PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 09 TAHUN 2007 TENTANG
WAJIB LAPOR TAMU / PENDATANG LEBIH 1 X 24 JAM DALAM WILAYAH KABUPATEN LUMAJANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUMAJANG Menimbang
:
bahwa guna ketertiban, ketentraman dan keamanan wilayah serta tertib administrasi kependudukan atas kedatangan Tamu/Pendatang dalam wilayah Kabupaten Lumajang, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Wajib Lapor Tamu/Pendatang 1 x 24 Jam dalam Wilayah Kabupaten Lumajang .
Mengingat
:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai 1
8. 9. 10. 11. 12.
13.
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2952) ; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004, tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119) ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130–67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Wewenang Kabupaten dan Kota ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006, tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 17 Tahun 2002 ; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2002 .
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG dan BUPATI LUMAJANG MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG WAJIB LAPOR TAMU / PENDATANG LEBIH 1 X 24 JAM DALAM WILAYAH KABUPATEN LUMAJANG . BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3.
4. 5.
Daerah adalah Kabupaten Lumajang ; Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ; Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang sebagai unsur penyelengara pemerintahan daerah ; Bupati adalah Bupati Lumajang ; 2
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
13. 14. 15.
16.
17. 18. 19. 20.
Kepolisian adalah Kepolisian Republik Indonesia baik Kepolisian Resor Lumajang maupun Kepolisian Sektor di wilayah Kabupaten Lumajang ; Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang ; Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang ; Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang ; Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan ; Lurah adalah kepala kelurahan di wilayah Kabupaten Lumajang ; Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal–usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ; Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Lumajang ; RT/RW adalah satuan organisasi sosial kemasyarakatan dalam batas wilayah tertentu dalam wilayah Desa/Kelurahan ; Wajib Lapor Tamu/Pendatang Lebih 1 X 24 Jam adalah kewajiban untuk melaporkan diri atas kedatangan atau kunjungan untuk jangka waktu terbatas lebih dari 1 X 24 jam dalam Wilayah Kabupaten Lumajang ; Tamu/Pendatang adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di luar Kabupaten Lumajang yang datang atau berkunjung untuk jangka waktu terbatas dalam wilayah Kabupaten Lumajang ; Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia ; Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia ; Rumah Kos adalah rumah tempat tinggal yang digunakan untuk menampung orang lain tidak mempunyai hubungan darah dan memungut bayaran ; Hotel, Losmen, Penginapan dan sejenisnya adalah suatu usaha komersial dengan menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa penginapan dan pengoperasiannya minimal 6 (enam) kamar keatas dan memungut bayaran . BAB II WAJIB LAPOR Pasal 2
Setiap Tamu/Pendatang baik Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di luar Kabupaten Lumajang yang datang atau berkunjung untuk jangka waktu terbatas lebih dari 1 x 24 Jam dalam wilayah Kabupaten Lumajang dikenakan ketentuan Wajib Lapor Tamu/Pendatang .
3
Pasal 3 Wajib Lapor Tamu/Pendatang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah melalui RT/RW/Lingkungan setempat disertai dengan alasan kedatangan di Kabupaten Lumajang . Pasal 4 Bagi Pemilik Hotel, Losmen, Penginapan, dan atau sejenisnya, wajib melaporkan kedatangan Tamu/Pendatang yang menginap untuk jangka waktu terbatas dalam wilayah Kabupaten Lumajang setiap hari. Pasal 5 Wajib Lapor Tamu/Pendatang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah dengan tembusan kepada Kepolisian dan Kecamatan setempat disertai dengan alasan kedatangan di Kabupaten Lumajang. Pasal 6 Setiap Tamu/Pendatang baik Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di luar Kabupaten Lumajang yang mengontrak rumah untuk jangka waktu terbatas kurang dari 3 (tiga) bulan atau tinggal dalam Rumah Kos dalam wilayah Kabupaten Lumajang dikenakan ketentuan Wajib Lapor Tamu/Pendatang . Pasal 7 Wajib Lapor Tamu/Pendatang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah melalui RT/RW setempat disertai dengan alasan mengontrak rumah dan atau tinggal di Rumah Kos di wilayah Kabupaten Lumajang . Pasal 8 Dikecualikan dari ketentuan Wajib Lapor Tamu/Pendatang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 6, untuk Tamu/Pendatang yang bertujuan untuk kepentingan dinas pada Instansi Pemerintah di wilayah Kabupaten Lumajang yang dibuktikan dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Instansi Pemerintah yang berwenang . BAB III PELAYANAN WAJIB LAPOR Pasal 9 Kepala Desa/Lurah wajib untuk menerima Wajib Lapor Tamu/Pendatang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 7, Peraturan Daerah ini .
4
Pasal 10 Wajib Lapor Tamu/Pendatang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 7, dengan mengisi blangko yang telah disediakan dan melampirkan foto copy KTP dan atau identitas diri lainnya. Pasal 11 Berdasarkan laporan kedatangan Tamu/Pendatang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Kepala Desa/Lurah meneruskan Laporan Kedatangan Tamu/Pendatang dimaksud kepada Camat dengan tembusan Kepolisian setempat. BAB IV PENGAWASAN Pasal 12 Camat dan Kepala Desa/Lurah karena jabatannya bertugas melaksanakan pengawasan pelaksanaan Wajib Lapor Tamu/Pendatang yang datang atau berkunjung untuk jangka waktu terbatas lebih dari 1 x 24 Jam dalam wilayah masing-masing berdasarkan Peraturan Daerah ini . BAB V KETENTUAN PIDANA Pasal 13 ( 1 ) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2, pasal 4 dan pasal 6 dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ; ( 2 ) Tindak pidana sebagaimana merupakan pelanggaran .
dimaksud
dalam
ayat
(1),
BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 14 ( 1 ) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ; ( 2 ) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini ; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini ; 5
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini ; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah ini ; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah ini ; g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini ; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; j. menghentikan penyidikan ; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ; ( 3 ) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang–undang . BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Hal–hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 16 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang. Ditetapkan di Pada tanggal
Lumajang 3 Mei 2007
BUPATI LUMAJANG Ttd ACHMAD FAUZI 6
Diundangkan di Lumajang pada tanggal 17 Juli 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
ENDRO PRAPTO ARIYADI, SH Pembina Utama Madya NIP. 510 058 267 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2007 SERI E NOMOR 34
7
PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR
TAHUN 2007
TENTANG
WAJIB LAPOR TAMU / PENDATANG LEBIH 1 X 24 JAM DALAM WILAYAH KABUPATEN LUMAJANG I. PENJELASAN UMUM bahwa guna ketertiban, ketentraman dan keamanan wilayah serta tertib administrasi kependudukan atas kedatangan Tamu/Pendatang dalam wilayah Kabupaten Lumajang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Wajib Lapor Tamu/Pendatang 1 x 24 Jam dalam Wilayah Kabupaten Lumajang . bahwa pengaturan kedatangan Tamu/Pendatang dalam wilayah Kabupaten Lumajang sebagai upaya tertib informasi kependudukan atas setiap orang, baik Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di luar Kabupaten Lumajang yang datang atau berkunjung untuk jangka waktu terbatas dalam wilayah Kabupaten Lumajang, sehingga akuntabilitas data perkembangan penduduk dapat terwujud . II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d Pasal 26
: Cukup Jelas .
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN2007 NOMOR
8