ( 3 ) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ), setiap ekor sebagai berikut : a. Retribusi Tempat Pemotongan ( pemotongan dilakukan didalam rumah potong hewan ) : 1. Hewan besar ( sapi, kerbau, kuda ) sebesar Rp. 6.000,00 ( enam ribu rupiah ) ; 2. Babi sebesar Rp. 6.000,00 ( enam ribu rupiah ) ; 3. Hewan kecil ( kambing atau domba ) sebesar Rp. 2.000,00 ( dua ribu rupiah ) ; b. Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan / Ternak : 1. Bagi hewan yang dagingnya diperdagangkan : a. Hewan besar ( sapi, kerbau, kuda ) sebesar Rp. 9.000,00 ( sembilan ribu rupiah ) ; b. Babi sebesar Rp. 9.000,00 ( sembilan ribu rupaih ) ; c. Hewan kecil ( kambing atau domba ) sebesar Rp. 2.000,00 ( dua ribu rupiah ). 2. Bagi hewan yang dagingnya untuk hajatan atau selamatan : a. Hewan besar ( sapi, kerbau, kuda ) sebesar Rp. 20.000,00 ( dua puluh ribu rupiah ) ; b. Babi sebesar Rp. 20.000,00 ( dua puluh ribu rupiah ) ; c. Hewan kecil (kambing atau domba) sebesar Rp. 3.000,00 ( tiga ribu rupiah ) . ( 4 ) Atas pemeriksaan kesehatan hewan / daging hewan diluar Rumah Potong Hewan tiap ekor dikenakan retribusi : 1. Bagi Hewan yang dagingnya diperdagangkan : a. Hewan besar ( sapi, kerbau, kuda ) Rp. 15.000,00 ( lima belas ribu rupiah ) ; PERDA / HUKUM ORG / AGN / 2002

sebesar 3

b. Babi sebesar Rp. 15.000,00 ( lima belas ribu rupiah ) ; c. Hewan kecil ( kambing atau domba ) sebesar Rp. 2.000,00 ( dua ribu rupiah ). 2. Bagi Hewan yang dagingnya untuk hajat atau selamatan : a. Hewan besar ( sapi, kerbau, kuda ) sebesar Rp. 25.000,00 ( dua puluh lima ribu rupiah ) ; b. Babi sebesar Rp. 25.000,00 ( dua puluh lima ribu rupiah ) ; c. Hewan kecil ( kambing atau domba ) sebesar Rp. 3.000,00 ( tiga ribu rupiah ). Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang .

Ditetapkan di L u m a j a n g pada tanggal 9 September 2002 BUPATI LUMAJANG Ttd Drs. ACHMAD FAUZI

Diundangkan di Lumajang Pada tanggal 16 September 2002 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

ENDRO PRAPTO ARIYADI, SH

Pembina Utama Muda NIP : 510 058 267 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2002 NOMOR 74


4

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR

49 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 05 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

I. PENJELASAN UMUM Bahwa dalam rangka lebih memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, pengaturannya perlu ditingkatkan lagi, sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan . Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang merupakan pelaksanaan Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 jo, Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan Retribusi Daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga wajib retribusi dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban retribusinya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 05 Tahun 1999, tentang Retribusi Rumah Potong Hewan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan tarip Retribusinya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal

I dan Pasal II

:

Cukup Jelas .

--- ooo 000 ooo ---


5

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Recommend Documents