PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 38 TAHUN 2002 TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUMAJANG Menimbang

:

a. bahwa sebagai upaya pemantapan pelaksanaan Otonomi Daerah dan implementasi hasil evaluasi sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah atas pelaksanaan tugas – tugas penyelenggaraan Pemerintahan dalam bidang Pendidikan yang mencakup pengkoordinasian, pengintegrasian dan pensinkronisasian pelaksanaan pendidikan formal dan pendidikan luar sekolah, maka dipandang perlu menyesuaikan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang ; b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta dalam rangka meningkatkan kelancaraan pelaksanaan tugas perlu membentuk dan menata kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dengan Peraturan Daerah .

Mengingat

:

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ; 2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok – pokok Kepegawaian ; 3. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional ; 4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah ; 5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ; 9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan

PERDA / HUKUM ORG / AGN / 2002

1

Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1999, tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri ; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000, tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota ; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001, tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk – Produk Hukum Daerah ; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001, tentang Bentuk Produk – Produk Hukum Daerah ; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001, tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001, tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun 2002, tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2000, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Lumajang jo. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 17 Tahun 2002 . Dengan Persetujuan : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG . BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Kabupaten Lumajang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan aspirasi masyarakatnya dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ; b. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan ; c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah ; d. Kepala Daerah adalah Bupati Lumajang ; e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang sebagai Badan Legislatif Daerah ;


2

f. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD menurut asas Desentralisasi ; g. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang ; h. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang ; i. Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang ; j. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah kabupaten yang bertaanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan daerah ; k. Susunan Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur ; l. Tata Kerja adalah segala sesuatu mengenai pengurusan dan pelaksanaan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaaran pemerintahan ; m. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan dan atau mengaambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ; n. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang ; o. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang Kabupaten Lumajang ; p. Bagian Tata Usaha adalah Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang ; q. Kepala Bagian Tata Usaha adalah Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang ; r. Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan adalah Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang ; s. Kepala Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan adalah Kepala Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang ; t. Sub Dinas Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Dasar adalah Sub Dinas Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang ; u. Kepala Sub Dinas Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Dasar adalah Kepala Sub Dinas Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang ; v. Sub Dinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama adalah Sub Dinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang ; w. Kepala Sub Dinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama adalah Kepala Sub Dinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang ; x. Sub Dinas Pendidikan Sekolah Menengah adalah Sub Dinas Pendidikan Sekolah Menengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang ; y. Kepala Sub Dinas Pendidikan Sekolah Menengah adalah Kepala Sub Dinas Sekolah Menengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang ; z. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah dan Kebudayaan adalah Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang ; PERDA / HUKUM ORG / AGN / 2002

3

aa. Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah dan Kebudayaan adalah Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang . BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2 ( 1 ) Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana Kabupaten Lumajang dalam bidang Pendidikan ;

Pemerintah

( 2 ) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Pendidikan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ; ( 3 ) Dinas Pendidikan dalam menjalankan tugasnya dibidang tekhnis administrasi dibina oleh Sekretaris Daerah . Pasal 3 Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Pendidikan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati . Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi : a. b. c. d.

Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan ; Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum ; Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas ; Pelaksanaan tugas – tugas lain yang dibeikan Bupati sesuai dengan tugas fungsinya BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5

( 1 ) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari : a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Kepala Dinas Pendidikan ; Bagian Tata Usaha ; Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan ; Sub Dinas Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Dasar ; Sub Dinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ; Sub Dinas Pendidikan Sekolah Menengah ; Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah dan Kebudayaan ; Cabang Dinas Pendidikan ; Kelompok Jabatan Fungsional .

( 2 ) Bagan Sruktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten sebagaimana tersebut lampiran Peraturan Daerah ini dan PERDA / HUKUM ORG / AGN / 2002

4

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini . BAB IV URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Kepala Dinas Pendidikan Pasal 6 ( 1 ) Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas: a. Membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan teknis dibidang Pendidikan ; b. Memimpin dan melaksanakan fungsi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini ; c. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan – kegiatan aparat pelaksana dan staf pada Dinas Pendidikan ; ( 2 ) Kepala Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Bagian Tata Usaha Pasal 7 ( 1 ) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan dan umum serta memberikan pelayanan teknis administrasi dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pendidikan ; ( 2 ) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan . Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1 ), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. b. c. d.

Pelaksanaan urusan kepegawaian ; Pelaksanaan urusan keuangan ; Pelaksanaan urusan umum ; Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya ; Pasal 9

( 1 ) Bagian Tata Usaha, terdiri dari : a. Sub Bagian Kepegawaian ; b. Sub Bagian Keuangan ; c. Sub Bagian Umum ; PERDA / HUKUM ORG / AGN / 2002

5

( 2 ) Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha . Bagian Ketiga Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan Pasal 10 ( 1 ) Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas menyusun program, pendataan dan pelaporan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan ; ( 2 ) Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan . Pasal 11 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 ayat ( 1 ), Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan mempunyai fungsi : a. Pengumpulan, pengolahan data, perumusan dan penyusunan program pendidikan ; b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program pendidikan ; c. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pndidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 12 ( 1 ) Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan terdiri dari : a. Seksi Penyusunan Program ; b. Seksi Pendataan dan Pelaporan ; c. Seksi Monitoring dan Evaluasi ; ( 2 ) Masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan . Bagian Keempat Sub Dinas Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Dasar Pasal 13 ( 1 ) Sub Dinas Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program dan petunjuk teknis pendidikan pra sekolah dan sekolah dasar negeri dan swasta ;


6

( 2 ) Sub Dinas Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Dasar yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan . Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat ( 1 ), Sub Dinas Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Dasar mempunyai fungsi : a. Pengumpulan, pengolahan data dan perumusan pelaksanaan program dan petunjuk teknis pendidikan prasekolah dan sekolah dasar negeri dan swasta ; b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan petunjuk teknis pendidikan prasekolah dan sekolah dasar negeri dan swasta ; c. Pelaporan dan penginventarisasian data permasalahan pendidikan prasekolah dan sekolah dasar negeri dan swasta ; d. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya ; Pasal 15 ( 1 ) Sub Dinas Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Dasar terdiri dari : a. Seksi Pengembangan Kurikulum ; b. Seksi Pendidikan Prasekolah ; c. Seksi Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta ; ( 2 ) Masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Dasar. Bagian Kelima Sub Dinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Pasal 16 ( 1 ) Sub Dinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program dan petunjuk teknis di bidang Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ; ( 2 ) Sub Dinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.


7

Pasal 17 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut dalam Pasal 16 ayat ( 1 ), Sub Dinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama mempunyai fungsi : a. Pengumpulan, pengolahan data dan perumusan pelaksanaan program dan petunjuk teknis pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ; b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan petunjuk teknis pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ; c. Pelaporan dan penginventarisasian data permasalahan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ; e. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya ; Pasal 18 ( 1 ) Sub Dinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama terdiri dari : a. Seksi Pengembangan Kurikulum ; b. Seksi Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri ; c. Seksi Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Swasta ; ( 2 ) Masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama . Bagian Keenam Sub Dinas Pendidikan Sekolah Menengah Pasal 19 ( 1 ) Sub Dinas Pendidikan Sekolah Menengah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program dan petunjuk teknis pendidikan sekolah menengah ; ( 2 ) Sub Dinas Pendidikan Sekolah Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas Pendidikan Sekolah Menengah yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan . Pasal 20 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 ayat ( 1 ), Sub Dinas Sekolah Menengah mempunyai fungsi : a. Pengumpulan , pengolahan data dan perumusan pelaksanaan program dan petunjuk teknis pendidikan sekolah menengah ; b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan petunjuk teknis pendidikan sekolah menengah ; c. Pelaporan dan pengiventarisasian data permasalah pendidikan sekolah menengah ; PERDA / HUKUM ORG / AGN / 2002

8

d. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya Pasal 21 ( 1 ) Sub Dinas Pendidikan Sekolah Menengah terdiri dari : a. b. c. d.

Seksi Pengembangan Kurikulum ; Seski Pendidikan Sekolah Menengah Umum Negeri ; Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri ; Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Swasta ;

( 2 ) Masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Pendidikan Sekolah Menengah. Bagian Ketujuh Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah dan Kebudayaan Pasal 22 ( 1 ) Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program dan petunjuk teknis pendidikan luar sekolah, pembinaan dan pengembangan kebudayaan, sejarah, kepurbakalaan, olah raga dan kesenian serta nilai - nilai tradisional ; ( 2 ) Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah dan Kebudayaan yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan . Pasal 23 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 ayat ( 1 ), Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah dan Kebudayaan mempunyai fungsi : a. Pengumpulan, pengolahan data dan perumusan pelaksanaan program dan petunjuk teknis pendidikan luar sekolah, pembinaan dan pengembangan kebudayaan, sejarah, kepurbakalaan, olah raga dan kesenian serta nilai - nilai tradisional ; b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan petunjuk teknis pendidikan luar sekolah, pembinaan dan pengembangan kebudayaan, sejarah, kepurbakalaan, olah raga dan kesenian serta nilai - nilai tradisional ; c. Pelaporan dan penginventarisasian data permasalahan pendidikan luar sekolah, pembinaan dan pengembangan kebudayaan, sejarah, kepurbakalaan, olah raga dan kesenian serta nilai - nilai tradisional ; d. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya ;


9

Pasal 24 ( 1 ) Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah dan Kebudayaan terdiri dari : a. Seksi Kesenian Pelajar ; b. Seksi Olahraga ; c. Seksi Muskala dan Jarahnitra ; d. Seksi Pendidikan Masyarakat ; ( 2 ) Masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah dan Kebudayaan . Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 25 Kelompok Jabatan Fungsional merupakan satuan kerja yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis fungsional sesuai dengan bidang kahliannya yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan. Pasal 26 ( 1 ) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya ; ( 2 ) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Pendidikan ; ( 3 ) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan fungsinya ; ( 4 ) Tugas pokok dan fungsi kelompok Jabatan fungsional sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku serta tugas - tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pendidikan . Bagian Kesembilan Cabang Dinas Pendidikan Pasal 27 ( 1 ) Pada setiap Kecamatan dapat dibentuk Cabang Dinas Pendidikan yang merupakan unsur pelaksana Dinas Pendidikan di wilayah kerja Kecamatan; ( 2 ) Tata cara pembentukan Cabang Dinas Pendidikan diatur dan ditetapkan Bupati .


10

Pasal 28 ( 1 ) Cabang Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di Kecamatan ; ( 2 ) Cabang Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas Pendidikan yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat .

Pasal 29 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat ( 1 ), Cabang Dinas Pendidikan mempunyai fungsi : a. Perencanaan teknis operasional Dinas Pendidikan di Kecamatan ; b. Pelaksanaan teknis operasional Dinas Pendidikan di Kecamatan ; c. Evaluasi dan pelaporan perencanaan dan pelaksanaan teknis operasional Dinas Pendidikan di Kecamatan d. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan dan umum Cabang Dinas Pendidikan ; e. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya .

BAB V TATA KERJA Pasal 30 ( 1 ) Kepala Dinas Pendidikan melaksanakan tugas berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ; ( 2 ) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan berkewajiban melaksanakan prinsip – prinsip keterpaduan dan pemantapaan pelaksanaan program baik dalam lingkup Dinas Pendidikan maupun dengan Instansi lain sesuai dengan bidang tugas masing – masing setelah mendapat petunjuk dari Kepala Dinas Pendidikan ; ( 3 ) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan masing - masing bertanggung jawab dan memberikan bimbingan serta pembinaan kepada bawahanya serta melaporkan pelaksanaan tugasnya menurut jenjang jabatan masing - masing .


11

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 31 ( 1 ) Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati ; ( 2 ) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah, berdasarkan Pelimpahan Wewenang dari Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ; ( 3 ) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku . Pasal 32 ( 1 ) Jabatan Kepala Dinas Pendidikan tidak boleh dirangkap ; ( 2 ) Apabila Kepala Dinas Pendidikan berhalangan dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Pendidikan maka Kepala Dinas Pendidikan dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Sub Dinas untuk mewakilinya . BAB VII KEPEGAWAIAN Pasal 33 Jenjang Jabatan, Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian Dinas Pendidikan diatur sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku . BAB VIII KEUANGAN Pasal 34 Keuangan untuk membiayai kegiatan Dinas Pendidikan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah . BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 35 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, apabila ada penyerahan kewenangan dari Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten diluar kewenangan yang ada, maka Peraturan Daerah ini akan ditinjau kembali . BAB X KETENTUAN PENUTUP PERDA / HUKUM ORG / AGN / 2002

12

Pasal 36 Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan pedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini . Pasal 37 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Ditetapkan di L u m a j a n g pada tanggal 9 September 2002 BUPATI LUMAJANG Ttd Drs. ACHMAD FAUZI

Diundangkan di Lumajang Pada tanggal 16 September 2002 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG ttd

ENDRO PRAPTO ARIYADI, SH

Pembina Utama Muda NIP : 510 058 267 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2002 NOMOR 63

PENJELASAN PERDA / HUKUM ORG / AGN / 2002

13

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 38 TAHUN 2002 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG I. PENJELASAN UMUM Dalam pelaksanaan kewenangan bidang Pendidikan sebagai upaya pemantapan pelaksanaan Otonomi Daerah dan implementasi hasil evaluasi sesuai dengan karakteristik , potensi dan kebutuhan Daerah atas pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pendidikan yang mencakup pengkoordinasian, pengintegrasian dan pensinkronisasian pelaksanaan pendidikan formal dan pendidikan luar sekolah, maka diperlukan langkah – langkah penyesuaian guna mendukung kelancaran tugas yang efektif dan efisien melalui penguatan kewenangan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas kinerja kelembagaan . Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota, maka pengaturan Dinas Pendidikan dimantapkan dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah tersendiri . Selanjutnya sejalan dengan perkembangan beban kerja guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan bidang Pendidikan, perlu diadakan penyesuaian Struktur Dinas Pendidikan yang didasari kemampuan keuangan daerah, potensi daerah, potensi masyarakat dan disesuaikan dengan beban tugas pemerintahan serta kebutuhan Daerah . II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d Pasal 2 ayat ( 1 )

: Cukup Jelas .

Pasal 2 ayat ( 2 )

: Pengertian melalui hanya bersifat administrasi .

Pasal 3 s/d Pasal 24

: Cukup Jelas .

Pasal 25

: Pengertian Jabatan Fungsional adalah merupakan jabatan yang didasarkan pada keahliannya .

Pasal 26 s/d Pasal 37

: Cukup Jelas . - - - ooo 000 ooo - - -


14

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Recommend Documents